RINGKASAN TATA KELOLA PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF

TATA KELOLA PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

RINGKASAN TATA KELOLA PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

2014

KATA PENGANTAR Seri Pembelajaran ini merupakan kumpulan pengalaman sukses Program USAID-KINERJA dalam peningkatan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dengan penguatan pelayanan Persalinan Aman dan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. USAID-KINERJA menguatkan tiga pilar tata kelola yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan (puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota), dan penerima layanan (masyarakat) yang tersebar di 20 kab/kota dari 4 provinsi di Indonesia. Tulisan ini menyampaikan pengalaman KINERJA mulai dari awal pendampingan kesuatu daerah sampai membuahkan kemitraan yang kuat antara penerima layanan, pemberi layanan, dan Multi Stakeholder Forum (MSF) sehingga terjadi peningkatan pelayanan publik dengan mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dukungan KINERJA melalui Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) telah menghasilkan gerakan masyarakat lokal dengan semangat relawan dan diperkaya oleh berbagai inovasi dan insentif telah mampu memberikan berbagai praktik baik seperti Kemitraan Bidan dan Dukun, SOP, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan, dengan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam setiap tahap pendekatan dan aktivitasnya. Untuk membagi pengalaman sekaligus dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, lembaga donor, organisasi massa sipil, akademisi dan lainnya maka USAID-KINERJA sudah mengembangkan modul yang memuat seluruh kegiatan, strategi, dan pendekatan tata kelola sebagai pembelajaran bagi para pihak. Seri pembelajaran dan modul dibuat berdasarkan pengalaman USAID-KINERJA selama pendampingan. USAID-KINERJA mengucapkan terimakasih yang dalam kepada LPSS, OMP, STTA, Dinas Kesehatan, Puskesmas, MSF, serta para pihak yang telah meluangkan waktunya dalam proses pengumpulan informasi sehingga modul ini dapat hadir seperti saat ini. Seri pembelajaran ini dikembangkan USAID-KINERJA dengan tujuan: (1) untuk memberikan penghargaan yang luar biasa kepada hasil capaian dari berbagai pihak meliputi pemerintah daerah mitra KINERJA, LPSS, OMP bersama mitra lainnya di daerah sehingga menjadi “ingatan institusi”, (2) unsur tersebut difasilitasi oleh KINERJA yang mampu menyemangati dan saling berbagi antar mitra, dan kepada para pihak di Indonesia, sehingga perubahan pelayanan publik (puskesmas dan dinas kesehatan daerah) menjadi lebih cost efektif; (3) lembaga donor dan pihak lain yang ingin meningkatkan tata kelola layanan publik di negeri ini tidak memulai dari awal tetapi dengan mengadopsi, mengadaptasi, dan mengembangkan dari pengalaman yang sudah tersedia dalam modul ini.

www.kinerja.or.id

Ringkasan Tata Kelola Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

1

Untuk memudahkan para pengambil kebijakan di daerah dalam memahami dan mengadopsi program USAIDKINERJA, Seri Pembelajaran ini menggambarkan pendekatan, program dan paket-paket intervensi yang telah menjadi praktik baik di daerah pendampingan USAID-KINERJA. Semoga Seri Pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas melalui perbaikan layanan publik dalam bidang sektor kesehatan khususnya Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Jakarta 25 Juli 2014,

Elke Rapp Chief of Party USAID-KINERJA

2


www.kinerja.or.id

KATA PENGANTAR DARI KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mengucapkan terimakasih yang dalam kepada Tim USAID-KINERJA dan para pihak yang telah nyata melakukan peningkatan kinerja pelayanan puskesmas dan dinas kesehatan tingkat daerahyang menuju pada pencapain Standar Pelayanan Minial (SPM) melalui penguatan aspek tata kelola pada sisi pemberi dan penerima layanan di 20 kabupaten/kota melingkupi 4 provinsi. Seri Pembelajaran dengan pendekatan tata kelola di layanan kesehatan masih menjadi inovasi baru sehingga dianggap penting untuk dilakukannya adopsi, adaptasi, dan replikasi serta scaling up dari pengalaman USAIDKINERJA kedalam program lain di wilayah lain sehingga terjadi percepatan untuk capaian MDGs 2015. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan kepada para lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menerapkan dan melakukan inovasi terhadap Seri Pembelajaran ini sehingga menjadi milik bersama untuk percepatan perbaikan layanan publik di sektor kesehatan. Jakarta, 2014

Direktor Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI

www.kinerja.or.id


3

DAFTAR ISI

4

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

1 4

RINGKASAN EKSEKUTIF

5

BAB 1

PENDEKATAN KINERJA

9

BAB 2

Pengalaman KINERJA dalam Tata Kelola Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif Situasi yang Dihadapi di Daerah Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah Proses Kerja

13

BAB 3

Mengatasi Tantangan dan Mencapai Sukses Cerita Sukses

19 20

BAB 4

Rekomendasi untuk Replikasi Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana Rekomendasi untuk Lembaga Diklat

