TATA KELOLA DISTRIBUSI GURU SECARA PROPORSIONAL (DGP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

TATA KELOLA DISTRIBUSI GURU SECARA PROPORSIONAL (DGP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Di bidang Distribusi Guru Proporsional (DGP), Program K,1(5-$ mendorong pemerintah daerah agar menyelenggarakan manajemen guru yang lebih merata secara proporsional sehingga mutu layanan pendidikan di daerah menjadi lebih merata pula. KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar program DGP dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah sekolah lainnya. Mengingat praktik-praktik DGP yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relatif baru dengan intervensi sisi penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya. Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin memperkenalkan dan menerapkan program DGP dengan pendekatan KINERJA di daerahnya. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi yang selama ini membantu KINERJA dan kabupaten/kota mitra dalam penerapan program DGP.

Jakarta, Januari 2014

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional (DGP)

1

DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Rekomendasi kepada para Calon OMP Rekomendasi Kepada Para Penyedia Latihan

1 2 3 3 4 5 5

BAB 1

PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Prinsip Dalam Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional (DGP)

6 6 7 8

BAB 2

PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA DISTRIBUSI GURU SECARA PROPORSIONAL (DGP) Situasi yang Dihadapi di Daerah Bagaimana Kita Memulai Inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders 2. Pengaturan Pekerjaan 3. Penyusunan Rencana Kerja Proses Kerja 1. Peran Masing-masing Stakeholder 2. Pelaksanaan Rencana Kerja 3. Proses Perubahan dan Perkembangan Manfaat Dari Cara Kerja

9 9 11 11 11 12 12 12 13 14

BAB 3

MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program DGP di Kabupaten Luwu Utara 2. Program Pengungkit

15 15 15 15 18

BAB 4

REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi Untuk Replikasi di Daerah Lain Rekomendasi Untuk OMP Rekomendasi Untuk Lembaga Diklat DAFTAR LAMPIRAN

19 19 20 20 22


www.kinerja.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Tujuan Umum Program KINERJA KINERJA merupakan program yang bertujuan membantupemerintahdaerahmeningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Program KINERJA bekerja di sedikit daerah, hanya di enam dari lima ratusan daerah di Indonesia. Program ini sebagai contoh praktik yang baik diharapkan dapat diterapkan dan disempurnakan lagi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan yang berminat menerapkan dan menyempurnakan pendekatan Kinerja di daerah mereka. Buku ini dari “Seri Pembelajaran USAID-KINERJA” menguraikan pembelajaran dari KINERJA dalam penerapan DGP dimana prinsip, pelajaran dan rekomendasi diangkat untuk memfasilitasi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program DGP. Program KINERJA dimulai pada bulan Oktober 2010 dan akan berlangsung selama kurang lebih lima tahun hingga Februari 2015. Program ini didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh RTI International bersama lima mitra organisasi The Asia Foundation, Social Impact, SMERU Research Institute, Universitas Gadjah Mada, dan Kemitraan. KINERJA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang difokuskan pada tiga sektor, yakni pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha. Di sektor pendidikan KINERJA memusatkan perhatian pada tiga paket, yakni tata kelola distribusi guru proporsional (DGP), penghitungan dan tata kelola biaya operasional satuan pendidikan (DGP), dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Paket DGP dan BOSP lebih ditujukan pada tata kelola di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan MBS lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan sekolah melalui perencanaan yang berorientasi berbasis data, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan. Ketiga paket tersebut dilaksanakan dengan pendekatan transparansi, akunatabilitas, partisipatif, dan responsif. Di sektor kesehatan KINERJA fokus pada kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama persalinan aman dan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari paket kesehatan yang mencakup perbaikan akuntabilitas puskesmas dengan cara melibatkan forum multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, melaksanakan survei pengaduan, membuat janji perbaikan pelayanan antara warga negara dan pemerintah dan meningkatkan manajemen puskesmas untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Di Papua, paket kesehatan fokus pada tata kelola penguatan sistem kesehatan untuk KIA, HIV/AIDS, dan Tubercolusis (TB).

www.kinerja.or.id


3

Di sektor iklim usaha yang baik Kinerja memusatkan perhatian pada perbaikan perizinan usaha di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara membuat kebijkan berbasis bukti dan meningkatkan dialog pemerintah dan swasta serta menguatkan pengawasan dari masyarakat publik. Beberapa contoh bantuan iklim usaha yang baik adalah pembentukan PTSP di kabupaten/kota, studi partisipatif mendalam, fasilitasi dialog pemerintah dan swasta, dan bantuan teknis untuk menyusun rancangan peraturan baru.

Lokasi Program Kinerja Kinerja bekerja di 24 kabupaten/kota di 5 provinsi, yakni: 1. Provinsi Aceh: Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Kota Banda Aceh dan Simeulue 2. Provinsi Jawa Timur: Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Probolinggo, dan Tulungagung 3. Provinsi Sulawesi Selatan: Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar 4. Provinsi Kalimantan Barat: Bengkayang, Kota Singkawang, Melawi, Sambas, dan Sekadau 5. Provinsi Papua: Jayapura, Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Mimika.

Keberhasilan Program DGP Hingga akhir 2013 ini, hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut: •

Enam kabupaten/kota mitra Kinerja telah menyelesaikan penghitungan DGP secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan forum multi stakeholder.

