Tata Kelola Persalinan Aman. Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Tata Kelola Persalinan Aman Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

2014

KATA PENGANTAR Panduan Pendampingan ini ditujukan kepada para pihak yang tertarik lebih dalam bagaimana USAID-KINERJA mengimplementasikan dukungannya dalam peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan (Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif) dengan menguatkan tiga pilar governance yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan (puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota), dan penerima layanan (masyarakat) yang tersebar di 24 kab/kota dari 5 provinsi di Indonesia. Hasil pendampingan di Papua akan disampaikan dalam seri lain. Panduan ini memberikan tatacara, materi, strategi, target group dari pembelajaran pengalaman USAID-KINERJA mulai dari awal masuk kesuatu daerah sampai membuahkan kemitraan yang kuat antara penerima layanan, pemberi layanan, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) sebagai wadah untuk melakukan fasilitasi, mediasi, advokasi dan monitoring Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publikdengan mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). Tulisan ini memberikan inspirasi para pembaca tentang bagaimana USAID-KINERJA dengan memperhatikan keadilan gender dalam setiap tahap pendekatan dan aktivitasnya menghasilkan gerakan masyarakat lokal dengan semangat relawan dan diperkaya oleh berbagai inovasi dan insentif telah mampu memberikan model Janji Perbaikan Layanan Kesehatan dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Tulisan ini final berkat kesabaran para personil KINERJA di Jakarta, daerah, serta LPSS, OMP, MSF dan hasil kerja keras mereka semua. USAID-KINERJA dan penulis mengucapkan penghargaan yang tak ternilai kepada seluruh pihak tersebut. Karenanya diharapkan pendekatan governance yang uniq dari USAID-KINERJA yang tertuang dalam Panduan Pendampingan ini akan memperkaya Penguatan Layanan Publik di Indonesia kedepan.

Jakarta, 25 Maret 2014

Elke Rapp

Dirjen BINKESMAS

Chief of Party USAID-KINERJA

Kementerian Kesehatan RI

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Persalinan Aman

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan keberhasilan USAID-KINERJA Hasil Capaian KINERJA Keberlanjutan Program Lingkup Buku ini Rekomendasi

BAB 1

Pendekatan KINERJA Pendekatan Umum Program KINERJA Inisiatif di Sektor Kesehatan Prinsip dalam Tata Kelola Persalinan Aman Prinsip KINERJA dalam Persalinan Aman

7 7 8 10 12

BAB 2

Tata Kelola Persalinan Aman Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah Pengaturan Pekerjaan Penyusunan Rencana Kerja Proses Kerja Pelaksanaan Rencana Kerja Proses Perubahan dan Manfaat

14 16 18 19 19 20 23

BAB 3

Mengatasi Tantangan dan Mencapai Sukses Tantangan Cerita Sukses Replikasi dan Scaling up Daya Ungkit dalam Program KINERJA

26 26 28 30 31

BAB 4

Rekomendasi untuk Replikasi

32

Daftar Lampiran

2

1 2 3 3 4 5 5 5


38

www.kinerja.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Tujuan dan Keberhasilan USAID-KINERJA

a) Secara umum Program KINERJA bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Bekerja di 24 kabupaten/kota dari lima ratusan daerah di Indonesia, karenanya program ini dapat menjadi “praktik baik” untuk diadopsi dan diadaptasi di daerah lain di Indonesia. Dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan level nasional dan daerah yang berkepentingan memperkuat aspek governance di lembaga atau daerahnya masing-masing. Buku ini bagian dari “Seri Pembelajaran KINERJA” dalam penerapan tata kelola Persalinan Aman dengan penerapan prinsip, model penerapan governance dalam sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, serta rekomendasi kepada para pihak.

b) Di Sektor Kesehatan dalam Persalinan Aman Program KINERJA dirancang dengan mandat untuk membantu peningkatan layanan publik dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas pada daerah mitra KINERJA melalui penguatan tiga pilar tata kelola yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan, dan penerima layanan. Pendekatan governance ini menjadi paradigma baru bagi tata kelola layanan publik, dari peran “penyedia jasa layanan” sebagai aktor tunggal dalam layanan kesehatan; bergeser menjadi lembaga pendorong yang memfasilitasi Masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan prioritas, alokasi sumberdaya, monitoring, mencari jalan keluar terhadap masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pendekatan KINERJA membangun kepedulian bersama antara pemerintah daerah, layanan kesehatan, lintas sektor, akademisi, swasta, media lokal, dan multi-pihak yang mewakili unsur-unsur masyarakat.

KINERJA bekerja dengan prinsip (1) Memperkaya program pelayanan publik dengan konsep tata kelola yang baik dengan penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; dengan inovasi, model insentif, dan replikasi; (2) Menggunakan, mengadopsi dan memperkaya pola yang sudah teruji oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor lainnya; (3) Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit layanan mitra; (4) Untuk

www.kinerja.or.id


3

keberlanjutan program, pelaksanaan dukungan dilakukan melalui pihak Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) serta Multi-Stakeholder Forum (MSF) dengan mengutamakan kapasitas lokal; (5) Sejalan dengan RPJMN, RPJMD, dan Rencana Strategis Sektor Daerah.

2. Hasil Capaian KINERJA

Keberhasilan KINERJA pada tingkat pemberi layanan kesehatan telah dilakukan pendampingan di 4 provinsi, melalui 19 Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan 61 puskesmas mitra. Sekitar 20 kabupaten dan kota sudah mempunyai peraturan bupati/walikota tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang dibuat mengikuti aspek governance. 11 daerah sudah membiayai kegiatan forum para pemangku kepentingan (Multi-Stakeholder Forum, MSF) dengan 61 MSF tingkat kecamatan.

61 puskesmas telah memasang SOP Alur Layanan sehingga terlihat oleh pengguna layanan, dan telah membuat dan menempel di dinding puskesmas Janji Perbaikan Layanan sebagai respon terhadap Survei Pengaduan Pengguna Layanan. 33 puskesmas telah melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA yang sesuai kaidah governance, dan 45 puskesmas melakukan revitalisasi Kantong Persalinan.

Rata-rata daerah mitra telah menambah jumlah konselor IMD dan ASI Eksklusif dan jumlah kelas ibu hamil, dan telah membuat ruang ASI atau pojok laktasi di fasilitas umum yang sesuai standar dan SOP nasional. Terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor seperti dinas pendikan dan departemen agama sangat mempercepat gerakan perubahan perilaku masyarakat. Ada juga 3 Dinas Kesehatan, dan puluhan Puskesmas telah menolak bekerjasama dengan susu formula bayi karena mendukung IMD dan ASI Eksklusif, sehingga angka cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat nyata.

Pada sisi demand, MSF termasuk media lokal sudah berperan aktif sebagai pengawas, motivator, dan advokator dalam melakukan perubahan dan perbaikan layanan kesehatan pada tingkat dinas kesehatan dan puskesmas. MSF telah melakukan pengelolaan managemen pengaduan, dan terlibat dalam perencanaan, penentuan prioritas, dan monitoring Jaminan Persalinan Aman (JAMPERSAL), Biaya Operasional Kesehatan (BOK), serta sumber pendanaan lain yang tersedia di puskesmas. MSF melakukan pengawasan terhadap implementasi SOP, janji perbaikan layanan dan lainnya. MSF turut melakukan advokasi kepada pemerintahan desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk kemitraan bidan dan dukun.

MSF terlibat dalam audit maternal tingkat kecamatan, menggerakkan masyarakat basis secara berkelompok dan individu untuk menjadi promotor dan motivator ANC dan persalinan di fasilitas

4


www.kinerja.or.id

kesehatan dengan inovasi sumberdaya dan bahasa lokal sehingga mempercepat perubahan prilaku dan berkelanjutan. Partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan jelas menjadi roh kegiatan KINERJA.

3. Keberlanjutan Program

Inisiatif yang sudah dilakukan oleh KINERJA di daerah dan puskesmas mitra perlu keberlanjutan dan perbaikan yang berkesinambungan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Perubahan melalui pendekatan governance KINERJA yang telah dicapai saat ini, adalah awal dari penguatan tiga pilar governance yang dapat dijadikan sebagai stimulan dan menjadi tempat pembelajaran bagi puskesmas lain baik yang berada di wilayah mitra maupun di luar daerah dampingan KINERJA.

4. Lingkup Dokumen ini

Seri Pembelajaran ini terdiri atas 4 bab dengan ringkasan eksekutif memuat tentang tujuan dan keberhasilan KINERJA selama 2 tahun pendampingan. Bab 1 menampilkan pendekatan umum proyek, bentuk dukungan inisiatif di sektor kesehatan, dan prinsip KINERJA dalam tata kelola Persalinan Aman. Bab 2 menjelaskan pengalaman KINERJA dalam mendukung Tatakelola Persalinan Aman, tahapan dalam memulai inisiatif di daerah, pengaturan pekerjaan, sampai pada proses kerja dan perubahan yang dihasilkan. Bab 3 berisikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai sukses. Bab 4 memuat rekomendasi kepada berbagai pihak untuk replikasi dan scaling up baik dalam daerah mitra maupun di luar daerah mitra.

5. Rekomendasi

a) Kepada Pimpinan Daerah

Pendekatan governance KINERJA dengan memperkuat supply dan demand side terbukti meningkatkan perbaikan layanan publik dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Pendekatan ini dapat direplikasi kedalam program lainnya di dinas kesehatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran daerah, juga dapat di scaling up di semua layanan publik lainnya dengan memperjelas peran unit layanan, MSF, dan OMP, sedangkan fungsi LPSS dapat juga digantikan oleh manajemen tingkat 3 atau 4 dari sektor teknis bila pendanaan daerah terbatas.

www.kinerja.or.id


5

Seri pembelajaran ini membutuhkan hal-hal mendasar yaitu (1) komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan/sektor teknis, (2) waktu pendampingan untuk pembentukan dan pendampingan MSF sebaiknya 2 – 3 tahun, dan (3) untuk meningkatkan dinamika tata kelola pelayanan publik dibutuhkan inovasi kreatif untuk insentif dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan.

b) Kepada Calon Organisasi Mitra Pelaksana Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat marjinal dan rentan, perubahan pelayanan publik dengan penguatan tiga pilar governance melalui inovasi kebijakan lokal, pemberi layanan, dan penerima layanan terbukti cost effective. Adopsi dan adaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program dibidang lain menjadi pilihan yang terbukti “membuat perubahan positif” dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Salah satu kunci keberhasilan dari 2 tahun pendampingan tersebut terjadi karena dilakukannya penguatan personil OMP dengan pendekatan governance KINERJA diawal dan berkesinambungan selama proses pendampingan, yang dapat diperkuat oleh pihak universitas, lembaga diklat, dan Local Champion/STTA.

c) Kepada Lembaga Diklat Lembaga yang melakukan pelatihan (Diklat) serta universitas direkomendasikan untuk memasukkan pendekatan governance KINERJA ke dalam kurikulum Diklat dan atau materi pelatihan dengan perspektif jender yang kuat. Adopsi dan adaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan menyeluruh.

6


www.kinerja.or.id

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Program KINERJA USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kepada 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan pada tahun 2012 mencakup Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. KINERJA menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk penguatan kapasitas dari sisi penyedia layanan dan pengguna layanan. Harapan KINERJA, pengalaman pemerintah daerah dalam reformasi komprehensif dalam satu-dua layanan publik akan menjadi contoh yang baik agar pemerintah daerah secara mandiri dapat melakukan reformasi komprehensif dalam layanan publik pada program dan sektor lain. KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya untuk mencapai good governance menjadi lebih cepat, berkelanjutan dan dapat direplikasi. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal terkait dengan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan dengan menggunakan STTA (short term technical assistant/tenaga tehnik spesialis jangka pendek) yaitu konsultan lokal yang dikontrak berdasarkan kebutuhan, berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk melakukan pelatihan, pendampingan, on the job training bagi petugas kesehatan di level dinas kesehatan dan puskesmas, bahkan sampai pada pendampingan petugas di level masyarakat. Penguatan pada sisi penerima layanan dengan membangun kesadaran masyarakat (baik secara individu, berkelompok, maupun kelembagaan/forum) tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

www.kinerja.or.id


7

KINERJA bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai pengalaman, keahlian dan keterampilan melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota, yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). KINERJA mengembangkan sistem dan menyusun program, kemudian OMP mendesain strategi untuk menterjemahkan program KINERJA sesuai kondisi lokal seperti bahan yang dipresentasikan disini. Para fasilitator OMP dilatih sebelum bekerjasama dengan pemerintah daerah agar mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP-KINERJA diharapkan akan menjadi mitra daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi. Seri Pembelajaran ini dan bahan lain terlampir dapat dipakai, diadopsi, dan diadaptasi oleh pemda dan OMP menjadi lebih berdaya guna. Bagi stakeholder lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan dukungan para pihak sehingga dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.

Inisiatif di Sektor Kesehatan Dalam bidang kesehatan, USAID-KINERJA mendukung Kesehatan Ibu dan Anak sebagai prioritas utama kesehatan nasional jangka panjang dan jangka menengah melalui dua program yaitu (1) Persalinan Aman, dan (2) Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Kinerja melakukan penguatan terhadap Manajemen Puskesmas melalui pendampingan perencanaan puskesmas dengan sumber-sumber pendanaan yang tersedia seperti Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dengan keterlibatan aktif MSF, sehingga menjadi perencanaan layanan kesehatan dasar yang partisipatif, akuntabel, responsif, dan transparan. Inovasi ini menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang efektif dan efisien sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM). MSF bidang kesehatan yang beranggotakan unsur-unsur jurnalis warga, media lokal, akademisi, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, lintas sektor, DPRD, tokoh masyarakat/agama/adat, dan masyarakat, dengan keberpihakan kuat terhadap suara perempuan dan kaum muda pada level kabupaten dan kecamatan/ puskesmas menjadi penyeimbang supply dan demand side dengan berperan aktif sebagai mediator, advokator, dan motivator.

8


www.kinerja.or.id

Pengembangan alat dan penerapan Survei Pengaduan dari penggunan layanan pada level puskesmas, yang ditindaklanjuti menjadi Janji Perbaikan Layanan oleh Puskesmas, dan disepakatinya Pengelolaan Penanganan Keluhan oleh MSF bersama puskesmas dan dinas kesehatan telah mampu menjadi penghubung yang dinamis antara supply dan demand side yang mengarah pada perbaikan kinerja layanan kesehatan yang berkelanjutan, dan secara sistematis berdampak pada meningkatkan cakupan program untuk mencapai SPM. Inovasi KINERJA dalam pengelolaan Persalinan Aman melalui (1) Penerapan SOP Ante-Natal Care (ANC/ pemeriksaan kehamilan), dan SOP Penanganan Persalinan yang sesuai standar nasional dan diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dibaca dan dimengerti oleh penerima layanan; (2) Pembuatan dan penerapan SOP Alur Layanan Puskesmas sesuai fasilitas dan sumberdaya yang ada di puskesmas; (3) Inovasi kantung persalinan, agar bidan puskesmas mampu membuat dan menggunakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitas dan tanggap/siaga dalam menangani ANC, dan persiapan kegawat daruratan persalinan; dan (4) kemitraan bidan dan dukun, inovasi melalui MoU yang didasarkan atas partisipasi dan publikasi, kesetaraan, kejelasan peran dan tugas antara bidan dan dukun, serta insentif yang layak bagi dukun; dan (5) Perencanaan kegiatan dan sumberdaya puskesmas untuk mendukung persalinan aman bersama MSF. Kelima dukungan tersebut mengarahkan puskesmas lebih partisipatif, transparan, akuntabel, responsif, dan inovatif sehingga di beberapa daerah mitra KINERJA telah berkontribusi nyata meningkatkan cakupan ANC dan persalinan di petugas kesehatan; kesiapsiagaan persalinan oleh bidan; dan pemanfaatan data ANC untuk monitoring serta pemecahan masalah. KINERJA bersama OMP/ STTA lokal, dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan penguatan sisi supply dengan menginisiasi pembuatan Alur Layanan, pelatihan dan pendampingan (on the job training) teknis SOP ANC dan SOP Penanganan Persalinan yang dibutuhkan oleh petugas kesehatan di puskesmas untuk peningkatan mutu layanan. Pada sisi demand, menginisiasi dan menambah jumlah kelas Ibu. Menginisiasi strategi promosi Persalinan Aman yang partisipatif, membangun kesadaran kritis masyarakat, dan inovatif dari level kabupaten/kota sampai level masyarakat. KINERJA mendukung OMP dan MSF menginisiasi pembuatan Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung tata kelola Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang mengatur tentang budaya institusi/layanan kesehatan yang ramah terhadap program tersebut. Berbagai model kampanye Persalinan Aman, dengan pengayaan muatan lokal daerah mitra bermunculan dari MSF, masyarakat, dan petugas kesehatan. Dukungan ini menghasilkan “local champion” yang dalam konteks ini adalah SDM lokal yang berfungsi sebagai agen

www.kinerja.or.id


9

perubahan di sisi supply maupun demand sesuai bidang keahlian masing-masing, model insentif pada tingkat supply dan demand, serta strategi promosi yang bernuansa kekayaan lokal akan menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program.

Prinsip dalam Tata Kelola Persalinan Aman 1. Secara umum Dukungan KINERJA untuk program persalinan aman sejalan dengan 4 strategi Kementerian Kesehatan dan World Health Organisation (WHO) untuk meningkatkan mutu pelayanan ANC dan Persalinan Aman, yang masih lemah di daerah mitra KINERJA. Strategi KINERJA adalah 1) Perbaikan akses dan perawatan yang berkualitas, melalui transparansi perencanaan dan pembiayaan puskesmas dengan melibatkan MSF sehingga perencanaan puskesmas berpihak pada kebutuhan pasien, serta layanan yang berbasis standar nasional; 2) Bidang-bidang di dinas kesehatan ikut terlibat aktif dalam promosi kesehatan ke puskesmas dan masyarakat, kemitraan bidan dan dukun, dan MSF merupakan perpaduan multi pihak; 3) Mendorong keterlibatan masyarakat, terutama perempuan, laki-laki/suami, dan remaja serta keluarga; dan 4) Meningkatkan pengawasan manajemen, memperbaiki sistem informasi, pemantauan dan pembiayaan, dengan adanya janji perbaikan layanan, keterlibatan MSF dalam audit maternal berkala tingkat kecamatan untuk penyelesaian masalah KIA di tingkat puskesmas kebawah, dan penguatan inovasi kantong persalinan. Dalam upaya peningkatan pelayanan puskesmas yang patisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif, KINERJA mengacu kepada prinsip-prinsip layanan publik yang baik, yaitu: •

KINERJA memberi dukungan kepada daerah mitranya untuk melaksanakan perbaikan layanan tertentu secara menyeluruh, mulai dari visi dan kebijakan sampai perencanaan dan penganggaran lengkap dan program pelaksanaan dan akuntabilitasnya kepada masyarakat

•

Memperkaya sisi demand dan supply dengan menerapkan aspek governance seperti peningkatan partisipasi dengan keterlibatan masyarakat melalui MSF dalam proses perencanaan puskesmas dan kegiatan promosi kesehatan di masyarakat; transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan melalui keterlibatan MSF dalam monitoring kegiatan lapangan, keterlibatan MSF dalam audit maternal perinatal, penempelan berbagai SOP di dinding puskesmas sehingga mudah dimengerti oleh pengguna layanan; dengan berbagai model inovasi dan berinsentif seperti motto gerakan, penghargaan bagi petugas yang berdedikasi atau sanksi bagi petugas yang kurang berdedikasi dalam bentuk teguran, pelatihan khusus,

10


www.kinerja.or.id

sampai pada pencabutan izin praktek bagi petugas kesehatan yang sudah tidak mau berubah dan terus melakukan pelanggaran peraturan. •

Menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota, universitas, serta mitra pembangunan/donor lain.

•

Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan dan berbagi serta penyebarluasan informasi kepada unit layanan di daerah mitra.

•

Dalam mendorong keberlanjutan program, maka dilaksanakan melalui pihak ketiga yaitu OMP dengan mengutamakan sumberdaya/kapasitas lokal, supaya daerah mitra dapat bantuan fasilitasi setelah masa USAID-KINERJA selesai.

•

Pentingnya kesetaraan gender, dan tindakan khusus positif bagi kelompok marjinal (termasuk perempuan dan pemuda) untuk terlibat aktif dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai proses monitoring dan evaluasi.

Kinerja mendukung program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Sektor Daerah, serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. Pada level nasional, KINERJA berkoordinasi dengan kementerian yang terkait: beberapa institusi seperti BAPPENAS, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal PUM. Tim Koordinasi/Advisori dibentuk berdasarkan kebutuhan, dengan melibatkan: Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal PUM sebagai mitra utama untuk pengawasan pelaksanaan di daerah, DJ Otonomi Daerah sebagai mitra utama untuk monitoring dan evaluasi dampak, DJ Pembangunan Daerah, BAKD), Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN&RB, UP4K, serta lainnya.

Pengalaman Kabupaten Bulukumba tahun 2011 – 2013 dalam perbaikan Management Puskesmas: • • • •

• • • •

Dimulai dengan identifikasi tanggapan pengguna layanan puskesmas atau Survei Pengaduan. Kemudian dibuat dan disepakati Janji Perbaikan Layanan Puskesmas Janji Layanan ditandatangani oleh wakil pengguna (MSF) dan kepala puskesmas dengan disaksikan oleh DPRD. Puskesmas mulai melakukan pembenahan-pembenahan, seperti layanan loket yang kurang memuaskan pasien, kemitraan bidan-dukun, kebersihan puskesmas dan toilet, serta tidak adanya ruang tunggu untuk pengantar. MSF membantu puskesmas untuk mencari jalan keluar dalam memenuhi Janji Perbaikan Layanan. Puskesmas Bonto Bangun bersedia melakukan 32 jenis perbaikan dari harapan masyarakat. Puskesmas Ujung Loe 18 jenis. MSF kemudian melakukan monitoring terhadap Janji Perbaikan Layanan tersebut. Perbaikan yang sudah dilakukan termasuk: klinik layanan, ketersediaan SOP layanan, pembenahan ruang loket, sudah membedakan antara pasien balita, orang tua jompo, dan darurat (diare) diutamakan dalam mendapatkan layanan pengobatan.

www.kinerja.or.id


11

2. Persalinan Aman Dalam Persalinan Aman, KINERJA menjalankan prinsip di atas dengan memperkuat tiga pilar governance yang ditemukan lemah dan mempunyai daya lenting meningkatkan program yaitu: 1. Membangun komitmen pemerintah daerah dengan memfasilitasi tersedianya kebijakan lokal sebagai payung hukum daerah dan penyediaan anggaran bersumber APBD. 2. Penguatan supply side dengan membangun budaya organisasi, menyelenggarakan layanan yang sesuai standard dan SOP nasional. Keberadaan dan diterapkannya SOP Alur Layanan, dan SOP teknis ANC dan Persalinan menjadi indikator terlaksananya layanan yang berkualitas. SOP diterapkan untuk menjamin layanan diberikan sesuai standar baku, sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan yang berkualitas dan berdampak pada meningkatnya kepuasan pasien. 3. Penguatan demand side melalui peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dengan (a) mengadakan forum masyarakat dari unsur masyarakat yang mewakili semua pemangku kepentingan persalinan aman, yang disebut MSF, (b) dikembangkannya Manajemen Penanganan Pengaduan yang diawali dengan dilaksanakannya Survei Pengaduan Masyarakat, kemudian menyusun Janji Perbaikan Layanan (Service Charter) yang ditandatangi oleh kepala puskesmas, serta (c) tersedianya Unit Penyampaian Pengaduan di puskesmas. Proses ini menjadi bentuk komitmen, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan (puskesmas) kepada penerima layanan (masyarakat). 4. Dalam advokasi, KINERJA menggunakan MSF sebagai wadah terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor (pemerintah dan swasta), kelompok masyarakat, dan media lokal untuk memiliki kepedulian bersama terhadap isu-isu yang muncul dari Survei Pengaduan Masyarakat, serta melakukan monitoring/ pengawasan terhadap implementasi kebijakan lokal dan Janji Perbaikan Layanan. MSF juga melakukan advokasi agar pemerintah daerah menganggarkan dan menyediakan petugas kesehatan yang terampil sesuai SOP nasional dalam melakukan ANC dan menolong persalinan baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. 5. OMP sebagai mitra pelaksana KINERJA, sangat mendasar dan penting untuk menguasai konteks lokal, pendekatan governance KINERJA, dan perspektif gender yang berpihak terhadap kelompok rentan. Penguasaan teknis kesehatan diperkuat saat program berjalan.OMP bersama MSF juga melakukan promosi Persalinan Aman yang inovatif untuk membangun pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka mau dan berani untuk meminta pelayanan ANC, pertolongan persalinan sesuai SOP, serta hak pembiayaan yang ditanggung oleh negara.

12


www.kinerja.or.id

6. Pengadaan Kemitraan Bidan dan Dukun dapat menjadi sebuah strategi unggulan untuk meminimalisasi praktek budaya yang sudah mengakar di masyarakat dan berdampak pada kesakitan dan kematian ibu dan bayi. 7. Upaya di atas didukung oleh pembuatan Peraturan Bupati/Walikota tentang Persalinan Aman. Keunikan prinsip KINERJA tersebut layak menjadi hikmah pembelajaran yang cost effective karena berkontribusi nyata meningkatkan cakupan ANC (K1–K4) dan persalinan aman di banyak puskesmas mitra KINERJA. Rasionalisasi peningkatan cakupan tersebut akan berdampak langsung pada menurunnya kematian ibu dan bayi.

www.kinerja.or.id


13

BAB 2 TATA KELOLA PERSALINAN AMAN Situasi yang Dihadapi di Daerah Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program prioritas nasional dan daerah. Capaian indikator SPM kesehatan termasuk cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama (K1) dan kunjungan ke-empat (K4) untuk ANC, persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan di banyak daerah di Indonesia juga masih rendah. RISKESDAS (2010) melaporkan bahwa hanya 61,4% perempuan melakukan ANC dan hanya 82,4% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pelayanan sangat bervariasi antar daerah di Indonesia, dan daerah pedesaan seperti kebanyakan daerah mitra KINERJA seringkali jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Menurut temuan KINERJA, banyak petugas kesehatan yang melakukan ANC dan penolong persalinan belum sesuai SOP teknis karena keterbatasan pengetahuan, sarana, dan alat yang belum memadai; bidan desa sering tidak berada di tempat; kompetensi bidan junior/baru masih rendah; poskesdes dan polindes belum dimanfaatkan dan sarananya masih terbatas; banyak puskesmas yang belum mempunyai ruang persalinan; kurangnya komunikasi antara bidan dan dukun; dan terbatasnya ahli spesialis teknis untuk memberikan bimbingan regular kepada petugas. Kondisi di atas berdampak pada angka cakupan K1 – K4 yang belum sesuai SPM. Tantangan utama yang dihadapi menuju persalinan aman adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ANC, namun juga kurangnya akses layanan untuk ANC yang berkualitas. Demikian juga sebagian masyarakat tidak bersalin di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan (bidan) karena adanya anggapan bahwa bidan kurang berpengalaman, masih muda/junior, kurang terampil, dan kurang mampu berkomunikasi dalam bahasa lokal. Masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa layanan kesehatan tidak terjangkau karena jauh dan mahal; petugas kesehatan kurang perhatian terhadap keinginan pasien sehingga masyarakat cenderung ke dukun untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan; masih kentalnya mitos dan praktek budaya seperti kehamilan tidak boleh diketahui orang lain sampai usia 3 bulan, atau ibu harus duduk diatas tungku perapian selama 40 hari setelah persalinan; masih banyak dukun senior menangani persalinan; masih

14


www.kinerja.or.id

rendahnya pengetahuan masyarakat terutama ibu akan hak-haknya dalam ANC; pasien tidak tahu kemana mengeluh; dan keinginan masyarakat dan kemampuan puskesmas belum pernah dibicarakan bersama. Hasil asesmen awal KINERJA ternyata Puskesmas belum menerapkan unsur partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas kepada publik. Belum adanya budaya organisasi yang ramah ibu dan anak; di beberapa puskesmas, layanan KIA diberikan dalam ruang sempit atau ruang serba guna; dan belum terintegrasinya manajemen puskesmas sehingga anggaran yang tersedia kurang berdampak terhadap kualitas layanan puskesmas.

Pengalaman Kabupaten Bulukumba •

Pemerintah provinsi mengajukan surat minat kepada KINERJA.

•

KINERJA merespon dengan memberikan 5 kabupaten/kota yang akan mendapat dukungan.

•

Dilakukan serangkaian pertemuan formal dan informal untuk membangun pemahaman, hubungan, dan kepercayaan dari para pengambil keputusan di daerah.

•

Dilakukan workshop tingkat provinsi dengan peserta dari stakeholders provinsi dan 5 kab/kota terpilih untuk mensosialisasikan pendekatan dan 3 paket dukungan KINERJA kepada Bappeda, Sekda, DPRD (ketua dan komisi B dan E), Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang dihadiri oleh eselon 2, 3 dan 4. KINERJA diwakili oleh STTA dari Jakarta, koordinator provinsi (PC) dan LPSS dari kab/kota penerima bantuan. Diakhiri dengan penandatanganan MoU antara KINERJA dengan Bapak Bupati.

•

Pada workshop di provinsi, KINERJA meminta daerah untuk memilih 1 paket dukungan pada tahun pertama, kemudian dilanjutkan dengan paket lainnya pada tahun kedua.

•

Workshop di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memilih puskesmas yang ada di dataran tinggi, dan perkotaan dengan wilayah pantai menjadi dampingan Kinerja.

•

Fase implementasi dengan pendampingan kepada pemberi layanan tingkat dinas kesehatan dan puskesmas serta kelompok masyarakat dilakukan oleh OMP bersama LPSS,

•

Setelah dua tahun, MSF Bulukumba melakukan advokasi anggaran ke DPRD untuk peningkatan sarana di puskesmas seperti tempat berteduh pasien, ruang tunggu, kebersihan toilet serta fasilitas lain yang dibutuhkan dalam survei kepuasan pasien.

•

Bappeda kemudian mengundang MSF untuk terlibat dalam proses perencanaan di Musrembang Kecamatan berlanjut ke Musrembang Kabupaten sebagai wujud partisipasi masyarakat.

www.kinerja.or.id


15

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders Saat KINERJA mulai di suatu provinsi, langkah pertama adalah konsultasi calon daerah mitra KINERJA dengan unsur pimpinan (eshelon 2 dan 3), yaitu ketua Bappeda, DPRD (Komisi Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Output pertemuan kabupaten/kota memilih prioritas dari tiga sektor dukungan KINERJA yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Iklim Usaha pada tahun pertama. Setelah terbangunnya komitmen pemerintah daerah, Pimpinan KINERJA bertemu dengan kepala daerah untuk membahas komitmen tersebut yang kemudian diatur dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding, MoU) antara kepala daerah dengan pimpinan KINERJA.

Untuk dukungan Persalinan Aman, KINERJA bekerjasama dengan tujuh OMP, yakni: Provinsi Aceh • IMPACT (Inspiration for Managing People Action) mendampingi Kota Banda Aceh dan Bener Meriah. • PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) mendampingi Simeulue, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara. Provinsi Kalimantan Barat • PKBI Kalbar (Perkumpulan Keluarga Berencana Kalimantan Barat) mendampingi Kota Singkawang, Sambas, Melawi, Bengkayang, dan Sekadau. Provinsi Sulawesi • KOPEL (Komite Pemantau Legislatif Sulawesi Selatan) mendampingi Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba.

16


•

FIK ORNOP Sulsel (Forum Informasi dan Komunikasi LSM Sulawesi Selatan) mendampingi Luwu dan Luwu Utara.

Provinsi Jawa Timur • (PKBI) Jawa Timur mendampingi Bondowoso. • YAPIKMA (Yayasan Pemberdayaan Intensif Kesehatan Masyarakat) mendampingi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Tulungagung, Jember, dan Bondowoso melanjutkan PKBI Jatim. • Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melakukan penguatan untuk Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bondowoso.

www.kinerja.or.id

Berdasarkan MoU tersebut, KINERJA menugaskan seorang ahli layanan publik lokal (local public service specialist atau LPSS) di kantor pemerintah daerah (pemda). KINERJA mulai melakukan assesment Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) yang punya kapasitas governance dan juga berpengalaman dalam bidang kesehatan. Tahap berikutnya di daerah yang memilih bantuan KINERJA di bidang kesehatan, dilakukan Konsultasi Tingkat Kabupaten/Kota dengan metode Diskusi Kelompok Terarah (DKT) (atau Focus Group Discussion) sebagai bentuk transparansi dan partisipasi pendekatan KINERJA. Konsultasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Bappeda dengan peserta pemegang program Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Bidan, Kader Posyandu, Organisasi Masyarakat peduli kesehatan, Organisasi Profesi (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia), Media, dan Tokoh Masyarakat (Kelompok Agama dan Adat) dengan perspektif jender. Output pertemuan ini diperolehnya (1) isu prioritas dalam Program KIA yang kemudian menjadi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif; (2) penentuan puskesmas yang akan menjadi dampingan mitra KINERJA sesuai kriteria yang disepakati yaitu puskesmas yang pelayanannya masih kurang, puskesmas terpencil, puskesmas yang sudah cukup bagus. Diskusi informal di kabupaten/kota dilakukan di luar diskusi formal bersama media (radio, media cetak), staf pemerintahan, DPRD, organisasi profesi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi daerah mitra KINERJA selain data sekunder terkait sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah daerah. KINERJA menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil konsultasi daerah. KINERJA menawarkan kegiatan kepada organnisasi lokal dengan proses terbuka melalui beberapa tahap. Pertama, KINERJA mengirimkan concept paper kepada organisasi yang telah teridentifikasi oleh KINERJA. KINERJA menyeleksi organisasi yang memenuhi kriteria. Selanjutnya KINERJA menawarkan proposal (request for assignment). KINERJA membentuk tim penyeleksi dan hasil seleksi itu terpilih organisasi mitra pelaksana (OMP). Seluruh OMP kesehatan merupakan organisasi lokal yang ada pada kotak sebelah kanan. LPSS dan OMP sebagai inisiator, motivator, dan fasilitator, melakukan pendekatan persuasif secara simultan kepada DPRD, Bappeda, pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat, dan organisasi profesi untuk mendapatkan dukungan moril dan pembiayaan (budget sharing). Unsur ini kemudian menjadi cikal bakal MSF. Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa program persalinan aman cukup sukses di banyak daerah mitra KINERJA bila ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, DPRD, Unsur MSF, serta LPSS dan OMP.

www.kinerja.or.id


17

2. Pengaturan Pekerjaan Tugas utama LPSS adalah mengkoordinir program, memfasilitasi OMP untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dengan Dinas Kesehatan, MSF, dan pemerintah daerah. LPSS bersama OMP bertanggung jawab terhadap mutu capaian program. OMP bekerja penuh pada tingkat kabupaten, puskesmas, dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan, lokakarya, dan pendampingan masyarakat terutama MSF. Salah satu kunci keberhasilan KINERJA adalah, karena KINERJA melakukan penguatan kapasitas OMP secara berkala, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Untuk penguatan supply side terkait teknis persalinan aman, KINERJA kemudian memberdayakan local champion dengan latar belakang kesehatan untuk mendukung kerja OMP di daerah. OMP dan Local Champion dibina KINERJA untuk menjadi SDM lokal yang memiliki kapasitas sebagai agen perubahan di daerah dalam bidangnya masing-masing, diharapkan akan menjadi mitra pendamping

Contoh kasus: Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil - Aceh Singkil. OMP bersama puskesmas mitra melakukan identifikasi angka persalinan oleh dukun. Dipilih desa yang paling tinggi angka persalinan oleh dukun untuk melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun. Membangun persepsi lintas sektor tentang pentingnya kemitraan melalui pertemuan yang melibatkan dinas kesehatan, perangkat desa, imam mukim (camat), puskesmas, LSM, media, tokoh masyarakat, kader desa, bidan, dan dukun. Penyusunan SK Kepala Desa Tentang Dukun yang akan bermitra. Desa memberikan insentif Kepada Dukun setiap bulan sebanyak Rp. 50.000 dari Sumber Anggaran Desa. Bidan memberikan insentif kepada dukun sebanyak Rp. 50.000 setiap persalinan yang ditolong secara bersama. Dilakukan evaluasi bulanan dan tahunan untuk melihat kendala, tantangan dan manfaat kemitraan dengan melibatkan lintas sektor dan MSF.

18


www.kinerja.or.id

pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi. Oleh karena itu Seri Pembelajaran ini menjadi penting sebagai panduan praktis pelaku yang berkepentingan kedepan. LPSS dan OMP selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah. Tim Teknis ini dibentuk secara resmi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota, berperan mengawal kelancaran program KINERJA, advokasi anggaran, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja Setelah MoU ditandatangi, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kabupaten/kota. Tahap selanjutnya adalah Tim KINERJA yang terdiri atas STTA dan LPSS, melakukan kunjungan ke puskesmas calon dampingan untuk melakukan DKT bersama kepala puskesmas, bidan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk (1) memperkenalkan program governance KINERJA, (2) melakukan penjajakan terhadap komitmen kepala puskesmas dan bidan koordinator, (3) memperoleh informasi langsung dari unit pemberi layanan tentang isu KIA, tantangan dan kendala dalam memberikan layanan KIA, serta (4) dukungan yang diharapkan dari KINERJA. Hasil pertemuan ini kemudian menjadi Usulan Rencana Kerja/Kegiatan paket Persalinan Aman. Tugas STTA di pusat memastikan usulan rencana kerja sejalan dengan RPJMD serta perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Proses Kerja 1. Peran Masing-masing Stakeholder LPSS membimbing dan memfasilitasi OMP untuk mulai melibatkan SKPD, organisasi profesi, universitas, pemerintah daerah, Bappeda, dan media lokal dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun rasa memiliki terhadap program Persalinan Aman selanjutnya. Tahapan ini sangat penting sebagai titik awal untuk membangun peran para pihak seperti: Dinas Kesehatan kabupaten/kota (Program KIA dan Bina Kesehatan Masyarakat) mendukung sosialisasi Persalinan Aman, menyediakan dana pendamping serta narasumber untuk lokakarya, penguatan keterampilan

www.kinerja.or.id


19

bidan puskesmas dalam penanganan, konseling, pendampingan ANC, dan persalinan. Promosi ke masyarakat untuk membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat. Unsur diatas kemudian berubah bentuk menjadi forum MSF yang berfungsi sebagai motivator, advokator, dan fasilitator bagi masyarakat, dinaskesehatan dan puskesmas, instansi pemerintah daerah lain yang terkait, sertakomisi DPRD yang terkait. MSF kemudian menjadi tim penyusun draf peraturan bupati/walikota tentang Persalinan Aman sampai konsultasi publik, dan monitoring pelaksanaan peraturan tersebut. DPRD berperan dalam memonitor pelaksanaan program KINERJA, di beberapa kabupaten/kota DPRD menjadi anggota atau ketua MSF, sebagai advokat kepada internal DPRD dan kepada pihak eksekutif (kepala daerah dan panitia anggaran) untuk memperlancar persetujuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Persalinan Aman. Pada daerah dimana bupati/walikota mempunyai komitmen yang lebih tinggi dari DPRD, justru kepala daerah yang melakukan advokasi kepada DPRD untuk mengalokasikan anggaran, seperti di Kabupaten Sambas, Bondowoso, Simeulue, Luwu Utara, dan Kota Probolinggo.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Program dukungan Persalinan Aman model KINERJA dilaksanakan melalui tahapan yang bervariasi sesuai kondisi daerah dan kekuatan daerah, namun secara umum mengikuti pola sebagai berikut:  Persamaan persepsi dan membangun komitmen para pihak. Diawali dengan koordinasi dan komunikasi intensif antara LPSS, OMP, dan STTA KINERJA untuk persamaan persepsi tentang pendekatan governance. Dilanjutkan dengan melakukan inisiasi dan sosialisasi kepada lintas sektor, Bappeda, DPRD dan tokoh masyarakat tentang persalinan aman. Proses ini merupakan tahap penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman, persepsi, dan kepedulian bersama untuk membangun komitmen awal dalam pelaksanaan program. •

Penguatan Puskesmas. OMP bersama dinas kesehatan melakukan sosialisasi program dukungan KINERJA kepada puskesmas terpilih sebagai calon mitra. Secara bertahap dilakukan penguatan perbaikan puskesmas mulai dari yang kurang daya sensitifitas terhadap personil dan secara nyata membantu kerja mereka. Untuk persalinan aman, banyak daerah memulai dengan inovasi kemitraan bidan dan dukun, dilanjutkan dengan revitalisasi kantong persalinan dan manfaatnya, menginisiasi berbagai strategi promosi Persalinan Aman di tingkat masyarakat, on the job training untuk penerapan SOP ANC dan pendampingan persalinan oleh STTA lokal, dan pembuatan Alur Layanan Puskesmas.

