ヽ ．
BUPATI TULUNGAGUNG PDRATURAN BUPATI TULUNGACUNG NOMOR 19
TAHUN 2013
TENTANG JAMINAN PELAYJAN PERSALINAN AMAN,INISIASI MENYUSU DINE DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENCAN RAHMAT TU―
‐
YttG M―
鳳
BUPATI TULWOACUHC,
し
Menimbang: a. bahwa keselamatan ibu dan anak merupakan prioritas utama untuk pembangunan kesehatan, dimana persalinan harus ditangani tenaga kesehatan yang kompeten. b. bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang akan melahirkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana refleksi suatu negara dan daerah yang demokrasi. c. bahwa inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif kepada bayi merupakan tanggung jawab semua pihak serta hak azasi pada bayi; d. bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dipandang perlu adanya pengaturan peredaran susu formula lagi anak usia O (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Tulungagung tentang Jaminan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu lbu Eksklusif. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan kmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);
し
2.
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
4.
Negara
Republik Indonesia Nomor 4234);
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2OOA tentang
Ketenagakerjaan Indonesia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
5.
6.
7.
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praltik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentaag pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OlL
tentang perundang-Undangan Pembentukan Peraturan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2OL2 Tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 200g, Tambahan
I
l.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292); Peraturan Bersama Menteri Negara pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan
No. 48/MenPP/Xtl2OO8, Per
2Z
/MEN/Xill2oo8.
PER.27/ MEN I xll / 2oO8, d,an t tZ 7 / MENKES / pB/xr | / 2oOB tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Ke{a
い′
こ
ド
12.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
1796/menkes/per/20ll tentang Registrasi
Nomor Tenaga
Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2OO9 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/per/
Vll/2OO8 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 15. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor L464 /menkes lper / x/2OlO tentang Ijin dan Penyelenggaraan praltek Bidan; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/menkes/SK/ IV/ 2004 tentang Pemberian ASI Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia; 17. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor Teknis
tentang petunjuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 828/MENKESIS.K/I)i.|2OO8
‐
di
Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 2 tahun 2OO8 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten Tulungagung (lembaran Daerah Kabupaten Tulunggung Nomor 1 Seri D; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor lO tahun 2OO9 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor S Seri E).
MEMUTUSKAN _
enetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PELAYANAN PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. Kabupaten adalah Kabupaten I\lungagung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten T\rlungagung.
3. 4.
Bupati adalah Bupati T\rlungagung. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di
し
ri S
5. 6.
7.
8.
V
bidang kesehatan dan yang terkait dengan capaian Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan dan yang terkait dengan capaian Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekeda di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu darr anak, meliputi bidan, dokter, dolcter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak antara lain ahli gizi, sanitarian, perawat dan penyuluh kesehatan masyarakat.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Kesehatan Desa/Kelurahan (Ponkesdes/kel), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskesdes/Kel), Puskesmas
Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan Praktik Mandiri (BPM), Dokter Praktek Mandiri, Klinik, Rumah Salit, laboratorium Klinik. 9. Penyelenggara fasilitas kesehatan adalah manajemen pengelola fasilitas dan layanan kesehatan termasuk laboratorium klinik. 10. Stakeholder adalah pemangku kepentingan atau para pihak yang terkait erat dengan isu dan permasalahan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluaga Berencana (BP3A dan KB), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Camat, ‐
Puskesmas, Kepala Desa dan PKK. 11. Organisasi Profesi adalah praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bersifat nirlaba, yang bertujuan melindungi kepentingan publik
maupun profesi pada bidang tersebut meliputi Ikatan Dokter Indonesia (lDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) dan organisasi profesi Kesehatan lainnya. 12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan secara perorangan atau sekelompok orang, secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. 13. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat-daruratan kesehatan secara mandiri. 14. Persalinan Aman adalah proses persalinan yang mendapatkan pelayanan sejak hamil, bersalin dan masa nifas di tempat yang memenuhi standar,
L
;,!