•

Kabupaten Luwu Utara sudah mendistribusikan 51 kepala sekolah dan 129 guru sesuai hasil penghitungan DGP.

•

Kabupaten Luwu, Barru, dan Aceh Singkil telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Pemerataan dan Penataan Guru.

•

Kabupaten Bondowoso dan Sambas telah menyelesaikan draf akhir Peraturan Bupati tentang Pemerataan dan Penataan Guru dan dalam waktu tidak lama lagi akan ditandangani oleh Bupati.

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Program DGP yang dilaksanakan KINERJA bersama Pemerintah Daerah dan Forum Multi Stakeholder menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil dan perubahan. Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah, yakni (a) diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program DGP, (b) setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik, (c) melibatkan masyarakat atau forum-forum multi

4


www.kinerja.or.id

stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola DGP, (d) mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, (e) berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait, (f) menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program, dan (g) mengadopsi pendekatan Kinerja dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh K,1(5-$.

Rekomendasi kepada para Calon OMP Organisasi-organisasi mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu pemerintah daerah dan forum multi stakeholder dalam melaksanakan program DGP. Ke depan ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh OMP dalam upaya melanjutkan perannya, yakni (a) selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder, (b) tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta, (c) bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program, dan (d) menggunakan modul-modul yang dikembangkan Kinerja untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Diklat pemerintah yang secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholder yang ikut serta dalam program DGP. Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam kurikulum 'iklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kagiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan K,1(5-$. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul Kinerja, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

www.kinerja.or.id


5

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Program KINERJA KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dan iklim usaha yang baik. KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak jenis replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih murah dan lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara/pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui analisa bantuan, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Kesenjangan Distribusi Guru. 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif. 3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta 4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

6


www.kinerja.or.id

Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni: 1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja di sisi penyedia dan dan pengguna layanan, maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Di sektor pendidikan, K,1(5-$ melaksanakan program-program BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan, DGP (Distribusi Guru Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di 17 kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan).Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan instansi-instansi tersebut sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar

www.kinerja.or.id


7

kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti “kebaikan bersama” yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, distribusi guru ke sekolah adalah hak pemerintah, namun Kabupaten Luwu Utara misalnya melibatkan masyarakat untuk melaksanakan distribusi guru dengan mempertimbangan sisi permintaan dan jam mengajar standar. Dari sisi masyarakat, pemerataan layanan pendidikan yang memadai dapat diperoleh.

Prinsip dalam Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional (DGP) Selain prinsip-prinsip umum tata kelola pendidikan di atas, tata kelola DGP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Penghitungan DGP berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru serta menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat. 2. Penghitungan DGP menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama. 3. Merujuk pada SPM sehingga distribusi guru di sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi. 4. Didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program DGP dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. 5. Monitoring dan pelaksanaan alokasi dana ke sekolah diperlukan agar pelasanaan program DGP dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan. 6. Penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai masalah-masalah kekurangan guru. 7. Keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

8


www.kinerja.or.id

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA DISTRIBUSI GURU SECARA PROPORSIONAL (DGP) Situasi yang dihadapi di daerah Karakteristik geografis Indonesia menyebabkan distribusi guru antar wilayah tidak merata. Secara geografis, Indonesia memiliki berbagai wilayah sulit yang dikenal dengan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pada umumnya guru enggan ditempatkan dan bertugas di daerah-daerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di daerah-daerah itu moda transportasi dan fasilitas hidup – terutama tempat tinggal dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok – sangat terbatas. Akibatnya, guru cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah nyaman. Di sisi lain, di daerah-daerah perkotaan pun ketidakmerataan guru antar sekolah kerap terjadi yang disebabkan oleh penempatan dan penataan guru yang lebih didasarkan pada pertimbangan politis dibandingkan kebutuhan sekolah.

“Pendistribusian guru secara proporsional ini sangat penting dilakukan sesuai Peraturan Bersama 5 Menteri terkait dengan penataan dan pendistribusian guru. Selain itu, pendistribusian guru ini juga terkait dengan antisipasi rencana pelaksanaan Kurikulum 2013” H. Andi Idris Syukur, Bupati Barru, Sulawesi Selatan

Dalam hal penyebaran guru, rasio guru-murid yang rendah, khususnya di tingkat sekolah dasar, tidak otomatis berarti bahwa semua sekolah memiliki jumlah guru yang diperlukan. Bahkan masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal. Sebagian besar kabupaten/kota tidak memiliki sistem manajemen guru yang efektif untuk secara cermat menganalisis kekurangan dan kelebihan guru di setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan cenderung memberi perhatian lebih pada kekurangan guru dibandingkan kelebihan guru.

www.kinerja.or.id


9

“Selama ini kan masih ada ketimpangan-ketimpangan dalam pelayanan pendidikan. Nah, salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Barru itu adalah penataan, pemerataan, pendistribusian pelayanan pendidikan. Jadi guru tidak hanya berkumpul di daerah perkotaan, tetapi semua wilayah yang terpencil itu pun harus dijangkau oleh guru-guru dengan kualitas yang sama” H. Abustan Andi Bintang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