22 23 24

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

25


13 14 16

www.kinerja.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 1. Tujuan Umum Program USAID-KINERJA Program USAID-KINERJA bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. USAID-KINERJA bekerja di 24 kabupaten/kota di 5 provinsi, yakni 1) provinsi Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue dan Kota Banda Aceh); 2) provinsi Jawa Timur (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Jember dan Tulungagung); 3) provinsi Sulawesi Selatan (Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar); 4) provinsi Kalimantan Barat (Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang); dan 5) provinsi Papua (Mimika, Jayawijaya, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura). Untuk pencapaian tujuan ini, USAID-KINERJA melakukan penguatan sisi masyarakat (demand) dan penyedia layanan (supply). Masyarakat terutama ibu dan keluarga ditingkatkan informasi hak-hak terhadap pelayanan yang mereka terima dari fasilitas kesehatan publik serta keluhan yang mereka salurkan. Seiring ini, puskesmas dikuatkan dengan lebih bertatakelola meliputi elemen partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan responsif. USAID-KINERJA meningkatkan manajemen program, manajemen layanan dan manajemen puskesmas. Sehingga peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak persalinan aman, inisiasi menyusu dini (IMD), dan Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif) sejalan dengan kesiapan puskesmas dalam memenuhi hak tersebut. Penguatan dua sisi ini didampingi oleh organisasi mitra pelaksana (OMP) USAID-KINERJA yang diberikan hibah melalui proses seleksi yang transparan dan akuntabel. OMP ini umumnya berasal dari daerah setempat dan KINERJA melakukan penguatan OMP sebelum OMP mengimplementasi program di daerah yang bersangkutan.

1. Keberhasilan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

KINERJA bekerja dengan prinsip berikut: (1) sejalan dengan RPJMN, RPJMD dan Renstra Sektor Daerah; (2) tidak mengembangkan inovasi baru, menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh pemerintah pusat, kabupaten/kota, universitas, mitra pembangunan/lembaga donor lainnya; (3) program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit layanan mitra; (4) Untuk keberlanjutan program, pelaksanaan dukungan dilakukan melalui pihak Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dengan

www.kinerja.or.id


5

mengutamakan kapasitas lokal; dan (5) memperkaya program pelayanan publik dengan konsep tata kelola yang baik dengan penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan promosi inovasi dan model insentif. Keberhasilan KINERJA pada tingkat pemberi layanan kesehatan telah dilakukan pendampingan di 4 provinsi, melalui 19 Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan 61 puskesmas mitra. Sekitar 20 kabupaten dan kota sudah mempunyai peraturan bupati/walikota tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang dibuat mengikuti aspek governance. 11 daerah sudah membiayai kegiatan forum para pemangku kepentingan (MultiStakeholder Forum, MSF) di 61 kecamatan. 61 puskesmas telah memasang SOP Alur Layanan sehingga terlihat oleh pengguna layanan, dan telah membuat dan menempel di dinding puskesmas Janji Perbaikan Layanan sebagai respon terhadap Survei Pengaduan Pengguna Layanan. 33 puskesmas telah melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA yang sesuai kaidah governance, dan 45 puskesmas melakukan revitalisasi Kantong Persalinan. Rata-rata daerah mitra telah menambah jumlah konselor IMD dan ASI Eksklusif dan jumlah kelas ibu hamil, dan telah membuat ruang ASI atau pojok laktasi di fasilitas umum yang sesuai standar dan SOP nasional. Terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor pada seluruh daerah KINERJA seperti dinas pendikan dan Kementerian Agama sangat mempercepat gerakan perubahan perilaku masyarakat. Minimal ada 3 Dinas Kesehatan, dan puluhan Puskesmas telah menolak bekerjasama dengan susu formula bayi karena mendukung IMD dan ASI Eksklusif, sehingga angka cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat nyata. Pada sisi demand, MSF termasuk media lokal sudah berperan aktif sebagai pengawas, motivator, dan advokator dalam melakukan perubahan dan perbaikan layanan kesehatan pada tingkat dinas kesehatan dan puskesmas. MSF telah melakukan pengelolaan managemen keluhan, dan terlibat dalam perencanaan, penentuan prioritas, dan monitoring Jaminan Persalinan Aman (Jampersal), Biaya Operasional Kesehatan (BOK), serta sumber pendanaan lain yang tersedia di puskesmas. MSF melakukan pengawasan terhadap implementasi SOP, janji perbaikan layanan dan lainnya. MSF turut melakukan advokasi kepada pemerintahan desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk kemitraan bidan dan dukun.

2. Keberlanjutan Program Inisiatif yang sudah dilaksanakan oleh KINERJA di daerah dan puskesmas mitra perlu keberlanjutan dan perbaikan yang berkesinambungan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Perubahan melalui

6


www.kinerja.or.id

pendekatan governance KINERJA yang telah dicapai saat ini dengan melakukan replikasi atas dukungan dana APBD adalah awal dari penguatan tiga pilar governance yang dapat dijadikan sebagai stimulan dan menjadi tempat pembelajaran bagi puskesmas lain baik yang berada di wilayah mitra maupun di luar daerah mitra.

3. Lingkup Dokumen ini Dokumen ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 menampilkan pendekatan umum KINERJA, bentuk dukungan inisiatif di sektor kesehatan, dan prinsip KINERJA dalam tata kelola Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Bab 2 menjelaskan pengalaman KINERJA dalam mendukung tatakelola Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, tahapan dalam memulai inisiatif di daerah, pengaturan pekerjaan, sampai pada proses kerja dan perubahan yang dihasilkan. Bab 3 berisikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai sukses. Bab 4 memuat rekomendasi kepada berbagai pihak untuk replikasi baik dalam daerah mitra maupun di luar daerah.