pelayanan yang berstandar, alat yang sesuai standar, dan tenaga penolong persalinan yang memenuhi standar. 15. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat dengan IMD adalah tindakan untuk meletakkan bayi diatas dada ibu segera setelah lahir tanpa
dimandikan terlebih dahulu, dengan kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayi hingga bayi berhasil menyusu sendiri sampai berhenti men5rusu dengan sendirinya dan atau minimal selama I (satu) jam pada kondisi ibu dan bayi sehat. 16. Air Susu Ibu selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu 17.ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia O-6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air kopi, air putih, dan lain-lain, serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan. 18. Obstetri adalah spesialisasi pembedahan yang menangani pelayanan kesehatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. 19. Neonatal adalah kehidupan pertama kali yang dialami bayi setelah lahir sampai dengan usianya yang ke 28 hari. 20. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan lisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. 2l.Kelas ibu hamil adalah sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir melalui praktek dengan menggunakan buku KIA. 22. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, selanjutnya disebut dengan P4K adalah kegiatan yang melibatkan peran Bidan Desa, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas yang meliputi pendataan ibu hamil yang akurat oleh bidan, persiapan transportasi, persiapan pendanaan persalinan dan calon pendonor darah. 23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOp adalah suatu pedoman tertulis tentang tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 24. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat ιノ ﹂鳳Ｖ
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 25. Stendar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 26. Susu Formula bayi adalah susu yElng secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan. 27. Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI. 28. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat
dalam pengambilan keputusan
di setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. 29. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. 30.
Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungiawabkan secara
terbuka oleh pelaksana kegiatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 31. Responsif adalah komitmen penyelenggara pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh masyarakat. 32. Check List adalah suatu lembar penilaian atau instrument yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati. 33. Audit Maternal Perinatal adalah suatu kegiatan untuk menelusuri sebab kesakitan, kematian maternal dan perinatal dengan maksud mencegah kesakitan dan kematian dimasa yang akan datang. 34. Safe Motherhood adalah upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya dapat dinilai dengan sehat dan aman, serta menghasilkan bayi yang sehat. 35. Tempat kerja adalah mangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keda bekerja, atau sering dimasuki untuk keperluan suatu usaha. 36. Pembatu Petugas yang selanjutnya disingkat BAGAS adalah kader kesehatan terpilih yang bersedia melalsanakan, memantau dan mengevaluasi pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif 37. Indikasi medis adalah alasan untuk membenarkan pengobatan atau tindakan tertentu oleh dokter 38. Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut
﹄ Ｖ ｙ
39. Kompetensi tenaga medis adalah kemampuan untuk melalsanakan pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas ketrampilan, pengetahuan serta didukung sikap ke4'a yang harus dimiliki oleh seorang tenaga medis dalam melaksanakan praktek medis pada berbagai pelayanan kesehatan secara
aman dan bertanggungiawab sesuai dengan standard. 4O. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau yang disingkat PONED adalah pelayanan untuk menangani kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi : Pelayanan obstetric : pemberian oksitosin parenterd, antibiotika perenteral dan sedative perenteral, pengeluaran plasenta manual/ kuret serta pertolongan persalinan menggunakan vakum ekstraksi/forcep ekstraksi. 41. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
ini sebagai pedoman bagi SKPD, RSUD, Puskemas, tenaga kesehatan dan masyarakat dalam meningkatlan pelayanan
(1) Maksud Peraturaa
Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif. (2) Tujuan Peraturan ini adalah: a. meningkatkan dera.iat kesehatan ibu dan anak; b. memberikan perlindungan dan pelayanan bagi ibu untuk memperoleh pertolongan persalinan yang aman; c. menjamin pemenuhan hak setiap bayi untuk memperoleh ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan yang diawali IMD dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; d. menjamin perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayrnya; e. meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten terhadap program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif; f. menjamin bahwa setiap fasilitas kesehatan dan petugasnya lebih transparan, melibatkan masyarakat, akuntabel dan responsif dalam memberikan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif sesuai dengan standard operasional prosedur; g. menjamin setiap masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
melakukan pengawasan maupun memberikan masukan untuk meningkatlan kualitas pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif. ′ ﹂ｎ Ⅵ
BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN Pasal 3
Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pelayanan jaminan Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif adalah:
a. b.