Ketidakmerataan guru mempunyai dampak negatif pada dua hal. Pertama, pelayanan publik bidang pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru menjadi tidak maksimal karena pada jam pelajaran banyak kelas dibiarkan kosong tanpa kegiatan belajar, kriteria ketuntasan mengajar tidak tercapai, dan akhirnya kompetensi murid manjadi rendah. Kedua, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang berkelebihan guru menjadi ‘idle’ dan tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar sesuai standar (24 jam per minggu) karena harus berbagi dengan guru lainnya. Keadaan ini menimbulkan kerugian pada guru karena berpengaruh pada pengembangan karir guru, yakni sertifikasi dan kenaikan pangkat yang mensyaratkan terpenuhinya jam mengajar. Sementara itu dapat diasumsikan bahwa peningkatan jumlah guru dan rasio guru-murid yang rendah akan menunjukkan jumlah murid per rombongan belajar menjadi kecil dan dengan demikian proses pembelajaran lebih efektif. Ada dua aspek terkait dengan situasi tersebut yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, yakni pengangkatan guru baru dan distribusi guru. Dalam era desentralisasi, tanggung jawab pengangkatan guru menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat berwenang menetapkan kuota jumlah guru PNS. Kuota untuk guru PNS di semua tingkatan terus meningkat dan menyebabkan terus meningkatnya jumlah guru, terutama di tingkat sekolah dasar. Untuk sebagiannya, peningkatan ini disebabkan oleh perubahan status guru honorer menjadi guru PNS. Logikanya, hal ini akan menyebakan menurunnya jumlah guru non-PNS. Namun, kenyataannya di sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil masih banyak ditemukan guru yang berstatus honorer, baik yang dibayar oleh pemerintah daerah, maupun oleh sekolah sendiri. Pelimpahan wenangan pengelolaan guru ke pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan guru, khususnya berkaitan dengan analisis kebutuhan nyata di setiap tingkat dan jenis sekolah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya daerah yang berkelebihan guru kelas (dilihat dari rasio guru untuk jumlah kelas) di tingkat SD, dan guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP dan SMA jika dilihat dari jumlah rombongan belajar dan beban mengajar guru. Padahal saat ini dapat diasumsikan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar terus menurun turun.

10


www.kinerja.or.id

Jelaslah bahwa kelebihan guru menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa banyak kabupaten mengalokasikan dana di sektor pendidikan sekitar 30% sampai 40% dari total anggaran daerah, dan 80% sampai 85% dari porsi itu digunakan untuk membayar gaji/honor dan tunjangan guru.

Bagaimana kita memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders Kabupaten/kota mitra KINERJA memulai inisiatif untuk melaksanakan program DGP dengan diskusi intensif dengan manajemen Kinerja dan menyepakati pelaksanaan program melalui penandatanganan kesepakatan (memorandum of understanding) antara Bupati/Walikota dengan KINERJA. Diskusi-diskusi juga dilaksanakan dengan DPRD, khususnya dengan Komisi yang membidangi pendidikan dan anggaran. Diskusi ini sangat penting untuk mencapai kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga persetujuan program dan anggaran oleh DPRD dapat dilakukan dengan baik. Selain dengan para penyelenggara negara, diskusi juga dilaksanakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemimpin lembaga-lembaga non pemerintah. Hal ini untuk lebih mendorong keterlibatan masyarakat sehingga tata kelola DGP dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengalaman Kinerja menunjukkan bahwa program ini dapat dilaksanakan karena ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya termasuk DPRD. Komitmen ini ditunjukkan dengan penerbitan Perturan Bupati tentang Pemerataan dan Penataan Guru (di Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Barru, dan Aceh Singkil) berikut petunjuk teknis serta alokasi dana yang dimuat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota (APBD) dan Dinas Pendidikan, yakni Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Pengaturan Pekerjaan Di tingkat kabupaten/kotaKinerja memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan publik yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist). Tugas utamanya adalah mengkoordinir

www.kinerja.or.id


11

Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni: 1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik. 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan. 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja di sisi penyedia dan dan pengguna layanan, maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Di sektor pendidikan, K,1(5-$ melaksanakan program-program BOSP (Biaya Operasional Satuan Pendidikan, DGP (Distribusi Guru Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di 17 kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan). Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan instansi-instansi tersebut sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar

www.kinerja.or.id


7

rekomendasi teknis serta berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota dan petunjuk teknisnya. Selain terlibat dalam Tim Teknis yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi teknis, forum multi stakeholder berperan dalam pengawasan pelaksanaan alokasi dana ke sekolah-sekolah. Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada para pengambil kebijakan.

2. Pelaksanaan rencana kerja Program DGP dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: •

Penghitungan DGP. Penghitungan didasarkan pada kebutuhan operasional sekolah yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).

•

Analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini diarahkan pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan sekolah-sekolah yang berkelebihan guru.

•

Rekomendasi teknis. Isi rekomendasi teknis yang paling utama adalah mengusulkan agar Pemerintah Daerah melaksanakan distribusi guru sesuai hasil analisis kekurangan dan kelebihan guru.

•

Uji publik. Hasil penghitungan DGP dan rekomendasi didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan DPRD. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan memahami dan memberi masukan untuk pengambil kebijakan dalam penerapan distribusi guru.