20


www.kinerja.or.id

Setelah LPSS, OMP, dan MSF mempunyai komunikasi yang intensif dengan puskesmas, barulah OMP mulai bicara tentang perencanaan puskesmas yang melibatkan MSF, penentuan prioritas dan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat melalui keterwakilan MSF, dan keterlibatan MSF dalam audit maternal minilok puskesmas/kecamatan.

Ketika puskesmas sudah merasakan manfaat bermitra dengan OMP, MSF serta mengerti pendekatan governance KINERJA, baru usulan tentang survei pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan diterapkan (umumnya setelah 6 bulan pendampingan). Transparansi dana BOK, JAMPERSAL, Unit Pengaduan Keluhan masyarakat dilakukan atas kehendak puskesmas sendiri yang terbangun dari kesadaran kritis personilnya karena ingin menunjukkan bahwa mereka adalah puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan inovatif. Hasil kegiatan ini baru mulai kelihatan setelah 1 tahun pendampingan. Minimalisasi konflik menjadi pilihan strategi KINERJA dalam beraktifitas.

•

Pembentukan MSF. OMP bersama dinas kesehatan dan puskesmas mitra melakukan pemetaan LSM, media lokal, serta tokoh kunci di masyarakat yangkemudian menjadi calon MSF kabupaten dan MSF kecamatan. Pendampingan lewat pertemuan rutin membicarakan peran dan fungsi MSF kepada unsurunsur masyarakat diatas sampai mereka sepakat membentuk MSF kabupaten dan kecamatan.

Formatur keanggotaan MSF kabupaten di beberapa daerah bervariasi, sebagian mengambil dari MSF kecamatan sehingga MSF kabupaten adalah unsur-unsur dari MSF kecamatan ditambah universitas dan lintas sektor, serta swasta. Namun dibeberapa daerah lainnya, MSF kabupaten tidak diwakilkan oleh MSF kecamatan. Pada model pertama, isu-isu yang muncul di tingkat desa dan kecamatan akan otomatis menjadi isu MSF kabupaten/kota, sedangkan pada pola kedua, OMP berperan memfasilitasi temuan MSF kecamatan sebagai bahan advokasi MSF kabupaten/kota.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat memilih untuk melegalkan MSF menjadi berbadan hukum. Pilihan ini kemudian memberikan kekuatan hukum bagi MSF dalam advokasi dan mendorong terlaksananya pelayanan Persalinan Aman yang sesuai SOP teknis nasional.

•

Penguatan MSF. OMP memfasilitasi pertemuan berkala peningkatan kapasitas MSF untuk berbagi pengalaman di masyarakat dan mencari pemecahan masalah bersama terhadap temuan dan persoalan di masyarakat. MSF memotivasi masyarakat untuk melakukan ANC dan persalinan di petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan, dan memfasilitasi proses kemitraan bidan dan dukun dengan memperjuangkan partisipasi, kesetaraan, dan insentif yang layak bagi dukun. Beberapa Puskesmas juga melibatkan MSF dalam audit maternal (mini-lokakarya lintas sektor tingkat puskesmas/kecamatan) untuk menyelesaikan

www.kinerja.or.id


21

temuan di komunitas dalam forum lintas sektor serta tindak lanjut solusi dan rencana aksi bersama. Kegiatan ini merupakan ”on the job training” bagi MSF.

OMP bersama dengan MSF melakukan Survei Pengaduan Masyarakat. Hasil survei kemudian diolah menjadi Janji Perbaikan Layanan yang tertempel di dinding Puskesmas setelah ditandatangani oleh Puskesmas dengan disaksikan oleh MSF, kepala daerah, dan DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

•

Melakukan advokasi pentingnya payung hukum daerah. Hasil survei pengaduan juga menjadi bahan advokasi berbasis fakta yang dibutuhkan pengguna layanan kepada dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. LPSS, OMP, MSF dengan promotor utama dinas kesehatan, bersama melakukan advokasi ke pemerintah daerah tentang pentingnya ketersediaan payung hukum daerah untuk persalinan aman. Secara partisipatif unsur tersebut terlibat mulai dari inisiasi, pembuatan draf peraturan, dan diskusi publik dengan melibatkan peran media cetak dan radio, sampai pada akhir. Banyak daerah belum mulai melibatkan universitas dan swasta dalam proses ini, sehingga perlu perbaikan ke depan.

•

Keberlanjutan MSF. MSF didampingi OMP mengintegrasikan perencanaan MSF ke dinas kesehatan dan puskesmas, bertujuan untuk terjaminnya keberlanjutan program yang melibatkan MSF. Salah satu strategi advokasi MSF adalah kunjungan ke unit layanan (Puskesmas) untuk berdiskusi dengan manajemen puskesmas. Dengan pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan, MSF melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk ketersediaan payung hukum, dan anggaran pendukung dalam menjalankan peraturan bupati/walikota tentang persalinan aman.

•

Replikasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pada akhir tahun pendampingan, OMP bersama LPSS melakukan sosialiasi hasil capaian pendampingan KINERJA kepada kepala daerah sebagai paparan kegiatan akhir pendampingan dengan tujuan untuk replikasi ke puskesmas lain di dalam daerah mitra. Daerah yang menyediakan dana APBD untuk replikasi Persalinan Aman seperti Kabupaten Bondowoso, Singkil, Sambas, Bener Meriah, dan Simeulue. OMP kemudian berperan melakukan pendampingan kepada dinas kesehatan dan pemerintah daerah untuk penentuan puskesmas replikasi praktek baik pendekatan KINERJA. Selain melakukan kegiatan terakhir sosialisasi peraturan bupati/walikota tentang persalinan aman kepada masyarakat dengan bantuan berbagai media lokal baik cetak maupun radio.

22


www.kinerja.or.id

Proses Perubahan dan Manfaat

Perubahan nyata dukungan KINERJA untuk paket Persalinan Aman dapat dilihat di beberapa Kabupaten seperti Sambas, Aceh Singkil, Bener Meriah, Luwu, Luwu Utara, Bondowoso, Probolinggo, dan Jember. Indikator perubahan yang dapat dilihat termasuk:

Dari sisi pemerintah daerah: Tersedianya Peraturan Bupati/Walikota tentang Persalinan Aman sebagai payung hukum yang disusun secara partisipatif dengan keterlibatan aktif MSF mulai dari inisiasi pembahasan draf, konsultasi publik, hingga final. Payung hukum tersebut mengikat tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai standar nasional. Dari sisi pengguna layanan, memberi ruang partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk melakukan monitoring dan terlibat aktif meningkatkan mutu layanan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama antara supply dan demand side.

Meningkatnya komitmen pemerintah daerah juga dilihat dari dukungan dana APBD untuk menunjang pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun, serta melakukan replikasi ke puskesmas di wilayahnya dengan jumlah yang bervariasi di masing-masing daerah. Di Bondowoso, pelantikan Ibu Bupati Bondowoso sebagai Ibu Pendamping Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif disebut UMMI PERSAMEDA. Ibu Bupati aktif mengkampanyekan gerakan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif sampai ke tingkat desa di seluruh wilayah Bondowoso melalui forum pertemuan PKK. Hasil ini dapat dilihat setelah satu tahun pendampingan.

Dari sisi supply: Adanya SOP Alur Layanan yang transparan kepada pasien, sehingga pasien mengetahui jenis layanan yang tersedia di puskesmas, arah pemeriksaan dan pengobatan, dan waktu yang dibutuhkan untuk diberikan layanan tersebut.Adanya kesepakatan fungsi dan tugas dalam Kemitraan Bidan dan Dukun berazaskan partisipasi dan kesetaraan, serta insentif yang adil. Bidan berfungsi menolong teknis medis dan dukun berfungsi sebagai motivator dan promotor untuk ANC dan persalinan di petugas kesehatan, serta memberikan layanan ritual/budaya positif sehingga meningkatkan cakupan ANC dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Bidan puskesmas yang memberikan pelayanan ANC dan pendampingan persalinan sesuai SOP meningkat secara kuantitas dan kualitas. Misalnya, di Kabupaten Bondowoso telah tersedia kotak kegawatdaruratan dalam penanganan persalinan dilengkapi dengan peralatan dan obat yang diperlukan.

Manfaat yang dirasakan bidan setelah menerapkan Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA, seperti di Puskesmas Singkil (Aceh Singkil), Puskesmas Semparok (Kabupaten Sambas), dan Puskesmas

www.kinerja.or.id


23

Singkawang Selatan (Singkawang), bidan sangat terbantu oleh dukun untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam bahasa daerah; bidan cepat mendapatkan informasi dari dukun tentang ibu yang baru hamil, karena budaya “tabu” memberitahukan usia kehamilan muda kepada orang lain; bidan cepat mendapatkan informasi dari dukun bila ada ibu yang mau melahirkan, misalnya pada malam hari; dan masyarakat yang dulunya enggan melahirkan ditolong tenaga kesehatan, kemudian beralih mengikuti anjuran dukun supaya melahirkan dengan bantuanpetugas kesehatan terutama fasilitas kesehatan.

Perubahan di atas berdampak pada perbaikan cakupan SPM. Di kabupaten tersebut di atas terjadi peningkatan cakupan ANC (K1-K4), persentase komplikasi kebidanan yang ditangani bidan, maupun persentase persalinan oleh tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan. Meskipun beberapa daerah seperti Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan penurunan pada hampir semua cakupan di atas setelah adanya pendampingan KINERJA, rasionalisasi data tersebut salah satunya karena adanya perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan KIA. Persalinan di dukun telah menurun di kebanyakan desa atau wilayah puskesmas yang mempunyai kemitraan bidan dan dukun. Hal ini tercapai dalam 1 tahun pendampingan. Yang penting adalah tersedianya tenaga kesehatan lokal yang mampu, mau dan menguasai SOP nasional dalam Persalinan Aman.

Dari sisi penerima layanan: MSF kecamatan aktif berperan memonitor Janji Perbaikan Layanan, dan juga secara dinamis dan simultan bersama puskesmas melakukan promosi dan pendidikan kritis dengan istilah lokal kepada masyarakat yang menghasilkan strategi unik dan inovatif dari kelompok masyarakat untuk berperan aktif menolong sesama melakukan promosi supaya masyarakat memeriksakan kehamilan (ANC) dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Beberapa MSF juga memasang baliho persalinan gratis di puskesmas dan beberapa lokasi strategis di jalan raya sebagai bentuk promosi dan transparansi puskesmas.

Para ulama/tokoh agama di Bondowoso, Jember, Sambas, dan Singkawang sudah mengintegrasikan materi persalinan aman kedalam khotbah mereka dan para ulama dan pendeta melakukan penyuluhan/ konseling pra-nikah kepada masyarakat. Para perias pengantin Kabupaten Probolinggo bangga karena mampu memberikan wejangan kepada para calon pengantin yang dirias untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di petugas kesehatan. Aktifnya Ummi Persameda (Duta Persalinan Aman) di tingkat kecamatan dan desa sebagai promotor tingkat komunitas. Radio lokal memberikan waktu tayang rutin untuk talk show terkait dengan Peralinan Aman di Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo. Perubahan ini mulai tampak setelah pendampingan KINERJA – OMP selama 1 tahun.

Perubahan prilaku masyarakat mulai tampak di hampir semua puskesmas mitra. Terjadi perubahan paradigma dan prilaku masyarakat untuk ANC dan persalinan di petugas kesehatan, yang sebelumnya

24


www.kinerja.or.id

masih tabu, enggan, dan dilarang menurut adat lokal. Kritik, usulan dan saran dari masyarakat bermunculan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di hotline klinik Sambas. Ibu hamil menggunakan hotline klinik untuk meminta layanan emergensi dengan ambulan dan bidan untuk persiapan persalinan di fasilitas kesehatan. Sehingga puskesmas merespon dengan Kartu Emergensi Persalinan dengan menuangkan nomor telephone kepala puskesmas, bidan koordinator, bidan desa, kepala desa, serta MSF kecamatan sebagai kontak yang dapat dihubungi keluarga saat emergensi terjadi. Keterlibatan MSF dalam audit maternal perinatal tingkat kecamatan dirasakan sangat membantu dalam pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi Puskesmas seperti di kabupaten Simeulue, Singkil dan Sambas.

Di Sambas, manfaat dampingan KINERJA yang paling dirasakan adalah hasil kerja MSF bersama puskesmas dalam menyediakan Survei Pengaduan Layanan, Kemitraan Bidan dan Dukun, dan Mekanisme Pengaduan. Semua unsur governance paket KINERJA jelas terpampang dan berjalan di puskesmas Semparok. Alamat surat, SMS, dan telpon untuk pengaduan, serta respon paling lama akan diterima dalam 2 hari kerja bila pengirim memberikan alamat yang jelas.

Pengalaman di Kabupaten Sambas, Aceh Singkil, Kota Singkawang dan Probolinggo mereplikasi kemitraan bidan dan dukun, serta inovasi kantong persalinan untuk mendukung persalinan aman terus berjalan meskipun KINERJA sudah tidak melanjutkan bantuannya. Hal ini terjadi karena dorongan yang kuat dari OMP, LPSS dan MSF yang proaktif melakukan advokasi ke pemerintah daerah dan DPRD.

www.kinerja.or.id


25

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Dalam mendukung paket Persalinan Aman, selama dua tahun pendampingan KINERJA ditemukan tantangan yang bervariasi antar daerah dan level pemerintahan. Namun secara merata ditemukan adanya mitos, tabu, dan budaya yang menghambat Persalinan Aman dan masih cukup kuat diterapkan oleh masyarakat di daerah mitra KINERJA mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai Sulawesi. Petugas kesehatan dari tingkat dinas kesehatan sampai bidan di desa mempunyai pemahaman dan keterampilan yang bervariasi tentang standard dan SOP untuk ANC dan pertolongan persalinan karena lemahnya penerapan standar dan SOP nasional. Ada beberapa contoh tantangan yang dihadapi oleh stakeholder.

Pada tingkat Pemerintah Daerah •

Belum tegas menerapkan peraturan bupati/walikota khususnya tentang insentif dan sanksi terhadap petugas yang tidak bekerja sesuai standard dan SOP nasional pada level pemberi layanan baik publik maupaun swasta di wilayahnya.

•

Belum optimal menyediakan fasilitas (alat, bahan) dan personil kesehatan yang mengerti dan terampil melakukan ANC dan penolong persalinan sesuai standard dan SOP nasional.

•

Advokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan siklus penganggaran berjalan.

•

Pergantian pimpinan daerah kemungkinan diikuti dengan mutasi personil dinas kesehatan, dan puskesmas sehingga hubungan kerja dimulai dari awal kembali.

Pada tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas •

Pada awal penerapan model KINERJA muncul kehawatiran petugas puskesmas dan dinas kesehatan bahwa program-program inovasi KINERJA akan menjadi tambahan beban kerja rutin puskesmas dan dinas kesehatan.

26


www.kinerja.or.id

•

Adanya personil pada tingkat pengambil keputusan di dinas kesehatan dan puskesmas yang kurang memberikan daya dukung sehingga seringkali menjadi penghambat program.

•

Banyak petugas yang belum melakukan ANC dan penolong persalinan sesuai standar dan SOP teknis.

•

Miniloka puskesmas/kecamatan bersama lintas sektor dan MSF sering tidak terlaksana karena hambatan biaya.

Pada tingkat MSF, Masyarakat dan Pemberi Kerja •

Masih kentalnya budaya, mitos, tabu yang berdampak meningkatkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi seperti badapu di Aceh Singkil dan pamali periksa hamil pada trimester awal pada daerah Tapal Kuda, Jawa Timur.

•

Cukup banyak daerah yang masyarakatnya cenderung periksa kehamilan dan melahirkan di dukun dari pada petugas kesehatan dengan alasan lebih terjangkau transport dan biaya, nyaman karena komunikasi interpersonal yang baik, dan meyakinkan karena budaya.

•

Masih terbatasnya pengetahuan MSF tentang Persalinan Aman sementara mereka diharapkan berperan mengawal dan melakukan montoring/pengawasan terhadap Janji Layanan serta memberikan masukan terhadap keluhan masyarakat yang muncul.

•

Masih tingginya angka pernikahan dini (misalnya Bondowoso, Jember, dan daerah Tapal Kuda) akibat faktor kemiskinan dan budaya masyarakat.

•

Masyarakat masih lebih percaya kepada dukun, dan adanya kepercayaan bahwa pada awal kehamilan tidak boleh diperiksakan ke bidan/dokter.

•

Pertemun MSF rawan tidak berkesinambungan karena sebagian besar anggota MSF dari non-pemerintah masih mengharapkan dibayar dana tranportasi sementara puskesmas atau pemerintah kecamatan tidak memiliki dana untuk menggantikan biaya transport itu.

Pada level OMP •

Keterbatasan pengetahuan tentang pendekatan KINERJA dan teknis Persalinan Aman membatasi mereka dalam melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan MSF. KINERJA menjembatani dengan STTA lokal.

•

Daerah yang terpencil (berbatasan dengan sungai, gunung, laut) dan berjauhan antara satu puskesmas dengan yang lainnya berdampak rendahnya koordinasi dengan waktu proyek yang sangat pendek.

•

Pendekatan dengan pihak swasta pada tahun pertama masih dirasakan kurang.

•

Banyak OMP Kinerja tidak berasal dari mitra lokal (kabupaten/kota). Pada saat program KINERJA tutup maka OMP juga akan pindah ke tempat asalnya.

www.kinerja.or.id


27

Mengatasi Tantangan Tantangan yang dihadapi KINERJA menjadi praktek baik sebagai pembelajaran di awal bagi pengembang program governance berikutnya. Kendala teknis yang disampaikan di atas sudah banyak terobosan yang diambil oleh KINERJA, namun hambatan budaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama.

Cerita Sukses Di bawah ini beberapa contoh cerita sukses dari hasil dampingan KINERJA. Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil, Aceh Singkil, Provinsi Aceh. •

Kemitraan dimulai bulan April 2012. Pada tahap pertama, kemitraan diterapkan di 2 desa, kemudian dikembangkan di 5 desa lainnya.

•

Pertolongan persalinan oleh dukun menurun menjadi 0% di wilayah Puskesmas Singkil. Tahun 2011 terdapat 18 persalinan yang ditolong dukun, menurun menjadi 8 persalinan pada tahun 2012, dan mencapai 0 pada tahun 2013.

•

Puskesmas Singkil akan melakukan scaling-up dengan melibatkan dukun secara aktif dalam promosi kesehatan di komunitas sebagai “Pelopor Kesehatan di Desa”.

•

Melakukan monitoring pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun setiap tiga bulan untuk melihat hasil dan kendala yang dihadapi.

•

Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil telah dicanangkan untuk direplikasi ke seluruh Kabupaten Aceh Singkil.

•

Peluncuran Kartu Emergency Persalinan dan Hotline Pelayanan Kesehatan di seluruh Puskesmas.

•

Memberikan penghargaan kepada kemitraan bidan dan dukun terbaik.

Puskesmas Semparuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. •

Sebelum pendampingan KINERJA, Puskesmas Semparuk melakukan pelayanan rutin tanpa mempertimbangkan mutu layanan serta kenyamanan pasien yang datang ke Puskesmas. KINERJA mulai memperkenalkan hak masyarakat termasuk yang miskin dan tidak mampu menjadi tanggungjawab negara termasuk puskesmas.

•

Puskesmas Semparuk merasa perlu melakukan perubahan untuk merespon keinginan masyarakat terhadap layanan yang lebih baik untuk mencapai kepuasan pengguna layanan yang maksimal.

28


www.kinerja.or.id

•

Keterbatasan membuat mereka berusaha menjalin kemitraan dengan semua pihak untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan sisi demand. Meskipun pada awalnya muncul berbagai ketakutan dan penolakan dari banyak staf puskesmas dengan alasan, seperti sulit menyamakan persepsi dan komitmen tentang perbaikan layanan dari sisi petugas dan masyarakat; kemitraan nantinya akan menambah beban kerja petugas dengan berbagai komitmen yang harus disepakati; adanya campur tangan pihak luar dalam pengelolaan dan pelayanan puskesmas; beban pimpinan puskesmas untuk menegakkan aturan dan SOP; serta disiplin pegawai yang sudah lama terabaikan.

•

Seiring dengan keinginan masyarakat yang difasilitasi OMP supaya puskesmas Semparuk berubah, pada tahun 2013 Kabupaten Sambas juga berubah dari layanan publik menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), yang berarti kewenangan Pengelolaan Puskesmas secara penuh dipegang pihak puskesmas. Perubahan ini sangat berpengaruh besar dalam perubahan Puskesmas Semparuk.

•

BLUD mempersyaratkan: citra pegawai yang baik, adanya staf yang berkembang pengetahuan dan ketampilannya, menerapkan standar SOP dan aturan, menghindari komplain masyarakat.

•

KINERJA mendukung perubahan di Puskesmas mulai dari memahami harapan dan keluhan masyarakat melalui Survei Pengaduan Masyarakat. Kemudian muncul indeks pengaduan masyarakat, dipecahkan melalui pertemuan kemitraan lintas sektor dan unsur-unsur masyarakat. Masalah internal puskesmas diselesaikan melalui pertemuan microplanning untuk kemudian menyusun rencana aksi.

•

Secara fisik, puskesmas nyata terjadi peningkatan transparansi, seperti pemasangan Alur Pelayanan Puskesmas, Waktu Tunggu Pelayanan, Janji Perbaikan Layanan, Cara Penyampaian Keluhan, Tarif Retribusi Layanan berdasarkan peraturan daerah terbaru, Standar Layanan, dan informasi JAMPERSAL, yang menjadi hiasan dinding yang dapat dilihat oleh pasien yang datang ke puskesmas. Klinik KIA dan ruang bermain anak berubah sesuai dengan permintaan masyarakat dalam janji layanan. Kemitraan Bidan dan Dukun telah mampu menurunkan pertolongan persalinan oleh dukun dari 77 persalinan tahun 2010 menjadi 0 pada tahun 2013.

•

Terjadi perubahan budaya organisasi, terbuka melakukan kemitraan dengan MSF yang kemudian menjadi jembatan antara puskesmas dengan keinginan masyarakat; petugas terbuka untuk menerima saran, kritik atau pengaduan; mendorong terbentuknya puskesmas Ramah Ibu dan Anak; lebih banyak menjalin jejaring untuk pemberdayaan masyarakat; dan terus berusaha memperbaiki mutu layanan melalui penerapan janji layanan untuk peningkatan kepuasan pengguna layanan. Pelayanan menjadi lebih cepat, murah, dan mudah. Lokakarya lintas sektor bersama MSF untuk pemecahan persoalan dilakukan secara berkala, Pos Kesehatan Desa, Posyandu, Muspika Kecamatan menjadi bagian aktif dari MSF kecamatan.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, untuk meminimalisasi pernikahan usia dini.

www.kinerja.or.id


29

•

Program kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah (murid dan tenaga pendidikan)

•

Melibatkan berbagai aktor dan institusi, dari pemerintah (dinas kesehatan, dinas pendidikan, Bappeda dan Pemberdayaan Perempuan), sampai masyarakat (tokoh agama, pemerhati pendidikan, orangtua murid, dan para ulama).

•

Dibentuk dan dilatihnya para guru yang tergabung dalam Paguyuban Guru Pendidik Kespro (PGPK) dengan aktifitas menjangkau 26 sekolah.

•

Tersedia dan berfungsinya Ustad terlatih untuk Promosi Kespro Remaja di pesantren

•

Komitmen untuk terintegrasi dalam APBD melalui layanan kesehatan peduli Ibu, Anak & Remaja

•

Media kampanye yang dibuat remaja: 7 video diary, 46 stiker dan poster, 35 artikel karya anak.

Replikasi dan Scaling up Replikasi Program Persalinan Aman dengan pendekatan model KINERJA telah direplikasi oleh beberapa instansi pemerintah dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk: •

Kemitraan Bidan dan Dukun sudah direplikasi pada seluruh puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil dengan berbagai sumber pendanaan yaitu Dinas Kesehatan kabupaten, dana BOK, JAMPERSAL, OMP, dan Anggaran Dana Desa (ADD).

•

Kabupaten Sambas dengan menggunakan dana APBD telah mereplikasi seluruh paket kesehatan KINERJA dari 6 menjadi 13 puskesmas pada tahun 2013 dan akan dilanjutkan dengan 7 puskesmas lain baru pada tahun 2014.

•

Peluncuran Kartu Emergency Persalinan dan Hotline Pelayanan Kesehatan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil pada Januari 2014.

•

SOP ANC sudah diterapkan pada seluruh puskesmas di Singkil, Simeulue dan 2 puskesmas lainnya di Bener Meriah.

•

Survei pengaduan sudah direplikasi pada semua puskesmas di Kota Probolinggo.

Sampai akhir tahun 2013 ketikalaporan ini dibuat, belum ditemukan adanya model scaling up baik di wilayah mitra KINERJA maupun di luar wilayah mitra.

30


www.kinerja.or.id

Daya Ungkit dalam Program KINERJA Faktor pendorong suksesnya program Persalinan Aman bervariasi di setiap daerah. Kesamaannya pada faktor kepemimpinan yang kuat dari pimpinan daerah dan sektor teknis, serta peran aktif agen perubahan dalam wujud kepala bidang atau kepala seksi KIA, kepala puskesmas, LPSS, OMP, serta unsur-unsur dalam MSF. Ketika kelima unsur tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dan mempunyai pemahaman kritis tentang pendekatan model KINERJA, maka program dijamin akan memperlihatkan hasil dalam waktu singkat (1 sampai 2 tahun). Khusus untuk Kemitraan Bidan dan Dukun, kunci keberhasilan sangat bergantung pada komitmen kepala desa, kepala puskesmas, bidan koordinator di puskesmas, dan MSF kecamatan dengan inisiasi kuat dari OMP. Pengungkit di Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Sambas, Aceh Singkil, Bener Meriah, Simeulue, dan Kota Singkawang pada awalnya adalah sosok LPSS dan OMP yang menguasai pendekatan KINERJA dan punya komitmen tinggi melakukan perubahan, dan berpadu dengan kepemimpinan kepala daerah atau sekretaris daerah yang memang menginginkan perubahan positif. Di Dinas Kesehatan, level eselon 2 dan 3 mempunyai pemahaman yang kuat tentang program dan menginisiasi perubahan, siap bertemu dengan komitmen dan proaktif dari LPSS dan OMP, dan mampu menggerakkan MSF menjadi agen perubahan yang melakukan advocacy terus menerus kepada DPRD dan pemerintah daerah. Kabupaten Bengkayang punya anak muda dari media lokal, bersama DPRD yang kebetulan menjadi ketua Masyarakat Adat Dayak dan ketua MSF, didukung oleh tim yang kuat dari LPSS bersama OMP yang sudah berpengalaman di Kota Singkawang.

www.kinerja.or.id


31

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Tantangan Pengalaman KINERJA selama 2 tahun memberikan rekomendasi hasil terobosan yang sebagian telah dilakukan menghadapi tantangan yang disampaikan dalam Bab sebelumnya.

Rekomendasi untuk Pemerintah Komitmen Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan daerah yang dituangkan dalam bentuk tersedianya payung hukum daerah, dukungan pendanaan, memelihara local champion dan SDM yang sudah terlatih pada tempat yang sesuai.

Membangun Partisipasi Masyarakat Menyediakan sumberdaya lokal untuk terbentuk dan berperannya model MSF dan Pengelolaan Manajemen Puskesmas yang bertata kelola baik dengan mewujudkan partisipasi aktif sisi demand, dan transparansi serta akuntabilitas sisi supply yang akan berdampak pada capaian SPM dan peningkatan kinerja layanan kesehatan (publik). Mempertahankan keterlibatan MSF untuk berperan aktif membantu unit pemberi layanan sebagai mediator, advokator, motivator, dan penyelesai masalah dengan dukungan sumber daya lokal. Meningkatkan peran universitas dan pihak swasta mulai dari proses perencanaan program sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

Monitoring dan Pengawasan Personal dan Komunal Melakukan monitoring dan pengawasan supaya peraturan daerah dijalankan dengan semestinya melalui peran aktif SKPD terkait bersama MSF.

32


www.kinerja.or.id

Materi dan Alat Pembelajaran Puskesmas Mendukung dinas kesehatan/sektor teknis untuk mengadopsi dan mengadaptasi Puskesmas (unit layanan) model KINERJA dengan bantuan alat dan bahan dari pembelajaran KINERJA serta bimbingan dari LPSS, OMP, dinas kesehatan dan puskesmas mitra KINERJA secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA dapat direplikasi ke wilayah lain karena telah terbukti meningkatkan cakupan ANC dan persalinan oleh dan di fasilitas kesehatan untuk mencapai SPM Kesehatan.

Tenaga Kesehatan DPRD, Pemerintah Daerah, dan MSF perlu mendukung dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang inovatif dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai standard dan SOP nasional serta membudayakan penerapan berbagai model Insentif dan Sanksi untuk layanan publik.

Hubungan dengan Penyedia Layanan Swasta Koordinasi dan monitoring Dinas Kesehatan kepada penyedia layanan kesehatan swasta (rumah sakit daerah dan klinik bersalin) dipersyaratkan untuk diperkuat.

Insentif dan Sanksi Dibutuhkan inovasi kreatif untuk Insentif dan Sanksi bagi pemberi dan penerima layanan.

Melindungi Menjadi pelindung bagi organisasi dan petugas yang menerapkan larangan serta sanksi berkaitan pelaksanaan payung hukum daerah.

Motivasi Kepada Penyedia Mendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan dukungan tempat pemberian ASI beserta konselornya di tempat kerja dan fasilitas umum.

Motivasi Kepada Media Mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pengawas independen dan pendukung gerakan Persalinan Aman dan perbaikan layanan publik di daerah seperti advokasi untuk Puskesmas Bengkayang di media Kalimantan Barat.

www.kinerja.or.id


33

Motivasi Kepada Masyarakat Secara simultan mengembangkan model insentif kepada peran serta masyarakat dalam MSF sehingga membuka ruang partisipasi, kontrol, dan partnership masyarakat yang berkelanjutan.

Pengarusutamaan Gender Kesetaraan gender dan suara kelompok rentan dalam program krusial penting, sehingga KIA khususnya Persalinan Aman menjadi tanggung jawab semua pihak.

Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat marginal, rekomendasi di bawah ini akan mempercepat dan memperkaya gerakan komunitas: •

Perubahan pelayanan publik dengan penguatan tiga pilar governance melalui inovasi kebijakan lokal, pemberi layanan, dan penerima layanan terbukti cost effective, dan berkelanjutan sehingga layak diadopsi dan diadaptasi dengan material/alat yang sudah ada.

• Unsur-unsur governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program dengan pengembangan model inovasi, insentif, dan sanksi perlu tertuang jelas dalam desain dan implementasi program. •

Dibutuhkan penguatan personil OMP dengan pendekatan governance KINERJA dalam management puskesmas dari sisi suplai dan gerakan masyarakat dari sisi supply agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan dan pengarusutamaan gender dalam semua aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan/program kesehatan.

•

Memastikan keterlibatan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program kesehatan, menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk perempuan, dan juga laki-laki untuk meningkatkan peran serta mereka dalam KIA sebagai bentuk pengarusutamaan gender.

•

Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA dapat menjadi strategi unggulan untuk meminimalisasi prilaku dari pemahaman budaya yang melemahkan promosi kesehatan dan berdampak pada peningkatan persalinan pada tenaga kesehatan terlatih yang dapat menurunkan kesakitan dan kematian ibu serta anak.

•

Identifikasi terhadap local champion pada tingkatan Middle Management (eselon 3 – 4) di SKPD teknis sangat penting untuk menggantikan peran Local Public Service Specialist (LPSS) yang ditugaskan di daerah mitra KINERJA.

•

Pendampingan, pelatihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standard dan SOP nasional sangat dibutuhkan oleh SKPD teknis.

34


www.kinerja.or.id

•

Penting untuk menyesuaikan waktu pendampingan dengan siklus perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota.

•

Memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat

•

Mengadopsi dan mengadaptasi material, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program di bidang lain menjadi pilihan yang terbukti membuat perubahan positif dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan.

•

Meningkatkan peran universitas dan perusahaan/swasta mulai dari tahap perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat dan Universitas Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat), baik pemerintah maupun non-pemerintah, mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program tata kelola persalinan aman. Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: •

Memasukkan pendekatan governance KINERJA kedalam kurikulum Diklat

•

Mengadopsi dan mengadaptasi material, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat.

•

Kepada Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan menyeluruh.

•

Mengadakan kemitraan bidan dan dukun sebagai strategi unggulan untuk meminimalisasi prilaku dari pemahaman budaya yang melemahkan promosi kesehatan dan berdampak pada tingginya kesakitan dan kematian.

•

Memperkuat materi dan strategi program dengan menjamin kualitas dan kesetaraan gender dalam semua aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan/program kesehatan.

•

Memastikan keterlibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan program KIA menjadi tanggungjawab bersama, seperti menyediakan Kelas Bapak.

www.kinerja.or.id


35

LAMPIRAN


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


37

DAFTAR LAMPIRAN

Uraian Substansi

42

Pokok Bahasan Sasaran dan Strategi Kegiatan Tujuan Materi

42 44 44 46

MODUL I

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman • Deskripsi Modul • Sasaran Pengguna • Tujuan Pembelajaran • Pokok Bahasan • Metode • Alat dan Bahan • Waktu • Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan • Uraian Substansi • Contoh Praktek Baik • Contoh Bahan Presentasi

50 50 50 50 51 51 51 51 52 53 62 64

MODUL 2

Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung Pelayanan KIA

70

•

Deskripsi Modul

70

•

Sasaran Pengguna

71

•

Tujuan pembelajaran

71

LAMPIRAN A

38

• Pokok bahasan

72

• Metode

72

•

Alat dan bahan

72

•

Waktu

72

•

Proses fasilitasi Kegiatan Pelatihan

73

•

Uraian Subtansi

75

• Panduan Pelaksanaan

84

•

87

Contoh Bahan Presentasi


www.kinerja.or.id

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

www.kinerja.or.id

Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman

92

•

Tujuan

92

•

Sasaran Pengguna

92

•

Tujuan Pembelajaran

93

•

Pokok Bahasan

93

•

Metode

94

•

Alat dan Bahan

94

•

Waktu

94

•

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan

94

•

Uraian Substansi

96

•

Contoh Praktek Baik

104

•


105

Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman

108

•

Tujuan

108

•

Sasaran Pengguna

108

•

Tujuan Pembelajaran

109

•

Pokok Bahasan

109

•

Metode

109

•

Alat dan Bahan

109

•

Waktu

110

•


110

•

Uraian Substansi

111

•

Panduan Pelaksanaan

117

•

Contoh Praktek Baik

120

•


121

Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)

126

•

Tujuan

126

•

Sasaran Pengguna

126

•

Tujuan Pembelajaran

126


39

MODUL 6

MODUL 7

40

•

Pokok Bahasan

127

•

Metode

127

•

Alat dan Bahan

128

•

Waktu

128

•


128

•

Uraian Substansi

130

•

Panduan Pelaksanaan

143

•

Contoh Praktek Baik

148

•


150

Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan

156

•

Deskripsi Modul

156

•

Sasaran Pengguna

156

•

Tujuan Pembelajaran

156

•

Pokok Bahasan

157

•

Metode

157

•

Alat dan Bahan

158

•

Waktu

158

•


158

•

Uraian Substansi

158

•

Panduan Pelaksanaan

168

•

Contoh Praktek Baik

176

•


179

Strategi Promosi Kesehatan untuk Persalinan Aman

184

•

184

Deskripsi Modul

•

Sasaran Pengguna

184

•

Tujuan Pembelajaran

185

•

Pokok Bahasan

185

•

Metode

185

•

Alat dan Bahan

186

•

Waktu

186

•


186

•

Uraian Substansi

188

•

Panduan Pelaksanaan

198


www.kinerja.or.id

•

Contoh Praktek Baik

201

•


204

LAMPIRAN B

Daftar Pustaka

205

LAMPIRAN C

Bahan di CD

206

LAMPIRAN D

Daftar Singkatan/Istilah

207

www.kinerja.or.id


41

Lampiran A

Uraian Substansi Pokok Bahasan USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua. Provinsi Papua berbeda masa intervensi dan strategi intervensi maka informasi yang disampaikan dalam modul-modul ini adalah pengalaman di luar provinsi Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim bisnis yang kondusif. KINERJA menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan. KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) menjadi lebih mudah dan berkesinambungan. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal (capacity building) terkait dengan kebijakan, manajemen unit layanan agar lebih bertatakelola dalam manajemen organisasi, manajemen program dan manajemen layanan, dan strategi promosi agar pengguna layanan memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan. Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/ kegiatan dan advokasi. Salah satu pendekatan program KINERJA adalah bekerja sama dengan organisasi lokal dalam melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

42


www.kinerja.or.id

menjadi aktivitas yang penting, agar OMP mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP diharapkan akan menjadi mitra daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi. Dalam upaya membantu OMP menjalankan perannya dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah mitra KINERJA, maka keberadaan modul pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Dengan adanya modul pelatihan dan pendampingan ini diharapkan OMP mampu menerjemahkan program KINERJA dengan lebih baik, serta dapat pula menjadi acuan daerah mitra KINERJA dalam menjalankan berbagai program KINERJA. Disamping itu, modul ini diharapkan juga dapat digunakan langsung oleh unit pemberi layanan sebagai panduan praktis dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan menuju tata kelola kesehatan (health governance) dalam melaksanakan setiap program pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya. Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan “campur tangan” mereka sehingga para stakeholder tersebut dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator. Paket KINERJA di bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ASI Eksklusif. Modul kesehatan ini akan membahas aspek tata kelola persalinan aman dalam manajemen dan pelayanan. Secara garis besar, topik yang dibahas dalam modul kesehatan ini terdiri dari 7 topik, yaitu meliputi: 1. Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman; 2. Perencanaan Puskesmas yang partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman; 3. Kemitraan bidan dan dukun yang partisipatif, akuntabel dan responsif; 4. Kantung persalinan untuk mendukung program Persalinan Aman yang lebih tranparan, akuntabel dan responsif; 5. Standard Operating Procedure sebagai bentuk akuntabilitas dan tranparansi pemberi layanan kepada pengguna layanan; 6. Pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan sebagai bentuk responsif unit layanan terhadap persepsi pengguna layanan; 7. Strategi promosi dalam Persalinan Aman yang lebih partisipatif dan inovatif. Berbagai topik tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan program kesehatan, karena akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Melalui penataan pada sisi manajemen

www.kinerja.or.id


43

Lampiran A - Uraian Substansi

organisasi unit pemberi layanan, program, manajemen layanan, dan promosi kepada masyarakat, maka kinerja penyedia pelayanan kesehatan akan semakin optimal sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan target kinerja utamanya yaitu pencapaian SPM. Oleh karena itulah keberadaan modul ini tidak dapat dipisahkan dengan modul lain yang membahas tentang SPM bidang kesehatan karena keduanya bersifat saling melengkapi. Demikian juga dengan berbagai modul lain yang dikembangkan secara spesifik untuk masingmasing aktivitas, misalnya modul survei pengaduan, modul MSF, dan modul kesehatan reproduksi.

Sasaran dan Strategi Kegiatan Sasaran modul ini adalah Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) atau fasilitator program USAID-KINERJA bidang kesehatan, unit pemberi layanan, dinas kesehatan, dan stakeholder lain yang terkait, seperti dukun, MSF, dan berbagai kelompok peduli kesehatan yang ada di masyarakat. Pendekatan USAID-KINERJA dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA dilakukan dalam 2 strategi utama. Pertama, OMP melakukan pertemuan (lokakarya/workshop; FGD; dan lainnya) dalam pencapaian persamaan persepsi terhadap suatu isu dan atau meningkatkan kapasitas pengelola program baik tingkat kabupaten maupun unit layanan. Kedua, memfasilitasi/mendampingi dinas kesehatan dan unit pemberi layanan (puskesmas) dalam merancang, menjalankan program, monitoring dan evaluasi tata kelola kesehatan. Setiap kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Local Public Services Specialist (LPSS) sebagai perwakilan KINERJA di daerah. LPPS sebagai pengawal OMP dalam melaksanakan program KINERJA sesuai dengan rencana kerja dan mediator dengan stakeholder daerah agar program KINERJA dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan Tujuan Umum Tujuan modul-modul ini adalah untuk membantu kabupaten/kota mitra KINERJA-USAID dalam mengelola program persalinan aman secara partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan inovatif.