c.
v
d.
kepentingan terbaik bagi anak dan ibu dalam setiap kegiatan yang dilakukan; nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin maupun status ekonomi seseorang dalam setiap pemberian pelayanan yang diberikan; kerahasiaan yaitu menjamin bahwa identitas dan foto anak akan senantiasa dilindungi kerahasiaannya, dan publikasi di media massa harus melindungi kepentingan terbaik bagi anak termasuk meminta izin kepada keluarga; transparan dan akuntabilitas
BAB IV SASARAN
Pasal 4
Sasaran dari Peraturan Bupati ini meliputi
(1) Sasaran langsung
:
a. Dinas Kesehatan; b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
c.
a_-
Rumah Sakit Swasta; d. Kantor Kementerian Agama e. Kantor Urusan Agama (KUA); f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD); h. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3A dan KB) i. Dinas Pendidikan j, Bagian Kesra k. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); 1. Puskesmas dan j aringannya; m. Pemerintah Kecamatan; n. Pemerintah Desa; o. Bidan praktek mandiri;
p. Klinik; q. Dokter Praktik Swasta.
ヽЧ
(2) Sasaran tidak langsung
:
a. Masyarakat; b. Tokoh masyarakat; c. Tokoh agama; d. Tokoh adat; e. Lembaga swadaya masyarakat
(LSM)
BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI Pasal 5
Koordinator pelaksanaan Peraturan ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten T\rlungagung dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten T\rlungagung 、︶ 一 ‐
Pasal 6
Tugas Stakeholder dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan tugas yaitu: a. melakukan koordinasi perencanaan program untuk meningkatkan kualitas sarana-prasarana dan sumberdaya guna mendukung pelaksanaan promosi dan pelayanan persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; b. mengkoordinasikan perencanaan anggaran untuk program preventif, promotif dan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif berdasarkan kebutuhan masyarakat; c. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelalsanaan program promosi serta pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif.
2.
Dinas Kesehatan dengan tugas yaitu: a. perencanaan program kesehatan khususnya program promosi dan pelayanan persalinan aman, IMD dan ASI eksklusif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu, Ponkesdes/kel dan Polindes/kel untuk pelaksanaan promosi dan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif sesuai kebutuhan; c. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional petugas kesehatan secara terus-menerus secara formal maupun
ノ 仏いヽ
nonformal khususnya dalam program promosi dan pelayanan
d. e.
f. g. h.
i.
j.
Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; melakukan pengkajian secara berkala terhadap kinerja pegawai serta memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan mekanisme yang berlaku; melakukan monitoring dan evaluasi program kesehatan secara berkala; mengembangkan paradigma sehat program promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif serta advokasi; melakukan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain Kantor Urusan Agama (KUA) dafam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada calon pengantin mengenai Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif melakukan integrasi program lintas sektoral maupun dengan pihak swasta dan LSM; mempublikasikan secara berkala informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan promosi dan pelayanan persalinan aman, IMD dan ASI eksklusif melalui berbagai media untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan, alasan pengambilan suatu keputusan publik serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebljakan publik. menyiapkan format pelaporan pelaksanaan program/ kegiatan kesehatan ibu dan anak untuk Puskesmas dan jajarannya memastikan semua puskesmas memiliki SOP pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta memiliki ruang laktasi. Memberikan teguran secara lisan maupun tertulis pada pihak yang melanggar peraturan Bupati ini.
3.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta, dokter praktek swasta dan klinik dengan tugas yaitu: a. memberikan kepastian pelayanan yang berkualitas, cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa membedakan status sosial terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; b. memberikan pelayanan yang aman dan nyaman terhadap ibu dan anak terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; dan c. melengkapi sarana dan prasarana kesehatan terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif.