•

Regulasi. Setelah semua pihak yang berkepentingan memahami dan menyetujui hasil penghitungan dan rekomendasi DGP, maka Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan tentang Pemerataan dan Penataan Guru yang diikutioleh petunjuk teknis pelaksanaannya.

•

Perencanaan dan penganggaran. Untuk bisa dilaksanakan, hasil penghitungan dan rekomendasi dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun satuan kerja parangkat daerah (SKPD), yang dalam hal ini Dinas Pendidikan (Renja, RKA, DPA).

•

Pelaksanaan. Sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan, maka distribusi guru dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan petunjuk teknis.

•

Pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Untuk menjamin distribusi guru dilaksanakan sesuai peraturan, maka pelaporan yang akuntabel dilakukan secara teratur sehingga program ini dapat mencapai tujuannya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara teratur sehingga perbaikan-perbaikan penyelenggaraan distribusi guru dapat dilaksanakan.

www.kinerja.or.id


13

3. Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja Sekurang-kurangnya ada tiga perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program DGP dengan pendekatan Kinerja: •

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap ketimpangan distribusi guru.

•

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program DGP. Forum-forum multi stakeholder di daerah-daerah mitra KINERJA dalam setiap tahapan program.

•

Peningkatan kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya untuk secara bertahap mencapai standar pelayanan publik (SPP), SPM dan SNP.

Pengalaman di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa program DGP terus berlanjut walaupun masa pendampingan KINERJA sudah berakhir. Hal ini dimungkinkan karena komitmen pemerintah daerah, DPRD sangat tinggi serta adanya forum multi-stakeholder yang aktif mendampingi dan mengawasi program tersebut.

14


www.kinerja.or.id

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program DGP, yakni antara lain: •

Kadangkala pelaksanaan program ini membutuhkan perubahan perencanaan daerah yang tidak mudah dilakukan. Perubahan tersebut disebabkan proses akhir penghitungan DGP dan rekomendasi teknisnya tidak sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

•

Keterbatasan anggaran yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sektor lain menyebabkan program DGP tidak dapat segera dilaksanakan.

•

Kapasitas para pegawai yang menangani program DGP masih kurang sehingga proses penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam perencanaan dan penganggaran menjadi terhambat. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif.

•

Kapasitas personil sebagian organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi stakeholder belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasai melalui bimbingan teknis oleh Tim KINERJA.

•

Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga pejabat baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program DGP di Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi masalah serius dalam hal ketidaksetaraan dalam kualitas layanan pendidikan yang ditawarkan di sekolah-sekolah. Ketimpangan ini

www.kinerja.or.id


15

disebabkan karena distribusi guru yang tidak merata di sekolah-sekolah perkotaan dan pedesaan. Meskipun rasio guru-murid di Indonesia masih lebih rendah daripada di banyak negara maju, rekrutmen dan penempatan guru terutama dipengaruhi oleh faktor politik daripada kebutuhan sekolah. Sebagai tindakan jangka pendek untuk mengatasi kekurangan ini, banyak sekolah mengangkat guru honorer yang gajinya dibayar langsung oleh sekolah tanpa perhatian yang cukup tentangkualifikasi atau kompetensi mereka. Data distribusi guru di Luwu Utara dikumpulkan dan dianalisis oleh LPKIPI (Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan) menunjukkan bahwa ketersediaan guru kelas dan mata pelajaran hanya 47,76% untuk SD. Selanjutnya, analisis mengungkapkan ketidakseimbangan dalam distribusi guru mata pelajaran dan kelas tertentu. Data menunjukkan bahwa hanya 33,62% SD memiliki guru pendidikan jasmani PNS dan hanya 46,5% memiliki jumlah guru agama PNS yang cukup. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan kecamatan. Dalam rangka mengatasi tantangan dengan distribusi guru, pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerja sama dengan LSM Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) melakukan pemutakhiran menyeluruh dan validasi data guru serta melakukan analisis mendalam data yang dihasilkan dari pemutakhiran distribusi guru tersebut. Berdasarkan analisis tersebut forum multi-stakeholder yang terdiri dari pejabat pemerintah dan anggota masyarakat melakukan advokasi untuk mengeluarkan peraturan baru untuk memastikan distribusi guru proporsional dimasukkan ke dalam perencanaan dan diimplementasikan secara efektif. Melalui serangkaian diskusi intensif dan negosiasi antara wakil-wakil pemerintah dan masyarakat, peraturan tersebut disahkan pada 23 Oktober 2013 yang menandai kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata. Implementasi Peraturan Bupati ini dipantau oleh forum multi-stakeholder dan mereka bangga melaporkan bahwa peraturan itu akhirnya dilaksanakan dengan mendistribusikan 129 guru SD ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru. Luwu Utara, sebagai kabupaten percontohan untuk reformasi birokrasi, membuat upaya khusus untuk menekankan proses yang transparan dan mendorong partisipasi masyarakat. Untuk melengkapi upaya forum multi-stakeholder yang disebutkan di atas, organisasi lokal (Fakta), memfasilitasi diskusi rutin dalam forum ‘Warung Demokrasi’ yang melibatkan berbagai pihak seperti wartawan untuk surat kabar nasional, anggota komisi pemilihan, pimpinan asosiasi guru, pemilik stasiun radio lokal, guru honorer, dan anggota organisasi kemasyarakatan lainnya. Sambil minum kopi, makan makanan ringan, mereka aktif berdiskusi mengenai distribusi guru dan isu-isu pendidikan dasar lainnya. Acara ini disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun radio lokal guna meningkatkan akses informasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan diskusidalam mempromosikan isu-