4. Rekomendasi

a) Kepada Pimpinan Daerah

Pendekatan tata kelola KINERJA dengan memperkuat supply dan demand side terbukti meningkatkan perbaikan layanan publik dalam waktu 1-2 tahun pendampingan. Pendekatan ini dapat direplikasi dan diperluas ke dalam layanan publik di dinas kesehatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran daerah. Perluasan dan pengembangan ini membutuhkan hal-hal mendasar, termasuk: 1. Komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan/sektor teknis; 2. Waktu pendampingan untuk pembentukan dan pendampingan MSF sebaiknya 2-3 tahun; 3. Inovasi dan insentif yang kreatif bagi pemberi dan penerima layanan; 4. Koordinasi dan monitoring kuat antara Dinas Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan puskesmas; 5. Kuatnya peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas Pojok ASI beserta konselornya ditempat kerja dan fasilitas umum; 6. Kuatnya peran media lokal, duta ASI dan MSF untuk konsisten menjadi relawan pengawas independen dalam kampanye Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

b) Kepada Calon Organisasi Mitra Pelaksana

OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik juga dapat berperan dalam perbaikan pelayanan dan penguatan kebijakan lokal. Dengan pendekatan KINERJA, OMP dapat mempercepat dan memperkaya proses

www.kinerja.or.id


7

perbaikan layanan kesehatan di wilayahnya melalui bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan unsur lain. Adopsi dan pengembangan materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program dibidang lain (replikasi dan scaling up) menjadi pilihan yang terbukti membuat perubahan positif dalam waktu 1-2 tahun pendampingan. Kunci keberhasilan dari 2 tahun pendampingan tersebut terjadi karena (1) dilakukannya penguatan personil OMP dengan pendekatan tata kelola KINERJA diawal dan berkesinambungan selama proses pendampingan, yang dapat diperkuat oleh pihak universitas, lembaga diklat, dan local champion/konsultan; (2) memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat.

c) Kepada Lembaga Diklat

Lembaga yang melakukan pelatihan (Diklat) serta universitas direkomendasikan untuk memasukkan pendekatan tata kelola KINERJA kedalam kurikulum Diklat dan/atau materi pelatihan dengan perspektif gender yang kuat, agar dapat lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan.

8


www.kinerja.or.id

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Program KINERJA USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kepada 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. KINERJA menawarkan paket dalam bidangtersebut kepada pemerintah daerah dengan pendekatan yang komprehensif untuk menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan. Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya untuk mencapai good governance menjadi lebih cepat, berkelanjutan dan dapat direplikasi. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal terkait dengan kebijakan, manajemen program, dan membuka ruang agar masyarakat dapat terlibat aktif. Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan membangun kesadaran pemberi layanan tentang hak masyarakat, meningkatkan berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program. Penguatan sisi penerima layanan pada tingkat puskesmas dilakukan dengan membentuk suatu forum untuk melakukan pengawasan, mediasi, dan advokasi. KINERJA bersama stakeholder daerah melakukan identidikasi terhadap peserta yang memiliki komitmen, pengaruh dan peduli kepada masalah kesehatan. Anggota forum dilatih dan didampingi dalam melakukan monitoring dan evaluasi. KINERJA bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai pengalaman, keahlian dan ketrampilan melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota, yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). KINERJA mengembangkan sistem dan menyusun program dan OMP mengembangkan strategi dengan menterjemahkan program KINERJA sesuai kondisi lokal seperti bahan yang dipresentasikan disini. Para fasilitator OMP dilatih sebelum bekerjasama dengan pemda dan dinas kesehatan agar mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP diharapkan menjadi mitra pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi.

www.kinerja.or.id


9

Inisiatif di Sektor Kesehatan Dalam bidang kesehatan, USAID - KINERJA mendukung Kesehatan Ibu dan Anak sebagai prioritas utama kesehatan nasional jangka panjang dan jangka menengah melalui dua program yaitu (1) Persalinan Aman, dan (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Dinamika antara sisi supply dan demand yang mengarah pada perbaikan kinerja layanan kesehatan yang berkelanjutan, dan sistematis akan meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Kinerja melakukan penguatan pada empat aspek – regulasi, manajemen, multi-stakeholder forum, dan strategi promosi. KINERJA melalui OMP menginisiasi peraturan bupati/walikota tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Peraturan ini digagas dan dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari analisis situasi sampai pada pengesahan oleh bupati/walikota. Penguatan manajemen terdiri dari 3 jenis manajemen yaitu manajemen institusi/organisasi, manajemen program dan manajemen layanan. Manajemen puskesmas/organisasi ditingkatkan perencanaan dan penganggaran yang bersumber BOK untuk Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Manajemen program menguatkan kembali program persalinan aman meliputi kemitraan bidan dan dukun, kelas ibu hamil, dan kantung persalinan. Manajemen program IMD dan ASI Eksklusif adalah kelompok peduli ASI, Duta ASI, dan pojok laktasi. Manajemen layanan meliputi janji perbaikan layanan, SOP, dan manajemen pengaduan. MSF bidang kesehatan yang beranggotakan unsur-unsur jurnalis warga, media lokal, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, lintas sektor, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, dengan keberpihakan kuat terhadap suara perempuan dan kaum muda pada tingkat kabupaten dan kecamatan/ puskesmas telah menjadi penyeimbang supply dan demand side dengan berperan aktif sebagai pengawas, advokator, dan motivator. KINERJA mendorong masyarakat, sektor kesehatan dan lintas sektor untuk terlibat dalam promosi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Sektor kesehatan dapat mengalokasikan anggaran promosi untuk kegiatan promosi menggunakan berbagai media. Masyarakat juga turut memperhatikan seperti ulama, tokoh masyarakat, perias pengantin, dan lainnya. Sektor lainnya seperti pendidikan dan Kantor Urusan Agama menyediakan waktu untuk memberikan promosi pada saat mereka melakukan kegiatan rutinnya. Misal, menyisipkan pendidikan kesehatan kepada anak didik dan memberi informasi kesehatan pada saat penyuluhan calon pengantin dan akad nikah. Bahkan pimpinan tertinggi di daerah (Bupati dan Wakil Bupati) turut menjadi Duta ASI.