4.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan tugas yaitu: a. mendorong pengusaha/pengurus serikat pekerja/ serikat buruh agar mengatur tata cara pelaksanaan pemberian ASI dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan b. mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian ASI ditempat kerja
︵ 脇 ザ
，
／
c.
menyediakan sararla pemberian ASl/ruang laktasi di tempat kerja
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD)
dengan tugas yaitu:
a. melaksanakan penJrusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa yang mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang menjamin pelaksanaan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif.
6. Badan
Pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3A dan KB), dengan tugas yaitu: a. melaksanakan penrusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang perlindungan dan penyuluhan perempuan dan anak daram kaitan dengan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; b. penyebarluasan informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kaitan dengan persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. d. mempromosikan program KB termasuk saat pasca persalinan; e. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB).
. \,
7.
\-,
Dinas Pendidikan dengan tugas yaitu : a. menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi logr siswa pada tingkat pendidikan menengah b. melatih guru bimbingan penyuluhan dan konseling tentang konsultasi kesehatan reproduksi bagi siswa
c. menjalin kerjasama dengan puskesmas dan Tp-pKK untuk
d.
8.
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif pada tenaga pendidik (pamong) di tempat penitipan anak, baby's school, day care juga melakukan kontrol secara berkala untuk mengoptimalkan layanan yang sudah berjalan. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang sudah melaksanakan ASI eksklusif
PKK, dengan tugasnya yaitu
:
a. menciptakan fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga, mengembangkan hubungan batin keluarga, menumbuhkan jalinan
kasih sayang, memelihara kerukunan, norrna kehidupan
dan
kepribadian; b
mengoptimalkan PKK dengan tanaman pangan dan tanaman produktif/ keras (bernilai ekonomis fi.ggr), minimal untuk memenuhi keperluan dan tabungan keluarga serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA); pemberdayaan keluarga dalam menunjang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayr (AKB), Angka Kematian Bdita (AKBAL)
melalui antara lain: Gerakan Sayang Ibu (GSI), ambulan desa, imunisasi, pencatatan kelahiran dan kematian di kelompok kelompok d.
Dasawisma; perbaikan gizi keluarga melalui sosialisasi dan fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) antara lain: gizi seimbang kepada ibu hamil (BUMIL),
ibu menyusui (BUSUI), Balita dan Lansia, upaya kecukupan nutrisi (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air) dengan kalori rendah dan kecukupan pertumbuhan, bermitra dengan petugas, guru, Puskesmas dan Bidan di desa, kepedulian keluarga terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pola makan sehat dan gizi seimbang, kualitas glzi pada BUMIL yang kekurangan energi kronis (KEK) dengan mengukur lingkar lengan atas (LILA), pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan, Makanan pendamping Air Susu Ibu (Mp _ ASI), pemberian makanan tambahan (pMT) bagi Balita; dan
ー
e. pelatihan, penyegaran dan pembinaan kader posyandu secara berkesinambungan.
9.
Puskesmas, dengan tugas yaitu:
a. memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal kesehatan baik secara umum maupun khusus di bidang KIA terkait ‐
Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif; b. memberikan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat;
c. memberikan bimbingan kepada seluruh staf puskesmas untuk
meningkatkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat; d' membangun jejaring program rintas kecamatan untuk meningkatkan program kesehatan; e. menginventarisasi perlengkapan puskesmas, pustu, ponkesdes dan
f.
Polindes. pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada Bidan Desa;
g. pertemuan reguler dengan pemangku kepentingan
di
tingkat
kecamatan untuk membahas kondisi pelayanan kesehatan; h. perencanaan penggunaan anggaran, puskesmas bertanggungiawab
melaksanakan lokakarya
mini dengan melibatkan peran
serta
masyarakat dan para pihak datam wilayah keq.anya;
し
i. j.
pengembangan sistem informasi kesehatan ibu dan anak yang akurat, tepat dan benar; pengembangan pengelolaan pengaduan dan indeks pengaduan masyarakat sesuai dengan kemampuannya melalui survey indek kepuasan masyarakat bersama dengan Forum Bersama Peduli Kesehatan setiap tahun; dan
k.
mekanisme layanan pengaduan dan umpan balik serta alur layanan (soP).
yaitu: a. menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada ibu yang sedang mengandung b. sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak dari segala aspek lintas sektoral yang ada di kecamatan; dan c. menggerakkan Forum Bersama Peduli Kesehatan Kecamatan ddam -r--t-r---:r berbagai aktifitas Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusil.