16


www.kinerja.or.id

isu tersebut dan meningkatkan kesadaran di antara anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh untuk mendukung perubahan.

a. Strategi Program Secara kronologis strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program DGP adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi dan berbagi praktek yang baik tentang sirkulasi guru, pengenalan manajemen PTK, penyamaan persepsi dan membangun komitmen antar stakeholder. 2. Pelatihan pengolahan Data Base Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SIM-NUPTK, dan Padati Web 3. Pengolahan data base pendidik dan kependidikan, Data Base Pendidik dan Tenaga Kependidikan, SIMNUPTK, dan Padati Web. 4. Analisis manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Pendampingan perumusan rekomendasi kebijakan. 6. Penyampaian perumusan rekomendasi kepada Bupati dan atau stakehoder pendidikan. 7. Advokasi dan pendampingan penganggaran replikasi. 8. Piloting implementasi sirkulasi guru. 9. Monitoring dan evaluasi. 10. Forum multi-stakeholder dan jurnalisme warga memantau pelaksanaannya ke sekolah-sekolah.

b. Hasil-hasil Program DGP Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif dapat diringkas sebagai berikut : •

Data sebaran guru yang valid dan mutakhir;

•

Analisis distribusi guru di seluruh kecamatan di kabupaten/kota mitra;

•

Rekomendasi teknis distribusi guru proporsional;

•

Rencana kerja distribusi guru proporsional;

•

Skema insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah “terpencil”;

•

Peraturan Bupati/Walikota;

•

Petunjuk teknis pelaksanaan distribusi guru proporsional;

•

Implementasi distribusi guru secara proporsional sesuai rekomendasi teknis.

www.kinerja.or.id


17

2. Program Pengungkit Program DGP yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh enam pemerintah daerah telah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan pelaksanaan lahirnya kebijakan pemeratan dan penataan guru dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan perundangan. Keberhasilan program DGP ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya. Masih banyak programprogram pendidikan yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini, seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, dan pengadaan sarana pembelajaran. Demikian juga di sektor-sektor lain seperti kesehatan, pekerjaan umum, dan kependudukan. Program-program ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan kemauan untuk secara bersama-sama melaksanakannya.

18


www.kinerja.or.id

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Program KINERJA untuk DGP bekerja di sedikit daerah, hanya di enam dari ratusan daerah di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA mendorong agar daerah-daerah lain bersedia mereplikasi dan mengadopsi penedekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan Program DGP. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pegawai negeri sipil dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi untuk replikasi di daerah Lain Berdasarkan pengalaman Kinerja, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan mereplikasi metoda dan pendekatan Kinerja untuk program DGP. a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program DGP. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola DGP. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya. d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru. Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru, melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada.

www.kinerja.or.id


19

e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program DGP memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda, BKD, dan Bagian Keuangan. Selain itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap program dan anggaran. f. Menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan. g. Mengadopsi pendekatan Kinerja dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh Kinerja. Bahanbahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan acuan pelaksanaan program.

Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi program DGP adalah: a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder. b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta. c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program. d. Menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat) di berbagai tingkatan pemerintahan mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan Kinerja dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kagiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan

20


www.kinerja.or.id

secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

www.kinerja.or.id


21

CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN Lampiran ini dirancang agar mudah di akses untuk berbagai kebutuhan. Bagi pembaca yang mau lihat komentar pihak lain tentang upaya KINERJA di bidang penghitungan DGP, silahkan membaca Lampiran A tentang tesimoni, laporan media dan bahan promosi. Bagi pembaca yang hendak mempelajari lebih dalam tentang substansi, silahkan membaca Lampiran B. Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C. Bahan lengkap dapat dibaca di CD terlampir.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

24

LAMPIRAN B

Uraian Substansi

27 27 27 30

MODUL 2

Pendahuluan Daerah Percontohan Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Pendekatan dan Konsep Tata Keloka Distribusi Guru Proporsional