10


www.kinerja.or.id

Dukungan KINERJA untuk program Persalinan Aman sejalan dengan 5 strategi Kementerian Kesehatan dan World Health Organisation: 1) Meningkatkan akses dan mutu. 2) Mendorong pemberi layanan membuat SOP dengan merujuk pada literatur atau kebijakan yang ada dengan mengikutsertakan (partisipasi) MSF. Masyarakat juga diberitahu tentang hak-hak dalam pelayanan dengan mempublikasi (tranparansi) SOP sehingga masyarakat mengetahui haknya. SOP ini menjadi alat akuntabilitas pelayanan kesehatan kepada pemangku kepentingan di daerah. 3) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Peningkatan kelas ibu hamil yang lebih sesuai sampai tingkat desa dan kemitraan bidan dan dukun yang lebih partisipasi dan akuntabel. KINERJA menginisiasi MSF untuk pengawasan dan advokasi persalinan aman dan ASI Eksklusif. 4) Meningkatkan sistem pengawasan dan informasi kesehatan. KINERJA menterjemahkan ini dengan revitalisasi Kantung Persalinan. Kantung ini dibuat sedemikian rupa sehingga pimpinan puskesmas mengetahui dimana ibu hamil baik yang berisiko atau tidak; mengetahui kapan ibu bersalin sehingga bidan yang bersangkutan dapat menjaga sampai proses persalinan, dan informasi ini selanjutnya ditransparankan kepada MSF dan desa agar siap siaga apabila ibu membutuhkan pertolongan. 5) Meningkatkan pembiayaan kesehatan diterjemahkan oleh KINERJA dengan meningkatan perencanaan Biaya Operasional Kesehatan fokus pada persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif. MSF sebagai representatif masyarakat berpartisipasi pada tahap perencanaan dan mengawasi implementasinya. Berdasarkan strategi di atas, KINERJA merancang kegiatan pada dua sisi yaitu demand dan supply. Beberapa prinsip yang menjadi ciri-ciri KINERJA adalah: 1. Tidak mengembangkan inovasi baru, tapi menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh pemerintah, universitas, mitra pembangunan/lembaga donor, dan sebagainya. 2. Bantuan tehnis dilaksanakan oleh Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dengan mengutamakan sumberdaya lokal. 3. Memperkaya pelayanan publik dengan menerapkan aspek governance meliputi elemen partisipasi, transparansi, responsif dan akuntabilitas pemberi layanan. 4. Mendorong pemerintah daerah baik daerah mitra maupun di luar mitra KINERJA untuk mereplikasi program yang dianggap baik dalam mempercepat capaian program. 5. KINERJA mendukung program yang sejalan dengan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sektor Daerah (Renstra), serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.

www.kinerja.or.id


11

6. Pada level nasional, KINERJA berkoordinasi dengan kementerian yang terkait: beberapa institusi seperti BAPPENAS, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Direktorat Jenderal PUM. Tim Koordinasi dibentuk berdasarkan kebutuhan, dengan melibatkan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN&RB, UP4K, serta lainnya.

12


www.kinerja.or.id

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF Situasi yang Dihadapi di Daerah 1. Persalinan Aman Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program prioritas nasional dan daerah. Capaian indikator SPM Kesehatan termasuk cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama (K1) dan kunjungan ke-empat (K4) untuk ANC, persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan, dan persalinan di fasilitas kesehatan di banyak daerah di Indonesia juga masih rendah. RISKESDAS (2010) melaporkan bahwa hanya 61,4% perempuan melakukan ANC dan hanya 82,4% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pelayanan sangat bervariasi antar daerah di Indonesia, dan daerah pedesaan seperti kebanyakan daerah mitra KINERJA seringkali jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Ibu hamil memiliki risiko yang tinggi dalam persalinan karena rendahnya kualitas ANC dan persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga yang terampil. Belum adanya SOP dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai faktor utama dalam rendahnya kualitas pelayanan ANC. Pada sisi demand, rendahnya pemahaman masyarakat dan budaya yang tidak menguntungkan ibu hamil menjadi faktor risiko ibu makin meningkat. Sebagian masyarakat masih kurang percaya kepada bidan dan masih mempercayai dukun sebagai tantangan utama.