44


www.kinerja.or.id

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): 1. Memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan publik; 2. Mampu mendampingi Puskesmas menyusun perencanaan yang partisipatif untuk mendukung program persalinan aman; 3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam mewujudkan kemitraan bidan dan dukun yang bersifat partisipatif, akuntabel, responsif, dan inovatif; 4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam pelaksanaan kantung persalinan; 5. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik; 6. Mampu mendampingi Puskesmas dalam melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan, penyusunan dan pemenuhan janji perbaikan layanan; dan 7. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Mampu menerapkan pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan publik terutama dalam pelayanan kesehatan; 2. Mampu menyusun perencanaan Puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program persalinan aman; 3. Mampu mewujudkan kegiatan kemitraan bidan dan dukun yang bersifat partisipatif, akuntabel, responsif, inovatif, efektif, dan berkesinambungan; 4. Mampu membuat dan melaksanakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitas dan responsiveness dalam mendukung persalinan aman; 5. Mampu menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskesmas yang sesuai SPM dan hak pengguna layanan; 6. Mampu melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan dan penyusunan janji perbaikan layanan; dan 7. Mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik.

www.kinerja.or.id


45


Materi 1. Modul Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman; 2. Modul Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman; 3. Modul Kemitraan Bidan dan Dukun untuk mendukung program Persalinan Aman; 4. Modul Kantung Persalinan untuk mendukung program Persalinan Aman; 5. Modul Standard Operating Procedure dalam pelayanan kehamilan dan persalinan; 6. Modul Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan; 7. Modul Strategi Promosi dalam Persalinan Aman. Modul pelatihan dan pendampingan program KINERJA bidang kesehatan untuk kabupaten/kota ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang disusun secara bertahap seperti dijelaskan dalam skema berikut:

Gambar 1. Sistematika Modul

46


www.kinerja.or.id

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan paket KINERJA bidang kesehatan terutama Tata Kelola Persalinan Aman. Setelah peserta memahami ruang lingkup paket KINERJA bidang kesehatan, maka pada tahap selanjutnya pokok bahasan diarahkan kepada berbagai strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dan menjalankan ketiga program utama tersebut agar lebih berhasil guna. Manajemen Puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif secara efektif dan efisien. Tata kelola yang baik ini diawali dari fase perencanaan dan pembiayaan program. Disinilah pentingnya pembahasan mengenai manajemen PTP atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai salah satu sumber dana untuk program kesehatan. Pelaksanaan program Persalinan Aman membutuhkan dilakukannya inovasi tertentu agar program dapat memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan inovasi yang ditawarkan KINERJA adalah kemitraan bidan dan dukun serta kantung persalinan. Kedua kegiatan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit positif bagi ketiga program kesehatan tersebut. Di samping itu, keberadaan SOP layanan juga menjadi faktor penting bagi telaksananya program yang berkualitas. SOP disusun untuk menjamin adanya standar yang baku bagi provider sehingga ada kejelasan dalam bertindak, sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian diharapkan kepuasan masyarakat dapat terjamin. Tetapi jika masih ditemui keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh provider pelayanan kesehatan, maka provider harus merespon keluhan tersebut dalam sebuah janji perbaikan layanan. Inilah yang menjadi ciri baik pelaksanaan pelayanan publik. Simultan dengan pelaksanaan berbagai strategi dan pendekatan manajemen tersebut, promosi kesehatan juga memegang peranan penting, karena disinilah titik awal keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kesehatan. Melalui promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif, kesadaran masyarakat dapat dengan mudah didapat, sehingga pada akhirnya masyarakat mau dan mampu berpartispasi aktif dalam berbagai program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.

www.kinerja.or.id


47

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman

1

www.kinerja.or.id


49


Modul 1

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang pendekatan

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman

governance KINERJA dalam program Persalinan Aman untuk diterapkan di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar terjadi peningkatan mutu dan kinerja melalui praktek-praktek baik yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif serta dengan memperkuat dan memperhatikan keseimbangan unsur demand dan supply. Strategi peningkatan cakupan IMD dan ASI Eksklusif dibahas dalam modul panduan pendampingan lain.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

...... program Persalinan Aman untuk diterapkan di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas ......

2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Tujuan modul ini adalah untuk memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan

50


www.kinerja.or.id

strategi good governance dalam upaya peningkatan

4. Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum [MSF]) dalam pengelolaan program

pelayanan publik.

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat;

Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

5. Praktek baik di daerah mitra KINERJA.

1. Mampu menjelaskan ruang lingkup program

Metode :

KINERJA, khususnya paket KINERJA bidang kesehatan 2. Mampu menjelaskan pendekatan program KINERJA dalam sektor kesehatan dan governance 3. Memahami peran dari sisi pengguna

1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab

dan penyedia layanan kesehatan dalam

Alat dan bahan

mengintegrasikan pendekatan KINERJA dalam upaya peningkatan pelayanan. 4. Memahami konsep dan strategi pengarusutaman jender dalam program KINERJA. 5. Mampu menjelaskan peran pentingnya

1. LCD Projector 2. Laptop

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI

3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board

Eksklusif terhadap peningkatan kualitas sumber

4. Alat tulis

daya manusia di masa depan;

5. Materi Presentasi

6. Mampu menjelaskan temuan dan kondisi daerah dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif.

Pokok Bahasan

Waktu Sesi pelatihan: Satu hari Waktu

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Pembukaan 1. Pelayanan publik hak rakyat; 2. Dasar Program KINERJA dalam Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif; 3. Strategi pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman;

Penjelasan singkat tentang Program KINERJA Bina Suasana 2 x 45 menit Diskusi kelompok: Pemetaan kondisi daerah terkait program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif Pemaparan hasil diskusi kelompok

www.kinerja.or.id


51


Penyajian materi: Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi 2 x 45 menit Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif Diskusi dan tanya jawab Penyajian materi: Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan 2 x 45 menit program Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat. 1 x 45 menit

meliputi IMD dan ASI Eksklusif dengan penekanan khusus pada pendekatan KINERJA tersebut termasuk Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) di tingkat Puskesmas dan masyarakat. c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan

Diskusi dan tanya jawab

misalnya: perkenalan, mapping harapan

Rencana tindak lanjut

peserta dan motivation game.

Penutupan

d) Melaksanakan self-assessment untuk memetakan kondisi daerah terkait pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dinidan ASI Eksklusif. Hasil pemetaan awal

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar a) Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan pendekatan khusus yang digunakan oleh KINERJA dalam mengelola

dalam menyusun langkah perbaikan, yaitu dengan menerapkan pendekatan spesifik yang dikembangkan KINERJA.

2. Proses pelatihan a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan

program IMD dan ASI Eksklusif dengan

materi sesuai dengan jadwal yang telah

lebih baik, yaitu dengan memperhatikan

ditentukan. Gunakan media pembelajaran

keseimbangan unsur supply dan demand.

yang sesuai untuk memudahkan

Untuk memberikan pemahaman yang

penangkapan peserta. Bahan presentasi

komprehensif tentang KINERJA, ada

dapat menggunakan bahan yang tersedia

baiknya terlebih dahulu disampaikan

dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,

gambaran sekilas tentang program

dengan mengutamakan peran aktif dari

KINERJA, khususnya bidang kesehatan.

seluruh peserta. Minta peserta untuk

b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari, dengan alokasi waktu 4 x 45

52

ini dapat digunakan sebagai entry point

menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. b) Beri kesempatan kepada setiap peserta

menit. Materi yang akan dibahas tentang

untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan

program KINERJA bidang kesehatan yang

dulu komentar atas pertanyaan peserta


www.kinerja.or.id

kepada peserta yang lain, agar suasana

yang bisa dilakukan oleh MSF serta

diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas

dasar hukum yang mengatur tentang hal

fasilitator adalah memfasilitasi proses

tersebut.

diskusi dan mengarahkan jika ada proses diskusi yang menyimpang.

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai

3. Penutup

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan

berikut:

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut

i. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam

yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit

pengantar

yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS,

ii. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk

MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan

kelompok dan mendiskusikan kondisi

untuk mulai menerapkan beberapa pendekatan

daerah terkait dengan pelaksanaan

KINERJA tersebut dalam menjalankan program

program Persalinan Aman. Beberapa hal

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan

yang bisa disoroti diantaranya: tingkat

ASI Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup

pencapaian target, keterlibatan unsur

sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil

masyarakat dan stakeholder yang lain

presentasi dan tanya jawab, serta menekankan

dalam program, serta hambatan dan

kembali beberapa hal yang akan dilakukan

peluang program.

sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah

iii. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi

disusun.

tentang Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman. Beberapa point yang perlu mendapat penekanan

Uraian Substansi

khusus adalah: konsep governance, keseimbangan sisi demand dan supply, dan kesetaraan gender dalam program. Tampilkan contoh praktek baik yang telah ada dari berbagai daerah untuk menginspirasi peserta. iv. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi tentang Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan program Persalinan Aman ditingkat Puskesmas dan masyarakat. Uraikan secara jelas bentuk partisipasi

www.kinerja.or.id

1. Program USAID-KINERJA

USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua. Program USAID-KINERJA dalam modul ini difokuskan pada pengembangan tata kelola


53


pemerintahan khususnya di aspek pelayanan

masih turut terpengaruhi pula pola pikir yang

publik pada bidang kesehatan kecuali Papua.

sama. Namun era demokrasi ini harus didorong ke arah tata kelola yang baik. Karena dampak

Sesungguhnya konstitusi menjamin hak warga

utama dari demokrasi adalah pelayanan publik

dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum

yang baik. Sehingga mampu meningkatkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama

kesejahteraan rakyat.

pasal 28H dan pasal 34 ayat (3). Selanjutnya diturunkan peraturan lebih implementatif melalui

Penataan tatakelola pemerintahan yang baik

Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No 25

(good governance) dalam pelayanan publik

tahun 2009). Walaupun sebelumnya sudah

dengan menerapkan beberapa unsur tatakelola

terbit beberapa peraturan Kementerian Aparatur

yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan

Negara dalam peningkatan pelayanan publik

akuntabilitas.

terutama pada fasilitas pemerintah.

Pentingnya penekanan pada fasilitas pemerintah karena fasilitas pemerintah merupakan fasilitas kesehatan yang tidak memiliki risiko ketika fasilitasnya tidak dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan sangat menguntungkan bagi pegawai negeri karena tidak banyak kerja dan tidak menambah laporan. Pada sisi lain, fasilitas kesehatan pemerintah secara tidak sadar masih terpengaruh oleh pola pikir masa kolonial Belanda.

Pada masa itu, penduduk Indonesia (lander) harus memberi penghormatan yang besar kepada pemberi layanan karena layanan itu adalah anugerah dari bangsa kolonial. Akibatnya, petugas pemberi layanan susah mendengar keluhan, berperilaku seenaknya dan tidak jelas berbagai pelayanan.

Era desentralisasi diharapkan terjadi perubahan ini tetapi tidak terjadi karena pemerintah daerah

54


2. Dasar Desain Program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

Paket dukungan KINERJA dalam bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) memang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional dan menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program prioritas nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia sampai saat ini masih fokus pada program kesehatan ibu dan anak. Meskipun demikian, ‘empat faktor

www.kinerja.or.id

terlambat’ yang mempengaruhi kematian ibu,

1) Memperbaiki akses dan perawatan yang

yaitu (1) terlambat mengenal tanda bahaya sejak

berkualitas;

dini; (2) terlambat membuat keputusan karena

2) Membangun kemitraan lintas program dan

hambatan budaya, gender, dan ekonomi; (3)

lintas sektor;

terlambat mencapai fasilitas kesehatan; dan (4)

3) Mendorong keterlibatan masyarakat,

terlambat penanganan oleh petugas kesehatan

termasuk perempuan dan keluarga; dan

masih belum berubah. Capaian indikator

4) Meningkatkan pengawasan manajemen,

SPM Kesehatan untuk cakupan pemeriksaan

dan memperbaiki sistem informasi,

kehamilan pertama dan terkahir (disingkat K1

pemantauan dan pembiayaan.

dan K4), persalinan oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan di banyak daerah di Indonesia juga masih rendah.

Peningkatan yang dramatis pada MDG 4 mengenai ‘menurun kematian anak’ dapat dicapai melalui penerapan dua strategi:

Walaupun berstatus sebagai negara

pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini, dan

berpenghasilan menengah, Indonesia

pemberian ASI Eksklusif bagi bayi yang

merupakan salah satu negara dengan angka

berumur enam bulan ke bawah. IMD juga

kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara yaitu

dapat mengurangi 22% kematian bayi dengan 1

359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup .

mencegah penyakit diare dan penyakit infeksi

Target MDG Indonesia adalah 102 per 100.000.

lainnya. Menurut RISKESDAS 2010, angka ASI

RISKESDAS (2010) melaporkan bahwa hanya

Eksklusif hanya mencapai 15,3% sedangkan

61,4% ibu hamil melakukan pemeriksaan

angka IMD mencapai 29,3%. Indonesia

kehamilan di petugas kesehatan, dan hanya

menghadapi cukup banyak tantangan di bidang

82,4% persalinan yang dibantu oleh tenaga

ini, termasuk minimnya promosi IMD dan ASI

kesehatan yang terlatih. Cakupan pelayanan

Eksklusif di semua tingkatan; budaya yang

sangat berbeda-beda di seluruh Indonesia di

sering memberikan makanan tambahan sejak

mana daerah pedesaan seringkali jauh tertinggal

dini; promosi susu formula bayi oleh petugas

dibandingkan dengan daerah perkotaan.

kesehatan; dan kurangnya fasilitas pojok laktasi bagi ibu yang menyusui di tempat-tempat umum

Kementerian Kesehatan telah menerapkan

dan tempat kerja. Berbagai upaya penurunan

empat aspek strategi WHO untuk Menjadikan

kematian bayi, seperti pemberian ASI Eksklusif

Kehamilan Lebih Aman:

di negara-negara berkembang ternyata mampu

1. TEMPO, 26 September 2013. ‘Menkes Kaget Angka Kematian Ibu Bayi Masih Tinggi’, http://www.tempo.co/read/ news/2013/09/26/060516873/Menkes-Kaget-Angka-Kematian-Ibu-Bayi-Masih-Tinggi

www.kinerja.or.id


55


menurunkan secara tajam angka kematian bayi

anak dan menganjurkan nutrisi sehat, sekaligus

dengan menurunkan penyakit diare dan infeksi

mendorong tercapainya penurunan angka

lainnya.

kematian bayi. Strategi peningkatan cakupan IMD dan ASI Eksklusif dibahas dalam panduan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

pendampingan lain.

kebijakan tentang ASI Eksklusi yaitu PP 33/2012 tentang Air Susu Ibu. Namun, jauh sebelumnya,

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik

kebijakan pemberian ASI Eksklusif telah diatur

sektor kesehatan ini mengacu kepada Standar

dalam Permenkes 450/MENKES/SK/VI/2004

Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan sebagai

tentang ASI Eksklusif, Peraturan Bersama

ukuran kinerja utama dalam pelaksanaan

Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan

pelayanan sektor kesehatan. Perencanaan

dan Perlindungan Anak (MenegPP dan PA),

pencapaian SPM kesehatan secara khusus

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dibahas dalam Modul Perencanaan

(Mennakertrans), dan Menteri Kesehatan No:

Pencapaian SPM Kesehatan.

48/MEN.PP/XII/2008, Per27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 mengenai

Berdasarkan tinjauan teori dan konsultasi

pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, namun

kabupaten/kota maka disusun beberapa

dalam pelaksanaan belum berjalan dengan

kegiatan yaitu:

semestinya. a) Penguatan Kebijakan Persalinan Aman,

Proyek KINERJA mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai MDG 4 tentang

b) Penguatan Partisipasi Masyarakat melalui

Kesehatan Anak dan MDG 5 tentang Kesehatan

Multi-Stakeholder Forum yang mampu

Ibu pada tahun 2015. Meskipun terdapat

melakukan monitoring, mediasi, dan

peningkatan di sektor kesehatan masyarakat

advokasi;

selama beberapa tahun terakhir, pengurangan angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih

c) Peningkatan Manajemen Puskesmas: a. Manajemen organisasi (planning

sangat lambat. KINERJA mendukung paket

dan budgeting [APBD, BOK] yang

kesehatan yang mendorong pemeriksaan

partisipatif, transparan dan akuntabel)

kehamilan sejak dini dan lebih berkala melalui

56

Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif;

b. Manajemen program (Kemitraan bidan

program Persalinan Aman, serta paket

dan dukun, sistem informasi kesehatan

kesehatan yang mendorong peningkatan

[kantung persalinan])

kesadaran dan advokasi untuk mempromosikan

c. Manajemen Pelayanan (Janji Perbaikan

IMD dan ASI Eksklusif. Intervensi ini sederhana

Layanan, Pengelolaan Pengaduan,

namun ampuh untuk mengurangi penyakit

SOP, dan Standar Layanan); dan


www.kinerja.or.id

melalui penguatan manajemen dan tata kelola

d) Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak melalui

(governance) melalui penguatan kebijakan

strategi promosi yang partisipatif (dengan

daerah, pemberi layanan, dan penerima

keterlibatan pimpinan daerah, Kementerian

layanan.Sebagai paradigma baru dalam

Agama, Dinas Pendidikan, tokoh budaya,

pelayanan publik yang selama ini pemerintah

media, dan lainnya).

bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan satu-satunya aktor dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, oleh KINERJA didorong

3. Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman

untuk berubah dan terjadi pergeseran peran dari penyedia jasa pelayanan menjadi badan pendorong yang memfasilitasi pihak lain di

Program KINERJA memiliki dua sisi yaitu sisi

komunitas dan sektor swasta juga mengambil

pengguna layanan dan masyarakat (demand)

peran aktif. Pelayanan publik merupakan

dan sisi penyedia layanan (supply). Kedua

urusan bersama antara pemerintah, civil society

sisi itu akan fokus pada prinsip-prinsip tata

(organisasi masyarakat sipil dan warga), dan

kelola yang baik (good governance). Pada sisi

dunia usaha.

demand, KINERJA meningkatkan kepedulian, partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang disediakan

pelayanan KIA dilakukan melalui peningkatan

oleh pemerintah daerah yang disebut

manajemen dan kapasitas pemberi layanan

sebagai insentif. Pada sisi supply, KINERJA

dan unit layanan sehingga terjadi perbaikan

meningkatkan kemampuan pemberi layanan

pengelolaan pelayanan serta peningkatan

untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi,

kepedulian masyarakat terhadap kualitas

yaitu praktik yang baik yang disebut sebagai

pelayanan publik tingkat daerah, dan

inovatif. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

direplikasikannya praktek yang baik.

melaksanakan kegiatan, dan mendokumentasi dan mereplikasi praktek yang baik dari hasil pendampingan KINERJA.

a) Tata Kelola (governance) dalam Program Kesehatan KINERJA

Program KINERJA dirancang dengan mandat utama untuk membantu peningkatan layanan publik bidang kesehatan pada daerah mitra

www.kinerja.or.id

Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja

Pada sisi penyedia layanan, pendekatan yang dilakukan KINERJA untuk memperbaiki pelayanan publik dan menurunkan kematian ibu dan bayi adalah sebagai berikut: a) Peningkatan dan percepatan pencapaian SPM yang relevan dengan Program KIA. Secara teknokratik peningkatan pelayanan KIA terkait erat dengan peningkatan kinerja


57


indikator 1 – 10, berdasarkan Permenkes

b) Survei pengaduan sebagai bentuk perbaikan

741/2008 tentang Standar Pelayanan

layanan sesuai dengan perspektif pengguna

Minimal Bidang Kesehatan

layanan

b) Penguatan kebijakan daerah yang

c) Penguatan masyarakat agar dapat

mengintegrasikan pencapaian SPM dan

menyuarakan suara masyarakat yang tidak

penerapan standar pelayanan publik

pernah didengar oleh pemerintah melalui

c) Bekerjasama dengan staf manajemen

jurnalisme warga

Puskesmas untuk melakukan perencanaan

d) Pengarusutamaan gender sebagai peran

dan penganggaran tingkat Puskesmas yang

yang seimbang dari berbagai pihak.

terbuka dan partisipatif d) Upaya peningkatan mutu unit dan manajemen pelayanan melalui pengadaan

b) Unsur-unsur Tata KelolaPersalinan Aman

survei pengaduan masyarakat, penyusunan Janji Perbaikan Layanan, dan penyusunan

Tata kelola adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan

Standard Operating Procedure (SOP)

sosial yang melibatkan pengaruh sektor

e) Memperkuat desain promosi kesehatan

negara dan sektor non-pemerintah dalam

untuk membangun partisipasi masyarakat f) Memperkuat kemitraan bidan dan dukun

suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini

g) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat

revitalisasi sistem informasi KIA (khususnya

dalam tata pemerintahan, dimana tidak ada

kantung persalinan)

yang sangat dominan yang menentukan gerak

h) Peningkatan pelayanan melalui pengelolaan

aktor lain. Para aktor ini meliputi pemerintah,

pengaduan (kotak saran, SMS gate way dan

masyarakat sipil dan pihak swasta, termasuk

lainnya)

juga anggota parlemen, penegak hukum, dan lainnya.

i) Manajemen perencanaan BOK yang lebih peduli kepada persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif.

Tata kelola untuk kesehatan adalah aturan dan mekanisme yang mengatur distribusi dari

Kegiatan utama yang mendorong peningkatan

peran dan tanggungjawab serta interaksi antara

program pada sisi demand adalah:

penerima layanan, pembuat kebijakan politis ataupun pemerintah, dan pemberi layanan

a) Optimalisasi forum kemitraan eksisting atau

kesehatan (baik publik, swasta ataupun non-

melakukan inisiasi forum kemitraan baru

profit). Ketiganya bersama-sama menentukan

bersama OMP dan sektor terkait

kebijakan kesehatan yang akan dilakukan, layanan yang disediakan, alokasi sumber daya

58


www.kinerja.or.id

kesehatan dan penggunaannya, distribusi biaya,

membuka dan meningkatkan akses informasi,

penerima layanan dan keuntungannya, serta

mengadakan manajemen partisipatif, dan

keluaran kesehatan yang akan dicapai.

memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dukungan kegiatan sebagai berikut:

KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk a) Reformasi kebijakan lokal yang terkait

kesehatan bertujuan untuk mempromosikan dan

KIA dalam bentuk payung hukum seperti

mendukung:

peraturan bupati/walikota tentang pelarangan promosi susu formula di unit

a) Keterbukaan dan/atau peningkatan akses

pelayanan KIA baik publik maupun swasta

terhadap informasi kesehatan yang terkait

b) Peningkatan kapasitas unit-unit layanan

dengan isu kesehatan ibu dan anak seperti capaian pemeriksaan kehamilan dari

KIA terutama puskesmas untuk melakukan

Puskesmas, perencanaan dan penggunaan

perencanaan dan penganggaran partisipatif c) Bantuan teknis pada pengembangan strategi

dana kesehatan yang partisipatif dan

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

transparan.

d) Bantuan teknis untuk menghitung

b) Pengelolaan/manajemen layanan kesehatan yang partisipatif dengan melibatkan

kesenjangan dan kebijakan pendanaan

masyarakat yang terwakili dalam multi

untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM)

stakeholder forum (MSF). MSF bersama

dan Standar Pelayanan Publik (SPP)

puskesmas melakukan surei pengaduan

e) Menetapkan dan memperkuat mekanisme

yang selanjutnya dibuat janji perbaikan

survei pengaduan dan penanganan keluhan

layanan sampai dengan pemenuhan dari

pengguna layanan f) Mengembangkan sistem insentif dan

janji tersebut. Bentuk lain dari responsif puskesmas adalah pengelolaan pengaduan

disinsentif, misalnya dengan penghargaan

masyarakat.

dan tekanan/sanksi sosial

c) Penguatan transparansi, akuntabilitas,

g) Memperkuat kemitraan antara puskesmas/

dan inovasi dari puskesmas dan dinas

unit pelayanan/supply dengan masyarakat

kesehatan daerah.

dan media lokal.

c) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Supply

d) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand

Pada sisi supply, baik di SKPD maupun di

Dari sisi pengguna layanan, KINERJA fokus

unit pelayanan (puskesmas), KINERJA telah

pada penguatan kapasitas advokasi dari

mempromosikan dan mendukung untuk

organisasi masyarakat sipil dan media lokal

www.kinerja.or.id


59


sehingga mereka dapat menjadi pendorong aktif

di seluruh aspek program dan paket dukungan

untuk terjadinya layanan publik yang lebih baik.

KINERJA melalui beberapa strategi pendekatan

Kegiatan dukungan KINERJA sebagai berikut:

teknis yang luas.

a) Peningkatan kesadaran dalam hak sipil (termasuk hak reproduksi dan hak

Pendekatan pertama, dengan melibatkan

konsumen), sehingga mereka dapat

perempuan dan remaja secara luas dalam (a)

meminta layanan yang seharusnya mereka

pengambilan keputusan tentang pemilihan

diberikan, serta mengkritisi layanan publik

intervensi di daerah sasaran; (b) menjadi bagian

yang kurang sesuai standar nasional

dari kelompok kerja yang terlibat aktif mulai dari

b) Mempromosikan keterlibatan warga dalam

proses perencanaan sampai pada pelaksanaan;

perencanaan dan monitoring pelayanan

(c) menjadi kelompok yang tercakup dalam

publik melalui Multi Stakeholder Forum

survei awal; (d) target kelompok dipilih untuk

(MSF) atau forum masyarakat lain yang

intervensi layanan; dan (e) kelompok yang

sudah ada sebelumnya

tercakup dalam pengawasan, pemantauan dan

c) Advokasi kebijakan dan analisis situasi

evaluasi. Pendekatan kedua adalah dengan

sebagai masukan bagi para pembuat

membangun keterlibatan aktif bapak-bapak

kebijakan

dalam mendukung gerakan KIA. Pendekatan

d) Revitalisasi lembaga lokal untuk

ketiga adalah memastikan bahwa KINERJA

memperkuat kemitraan dalam mengorganisir

memfokuskan programnya pada layanan

warga, mediasi pemantauan dan advokasi

yang sangat relevan dengan perempuan– ini

e) Inisiasi dan advokasi bagi penyusunan Janji

merupakan tugas yang mudah dengan adanya

Perbaikan Layanan

mandat untuk bekerja di bidang KIA, dimana

f) Dukungan kampanye media untuk layanan

penerima manfaat utama dari layanan publik

publik yang baik

yang berkualitas adalah perempuan dan anak.

g) Pengembangan jaringan dengan lembaga terkait (DPRD, Ombudsman dan KIP tingkat

Di bawah ini adalah contoh pengintegrasian

provinsi dan nasional) dalam penyelesaian

gender dalam kegiatan KIA paket dukungan

sengketa pelayanan publik.

KINERJA.

e) Perspektif Gender Dalam Tata Kelola Layanan Publik Bidang Kesehatan

1. Memantau kinerja para mitra khususnya OMP untuk mempersyaratkan keterlibatan dan kualitas kesetaraan gender dalam

60

Untuk meningkatkan kesetaraan gender dan

semua aspek perencanaan, pelaksanaan,

mengakomodir suara kelompok minoritas,

sampai dengan evaluasi kegiatan/program

KINERJA mengintegrasikan perspektif gender

kesehatan.


www.kinerja.or.id

pelayanan publik mulai dari perencanaan,

2. Memastikan keterlibatan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam

pelaksanaan, dan pemantauan sampai pada

pelaksanaan program Persalinan Aman,

advokasi.

IMD dan ASI Eksklusif, misalnya dengan Gerakan Bapak Peduli ASI.

MSF sebagai mitra pemerintah berperan sebagai mediator, advokator, fasilitator

3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk perempuan dan laki-laki untuk

dan motivator dalam pengelolaan program

meningkatkan peran serta mereka dalam

kesehatan.

kesehatan ibu hamil dan perawatan bayibaru lahir.

Kegiatan:

4. Memastikan bahwa perempuan dan lakilaki memiliki akses yang seimbang dalam

•

Pertemuan reguler MSF tingkat kabupaten/

memperoleh layanan kesehatan melalui

kota dan atau kecamatan/unit layanan, dan

kerja sama dengan pemerintah lokal dan

pertemuan bersama puskesmas dan dinas

penyedia layanan kesehatan.

kesehatan daerah.

5. Menyediakan data terpilah gender dalam

•

Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan

monitoring, evaluasi dan penilaian hasil

perencanaan, implementasi, monitoring

serta dampak program kesehatan.

dan evaluasi program kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan survei pengaduan, perumusan Janji Perbaikan Layanan, dan

f) Penguatan Multi Stakeholder Forum (MSF) untuk Pengawasan Layanan Publik

rekomendasi perbaikan layanan serta mengawal implementasinya, serta pengelolaan komplain unit.

KINERJA bekerja melalui MSF yang ada

•

Melakukan analisis mendalam terhadap

di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan/

hasil pemantauan program kesehatan dan

puskesmas sebagai target antara. Para anggota

merumuskan rekomendasi untuk perubahan

MSF terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil

kebijakan

(OMS), akademisi, eksekutif, DPRD, tokoh

•

masyarakat/agama/adat, pemerhati & penggiat

Memberikan masukan terkait dengan perumusan kebijakan daerah.

isu sektoral terkait, dan sektor swasta. KINERJA mengharapkan bahwa kelompok-kelompok

Partisipan MSF:

tersebut nantinya akan bekerja dengan masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan

•

Partisipan inti/utama diperoleh dari hasil

juga secara bersama melakukan advokasi

identifikasi dan analisis stakeholder, dapat

kebijakan. MSF berfungsi dalam pengelolaan

terdiri dari: tokoh terkemuka dari Organisasi

www.kinerja.or.id


61


•

Masyarakat Sipil, akademisi, tokoh masyarakat,

Di samping itu, survei pengaduan dapat menjadi

tokoh agama, tokoh pemuda, sektor swasta,

bahan advokasi kepada pemerintah daerah

kader posyandu, dan kelompok ibu-ibu.

(pengambil kebijakan) untuk mendapatkan respon

Partisipan lain yang peduli terhadap sektor

positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan.

publik.

Hasil yang Diharapkan:

Di sisi lain, survei tersebut juga dapat berfungsi sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan

Peningkatan keterlibatan unsur-unsur masyarakat

kesehatan. Survei ini harus dilakukan melalui

dalam proses pengelolaan pelayanan kesehatan

cara partisipatif dengan melibatkan minimal 30%

yang setara gender.

pengguna layanan, termasuk suami atau bapak yang mengantar ibu hamil/ibu bersalian/ibu nifas/ibu

Panduan lengkap tentang MSF dapat dilihat pada

menyusui, dan kelompok rentan (seperti kelompok

seri pembelajaran dan modul MSF USAID-KINERJA.

difabel).

g) Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Survei Pengaduan &Janji Perbaikan Layanan

Contoh Praktek Baik

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diamanatkan dalam regulasi di Indonesia, misalnya

Contoh Penerapan Tata Kelola Kesehatan yang baik

UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, PP No.

di beberapa Kabupaten/Kota:

96/2012 menekankan pada peran Penyelenggara, dan Pembina Pelayanan Publik dan Penanggung

1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan,

Jawab di Unit Pelayanan Publik dan Permenpan No

rencana, peraturan, prosedur dan standar

13/2009.

berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi kesehatan, alokasi sumber daya, pola belanja

Survei Pengaduan adalah salah satu alat yang terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi

dan sebagainya. 2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang

masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas

alokasi sumber daya untuk layanan kesehatan

pelayanan publik. Instrumen survei pengaduan ini

berdasarkan bukti mengenai kebutuhan

berfungsi sebagai ‘general check up’ untuk melihat

dan efektivitas layanan dan sesuai dengan

kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh

kebijakan.

unit layanan.

62


www.kinerja.or.id

3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur mencari masukan dari para ahli teknis dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil

swasta untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan. 9. Struktur dan prosedur tersedia untuk mendorong

dan pengguna pelayanan kesehatan sebagai

para ahli teknis publik dan masyarakat lokal

masukan ke dalam undang-undang tentang

untuk meninjau dan menanggapi pada prioritas

kesehatan, termasuk peran dari masyarakat,

kesehatan, keputusan alokasi sumber daya dan

masyarakat sipil dan swasta untuk sektor

kualitas layanan selama proses perencanaan

swasta.

strategis pemerintah.

4. Penyedia layanan secara teratur meninjau dan

10. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara

memperbarui layanan yang mereka berikan

teratur dilacak, dan informasi hasil tersedia

atas dasar bukti tentang efektivitas pelayanan

untuk ditinjau oleh publik dan pemangku

kesehatan, kebutuhan pasien dan masalah

kepentingan terkait.

kesehatan. 5. Protokol, standar, dan kode prilaku, termasuk prosedur sertifikasi untuk lembaga pelatihan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyedia

11. Sistem tersebut ada untuk melaporkan, menyelidiki dan mengadili misalokasi dan penyalahgunaan sumber daya. 12. Pemerintah dan organisasi-organisasi kesehatan

layanan kesehatan, telah dikembangkan untuk

penyedia teratur mengorganisir dan mengadakan

semua aktor yang terlibat dalam pemberian

forum untuk meminta masukan dan pendapat dari

pelayanan kesehatan dan telah banyak

para pemangku kepentingan publik dan penerima

disebarluaskan.

manfaat (kelompok rentan, kelompok dengan

6. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta ada untuk memantau kepatuhan terhadap protokol, standar, dan kode perilaku di depan

masalah kesehatan tertentu, dll) tentang prioritas, layanan dan sumber daya kesehatan. 13. Organisasi masyarakat sipil (termasuk

umum, LSM, dan organisasi kesehatan swasta

organisasi profesional-misalnya, khusus

penyedia layanan.

yang berhubungan dengan kesehatan LSM

7. Struktur (misalnya, lembaga regulator dengan

dan media) memberikan pengawasan dari

sumber daya manusia yang sesuai) dan

masyarakat, LSM dan organisasi penyedia

prosedur untuk pengawasan memungkinkan

swasta dalam cara mereka memberikan dan

penyedia, pasien dan stakeholder terkait lainnya

membiayai pelayanan kesehatan.

untuk mencari keadilan ketika peraturan,

14. Para pelaku atau pemangku berkepentingan

protokol, standar, dan atau kode etik tidak

terkait memiliki kesempatan teratur untuk

dipenuhi.

bertemu dengan manajemen organisasi

8. Pembiayaan, layanan penyediaan dan

pelayanan kesehatan (rumah sakit, pusat

pengaturan pengawasan menawarkan insentif

kesehatan, klinik) untuk mengangkat isu-isu

untuk pemerintah, LSM dan pemberi layanan

tentang efisiensi layanan atau kualitas.

www.kinerja.or.id


63


15. Para pelaku dan pemangku berkepentingan terkait memiliki sarana keuangan, alat, materi, dan kemampuan untuk mendukung dan berpartisipasi secara efektif dengan pejabat publik dalam pembentukan kebijakan, rencana dan anggaran untuk pelayanan kesehatan. 16. Informasi tersedia untuk umum tentang


Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses di file dalam CD yang terlampir.

kualitas dan biaya pelayanan kesehatan untuk membantu pasien membuat pilihan terhadap unit layanan kesehatan yang mana paling sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya. 17. Prosedur atau sistem yang ada untuk mengurangi, menghilangkan dan mengontrol bias dan ketidakadilan dalam mengakses pelayanan kesehatan. 18. Struktur ada untuk masyarakat sipil dan sektor swasta untuk berpartisipasi secara setara dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk program kesehatan di tingkat nasional dan lokal.

64


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


65


66


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


67


2

www.kinerja.or.id


69


Modul 2


Deskripsi Modul Modul ini membahas tentang proses perencanaan tingkat puskesmas dengan mengutamakan pendekatan partisipatif dalam rangka optimalisasi program Persalinan Aman. Inovasi dan nilai perencanaan tingkat puskesmas adalah pelibatan unsur pengguna layanan pada proses penyusunan rencana puskesmas sehingga kualitas perencanaan menjadi lebih baik karena adanya aspek partisipasi sosial MSF dan transparansi puskesmas muncul. Dengan demikian kualitas rencana yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik karena aspek social accessibility dan visibility mejadi lebih baik. Modul ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi fasilitator maupun para pelaksana di lapangan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program kesehatan di puskesmas. Sistematika modul dikemas secara terintegrasi antara kegiatan pelatihan dan pelaksanaan di

....... mengutamakan pendekatan partisipatif dalam rangka optimalisasi program Persalinan Aman.

lapangan untuk mengakomodasi sisi supply dan demand. Uraian di bawah ini menjelaskan: •

Langkah-langkah perencanaan program kesehatan

•

Cara penyusunan perencanaan secara partisipatif

70


•

Perencanaan kegiatan

•

Pengalokasian dana

•

Pelaksanaan kegiatan

•

Monitoring dan evaluasi kegiatan.

www.kinerja.or.id

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Memahami langkah-langkah perencanaan program kesehatan 2. Mampu mendampingi puskesmas dalam

3. Fasilitator kesehatan

menyusun perencanaan secara partisipatif

4. Staf Dinas Kesehatan

meliputi perencanaan kegiatan, pengalokasian

5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan

dana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi

masyarakat, asosiasi, paguyuban).

pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami unsur governance yang mengisi proses perencanaan

Tujuan Umum Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan mamahami penguatan manajemen Puskesmas dari sisi tata kelola pelayanan (health governance) sehingga mampu mendampingi puskesmas dan

2. Mampu menguatkan proses perencanaan yang lebih berbasis fakta lapangan 3. Mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan fokus 4. Mampu menjelaskan model implemenatasi

dinas kesehatan dalam penguatan manajemen

health governance pada tingkat puskesmas

puskesmas.

dalam penguatan manajemen puskesmas 5. Mampu menjelaskan dan melakukan

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan.

www.kinerja.or.id

pendampingan perencanaan BOK yang lebih efektif, partisipatif dan tranparan; 6. Mampu memberikan penguatan terhadap implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun serta revitalisasi kantung persalinan yang lebih efektif. 7. Memahami dan mampu mendampingi puskesmas untuk menyusun/modifikasi SOP persalinan aman (Ante-natal care, persalinan, post natal care), IMD dan ASI Eksklusif.


71


Pokok Bahasan

Waktu

1. Perencanaan Tingkat Puskesmas

Sesi pelatihan: Dua hari

2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas 3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam Perencanaan Tingkat Puskesmas

Hari I: Waktu

Pokok Bahasan Pembukaan

Metode Sesi pelatihan: 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab

Penjelasan singkat tentang Program KINERJA-USAID 2 x 45 menit Bina Suasana Self-assessment: kekuatan dan kelemahan proses perencanaan Puskesmas saat ini Penyajian materi: Tahapan 3 x 45 menit Perencanaan Tingkat Puskesmas Diskusi dan tanya jawab Penyajian materi: Peran BOK dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

3. Latihan kelompok 4. Presentasi hasil latihan 3 x 45 menit Sesi pelaksanaan:

Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel

1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas 3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan

Perencanaan dan pengawasan yang partisipatif

Diskusi dan tanya jawab Hari 2: Waktu

Pokok Bahasan

2 x 45 menit Review materi hari I Permainan peran: Penyusunan rencana program KIA untuk Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan melibatkan MSF

Alat dan bahan

Analisis situasi

4. Alat tulis

Penyusunan RUK (pengenalan masalah, prioritas masalah, analisis penyebab masalah, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan)

5. Materi presentasi

Penyusunan RPK

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard

72


3 x 45 menit

www.kinerja.or.id

Penyusunan Rencana Tindak 3 x 45 menit Lanjut Penutupan

b) Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai untuk memudahkan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan a) Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya perencanaan puskesmas yang baik untuk mendukung pencapaian program Persalinan Aman. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari.Pokok bahasan yang akan dibahas adalah Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), tahapan PTP, dan BOK dalam program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif. Fasilitator mengawali dengan memberikan penjelasan, diikuti dengan permainan peran proses perencanaan 3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk

penangkapan peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. 2. Beri kesempatan kepada setiap peserta terutama perempuan dan kelompok rentan untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu komentar atas pertanyaan peserta kepada peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah mengarahkan proses diskusi jika ada tanggapan/diskusi yang menyimpang.

c) Sesi-sesi Hari I 1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar. Minta peserta untuk berkelompok dan

mencairkan situasi, sebelum memulai

mendiskusikan proses penyusunan

pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan

perencaaan di puskesmas khususnya untuk


program Persalinan Aman saat ini. Beberapa


hal yang bisa disoroti diantaranya: proses

4. Melaksanakan self-assessment (penilaian

penyusunan perencanaan, keterlibatan

diri) untuk mengetahui kekuatan dan

unsur masyarakat (laki dan perempuan,

kelemahan proses perencanaan tingkat

remaja) dan stakeholder lain seperti lintas

puskesmas yang dilakukan saat ini.

sektor dalam proses perencanaan, serta hambatan yang ditemui.

www.kinerja.or.id


73


2. Sesi II: Narasumber menyajikan materi

menjadi beberapa kelompok. Atur peserta

tentang PTP, yang meliputi pengertian,

sesuai dengan peran yang diharapkan, yaitu

manfaat, dan tahapan PTP. Pada saat

sebagai kepala puskesmas, pemegang

menjelaskan setiap tahapan teknis dalam

program, staf pelaksana, serta unsur

penyusunan rencana usulan kegiatan

masyarakat (MSF). Proses permainan

sebaiknya dilakukan praktek untuk

peran dilakukan dengan mengikuti setiap

meningkatkan keterampilan peserta.

tahapan perencanaan puskesmas yang

3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi

telah dijelaskan pada hari sebelumnya.

tentang Peran BOK dalam program

Usahakan semua peserta bisa berpartisipasi

Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

aktif. Tugas fasilitator adalah memantau

Pengelolaan BOK yang patisipatif dilakukan

dan mengarahkan proses, dan memberi

melalui perencanaan dan pengawasan

masukan jika ada proses yang kurang

BOK yang partisipatif, serta laporan

sesuai.