MODUL 3

Analisis Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

74

MODUL 4

Advokasi Kebijakan Penyusunan DGP

MODUL 5

Integrasi DGP ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran

112

MODUL 6

Contoh Praktik Baik Penerapan DGP

132

Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan

170

Pilihan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan

170

MODUL I

LAMPIRAN C

22

52 94

Uraian Lampiran Ini

173

MODUL I

Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

174

MODUL 2

Pendekatan dan Konsep Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional

178

MODUL 3


181

MODUL 4


185

MODUL 5


188

MODUL 6


191


www.kinerja.or.id

LAMPIRAN D

BAHAN DI CD

194

LAMPIRAN E

Daftar Singkatan/Istilah

195

DAFTAR PUSTAKA

197

www.kinerja.or.id


23

Lampiran A

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi Testimoni: 1. Bupati Barru, Sulawesi Selatan Pada prinsipnya komitmen kami pemerintah kabupaten dan juga cita-cita rakyat Kabupaten Barru adalah menciptakan sistem pendidikan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya salah satu hal yang sangat penting harus kita atur untuk mencapai optimalisasi pelayanan pendidikan kepada rakyat kita adalah sumber daya guru yang ada sehingga sistem belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di Kabupaten Barru ini mulai tahun lalu 2012 kita telah mulai mengkaji. Alhamdulillah bersama USAID kajian itu kita dapat temu kenali permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana kita dapat mendistribusikan dengan baik tenaga guru yang ada sesusi dengan kompetensi, sesuai dengan bidang masing-masing. Oleh karenanya tahun 2012 yang lalu hal ini telah kita lakukan di Barru ini di tujuh kecamatan dan sekolah yang tersebar di 55 kelurahan/desa. Pendistribusian guru secara proporsional ini sangat penting dilakukan sesuai Peraturan Bersama 5 Menteri terkait dengan penataan dan pendistribusian guru. Selain itu, pendistribusian guru ini juga terkait dengan antisipasi rencana pelaksanaan Kurikulum 2013. Jadi melalui pendistribusian ini sekaligus kita memperoleh database guru dan diharapkan ini menjadi dasar untuk menciptakan suatu standardisasi sistem pendidikan. Jadi yang ada di kota, yang ada di pedalamaan, yang ada di interland antara kota dan pedalaman itu punya standar yang sama karena memang undang-undang dasar kita mengamanatkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dari pemerintah.

24


www.kinerja.or.id

Pendistribusian dan pentataan guru akan kita laksanakan secara sekaligus dan menyeluruh supaya ‘stressnya’ cuma satu kali. Jadi friksi-friksi yang timbul kita selesaikan sekali saja. Selain itu kita tidak ingin melakukan kerja setengah-setangah.

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan Program distribusi guru secara proporsional tadinya akan dilaksanakan di tiga kecamatan. Tetapi pada saat mau dilakukan, penataan dan pendistribusian guru itu bisa menimbulkan permasalahan baru yang akhirnya kami dari pemerintah kabupaten bekerjasama dengan USAID-KINERJA melakukan secara keseluruhan di tujuh kecamatan. Dan itu sudah kita lakukan pemetaan gurudi tujuh kecamatan dan sudah melakukan analisis datanya. Kita sudah melakukan dengar pendapat, menyampaikan kepada seluruh stakeholder pendidikan untuk memberikan masukan-masukan, indikator-indikator, dan variable-variabel apa yang digunakan untuk melakukan penataan guru itu.Jadi bukan hanya pada satu wilayah. Kemudian untuk prosesnya kita sudah terbitkan Peraturan Bupati Nomor 16/2013 Tentang Penataan dan Distribusi Guru PNS di Kabupaten Barru. Sekarang finalisasi data dan Insyaallah tahun ini kita akan melakukan implementasi secara total pada seluruh kecamatan.Kami menyiapkan anggaran dalam APBD itu kurang lebih Rp. 100 juta. Dalam prosesnya kita melibatkan seluruh komponen yang ada di tiap kecamatan, yakni UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah). Dinas Pendidikan terlibat secara langsung. Pendataan guru dilakukan secara langsung di kecamatan yang meliputi jumlah guru, latar belakang pendidikan guru, lama bertugas sebagai guru, dan bidang studi yang diajar. Pendataan dilakukan dari bawah dan ini bekerjasama dengan Kinerja USAID itu di dalam analisa melalui bantuan organisasi mitra pelaksana KINERJA, yakni LPKIPI. Kami punya wilayah yang tertinggal dan aksesbilitasnya terbatas, tidak bisa dijangkau oleh kendaraan sehingga itu menjadi satu kendala ketika mau melaksanakan distribusi itu karena banyak guru yang tidak mau ditempatkan di situ. Oleh karena itu kita melakukan sosialisasi bahwa ini harus dilakukan untuk penataan guru dan pendistribusiannya itu supaya ada pemerataan akses dan mutu pendidikan. Selama ini kan masih ada ketimpangan-ketimpangan dalam pelayanan pendidikan . Nah, salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Barru itu adalah penataan, pemerataan, pendistribusian pelayanan pendidikan. Jadi guru tidak hanya berkumpul di daerah perkotaan, tetapi semua wilayah yang terpencil itu pun harus dijangkau oleh guru-guru dengan kualitas yang sama. Memang ada kendala yang terkait dengan persepsi

www.kinerja.or.id


25

guru yang menganggap pemindahan merupakah sebuah hukuman, padahal bukan itu, melainkan untuk kepentingan guru itu sendiri dan pendidikan secara umum. Juga ada peran dan dukungan dari stakeholder lain seperti Dewan Pendidikan, LSM, dan Pers yang secara aktif memberikan masukan kepada kita untuk mencari solusi-solusi ketika ada permasalahan. Bukan hanya untuk penataan guru, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Saya kira keberhasilan program DGP ini juga ditentukan oleh komitmen yang kuat dari Bupati karena beliau meyakini bahwa memperbaiki pendidikan ini harus dimulai dari gurunya dulu.

Laporan Media dan Bahan Promosi Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.