10. Pemerintah Kecamatan, dengan tugas
\-
11. Pemerintah Desa, dengan tugas
yaitu:
a. berpartisipasi bersama petugas kesehatan
untuk
mengatasi
permasalahan kesehatan yang ada di tingkat desa;
b. berpartisipasi untuk mengatasi permasalahan
ibu dan anak di
desanya; dan
c. berpartisipasi untuk memberikan suasana yang nyaman dan
aman
kepada ibu dan anak di desa.
yaitu: a. memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat pada umumnya dan ibu hamil khususnya; b. melayani ibu hamil/ masyarakat secara optimal; c. memeriksa kehamilan ibu yang berada di dalam ruang lingkup
12. Puskesmas Pembantu (Pustu), dengan tugas
\-,
kerjanya sesuai dengan standar; d. membangun mitra kerja dengan kader dan perangkat desa, dan bidan di desa tetangga; e. meningkatlan cakupan pelayanan pemeriksaan KIA sesuai standart; f. memiliki cakupan data kesehatan dalam wilayah kerjanya secara benar, akurat dan terbaru; dan g. memberikan pelayanan program KB paska persalinan' 13.Bidan Praktek Mandiri (BPM), dengan tugas yaitu: a. melaksanakan pelayanan masyarakat terutama ibu dan anak seperti penyuluhan kesehatan, konseling KB, ANC, asuhan persalinan,
し ノ
perawatan nifas, perawatan bayi, pelayanan keluarga berencana, imunisasi dan perawatan pasca keguguran. b. pelaksanaan manajemen Laktasi; dan c. menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Kesehatan mengenai program persalinan arnan, IMD dan ASI eksklusif yang dilaksanakannya. BAB VI PERSALINAN AMAN
Pasal 7
(1) Setiap ibu hamil berhak memperoleh pelayanan persalinan aman. (2) Cakupan persalinan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ibu hamil terdata secara akurat baik jumlah maupun akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan pada setiap bulan; b. adanya perencanaan persalinan oleh ibu hamil bersama-sarna dengan tenaga kesehatan dan keluarga, yang meliputi: a) taksiran persalinan; b) penolong persalinan; c) tempat persalinan; d) pendamping persalinan; e) transportasi/ambulan desa; f) calon pendonor darah; dan g) pendanaan persalinan. (3) Ibu hamil mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui kegiatan P4K dan/atau Desa Siaga; (a) Ibu hamil dan keluarganya berhak memperoleh pengetahuan yang memadai dari tenaga kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta tindakan yang harus dilakukan melalui kegiatan kelas ibu hamil; {5) Ibu hamil berhak mendapatkan pertolongan dalam persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai; (6) Ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari tenaga kesehatan bila terjadi komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas dengan meningkatkan peran suami, keluarga dan masyarakat; (7) Adanya mekanisme rujukan kegawat-daruratan Obstetri dan Neonatal yang sistematis dan berjalan efektif untuk memastikan persalinan dengan komplikasi dapat tertangani dengan baik
し
Pasal 8
Setiap ibu hamil harus menginformasikan dan memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan dan berhak mendapatlen
(2)
(3)
pelayanan kesehatan selama kehamilan berupa pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali, trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali dan trimester ketiga 2 kali. Ibu yang akan bersalin memperoleh prioritas pelayanan dari tenaga kesehataa di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SOP. Ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan Persalinan Aman diatur oleh Dinas Kesehatan. Pasal 9
Fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta bertanggungiawab (2)
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan SOP. SOP yang dimaksud pada ayat (1) adalah; a. SOP Antenatal Care (ANCI; b. SOP Intranatal Care (INC); c. SOP Post Natal Care (PNC); d. SOP perawatan Neonatal atau komplikasi (Asfiksia)
rujukan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani kesehatan ibu dan anak wajib memiliki Pedoman Kerja Program Kesehatan Ibu dan Anak. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta harus responsif serta melibatl
(3)
(4)
Pasal
1O
(l) Fasilitas pelayanan Kesehatan berkewajiban secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta (2)
(3)
sumberdaya pelayanan kesehatan untuk mendukung Persalinan Aman. Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung Persalinan Aman. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan letak geografis serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan Persalinan Aman. Pasal
11
(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi ketersediaan dan ketercukupan darah yang memadai untuk kebutuhan Persalinan Aman. し ／
(2) Partisipasi masyarakat melalui Desa Siaga atau kelompok pemerhati kesehatan lainnya memfasilitasi ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan Persalinan Aman melalui calon pendonor yang tersedia di masing-masing desa.