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Perlu disampaikan bahwa unsur utama yang menunjukkan partisipasi aktif adalah adanya keterlibatan masyarakat

e) Penutup

tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan

melalui MSF dari mulai puskesmas

kontribusi aktif peserta. Fasilitator menutup

menyusun perencanaan, melaksanakan


program, hingga saat monitoring dan


evaluasinya. Jelaskan segi positif dan


tantangan dari pendekatan tersebut.

sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disusun.

d) Sesi-sesi Hari II 1. Sesi I: Minta peserta untuk mereview materi

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana

Fasilitator mematiskan bahwa dalam tindak

yang telah dibahas pada hari I. Review

lanjut yang dibuat terdapat keterlibatan aktif

dapat dilakukan secara bergiliran dengan

yang seimbang antara laki dan perempuan

permainan yang membangun semangat,

baik dari unsur pemberi layanan, masyarakat

sehingga setiap peserta mempunyai

maupun MSF.

kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. 2. Sesi II: Minta peserta melakukan permainan peran (permainan peran) tentang proses perencanaan tingkat puskesmas. Jika peserta berjumlah besar, dapat dibagi

74


www.kinerja.or.id

Uraian Substansi

Perencanaan adalah suatu proses sistematik untuk mengenali masalah, memprioritaskan masalah, menganalisis penyebab masalah, menyusun dan memilih alternatif pemecahan

1. Perencanaan Tingkat Puskesmas

masalah, menetapkan strategi intervensi, memformulasikan tujuan (goals) dan sasaran

Agar upaya kesehatan terselenggara secara

(objectives) yang realistik untuk meminimalisasi

optimal, puskesmas harus melaksanakan

masalah, dan merinci program dalam kegiatan.

manajemen dengan baik. Manajemen

Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah

Puskesmas adalah rangkaian kegiatan

suatu proses penyusunan rencana kegiatan

yang dilaksanakan secara sistematik untuk

Puskesmas pada tahun yang akan datang yang

menghasilkan keluaran puskesmas yang

dilakukan secara sistematis untuk mengatasi

efektif dan efisien. Menurut Keputusan

masalah atau sebagian masalah kesehatan

Menteri Kesehatan RI No.128/MENKES/SK/

masyarakat di wilayah kerjanya. Rencana

II/2004, Manajemen Puskesmas tersebut

tahunan Puskesmas dibedakan atas dua

terdiri dari perencanaan (P1), penggerakan

macam, yaitu rencana tahunan upaya kesehatan

dan pelaksanaan (P2), serta pengawasan,

wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan

pengendalian, dan penilaian (P3). Seluruh

pengembangan.

kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) sebagai fungsi manajemen pertama di Puskesmas memegang peranan yang sangat strategis bagi

2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas

Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas

keberhasilan program kesehatan. PTP yang baik

secara garis besar terdiri dari empat tahapan,

akan memberikan manfaat sebagai berikut:

yaitu tahap persiapan, analisis situasi, penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK), dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

1. Memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara

(RPK). Penjelasan selengkapnya adalah

efektif dan efisien

sebagai berikut:

2. Memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban 3. Dapat diketahui hambatan, dukungan dan potensi yang ada dalam pelaksanaan

2.1 Tahap persiapan

Dilakukan untuk mempersiapkan peserta

program sehingga pelaksanaannya lebih

yang terlibat dalam proses penyusunan PTP

mudah.

agar memperoleh kesamaan persepsi dan

www.kinerja.or.id


75


b) Data sumber daya terdiri atas ketenagaan,

pemahaman untuk melaksanakan penyusunan rencana. Adapun beberapa hal yang perlu

obat-obatan dan bahan habis pakai,

dilakukan:

peralatan, sumber pembiayaan, sarana dan

a) Kepala Pukesmas membentuk tim penyusun

prasarana untuk program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

PTP yang anggotanya terdiri dari staf

c) Data peran serta masyarakat

Puskesmas

d) Data penduduk dan sasaran program terkait

b) Dipersyaratkan untuk melibatkan masyarakat (MSF) sebagai bagian

dengan program Persalinan Aman, IMD, dan

dari tim penyusun PTP serta kelompok

ASI Eksklusif.

berkepentingan lain yang ada di masyarakat, misalnya kelompok peduli

Data khusus berupa hasil penilaian kinerja puskesmas yang terdiri atas:

ASI. Tujan melibatkan masyarakat ini adalah untuk memperoleh pemikiran inovatif dan gambaran nyata pelaksanaan

a) Jumlah dan penyebab kematian ibu dan bayi

dan kebutuhan program dari perspektif

b) Kunjungan kesakitan pada kelompok ibu dan bayi

pengguna layanan.

c) Pola penyakit 10 besar penyakit kelompok

c) Jelaskan pedoman PTP kepada tim demi

ibu dan bayi

keberhasilan penyusunan PTP.

d) Status kesehatan secara umum

d) Bersama-sama tim mempelajari kebijakan

e) Kejadian luar biasa terutama yang terjadi

dan pengarahan yang diberlakukan oleh

pada kelompok ibu dan bayi

Dinas Kesehatan daerah, provinsi, dan pusat.

f) Cakupan program Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif 3 tahun terakhir per desa

2.2 Tahap Analisis Situasi

g) Hasil survei terkait Persalinan Aman, IMD,

dan ASI Eksklusif (bila ada)

Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis

Berbagai data tersebut dapat berasal dari

berbagai data terkait. Ada dua kelompok data

sumber pencatatan dan pelaporan puskesmas,

yang perlu dikumpulkan, yaitu data umum dan

lintas sektor (misal kecamatan), institusi

data khusus.

pelayanan kesehatan swasta, serta masyarakat.

Data umum terdiri dari:

Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk dapat diketahui profil kekuatan dan kelemahan

a) Peta wilayah kerja dan fasilitas pelayanan

puskesmas dalam menjalankan program

kesehatan terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

76


www.kinerja.or.id

PA, IMD dan ASI Eksklusif selama ini dan

musyawarah Kesehatan Masyarakat). Prosesnya

bagaimana akan kedepannya.

meliputi:

2.3 Tahap penyusunan rencana usulan

•

membandingkan antara pencapaian kinerja

kegiatan (RUK) Rencana usulan kegiatan berisi uraian tentang berbagai kegiatan yang dilakukan puskesmas

puskesmas pada program Persalinan Aman saat ini dengan target kinerja yang diharapkan. •

masalahnya, siapa yang terkena, seberapa

dihadapi puskesmas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

besar, dimana dan bilamana masalah itu terjadi. •

sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut secara bersama, baik karena keterbatasan

a) Mempertahankan kegiatan yang sudah

SDM, dana, peralatan, maupun teknologi.

dicapai pada periode sebelumnya dan

Untuk memudahkan proses, penentuan prioritas

memperbaiki program yang masih

masalah dapat dilakukan dengan menggunakan

bermasalah

metode skoring, seperti Urgency-Seriousness-

b) Menyusun rencana kegiatan baru yang

Growth (USG), Capability-Acceptability-

disesuaikan dengan kondisi kesehatan

Readiness-Leverage (CARL), Multiple Criteria

KIA di wilayah tersebut dan kemampuan

Utility Assessment (MCUA), pohon masalah

Puskesmas dan sumber daya lokal yang

(problem tree), tulang ikan (fishbone), ataupun

tersedia, serta keterlibatan pihak swasta.

Hanlon. •

a) Analisis masalah Analisis masalah dilakukan melalui kesepakatan kelompok tim penyusun perencanaan yaitu Tim internal puskesmas bersama MSF ataupun Konsil Kesehatan Kecamatan atau BMKM (badan

Menetapkan urutan prioritas masalah. Hal ini dilakukan mengingat adanya keterbatasan

menyusun RUK adalah:

Tahapan penyusunan RUK adalah sebagai berikut.

Merumuskan masalah dalam sebuah pernyataan masalah yang komprehensif, mencakup apa

untuk mengatasi berbagai masalah yang

Identifikasi masalah, yaitu dilakukan dengan

Mencari akar penyebab masalah, untuk dapat mengetahui akar penyebab dari setiap masalah yang ada. Dapat digunakan diagram sebab akibat dari ishikawa/diagram tulang ikan, pohon masalah ataupun pendekatan sistem. Kemungkinan penyebab bisa berasal dari input (manusia, dana, barang, materi, metode, alat, masyarakat, teknologi), proses pelaksanaan (perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian) serta lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, lingkungan fisik).

www.kinerja.or.id


77


b) Penyusunan rencana usulan kegiatan

c) Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)

Penyusunan rencana usulan kegiatan merupakan tindak lanjut atas temuan akar masalah yang telah

Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan hasil

didapatkan dari proses sebelumnya. Untuk masing-

final dari rencana usulan kegiatan yang telah

masing akar penyebab disusun alternatif pemecahan

mendapat persetujuan anggaran. Untuk itu proses

masalah yang paling terbaik. Alternatif pemecahan

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk usulan

dilakukan dengan:

kegiatan, dan dilengkapi dengan berbagai informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

•

Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang disetujui

Komponen yang dijabarkan meliputi: •

Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui

•

Kegiatan tahun yang akan datang;

dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada

•

Kebutuhan sumber daya berdasarkan sumber

saat penyusunan RPK •

pendanaan yang tersedia.

Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan serta sumber daya pendukung menurut bulan, lokasi dan pelaksanaan

Rekapitulasi rencana usulan kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan RUK disusun dalam bentuk

•

Mengadakan lokakarya mini tahunan

matrik upaya kesehatan sebagai berikut:

•

Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks.

No Program

78

Kegiatan


Tujuan

Sasaran

Target

Indikator keberhasilan

Sumber daya Dana

Alat

Tenaga

www.kinerja.or.id

3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam perencanaan tingkat puskesmas

BOK merupakan salah satu sumber dana dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI

3.1 Peran BOK

Upaya kesehatan promotif dan preventif adalah pilar utama kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif yang baik akan mampu mengurangi tindakan kuratif dan rehabilitatif yang seringkali membutuhkan biaya lebih besar dalam pelaksanaannya. Terselenggaranya upaya promotif dan preventif ini utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pendanaannya. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan seharusnya memperoleh kecukupan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk promosi dan preventif dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal. Menyadari hal tersebut, pemerintah pusat meluncurkan

Eksklusif, khususnya untuk kegiatan promotif dan preventif.

Paket dukungan KINERJA di bidang kesehatan yang terdiri dari Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif sangat terkait erat dengan keberhasilan pencapaian MDGs 4 dan 5, yaitu tentang penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI dan AKB). Keberadaan dana BOK ini diharapkan dapat menjadi akselerator penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Oleh karena itulah pengelolaan dana BOK ini perlu dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntable sehingga betul-betul mampu memberi daya ungkit bagi keberhasilan program.

3.2 Dasar Hukum Dana BOK

program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dana BOK adalah dana APBN Kementerian

BOK dimaksudkan untuk mendorong

Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah

puskesmas agar mampu mengidentifikasi

Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas

permasalahan di wilayahnya melalui mini

Pembantuan. Beberapa produk hukum yang menjadi

lokakarya yang selanjutnya dapat disusun

dasar diluncurkannya BOK diantaranya adalah:

rencana tindak lanjut untuk pemecahan masalah tersebut. Melalui BOK diharapkan akan

•

UU 36/2009 tentang Kesehatan

terjadi peningkatan kinerja di puskesmas dan

•

PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan

jaringannya (poskesdes dan posyandu) dalam

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

bersifat promotif dan preventif.

Kabupaten/Kota

www.kinerja.or.id


79


•

PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

3.3 Besaran alokasi dana BOK

Pembantuan •

•

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas

HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas

Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/

situasi dan kondisi, antara lain:

Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan tentang

a) Jumlah penduduk;

BOK sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,

b) Luas wilayah;

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

c) Kondisi geografis;

Daerah Kabupaten/Kota danPihak terkait yang

d) Kesulitan wilayah;

menyelenggarakan Bantuan Operasional

e) Cakupan program;

Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses

f) Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan

dan pemerataan pelayanan kesehatan. •

Permenkes 59/Menkes/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan perubahan atas Permenkes No. 2556/MENKES/PER/XII/2011.

jaringannya; g) Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu di wilayah Puskesmas; h) Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan local.

Dana BOK tidak merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah, sehingga tidak disetorkan

3.4 Tujuan BOK

ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.Tetapi

Tujuan umum program BOK adalah meningkatnya

yang harus dipahami oleh pemerintah daerah

upaya kesehatan yang bersifat promotif dan

adalah bahwa dana BOK tidak merupakan dana

preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015.

utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di

Adapun tujuan khususnya adalah:

puskesmas dan jaringannya (polindes, poskesdes dan posyandu). Pemerintah Daerah tetap

1. Tersedianya alokasi anggaran operasional

berkewajiban mengalokasikan dana operasional

untuk upaya kesehatan promotif dan preventif

untuk puskesmas.

di puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu. 2. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja.

80


www.kinerja.or.id

3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum

Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta

penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di

Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM

puskesmas.

lainnya.

4. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di puskesmas dan

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi:

jaringannya serta poskesdes/polindes dan posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan MSF dalam pengawasan pelaksanaannya. 6. Terselenggaranya dukungan manajemen di

a) Transport lokal kegiatan ke luar gedung Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi: •

kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke

Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat

3.5 Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas.

sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan); •

kesehatan atau ke rumah penduduk (ke

diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit

Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya,

tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang

kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat

kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di

sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap

Puskesmas diatur sebagai berikut: Minimal 60% dari total alokasi dana BOK

kesehatan); •

•

Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK

diselenggarakannya rapat/pertemuan; •

pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila

lainnya dan Manajemen Puskesmas.

dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan manajemen

www.kinerja.or.id

Transport petugas kesehatan untuk konsultasi/ rapat/pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman

Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk

Transport peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar tempat

Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan Prioritas;

Transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke tempat pelayanan

Secara umum, pemanfaatan dana BOK

•

Transport petugas kesehatan untuk pelaksanaan

perjalanan pulang pergi kurang dari 8 (delapan) jam; •

Transport lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK (Bab II point A).


81


manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei

b) Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/

Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat

Kota

Desa (MMD), yang dapat berupa belanja ATK,

•

Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota

biaya administrasi perbankan, pembelian

meliputi:

materai, fotocopy, dan pembelian konsumsi.

Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan

•

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk:

karena kondisi geografis memerlukan perjalanan

•

lebih dari 8 (delapan) jam pulang pergi atau

Upaya kuratif dan rehabilitatif;

•

menginap di lokasi;

Gaji, uang lembur, dan insentif;

•

Pemeliharaan gedung (ringan, sedang

Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes

dan berat); •

menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke

sedang dan berat);

Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang karena

•

kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih

Biaya listrik, telepon, dan air;

•

Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan

dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di lokasi rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/ Kota; •

Pemeliharaan kendaraan (ringan,

alat kesehatan; •

Biaya transportasi rujukan pasien.

Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/

Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas

Polindes terkait dengan kegiatan BOK.

dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu harus berdasarkan hasil perencanaan yang

c) Pembelian/Belanja barang Belanja meliputi: •

Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung yang dapat berupa bahan PMT Penyuluhan, bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/KIE yang diperlukan dan konsumsi pertemuan;

•

Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas,

82


disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas. Kualitas perencanaan BOK yang disusun ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya program kesehatan yang dijalankan. Hal ini bisa dipahami karena tanpa dukungan dana yang memadai akan sangat sulit bagi pelaksana untuk menjalankan semua aktivitas dengan baik. Sebagai upaya untuk memperoleh hasil perencanaan yang baik, harus diawali dari proses

www.kinerja.or.id

penyusunan perencanaan itu sendiri. Partisipasi

minilokakarya berkala yang diselenggarakan oleh

berbagai pihak yang terkait merupakan unsur penting

puskesmas.

bagi tersusunnya perencanaan yang komprehensif, relevan dan aplikatif. Dengan demikian diharapkan

Demikian juga pada saat pelaksanaannya, masyarakat

berbagai masalah yang dihadapi Puskesmas dapat

diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan

diselesaikan secara tepat.

kegiatan, terutama menyangkut alokasi dan realisasi penggunaan dana.

Oleh karena itulah dalam kerangka pencapaian target program Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif sebagai determinan penurunan AKI dan

3.7 Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akutabel

AKB, beberapa upaya promotif dan preventif terkait dengan hal tersebut sangat penting untuk mendapat

Puskesmas dan dinas kesehatan sebagai pengelola

prioritas pendanaan BOK.

dan pengguna dana BOK wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana

3.6 Perencanaan dan pengawasan BOK yang partisipatif

BOK yang menjadi kewenangannya. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya

Setelah menerima SK alokasi dana BOK,

sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Puskesmas segera menyelenggarakan rapat

Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian

lokakarya mini Puskesmas, untuk menyusun Plan of

program dan laporan keuangan maka puskesmas

Action (POA) tahunan yang bersumber dana BOK

dapat melakukan penilaian secara periodik yang

dan sumber lain. Berdasarkan POA tahunan yang

dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini di

telah tersusun, selanjutnya Puskesmas menetapkan

Puskesmas. Hasil penilaian berupa laporan secara

POA yang akan dilaksanakan pada tahap pertama

periodik sesuai dengan format yang disepakati.

bersumber dana BOK dengan periode kegiatan satu bulan atau beberapa bulan ke depan, untuk

Pelaporan BOK dari kabupaten/kota dikirim

diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

ke sekretariat Kementerian Kesehatan dan

untuk proses pencairan dana.

ditembuskan ke sekretariat BOK Dinas Kesehatan Provinsi. Pencatatan dan pelaporan ini disusun

Proses penyusunan rencana kegiatan BOK

mulai dari puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi.

hendaknya dilakukan dengan melibatkan unsur

Pencatatan dan pelaporan yang dibuat dan

masyarakat, terutama pada fase assessment dan

dikirimkan adalah:

penyusunan alternatif kegiatan, agar rencana kegiatan yang dihasilkan lebih komprehensif dan

1. Pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan

sesuai dengan permasalahan lokal. Pelibatan unsur

kesehatan secara menyeluruh. Hasil

masyarakat dapat diwakili oleh MSF pada saat

pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh

www.kinerja.or.id


83


Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam buku

Panduan Pelaksanaan

register yang sudah ada. 2. Pencatatan pemanfaatan dana BOK. Pencatatan pemanfaatan dana BOK dibuat dalam buku keuangan tersendiri, dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang melaksanakan kegiatan. 3. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan

Sebelum proses pelatihan, fasilitator sudah mengerti bahwa tugas dan hasil yang ingin dicapai dari proses pelatihan ini adalah tim mampu menyusun perencanaan puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang meliputi:

jaringannya direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan

•

Perencanaan kegiatan

Kabupaten/Kota menggunakan format SP2TP/

•

Pengalokasian dana

SP3.

•

Pelaksanaan kegiatan

•

Monitoring dan evaluasi kegiatan.

4. Pelaporan keuangan BOK. Pelaoran keuangan di tingkat Puskesmas berupa laporan pencairan dan pemanfaatan dana BOK.

1. Tahap Persiapan

5. Laporan tahunan. Laporan tahunan BOK disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1.1 Pengkajian kondisi yang ada

Pengkajian kondisi dilakukan untuk

dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap tahunnya. Adanya berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan

mengidentifikasi potensi dan masalah yang

untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam

terjadi pada proses perencanaan puskesmas

pemanfaatan dana BOK yang merupakan amanat

dan manajemen BOK serta kapitasi dari

undang-undang bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Jaminan Kesehatan Nasional saat ini. Berikut

KINERJA mendorong akuntabilitas dan transparansi

ini contoh format yang dapat digunakan untuk

pemanfaatan dana BOK ini melalui intensifikasi

melakukan pengkajian kondisi yang ada.

peran MSF agar lebih terlibat aktif mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

84


www.kinerja.or.id

a) Pengkajian kondisi perencanaan puskesmas

No

Potensi masalah

1

Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang proses penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas (PTP)?

2

Apakah petunjuk tehnis dalam penyusunan PTP cukup jelas?

3

Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam penyusunan PTP?

4

Apakah penyusunan PTP menggunakan analisis data yang memadai?

5

Apakah tahapan penyusunan PTP sesuai dengan panduan?

6

Apakah PTP yang disusun didiseminasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan?

7

…..

8

....

9

....

10

...

Ya

Tidak

b) Pengkajian kondisi manajemen BOK

No

Potensi masalah

1

Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang manajemen BOK?

2

Apakah petunjuk tehnis dalam penggunaan BOK cukup fleksibel (akomodatif)?

3

Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam perencanaan BOK?

4

Apakah hasil perencanaan dan laporan penggunaan BOK dapat diakses oleh masyarakat?

5

Apakah perencanaan BOK menggunakan analisis data yang memadai?

6

Apakah pencairan dana BOK rutin terjadi setiap 3 bulan sekali?

7

…..

8

....

9

....

10

...

www.kinerja.or.id

Ya

Tidak


85


1.2 Analisis masalah

• Aspek good governance muncul secara jelas seperti unsur partisipasi, transparansi,

Analisis masalah dilakukan dengan mengacu

akuntabilitas, responsifness, serta inovasi dan

kepada hasil identifikasi potensi dan masalah.

insentif.

Proses ini dilakukan untuk mencari penyebab munculnya berbagai permasalahan tersebut. Berdasarkan jawaban ‘TIDAK’ pada tabel di atas,

2. Tahap pelaksanaan

maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

1.3 Alternatif Pemecahan Masalah •

Alternatif pemecahan masalah disusun berdasarkan temuan akar masalah

•

Alternatif pemecahan masalah yang diusulkan hendaknya dapat diterima oleh masyarakat dan

2.1 Sosialisasi Lintas Program, Lintas Sektoral

dan Masyarakat

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan/Puskesmas dan Desa/ Kelurahan. •

mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan

puskesmas •

kegiatan yang tersusun dalam PTP serta

Alternatif pemecahan yang ada, dibahas untuk memperoleh upaya yang paling tepat untuk mengatasi masalah dengan melibatkan sumber

penggunaan BOK dan pengawasannya. •

dari unsur pemerintahan kecamatan

dan masyarakat (multi aktor).

dan desa serta masyarakat sipil (Toga, Toma, LSM, kader kesehatan, PKK,

1.4 Penyusunan rencana kerja (Plan of Action)

•

Susun rencana kerja/aktifitas kegiatan sesuai dengan prioritas

•

Dalam Penyusunan PTP dan penyusunan rencana penggunaan BOK perlu memperhatikan alokasi untuk kegiatan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, yang relevan dengan Janji Perbaikan Layanan (berdasarkan hasil survei pengaduan)

86

organisasi perempuan, anggota DPRD daerah pemilihan yang bersangkutan, dan

Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam PTP dan manajemen BOK


Sasarannya peserta adalah pemangku kepentingan di Kecamatan maupun Desa

daya yang ada baik lintas program/lintas sektor

•

Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan

pemerhati kesehatan lainnya). •

Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan untuk berpartisipasi serta dukungan dari lintas program dan lintas sektoral kecamatan dan desa terkait rencana kegiatan dalam PTP. Apabila ada keterbatasan dukungan BOK maka puskesmas dapat menggali sumber pendanaan dan dukungan dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.

www.kinerja.or.id

2.2 Penyusunan PTP yang partisipatif dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang transparan •

○ Apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan? •

○ Apakah kegiatan sudah mencapai target?

Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan

○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?

dukungan masyarakat. •

○ Apakah evaluasi menggunakan data-data

Puskesmas sudah menyusun dokumen

yang ada di Puskesmas?

perencanaan menurut data dan perpekstif tehnis

○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam

puskesmas. •

Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:

mencapai target kegiatan?

Puskesmas mengundang masyarakat (MSF,

○ Apakah ada kegiatan di luar rencana?

Dewan Kesehatan Kecamatan atau badan pertimbangan kesehatan,Toga, Toma, organisasi profesi, swasta, dll) dan pemerintah kecamatan (Muspika, KUA, dll) dan desa (kepala desa, dll) untuk memberi tanggapan dan masukan


terhadap dokumen tersebut. •

Hasil yang diharapkan: masyarakat memahami,

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi

mengoreksi sesuai prioritas kebutuhan, dan

USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses

mendukung hasil rencana tersebut.

di file dalam CD yang terlampir.

2.3 Kegiatan Tahap Monitoring & Evaluasi •

Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari plan of action dan menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan input untuk langkah perbaikan dan perencanaan periode berikutnya.

•

Proses pemantauan dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada Dinas Kesehatan dan MSF atau forum masyarakat lainnya.

•

Dalam proses monitoring dengan melibatkan unsur masyarakat yang berkeadilan gender

•

Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan adalah:

www.kinerja.or.id


87


88


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


89

Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman

3

www.kinerja.or.id


91


Modul 3 Kemitraan Bidan dan Dukun untuk Mendukung Program Persalinan Aman

Tujuan Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang digunakan KINERJA dalam kemitraan bidan dan dukun sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan program Persalinan Aman. Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pengertian, tujuan, hingga langkah-langkah pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan keseimbangan unsur demand dan supply. Modul ini disusun dengan dua tujuan, yaitu sebagai rujukan bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan dan pendampingan, maupun sebagai panduan bagi pelaksanaan kegiatan yang dapat diterapkan di dinas kesehatan dan puskesmas agar kinerja program lebih baik melalui praktek-praktek yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif.

........ pendekatan yang digunakan KINERJA dalam kemitraan bidan dan dukun ........

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Dukun bayi 7. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

92


www.kinerja.or.id

Tujuan Pembelajaran

6. Mampu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kemitraan bidan dan dukun sesuai kesepakatan.

Tujuan Umum Tujuan modul ini adalah agar seluruh pihak yang

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:

terkait mampu mendampingi puskesmas dan mewujudkan kemitraan bidan dan dukun yang

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

partisipatif, akuntabel dan inovatif.

1. Mampu memahami pola kemitraan bidan dan dukun yang efektif, partisipatif dan tranparan

Tujuan Pembelajaran Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):

yang telah dilakukan di daerah lain (praktek baik) 2. Mampu menyusun pola kemitraan bidan dan dukun sesuai dengan kearifan lokal secara partisipatif

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan

3. Mewujudkan kesepakatan kemitraan bidan

mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

dan dukun yang dituangkan dalam MoU atau

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

maklumat dengan melibatkan masyarakat (MSF)

pelayanan kesehatan.

4. Mampu mengimplementasikan pola kemitraan bidan dan dukun yang telah disepakati

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menawarkan pola kemitraan bidan dan dukun yang efektif, partisipatif dan transparan yang telah dilakukan di daerah lain (praktek baik) 2. Mampu mendesaian pola kemitraan bidan dan

5. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kemitraan bidan dan dukun sesuai kesepakatan (oleh Puskesmas dan MSF) 6. Menerapkan strategi untuk menjamin keberlanjutan implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun yang transparan dan akuntabel.

dukun sesuai dengan kearifan lokal 3. Mampu memberikan penguatan terhadap implementasi kemitraan bidan dan dukun yang transparan dan akuntabel

Pokok Bahasan

4. Mampu melakukan fasilitasi pencapaian kesepakatan kemitraan bidan dan dukun yang

1. Latar belakang kemitraan bidan dan dukun

dituangkan dalam MoU atau maklumat

2. Tujuan kemitraan bidan dan dukun

5. Mampu melakukan pendampingan kemitraan

3. Persyaratan kemitraan bidan dan dukun

bidan dan dukun yang lebih efektif, partisipatif

4. Peran dan tanggung jawab para pihak

dan tranparan

5. Tahapan kemitraan bidan dan dukun.

www.kinerja.or.id


93


Waktu

Metode Sesi pelatihan: 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Latihan kelompok 4. Presentasi hasil latihan. Sesi pelaksanaan: 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan 3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.

Alat dan bahan

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board

Sesi pelatihan: Satu hari Waktu 1 x 45 menit

Pokok Bahasan Pembukaan Bina Suasana

Self-assessment: Deskripsi 1 x 45 menit pelaksanaan kegiatan kemitraan bidan dan dukun saat ini Penyajian materi: Kemitraan bidan 2 x 45 menit dan dukun Diskusi dan tanya jawab 3 x 45 menit Role play 1 x 45 menit

Rencana tindak lanjut Penutupan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar a) Fasilitator membuka sesi dengan

4. Alat tulis

menyampaikan peran penting kemitraan

5. Materi Presentasi.

bidan dan dukun dalam kerangka program Persalinan Aman. b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah kemitraan bidan dan dukun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Program persalinan aman yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan

94


www.kinerja.or.id

1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam

inovatif dari sisi demand dan supply.

pengantar

Di akhir sesi, akan dilakukan role play

2. Sesi II: Melaksanakan self-asessment

pengembangan kemitraan bidan dan dukun untuk semakin meningkatkan kemampuan

untuk mengetahui praktek kemitraan

peserta.

bidan dan dukun saat ini. Aspek yang penting untuk digali adalah mengenai

c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi, sebelum memulai

bentuk kemitraan yang sudah ada,

pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan

keterlibatan unsur masyarakat, serta


pelaksanaan kesepakatan antara bidan


dan dukun. 3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi tentang Kemitraan bidan dan dukun.

2. Proses pelatihan

Beri penekanan pada faktor kunci

a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan

keberhasilan kemitraan tersebut dengan

materi sesuai dengan jadwal yang telah

mengambil contoh baik dari daerah lain.


Alokasikan waktu untuk melakukan


tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan


terpisah di akhir sesi, atau menyatu


dengan proses penyampaian materi.


4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan


role tentang pengembangan kemitraan


bidan dan dukun, sampai dengan

menyampaikan pendapatnya terkait dengan

penyusunan nota kesepakatan.

topik yang tengah dibahas. b) Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu komentar atas pertanyaan peserta kepada peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan jika ada proses diskusi yang menyimpang.

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:

www.kinerja.or.id

3. Penutup

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS, MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam mengembangkan kemitraan bidan dan dukun di derah setempat. Fasilitator menutup


95



Oleh karena itu keberadaan dukun di banyak daerah


di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan


pedalaman, sangat dibutuhkan dan dipercayai

sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah

masyarakat dalam menolong persalinan, dan

disusun.

perawatan ibu dan bayi pasca melahirkan dengan sentuhan jiwa. Berbeda dengan keberadaan bidan selain dianggap masih muda dan tidak mendapatkan

Uraian Substansi

pelayanan sebagaimana yang biasa diterima jika ditangani dukun (jampi-jampi/doa-doa, kata-kata yang memberikan efek tenang), juga dianggap

1. Latar Belakang Kemitraan Bidan dan Dukun Keberadaan dukun di sebagian besar daerah di Indonesia masih cukup dominan dalam menolong persalinan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor perilaku, kepercayaan, budaya, agama dan ekonomi masyarakat. Kematian dan kesakitan ibu hamil, ibu bersalin,ibu nifas, dan bayi baru lahir masih merupakan masalah besar. Masalah kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks dalam pertolongan persalinan. Selain faktor pelayanan yang memerlukan kemampuan dan ketrampilan tenaga kesehatan sebagai penolong pertama persalinan, juga dipengaruhi oleh masih adanya ibu hamil yang melahirkan di rumah yang ditolong oleh dukun. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan (bidan), serta kondisi geografis yang sulit sangat berkontribusi terhadap masih dominannya dukun dalam menolong persalinan.

96


bertarif mahal. Untuk mewujudkan Persalinan Aman serta pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terampil perlu dikembangkan suatu pola kerjasama yang jelas antara bidan dan dukun. Hal ini dilakukan untuk menjamin akses masyarakat ke pelayanan kesehatan agar kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga kualitasnya. Dengan demikian, kematian ibu dan bayi diharapkan dapat diturunkan dengan mengurangi resiko yang mungkin terjadi bila persalinan tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan menggunakan pola kemitraan bidan dengan dukun. Kemitraan bidan dan dukun merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara bidan dan dukun dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, yang menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan merubah peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi baik pada masa kehamilan, persalinan, maupun pada masa nifas,

www.kinerja.or.id

berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bidan

sebagai unsur penting yang mendukung kesuksesan

dan dukun dengan melibatkan masyarakat yang

dari program ini.

ada. Kemitraan Bidan dan Dukun akan berhasil jika:

2. Tujuan Kemitraan Bidan dan Dukun Kemitraan bidan dan dukun adalah upaya untuk

•

menimbulkan kesan persaingan. •

yang dihormati dan berpengalaman di suatu

tenaga kesehatan, yang tujuannya adalah untuk

wilayah yang masih kental akan tradisi sangat

meningkatkan akses ibu dan bayi yang baru lahir melalui alih peran dukun sebagai penolong persalinan menjadi mitra bidan, serta mendorong masyarakat untuk menggunakan tenaga kesehatan

Terjalin kerjasama yang harmonis dan tanpa mengurangi status dukun sebagai tokoh

meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Terdapat hubungan saling mendukung tanpa

percayaterhadap peran dukun. •

Dukun dapat memahami makna dan tujuan program.

•

Bidan menghormati peran dukun yang dapat memberikan sentuhan psikologis bagi ibu hamil

yang terampil dan kompeten dalam persalinan.

dan melahirkan.

Secara khusus, tujuan Kemitraan Bidan dan Dukun

Keberhasilan ditandai dengan adanya:

adalah:

•

Kesepakatan antara bidan dengan dukun dimana dukun akan selalu merujuk setiap

1. Meningkatkan rujukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan oleh petugas dan di fasilitas

ibuhamil dan bersalin yang datang. •

kesehatan 2. Meningkatkan alih peran dukun dari penolong

Dukun membantu bidan dalam merawat ibu setelah bersalin dan bayinya.

•

Bidan sepakat akan memberikan sebagian

persalinan menjadi mitra bidan dalam merawat

penghasilan dari menolong persalinan yang

ibu nifas dan bayinya

dirujuk oleh dukun dengan besaran sesuai

3. Meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan

kesepakatan bersama yang disaksikan

yang memiliki kompetensi kebidanan.

para pihak sebagai wujud transparansi dan kesetaraan.

3. Persyaratan Kemitraan Bidan dan Dukun Pola kemitraan bidan dengan dukun sangat

•

Kesepakatan tersebut harus dituangkan.dalam peraturan tertulis atau dalam bentuk nota kesepakatan, disaksikan oleh Kepala Desa, Camat, dan MSF setempat.

memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat

www.kinerja.or.id


97


4. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak

dan dukun di masing-masing wilayah kecamatan/puskesmas b) Berkoordinasi dengan pihak program

Sebagai penanggung jawab dari program Kemitraan

lintas sektor tingkat kecamatan, dan desa/

Bidan dan Dukun baik di tingkat kabupaten/kota

kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan

(Dinas Kesehatan) dan Puskesmas/Kecamatan,

Persalinan Aman

maka tugas dan tanggung jawab dari para pihak adalah sebagai berikut:

a) Membangun jejaring dengan LSM, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan swasta di Desa/Kelurahan

4.1 Dinas Kesehatan

c) Membina dukun yang berada di wilayah setempat

a) Mengidentifikasikan dan menganalisir kondisi yang ada atas peran bidan dan dukun di tingkat Kabupaten/Kota b) Mengembangkan strategi dan membuat perencanaan c) Merumuskan aspek hukum, kelembagaan dan partisipasi masyarakatuntuk menjamin kualitas pelaksanaan

d) Melaksanakan kegiatan program Kemitraan Bidan dan Dukun e) Memfasilitasi bidan di desa dalam pelaksanaan kemitraan f) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Kemitraan Bidan dan Dukun g) Melaporkan kegiatan kepada lembaga diatasnya.

d) Memfasilitasi kegiatan program Kemitraan Bidan dan Dukun (sosialisasi, desiminasi, pembekalan teknis dan pelaksanaan

4.3 Bidan (Bidan Koordinator/Pembina wilayah)

kegiatan Persalinan Aman) e) Pengelolaan program KIA (koordinasi, sinkronisasi lintas sektor, dan unit layanan terkait) dalam pelaksanaan kegiatan Persalinan Aman f) Monitoring dan evaluasi efektifitas Kemitraan Bidan dan Dukun g) Pelaporan kegiatan.

a) Mendata dan memetakan dukun bayi dan ibu hamil b) Berkoordinasi dengan lintas sektor (desa/ kelurahan dan Muspika) dalam pelaksanaan kegiatan Persalinan Aman c) Membangun jejaring dengan LSM, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan swasta di Desa/Kelurahan

4.2 Puskesmas

d) Membina dukun yang berada di wilayah setempat

a) Mengidentifikasikan dan menganalisir kondisi yang ada atas peran bidan

98


e) Melaksanakan kegiatan program Kemitraan Bidan dan Dukun

www.kinerja.or.id

g) Melakukan evaluasi kegiatan program Kemitraan Bidan dan Dukun

4.4 Multi Stakeholder Forum (MSF)

5. Tahapan Kemitraan Bidan dan Dukun Dalam pola kemitraan bidan dan dukun, masingmasing pihak terkait mempunyai peran dan

a) Berpartisipasi aktif dalam proses

tanggung jawabnya masing-masing. Secara umum

penyusunan kesepakatan Kemitraan Bidan

mekanisme yang harus dilakukan untuk terciptanya

dan Dukun

kemitraan bidan dukun yang efektif meliputi langkah-

b) Menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan

langkah: persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.

c) Memantau pelaksanaan Kemitraan Bidan dan Dukun sesuai kesepakatan

5.1 Persiapan

d) Melakukan mediasi bilamana terjadi konflik antara bidan dan dukun

Kegiatan pada tahap persiapan:

e) Memberikan masukan atau rekomendasi

a) Pemetaan potensi dan masalah yang ada

sesuai hasil pemantauan

terkait dengan kemitraan bidan dan dukun:

f) Camat dan kepala desa berperan aktif dalam mendukung kemitraan dalam bentuk

•

penganggaran melalui Alokasi Dana Desa

Jumlah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir

(ADD), support kebijakan, sosialisasi kepada

•

masyarakat, serta monitoring dan evaluasi

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan

kegiatan.

Contoh:

• Tidak ada bidan

Persalinan oleh dukun dengan

• Ada bidan tapi sering tidak di tempat

persentase yang lebih dari 5% merupakan indikator diperlukan kemitraan bidan dan dukun. Dicari akar masalah mengapa masyarakat banyak bersalin di dukun. Beberapa kemungkinan faktor penyebab:

www.kinerja.or.id

• Faktor budaya • Faktor ekonomi • Bidan kurang kompeten • Jumlah dukun lebih banyak daripada bidan • Komunikasi interpersonal dukun

sangat baik.


99


•

Jumlah bidan dan dukun aktif dalam satu wilayah

c) Membuat dokumen perencanaan kegiatan (Plan of Action - PoA) yang meliputi:

•

Kompetensi bidan yang ada di desa

•

Perilaku bidan (komunikasi, bahasa lokal,

•

Bentuk kegiatan

aktif, menetap di desa, dan lainnya)

•

Tujuan

Kelengkapan sarana, alat dan bahan habis

•

Metode

pakai yang berkaitan dengan persalinan

•

Sasaran

•

Sarana transportasi rujukan

•

Penanggungjawab pelaksanaan

•

Sistem pembiayaan (Jampersal,

•

Waktu pelaksanaan

Jamkesmas, dan jaminan kesehatan lain)

•

Sumber pendanaan.

•

•

Dukungan kebijakan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat

•

5.2 Pelaksanaan

Sosial budaya yang mendukung dan menghambat.

Secara kronologis, kegiatan kemitraan bidan dan dukun dalam pelaksanaan meliputi:

b) Menyusun alternatif pemecahan masalah: perlu tidaknya kemitraan dengan strategi

a) Pertemuan persamaan persepsi dengan

masing-masing Alternatif pemecahan masalah

melibatkan: puskesmas, pemangku kepentingan

dilakukan berdasarkan temuan penyebab

tingkat kecamatan, MSF, tokoh masyarakat,

masalah. Beberapa alternatif pemecahan yang

kepala desa yang memiliki dukun aktif. Pada

ada, dibahas untuk memperoleh upaya yang

pertemuan ini diharapkan ada kesepakatan dari

paling tepat untuk mengatasi masalah dengan

kepala desa untuk mengalokasikan sebagian

melibatkan sumber daya yang ada baik lintas

dana desa untuk dukun yang bermitra dan tidak

program/lintas sektor maupun tokoh-tokoh

menolong persalinan.

informal, misalnya: b) Menyampaikan hasil pertemuan kepada dinas •

Tidak ada bidan, alternatifnya: wilayah kerja

kesehatan; Dinas Kesehatan perlu melakukan

bidan desa terdekat diperluas sehingga

beberapa hal yaitu:

dapat bermitra dengan dukun setempat •

•

Bidan sering tidak di tempat: ditetapkan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis di tingkat

kebijakan minimum 2 minggu sebelum

kabupaten/kota dengan mengacu pada

dan setelah taksiran kelahiran bidan harus

Petunjuk Teknis nasional yang kemudian

berada di tempat

disesuaikan dengan kemampuan sumber

Dan lain-lain.

daya daerah masing-masing. Pihak swasta juga penting untuk dilibatkan.