2. IMD dan ASI Eksklusif Meskipun kebijakan pemerintah nasional (Peraturan Pemerintah No 33/Tahun 2012) tentang pentingnya peran masyarakat secara perorangan, berkelompok, maupun organisasi harus mendukung keberhasilan program ASI

www.kinerja.or.id


13

Eksklusif tetapi praktiknya ASI menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, tantangan dari tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan menjadi corong promosi susu formula. Lemahnya informasi dari tenaga kesehatan berkaitan dengan ASI. Hasil Rapid Assessment1 2010 dan USAID-KINERJA 2012, ditemukan masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, serta bidan praktik menerima sponsor susu formula dan membagikan hadiah berupa sampel susu formula, kalender, ballpoint, blok note, poster, bahkan umrah dan haji. Tantangan kedua adalah tantangan dari masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum percaya kecukupan gizi dalam ASI, terpengaruh promosi susu formula dan meninggalkan bayi dengan alasan kerja. Sehingga bayi sudah mendapatkan susu formula sejak lahir. Faktor budaya yang tidak berpihak kepada ASI menjadi faktor penguat lainnya. Padahal program ASI Eksklusif sebagai program prioritas sejak beberapa tahun yang lalu, baru 33,6% bayi di Indonesia yang beruntung mendapat ASI Eksklusif (Susenas, 2010). Bahkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia menunjukkan tren ini menurun. Ketiga adalah rendahnya peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pengawasan peredaran susu formula bayi dan penganggaran yang sangat rendah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif di Daerah 1. Komitmen kepala daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan

Langkah pertama KINERJA di daerah adalah Konsultasi Provinsi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dihadiri oleh pemerintah provinsi bersama lima kabupaten/kota mitra KINERJA dari unsur pimpinan (eselon 2 – 3) Pemerintah Daerah, Ketua Bappeda, DPRD (Komisi Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ekonomi. Hasilpertemuan: (1) Kabupaten/Kota memilih satu prioritas dari tiga sektor dukungan KINERJA yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Iklim Usaha pada tahun pertama; dan (2) Terbangunnya komitment Pemerintah Daerah dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding atau MOU) antara Kepala Daerah dengan Pimpinan KINERJA.

Tahap berikutnya di daerah yang memilih bantuan KINERJA di bidang kesehatan dilakukan Konsultasi Tingkat Kabupaten/Kota keseluruh daerah mitra KINERJA dengan metode Diskusi Kelompok Terarah

1 Hasil Rapid Assessment 2010, http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/berita-dan-kegiatan/37-pekan-asisedunia-2012

14


www.kinerja.or.id

(Focus Group Discussion atau FGD) sebagai bentuk transparansi dan partisipasi pendekatan KINERJA. Konsultasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Bappeda dengan peserta pemegang program Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Bidan, Kader Posyandu, Organisasi Masyarakat peduli kesehatan, Organisasi Profesi (IDI, IBI), Media, dan Tokoh Masyarakat (Kelompok Agama dan Adat) dengan perspektif gender. Output pertemuan ini diperolehnya: (1) isu prioritas dalam Program KIA yang kemudian menjadi IMD dan ASI Eksklusif, dan Persalinan Aman; dan (2) penentuan puskesmas yang akan menjadi dampingan mitra Kinerja sesuai kriteria yang disepakati yaitu puskesmas yang pelayanannya masih kurang, puskesmas terpencil, puskesmas yang sudah cukup bagus.

Diskusi informal di daerah dampingan KINERJA dilakukan bersama media, pemerintah, DPRD, organisasi profesi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi daerah mitra KINERJA selain data sekunder terkait sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah daerah.

LPSS dan OMP sebagai inisiator, motivator, dan fasilitator, melakukan pendekatan persuasif secara simultan kepada DPRD, Bapeda, pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat, dan organisasi profesi untuk mendapatkan dukungan moril dan pembiayaan. Unsur ini kemudian menjadi cikal bakal MSF.

Indikator utama sebagai komitmen kepala daerah adalah adanya anggaran daerah untuk mendukung program KINERJA. Anggaran tersebut untuk kegiatan yang menjadi bagian dalam keterlibatan stakeholder daerah terutama dinas kesehatan dan puskesmas. Banyak daerah mengalokasikan anggarannya sehingga program yang diinisiasi KINERJA bukanlah program milik KINERJA tetapi program milik daerah itu sendiri.

2 Pengaturan Pekerjaan

Tugas utama LPSS adalah mengkoordinir program, memfasilitasi OMP untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dengan Dinas Kesehatan, MSF, dan pemerintah daerah. LPSS bersama OMP bertanggung jawab terhadap mutu capaian program. OMP bekerja penuh pada tingkat kabupaten, puskesmas, dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan, lokakarya, dan pendampingan masyarakat terutama MSF.

Salah satu kunci keberhasilan KINERJA adalah, karena KINERJA melakukan penguatan kapasitas OMP secara berkala, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Untuk penguatan supply side terkait teknis Persalinan Aman, KINERJA

www.kinerja.or.id


15

kemudian memberdayakan local champion dengan latar belakang kesehatan untuk mendukung kerja OMP di daerah.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Setelah surat keputusan kepala daerah diterbitkan maka tim tehnis menyusun rencana kerja bersama denga rencana kerja OMP. Rencana kerja ini harus sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

Proses Kerja 1. Peran Para Stakeholders

Tahapan ini sangat penting sebagai rangsangan untuk membangun peran para pihak.

Dinas Kesehatan kabupaten/kota terlibat aktif baik sebagai nara sumber, peserta dan kebijakan dalam pelaksanaan bantuan KINERJA. Tim teknis yang sudah dibentuk menjadi sebagai tim pengarah bila pelaksanaan di lapangan mendapat hambatan. Tim teknis ini melakukan pertemuan secara reguler dalam memantau kemajuan dan tantangan implementasi program KINERJA. Individu dan perwakilan dari organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat sipil lainnya bergabung membentuk forum. Kemudian mengundang unsur pemerintah untuk membahas kondisi yang ada dan disini disebut multi stakeholder forum (MSF).