Pasal 12
(2)
Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan nifas (setelah melahirkan) dari tenaga kesehatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali pelayanan sesuai SPM. Keluarga dan masyarakat melalui Desa Siaga atau kader kesehatan berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu nifas setelah melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan. BAB VII INISIASI MEI{YUSU DINI Pasal 13
(2)
(3)
(4)
Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil wajib memberi informasi dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya. Tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi untuk melakukan IMD kecuali atas indikasi medis tertentu. Keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan kepada ibu nifas untuk melakukan IMD segera setelah ibu melahirkan. Dinas Kesehatan mengupayakan terbentuknya kelompok pendukung ASI Eksklusif. BAB VIII
ASI EKSKLUSIF Pasal 14
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif. (2) Setiap ibu yang melahirkan bertanggungjawab untuk memberikan ASI eksklusif.
(3) Dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis dan kondisi khusus, bayi dapat diberikan ASI yang berasal dari pendonor ASI. (4) Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norrna agama dan memperlimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI dengan persyaratan: a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayr yang bersangkutan kepada pendonor;
し
b. identitas pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga
dari bayi
penerima ASI; c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayr yang diberi ASI; d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis; dan e. ASI tidak diperjualbelikan.
pemberian ASI Eksklusif, suami, orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja bertanggungiawab untuk mendukung ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.
(5) Dalam
hal
Pasal 15
\/
(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter. (2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Pasal 16
(1) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan dan keluarganya.
\.,,
(2) Setiap tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat I (satu) mengacu pada sepuluh f"angkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM);
(3) Sepuluh LMKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(21
meliputi
:
a. membuat kebdakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan b.
melatih semua staf pelayanan kesehatan dalam
ketrampilan
menerapkan kebij akan menyusui
c. menginformasikan kepada semua manajemen menyusui
ibu hamil tentang manfaat
dan
d. membantu ibu menyusui dini dalam 60 menit pertama persalinan e. membantu ibu cara menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya
dan
mempertahankan menyusui
f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis
g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jarn)
h. menganjurkan menyusui sesuai kebutuhan bayi i. tidak memberikan dot kepada bayi
j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan BAB IX RUANG I,AKTASI Pasal 17
(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, kantor, tempat keda dan fasilitas publik milik pemerintah daerah maupun swasta wajib menyediakan Ruang Laktasi.
(2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain
:
Terminal MPU, pasar tradisional/modern
Pasal 18
Fasilitas minimal Ruang Laktasl sslagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memberikan keamanan dan kenyamanan bagi ibu pada saat memberikan b.
c.