100


www.kinerja.or.id

2. Sosialisasi Lintas Program/Lintas Sektoral

ii. Persalinan:

dengan melibatkan masyarakat atau MSF kabupaten

1. Mengantar ibu yang mau bersalin kepada

3. Pembekalan teknis pelaksanaan program

bidan

kemitraan Bidan dengan Dukun

2. Memanggil bidan bila ibu melahirkan di

4. Membantu Puskesmas menyusun MoU

rumah

bersama masyarakat atau MSF dengan

3. Mendampingi bidan ketika ibu bersalin

melihat dari praktek baik dari daerah lain.

4. Merawat bayi setelah IMD ketika bidan merawat ibu.

c) Pertemuan dengan dukun dan bidan yang dihadiri oleh MSF yang tujuannya penyampaian

iii. Nifas:

maksud kemitraan. Pada sesi ini disepakati juga draft kerjasama yang meliputi hak dan kewajiban

1. Menganjurkan ibu untuk tetap makan bergizi

masing-masing minimum berisi:

2. Merawat ibu agar tetap menjaga kebersihan; 3. Menjaga ibu agar tetap memberi ASI kepada

1. Mekanisme rujukan informasi ibu hamil 2. Mekanisme rujukan kasus persalinan 3. Mekanisme pembagian biaya persalinan atau insentif lain 4. Jadwal pertemuan rutin bidan dengan dukun

bayi 4. Mencegah pemberian yang bukan anjuran bidan pada tali pusat bayi 5. Memberitahukan segera kepada bidan bila ada perdarahan dan bayi sesak.

5. Mekanisme pengaduan dan penanganan complaint diantara kedua belah pihak 6. Hak dan kewajiban sesuai dengan masa kehamilan dan persalinan.

d) Penandatanganan kesepakatan atau MoU Kemitraan Bidan dan Dukun yang mencantumkan tentang kewajiban, tanggungjawab, dan hak masing-masing yang

i. Kehamilan:

bermitra. Penandatanganan ini disaksikan oleh MSF, tokoh masyarakat, kepala desa,

1. Menganjurkan/merujuk ibu hamil untuk

dan dinas kesehatan. Penandatanganan MoU

periksa kehamilan sesuai dengan usia

bagi daerah yang belum mempunyai MoU,

kehamilan

atau merevitalisasi kembali MoU bagi daerah

2. Memberi penyuluhan tentang pentingnya

yang telah mempunyai MoU kemitraan bidan

imunisasi, gizi, perawatan payudara, IMD

dan dukun dengan melibatkan masyarakat dan

dan ASI eksklusif.

stakeholder lain.

www.kinerja.or.id


101


e) Pelaksanaan kesepakatan.

•

Pelaksanaan pemberian insentif (material dan non material). Pemberian

1. Sosialisasi Lintas Program/Lintas Sektoral

insentif yang material harus dapat

dengan melibatkan masyarakat atau MSF

dipertanggungjawabkan seperti kuitansi

kepada DPRD (Dapil), Bappeda, KUA,

pemberian.

Camat, Muspika, Kepala Desa, Bidan

•

Desa, TP-PKK Kecamatan dan Desa, kader

Interaksi antara bidan dan dukun agar hubungannya tetap baik.

kesehatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM. 2. Dukun dan bidan dapat berjalan sesuai dengan MoU. f) Penyusunan rencana kerja puskesmas dan

b) Evaluasi dilakukan oleh puskesmas bersama MSF baik semesteran maupun tahunan, dengan indikator: •

Persentase dukun yang bermitra

•

Cakupan persalinan di tenaga kesehatan di

dinas kesehatan sesuai jadwal monitoring dan evaluasi.

suatu wilayah •

Prosentase rujukan ibu hamil oleh dukun.

•

Penyebab dukun yang bermitra masih

5.3 Monitoring dan evaluasi

menolong persalinan; •

Kelancaran pembayaran kepada dukun oleh bidan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

•

Peran aktif dari kepala desa

rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan

•

Kendala dari sisi masyarakat, puskesmas,

input untuk langkah perbaikan dan perencanaan

dukun dan bidan dalam implementasi

periode berikutnya.

kemitraan bidan dan dukun.

a) Pemantauan dilaksanakan secara periodik (3

c) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan

bulan sekali) dengan melibatkan masyarakat,

berjenjang kepada pengelola program KIA di

dengan indikator:

puskesmas dan selanjutnya ke dinas kesehatan,

•

serta kepada masyarakat dan MSF.

Keterlibatan dukun dalam menolong persalinan. Dukun juga mencatat setiap rujukan kepada bidan sebagai akuntabilitas dari perjanjian yang ada.

102


www.kinerja.or.id

5.4 Contoh Formulir Monitoring a) Formulir monitoring No

Aspek yang dipantau

1

Keterlibatan dukun dalam menolong persalinan

2

Pelaksanaan pemberian insentif (materil dan non material)

3

Interaksi antara bidan dan dukun

4

Frekuensi pertemuan rutin bidan dengan dukun

5

Pelaksanaan sistem rujukan

6

Keluhan yang mungkin ada diantara kedua belah pihak

7

Keterlibatan masyarakat dalam kemitraan bidan dan dukun

8

....................................

Hasil pemantauan

Rencana tindak lanjut

Hasil Evaluasi

Rekomendasi

b) Formulir evaluasi No

Aspek yang dievaluasi

1

Persentase dukun yang bermitra

2

Cakupan Linakes di suatu wilayah

3

Persentase rujukan bumil oleh dukun

4

...........................

5

............................

www.kinerja.or.id


103


Contoh Praktek Baik

1. Kota Probolinggo Proses Kemitraan Bidan dan Dukun di Kota Probolinggo dilakukan dengan tahapan: 1. Masing-masing kelompok bidan dan kelompok dukun melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kemitraan yang ada 2. Dilakukan konfirmasi hasil analisis SWOT dengan kelompok lain (hasil analisis SWOT oleh kelompok bidan dikonfirmasikan ke dukun, demikian juga sebaliknya) 3. Dilakukan kompilasi hasil terbaik untuk merumuskan pola kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan kondisi lokal 4. Disusun draft nota kesepakatan (MoU) 5. Asistensi draft MoU dengan perwakilan kelompok dukun. Insentif bagi dukun diwujudkan dalam bentuk: 1. Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga inti dukun (khusus untuk pelayanan kesehatan dasar) 2. Dukun yang merujuk ibu bersalin mendapatkan insentif dari bidan atau sumber yang disepakati oleh MSF dan Puskesmas.

2. Puskesmas Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara Proses Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Sukamaju di Kabupaten Luwu Utara dilakukan dengan tahapan: 1. Masing-masing kelompok bidan dan kelompok dukun melakukan analisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kemitraan yang ada 2. Dilakukan konfirmasi hasil analisis dengan kelompok lain 3. Dilakukan kompilasi hasil terbaik untuk merumuskan pola kemitraan yang saling menguntungkan sesuai dengan kondisi lokal 4. Disusun draf nota kesepakatan (MoU) dengan keterlibatan dukun 5. Dicetak foto-foto bidan dan dukun untuk menempel di dinding ruang KIA untuk memperlihat sistem kemitraan bidan dan dukun kepada pasien. Insentif bagi dukun diwujudkan dalam bentuk: 1. Dukun yang merujuk ibu bersalin mendapatkan insentif dari Puskesmas sekitar Rp. 50.000 per rujukan. 2. Dukun diperbolehkan masuk ruang bersalin dengan ibu bersalin untuk memberikan dukungan non-medis. Capaian: 1. Jumlah persalinan ditolong oleh dukun telah turun sejak adanya MoU Kemitraan Bidan dan

104


www.kinerja.or.id

Dukun: pada tahun 2012, ada 15 persalinan dengan dukun. Pada tahun 2013, ada 9 persalinan dengan dukun. Pada enam bulan pertama dalam tahun 2014, hanya ada 2 persalinan dengan dukun di wilayah Puskesmas Sukamaju.

www.kinerja.or.id




105


106


www.kinerja.or.id

Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman

www.kinerja.or.id

4 Tata Kelola Persalinan Aman

107


Modul 4 Kantung Persalinan untuk Mendukung Program Persalinan Aman

Tujuan Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang digunakan KINERJA dalam kegiatan revitalisasi Kantung Persalinan sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan program Persalinan Aman. Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pentingnya Kantung Persalinan, tujuan dan manfaat Kantung Persalinan, serta penggunaan Kantung Persalinan. Modul ini disusun dengan tujuan pembaca belajar model pendekatan Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Kantung Persalinan yang dapat diterapkan di puskesmas dan polindes agar kinerja program lebih baik melalui praktek-praktek yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pentingnya Kantung Persalinan, ........

2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran

108


www.kinerja.or.id

3. Membangun komitmen dalam melaksanakan

Tujuan Umum

kantung persalinan.

Mampu membuat dan melaksanakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitasdalam menangani ANC dan persalinan.

Tujuan Pembelajaran Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):

Pokok Bahasan 1. Pentingnya kantung persalinan 2. Tujuan kantung persalinan 3. Manfaat kantung persalinan 4. Penggunaan kantung persalinan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

Metode

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan. Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan pentingnya kantung persalinan bagi terselenggaranya persalinan aman; 2. Memahami tahapan pembuatan kantung persalinan; 3. Mampu memandu dan mendampingi Puskesmas dalam melaksanakan kantung persalinan seperti analisis kantung persalinan sebagai manajemen program persalinan aman.

Sesi pelatihan: 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Role play. Sesi pelaksanaan: 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan 3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:

Alat dan bahan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami pentingnya kantung persalinan bagi terselenggaranya persalinan aman; 2. Mampu membuat dan melaksanakan kantung persalinan;

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board 4. Alat tulis 5. Materi Presentasi.

www.kinerja.or.id


109


Waktu

role play pelaksanaan kantung persalinan untuk semakin meningkatkan kemampuan

peserta. c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk

Sesi pelatihan: Satu hari Waktu

mencairkan situasi, sebelum memulai Pokok Bahasan

Bina Suasana 1 x 45 menit Self-assessment: Deskripsi pelaksanaan kegiatan kantung persalinan saat ini Penyajian materi: Kantung 2 x 45 menit persalinan Diskusi dan tanya jawab 3 x 45 menit Role play 1 x 45 menit


pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan motivation game.

2. Proses pelatihan a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan penangkapan peserta. Bahan presentasi


dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk

1. Pengantar a) Fasilitator membuka sesi dengan

menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. b) Beri kesempatan kepada setiap peserta

menyampaikan peran penting kantung


persalinan dalam program Persalinan Aman.


b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan


secara umum, yaitu akan diselenggarakan


selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45


menit. Pokok bahasan yang akan dibahas

diskusi dan mengarahkan jika ada proses

meliputi pentingnya kantung persalinan,

diskusi yang menyimpang.

tujuan dan manfaat kantung persalinan, serta penggunaan kantung persalinan salah satu upaya untuk mewujudkan Program Persalinan Aman yang Akuntabel dan responsif. Di akhir sesi, akan dilakukan

110


Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut: 1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar 2. Sesi II: Melaksanakan self-asessment untuk mengetahui pelaksanaan kantung persalinan

www.kinerja.or.id

saat ini. Aspek yang penting untuk digali

mengirimkan kartu persalinan ke Puskesmas

adalah mengenai pelaksanaan kantung

sekaligus ketika mengirimkan dokumen

persalinan yang sudah ada, serta peluang

laporan ibu. Kantung persalinan direkap

dan hambatan dalam pelaksanaannya.

dan dianalisis di tingkat Puskesmas dan

3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi

dijadikan bahan pembahasan dalam rapat di

tentang Kantung Persalinan. Penyajian

tingkat Puskesmas dengan melibatkan unsur

diawali dengan penjelasan mengenai

masyarakat dan perangkat desa.

pengertian, tujuan, dan manfaat kantung persalinan. Penting pula dibahas mengenai

3. Penutup

beberapa fakta yang ditemukan terkait


pelaksanaan kantung persalinan selama


yang belum sepenuhnya sesuai, sehingga

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut

KINERJA memandang perlu dilakukan

yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit

revitalisasi. Untuk itu penjelasan mengenai

yang akan dilakukan baik oleh Puskesmas

langkah pembuatan dan pemanfaatan

dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

kantung persalinan menjadi bagian yang

kantung persalinan di derah setempat. Fasilitator

sangat penting.

menutup sesi dengan menarik kesimpulan

4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan

dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta

role play tentang pengisian kantung

menekankan kembali beberapa hal yang akan

persalinan dan analisisnya. Dalam sesi

dilakukan sesuai dengan rencana tidak lanjut

role play peserta dibagi sesuai peran yang

yang telah disusun.

diperlukan, yaitu dari sisi penyedia layanan terdiri dari kepala Puskesmas, bidan

Uraian Substansi

koordinator, bidan di desa dan petugas dari dinas kesehatan, sedang dari sisi pengguna layanan terdiri dari ibu hamil, perwakilan masyarakat (MSF), dan perangkat desa. Skenario yang dirancang adalah: ibu hamil

1. Kantung Persalinan

yang berasal dari berbagai wilayah desa datang ke bidan desa untuk melakukan

Pengenalan tentang tanda bahaya kehamilan sedini

ANC, mulai kunjungan K1 hingga K4.

mungkin merupakan salah satu kegiatan menuju

Bidan membuat kantung persalinan dan

persalinan aman. Namun, setiap ibu hamil harus

melengkapinya dengan membuat peta

diperlakukan waspada sebagai ibu yang selalu

sehingga dapat diketahui sebaran ibu

berpotensi risiko baik dalam kehamilan, persalinan

hamil beserta tingkat risikonya. Bidan desa

dan nifas.

www.kinerja.or.id


111


Kepatuhan seorang ibu hamil dalam memeriksakan

karena ibu hamil dan bidan dapat melakukan

kehamilannya sangat diperlukan agar setiap keluhan

tindakan dan menyusun rencana persalinan yang

dapat ditangani sedini mungkin sehingga risiko tinggi

aman sesuai dengan kondisi ibu.

dapat dikelola dengan baik dan risiko seminimal mungkin. Peran bidan dalam kesehatan ibu hamil

Kantung persalinan sudah mulai diperkenalkan pada

adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil dalam

awal tahun 1990 dalam upaya penurunan kematian

memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil

ibu. Umumnya, setiap Puskesmas dan Poskesdes

secara normal dan dapat mendeteksi dini tanda

di Indonesia sudah memiliki kantung persalinan.

bahaya kehamilan. Deteksi dini dapat dilakukan

Jadi pada dasarnya kantung persalinan ini bukanlah

dengan cara pemeriksaan kehamilan secara teratur.

suatu alat yang baru. Namun banyak Puskesmas

Indikator yang menyatakan kunjungan ibu hamil

kurang menggunakan informasi dari kantung

telah memenuhi standar jumlah kunjungan adalah

persalinan ini. Akibatnya, banyak Puskesmas

cakupan K-4. Cakupan K-4 merupakan kontak ibu

menelantarkan kantung itu sebagai pajangan saja.

hamil dengan tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pada zaman ini, kondisi kantung persalinan itu

Efektifitas pelayanan antenatal tidak hanya diukur

adalah kurang lebih adalah sebagai berikut:

berdasarkan keberhasilan cakupan K-4 saja, tetapi juga diperlukan keteraturan dalam melakukan

1.1 Kantung persalinan belum informatif

kunjungan, agar informasi yang penting bagi ibu hamil dapat tersampaikan. Salah satu metode

Kantung tersebut belum dapat menggambarkan

yang dapat digunakan adalah pembuatan kantung

daerah kerja Puskesmas dan kondisi ibu hamil

persalinan.

menurut desa. Demikian juga belum bisa menginformasikan tingkat risiko ibu hamil menurut

Kantung persalinan merupakan suatu alat monitoring

desa. Alasan yang banyak dikemukaan adalah

program persalinan aman oleh Puskesmas dimana

karena telah ada Kohort Ibu dan PWS KIA sehingga

ringkasan informasi kondisi ibu hamil ditulis

kantung itu dirasakan tidak bermanfaat.

singkat pada satu kartu dan kartu itu disimpan dalam kantung sesuai dengan taksiran persalinan.

Puskesmas sejak 30 tahun lalu sudah punya PWS

Dengan demikian, ibu hamil akan punya informasi

KIA dan Kohort Ibu. Tetapi ketika ada orang yang

yang lengkap berkaitan dengan kehamilannya dari

bertanya “berapa orang yang akan bersalin bulan

waktu ke waktu, terutama tentang tanda bahaya

Januari di Puskesmas ini? Siapa saja yang berisiko

kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu

tinggi dan di mana mereka berada?”, pertanyaan

dan janin. Keberadaan kantung persalinan ini dapat

ini biasanya tidak bisa segera dijawab oleh bidan

mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi

koordinator. Mereka harus buka data yang tersimpan

yang terjadi pada ibu menjelang dan saat persalinan,

112


www.kinerja.or.id

dalam kohort ibu dan PWS KIA. Kohort dan PWS

Puskesmas maka informasi ibu diteruskan kepada

masih sangat relevan digunakan untuk data detil

bidan di desa dalam pertemuan bulanan agar tidak

dari ibu. Sedangkan kantung ini menunjukkan

terjadi perhitungan ganda.

ringkasan kondisi ibu hamil dan bersalin di wilayah kerja Puskesmas. Dalam istilah modern dikenal

1.3 Kantung persalinan belum rutin

sebagai informasi dashboard. Kantung persalinan sesungguhnya merupakan shortcut atau cara cepat

Alasannya adalah kurang waktu untuk membuatnya,

agar tahu kondisi ibu hamil dan bersalin di wilayah

dan kantung yang telah diisi juga tidak pernah

kerja puskesmas.

menjadi perhatian dari kepala Puskesmas. Akhirnya, bidan koordinator sering membiarkan kantung

KINERJA merevitalisasi kantung persalinan

persalinan kosong dan menjadi pajangan saja.

sehingga kantung dapat menunjukkan secara ringkas kondisi ibu yang hamil dan berisiko di

KINERJA membantu bidan koordinator dan kepala

seluruh wilayah kerja Puskesmas.

Puskesmas untuk membuat kantung persalinan yang ringkas, dan menganalisis informasinya setiap

1.2 Kantung Persalinan belum lengkap

bulan. Informasi ini disampaikan dalam pertemuan internal Puskesmas dengan program terkait dan

Sementara ibu hamil yang tidak berkunjung ke

bidan di desa. Misal, bidan desa A tidak boleh ke

Puskesmas, Puskesmas tidak memiliki informasi

luar desa dengan alasan cuti atau lainnya dalam

tentang ibu tersebut. Puskesmas berasumsi bahwa

bulan ini karena ada ibu bersalin di desanya.

informasi ibu hamil di desa menjadi tanggung jawab

Jika dia harus ke luar dari desa karena hal yang

bidan desa untuk membuat kantung persalinan

sangat mendesak, maka harus diberitahu kepada

di Polindes/Poskesdes dan memonitor itu. Hal

Puskesmas dan Puskesmas mencari/menunjuk

ini mengakibatkan jika ada desa di mana tidak

bidan desa lain untuk menggantikan bidan tersebut.

ada bidan, kondisi ibu di desa tersebut tidak

Selain informasi disampaikan secara internal,

terinformasikan. Atau kondisi ibu hamil di desa yang

informasi ini disampaikan juga kepada eksternal

ada bidanpun tidak dapat dikelola dengan baik

dalam pertemuan rutin dengan masyarakat (multi-

karena tidak terinformasikan secara singkat kepada

stakeholder forum) tingkat kecamatan.

pimpinan puskesmas. Kinerja berharap data seluruh ibu hamil ada dalam

1.4 Kantung persalinan belum transparan

kantung persalinan Puskesmas. Bidan desa tetap membuat kartu ibu yang akan diisi dalam kantung persalinan di Polindes/Poskesdes dan Puskesmas.

Sehingga banyak informasi ibu hamil kurang mendapat dukungan dari desa. Sebetulnya, hasil

Setiap ibu yang telah memeriksa dirinya ke

www.kinerja.or.id


113


analisis kantung persalinan ini juga disampaikan

Koordinator) dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat (multi-stakeholder forum).

persalinan oleh tenaga kesehatan dalam rangka untuk pelaksanaan antenatal care (ANC) yang

Kinerja menguatkan Puskesmas agar Puskesmas

memadai.

mampu menyampaikan hasil analisis kantung persalinan kepada masyarakat (MSF) dalam

Tujuan khusus dari kantung persalinan adalah:

kalimat yang mudah dipahami orang awam. Misal, jumlah ibu hamil bulan ini ada 15 orang.

1. Memantau kemajuan kehamilan untuk

Tetapi yang periksa kehamilan pada kunjungan

memastikan kesehatan ibu dan tumbuh

ke 2 umur kehamilan 4-6 bulan (K2) baru 4

kembangnya bayi;

orang. Mohon yang belum periksa di desa A, B, C dan D diminta untuk memeriksa diri.

2. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,

Hal lain yang disampaikan adalah ada sekian ibu hamil yang punya risiko tinggi di daerah A, B,

kebidanan dan pembedahan; 3. Mempersiapkan persalinan cukup bulan,

C dan D. Mohon MSF memberitahukan orang-

melahirkan dengan selamat, ibu maupun

orang yang punya kendaraan untuk bersedia

bayinya dengan trauma seminimal mungkin;

mengantarnya ke puskesmas atau RS jika ibu

4. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan

itu perlu rujukan ke Puskesmas atau rumah

normal dan pemberian ASI Eksklusif;

sakit. Hal lain lagi yang mesti disampaikan

5. Mengetahui saat yang paling dibutuhkan

adalah ada ibu yang bersalin di luar daerah tidak

keberadaan bidan desa di daerah tugasnya.

melapor kepada bidan setempat atau masih ada ibu bersalin yang ditolong oleh dukun. Padahal dukun di daerah itu sudah membuat MoU. Mengapa dukun masih menolong persalinan? Hal-hal seperti ini yang perlu dilaporkan kepada masyarakat. Bukan cakupan Puskesmas saja yang disampaikan kepada masyarakat. Hindari penggunaan istilah-istilah atau singkatan kesehatan seperti K1, ANC, PNC dan sebagainya.

3. Manfaat Kantung Persalinan Pembuatan kantung persalinan dapat bermanfaat bagi manajemen program persalinan aman melalui: 1. Mengetahui status kehamilan ibu dan tingkat risiko; 2. Mengetahui taksiran persalinan; 3. Mengetahui penolong serta pendamping persalinan;

2. Tujuan Kantung Persalinan

4. Mengetahui tempat persalinan; 5. Mengetahui apa yang mesti dipersiapkan oleh

Kantung persalinan adalah alat monitoring oleh

keluarga dan tenaga kesehatan;

Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Bidan

114


www.kinerja.or.id

6. Monitoring keberadaan bidan di desa pada saat yang tepat.

Data ibu hamil harus dicatat pada kartu hamil yang di katagorikan dalam 3 kartu berwarna yaitu:

7. Mempercepat berfungsinya desa siaga; 8. Meningkatkan cakupan pelayanan antenatal

•

dengan resiko rendah

care sesuai standard; 9. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga

•

11. Dapat ditanganinya kejadian komplikasi secara

KARTU KUNING adalah untuk data ibu hamil dengan resiko sedang

kesehatan terampil; 10. Meningkatnya kemitraan bidan dan dukun;

KARTU HIJAU adalah untuk data ibu hamil

•

KARTU MERAH adalah untuk data ibu hamil dengan resiko tinggi.

dini; 12. Terpantaunya kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Dari kartu di dalam Kantung Persalinan, yang berwarna kuning dan merah akan menjadi fokus perhatian yang lebih dari petugas kesehatan

4. Penggunaan Kantung Persalinan Kartu Kantung Persalinan mulai dibuat pada saat ibu memeriksakan kehamilan pada kunjungan pertama (K1). Pada kunjungan selanjutnya (K2, K3 dan K4), bidan harus tetap melakukan komunikasi baik dengan ibu hamil yang kehamilan normal (tidak bermasalah) maupun ibu hamil yang mengalami komplikasi selama masa kehamilan. Beberapa hal, informasi dan temuan dari hasil pemeriksaan seharusnya dituliskan atau dicatat pada kartu persalinan dan disimpan dalam Kantung Persalinan sesuai dengan bulan Taksiran Persalinan, seperti: •

Identitas ibu (nama, umur, alamat)

•

Hari pertama haid terakhir (HPHT)

•

Taksiran persalinan

•

Riwayat pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ ANC)

•

Faktor resiko pada ibu

•

Rencana penolong persalinan.

www.kinerja.or.id

(Dokter/Bidan). Di atas Kantung Persalinan seharusnya digambarkan peta desa wilayah kerja puskesmas. Data ibu seperti nama, taksiran persalinan dan jenis resiko ditulis di atas peta tersebut. Sebaran dukun bersalin juga digambarkan di atas peta itu termasuk dukun yang bermitra dan tidak bermitra dengan bidan. Agar peta tersebut tidak harus digantiganti maka peta itu dilapisi plastik atau dibuat dari styrofoam agar mudah ditusuk dengan jarum pentul. Bidan atau staf yang bertugas di Ruang KIA melakukan tata tertib adminstrasi secara keseluruhan, bidan diwajibkan untuk mengumpulkan data seluruh ibu hamil di wilayah kerjanya.Setiap bulan, bidan koordinator dan kepala Puskesmas menganalisis kondisi ibu hamil. Hal-hal yang perlu dianalisis adalah desa mana saja yang akan melahirkan pada bulan bersangkutan, siapa yang berisiko tinggi, bagaimana rencana persalinan, bagaimana riwayat pemeriksaan kehamilan, berapa


115


orang yang diperkirakan melahirkan kepada dukun, dan seterusnya. Bidan desa yang bertugas di desa tersebut diwajibkan berada di desa 2 minggu sebelum dan

5. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak a) Bidan Koordinator dan Bidan di Puskesmas

sesudah tanggal taksiran persalinan. Jika bidan desa ingin mengambil cuti maka cutinya sebelum

Bidan atau staf yang bertugas di ruang KIA

tanggal tersebut. Jika dalam kondisi mendesak dan

melakukan tata tertib adminstrasi secara

bidan desa terpaksa tidak bisa berada di desa dalam

keseluruhan, bidan diwajibkan untuk mengumpulkan

waktu +2 minggu dari hari taksiran melahirkan, maka

seluruh data ibu hamil di wilayah kerjanya. Setiap

bidan koordinator akan memberi tanggung jawab

bulan, bidan koordinator dan kepala puskesmas

pematauan dan pertolongan persalinan kepada

menganalisis kondisi ibu hamil. Hal-hal yang

bidan di desa lain yang terdekat.

perlu dianalisis adalah desa mana saja yang akan melahirkan pada bulan bersangkutan, siapa yang

Kepala Puskesmas menyampaikan hasil analisis

beresiko tinggi, bagaimana rencana persalinan,

tentang kondisi persalinan kepada kepala desa dan

bagaimana riwayat pemeriksaan kehamilan, berapa

kader secara rutin, tiap dua atau 3 bulan sekali.

orang yang diperkirakan melahirkan kepada dukun,

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan

dan seterusnya.

tersebut adalah jumlah ibu yang melakukan pemeriksaan secara teratur, ibu yang bersalin

b) Bidan desa

pada bidan dan dukun, serta rencana persalinan bagi ibu yang risiko tinggi di desa masing-masing.

Bidan desa yang bertugas di desa tersebut

Pada pertemuan ini, kepala Puskesmas meminta

diwajibkan berada di desa 2 minggu sebelum dan

bantuan kepala desa dan kader untuk menyiapkan

sesudah tanggal taksiran persalinan. Jika bidan

transportasi pada ibu yang diduga risiko tinggi jika

desa ingin mengambil cuti maka cutinya sebelum

terjadi hal-hal seperti perdarahan dan lainnya.

tanggal tersebut. Jika dalam kondisi mendesak dan

Jika ada dukun yang sudah bermitra dan masih

bidan desa terpaksa tidak bisa berada di desa dalam

menolong persalinan dimohon bantuan kepala

waktu + 2 minggu dari hari taksiran melahirkan,

desa dan kader untuk menggali sebab dukun masih

maka bidan koordinator akan memberi tanggung

menolong persalinan.

jawab pemantauan dan pertolongan persalinan kepada bidan di desa lain yang terdekat.

c) Kepala Puskesmas Kepala puskesmas menyampaikan hasil analisis tentang kondisi persalinan kepada kepala desa dan

116


www.kinerja.or.id

kader secara rutin, setiap 2 atau 3 bulan sekali.

desa dan kader untuk menggali penyebab dukun

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan

masih menolong persalinan.

tersebut adalah jumlah ibu yang melakukan pemeriksaan secara teratur, ibu yang bersalin pada bidan dan dukun, serta rencana persalinan

Panduan Pelaksanaan

bagi ibu yang resiko tinggi di desa masing-masing. Pada pertemuan ini, kepala puskesmas meminta bantuan kepala desa dan kader untuk menyiapkan transportasi pada ibu yang diduga resiko tinggi jika terjadi hal-hal seperti perdarahan dan lainnya. Jika ada dukun yang sudah bermitra dan masih menolong persalinan dimohon bantuan kepala

No

Tahap Persiapan 1.1 Identifikasi potensi masalah. Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Potensi masalah

Ya

1

Apakah bidan koordinator Puskesmas melakukan pemutakhiran isi kantung persalinan?

2

Apakah kantung persalinan berisi data semua ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas?

3

Apakah kantung persalinan dianalisis setiap bulan dalam rapat rutin Puskesmas?

4

Apakah hasil analisis kantung persalinan disampaikan kepada pemangku kepentingan di kecamatan dan desa?

5

Apakah ada peta yang menunjukkan ringkasan isi kantung persalinan per desa di wilayah kerja Puskesmas?

6

Dll

7

…..

8

....

9

....

10

....

www.kinerja.or.id

Tidak


117


1.2 Analisis masalah (mengacu kepada hasil identifikasi potensi masalah). Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

1.3 Alternatif Pemecahan masalah a) Alternatif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan temuan akar masalah. b) Alternatif pemecahan masalah yang diselesaikan dapat diterima oleh masyarakat dan Puskesmas; c) Alternatif pemecahan masalah yang memiliki dampak lebih efektif dan efisien dalam penggunaan kantung persalinan. d) Beberapa alternatif pemecahan yang ada, dibahas untuk memperoleh upaya yang paling tepat untuk mengatasi masalah dengan melibatkan sumber daya yang ada baik lintas program/lintas sektor dan masyarakat (multi actor).

1.4 Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action) -

Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam kantung persalinan.

-

Susun rencana kerja sesuai dengan alternative pemecahan masalah.

-

Menggali sumber dana yang diperlukan seperti pembuatan peta, kantung dan kartu.

118

-

Memulai revitalisasi kantung persalinan

-

Dalam penyusunan rencana penggunaan


kantung persalinan harus melibatkan seluruh staf di KIA dan bidan desa.

2. Tahap Pelaksanaan 2.1 Sosialisasi kepada bidan desa dan masyarakat a) Sosialisasi kepada bidan desa bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pengisian dan pengiriman kartu persalinan ke Puskesmas. Bidan desa pada awal bulan mengirimkan kartu persalinan ke Puskesmas sekaligus ketika mengirimkan dokumen laporan ibu. Bidan desa diharuskan memiliki juga kantung persalinan di desanya. Bidan desa hanya membuat dua kartu bagi satu ibu hamil. b) Sosialisasi ke camat, kepala desa dan kader bertujuan untuk mendiseminasi rencana Puskesmas untuk menyampaikan secara regular hasil pemantauan kantung persalinan (sesuai dengan PWS KIA) dan dukungan dari setiap pemangku kepentingan tersebut dalam keberhasilan persalinan yang aman di desa masing-masing. c) Sasarannya peserta adalah pemangku kepentingan di Kecamatan (multi stakeholder forum jika ada) maupun Desa dari unsur pemerintahan kecamatan dan desa serta masyarakat sipil (toga, toma, LSM, kader kesehatan, PKK, organisasi perempuan, anggota DPRD dapil bersangkutan, dan pemerhati kesehatan lainnya).

www.kinerja.or.id

d) Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan

•

untuk berpartisipasi serta dukungan dari lintas program dan lintas sektoral kecamatan dan desa

Analisis kantung persalinan dilakukan secara rutin

•

terkait dukungan persalinan aman.

Informasi dari kantung persalinan disampaikan secara reguler kepada MSF

•

Terinformasikan hambatan implementasi kantung persalinan.

2.2 Pengisian kantung persalinan dan analisis

3.2 Dalam evaluasi, perlu diperhatikan: a) Bidan koordinator melaporkan setiap bulan hasil dari kantung persalinan kepada kepala

•

Puskesmas untuk dapat disampaikan kepada bidan desa dan masyarakat. b) Kepala Puskesmas mengawasi pelaksanaan ini

sesuai rencana? •

Bagaimana keterlibatan masyarakat?

•

Apakah ada kendala dan tantangan dalam

agar bidan koordinator dapat terus mengisi dan menganalisis hasilnya.

Apakah kantung persalinan sudah digunakan

pelaksanaan kantung persalinan? •

Apakah ada kegiatan di luar rencana?

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kantung persalinan dan menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan input untuk langkah perbaikan dan perencanaan periode berikutnya.

3.1 Pada tahap monitoring perlu diperhatikan: •

Proses pemantauan dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada Dinas Kesehatan dan masyarkat

•

Dalam proses monitoring dengan melibatkan masyarakat terutama tingkat keberadaan bidan di desa dan ibu yang bersalin pada dukun

•

Kelancaran pengisian kantung persalinan

www.kinerja.or.id


119


Contoh Praktek Baik

1. Puskesmas Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Masyarakat di wilayah Kecamatan Sejangkung masih terbiasa menggunakan pelayanan persalinan dengan dukun beranak. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah desa seperti polindes dan poskesdes, bidan tidak selalu berada di desa, dan hal terkait jaminan kesehatan (dulu Jampersal dan sekarang JKN) yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi Puskesmas Sejangkung

Penggunaan Kantung Persalinan sebagai alat monitoring yang efektif mempermudah bidan untuk mendeteksi permasalahan kehamilan secara dini, dan sebagai alat komunikasi dan informasi yang efektif jika dilakukan secara konsisten. Selain itu Kantung Persalinan juga dapat digunakan untuk membuat pendataan cakupan K4 sebagai upaya memantau pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Dengan pendampingan Kinerja, Puskesmas Sejangkung terus berbenah dan mengupayakan penyediaan sarana yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak (Puskesmas RIA) dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan KIA.

untuk terus berusaha memperbaiki pelayanannya, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meskipun sarana dan prasarana di Puskesmas Sejangkung relatif terbatas, namun pelayanan KIA di Puskesmas Sejangkung terus dikembangkan yang mencakup pelayanan antenatal care (ANC), persalinan dan kunjungan nifas. Pembuatan Kantung Persalinan digunakan sebagai upaya preventif untuk Persalinan Aman. Tersedia ruangan khusus untuk KIA yang digunakan untuk ruang konsultasi, ruang periksa bayi serta ruang data. Beberapa inovasi pelayanan diupayakan meskipun sangat sederhana, namun dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Kecamatan Sejangkung. Hal ini tidak terlepas dari peran serta MSF yang peduli

2. Puskesmas Bajo Barat, Kabupaten Luwu Puskesmas Bajo Barat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, berada di daerah pergunungan yang cukup jauh dari ibu kota Luwu. Oleh karena ini, hampir semua persalinan di wilayahnya terjadi bidan di Puskesmas atau di Pustu, dan hanya 20% ibu bersalin di rumah. Bidan koordinator dan bidan di Puskesmas Bajo Barat telah lama menggunakan kantung persalinan sebagai alat pengawasan ibu hamil, khususnya ibu risiko tinggi. Kantungnya terpisah dan dijadikan dua: Kantung Persalinan yang biasa, dan Kantung Ibu Risiko Tinggi, seperti di foto di bawah.

Persalinan Aman.

120


www.kinerja.or.id

Meskipun kantung di Puskesmas Bajo Barat cukup sederhana dan dibuat dari kertas karton, tiap kantung penuh dengan kartu ibu hamil. Kantungnya juga telah meliputi tiap desa dan semua ibu hamil di seluruh wilayah pembina Puskesmas. Ini berarti semua ibu hamil yang sudah diketahui oleh bidan Puskesmas dan semua risikonya sudah dianalisis.

3. Contoh Peta Ibu Hamil, Puskesmas Tebas, Kabupaten Sambas



www.kinerja.or.id


121


122


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


123

55

Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)

www.kinerja.or.id


125


Modul 5 Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)

Tujuan Modul ini menguraikan tentang pentingnya peranan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung kesuksesan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Di dalam modul ini juga dijelaskan beberapa prinsip dan langkah dalam menyusun SOP lokal, sehingga diharapkan puskesmas dan dinas kesehatan dapat mengimplementasikan isi modul dengan mudah.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan

........ peranan Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan ........

4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Peserta mampu mendampingi Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menyusun dan implementasi standar operasional prosedur (SOP)

126


www.kinerja.or.id

sebagai cerminan dari akuntabilitas, tranparansi dan

Pokok Bahasan

kualitas pelayanan.

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT):

1. Relasi SOP dengan program KINERJA 2. Pentingnya SOP 3. Penyusunan SOP Teknis

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan

4. Penyusunan SOP Layanan

mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

5. Monitoring Penerapan SOP melalui Kartu

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

Kontrol.

pelayanan kesehatan. Setelah mengikuti TOT, peserta akan:

Metode

1. Mampu menjelaskan konsep Standard Operating Procedure (SOP) dan relasinya dengan Program KINERJA-USAID 2. Mampu menjelaskan peran penting SOP dalam menjaga kualitas pelayanan 3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun Standard Operating Procedure (SOP) 4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam

Sesi Pelatihan: 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Kerja kelompok 4. Pemaparan hasil kerja kelompok.

monitoring dan evaluasi penerapan SOP. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep SOP dan realisasinya dengan program KINERJA-USAID 2. Memahami peran SOP dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan

Sesi Pendampingan: 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan pemberi dan MSF 3. Menyusun SOP bersama pemberi layanan dan MSF 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP.

3. Mampu menyusun SOP 4. Mampu menerapkan SOP 5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi SOP.

www.kinerja.or.id


127


Alat dan bahan

b) Hari II: Waktu

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Review materi hari I 2 x 45 menit

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board

2 x 45 menit

4. Alat tulis

2 x 45 menit

Waktu 1 x 45 menit Sesi pelatihan: Dua hari

a) Hari I: Pokok Bahasan Pembukaan 1 x 45 menit

Penjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJA Bina Suasana

Standar Operating Procedure (SOP) dan relasinya dengan 1 x 45 menit Program USAID-KINERJA Diskusi dan tanya jawab 1 x 45 menit

Pentingnya SOP Diskusi dan tanya jawab materi

Proses Penyusunan SOP (SOP 3 x 45 menit Teknis dan SOP Alur Layanan) Diskusi dan tanya jawab 2 x 45 menit

Pemaparan hasil latihan Praktek: Desain SOP Layanan Pemaparan hasil latihan Penerapan SOP dan Pemantauan kepatuhan menjalankan SOP

5. Materi Presentasi

Waktu

Praktek: Desain SOP Teknis

Diskusi: Review SOP yang ada di puskesmas saat ini

Diskusi dan tanya jawab Latihan menyusun instrumen dan rencana pemantauan kepatuhan menjalankan SOP Penyusunan rencana tindak lanjut Penutupan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya manajemen pelayanan puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif. Penyusunan dan penerapan SOP merupakan salah satu mekanisme untuk menjamin terselenggaranya manajemen pelayanan yang baik dan memenuhi aspek good governance tersebut. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari. Pada hari pertama dilakukan penyampaian materi tentang pentingnya

128


www.kinerja.or.id

Standard Operating Procedure (SOP) dan

KINERJA. Aspek penting yang harus

proses penyusunannya. Hari kedua peserta

dijelaskan adalah keterkaitan antara SOP

diminta untuk berlatih menyusun SOP

dengan undang-undang pelayanan publik

Teknis dan SOP Layanan, serta rencana

sebagai dasar hukum yang mengatur

pemantauan kepatuhan menjalankan SOP.

bagaimana sebaiknya organisasi pelayanan publik dijalankan. Hal inilah yang menjadi

2. Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang

kelola organisasi yang baik (good corporate governance). 3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi

telah ditentukan. Gunakan media

tentang Pentingnya SOP. Hal-halyang

pembelajaran yang sesuai untuk

perlu mendapat penekanan khusus adalah:

memudahkan penangkapan peserta.

pengertian SOP, manfaat SOP, dan macam-

Bahan presentasi dapat menggunakan

macam SOP.

bahan yang tersedia dalam modul ini.