DPRD berperan dalam memonitor pelaksanaan program KINERJA, di beberapa kabupaten/kota DPRD menjadi anggota atau ketua MSF, sebagai advokator internal DPRD dan pihak eksekutif (kepala daerah dan panitia anggaran) untuk memperlancar persetujuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan IMD dan ASI Eksklusif. Pada daerah di mana bupati/walikota mempunyai komitmen yang lebih tinggi dari DPRD, justru peran mereka melakukan advocacy anggaran kepada DPRD seperti di kabupaten Sambas dan Probolinggo, serta Kota Makassar dan Singkawang.

16


www.kinerja.or.id

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Program dukungan IMD dan ASI Eksklusif dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: •

Persamaan persepsi dan membangun komitmen para pihak

LPSS mendampingi OMP melakukan inisiasi dan sosialisasi kepada para pihak tentang IMD dan ASI Eksklusif. Proses ini merupakan tahap penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman, persepsi, dan kepedulian bersama untuk membangun komitmen awal dalam pelaksanaan program.

•

Pembentukan dan peningkatan kapasitas MSF

LPSS bersama OMP memfasilitasi beberapa pertemuan untuk pembentukan MSF dan peningkatan kapasitas MSF untuk mulai memotivasi masyarakat terkait IMD dan ASI Eksklusif. Pertemuan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman MSF tentang pentingnya program IMD dan ASI Eksklusif bagi masyarakat.

•

Berbagi pengalaman dan pemecahan masalah

Penguatan MSF dilakukan dengan pertemuan berkala untuk berbagi pengalaman di masyarakat dan mencari pemecahan masalah bersama terhadap temuan dan persoalan di lapangan. Dilanjutkan dengan membuat rencana aksi untuk mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.

•

Advokasi

MSF didampingi OMP mengintegrasikan perencanaan MSF ke dinas kesehatan dan puskesmas, bertujuan untuk terjaminnya keberlanjutan program. Strategi advokasi dengan kunjungan ke Puskesmas untuk berdiskusi dengan manajemen puskesmas. Dengan pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan, MSF melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk ketersediaan peraturan daerah dan anggaran pendukung dalam menjalankan peraturan tersebut.

•

Pelembagaan MSF

Beberapa daerah seperti Bengkayang dan Simeulue memilih untuk melegalkan MSF menjadi berbadan hukum. Pilihan ini kemudian memberikan kekuatan hukum bagi MSF dalam mendorong terlaksananya program IMD dan ASI Eksklusif.

3. Proses Perubahan dan Manfaat

Perubahan nyata dukungan KINERJA terhadap daerah mitra dapat dilihat dari beberapa pihak: •

Dari sisi pemerintah daerah: Pemerintah daerah sudah mulai merasakan manfaat dari kehadiran MSF atau partisipasi masyarakat sehingga programnya menjadi lebih kongkrit dan sesuai kebutuhan. Misal proses pembentukan Peraturan Bupati/Walikota tentang PA, IMD dan ASI Eksklusif sebagai

www.kinerja.or.id


17

payung hukum, dan dukungan dana APBD untuk melakukan replikasi ke puskesmas di wilayahnya dengan jumlah yang bervariasi di masing-masing daerah. Hasil ini dapat dilihat setelah satu tahun pendampingan. •

Dari sisi supply: Perubahan pola pikir pemberi layanan dari sisi kurang mendengar keluhan masyarakat berubah menjadi mendengar keluhan masyarakat. Sehingga puskesmas sudah memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya terjadi peningkatan cakupan yang memenuhi indikator SPM. Contoh dampak program IMD dan ASI Eksklusif adalah pelarangan susu formula di seluruh puskesmas Kabupaten Probolinggo dan Kota Makassar menyebabkan cakupan ASI Eksklusif meningkat tajam.

•

Dari sisi demand: Masyarakat yang tergabung dalam MSF mulai menyadari perannya dalam pembagunan kesehatan serta pemantau pelayaan kesehatan. MSF sudah banyak membawa perubahan dalam pelayanan kesehatan sehingga puskesmas sampai kepada dinas kesehatan mulai memperhatikan setiap masukan dari MSF. Kemudian mengikutsertakan MSF dalam setiap kebijakan pelayanan kesehatan pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Ada juga masyarakat membentuk kelompok aksi seperti Kelompok Peduli Asi dan Ayah Peduli Asi sebagai peran kongkrit masyarakat dalam bidan ASI. Kemitraan bidan dan dukun yang berjalan dengan baik karena peran MSF dalam mengawasi dan advokasi dukun.

18


www.kinerja.or.id

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES

Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

Pada Tingkat Pemerintah Daerah: •

Pelaksanaan program KINERJA membutuhkan perubahan dalam perencanaan daerah. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan sehingga banyak kegiatan yang kurang berjalan sempurna karena kurang sinkron dukungan dari daerah.

•

Pergantian pejabat daerah baik pada dinas kesehatan maupun di puskesmas menyebabkan kesinambungan proses pendampingan menjadi terhambat.

•

Pergantian pimpinan daerah kemungkinan diikuti dengan mutasi kepala SKPD dan staff dinas kesehatan, sehingga hubungan kerja dimulai dari awal kembali.

Pada Tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas: •

Sulitnya mensinkronisasi jadwal antara dinas kesehatan dan puskesmas.