\-,
ASI kepada bayinya; ruang tertutup dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau; dan
d. prasarana yang memenuhi standar untuk mendukung ibu memberi ASI kepada bayrnya. BAB X PENGGUNAAN SUSU FORMUI,A BAYI DAN PRODUK BAYI I,AINI.IYA Pasal 19
(1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menjual, mempromosikan, menganjurkan dan memberikan susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya seperti dot dan botol susu yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
(2) Pemberian susu formula dapat diberikan kepada bayi sesuai dengan indikasi medis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB
xI
PELAKSANAAN DAN KER.IASAMA Pasal 20
(1) Dalam rangka mendukung Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif pemerintah kabupaten melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab meningkatlan kompetensi tenaga kesehatan.
(2) Dalam rangka peningkatan kompetensi, tenaga kesehatan diwajibkan untuk mendapatkan informasi tentang Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.
(3) Dalam pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jejaringnya serta melibatkan Organisasi Profesi, LSM serta kelompok-kelompok pemerhati kesehatan lainnYa.
v
Pasal 21
wajib melakukan pencatatan yang akurat terkait dengan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dan selanjutnya
(1) Tenaga kesehatan
melaporkan kepada Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setiap bulan'
(2) Tenaga kesehatan wajib membuat informed consent dalam pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI eksklusif Pasal22
\,
(1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif, Dinas Kesehatan memfasilitasi, mendampingi dan melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib memberi data kepada Puskesmas setiap akhir bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin dan IMD.
(3)DalamrangkapelaksanaanpelayananPersalinanAman,IMDdan pemberian ASI eksklusif, Bidan Desa wajib
:
a. tinggal/menetap di desa penugasal selama masa tugasnya; b. memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan kebidanan kepada
ibu dan anak; c. memberikan informasi atau data secara berkala kepada Puskesmas; dan d. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan P4K dan Desa Siaga.
り
Pasal 23
Dalam rangka mendukung Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga. BAB
xII
PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24
Masyarakat berperan serta aktif dalam mendukung keberhasilan program Persalinan Aman, IMD dan pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. (2)
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui
a. b. c. d. e.
(1)
:
pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/ atau pelaksanaan program; penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan program; bersama-sama pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi program; dukungan moral kepada ibu dari suami dan keluarga sejak dari kehamilan, persiapan persalinan, melahirkan dan nifas; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dari pelayanan di Poskesdes/Pustu, posyandu, Puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta lainnya;
f.
penyediaan waktu dan tempat bagi
ibu dalam
pemberian ASI
eksklusif.
g.
Masyarakat melalui Desa Siaga, bagas, Forum Peduli Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Organisasi Profesi, LSM serta kelompok-
kelompok pemerhati kesehatan lainnya
bertanggungiawab
memberikan informasi terkait kondisi kesehatan ibu dan anak di wilayah mereka kepada tenaga Kesehatan.
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25
(l) Dinas Kesehatan dan
SKPD terkait melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
ノ ﹂Ｗ
(21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditujukan untuk : a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif;
(3) \-
b.
meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif
c.
meningkatkan peran dan dukungan penanggungiawab tempat kerja dan penyelenggara fasilitas publik untuk keberhasilan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan melalui :
a.
advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI eksklusif
b.
pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/ atau
c.
monitoring dan evaluasi
,
(41 Dinas kesehatan dan SKPD terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat BAB
xIV
PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 26
(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan
kepada perseorangan, kelompok, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan lembaga serta instansi yang telah berprestasi dalam pelaksanaan persalinan aman, IMD dan ASI eksklusif. (21 Ketentuan pemberian penghargaan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Pasa1 27
(1) Kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
眈
イン ″ 、ヽ 、 ノ ,
(2)
Sanksi administrasi sebagaimana ayat 1 dapat berupa
:
a. teguran lisan; b. teguran
(3)
terlulis
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakasanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. BAB )ff PEMBIAYAAN Pasal 28
Seluruh biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini akan dibebankan pada APBD, APBN dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. ー
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditctapkan di Tulungagung pada tanggal i 9 AU6 1013
BUPATI TULUNGAGUNG,
ヽ
Diundangkan di T\rlungagung 19 Agustus 2013 pada
DAERAH
Pembina Utama Muda
NIP.195909191990031006 BeHta Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 19
し