4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi

Gunakan metode interaktif, dengan

tentang penyusunan SOP, baik SOP teknik

mengutamakan peran aktif dari

maupun SOP layanan, yang meliputi


langkah penyusunan, format, dan teknik

menyampaikan pendapatnya terkait

penulisan SOP. Uraikan secara jelas

dengan topik yang tengah dibahas.

kemungkinan adanya partisipasi masyarakat

2. Beri kesempatan kepada setiap peserta (khususnya perempuan) untuk

dalam proses penyusunan SOP. 5. Sesi V: Minta peserta untuk membentuk

mengajukan pertanyaan. Tawarkan

kelompok dan mendiskusikan kondisi


daerah terkait dengan SOP program


Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

diskusi tidak hanya berjalan 1 arah.

saat ini. Beberapa hal yang bisa disoroti

Tugas fasilitator adalah memfasilitasi

diantaranya: kelengkapan SOP teknis dan

proses diskusi dan mengarahkan jika

SOP layanan dan kesesuaian SOP yang

ada proses diskusi yang menyimpang.

ada dengan kaidah penyusunan SOP.

3. Sesi-sesi Hari I:

fokus KINERJA yaitu mewujudkan tata

1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar 2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi tentang relasi SOP dengan program

www.kinerja.or.id

3. Sesi-sesi Hari II: 1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta untuk mereview materi yang telah dibahas di hari I. Lakukan review dalam


129


suasana santai dengan menggunakan teknik permainan. 2. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk kelompok dan berlatih menyusun SOP teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil diskusi hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting yang belum ada SOP dari Kementerian

3. Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta penjelasan rencana tidak lanjut, termasuk memberikan masukan kepada dinas kesehatan berkaitan dengan perbaikan SOP kedepan bila diperlukan.

Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan yang belum sesuai dengan kaidah SOP

Uraian Substansi

akan menjadi masukan kepada Kementerian Kesehatan RI. 3. Sesi III: Sama seperti aktivitas pada sesi II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP Layanan. Minta peserta untuk membentuk kelompok dan berlatih menyusun SOP Layanan. SOP yang hendak disusun sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan penting yang belum ada SOP, atau sudah ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah SOP. 4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi tentang penerapan dan pemantauan SOP. Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam menerapkan SOP mulai dari sosialisasi sampai dengan evaluasi dan revisi SOP. Aspek penting dalam fase penerapan SOP adalah pemantauan kepatuhan menjalankan SOP. Sehingga dalamsesi IV ini juga dibicarakan tentang instrumen pemantauan kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta untuk berlatih menyusun instrumen tersebut.

1. Program KINERJA dalam Standar Layanan USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik melalui intervensi pada sisi pengguna layanan (demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang disebut sebagai insentif. Pada sisi supply, yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemberi layanan dalam mengelola pelayanan melalui praktik yang baik yang disebut sebagai inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan proses tatakelola pemerintahan yang baik dengan memfokuskan pada partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan responsiveness. Berdasarkan empat unsur governance yang menjadi fokus KINERJA, maka penerapan standar

130


www.kinerja.or.id

(acuan yang dipakai sebagai patokan dalam

tehnis karena permintaan dari dinas kesehatan

penyelenggaraan kegiatan/tindakan) merupakan

kabupaten/kota.

bagian dari akuntabilitas. Pemberi layanan akan memberikan pelayanan yang mencapai standar yang ditentukan. Pelayanan publik harus dapat dipertanggung gugatkan (akuntabilitas) kualitas pelayanan baik oleh pemberi layanan maupun penerima layanan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang akuntabilitas adalah pelayanan yang berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Kualitas dalam pelayanan kesehatan dipersepsikan menurut input, proses dan ouput. Pelayanan kesehatan dengan tempat yang mewah dan alat canggih merupakan faktor input yang sering dipersepsikan kualitas/ mutu oleh pengguna layanan terutama masyarakat kelompok menengah ke atas. Sedangkan SOP merupakan aspek kualitas dari sisi proses dimana seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang diterjemahkan dalam SOP. Kepuasan, tingkat kesembuhan, dan rendahnya kematian ibu merupakan indikator kualitas dari sisi output. USAID-KINERJA memfokuskan penguatan kualitas pelayanan kesehatan pada aspek proses dimana SOP sebagai pendorong dari kualitas pelayanan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Pendekatan yang inovatif dari KINERJA terhadap SOP adalah mengembangkan pendekatan sedemikian rupa sehingga pengguna pelayanan mengetahui hak pelayanan sesuai dengan SOP. KINERJA membantu daerah dampingan terutama pengembangan SOP non tehnis meskipun KINERJA turut membantu daerah mengembangkan SOP

www.kinerja.or.id

2. Persyaratan Standar pelayanan yang didukung oleh KINERJA sesuai dengan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan” (pasal 20 ayat 1). UU tersebut juga mengamanatkan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti tersurat dalam pasal 20 ayat (2), dengan tidak diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, dan memperhatikan keberagaman. KINERJA USAID juga membentuk suatu forum pada tingkat pelayanan yang disebut dengan Multi Stakeholder Forum (MSF). Kelompok masyarakat yang non pemerintah akan mewakili pihak masyarakat dalam penyusunannya. Sehubungan kapasitas masyarakat terhadap SOP teknis sangat rendah, maka KINERJA memfokuskan keterlibatan masyarakat pada SOP Alur Layanan. Penyusunan standar pelayanan publik (SPP) harus memiliki beberapa komponen (pasal 21) yaitu: a) Dasar hukum b) Persyaratan


131


c) Sistem, mekanisme, dan prosedur d) Jangka waktu penyelesaian e) Biaya/ tarif

d) Mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan e) Mampu melakukan advokasi dengan

f) Produk pelayanan

memberitahukan kepada pimpinan dan

g) Sarana, prasarana, danatau fasilitas

penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki

h) Kompetensi pelaksana

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan

i) Pengawasan internal

f) Mengadukan pelaksana yang melakukan

j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak

k) Jumlah pelaksana

memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara,

l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

pembina penyelenggara, dan ombudsman

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

g) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan.

m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan

3. Tujuan Standar Layanan dan SOP

n) Evaluasi kinerja pelaksana. Standar Layanan adalah standar yang menetukan Sebagian dari SPP menentukan standar layanan,

kepada pemberi layanan tentang jenis pelayanan,

yaitu patokan dalam penyelenggaraan layanan,

persyaratan pelayanan, alur layanan, waktu

dan sebagiannya adalah SOP, yaitu metode atau

pelayanan, waktu menyelesaikan pelayanan,

tata cara untuk pelakukan kegiatan tertentu dalam

petugas pemberi layanan, dan biaya yang mesti

proses pemberian layanan.

dibebankan, dan juga memberi informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui

Demi transparansi dalam pemberian layanan,

hak-haknya terhadap layanan tersebut. Bila

KINERJA mendorong fasilitas publik seperti

Standar Layanan ditetapkan oleh pemerintah pusat,

puskesmas untuk mempublikasikan Standar

pemerintah daerah wajib memberi layanan yang

Layanan dan SOP layanan sebagaimana

mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan

diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik pasal 18,

oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau

agar masyarakat:

puskesmas dapat menetapkan Standar Layanan lokal bila tidak diatur oleh pemerintah pusat atau

a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan

untuk melebihi standar yang ditetapkan pemerintah

b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan

pusat.

c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan

132


www.kinerja.or.id

Standard Operating Procedures (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis

4. Manfaat Standar Layanan dan SOP

yang dibakukan mengenai cara melakukan kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan

Standard Operating Procedures sangat tepat

dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

diterapkan pada aktivitas organisasi yang cenderung

Dengan adanya prosedur tetap yang bersifat

bersifat rutin, berulang, serta menghendaki adanya

standar ini diharapkan siapapun, kapanpun dan

keputusan yang terprogram guna melayani

dimanapun kegiatan tersebut dilakukan maka

pelanggannya, misalnya proses pendaftaran pasien,

langkah-langkahnya tidak berubah sehingga akan

proses pemeriksaan laboratorium, proses pelayanan

memberikan kualitas hasil yang sama. SOP menjadi

obat, dan sebagainya. Dengan penerapan SOP

penuntun petugas kesehatan dalam memberi

secara konsisten maka semua kegiatan organisasi

pelayanan teknis yang menjadi inti pelayanan

memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan yang

kesehatan, yaitu menyangkut pengobatan dan

merupakan suatu kebijakan yang komprehensif

tindakan medis pada pasien, dirancang berdasarkan

dalam peningkatan pelayanan dan kinerja

ilmu kesehatan, dan ditetapkan sebagai standar

organisasi.

nasional bahkan standar internasional, dan wajib dilaksanakan.

Di sisi lain, pelaksanaan SOP dan standar pelayanan jugasekaligusmemberi umpan balik

Pemerintah daerah juga dapat menetapkan SOP

(feedback) guna penyesuaian antara kondisi yang

lokal sebagai instruksi tertulis yang dibakukan

dipersyaratkan dengan kondisi riil yang ada guna

mengenai cara mencapai Standar Layanan dimana

mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi

tidak ada SOP nasional.

yang lebih baik. Umpan balik tersebut diberikan kepada instansi yang menetapkan standar tersebut,

SOP dan Standar Layanan yang dimaksudkan disini

agar dijadikan sebagai langkah perbaikan kinerja

berbeda dengan SPP dan SPM. SPP adalah standar

pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai

konsep manajemen kinerja.

standar yang harus dicapai dalam waktu tiga tahun. SPM adalah standar minimal nasional yang

Berbagai manfaat Standar Layanan dan SOP yang

ditetapkan pemerintah pusat dan yang harus dicapai

digunakan dalam organisasi diantaranya adalah

dalam waktu tertentu. Dua-duanya adalah standar

sebagai berikut:

yang akan tercapai sedangkan SOP dan Standar Layanan yang dibahas disini adalah standar yang wajib dilaksanakan sekarang.

www.kinerja.or.id

1. Sebagai standarisasi cara atau tindakan sehingga kapanpun kegiatan tersebut


133


dilaksanakan dan oleh siapapun, akan

5.1 Langkah Penyusunan SOP

memperoleh hasil yang sama 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Pada umumnya langkah langkah yang dipergunakan dalam penyusunan SOP pada

pelaksanaan tugas

tingkat lokal adalah sebagai berikut:

4. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam

a) Penetapan Topik/Judul

melaksanakan tugasnya.

5. Sebagai instrumen yang dapat melindungi

pada kegiatan. Penulisan judul jangan terlalu

pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum

panjang. Misalnya:

karena tuduhan penyimpangan 6. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas 8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur

Judul hendaknya merepresentasikan tujuan dari

•

SOP penerimaan pasien di loket Puskesmas

•

SOP penanganan pengaduan

•

SOP pemeriksaan kehamilan

•

SOP inisiasi menyusu dini

•

SOP persalinan normal.

b) Penetapan Tujuan

Tentukan tujuan topik untuk tiap SOP. Dalam penulisan tujuan, dapat menggunakan istilah

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi

SMART (specific, measurable, achievable,

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai

relevant dan timely, yaitu spesifik, dapat diukur,

dalam melaksanakan tugasnya

dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu).

10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

c) Menentukan Kegiatan Inti Dalam Mencapai

5. Penyusunan SOP

Tujuan

mencapai tujuan di atas. Kegiatan tersebut

SOP masih dapat dibuat bila Kementerian

haruslah sedetail mungkin, karena yang kita

Kesehatan atau Dinas Kesehatan belum

laksanakan bersifat tindakan operasional.

membuatkan SOP terhadap suatu jenis kegiatan atau tindakan, sehingga daerah dapat melakukan penyeragaman terhadap sebuah tindakan kesehatan.

Identifikasi kegiatan yang harus dilakukan untuk

d) Menentukan Waktu Masing-masing

Kegiatan Inti

Perhitungkan waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan setiap langkah kegiatan.

134


www.kinerja.or.id

e) Menetapkan Urutan Kegiatan Inti

h) Melaksanakan Uji Coba

Periksa kembali urutan kegiatan yang

Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi

seharusnya, jangan sampai ada kegiatan yang

kelemahan yang terjadi saat SOP

mendahului kegiatan yang seharusnya dilakukan

diimplementasikan. Hasil uji coba ini selanjutnya

kemudian. Urutan kegiatan harus bersifat pasti

menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan

dan tetap.

SOP yang telah disusun, sebelum menjadi SOP final.

f) Mengeliminasi Kegiatan Yang Tidak Perlu

Hilangkan kegiatan kegiatan yang tidak

5.2 Langkah Penyusunan Flowchart (Diagram Alur)

diperlukan, karena dapat mengakibatkan penyimpangan pencapaian tujuan.

Flowchart berfungsi untuk memudahkan g) Menggambarkan Flow Chart (Diagram Aliran)

mengarahkan personil yang membacanya untuk

Prosedur yang memiliki beberapa keputusan

mengikuti logika dalam pengambilan keputusan

dapat dipresentasikan dalam flowchart

dan langkah-langkah yang diperlukan untuk

(diagram aliran) yang merupakan bagan

mencapai hasil. Format ini cocok digunakan

yang menggambarkan urutan kegiatan atau

apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP

keputusan, atau aliran orang atau barang dalam

terdiri lebih dari banyak langkah dengan banyak

suatu proses. Penjelasan mengenai penyusunan

keputusan. Di bawah ini adalah satu contoh

flow chart disampaikan dalam materi berikutnya.

SOP dengan format flowchart:

Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan flow chart adalah sebagai berikut:

Simbol Maksud

Mulai/Selesai

Arah

Keputusan

Aktifitas

Dokumen

Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1 – 2 – 3 tanpa memerlukan pengambilan keputusan atau pemilihan tindakan alternatif.

www.kinerja.or.id


135


Cara menggambar diagram alur adalah sebagai

5.3 Langkah Penulisan Format SOP

berikut: Dalam SOP tergambar identifikasi, pengendalian, 1. Identifikasi semua jenis layanan yang terdapat di puskesmas

kemampuan selusur, konsistensi, dan akuntabilitas. Suatu SOP hendaklah mempunyai format sebagai

2. Tuliskan dan urutkan kegiatan tersebut sesuai

berikut:

dengan ketentuan 3. Gambarkan simbol-simbol flowchart pada setiap urutan

1. Nama lembaga. Nama selain pada kop juga ada pada setiap halaman.

4. Gunakan kertas meta plan untuk alat bantu 5. Lakukan uji coba dengan memindah-mindahkan

2. Judul. Judul harus jelas terurai dan terukur. Karena pada setiap prosedur diuraikan

meta plan, sampai flowchart tersusun sesuai

bagaimana mengerjakannya, judul mesti

urutan kegiatan yang ditentukan.

bergaya bahasa perintah (direktif) untuk menjelaskan ‘siapa mengerjakan apa’.

Contoh: Alur Layanan Pemeriksaan Kehamilan di Puskesmas

Suatu SOP berjudul "Alkohol sebagai bahan disinfektan” tidak menggambarkan prosedur; lebih cocok diberi judul “Proses sterilisasi

Pasien datang

dengan menggunakan alkohol”. 3. Halaman. Tiap halaman harus ada nomor halaman, misalnya “halaman 3 dari 7”. Ini

Loket

menggambarkan ada kelanjutan dari setiap kegiatan dalam setiap halaman. 4. Identifikasi dan Pengendalian. Setiap

KIA

prosedur mesti teridentifikasi keunikannya. Identifikasi untuk mempersiapkan akuntabilitas,

Periksa Lab

dan gambaran suatu dokumentasi sampai fasilitas dan masa kedaluwarsaan perubahan. Akuntabilitas dan gambaran prosedur

KIE

Ya

Hamil?

Tidak

berdasarkan pada sejumlah identifikasi atau kode, yang merupakan pengendalian (seperti kapan dan berapa kali revisi atau jumlah edisi SOP dilakukan). 5. Tujuan. Suatu tujuan atau sasaran prosedur

Pasien pulang

136


mesti dapat diulang dan dapat dikembangkan, dan dinyatakan dalam gaya bahasa perintah,

www.kinerja.or.id

seperti operasional, prosedur, proses,

akan diatur suatu tahapan untuk sejumlah detail

monitoring, dan rutinitas perawatan.

dalam dokumen berikut.

6. Ruang lingkup. Ruang lingkup SOP harus

8. Prosedur. Uraikan prosedur dalam langkah

mempunyai batas penggunaan prosedur

demi langkah (step-by-step) atau kronologis cara

tersebut. Apakah itu sampel tertentu sesuai

kerja. Gunakan kata kerja aktif dan pernyataan

pengujian dengan metode ini? Apakah operasi

langsung. Penulisan prosedur dilakukan

ini terpakai hanya pada perlengkapan tertentu

secara serial yaitu, setelah kegiatan yang satu

atau bagian tertentu? Apakah ada batasan

diteruskan dengan kegiatan lain. Pendekatan ini

kapasitas?

disebut pendekatan prosedural.

7. Tanggung Jawab. Siapa bertanggung jawab melaksanakan uraian pekerjaan? Siapa

9. Diagram Alur. 10. Sumber. Tuliskan sumber atau rujukan yang

melaporkan pekerjaan? Apakah diperlukan

digunakan dalam penulisan SOP, misalnya

pelatihan khusus atau sertifikat? Pada sesi ini

Buku Pedoman Penatalaksanaan Kesehatan

dibatasi petugas yang melaksanakan, seperti:

Ibu dan Anak Nasional. SOP yang diperoleh dari

siapa yang mempunyai atau sesuai kualifikasi

organisasi lain dapat juga dituliskan sebagai

dalam melaksanakan uraian pekerjaan. Itu

sumber, setelah diadaptasikan di tempat kerja yang baru.

Contoh Format SOP Status Dokumen

Induk

Salinan

No.Distribusi

JUDUL SOP Nama Organisasi

No Dokumen

No Revisi

Unit Kerja SOP dilakukan

Tanggal Terbit

Disetujui oleh, Pimpinan Organisasi,

Halaman

Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur Unit terkait Sumber

www.kinerja.or.id


137


5.4 Teknik Penulisan

Kalimat pendek pada contoh di atas dibentuk dengan format hierarki. Kedua contoh menyampaikan

SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami

makna yang sama, akan tetapi pada contoh kalimat

oleh semua orang yang menggunakannya. Oleh

panjang lebih sulit untuk dipahami. Pada contoh di

karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk

atas menampilkan satu langkah dengan dua cara

menulis prosedur sesederhana mungkin dan mampu

untuk melakukan langkah tersebut.

komunikasikan isinya dengan baik. Di bawah ini adalah langkah-langkah penulisan SOP yang efektif

b) Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai

dan efisien, antara lain:

a) Tulislah tiap langkah dengan kalimat

kalimat perintah atau kalimat aktif

mudah untuk dipahami. Kalimat ini selalu dimulai

pendek

Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih dengan kata kerja. Sebagai berikut adalah

Kalimat yang panjang lebih sulit untuk dipahami

contoh SOP tentang penimbangan balita:

dan cenderung terdiri lebih dari satu langkah. Beberapa kalimat pendek biasanya lebih mudah

Tidak jelas:

untuk dipahami. Contohnya penulisan SOP dalam kasus pembersihan suatu mesin adalah

Berat balita harus dicatat pada laporan

sebagai berikut:

penimbangan. Jelas:

Kalimat Panjang:

Catat berat balita pada laporan

Gunakan sarung tangan untuk membersihkan

penimbangan.

debu dan bercak dari alat kesehatan atau keringkan dengan lap jika mikroskopnya basah.

Kalimat Pendek: • • •

Pada contoh di atas, manajer ingin mengetahui hasil penimbangan balita sehingga dapat menentukan tindakan terhadap banyaknya

Bersihkan debu dan bercak dari alat

balita. Pada contoh yang jelas mengarahkan

kesehatan.

personil yang melakukan penimbangan untuk

Gunakan sarung tangan untuk

mencatat informasi berat balita. Pada contoh

menghilangkan debu dan bercak.

yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai

Gunakan lap untuk mengeringkan

makna: apakah penimbang itu yang harus

mikroskope yang basah.

mencatat informasi tersebut, atau orang lain yang melakukannya?

138


www.kinerja.or.id

memperpendek tulisan. Sebagai contoh,

c) Komunikasikan dengan baik melalui

kebanyakan orang mengetahui arti dari

beberapa kata sebisa mungkin

singkatan KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Pada

Penulis prosedur harus menggunakan kalimat

kasus lain, kebanyakan orang tidak mengerti

langsung dan pendek, sehingga pembaca dapat

akronim CVT, akan tetapi bagi orang-orang

lebih cepat memahami dan mengingat langkah-

yang bergerak dalam bidang program akan

langkah dalam prosedur.

mengenalinya sebagai “convert”.

Contohnya penulisan SOP dalam kasus

Dalam bidang kesehatan terutama program

pembersihan suatu tangki sterilisator adalah

Pencegahan Masalah Kesehatan, ATM dikenal

sebagai berikut:

sebagai singkatan dari HIV/AIDS, Tuberculosa dan Malaria, sedangkan secara umum maknanya akan berbeda, yaitu mesin uang. Bertele-tele:

Pastikan Anda membuang semua sisa

baca (misalnya petugas perlu melihat SOP

bahan kimia lama dari tangki sterilisator

tersebut sambil mengerjakan tugasnya), maka

sebelum menuangkan bahan kimia baru ke

contoh SOP dapat dibuat dengan salah satu

dalamnya.

cara di bawah ini:

Lugas:

a. Dengan bagan alir (flowchart)

Buang sisa bahan kimia lama sebelum

b. Dengan gambar, foto atau diagram grafis.

menuangkan bahan kimia baru ke dalam

c. Dengan checklist.

tangki sterilisator.

6. Penyusunan SOP Alur Layanan

Dua kalimat pada contoh di atas memiliki makna yang sama, akan tetapi kalimat yang ringkas dapat langsung dipahami. d) Gunakan akronim dan singkatan seminim mungkin

Akronim dan singkatan digunakan jika dikenal secara umum, bukan hanya untuk

www.kinerja.or.id

Untuk mengatasi kesulitan bahasa dan waktu

SOP Alur Layanan adalah salah satu SOP yang sangat bermanfaat bagi staf Puskesmas maupun pasien. SOP ini memberikan staf Puskesmas panduan terhadap jalan layanan, dan menyakinkan bahwa tidak ada pasien yang dialurkan ke tempat yang salah pada waktu yang kurang tepat. Setelah SOP disusun, Alur Layanan secara flow chart dapat dibuat. Alur Layanan ini biasanya ditempel di dinding dan/atau di pintu ruang terkait, misalnya Alur Layanan Puskesmas dapat ditempel di atas


139


loket atau di depan Puskesmas, dan Alur

6.2 Format

Layanan Ruang KIA dapat ditempel di pintu ruang tersebut.

Berupa gambar dan alur yang menunjukkan jenis layanan yang diberikan dengan mencantumkan

6.1 Langkah Penyusunan SOP Alur Layanan Penyusunan SOP Alur Layanan dilakukan dengan mengacu pada langkah berikut: 1. Bersama Puskesmas dan masyarakat yang diwakilkan oleh MSF mengidentifikasi jenis

semua elemen di atas.

6.3 Teknik Penulisan Agar masyarakat umum dapat mengerti, hindari penggunaan istilah medis. Contoh: ‘ANC‘ sebaiknya ditulis dengan ‘pemeriksaan kehamilan’.

layanan yang berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan. Misal: untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC), jenis layanan yang harus diberikan adalah 10 T.

7. Penerapan Standar Layanan dan SOP

2. Menentukan waktu pelayanan. Misal: Jadwal pelayanan pemeriksaan kehamilan setiap hari

Penerapan SOP dan Standar Layanan merupakan

adalah Senin – Jumat pukul 09.00 – 12.00

salah satu faktor kunci dalam manajemen mutu

3. Menentukan perkiraan lama waktu yang

layanan. Standar tersebut menyediakan informasi

dibutuhkan untuk satu jenis pemeriksaan. Misal:

tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan

Dalam proses pemeriksaan kehamilan:

benar dan konsisten bagi tiap personil, sehingga

•

Wawancara

memudahkan untuk meningkatkan kualitas hasil

•

Pemeriksaan fisik : 10 menit

akhir. Dengan dilaksanakannya pekerjaan sesuai

•

Konseling

: 10 menit

SOP, maka dapat dipastikan bahwa kualitas hasil

•

Total waktu

: 25 menit per pasien

pekerjaan akan sesuai dengan standar mutu yang

: 5 menit

4. Menentukan lokasi dan petugas pemberi

telah ditetapkan.

layanan. Misal: pemeriksaan kehamilan dilakukan di poli KIA, dilayani oleh bidan atau

Penerapan SOP hendaknya mengikuti langkah-

dokter.

langkah sebagai berikut:

5. Menentukan persyaratan layanan. Misal: saat pemeriksaan kehamilan pasien harus membawa buku KIA yang berwarna pink. 6. Menginformasikan biaya pelayanan atau Barang Habis Pakai (PHB) yang harus dibeli.

140


1. Sosialisasi. Pimpinan menjelaskan kepada seluruh staf pekerjaan apa saja yang sudah mempunyai SOP dan rencana penerapannya. Di samping itu juga dijelaskan peran penting

www.kinerja.or.id

SOP dalam menjaga mutu layanan. Hal ini

pustu atau polindes. Pada kartu kontrol ini berisi

dilakukan terutama untuk meningkatkan

kolom-kolom pelayanan yang harus diisi oleh

kesadaran, pemahaman dan komitmen seluruh

petugas pemberi layanan sehingga setiap jenis

petugas dalam menerapkan SOP.

layanan yang sudah dipublikasikan itu terjamin

2. Publikasi. Berbagi dokumen SOP yang telah disusun, dipublikasikan dan disampaikan ke

dilaksanakan. Ibu dapat mengingatkan petugas jika petugas kelupaan dalam memeriksa kondisinya.

semua petugas untuk ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat baik oleh petugas pemberi

Kartu kontrol akan dipergunakan untuk menyatakan

layanan maupun oleh pengguna layanan,

pelayanan yang diperoleh masyarakat telah puas

misalnya di dinding atau di pintu ruang.

atau belum puas. Seorang petugas diberikan

3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP.

tanggung jawab untuk memjamin kartu itu diisi

Unsur manajemen dinas kesehatan kabupaten/

dan dimasukkan dalam kotak khusus, dan kotak

kota, puskesmas bersama unsur masyarakat

tersebut dibuka secara reguler (2-3 bulan) dan

(misalnya MSF) menyusun instrumen

dikaji oleh Puskesmas bersama Multi-Stakeholder

untuk memantau kepatuhan petugas dalam

Forum. Bidan atau tenaga kesehatan yang dianggap

melaksanakan SOP, dan secara berkala

puas atau apresiasi dari ibu akan menjadi petugas

melakukan pengukuran kepatuhan petugas

yang diberi penghargaan oleh puskesmas seperti

dalam menjalankan SOP.

pencantuman foto tenaga di dinding informasi puskesmas. Pada akhir tahun menjadi rujukan

KINERJA juga mengimplementasikan kartu kontrol

puskesmas dalam memberi nilai kinerja dari petugas

sebagai tool monitoring kepatuhan pelaksanaan

bersangkutan.

SOP pemeriksaan kehamilan. Kartu kontrol ini diterima ibu hamil ketika mendaftar di puskesmas,

www.kinerja.or.id


141


Contoh kartu kontrol:

142


www.kinerja.or.id

4. Evaluasi. Ketiga unsur di atas melakukan

b) Identifikasi SOP yang seharusnya ada:

pengawasan dan pemantauan untuk

Diskusi dengan melibatkan kepala

memperoleh gambaran tingkat kepatuhan

Puskesmas, penanggungjawab program,

petugas dalam menjalankan SOP, serta

dan pelaksana program serta masyarakat

mencari kemungkinan penyebab terjadinya

(MSF) untuk mengidentifikasi kegiatan atau

ketidakpatuhan.

aktivitas yang memerlukan Standar Layanan

5. Revisi. Berdasarkan hasil monitoring dan

dan SOP.

evaluasi, ditelaah apakah ada kemungkinan SOP yang disusun kurang baik. Jika kondisi tersebut terjadi, maka harus segera dilakukan revisi atas dokumen SOP yang sudah ada.

2. Identifikasi masalah (mengacu kepada hasil pengkajian kondisi) Menemukan masalah dengan cara membandingkan

Panduan Pelaksanaan

Standar Layanan dan SOP yang ada dengan Standar Layanan dan SOP yang seharusnya ada. Aktivitas ini akan menghasilkan daftar judul SOP

1. Pengkajian kondisi a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan yang ada: mengumpulkan data mengenai jumlah dan jenis SOP yang ada;

Kegiatan yang memerlukan SOP

yang perlu ada tetapi saat ini belum ada. Untuk Standar Layanan dan SOP lokal, mereview Standar Layanan dan SOP yang ada berdasarkan kaidah penyusunan standar layanan. Aktivitas ini

Keberadaan SOP Sudah ada

www.kinerja.or.id

Kesimpulan

Belum ada


143


akan menghasilkan penilaian kesesuaian Standar

boleh menentukan Standar Layanan yang lebih

Layanan dan SOP yang ada, apakah sudah sesuai

tinggi asal tidak memberatkan masyarakat yang

atau masih perlu penyesuaian. Bila ada standar

membutuhkan. Beberapa hal yang perlu direview

nasional yang dianggap kurang sesuai dengan

misalnya:

kondisi yang ada, silahkan sampaikan penilaian dan penjelasan kepada pihak yang berkewajiban.

a) Untuk Standar Layanan:

Daerah tidak berhak untuk mengganti SOP tetapi Judul Standar: ..............................................

No

Komponen yang direview

Analisis kesesuaian Ya

144

1

Apakah SOP tersebut telah disusun dengan format yang benar (berupa gambar atau alur)?

2

Apakah masih ada istilah medis yang digunakan?

3

Apakah informasi mengani lama waktu pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan?

4

Apakah informasi mengani jadwal pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan

5

Apakah informasi mengenai lokasi kegiatan telah dijelaskan?

6

Apakah informasi mengenai petugas pelaksana kegiatan telah dijelaskan?

7

Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pelayanan telah dicantumkan?


Keterangan

Tidak

www.kinerja.or.id

b) Untuk SOP Teknis: Judul SOP: .............................................

No

Komponen yang direview

1

Apakah SOP telah disusun dengan format yang benar?

2

Apakah SOP telah disusun dengan kalimat perintah?

3

Apakah SOP dilengkapi dengan gambar atau diagram alur?

4

..................

5

..................

3. Penentuan prioritas Berdasarkan hasil kegiatan nomor 2, diskusikan

Analisis kesesuaian Ya

Tidak

Keterangan

4. Penyusunan rencana kerja (POA= Plan of Action) penyusunan SOP

apakah memungkinkan jika seluruh hasil identifikasi masalah tersebut akan diselesaikan. Jika tidak

Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah

memungkinkan, tentukan prioritas kegiatan yang

yang ditemukan dan prioritas masalah yang disusun.

membutuhkan penyusunan SOP segera.

POA dapat dibuat dengan mengacu pada tabel berikut:

No

Judul SOP yang hendak disusun

Penanggungjawab

Waktu

Inisiatif*

* Inisiatif diisi dengan proses atau pendekatan yang dilakukan untuk menyusun SOP dimaksud. Misalnya: Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tertentu, melakukan FGD dengan pelaksana dan pengguna, melakukan observasi kegiatan, dan lain-lain.

www.kinerja.or.id


145


5. Koordinasi

•

Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian

Masing-masing penanggungjawab mengkoordinir proses menyusun SOP sesuai dengan rencana yang

•

Jika ada kembalian, sebutkan jumlah

telah disusun. Proses penyusunan SOP sebaiknya

nominal uang yang harus dikembalikan

dilakukan dalam tim yang terdiri dari beberapa orang.

kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya

6. Proses penyusunan SOP

•

Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pasien

•

Ucapkan terima kasih

1. Tetapkan Topik/Judul kegiatan yang hendak disusun SOPnya (berdasarkan

4. Tetapkan lama waktu yang dibutuhkan untuk

hasil inventarisir masalah pada langkah

melakukan masing-masing aktivitas tersebut.

sebelumnya). Misalnya: SOP Pelayanan

Misal: penjelasan rincian biaya butuh waktu 2

Pembayaran (kasir).

menit, menghitung kembali uang yang diterima dari pasien membutuhkan waktu 10 detik, dan

2. Tetapkan tujuan topik atau tujuan dari

seterusnya.

SOP. Misalnya, tujuan SOP Pelayanan Pembayaran (kasir) adalah sebagai

5. Urutkan kegiatan yang telah diinventarisir pada

panduan bagi petugas kasir dalam melayani

langkah 3 sesuai dengan sistematika yang

pembayaran pasien dengan baik, cepat dan

paling baik. Dalam contoh ini urutan kegiatan

benar.

yang tercantum pada point 3 tersebut dinilai telah sesuai sehingga tidak perlu disusun

3. Lakukan identifikasi kegiatan inti dalam

kembali.

mencapai tujuan. Misalnya, kegiatan dalam pelayanan pembayaran pasien meliputi:

6. Telaah kembali apakah seluruh kegiatan tersebut memang harus dilakukan ataukah

•

Panggil pasien sesuai nomor antrian

ada kegiatan yang sebetulnya bisa dihilangkan

•

Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)

tanpa mengurangi kualitas proses secara

•

Jelaskan rincian biaya yang harus

keseluruhan. Dalam contoh ini rincian kegiatan

dibayarkan pasien

yang tercantum pada point 3 tersebut dinilai

•

Terima pembayaran pasien

telah sesuai sehingga tidak perlu ada kegiatan

•

Hitung kembali jumlah uang yang

yang dieliminasi.

diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya

146


www.kinerja.or.id

7. Uji coba

bisa segera disahkan sebagai dokumen resmi organisasi.

Sebelum SOP tersebut dibakukan atau diterapkan secara resmi, lakukan uji coba untuk mengetahui kesesuaiannya. Hasil uji coba memungkinkan adanya beberapa penyesuaian atas rancangan SOP tersebut. Jika SOP dinilai telah ideal, SOP tersebut

8. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Contoh: Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan pembayaran kasir.

Formulir monitoring Hasil pemantauan No

Rincian kegiatan dalam SOP

1

Panggil pasien sesuai nomor antrian

2

Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)

3

Jelaskan rincian biaya yang harus dibayarkan pasien

4

Terima pembayaran pasien

5

Hitung kembali jumlah uang yang diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya

6

Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian

7

Jika ada kembalian, sebutkan jumlah nominal uang yang harus dikembalikan kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya

8

Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pasien

9

Ucapkan terima kasih

www.kinerja.or.id

Dilaksanakan

Tidak dilaksanakan

Kesimpulan


147


Formulir evaluasi No

Aspek yang dievaluasi

1

Jumlah petugas yang mematuhi SOP

2

Jumlah SOP yang dilaksanakan

3

............................

4

...........................

5

............................

Hasil Evaluasi

Libatkan masyarakat (MSF) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP agar hasilnya lebih baik dan lebih partisipatif.

Rekomendasi

Contoh Praktek Baik

1. SOP Alur Layanan di Puskesmas Kota Probolinggo

10 Jenis Pemeriksaan Kehamilan No

JENIS PELAYANAN

PELAKSANA

KAPAN

LAMA LAYANAN

1

Timbang BB dan TB Bumil

Bidan

Tiap hari kerja

1’

2

Tekanan darah

Bidan

Tiap hari kerja

3’

3

Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)

Bidan

Tiap hari kerja

1’

4

Tinggi Fundus Uteri (TFU)

Bidan

Tiap hari kerja

2’

5

Tentukan letak dan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Bidan

Tiap hari kerja

3’

6

Toxoid Tetanus

Bidan

Tiap hari kerja

5’

7

Tablet besi (90 tablet)

Bidan

Tiap hari kerja

1’

8

Test Lab (HB, HIVIMS. Golda, Hepatitis B)

Analis laboratorium

Tiap hari kerja

20’

9

Tata laksana rujukan kasus kehamilan Risti

Bidan

Tiap hari kerja

3’

10

Temu wicara konseling (P4K dan KB pasca salin, IMD, ASI Eksklusif)

Bidan

Tiap hari kerja

5’

KET

Waktu Pelayanan : Hari : Senin s/d Jumat Pukul : 7.30 –14.00 Anda akan dilayani oleh Dokter atau Bidan berpengalaman

148


www.kinerja.or.id

PAKET PEMERIKSAAN KEHAMILAN PAKET ANC 10 T 1. Timbang BB dan TB Bumil 2. Tekanan darah 3. Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 4. Tinggi Fundus Uteri (TFU) 5. Tentukan letak dan Denyut Jantung Janin (DJJ) 6. Toxoid Tetanus

7. Tablet besi (90 tablet) 8. Test Lab ( HB, HIV IMS, Golda, Hepatitis B)

9. Tata laksana rujukan kasus kehamilan Risti 10. Temu wicara konseling (P4K dan KB pasca salin)

PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

www.kinerja.or.id


149


2. Puskesmas Bonto Bangun, Kabupaten Bulukumba



150


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


151


152


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


153

66


www.kinerja.or.id


155


Modul 6

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang mekanisme


Pengelolaan Pengaduan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penjabaran materi modul diawali dengan uraian tentang keterkaitan antara pegelolaan pengaduan dengan undang-undang pelayanan publik. Selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan, survei pengaduan, dan Janji Perbaikan Layanan.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih

........ uraian tentang keterkaitan antara pegelolaan pengaduan dengan undangundang pelayanan publik.

3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan manfaat beberapa jenis pengelolaan pengaduan, termasuk janji perbaikan layanan.

156


www.kinerja.or.id

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan

4. Mampu menerapkan mekanisme pengelolaan pengaduan 5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan.

mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan.

Pokok Bahasan

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan konsep pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan, termasuk relasinyadengan Program USAIDKINERJA 2. Mampu menjelaskan peran penting mekanisme pengelolaan pengaduan dalam menjaga kualitas pelayanan

1. Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan Undang-undang Pelayanan Publik 2. Mekanisme pengelolan pengaduan 3. Survei pengaduan 4. Janji Perbaikan Layanan.

3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam membuat mekanisme pengelolaan pengaduan 4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan

Metode

dan janji perbaikan layanan. Sesi pelatihan: Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep pengelolaan pengaduan dan realisasinya dengan program USAID-KINERJA 2. Memahami peran pengelolaan pengaduan dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan 3. Mampu membuat mekanisme pengelolaan pengaduan

www.kinerja.or.id

1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Role play. Sesi pelaksanaan: 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan 3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.


157


Alat dan bahan

Hari II: Waktu

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Review materi hari I Permainan Peran II:

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board 4. Alat tulis 5. Materi Presentasi

1 x 45 menit

Waktu

Janji Perbaikan Layanan Diskusi dan tanya jawab

Permainan peran III: Penyusunan Janji Perbaikan 2 x 45 menit Layanan Penyusunan rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/kabupaten

Sesi pelatihan: Dua hari

Hari I: Waktu

Pengolahan Data dan Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat 3 x 45 menit (IPM) Analisis penyebab pengaduan Masyarakat dan penyusunan alternatif solusi

Pokok Bahasan

Rencana Tindak Lanjut Survei 1 x 45 menit Pengaduan Masyarakat Penutupan

Pembukaan Penjelasan singkat tentang Fokus 1 x 45 menit Program KINERJA Bina Suasana Self-assessment: pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan 2 x 45 menit undang-undang pelayanan publik Diskusi dan tanya jawab Mekanisme Pengelolaan 2 x 45 menit Pengaduan: Survei Pengaduan Diskusi dan tanya jawab Permainan Peran I: Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Menyusun instrumen survei 3 x 45 menit pengaduan Simulasi pelaksanaan survei pengaduan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan puskesmas yang patisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif, di mana hal ini merupakan cara untuk meningkatkan partisipasi pengguna layanan dalam perbaikan mutu layanan puskesmas. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan

158


www.kinerja.or.id

selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45


menit per hari. Pada hari pertama dilakukan


penyampaian materi tentang Pengelolaan

topik yang tengah dibahas.

Pengaduan: pengertian dan kaitannya

2. Beri kesempatan kepada setiap peserta

dengan undang-undang pelayanan


publik, serta mekanisme Pengelolaan


Pengaduan, khususnya melalui survei


pengaduan. Hari pertama ditutup dengan


permainan peran pelaksanaan lokakarya


pengaduan dan penyusunan instrumen

diskusi dan mengarahkan jika ada proses

pengaduan. Hari kedua peserta diminta

diskusi yang menyimpang.

melanjutkan permainan peran dengan simulasi pelaksanaan survei pengaduan dan

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:

dilanjutkan dengan penyusunan IPM dan perumusan alternatif solusi. Materi terakhir dihari kedua adalah tentang Janji Perbaikan Layanan. Pendekatan pelatihan disamping penjelasan dengan metode ceramah juga dilakukan permainan peran. 3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan permainan yang memotivasi.

2. Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah

3. Sesi-sesi Hari I: 1. Sesi I: Selain memberikan penjelasan umum dan melakukan bina suasana seperti yang sudah dijelaskan dalam pengantar, fasilitator juga memfasilitasi peserta untuk melakukan self asessment. Self assessment dilakukan melalui diskusi untuk membahas pelaksanaan mekanisme Pengelolaan Pengaduan saat ini. Melalui self assessment ini diharapkan akan dapat menginventarisir kendala dan peluang yang ada terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini. 2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi


tentang Pengelolaan Pengaduan:


pengertian dan kaitannya dengan Undang-


undang pelayanan publik. Aspek penting


yang harus dijelaskan adalah keterkaitan


antara Pengelolaan Pengaduan dengan


undang-undang pelayanan publik sebagai

www.kinerja.or.id


159


dasar hukum yang mengatur bagaimana

Masyarakat dengan menggunakan data

sebaiknya organisasi pelayanan publik

yang diperoleh dari pelaksanaan survei hari

beroperasi. Hal inilah yang menjadi fokus

pertama. Berdasarkan temuan tersebut lakukan

KINERJA yaitu mewujudkan tata kelola

analisis penyebab pengaduan masyarakat dan

organisasi yang baik (good corporate

penyusunan alternatif solusi.

governance). 3. Sesi III: Nara sumber menyajikan

3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi tentang Janji Perbaikan Layanan dengan memperkaya

materi tentang Mekanisme Pengelolaan

materi dari Praktik Baik daerah lain. Hal

Pengaduan, khususnya tentang survei

yang dijelaskan adalah proses menyusun

pengaduan. Langkah dalam melakukan

Janji Perbaikan Layanan serta penyusunan

survei pengaduan dijelaskan secara rinci

rekomendasi teknis untuk advokasi kepada

disertai contoh untuk memudahkan peserta

pemerintah daerah atau pihak lain yang terkait.

nantinya saat melakukan permainan peran. 4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan

4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan permainan peran kembali terkait dengan topik

permainan peran. Pada permainan peran

Janji Perbaikan Layanan. Lakukan simulasi

pertama ini minta peserta untuk melakukan

proses menyusun Janji Perbaikan Layanan dan

Pengelolaan Pengaduan. Untuk itu bagi

rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/

peserta menjadi beberapa posisi sesuai

kabupaten berdasarkan keluhan yang muncul

setting yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil

dari permainan peran pertama dan kedua.

lokakarya, minta peserta untuk menyusun instrumen survei pengaduan. Permainan peran diakhiri dengan simulasi pelaksanaan survei pengaduan.

5. Penutup Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,

4. Sesi-sesi Hari II:

serta penjelasan rencana tidak lanjut. Fasilitator memastikan bahwa aspek governance seperti

1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta untuk mereview materi yang telah dibahas di

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsifness serta inovasi muncul dalam rencana tindak lanjut.

hari I. Lakukan review dalam suasana santai, jika diperlukan gunakan teknik permainan. 2. Sesi II: Minta peserta untuk kembali melakukan permainan peran. Pada permainan peran kedua ini yang dilakukan adalah simulasi Pengolahan Data dan Penyusunan Indeks Pengaduan

160


www.kinerja.or.id

Uraian Substansi 1. Pengelolaan Pengaduan Tuntutan masyarakat terkait tatakelola yang baik (good governance) semakin meningkat.

Prinsip dasar dari pelayanan publik adalah: Transparan, daya tanggap, sederhana, mudah diakses, partisipatif, dan dapat dipercayai dan diandalkan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi. Untuk mensikapi hal itu organisasi publik harus melakukan perubahan yang terarah dan mengarah pada terwujudnya suatu pemerintahan yang baik yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan

Banyak cara yang bisa dilakukan organisasi pelayanan kesehatan (termasuk puskesmas) untuk memperbaiki kinerjanya. Diantaranya adalah melalui janji perbaikan layanan (citizen charter).

partisipasi masyarakat.

Kontrak layanan merupakan suatu cara untuk

Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

masyarakat, termasuk minat dan kepentingan

dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permenpan 13/2009 adalah metode peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan upaya bersama berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan pelayanan dan para pengguna pelayanan untuk menciptakan pelayanan publik menjadi terintegrasi antara lingkungan pelayanan dengan proses penyediaan pelayanan publik.

meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan politis yang peduli bahwa pemerintah menyediakan pelayanan dengan kualitas terbaik. Melalui kontrak layanan ini, masyarakat sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan informasi sebelumnya tentang jenis-jenis pelayanan yang diberikan termasuk persyaratannya, prosedur pengaduan yang jelas serta penanganan yang adil. Berikut ini ditampilkan perbandingan antara manajemen pelayanan konvensional dengan manajemen pelayanan yang telah menerapkan kontrak layanan.

Pendekatan ini dimulai dengan Pengelolaan Pengaduan pengguna pelayanan sebagai dasar untuk merumuskan dan melaksanakan upaya nyata perbaikan. Dengan pendekatan ini, sejak dini dan dalam keseluruhan proses, pihak-pihak dilibatkan secara maksimal dalam penetapan standar pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


161


Manajemen Pelayanan Konvensional

Manajemen dengan Janji Layanan

• Dirumuskan sepihak oleh pemerintah dan bersifat tertutup, serta sebagai pedoman penyelenggara pelayanan

• Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan bersama yang bersifat terbuka

• Sebagai alat kontrol pemerintah

• Sebagai instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan

• Prosedur pelayanan yang cenderung mengatur kewajiban pengguna layanan, tetapi mengabaikan haknya

• Mengatur hak dan kewajiban pengguna layanan dan penyedia layanan secara seimbang

• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah

• Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat

Untuk informasi yang lebih lengkap, KINERJA telah

dalam peningkatan pelayanan publik, sesuai

mengembangkan satu modul lengkap dan detail

Permenpan 13/2009, masyarakat mendapatkan

tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan.

kesempatan untuk menyampaikan berbagai saran,

Modul ini berisi survei pengaduan masyarakat dan

masukan dan juga pengaduan terkait dengan

advokasi untuk pengembangan Janji Perbaikan

pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia

Layanan Puskesmas yang dapat dimonitoring

layanan. Pihak penyedia layanan, yang dalam

pelaksanaannya oleh warga dan pengembangan

konteks ini adalah puskesmas, berkewajiban

rekomendasi teknis untuk pengaduan masyarakat

memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat

yang penyelesaiannya harus melalui kebijakan dari

serta bersedia merespon berbagai pengaduan,

SKPD kesehatan/daerah yang akan disampaikan

saran dan masukan dari masyarakat serta bersama-

kepada dinas kesehatan.

sama menyusun suatu kesepakatan sebagai upaya peningkatan pelayanan yang disepakati bersama, baik dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan yang didasarkan pada standar pelayanan yang ada. Pada modul ini, KINERJA akan fokus pada pendampingan Janji Perbaikan Pelayanan sebagai: 1)yang merupakan salah satu bentuk Pengelolaan Pengaduan yang didasarkan pada pelaksanaan survei pengaduan dan 2) bagian dari Kontrak Layanan Puskesmas.

162


2. Pengelolaan Pengaduan Pengaduan atau keluhan adalah pernyataan ketidakpuasan, apapun bentuknya (tertulis maupun lisan), tentang pelayanan, tindakan dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi penyedia pelayanan atau para personilnya yang mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna pelayanan tersebut.

www.kinerja.or.id

Pengaduan masyarakat terhadap kinerja

3.1 Lokakarya Pengelolaan Pengaduan.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi

pelayanan sangat bermanfaatsebagai ”pintu masuk” peningkatan kualitas pelayanan. Para pengguna pelayanan lebih mudah menyatakan

secara bersama adanya pengaduan

keluhan, pengaduan, atau ketidakpuasan daripada

masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi

menyatakankan saran, rekomendasi atau

penyelenggara pelayanan publik. Hasil akhir

kepuasan terhadap kinerja pelayanan. Pengaduan

dari langkah iniadalah adanya daftar pengaduan

pengguna pelayanan publik biasanya lebih bermotif

yang disepakati antara penyedia dan pengguna

tanggungjawab dibanding sekedar penyampaian

layanan. Daftar pengaduan yang telah

kritik dan saran. Keterlibatan langsung dan berulang-

disepakati selanjutnya dijadikan bahan untuk

ulang melalui interaksi antara penyedia layanan

menyusun kuesioner yang akan digunakan

dan pengguna layanan adalah alasan yang kuat

dalam langkah survei pengaduan masyarakat.

mengapa mereka merasa bertanggungjawab untuk memperbaiki layanan publik.

3.2 Survei pengaduan

Penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik

Daftar pengaduan yang telah disusun dalam

tidak perlu merasa khawatir dan enggan untuk

kuesioner dalam langkah Pengelolaan

menghadapi atau menerima pengaduan. Itulah

Pengaduan merupakan input untuk melakukan

sebabnya dalam metode ini pengaduan justru

survei pengaduan masyarakat. Survei

dihimpun melalui curah pendapat dalam lokakarya

pengaduan ini sekaligus memperkuat peran

Pengelolaan Pengaduan dan survei pengaduan, dan

masyarakat dalam meningkatkan kualitas

tidak hanya ditunggu dengan menyediakan kotak

pelayanan. Hasil yang dicapai dalam langkah

pengaduan.

ini yakni tersusunnya lembar indeks pengaduan masyarakat yang didokumentasi dalam matriks IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)

3. Tahapan Pengelolaan Pengaduan Sebagai bentuk konkrit dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Permenpan 13/2009 menjelaskan empat tahap kegiatan untuk melakukan Pengelolaan Pengaduan, yaitu seperti berikut:

3.3 Lokakarya Analisis Masalah

Penyebab Pengaduan

Indeks pengaduan yang dihasilkan memberi masukan yang sistematis tentang indikasi tingkat pengaduan tertinggi sampai yang terendah. Untuk kebutuhan tindakan perbaikan, pelaksanaan lokakarya analisis masalah

www.kinerja.or.id


163


penyebab pengaduan dilaksanakan dengan

survei ulang. Dengan dua pendekatan tersebut,

tujuan untuk mengetahui sebab masalah

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan

dari setiap item pengaduan. Langkah ini

lembaran cek realisasi janji sebagai bukti telah

juga menghasilkan rumusan informasi jalan

dilaksanakan kegiatan monitoring dan indeks

keluar (solusi) atas setiap penyebab masalah

pengaduan masyarakat baru (IPM Baru) sebagai

pengaduan yang muncul, baik solusi yang

bukti hasil survei ulang untuk mengetahui tingkat

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

pemenuhan status dari janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.

Solusi permasalahan yang bersifat internal didokumentasi dalam Janji Perbaikan Pelayanan, sedangkan solusi eksternal didokumentasi dalam Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang seharusnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan agar dipenuhi. Baik dokumen Janji Perbaikan Pelayanan maupun dokumen Rekomendasi Perbaikan Pelayanan menjadi instrumen utama untuk memulai langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.4 Monitoring dan Evaluasi

Langkah ini bermaksud untuk melakukan pembuktian status atas masing-masing janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejumlah pihak yang terlibat didalam langkah ini antara lain tim peningkatan kualitas pelayanan, tim pelaksana kualitas pelayanan publik, serta masyarakat pengguna pelayanan.

Monitoring dan evaluasi menggunakan dua pendekatan, yaitu: 1) pendekatan verifikasi janji dan rekomendasi perbaikan, dan 2) pendekatan

164


4. Survei Pengaduan Survei pengaduan adalah sebuah metode untuk menghimpun berbagai keluhan, pengaduan, atau komplain masyarakat selaku pengguna layanan atas kinerja pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan secara aktif menggali informasi dari masyarakat tentang hal-hal yang masih menjadi keluhan masyarakat melalui wawancara terstruktur dengan kuesioner. Kuesioner survei pengaduan disusun berdasarkan daftar pengaduan masyarakat yang diperoleh dari Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Lokakarya Pengelolaan Pengaduan ini diselenggarakan oleh pemberi pelayanan dengan melibatkan masyarakat selaku pengguna layanan. Setelah kuesioner survei pengaduan tersusun, maka tahapan dalam penyelenggaraan survei pengaduan selanjutnya adalah sebagai berikut:

4.1 Persiapan 1. Menyiapkan Tim Pelaksana dan tenaga tambahan sukarela untuk melakukan survei

www.kinerja.or.id

2. Menggandakan kuesioner survei

yang berkesinambungan pada pemberi

3. Membagi wilayah dan menentukan strategi

pelayanan.

kerja 4. Menetapkan jumlah responden

Pembuatan IPM didasarkan pada jumlah total

5. Menyiapkan alat bantu

rekapitulasi akhir. Pernyataan pengaduan

6. Mempublikasikan pelaksanaan survei

diurutkan berdasarkan jumlah responden yang

kepada masyarakat

mengadu. Pernyataan pengaduan dengan

7. Menetapkan teknik survei yang akan

jumlah responden yang mengadu tertinggi

dilakukan.

akan menjadi peringkat kesatu (ranking 1). Pengaduan peringkat 1 ditempatkan paling

4.2 Pelaksanaan

atas, menyusul di bawahnya adalah pengaduan peringkat 2, demikian seterusnya secara berurut sesuai peringkatnya.

1. Melakukan wawancara dengan responden (masyarakat pengguna layanan) 2. Membuat rekapitulasi hasil survei 3. Menyusun Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) 4. Mempersiapkan dan memasang grafik IPM di papan informasi

Dalam membuat IPM dapat menggunakan cara manual atau dengan menggunakan excel dalam komputer dengan format Bar dengan menyusun dari nilai pengaduan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Setelah IPM

5. Membuat lansiran berita (press release)

selesai sebaiknya diberi pengantar yang berisi

6. Mengundang wartawan untuk jumpa pers

terima kasih kepada responden yang telah

7. Mengarsipkan kuesioner dan IPM.

berpartisipasi dalam survei pengaduan dan hasil survei ini akan ditindak-lanjuti dengan lokakarya

4.3 Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)

IPM yang dihasilkan dari survei pengaduan dapat memberikan gambaran indikasi tingkat pengaduan tertinggi sampai yang terendah. Hasil inilah yang akan ditindaklanjuti untuk dicarikan alternatif solusi. Oleh karena itu mudah dipahami bahwa jika survei pengaduan ini dilakukan secara kontinu, maka dengan sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas

www.kinerja.or.id

analisa masalah penyebab pengaduan dan rencana tindak nyata perbaikan.

5. Mekanisme Pengaduan Lainnya Perlu dipahami bahwa mekanisme pengaduan masyarakat tidak hanya dapat diperoleh melalui SurveiPengaduan Masyarakat, tapi juga ada beberapa pendekatan lainnya seperti lewat Kotak Pengaduan/Saran, SMS gateway, dan hotline telpon. Untuk menjamin bahwa masyarakat


165


ingin memberikan pengaduannya, maka penting

masyarakat, maka bisa lebih dijamin keaktifan

bagiunit layanan kesehatan (puskesmas)

masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap

mengembangkan mekanisme Pengelolaan

pelayanan yang mereka terima.

Pengaduan. Masyarakat perlu terinformasi tentang adanya layanan pengaduan yang disediakan oleh puskesmasuntukdigunakan oleh masyarakat dalam menyatakan pengaduan/keluhan terkait layanan kesehatan mereka. Selain informasi tentang adanya layanan pengaduan, informasi tentang SOP penanganan pengaduan tersebut perlu juga diinformasikan secara jelas dan SOP tersebut mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat. Dalam mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan, unit layanan kesehatan perlu melibatkan tim yang terdiri dari staf puskesmas, perwakilan MSF atau Komite Kesehatan Kecamatan/Badan Pertimbangan Kesehatan atau perwakilan PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kader kesehatan dan pemerhati kesehatan lainnya diwilayah Puskesmas. Keterlibatan perwakilan masyarakat ini penting sebagai bentuk pengawasan publik terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh unit layanan, sertauntuk menjamin bahwa pengaduan dari masyarakat memang ditanggapi secara serius oleh Puskesmas. Selain itu, perwakilan masyarakat ini dapat menjadi ‘promotor’ ditingkat masyarakat dalam menginformasikan mekanisme pengaduan di unit layanan dan menginformasikan tentang keseriusan unit layanan dalam menanggapi pengaduan masyarakat. Dengan promosi semacam ini ditingkat

6. Janji Perbaikan Layanan Janji Perbaikan Layanan merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. KINERJA mendorong Puskesmas sebagai organisasi pelayanan publik untuk dapat meningkatkan pelayanannya melalui penguatan di sisi penyedia layanan dan juga penerima layanan. Janji Perbaikan Layanan Puskesmas merupakan suatu strategi untuk memberikan jaminan kualitas penyedia layanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta semakin akuntabel dalam memberikan pelayanan baik kepada pemerintah maupun masyarakat melalui monitoring kinerja pelayanan. Beberapa prasyarat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik antara lain: 1. Komitmen Pimpinan 2. Perubahan pola pikir (paradigma) terhadap fungsi pelayanan 3. Partisipasi masyarakat pengguna layanan 4. Saling percaya

166


www.kinerja.or.id

5. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik

Penyebab Pengaduan. Lokakarya ini bertujuan untuk mendalami penyebab setiap pengaduan

6. Keterbukaan

yang ada, untuk dicarikan solusinya. Prioritas solusi

7. Ketersediaan Anggaran

internal yang sudah diidentifikasikan kemudian

8. Tumbuhnya rasa memiliki

disusun dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan

9. Adanya respon atau tindakan nyata perbaikan

puskesmas. Untuk solusi eksternal, perlu disusun

10. Kejujuran

suatu dokumen Rekomendasi Perbaikan Layanan

11. Realistis dan cepat

yang akan diserahkan pada Dinas Kesehatan dan

12. Umpan balik terhadap masukan dari masyarakat

Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

13. Keberanian dan kebiasaan menerima pengaduan 14. Memulai dengan hal sederhana dan menjadikan keberhasilan sebagai motivasi melakukan hal

Penyusunan Janji Perbaikan Layanan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemberi dan pengguna layanan.

yang lebih besar. Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun Banyak pihak yang terlibat dalam Pengelolaan

selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat

Pengaduan ini antara lain:

dalam bentuk poster, brosur, atau media cetak lain yang kreatif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

1. Kepala Puskesmas

dapat turut memantau proses perbaikan layanan

2. Petugas pelayanan di Puskesmas

yang dilakukan.

3. Perwakilan masyarakat/MSF/Badan Penyantun Puskesmas

Metode pemantauan dan evaluasi Janji dan

4. Bidan koordinator

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan terdiri daridua

5. Masyarakat pengguna layanan puskesmas

pendekatan:

setempat 6. Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati pelayanan kesehatan 7. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

1. Verifikasi Status Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 2. Mengulangi survei pengaduan masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang

7. Pengembangan Janji Perbaikan Layanan Setelah gambaran Indeks Pengaduan Masyarakat

sama pada saat survei sebelumnya dan membandingkan hasil (Indeks Pengaduan Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei tersebut.

diketahui, dilakukan Lokakarya Analisis Masalah

www.kinerja.or.id


167


1. Pengkajian kondisi a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan yang ada: mengumpulkan data mengenai

1.2 Membuka ruang partisipasi bagi masyarkat

jumlah dan jenis SOP yang ada;

Ruang ini berada dalam bentuk pengaduan yang kemudian direspons secara memadai oleh layanan kesehatan dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan menjadi penting dalam

Panduan Pelaksanaan 1. Tahap persiapan 1.1 Sosialisasi internal unit layanan untuk membangun komitmen internal, dari pimpinan/pembuat keputusan sampai staff unit layanan

mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarkat di kemudian hari.

1.3 Pembentukan tim kecil unit penanganan pengaduan masyarakat

Menunjuk sekelompok orang yang terdiri dari pimpinan dan staf unit layanan serta perwakilan dari pemangku kepentingan kunci tingkat

Dalam tahap persiapan ini penting untuk unit

puskesmas (misalnya Forum multi stakeholder/

layanan puskesmas mensosialisasikan secara

multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan

internal tentang kebutuhan untuk mendengarkan

pertimbangan kesehatan, atau pemerintah

masukan/keluhan/pengaduan dari masyarakat

kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,

menjadi bahan untuk perbaikan layanan

kader kesehatan dan pemerhati kesehatan

puskesmas mereka.

lainnya di wilayah Puskesmas) dengan gender seimbang dan mengakomodir kelompok rentan

Unit layanan perlu diyakinkan bahwa

yang akan membantu unit layanan dalam

pengaduan/keluhan masyarakat ini bukanlah

merancang dan melakukan survei pengaduan

bentuk ‘kritikan dan penghakiman’ yang diajukan

masyarakat dan dalam penyusunan Janji

oleh masyarakat terhadap petugas pelayanan,

Perbaikan Layanan. Tim kecil dapat berfungsi

tapi hal ini justru menjadi pintu masuk untuk

sebagai motor penggerak dari pelaksanaan

dapat melibatkan masyarakat untuk bersama-

survei pengaduan dan fasilitator untuk

sama bertanggungjawab dalam mewujudkan

pengembangan Janji Perbaikan Layanan.

pelayanan publik yang lebih baik dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

1.4 Pengembangan rencana aksi (POA)

Ada beberapa aktifitas penting dalam pelaksanaan survei pengaduan masyarakat ini

168


www.kinerja.or.id

yang perlu dikembangkan dalam rencana aksi (aktifitas kegiatan).

Penanggung jawab

No

Detail Aktifitas

1

Sosialisasi tentang survei pengaduan untuk membangun komitmen

2

Lokakarya/FGD pengembangan kuesioner survei pengaduan

3

Pelaksanaan Survei pengaduan

4

Pengolahan data dan pembangan Index Pengaduan Masyarakat (IPM)

5

Lokakarya Analisa Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rekomendasinya

6

Penyusunan janji perbaikan layanan dan rekomendasi teknis

7

Pengesahan Janji perbaikan layanan dan Sosialisasi pada masyarakat

8

Pertemuan teratur di Puskesmas untuk monitoring dan pertemuan dengan lintas sector untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan janji perbaikan layanan

9

Pengembangan rencana survei pengaduan berikutnya

2. Tahap Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

maka dibutuhkan adanya sosialisasi awal tentang pentingnya masukan/pengaduan

2.1 Sosialisasi awal untuk membangun komitmen antar pemangku kepentingan

Dalam kegiatan membangun komitmen antar pemangku kepentingan untuk pelaksanaan survei dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai responden survei pengaduan,

www.kinerja.or.id

dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan puskesmas.

Sosialisasi awal dapat dilakukan oleh puskesmas sebagai unit layanan secara terintegrasi dalam kegiatan musrenbang bersama lintas sektor, dan kegiatan lokakarya mini (bersama masyarakat) yang dihadiri oleh


169


perwakilan Dinas Kesehatan, Forum multi

puskesmas (layanan pemeriksaan

stakeholder/multi pihak/komite kesehatan

kehamilan dan nifas, konseling IMD dan

kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,

ASI Eksklusif) untuk menggali keluhan/

atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan

pengaduan mereka terhadap layanan

PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan

kesehatan yang pernah mereka jalani.

pemerhati kesehatan lainnya diwilayah

Penting untuk menjamin bahwa keterwakilan

Puskesmas.

dari perempuan sebagai konsumen utama dari layanan kesehatan KIA dan

Dalam sosialisasi ini perlu diinformasikan

juga laki-laki yang pernah mendampingi

tentang apa itu survei pengaduan dan kemudian

pasangannya dalam mengakses layanan

mendiskusikan bagaimana responden

tersebut; •

survei pengaduan akan diidentifikasi dan

Temuan-temuan utama topik pengaduan

mekanisme pengumpulan data lapangan. Input

masyarakat yang didapat dari FGD

dan masukan dari pemangku kepentingan

ini, kemudian dijadikan daftar keluhan/

perlu dicatat sebagai masukan untuk

pengaduan masyarakat dalam draf

menyempurnakan pelaksanaan pada tahap

kuesioner.

berikutnya.

2.2 Pengembangan dan penyiapan instrumen/kuesioner

2.3 Lokakarya pengembangan kuesioner pengaduan

Lokakarya ini dilakukan dengan tujuan

Pengembangan kuesioner dapat dilakukan lewat

untuk memfinalisasi daftar pengaduan

beberapa tahapan antara lain melalui Diskusi

masyarakat yang didapat melalui proses FGD

Kelompok Terarah (FGD) dan dilanjutkan

ke dalam bentuk kuesioner atau (apabila

dengan lokakarya antar pemangku kepentingan

FGD tidak dilaksanakan sebelumnya) untuk

untuk membahas isu pengaduan yang akan

mengembangkan kuesioner pengaduan

dimasukkan dalam kuesioner survei

berdasarkan masukan peserta lokakarya.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD): •

•

Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh

Diskusi Kelompok Terarah ini penting

perwakilan dari dinas kesehatan, Forum multi

untuk dilakukan oleh unit layanan yang

stakeholder/multi pihak/komite kesehatan

sebelumnya belum pernah melakukan survei

kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,

pengaduan masyarakat;

atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan

Diskusi perlu dilakukan dengan masyarakat

PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan

yang pernah mengakses layanan

pemerhati kesehatan lainnya diwilayah Puskesmas dengan gender yang seimbang.

170


www.kinerja.or.id

Pada akhir lokakarya diharapkan adanya

yang dilayani puskesmas dan pasangannya.

kesepakatan terhadap point-point pengaduan

Jumlah sampel minimal 100 orang (perempuan

masyarakat yang tertera dalam kuesioner

dan pasangannya laki-laki) yang tinggal di

pengaduan yang akan ditanyakan kepada

wilayah kerja unit layanan terkait, yang pernah

responden atau masyarakat yang lebih luas

mengakses layanan Persalinan Aman, Inisiasi

dalam bentuk survei.

Menyusu Dini dan ASI Eksklusif.

2.4 Pelaksanaan Survei Pengaduan Keluhan Masyarakat

2.5 Pengembangan Index Pengaduan Masyarakat (IPM)

Pelaksanaan survei pengaduan dilakukan

Index pengaduan masyarakat merupakan hasil

dengan mengacu pada Seri Pembelajaran

tabulasi/penghitungan dari masing-masing

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan KINERJA

topik/pertanyaan pengaduan, dimana dilakukan

dan Pedoman Pelaksanaan Permenpan 13

ranking terhadap pertanyan/topik pengaduan

tahun 2009.

mulai dari pengaduan/pertanyaan yang paling banyak dilaporkan atau dikeluhkan oleh

Sampling responden dilakukan berdasarkan

masyarakat sampai pengaduan yang paling

purposive sampling, dengan penghitungan

sedikit dikeluhkan masyarakat.

berdasarkan tabel Morgan atau 25% dari jumlah populasi berdasarkan jumlah ibu hamil

Contoh rekap pengaduan disajikan dalam bentuk tabel, seperti contoh berikut.

www.kinerja.or.id


171


Indeks pengaduan masyarakat ini menjadi alat

maka solusi/rekomendasi untuk mengatasi

penting bagi pengelola/manejer puskesmas

keluhan/pengaduan masyarakat dapat

untuk menentukan prioritas pengaduan

dikembangkan/ direncanakan baik ditingkat

masyarakat yang bisa ditindak lanjuti oleh

puskesmas (dari solusi internal - sebagai bahan

puskesmas kedepannya.

dokumen Janji Perbaikan Layanan) dan juga diajukan ke dinas kesehatan/institusi pemerintah

Indeks Pengaduan Masyarakat dapat

lainnya ditingkat Kabupaten/Kota (dari solusi

dikembangkan oleh tim kecil yang dibuat

eksternal)

Puskesmas.

Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh pihak puskesmas dan juga perwakilan dinas

2.6 Analisa Penyebab Keluhan Masyarakat dan Rekomendasi melalui lokakarya

kesehatan serta Forum multi stakeholder/multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan

Analisa penyebab keluhan masyarakat dan

pertimbangan kesehatan, atau pemerintah

identifikasi tindak lanjutnya biasanya dilakukan

kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,

melalui suatu lokakarya. Dalam lokakarya

kader kesehatan dan pemerhati kesehatan

ini dianalisis akar penyebab pengaduan

lainnya diwilayah Puskesmas.

masyarakat – baik terkait manejemen layanan ditingkat layanan kesehatan ataupun terkait

Lihat Buku Saku Mekanisme Pengelolaan

kebijakan/program/anggaran ditingkat dinas

Pengaduan KINERJA dan Pedoman

kesehatan/institusi SKPD lainnya (Lihat matriks

Pelaksanaan Permenpan 13/2009 untuk lebih

di bawah). Setelah akar masalah diidentifikasi

detail.

NO

PERNYATAAN PENGADUAN

PENYEBAB

SOLUSI INTERNAL

EKSTERNAL

1 2 3 4 5 6

172

dstnya


www.kinerja.or.id

2.7 Penyusunan Janji Perbaikan Layanan (tingkat Puskesmas) dan Rekomendasi Teknis kepada tingkat daerah

disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas, baik melalui pertemuan sosialisasi ataupun melalui publikasi dokumen

Dari hasil analisa penyebab pengaduan dan

Janji Perbaikan Layanan di tempat-tempat

identifikasi solusi internal, maka tim kecil

publik, melalui radio dll.

penanganan pengaduan puskesmas perlu membuat prioritas solusi internal yang akan mampu diselesaikan dalam waktu 1 tahun mendatang.

Prioritas solusi internal yang sudah diidentifikasikan ini kemudian disusun dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan Puskesmas.

2.9 Pertemuan teratur internal Puskesmas monitoring Janji Perbaikan Layanan dan pertemuan teratur lintas sektor untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan Janji Perbaikan Layanan

layanan, dan juga monitoring sejauh mana janji

dokumenrekomendasi teknis yang akan

tersebut sudah dipenuhi.

diserahkan pada dinas kesehatan dan

Janji Perbaikan Layanan yang dikembangkan di tingkat unit layanan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Unit Layanan, dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat sipil (misalnya perwakilan forum multi stakeholder atau perwakilan masyarakat lainnya) dan oleh

Pengelola/manejer puskesmas perlu mencermati capaian/progress dari pemenuhan

2.8 Pengesahan Janji Perbaikan Layanan oleh Kepala Puskesmas dan Sosialisasi pada masyarakat

Bagian terpenting dari Janji Perbaikan Layanan adalah implementasi pemenuhan janji perbaikan

Untuk solusi eksternal, perlu disusun suatu

pemerintah daerah lainnya untuk ditindaklanjuti.

Janji Perbaikan Layanan tersebut harus

janji layanan dan mengintegrasi janji tersebut dalam perencanaan dan penganggaran ditingkat puskesmas.

Dan sebagai bagian dari akuntabilitas layanan, masyarakat dan/perwakilan masyarakat perlu selalu diinformasikan kemajuan dari pemenuhan janji layanan tersebut. Selain itu masyarakat juga bisa diajak berdiskusi untuk mencari

Kepala Dinas Kesehatan.

pemecahan masalah apabila diidentifikasi

Dokumen Janji Perbaikan Layanan ini juga

Janji Perbaikan Layanan tersebut. Mobilisasi

perlu disahkan oleh Kepala Daerah dan Kepala DPRD.

www.kinerja.or.id

adanya tantangan untuk dapat memenuhi masyarakat menjadi aset penting untuk dapat mendorong adanya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas.


173


2.10 Pengembangan Rencana Survei Pengaduan Berikutnya

Dalam evaluasi, perlu diperhatikan: •

Apakah kegiatan sudah sesuai dengan janji layanan?

Menurut aturan, survei pengaduan

•

gender seimbang) dalam melakukan monitoring

minimal setahun sekali yang diikuti dengan

implementasi janji layanan?

Janji Perbaikan Layanan untuk mengatasi

•

implementasi/pelaksanaan Janji Perbaikan

diulangi lagi dengan pendekatan yang sama.

Layanan?

3. Tahap Monitoring & Evaluasi Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan adalah: Apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan? ○ Kalau tidak sesuai, atau dampaknya kurang, apa yang perlu ditambahkan atau direncanakan?

174

Apakah ada kendala dan tantangan dalam

pengaduan tersebut. Siklus di atas perlu •

•

Bagaimana keterlibatan masyarakat (dengan

masyarakat perlu dilakukan secara berkala,


Apakah ada kegiatan diluar rencana?

Sebaiknya MSF dilibatkan dalam tahap monitoring dan evaluasi Janji Perbaikan Layanan. Berikut adalah sebuah contoh matriks yang dapat digunakan pada saat monitoring dan evaluasi Janji Perbaikan Layanan. Isi sebelah kiri harus sama dengan Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun dan tidak boleh diubah.

www.kinerja.or.id

Pengaduan

1. Alat

Janji Perbaikan Layanan

1.1. Puskesmas melakukan

Status Realisasi Janji Sudah

Kegiatan yang sudah dilakukan

Tindak lanjut

Kebutuhan

kontrasepsi

koordinasi dengan

alkon langsung

gratis masih

Dinkes dan BPMPKB

dikomunikasikan ke

diperjualbelikan

terkait distribusi Alkon

BPMPKB

yang berlabel gratis 1.2. Memberikan peringatan

Sudah

dan sanksi kepada petugas puskesmas dan jaringannya apabila memperjualbelikan alkon gratis 2. Tidak ada

2.1. Tidak ada tempat

tempat untuk

untuk pelaksanaan di

pelaksanaan di

posyandu

Sudah

posyandu 2.2. Puskesmas

Sudah

Puskesmas

mensosialisasikan dan

melakukan

mendiskusikan kembali

koordinasi dengan

konsep posyandu

stake holder terkait

adalah milik masyarakat.

lainnya seperti tomas, tokoh agama untuk meningkatkan peran dan pengembangan posyandu bersama semua pihak.

www.kinerja.or.id


175


Pengaduan

3. Informasi

Janji Perbaikan Layanan

3.1. Meningkatkan KIE

Sudah

Kegiatan yang sudah dilakukan

Tindak lanjut

Pembuatan dan

tentang

petugas dan frekwensi

pemasangan poster

Kesehatan Ibu

sosialisasi tentang

untuk sosialisasi

dan Anak (KIA)

Kesehatan Ibu dan Anak

kelas ibu hamil.

kurang

melalui kelas Ibu tingkat

Pembuatan lembar

kelurahan, misalnya

balik tentang IMD

dengan menggunakan

dan ASI Ekslusif

lembar balik, Buku KIA,

yang sekarang

Poster dll.

tersedia di loket.

3.2. Meningkatkan

Belum

Diskusi antara

pelayanan konsultasi

staf Puskesmas

KIA pada Bumil saat

dan bidan

pemeriksaan kehamilan

desa tentang

dan kunjungan ke

penyuluhan

puskesmas, puskel,

yang

poskeskel, posyandu.

dibutuhkan.

….

Status Realisasi Janji

….

Contoh Praktek Baik

….

….

….

tidak hanya pada Puskesmas tetapi juga pada masyarakat. Kotak saran ini seharusnya terkunci, dan kuncinya dipegang oleh staf kesehatan seperti bidan atau kader.

a) Pelaksanaan Kotak Saran di Puskesmas Batua, Kota Makassar Kota Makassar telah menerapkan kotak saran di setiap Puskesmas di seluruh wilayahnya. Kotaksaran tersebut dibuka dan dibahas setiap bulan dengan melibatkan kader posyandu dan MSF, sehingga penyelesaian dan tindak lanjut disepakati dan dilakukan secara bersama sehingga beban

176


b) Pelaksanaan SMS Gateway di Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, di daerah pinggir laut di Kabupaten Bengkayang, Provinsi

www.kinerja.or.id

Kalimantan Barat, telah memiliki kotak saran sejak lama. Namun, staf Puskesmas mengakui jarang ada saran dan pengaduan di dalamnya. Oleh karena ini, Kepala Puskesmas memutuskan untuk melaksanakan SMS Gateway di Puskesmasnya. Semua staf menyepakati untuk mengadakan dan mempublikasikan tiga nomor HP agar pasien dapat memberi pengaduan secara langsung dan cepat. Dari nomor HP ini, satu dipegang oleh Kepala Puskesmas, satu dipegang oleh Bidan Koordinator, dan satu dipegang staf lain. Sejak percetakan spanduk dengan informasi SMS Gateway dan nomor HP tersebut, sudah sangat lebih banyak saran disampaikan oleh pasien kepada staf Puskesmas. Semua saran dan pengaduan dicatat dalam buku pengaduan, dan kalau tidak dapat langsung dibalas, saran tersebut dibahas pada lokakarya mini bulanan.

www.kinerja.or.id


177


c) Contoh Instrumen Pengaduan Kabupaten Bener Meriah

178


www.kinerja.or.id

d) Contoh Janji Perbaikan Layanan, Puskesmas Sekadau, Kab. Sekadau



www.kinerja.or.id


179


180


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


181

77

Strategi Promosi Kesehatan untuk Persalinan Aman

www.kinerja.or.id


183


Modul 7 Strategi Promosi Kesehatan untuk Persalinan Aman ........ membahas strategi promosi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang strategi promosi kesehatan yang digunakan KINERJA dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif yang dapat diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja program menjadi lebih partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif melalui pendekatan utama KINERJA dengan penguatan sisi demand dan supply. Oleh karena itu modul ini juga membahas strategi promosi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di samping dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan promosi kesehatan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, modul ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan tentang strategi promosi kesehatan yang efektif.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

184


www.kinerja.or.id

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Tujuan lokakarya agar peserta mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan yang inovatif sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan puskemas yang baik dengan paradigma yang kuat pada pencegahan.

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan pentingnya promosi kesehatan 2. Mampu menjelaskan beberapa metode promosi kesehatan dan perbedaannya 3. Mampu menganalisir kebutuhan wilayah terhadap isu apa yang perlu dipromosikan

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

4. Mampu mendesain strategi promosi kesehatan, termasuk sasaran, tujuan, dan metode promosi 5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampayne promosi kesehatan.

Pokok Bahasan

pelayanan kesehatan. 1. Latar Belakang Setelah mengikuti TOT, peserta akan:

2. Strategi Promosi Kesehatan 3. Jenis dan Media Promosi

1. Mampu menawarkan strategi dan metode promosi kesehatan yang efektif dan partisipatif

4. Promosi Persalinan Aman 5. Komitmen Persalinan Aman

yang telah dilakukan di daerah lain (praktek baik) 2. Mampu mendesain strategi dan metode promosi

Metode

kesehatan yang sesuai dengan kearifan lokal 3. Mampu memberikan penguatan terhadap strategi promosi kesehatan 4. Mampu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan 5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye promosi kesehatan.

www.kinerja.or.id

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Self-assessment 3. Diskusi dan tanya jawab 4. Latihan kelompok 5. Presentasi hasil latihan


185


Sesi pelaksanaan:

Waktu

1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan

Diskusi kelompok: Menyusun rencana promosi kesehatan untuk 3 x 45 menit program Persalinan Aman Pemaparan hasil diskusi

3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.

Pokok Bahasan

1 x 45 menit

Alat dan bahan



1. LCD Projector

a) Pengantar

2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board 4. Alat tulis

•

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya promosi

5. Materi Presentasi.

kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsive, transparan dan

Waktu

inovatif. Penyusunan dan penerapan strategi

promosi kesehatan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat

Sesi pelatihan: Satu hari

merupakan salah satu mekanisme untuk

Hari I:

meningkatkan partisipasi masyarakat

Waktu

dalam program, sehingga pencapaian SPM

Pokok Bahasan

menjadi lebih mudah.

Pembukaan Penjelasan singkat tentang 1 x 45 menit Program KINERJA dan pengantar pelatihan Promosi Kesehatan

•

secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x

Bina Suasana Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, 1 x 45 menit kelemahan, peluang dan tantangan pelaksanaan promosi kesehatan saat ini Penyajian materi: Promosi kesehatan: konsep, strategi, dan 2 x 45 menit pelaksanaannya Diskusi dan tanya jawab

186


Fasilitator menjelaskan desain kegiatan

45 menit per hari. Peserta diharapkan aktif dalam setiap sesi, baik sesi penyajian materi maupun sesi diskusi dan penugasan. •

Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan

www.kinerja.or.id

peserta dan permainan yang memotivasi

menyusun rencana promosi kesehatan

peserta.

untuk program Persalinan Aman. Rencana ini disusun dengan memperhatikan hasil self-assessment yang telah dilakukan

b) Proses pelatihan

sebelumnya, dan diperkaya dengan materi

Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi

yang disampaikan narasumber.

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan penangkapan peserta.

c) Penutup

Bahan presentasi dapat menggunakan bahan


yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode


interaktif, dengan mengutamakan peran aktif

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak

dari seluruh peserta. Minta peserta untuk

lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah


konkrit yang akan dilakukan baik oleh OMP,

topik yang tengah dibahas.

LPSS, MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mulai menerapkan beberapa

Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk

pendekatan strategi promosi kreatif untuk

mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu

program Persalinan Aman. Selanjutnya fasilitator

komentar atas pertanyaan peserta kepada

menutup sesi dengan menarik kesimpulan

peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak

dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta

hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah

menekankan kembali beberapa hal yang akan

memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan

dilakukan sesuai dengan rencana tindak lanjut

jika ada proses diskusi yang menyimpang.

yang telah disusun.