•

Adanya personil pada tingkat pengambil keputusan di dinas kesehatan dan puskesmas yang kurang memberikan daya dukung.

•

Beberapa puskesmas menolak atau kurang menerima hasil survei pengaduan.

Pada Tingkat MSF, Masyarakatdan Pemberi Kerja: •

Sulitnya mendapatkan anggota MSF yang berpartisipasi atau menghadiri pertemuan tanpa mengharapkan dana transport.

•

Budaya masyarakat dan ibu hamil yang belum percaya kepada bidan.

www.kinerja.or.id


19

Pada Tingkat OMP: •

Keterbatasan pengetahuan tentang pendekatan KINERJA, teknis Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, dan teknis fasilitasi sehingga dibatasi dalam melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan MSF.

•

Geografis yang terpencil dan berjauhan antara satu puskesmas dengan yang lainnya berdampak rendahnya koordinasi dengan waktu proyek yang pendek.

Cerita Sukses 1. Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil, Aceh Singkil, Provinsi Aceh. •

Kemitraan dimulai bulan April 2012. Pada tahap pertama, kemitraan diterapkan di 2 desa, kemudian dikembangkan di 5 desa lainnya.

•

Pertolongan persalinan oleh dukun menurun menjadi 0%. Tahun 2011 terdapat 18 persalinan yang ditolong dukun, menurun menjadi 8 persalinan pada tahun 2012, dan mencapai 0 pada tahun 2013.

•

Puskesmas Singkil akan melakukan perluasan dengan melibatkan dukun secara aktif dalam promosi kesehatan di komunitas sebagai “Pelopor Kesehatan di Desa”.

•

Kemitraan Bidan dan Dukun di Puskesmas Singkil telah dicanangkan untuk direplikasi ke seluruh Kabupaten Aceh Singkil.

•

Peluncuran Kartu Emergency Persalinan dan Hotline Pelayanan Kesehatan di seluruh Puskesmas.

2. Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat Masyarakat sudah mampu “meminta” layanan kesehatan. •

Keluarga pasien protes kepada bidan bila ibu tidak dibantu melakukan IMD saat persalinan.

•

Permintaan penyuluhan ASI meningkat.

•

Cakupan ASI Eksklusif Kota Singkawang meningkat. Pada tahun 2011 ketika KINERJA masuk daerah, persentase bayi yang diberikan ASI Eksklusif hanya 22,2%. Cakupannya naik menjadi 38,1% setelah 1 tahun pendampingan (2012), dan meningkat lagi menjadi 48,7% pada tahun 2013.

20


www.kinerja.or.id

•

Semua persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan wajib diberikan IMD di wilayah Puskesmas Singkawang Selatan.

3. Mendukung ASI Eksklusif, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur •

Ibu Bupati Probolinggo menjadi Duta ASI Kabupaten Probolinggo dan telah menerbitkan Peraturan Bupati terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang disusun secara partisipatif oleh MSF.

•

Penerbitan surat larangan penyediaan susu formula bagi fasilitas kesehatan dan praktek bidan di seluruh Kabupaten Probolinggo.

•

Bupati bersama Dinas Kesehatan aktif melakukan supervisi mendadak (sidak) ke seluruh fasilitas kesehatan dan praktek bidan untuk memeriksa apakah masih menyediakan susu formula, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar.

•

Mencanangkan gerakan penanaman daun katuk yang bermanfaat untuk memperlancar ASI, dan memberikan menu wajib sayur daun katuk bagi ibu melahirkan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

•

Bekerjasama dengan swasta untuk menyediakan ruang ASI di tempat kerja.

www.kinerja.or.id


21

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi untuk Pemerintah Rekomendasi ini diarahkan kepada pemerintah pusat (kementerian kesehatan), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan masing-masing.

a) Komitmen

Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan daerah yang dituangkan dalam bentuk tersedianya payung hukum daerah, dukungan pendanaan, memelihara local champion dan SDM yang sudah terlatih pada tempat yang sesuai.

b) Membangun Partisipasi Masyarakat

Menyediakan sumberdaya lokal untuk terbentuk dan berperannya model MSF dan Pengelolaan Pengaduan sebagai wujud nyata partisipasi aktif demand side, dan transparansi serta akuntabilitas supply side yang akan berdampak pada capaian SPM dan peningkatan kinerja layanan kesehatan (publik).

c) Pengawasan Perorangan dan Komunal

Melakukan monitoring dan pengawasan supaya peraturan daerah dijalankan dengan semestinya melalui peran aktif SKPD terkait bersama MSF.

d) Materi untuk Puskesmas

Mendukung dinas kesehatan/sektor teknis untuk mengadopsi, dan mengadaptasi Puskesmas (unit layanan) model KINERJA dengan bantuan materi serta alat dari Seri Pembelajaran KINERJA serta bimbingan dari LPSS, OMP, dinas kesehatan dan puskesmas mitra KINERJA secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

e) Tenaga kesehatan

Mendukung dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai standar dan SOP nasional. Dibutuhkan dukungan para pihak seperti MSF, DPRD, serta

22


www.kinerja.or.id

pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan advokasi supaya puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota mampu merencanakan dan menyiapkan SDM yang profesional.

f) Insentif dan Sanksi

Dibutuhkan inovasi kreatif untuk insentif dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan. Inovasi ini penting untuk stimulan yang mampu menjadi obor dalam membangun dinamika gerakan perubahan baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemberi layanan.