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut: •

Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar

•

Sesi II: Melaksanakan self-assessment untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta capaian pelaksanaan promosi kesehatan saat ini.

•

Sesi III: Nara sumber menyajikan materi tentang konsep, strategi dan pelaksanaan promosi kesehatan, khususnya dalam program Persalinan Aman

•

Sesi IV: Minta kelompok untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Dengan tujuan

www.kinerja.or.id


187


Uraian Substansi

sangat rendah. Terbukti dari rendahnya pendanaan, kapasitas SDM yang tersedia dan memahami strategi promosi kesehatan, serta strategi promosi

1. Latar Belakang

kesehatan yang masih sangat lemah. Kalangan

Dari hasil penelitian WHO pada tahun 2012,

secara generik seperti memberi penyuluhan secara

Indonesia masih memiliki Angka Kematian Ibu (AKI)

tradisional dengan menggunakan cara lisan pada

yang terlalu tinggi, dimana 359 ibu per 100.000

kegiatan posyandu, atau menggunakan alat bantu

kehidupan lahir meninggal dunia tiap tahun. Angka

poster dan leaflet. Kalangan kesehatan juga sangat

Kematian Bayi (AKB) di Indonesia juga sangat tinggi,

jarang melakukan evaluasi terhadap dampak dari

dengan 34 bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran

strategi promosi kesehatan yang sudah dijalankan

hidup, atau sekitar 80.000 anak bayi baru lahir

selama ini.

kesehatan lebih banyak melakukan strategi promosi

meninggal dunia saat berusia kurang dari sebulan. Selain itu, promosi kesehatan selama ini terbatas Apabila pemahaman masyarakat terhadap

didominasi dilakukan oleh petugas kesehatan,

Persalinan Aman masih rendah, maka pemanfaatan

padahal petugas kesehatan belum tentu memiliki

pemeriksaan kehamilan, persalinan dengan tenaga

kemampuan komunikasi yang baik. Keterlibatan

kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan,

masyarakat dan lintas sektor untuk melakukan

penerapan IMD, dan pemberian ASI Eksklusif

promosi kesehatan masih rendah. Padahal

secara langsung akan rendah pula. Terbatasnya

masyarakat (LSM, ulama, media, akademisi, swasta,

pengetahuan ini juga mengakibatkan masyarakat

dan lainnya) serta lintas sektor (Dinas Pendidikan

tidak dapat memahami dengan baik apakah

dan Kementerian Agama di daerah) memiliki potensi

pelayanan yang diberikan kepadanya sudah sesuai

yang besar untuk mempengaruhi masyarakat

dengan standar yang ada (seperti standar yang

terhadap perilaku dan persepsi yang kurang

diatur oleh Standar Pelayanan Minimal).

mendukung kesehatan individu dan masyarakat.

Untuk itu, perlu ada upaya yang efektif dari

Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang

pemerintah dan unit layanan kesehatan dalam

dirancang dengan tujuan melakukan perubahan atau

mengatasi permasalahan tersebut. Promosi

perbaikan baik secara perorangan maupun bersama

kesehatan menjadi bagian penting dan melekat

dalam masyarakat, organisasi dan lingkungan yang

dalam tugas pokok dan fungsi dari sebuah instansi

diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat

penyedia layanan kesehatan.

keputusan yang sehat. Di dalam KMK No. 1114/ Menkes/SK/VII/2005 disebutkan bahwa promosi

188

Sebenarnya komitmen untuk melaksanakan promosi

kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan

kesehatan yang selalu digaungkan mulai dari

kemampuan masyarakat melalui pembelajaran

tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan masih

dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar


www.kinerja.or.id

mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta

2. Strategi Promosi

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya

Dalam mengembangkan strategi promosi kesehatan

setempat dan didukung kebijakan publik yang

diperlukan keterlibatan dinas kesehatan, puskesmas

berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan yang

dan masyarakat. Strategi tersebut dipersyaratkan

dilakukan dengan baik akan mampu meningkatkan

menjadi bagian program Dinas Kesehatan Bidang

kemampuan (pemberdayaan) masyarakatdalam

Pelayanan terutama Sub-Bidang Promosi Kesehatan

memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

yang dianggarkan secara rutin tiap tahun dalam jumlah yang memadai, termasuk kegiatan promosi

Promosi kesehatan ibu dan anak dimaksudkan untuk

KIA. Kegiatan dalam strategi promosi dilakukan

mencerdaskan masyarakat mengenai kesehatan

dengan target meningkatkan pengetahuan tenaga

ibu dan bayi, yang dalam paket dukungan KINERJA

kesehatan tentang informasi teknis terkait KIA

terbatas pada Persalinan Aman, IMD dan ASI

(supply side) dan kegiatan penyebaran informasi

Eksklusif. Dengan demikian, masyarakat memahami

bagi masyarakat terutama bagi keluarga yang

hak-haknya terhadap pelayanan tersebut sehingga

memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

masyarakat dapat mengawasi dan menuntut hakhaknya ketika mereka menggunakan pelayanan

Strategi promosi akan efektif dan dapat menjadi

kesehatan baik di fasilitas publik maupun swasta.

booster sehingga seorang atau sekelompok orang lebih mudah memahami jika memenuhi beberapa

Sebagai program pemberdayaan masyarakat,

kriteria berikut ini:

diperlukan langkah-langkah efektif untuk memberikan penyadaran dan pencerdasan

1. Anchor, dilakukan pada momen yang mudah

kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan

orang ingat. Misal, acara nikah (hari penting bagi

aman. Paket dukungan KINERJA membangun

pasangan),

kesadaran tentang manfaat pemeriksaan kehamilan

2. Massa, yaitu menciptakan gerakan banyak

minimal empat kali, dan persalinan dengan tenaga

massa yang terlibat. Misal, festival atau gelar

kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Proses

seni, facebook, dan social media lainnya

pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok-

3. Si lemah melawan yang kuat, yaitu kondisi

kelompok potensial yang sudah mengakar di

promosi kesehatan yang membela kaum lemah

masyarakat, serta melibatkan seluruh komponen-

(ibu dan anak) yang tidak berdaya. Misal,

komponen masyarakat. Proses tersebut dilakukan

ibu dan anak ditindas oleh keluarga untuk

dengan berbagai upaya untuk mempengaruhi

memberikan susu formula;

lingkungan yang menyangkut pendidikan,

4. Penyampai yang menarik dan menjadi panutan

organisasi, termasuk kebijakan dan peraturan

masyarakat, misal ulama atau tokoh masyarakat

perundangan.

yang menyampaikan akan lebih didengar dari pada bukan tokoh masyarakat.

www.kinerja.or.id


189


5. Terus menerus (repetitive), promosi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca setiap hari atau

Informasi teknis yang sebaiknya disajikan dalam media kampanye adalah:

momen oleh masyarakat. Misal, baliho yang komunikatif pada tempat-tempat strategis.

•

minimal empat kali, serta standar yang mesti

6. Singkat, padat, dan mudah diingat, yaitu suatu

diberikan

pesan (tulisan dan atau gambar) yang mudah dipahami dalam konsep awam tetapi gambar

•

Resiko kehamilan dan persoalan kehamilan resiko tinggi

dan kalimat itu menjadi khas. Jika orang mengulang kalimat itu sudah menunjukkan

Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan

•

Makanan yang bergizi untuk ibu hamil dan ibu pasca bersalin

kekhasan isu itu. •

Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih

Sedangkan dalam Kepmenkes 585/2007 dijelaskan

•

Persalinan di fasilitas kesehatan

adanya 4 strategi dasar promosi kesehatan yang

•

Kemitraan bidan dan dukun.

meliputi1) Pemberdayaan, (2) Bina suasana, (3) Advokasi, dan (4) Kemitraan. Promosi kesehatan

Jenis dan media promosi yang digunakan dalam

di Puskesmas hendaknya dikembangkan dengan

mempromosikan kesehatan ibu dan anak dapat

mengacu pada 4 strategi dasar tersebut disesuaikan

berupa:

dengan sasaran, kondisi puskesmas, dan tujuan promosi.

3. Jenis dan Media Promosi

3.1 Penyuluhan/Konseling

kesehatan seperti dokter dan bidan atau kader posyandu saat pelayanan kesehatan

Promosi kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan

di puskesmas, kegiatan puskesmas keliling,

dengan berbagai cara baik penyampaian informasi

posyandu bulanan, kelas ibu hamil ataupun

langsung melalui ceramah, diskusi, penyuluhan

saat melakukan kunjungan rumah.Penyuluhan

dan konseling ataupun melalui media cetak

dapat dilakukan melalui diskusi, ceramah

dan elektronik. Informasi teknis yang disajikan

dengan bantuan alat peraga berupa gambar, film

dalam media promosi disesuaikan dengan paket

maupun praktek langsung. Perlu memperhatikan

KINERJA yaitu Persalinan Aman, ASI Ekslusif dan

konteks lokal sehingga penyuluhan bisa

Menyusu Dini. Informasi sedapat mungkin dikemas

berkelanjutan.

dengan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan berdampak pada perubahan prilaku keluarga dari ibu hamil dan ibu menyusui.

Umumnya penyuluhan dilakukan oleh tenaga

Selain penguatan pengetahuan teknis bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, perlu dipersiapkan juga media promosi yang akan digunakan dalam melakukan penyuluhan.

190


www.kinerja.or.id

3.2 Kampanye melalui Duta ASI

dari tokoh masyarakat atau pejabat daerah yang menjadi Duta ASI dengan slogan praktis

Duta ASI di daerah dipilih dari tokoh masyarakat/

terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan

pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar

dan persalinan dengan tenaga kesehatan

bagi masyarakat baik dengan kehadiran secara

terlatih.

personal maupun himbauan yang disampaikan oleh duta tersebut di media elektronik maupun melalui media cetak yang memunculkan nama atau fotonya.

Duta ASI Eksklusif perlu juga diberikan pengetahuan teknis mengenai Persalinan Aman,

4. Promosi Persalinan Aman

4.1 Tujuan

Sebagai upaya untuk membantu masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan

IMD dan ASI Eksklusif sehingga beliau dapat

aman sebagai gaya hidup yang sehat dan

memberikan penyuluhan dan pencerdasan

cerdas, maka promosi pemberian persalinan

langsung pada kegiatan yang melibatkan

aman mempunyai tujuan pengubahan

masyarakat.

gaya hidup yang mendorong masyarakat khususnya ibu melahirkan dan keluarganya

3.3 Pendidikan Rekan Sebaya

dalam membuat keputusan yang cerdas untuk mencapai keseimbangan kesehatan fisik, sosial,

Persalinan Aman juga dapat dipromosikan

spiritual dan intelektual. Pengubahan gaya hidup

dengan membentuk kelompok kegiatan

dapat difasilitasi melalui penggabungan dalam

ibu hamil dan ibu menyusui. Dimana selain

menciptakan lingkungan yang mendukung,

replikasi praktek baik perawatan kehamilan

mengubah perilaku dan meningkatkan

dan persalinan aman antar sesama ibu, dapat

kesadaran dalam pemeriksaan kehamilan dan

juga terjadi diseminasi informasi dari tenaga

persalinan aman.

kesehatan maupun kader posyandu.

3.4 Media cetak (Brosur/ Pamflet/ Leaflet/ Poster/ Koran/ dll) dan radio

Berisi informasi teknis untuk mengkampanyekan

4.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup promosi persalinan aman adalah sebagai berikut:

kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita. Pesan yang disampaikan harus

1. Pendidikan (pengetahuan) tentang segala

mudah dibaca dengan tulisan/gambar yang

hal terkait pemeriksaan kehamilan dan

menarik dan cerita yang mudah dimengerti.

persalinan aman, penekanannya pada

Bahan informasi bisa juga cerita atau himbauan

upaya untuk perubahan perilaku melalui

www.kinerja.or.id


191


peningkatan kesadaran, kemauan dan

4.3 Strategi Promosi

kemampuan yang ada: •

Di lingkungan keluarga (suami, orang

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari

tua, mertua)

peningkatan derajat kesehatan ibu menyusui dan

•

Di lingkungan sekolah

bayi baru lahir, maka diperlukan cara yang efektif

•

Di lingkungan tempat kerja

dan efisien.Beberapa strategi yang dapat dilakukan

•

Di tempat-tempat/fasilitas umum

untuk promosi pemeriksaan kehamilan dan

•

Di lingkungan penyedia layanan

persalinan aman adalah:

kesehatan. 2. Pemasaran sosial, ditekankan pada

a) Kebijakan berwawasan KIA

pengenalan tentang manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman melalui

•

kampanye.

peraturan perundang-undangan yang mengatur

3. Penyuluhan (komunikasi dan informasi) yang ditekankan pada penyebaran informasi

Mengupayakan tersedianya kebijakan dan pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman

•

Mengalokasikan anggaran pemerintah/daerah

tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan

untuk program peningkatan jumlah ibu yang

dan persalinan aman.

melakukan pemeriksaan kehamilan dan

4. Peningkatan cakupan pemeriksaan

persalinan aman.

kehamilan dan persalinan aman, penekanannya pada upaya pemeliharaan

b) Advokasi

dan peningkatan KIA. 5. Advokasi pemeriksaan kehamilan

Perangkat kegiatan yang dilakukan dalam rangka

dan persalinan amandengan upaya

mempengaruhi para pembuat keputusan agar dapat

mempengaruhi lingkungan atau pihak lain

mempercayai dan meyakini bahwa pemeriksaan

agar mengembangkan kebijakan yang

kehamilan dan persalinan aman perlu mendapat

berwawasan KIA (melalui legislasi atau

dukungan melalui kebijakan (keputusan).

pembuatan peraturan, dukungan anggaran dan dukungan suasana di berbagai bidang/

c) Dukungan sosial

sektor dalam penyiapan sarana dan prasarana untuk persalinan aman).

•

6. Upaya melalui pengorganisasian

penyedia layanan secara lintas program dan

masyarakat, pengembangan

lintas sektoral yang memiliki kaitan dengan

masyarakat, penggerakan masyarakat,

pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman

dan pemberdayaan masyarakat yang

•

penekanannya adalah untuk edukasi dan meningkatan kemampuan advokasi.

192

Kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan


Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak

•

Kemitraan dengan pihak swasta seperti

www.kinerja.or.id

produsen makanan sebagai pihak yang dapatmempengaruhi persoalanpersalinan aman.

d) Keterampilan individu •

Peningkatan keterampilan (informasi dan edukasi) petugas kesehatan untuk mampu menjelaskan, mendampingi, dan konseling tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.

•

Pemberian ketrampilan kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga inti, serta orang tua terkait pengetahuan tentang manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.

e) Pemberdayaan masyarakat Dilakukan dengan pendekatan edukatif yang ditekankan pada proses dan upaya melalui: •

Sosialisasi kepada para stakeholder untuk promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan amanterkait bahwa dengan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali dapat tenaga kesehatan dan ibu tahu dengan cepat kalau ada resiko kepada ibu maupun bayinya

•

Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan aman (persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan) terhadap keselamatan ibu maupun bayinya

www.kinerja.or.id

4.4 Langkah-langkah promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman Tahapan promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman meliputi:

a) Menentukan tujuan promosi: 1. Apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu berkaitan dengan tujuan program, misalnya yang terkait dengan peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman. 2. Apa yang akan dicapai untuk mengatasi masalah rendahnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman (tujuan pendidikan). Berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan prilaku masyarakat pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman. 3. Pembelajaran apa yang harus dicapai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap (tujuan perilaku). Berkaitan dengan peningkatan perilaku masyarakat terhadap pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman.

b) Menentukan sasaran promosi Menyangkut kelompok yang menjadi sasaran promosi seperti individu atau kelompok atau kombinasi keduanya.


193


c) Menentukan isi atau materi promosi

f) Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan promosi

Materi promosi harus dibuat sesederhana mungkin, bisa dalam bentuk cerita, permainan, drama, gambar

Sebagai upaya untuk melihat berhasil tidaknya

atau dengan bahasa setempat sehingga sasaran

pelaksanaan promosi pemeriksaan kehamilan dan

promosi mudah memahami dan mau melaksanakan

persalinan aman, dengan menjabarkan kapan, di

isi pesan tersebut .

mana dan siapa yang akan melakukan evaluasi serta sasaran mana yang akan dievaluasi.

d) Menentukan metode promosi g) Menyusun jadwal pelaksanaan •

•

Untuk tujuan pengetahuan: menggunakan penyuluhan langsung, pemasangan poster,

Penjabaran tentang waktu, tempat dan pelaksanaan

spanduk, penyebaran leaflet

promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan

Untuk tujuan perilaku: memberikan contoh

aman.

konkrit yang dapat menggugah emosi, perasaan dan sikap sasaran promosi (berupa foto, slide atau video) •

4.5 Sasaran promosi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman

Untuk tujuan meningkatkan ketrampilan: melakukan praktek seperti deteksi resiko dan

Pentahapan upaya promosi pemeriksaan kehamilan

persoalan dalam kehamilan.

dan persalinan aman meliputi tiga kelompok sasaran yang harus dicakup yaitu:

Metode perlu mempertimbangkan sumber daya seperti anggaran dan manusia.

1. Sasaran primer/umum, adalah masyarakat yang terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan

e) Menetapkan media promosi

para suami. 2. Sasaran sekunder, adalah tokoh masyarakat,

• •

Media yang digunakan dapat mempermudah

tokoh agama, tokoh adat serta orang relevan

pembelajaran

dalam kegiatan promosi pemeriksaan kehamilan

Media yang dipilih harus bergantung pada jenis

dan persalinan aman. Harapannya para tokoh

sasaran, tingkat pendidikan, tujuan yang ingin

ini dapat menyampaikan kembali tentang

dicapai, metode yang digunakan serta sumber

pengetahuan dan keterampilannya kepada

daya yang tersedia.

masyarakat di lingkungan sekitarnya. 3. Sasaran tersier, adalah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan, dengan harapan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan akan

194


www.kinerja.or.id

memiliki pengaruh dan dampak bagi upaya yang

generasi penerus yang selamat dan sehat, terutama

dilakukan pada kelompok sasaran sekunder dan

ibu melahirkan, lingkungan dimana si ibu berada

primer.

serta masyarakat pada umumnya, dan petugas kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk

Ketiga sasaran ini dipersyaratkan untuk dilakukan

memberikan advokasi tentang pentingnya dan

karena kan terkait satu dengan yang lainnya dalam

manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan

sebuah promosi kesehatan.

aman.

5. Komitmen Persalinan Aman

5.2 Kunci Keberhasilan Program Persalinan Aman

5.1 Kebutuhan komitmen

1. Menciptakan komitmen, kepedulian, kesungguhan dan kemauan semua stakeholder.

Dalam pembangunan bangsa, peningkatan kualitas

2. Dukungan eksekutif dan legislatif.

manusia harus dimulai sedini mungkin yakni sejak

3. Ada unsur (SDM) penggerak program di tingkat

bulan pertama kehamilan. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan

lokal. 4. Menjaga keberlanjutan program.

kualitas manusia adalah persalinan aman. Dengan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali dan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih dan di

5.3 Kebijakan Daerah

fasilitas kesehatan, keselamatan ibu dan bayi dapat

Sebagai program pemerintah pusat, kabupaten/kota

lebih terjamin.

perlu mengaturnya dalam sebuah kebijakan untuk menjamin terlaksananya program pemeriksaan

Persalinan aman berarti seorang ibu dapat

kehamilan dan persalinan aman dalam bentuk

melahirkan bayinya dengan selamat oleh karena

kegiatan konkrit sebagai upaya pencapaian tujuan.

keadaan tenaga, fasilitas, alat dan obat yang dapat digunakan kalau terjadi komplikasi. Tenaga

Untuk memberikan arahan atau petunjuk

kesehatan terlatih dapat langsung menangangi

operasional tentang organisasi, personil, dan

persoalan yang muncul, karena telah memiliki

prosedur, dapat berbentuk Surat Keputusan (SK),

pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.

Peraturan Bupati/Walikota (Perbup/Perwali), atau Peraturan Daerah (Perda).

Namun, cakupan pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman sangat tergantung pada

Kebijakan tentang pemeriksaan kehamilan dan

pemahaman, pengetahuan dan komitmen dari

persalinan aman diharapkan dapat:

berbagai pihak yang perduli terhadap terwujudnya

www.kinerja.or.id


195


1. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi ibu untuk mendapat pemeriksaan kehamilan minimal empat kali dan yang sesuai dengan standar 2. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi ibu untuk melahirkan dengan selamat dan aman 3. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi untuk melahirkan dengan tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan 4. Mendorong peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah daerah terhadap pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman. Agar kebijakan kepala daerah tersebut berjalan efektif dalam pelaksanaannya maka langkahlangkah yang harus dilakukan adalah: 1. Perumusan: perumusan naskah akademik 2. Advokasi: pembahasan dengan semua pihak terkait termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan melalui pendekatan persuasif, presentasi, diskusi, negosiasi 3. Penetapan: proses pengesahan 4. Pelaksanaan: sosialisasi kebijakan dan penerapan kebijakan oleh para pihak yang terkait 5. Monitoring: memantau pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan aturan/kebijakan 6. Evaluasi: apakah kebijakan tersebut dapat mengurangi masalah yang mempengaruhi kinerja yang diharapkan.

5.4 Para Pihak Terkait dalam program pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman Dengan telah diundangkannya kebijakan terhadap pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman, maka hal yang terpenting adalah komitmen dari semua pihak terkait baik dari pemberi layanan, ibu hamil dan keluarga sebagai target dan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk bisa memprioritaskan pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman. Beberapa pihak yang diharapkan turut berkomitmen dalam mendorongpemeriksaan kehamilan dan persalinan aman adalah:

a) Keluarga terdekat ibu Dukungan suami diberikan dengan selalu menjaga suasana batin si ibu seperti membina isteri untuk memeriksa kehamilan, menemani isteri ketika diperiksa kehamilan, membina isteri untuk makan makanan bergizi, membina isteri untuk bersalin dengan tenaga kesehatan terlatih dan di fasiltas kesehatan, membina isteri untuk mengikuti kelas ibu hamil, dan menemani isteri pada saat bersalin. Orang tua/mertua (keluarga) harus memberikan ibu hak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bayinya), tidak memaksakan untuk bersalin dengan dukun bayi, tidak melarang makanan tertentu terkait tradisi selama kehamilan, dan memberikan ibu semangat dan dorongan agar ibu percaya diri untuk pergi memeriksakan kehamilan dan bersalin dengan tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

196


www.kinerja.or.id

b) Tenaga Kesehatan

5.5 Sosialisasi pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman

Tenaga kesehatan diharapkan memeriksa kehamilan sesuai dengan standar, memberi informasi yang

Untuk mensukseskan cakupan pemeriksaan

tepat tentang kehamilan, persalinan, dan risikonya.

kehamilan dan persalinan aman, sosialisasi tentang kebijakan atau peraturan harus dilakukan

c) Lingkungan kerja/kantor

untuk memberikan kesadaran tentang kewajiban para pihak terkait. Selain itu pemberian edukasi,

Lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta

sosialisasi, advokasi dan kampanye pemeriksaan

hendaknya menerapkan kebijakan kantor yang

kehamilan dan persalinan aman merupakan hal

ramah terhadap ibu hamil, termasuk pemberian

penting dan kunci utama keberhasilan program,

izin kepada ibu agar dia dapat ke luar kantor

yang intinya untuk memberikan pemahaman yang

untuk pemeriksaan kehamilan, dan pemberian cuti

mendorong kesadaran masyarakat ataupun pihak

kehamilan dan persalinan.

terkait.

d) Sesama ibu hamil

Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kesehatan ibu dan anak, tokoh agama,

Saling berbagi pengalaman yang mencerdaskan,

tokoh masyarakat, guru sekolah menengah atas

bertukar informasi, memberi semangat dan

perlu dirangkul dan diberikan pengetahuan tentang

dukungan.

manfaat pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman dalam jangka pendek dan jangka panjang,

e) Pemerintah

agar mereka dapat ikut mendorong warga yang ada di wilayahnya, atau para siswa di sekolah-sekolah

Secara terus menerus mengadakan sosialisasi

yang ada di wilayahnya dapat ikut menyebarkan

tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan

pengetahuannya pada orang tua, tetangga atau

aman, memperbaiki dan melengkapi sarana dan

paling tidak berguna bagi mereka kelak setelah

prasarana pendukung pemeriksaan kehamilan dan

mereka berumah tangga.

persalinan aman, dan menindak dengan tegas segala bentuk pelanggaran yang bertentangan

Dari berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan

dengan kebijakan pemeriksaan kehamilan dan

beberapa hal penting dalam pelaksanaan promosi

persalinan aman.

kesehatan adalah: 1. Membangun komitmen para pihak, merupakan upaya penyadaran masyarakat akan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta resiko

www.kinerja.or.id


197


persalinan dengan dukun dan juga resiko

5. Kampanye pemeriksaan kehamilan dan

kehamilan usia muda, serta adanya komitmen

persalinan aman sampai di tingkat kecamatan-

untuk mendukung kampanye pemeriksaan

kelurahan/desa, kepada para tokoh agama,

kehamilan dan persalinan aman.

tokoh masyarakat, kelompok pemerhati

2. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang

pelayanan publik, asosiasi dan paguyuban, serta penggerak PKK.

pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman yang merupakan komitmen pemerintah daerah dan menjadi acuan dalam berbagai

Panduan Pelaksanaan

program kegiatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan regulasi/kebijakan yang ada. 3. Dukungan pihak pemerintah dalam program dan kegiatan pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman serta dianggarkan dalam APBD. 4. Peningkatan pemahaman multi stakeholder tentang pemeriksaan kehamilan dan persalinan

a) Identifikasi potensi masalah

Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi

aman, melalui workshop/training yang dilakukan

masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut

oleh dinas kesehatan dan puskesmas.

ini:

No

198

1. Tahap Persiapan

Potensi masalah

1

Apakah Puskesmas memiliki rencana promosi kesehatan ibu dan anak (khususnya untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman)?

2

Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan promosi kesehatan?

3

Apakah di Puskesmas terdapat berbagai media promosi kesehatan?

4

Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan cara-cara yang inovatif?

5

Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat?

6

Apakah masyarakat memberikan respon yang positif pada promosi kesehatan yang dilakukan Puskesmas?

7

Apakah masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman?

8

Apakah masyarakat mendukung program pemeriksaan kehamilan dan persalinan aman?

9

Dll……..

10

Dll........


Ya

Tidak

www.kinerja.or.id

b) Penentuan prioritas masalah dan analisis penyebab masalah •

Jawaban ‘tidak’ pada tabel di atas

d) Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action) •

menunjukkan adanya masalah pada aspek tersebut. •

•

Berdasarkan prioritas pemecahan yang dipilih, susun rencana kerja.

•

Beberapa pertanyaan yang harus dijawab

Dari beberapa masalah yang ditemukan,

adalah:

temukan mana yang paling mudah

− Apa bentuk kegiatannya?

diselesaikan.

− Apa tujuannya?

Sesuai dengan hasil prioritas masalah,

− Siapa sasarannya?

lakukan diskusi untuk mencari akar

− Bagaimana metode atau pendekatan

masalahnya dengan pertanyaan mengapa. “Mengapa hal tersebut terjadi?”

yang tepat? − Berapa dana yang dibutuhkan? − Bagaimana jadwal kegiatannya?

c) Penyusunan Alternatif Pemecahan Masalah •

− Siapa yang akan mengerjakan? − Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

Susunlah alternatif pemecahan masalah berdasarkan temuan akar masalah. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah:

2. Tahap Pelaksanaan

“Bagaimana cara mengatasinya?”. •

•

Proses penyusunan alternatif pemecahan

Penggerakan dan pelaksanaan: merupakan upaya

masalah dilakukan dengan melibatkan

yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan

stakeholder terkait, terutama masyarakat

yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan

(MSF).

adalah implementasi dari kegiatan terpilih.

Beberapa alternatif pemecahan yang ada,

Mekanisme penggerakan dan pelaksanaan dapat

dibahas untuk memperoleh upaya yang

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

paling tepat untuk mengatasi masalah dengan melibatkan sumber daya yang

•

1. Menggerakkan keluarga pasien, seperti

ada baik lintas program/lintas sektor dan

suami, anak atau saudaranya yang lain agar

masyarakat (multi aktor).

mempunyai tanggungjawab sosial dengan aktif

Prioritas pemecahan yang dipilih hendaknya

pada kelompok-kelompok yang peduli terhadap

dapat diterima oleh masyarakat dan

kesehatan ibu dan bayi. Hal tersebut dilakukan

puskesmas, serta yang memiliki dampak

melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan

lebih efektif dan efisien bagi penyelesaian

kelompok dan membuat gerakan peduli

masalah.

kesehatan agar kelompok sasaran

www.kinerja.or.id


199


mempunyai pengetahuan yang benar

•

kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai.

tentang kesehatan ibu dan bayi, khususnya tentang pemeriksaan kehamilan dan

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana

•

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengevaluasi diantaranya:

persalinan aman. Diharapkan masyarakat menjadi paham akan hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kemudian

a) Indikator input

mereka bisa meminta pelayanan KIA tersebut kepada petugas kesehatan.

1. Ada/tidaknya komitmen kepala puskesmas

2. Peningkatan pengetahuan pasien (ibu

dan seluruh jajaran yang tercermin dalam

bersalin dan ibu menyusui) melalui berbagai

rencana promosi kesehatan puskesmas

kegiatan pembinaan.

2. Ada/tidaknya tenaga promosi kesehatan

3. Mengoptimalkan peran seluruh stakeholder

yang sesuai dengan acuan dalam standar

lain (lintas program, lintas sektor, dunia

SDM promosi kesehatan puskesmas

usaha, masyarakat) melalui integrasi

3. Kecukupan pelatihan promosi kesehatan

promosi kesehatan ke dalam kegiatan

bagi petugas puskesmas

yang diselenggarakan. Misal sebagai

4. Kecukupan dan kelayakan sarana dan

materi tambahan dalam salah satu mata

peralatan promosi kesehatan sesuai dengan

pelajaran di sekolah, masuk sebagai materi

acuan standar

tambahan dalam wejangan nikah di KUA,

5. Kecukupan alokasi dana untuk promosi

sebagai indikator tambahan pada penilaian

kesehatan.

lomba desa, mendorong dunia usaha agar mengakomodasi ibu hamil dan ibu pasca bersalin bagi pekerja wanitanya melalui penerbitan kebijakan internal organisasi

b) Indikator proses 1. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan

tentang pengambilan cuti kehamilan dan cuti

kegiatan promosi kesehatan di dalam

persalinan.

gedung (promosi kesehatan langsung oleh petugas kepada pasien yang dilayani, penyuluhan kelompok kepada pasien yang

3. Tahap Monitoring & Evalusi •

Evaluasi dilakukan di setiap tahapan manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.

•

Evaluasi dilaksanakan pada setiap pertengahan dan akhir tahun untuk menilai proses dan hasil pelaksanaan promosi kesehatan.

200


sedang menunggu pelayanan, pemasangan poster, dll) 2. Kelayakan media promosi yang digunakan, baik berupa poster, spanduk, leaflet, dll dari sisi bentuk, kejelasan informasi, dll 3. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan di luar gedung,

www.kinerja.or.id

misal kunjungan rumah, pada kegiatan pertemuan massa, dll 4. Frekuensi promosi kesehatan yang

Contoh Praktek Baik

dilakukan oleh lintas sektor, dunia usaha,

c) Indikator output

a) Lomba Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Kabupaten Bondowoso

1. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan

Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu

dan masyarakat.

promosi kesehatan 2. Jumlah pasien yang mendapat layanan promosi kesehatan 3. Jumlah keluarga yang mendapat kunjungan rumah 4. Jumlah kelompok masyarakat yang sudah

kabupaten yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap persalinan aman dan ASI serta upaya pencegahan pernikahan dini, yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata dengan dipayungi oleh Peraturan Bupati (Perbup) No. 41 Tahun 2012 tentang KIA dan penobatan Ibu Bupati sebagai

dipintarkan oleh tenaga puskesmas dengan

UMMI PERSAMEDA (Ibu Pendamping Persalinan

pengorganisasian masyarakat.

Aman, IMD dan ASI Eksklusif) dan Bunda KESPRO.

d) Indikator dampak 1. Capaian K1 2. Capaian K4 3. Capaian ibu yang mempunyai Buku KIA 4. Capaian pemberian tablet zat besi 5. Capaian pemberian vaksin Tetanus Toksoid 6. Capaian deteksi resiko 7. Capaian persalinan dengan tenaga kesehatan 8. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan 9. Capaian penanganan komplikasi 10. Angka Kematian Ibu (AKI) 11. Angka Kematian Bayi (AKB).

www.kinerja.or.id

Ustadz Fauzan - Juara Pertama Lomba Kultum Kabupaten Bondowoso


201


Masyarakat Kabupaten Bondowoso yang sebagian besar merupakan masyarakat etnis Madura dimana

b) Wejangan Perias Manten

kepercayaan masyarakat terhadap dukun cukup tinggi dan juga adanya budaya pernikahan dini dan

Salah satu terobosan kampanye kreatif yang

pemberian makanan tambahan bagi bayi selain

dilakukan di Kota Probolinggo adalah melalui para

ASI sebelum usia 6 bulan, memerlukan inovasi dan

perias manten yang berkomitmen mendukung

terobosan strategis yang dapat menggerakkan dan

persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif.

menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya persalinan aman, inisiasi menyusu dini,

Diawali dengan pembekalan para perias manten

ASI Eksklusif dan juga resiko pernikahan dini.

tentang substansi persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif, para perias manten

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

memberikan wejangan kepada kedua mempelai saat

Kabupaten Bondowoso adalah kampanye melalui

dirias manten.

para tokoh agama, dimana para tokoh agama (ulama dan ustadz) ikut mendukung kampanye ini melalui berbagai kotbah maupun wejangan kepada masyarakat tentang persalinan aman, ASI dan pencegahan pernikahan dini. Melalui lomba Kultum (Kuliah Tujuh Menit) yang didahului dengan pembekalan para ustadz tentang substansi tentang persalinan aman, ASI dan juga kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini, para ustadz menunjukkan komitmen dan performance yang bagus dalam penyampaian

Pada momen yang berbahagia sebelum

substansi materi dengan model penyampaian

melaksanakan pernikahan, wejangan terkait

yang ‘merakyat’ sehingga mudah dipahami oleh

persalinan aman, IMD dan ASI eksklusif diharapkan

masyarakat awam.

akan dapat diterima dan dilaksanakan nantinya.

Cuplikan kultum yang menarik antara lain “ Bayi

Buletins ederhana juga disiapkan di salon / rumah

adalah anak ibu, bukan anak sapi, maka yang

perias manten yang dapat dibaca-baca saat

terbaik adalah Air Susu Ibu (ASI) dan bukan Air

mempelai menunggu saat dirias.

Susu Sapi”

202


www.kinerja.or.id

c) Sarasehan Pedagang Pasar, Penjual Jamu, Tukang Ojek

sehingga para pedagang mudah untuk menerima

Beberapa anggota multi stakeholder forum

berjualan.

dan menyampaikan materi tersebut kepada para ibu hamil, PUS dan remaja yang ditemui ketika

yang cukup aktif dalam melaksanakan kampanyePersalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

Selain dibekali dengan materi ekonomi dagang

di Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo

para pedagang sayur juga dijelaskan tentang peran

melaksanakan berbagai macam kegiatan sarasehan

mereka dalam meningkatkan cakupan kunjungan

kepada para tokoh dan asosiasi, antara lain

pemeriksaan kehamilan K1-K4 serta penurunan

kelompok Pedagang Sayur dan Penjual Jamu.

angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), dengan insentif Pedagang Sayur dan Penjual Jamu juga mampu menolong sesama dengan berperan dalam menurunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi. Insentif ini menumbuhkan Rasa Bangga karena tidak hanya bidan yang bisa berperan tetapi dari kalangan biasapun bisa berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Rasa bangga inilah yang akan menumbuhkan loyalitas untuk berperan dalam mencapai dan mensukseskan program MDGs. Pedagang dan penjual jamu juga dibekali dengan Leaflet yang berisi tentang Persalian Aman, IMD dan ASI

Pedagang Sayur dan Penjual Jamu memiliki

Eksklusif untuk diberikan kepada pelanggan

intensitas bertemu dengan banyak ibu hamil dan

terutama ibu hamil dan PUS, serta tidak lupa

pasangan usia subur (PUS) ketika berjualan,

jargon yang ditanamankan kepada para pedagang:

kesempatan ini yang diambil sebagai peluang untuk

‘1 MENIT UNTUK MENYELAMATKAN NYAWA

menyampaikan pesan Persalinan Aman, IMD dan

ORANG LAIN’.

ASI Eksklusif. Para pedagang dibekali dengan materi PA, IMD dan ASI Eksklusif yang dikemas dengan sederhana

www.kinerja.or.id


203


d) Pemasangan banner dalam Bahasa Daerah Salah satu bentuk kampanye yang dapat dilakukan oleh MSF yang peduli terhadap isu Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif adalah melalui



pemasangan banner di lokasi-lokasi strategis dengan menggunakan bahasa daerah setempat.

Tujuan dari penggunaan bahasa daerah setempat dan bilamana ada foto yang dipasang sedapat mungkin adalah foto tokoh setempat yang cukup dikenal masyarakat dan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, sehingga mampu memberikan pesan yang mudah dipahami dan akrab dengan masyarakat, sehingga ada rasa memiliki.

204


www.kinerja.or.id

Lampiran B DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan RI, 2004. Modul pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas.Tersedia di www.bbpkciloto.org. Dirjen BinKesMas, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, 2006. Kepmenkes 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Kepmenkes 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. Permendagri 69/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Permenkes 828/2008 tentang Standar Pelayanan Minial Bidang Kesehatan. Permenpan 13/2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2009. Menuju Persalinan yang Aman dan Selamat agar Ibu Sehat, Bayi Sehat. Trihono, 2005, Manajemen Puskesmas berbasis Paradigma Sehat. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

www.kinerja.or.id


205

Lampiran C - Bahan di CD

Lampiran C BAHAN DI CD Modul Persalinan Aman ini (soft copy) Bahan Promosi Presentasi Powerpoint 1. Strategi Pendekatan KINERJA 2. Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Perencanaan BOK 3. Standard Operating Procedures (SOPs) 4. Survei Pengaduan& Janji Perbaikan Layanan 5. Kemitraan Bidan dan Dukun 6. Kantong Persalinan 7. Promosi Kesehatan

206


www.kinerja.or.id

Lampiran D DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH ADD

:

Alokasi Dana Desa

AINI

:

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

AKB

:

Angka Kematian Bayi

AKI

:

Angka Kematian Ibu

ANC

:

Antenatal Care – pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih

Analisis SWOT

:

metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman atau tantangan (Threats) dalam suatu program atau organisasi.

ASI

:

Air Susu Ibu

ASI Eksklusif

:

ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain obat untuk terapi untuk pengobatan penyakit.

ATK

:

Alat Tulis Kantor

BOK

:

Biaya Operasional Kesehatan

Demand side

:

Penerima atau pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat)

DPRD

:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Governance

:

Tata kelola pemerintah atau organisasi

HPHT

:

Hari Pertama Haid Terakhir

IMD

:

Indeks Pengaduan Masyarakat

IPM

:


KIA

:


KIE

:

Komunikasi Informasi dan Edukasi

USAID-KINERJA

:

Program tata kelola pemerintahan dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat

KUA

:

Kantor Urusan Agama

K1

:

Kunjungan baru ibu hamil - kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan pada trimester I dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu.

www.kinerja.or.id


207


208

K4

:

Kunjungan ibu hamil yang keempat untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada trimester III, di mana usia kehamilan > 24 minggu.

LSM

:

Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

:

Millenium Development Goals

MoU

:

Memorandum of Understainding

MSF

:

Multi-Stakeholder Forum

Muspika

:

Musyawarah Pimpinan Kecamatan – lintas sektor tingkat kecamatan

OMP

:

Organisasi Mitra Pelaksana

Perbup

:

Peraturan Bupati

Perda

:

Peraturan Daerah

Perwali

:

Peraturan Walikota

PKK

:

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

POA

:

Plan of Action

Polindes

:

Pondok Bersalin Desa

Poskesdes

:

Pos Kesehatan Desa

Posyandu

:

Pos Pelayanan Terpadu, biasanya pada tingkat dusun

PTP

:

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Puskesmas RIA

:

Puskesmas Ramah Ibu dan Anak

PWS KIA

:

Pemantauan Wilayah Setempat terkait Kesehatan Ibu dan Anak

RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN

:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SK

:

Surat Keputusan

SKPD

:

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SMART

:

Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely

SOP

:

Standard Operating Procedure

SPM

:

Standar Pelayanan Minimal

SPP

:

Standar Pelayanan Publik

SP2TP

:

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

SP3

:

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

Supply side

:

Pemberi Pelayanan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Tata Kelola Persalinan Aman. Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Recommend Documents