g) Perlindungan

Kepala daerah dibutuhkan untuk berperan sebagai pelindung bagi organisasi dan petugas yang menerapkan larangan serta sanksi berkaitan pelaksanaan payung hukum daerah.

h) Motivasi kepada Penyedia Layanan

Mendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas ruang/pojok ASI beserta konselornya di tempat kerja dan fasilitas umum.

i) Motivasi kepada Media

Mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pendukung Gerakan IMD dan ASI Eksklusif atau gerakan untuk perbaikan layanan publik di daerah.

j) Motivasi kepada Masyarakat

Secara simultan mengembangkan model insentif kepada peran serta masyarakat dalam MSF sehingga membuka ruang partisipasi, kontrol, dan partnership masyarakat yang berkelanjutan. Meningkatkan peran kelompok Bapak dalam promosi IMD dan ASI Eksklusif.

Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana Kepada OMP yang mempunyai misi melakukan perubahan melalui penguatan gerakan komunitas, rekomendasi di bawah ini akan mempercepat, dan memperkaya sebuah gerakan perubahan layanan publik yaitu:

www.kinerja.or.id


23

a. OMP menjadi agen adopsi dan replikasi. b. Unsur-unsur governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan reponsif menjadi ruh governance yang dapat diterapkan oleh OMP pada aspek lainnya sebagaimana pendekatan kesehatan. c. Dibutuhkan penguatan personil yang mampu melakukan fasilitasi dengan lebih baik sehingga siapapun peserta yang difasilitasinya tidak akan gugup karena fasilitator kurang menguasai tehnisnya. d. Menyesuaikan waktu pendampingan dengan siklus perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota. e. Memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat dengan pemberian insentif yang kreatif seperti membangun rasa bangga untuk dapat membantu sesama menjadi pilihan inovasi yang hemat biaya dan berkelanjutan. f. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program di bidang lain menjadi pilihan yang hemat biaya karena sudah terbukti membuat perubahan positif dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan terpencil. g. Meningkatkan pendekatan kepada perusahaan/swasta untuk menggali sumber dana tanggungjawab sosialnya untuk peningkatkan pelayanan publik di area perusahaan tersebut.

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (diklat), baik pemerintah, maupun non-pemerintah, mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program tata kelola PA, IMD dan ASI Eksklusif. Direkomendasi agar lembaga-lembaga diklat: a. Memasukkan pendekatan KINERJA melalui pendekatan dan penguatan tiga aspek governance yaitu pemerintah daerah, supply side, dan demand side kedalam kurikulum diklat. b. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA kedalam pendekatan bahan ajar diklat yang sudah ada sehingga menjadi inovasi baru diklat. c. Kepada Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), peningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan menyeluruh. d. Bagi universitas, sebagai bahan untuk pembelajaran siswa dan dapat menjadi bahan tulisan, tesis dan disertasi.

24


www.kinerja.or.id

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH ADD

: Anggaran Dana Desa

AIMI

: Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

AKB

: Angka Kematian Bayi

AKI

: Angka Kematian Ibu

ANC

: Antenatal Care – pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih

Analisis SWOT

: metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman atau tantangan (Threats) dalam suatu program atau organisasi.

ASI

: Air Susu Ibu

ASI Eksklusif

: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain obat untuk terapi untuk pengobatan penyakit.

ATK

: Alat Tulis Kantor

BOK

: Biaya Operasional Kesehatan

Demand side

: Penerima atau pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat)

DPRD

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Governance

: Tata kelola pemerintah atau organisasi

HPHT

: Hari Pertama Haid Terakhir

IMD

: Inisiasi Menyusui Dini

IPM

: Indeks Pengaduan Masyarakat

KIA

: Kesehatan Ibu dan Anak

KIE

: Komunikasi Informasi dan Edukasi

USAID-KINERJA

: Program tata kelola pemerintahan dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat

KUA

: Kantor Urusan Agama

K1

: Kunjungan baru ibu hamil - kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan pada trimester I dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu.

K4

: Kunjungan ibu hamil yang keempat - untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada trimester III, di mana usia kehamilan > 24 minggu.

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

: Millenium Development Goals

www.kinerja.or.id


25

26

MoU

: Memorandum of Understainding

MSF

: Multi Stakeholders Forum

Muspika

: Musyawarah Pimpinan Kecamatan – lintas sektor tingkat kecamatan

OMP

: Organisasi Mitra Pelaksana

Perbup

: Peraturan Bupati

Perda

: Peraturan Daerah

Perwali

: Peraturan Walikota

PKK

: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

POA

: Plan of Action

Polindes

: Poliklinik Desa

Poskesdes

: Pos Kesehatan Desa

Posyandu

: Pos Pelayanan Terpadu, biasanya pada tingkat dusun

PTP

: Perencanaan Tingkat Puskesmas

Puskesmas RIA

: Puskesmas Ramah Ibu dan Anak

PWS KIA

: Pemantauan Wilayah Setempat terkait Kesehatan Ibu dan Anak

RPJMN

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SK

: Surat Keputusan

SKPD

: Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SMART

: Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely

SOP

: Standard Operating Procedure

SPM

: Standar Pelayanan Minimal

SPP

: Standar Pelayanan Publik

SP2TP

: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

SP3

: Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

Supply side

: Pemberi Pelayanan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

TAKLIN

: Taksiran Persalinan

TP-PKK

: Tim Penggerak - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

RINGKASAN TATA KELOLA PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF

Recommend Documents