26


www.kinerja.or.id

Lampiran B

Uraian Substansi Pendahuluan Lampiran ini adalah kumpulan bahan substansi tentang penghitungan DGP, upaya mendorong agar hasil penghitungan masuk kedalam perencanaan dan penganggaran daerah, dan pelaksanaan DGP, sebagai sumber informasi bagi pihak yang ingin mereplikasikan keberhasilan program KINERJA-USAID di daerah yang terbukti sukses dalam tata kelola DGP. Materai ini ditujukan bagi lembaga/instansi yang hendak melakukan fasilitasi penghitungan DGP dan penyusunan kebijakan pembiayaan pendidikan (berdasarkan hasil penghitungan DGP) di kabupaten dan kota. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga diklat yang memasarkan training saja.

Daerah Percontohan Bahan lampiran ini disusun dari modul-modul pelatihan yang dipakai tim KINERJA-USAID dalam fasilitasi di daerah-daerah sebagai berikut: •

Kabupaten Luwu,

•

Kabupaten Luwu Utara

•

Kabupaten Barru

•

Kabupaten Aceh Singkil

•

Kabupaten Bondowoso

•

Kabupaten Sambas

Uraian lampiran B Materi yang dibahas dalam modul implementasi program DGP ini terbagi menjadi 7 topik, sebagaimana diuraikan berikut ini:

www.kinerja.or.id


27

LAMPIRAN B - URAIAN SUBSTANSI

•

MODUL I PENTINGNYA DGP DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PENDIDIKAN. Membahas, tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan, Pengertian Distribusi Guru secara Proposional (DGP), Dasar Hukum DGP dan Tatakelola beroreintasi pelayanan Publik, Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) ) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Manfaat dan tantang an dalam implementasi DGP

•

MODUL II PENDEKATAN DAN KONSEP TATAKELOLA PROGRAM DGP. Membahas tentang Prinsipprinsip DGP (efektif, efisien, berkeadilan, partisipatif, akuntabel, transparan, responsif), Pengarus Utamaan Isu Gender dalam DGP, Koordinasi antar Pemangku Kepentingan, Strategi Penerapan DGP dalam Program Kinerja. dan Peran FMS dan Media dalam implementasi DGP.

•

MODUL III ANALISIS DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. Membahas tentang Sosialisi Pentingnya DGP, Pengumpulan Database , Sinkronisasi data Pendidik dan Kependidikan, Analisa data PTK, Konsolidasi Internal , Identifikasi Isu Strategis DGP, Publikasi Isu Strategis DGP, Rekomendasi Teknis DGP, Konsultasi Publik, Model implementasi dan Pilot Project DGP, dan Sosialisasi rencana implementasi DGP.

•

MODUL IV ADVOKASI KEBIJAKAN DGP Membahas tentang Advokasi Penyedia layanan (Perbup/Perwal, Juknis, pembentukan Tim PPG dengan SK Bupati/Walikota) dan Advokasi penerima layanan (Policy Position), dan Peran FMS dalam Advokasi kebijakan.

•

MODUL V INTEGRASI DGP KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. Membahas tentang Perencanaan Daerah meliputi Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra) dan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja), dan Penganggaran Daerah (KUA/PAS, APBD, dan RKA), serta Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan.

•

MODUL VI CONTOH PRAKTIK BAIK PENERAPAN DGP membahas tentang dokumentasi praktek baik implementasi program DGP di Luwu Utara (proses, kebijakan dan implementasi),

28


www.kinerja.or.id

Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

1

www.kinerja.or.id


29


MODUL 1 Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

BAHAN BACAAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peraturan perundang-undangan yang mendasari dgp yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Landasan Standar Nasional Pendidikan, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS (Peraturan Bersama Mendikbud, Menpan, Mendagri, Menkeu Dan Menteri Agama) : nomor 05/x/pb/2001 nomor spb/03/m.pan-rb/2011 nomor 48 tahun 2011 nomor 158/pmk.01/2011 nomor 11 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru PNS.

........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang pentingnya Distribusi Guru Proposional (DGP) ..........

Standar Nasional Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yaitu PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

30


www.kinerja.or.id

Standar Nasional Pendidikan.Adapun mengenai

Evaluasi Diri Sekolah merupakan program yang

penjelasan dari PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah

memetakan kebutuhan satuan pendidikan.

sebagai berikut: Peningkatan mutu dan daya saing

Dengan demikian kebijakan pengembangan

sumberdaya manusia Indonesia hasil pendidikan

satuan pendidikan dapat diformulasikan pada hasil

telah menjadi komitmen nasional. Rencana

EDS yang dicapai melalui skala prioritas yang

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 –

tertera pada rekomendasi program. Berdasarkan

2014: ”menyebutkan bahwa salah satu substansi inti

rekomnedasi itulah dibuat Rencana Kerja Sekolah

program aksi bidang pendidikan adalah penataan

yang merupakan program jangka menengah bagi

ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong

satuan pendidikan. Kemudian isi RKS dijabarkan

penciptaan hasil didik yang mampu menjawab

secara terinci melalui rencana tahunan dalam

kebutuhan sumberdaya manusia untuk mendukung

bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

pertumbuhan nasional dan daerah”. Dengan

(RKAS).

demikian pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat

Standar Nasional Pendidikan Indonesia meliputi

penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai

8 (delapan) standar yang menjadi pedoman

tujuan tersebut.

bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

Relevansi Standar Nasional Pendidikan dengan

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

Distribusi Guru secara Proporsional (DGP)

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

menjadi acuan pada tingkat satuan pendidikan

Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional

khususnya pada level manajemen sekolah untuk

Pendidikan Indonesia:

merencanakan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Pada tataran manajemen sekolah, program awal yang dilakukan adalah melaksanakan evaluasi diri sekolah (EDS) dimana pada akhir kegiatan akan memunculkan rekeomendasi terkait dengan arah kebijakan pengembangan sekolah. Evaluasi Diri Sekolah dikembangkan dari instrument 8 standar nasional pendidikan yang memuat secara holistic pencapaian standar pendidikan yang berlaku di Indonesia.

Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar Kompetensi Lulusan diatur dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

www.kinerja.or.id


31


Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

dan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses

Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Proses diatur dalam Permendiknas Nomor 41

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat

Standar Isi

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas

dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus

kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis

dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan

pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat

dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang

kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan

berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran

kalender pendidikan. Standar ini diatur dalam

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang

pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi

Menengah.

Profesional, dan Kompetensi Sosial.

Standar Proses

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI,

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses

32

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan


untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/ MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah,

www.kinerja.or.id


Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Permendiknas

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian,

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan,

Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas

standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan

Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga

standar pengelolaan oleh Pemerintah. Standar

Administrasi Sekolah, Permendiknas Nomor 25

Pengelolaan Pendidikan diatur dalam Permendiknas

Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Sekolah/Madrasah, dan Permendiknas Nomor 27

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan

Menengah.

Kompetensi Konselor.

Standar Pembiayaan Pendidikan Standar Sarana dan Prasarana

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi,

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana

biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi

yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan

sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan

manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur

meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan

dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib

oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang

Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala

ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang

tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,

peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat

operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,

bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan

lain yang diperlukan untuk menunjang proses

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Standar

Standar sarana dan prasarana diatur dalam

Pembiayaan Pendidikan diatur dalam Permendiknas


Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya

Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/

MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

(SMA/MA).

(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

www.kinerja.or.id


33


Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah

Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasar dan

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan

Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan

Standar Penilaian Pendidikan Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Penilaian Pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Seperti SK Mendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu Kepmendiknas No.053/U/2001 yang menyatakan bahwaSPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom.

34


adanya hak dan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telah menerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkat sekolah. Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmen sebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemen pendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga, dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermata pencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara ekplisit telah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

www.kinerja.or.id

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga

(SPM)merupakan tolok ukur kinerja pelayanan

secara minimal. Definisi tersebut jika dikaitkan

pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan

dengan bidang penyelenggaraan pendidikan dapat

dalam perencanaan program dan penganggaran

diartikan sebagai ketentuan tentang jenis dan mutu

pencapaian target masing-masing daerah

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib

kabupaten/kota. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan

di bidang pendidikan yang berhak di peroleh oleh

bahwa “Penyelenggaraan pelayanan pendidikan

seluruh bagian dari subsistem pendidikan.

dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota.”

Dalam Permendiknas Nomor 129a/U/2004 tentang

Standar pelayanan minimal merupakan batas

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi

dijelaskan bahwan Standar Pelayanan Minimal

lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana

bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan

pelayanan pendidikan yang diselenggarakan

penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh

Daerah. Sedangkan pelayanan dasar yang diberikan

setiap satuan pendidikan dasar dan menengah,

kepada masyarakat merupakan fungsi Pemerintah

serta pencapaian target pembangunan pendidikan

dalam memenuhi dan mengurus kebutuhan dasar

nasional.

masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Definisi yang lebih mengerucut lagi adalah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan, bahwa Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota. Dalam Permendiknas tersebut dikemukakan bahwa Standar pelayanan minimal pendidikan dasar

www.kinerja.or.id

Relevansi Indikator SPM dan SNP dalam DGP Ada 7 (tujuh) indikator SPM yang sangat relevan dengan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar proses. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selain standard yang berkaitan dengan pendidika dan tenaga kependidikan itu sendiri Sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 2, penyelenggara pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan tersebut terdiri atas 27 indikator. Untuk lebih jelasnya indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.


35


Tabel 4. Jenis Pelayanan, Indikator SPM, dan Formula Perhitungan Indikator SPM bidang Pendidikan. No 1

Jenis Pelayanan SARANA DAN PRASARANA

Indikator SPM Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen

Formula Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/ MI dalam jarak kurang dari 3 km Jumlah kelompok pemukiman permanen di Kab/Kota Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km Jumlah kelompok pemukiman permanen di Kab/Kota

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas

Jumlah rombel SD/MI yang tidak melebihi 32 orang Jumlah keseluruhan rombel SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

X 100%

X 100%

X 100%

Jumlah ruang kelas SD/MI X 100%

Jumlah rombel SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah rombel SMP/ MTs yang tidak melebihi 36 orang Jumlah keseluruhan rombel SMP/ MTs di wilayah Kabupaten/Kota

X 100%

Jumlah ruang kelas SMP/MTs Jumlah rombel SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

36


X 100%

www.kinerja.or.id

No

Jenis Pelayanan

3.

Indikator SPM Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

Formula Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik Jumlah keseluruhan SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik Jumlah keseluruhan SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

4

Di setiap SD/MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

X 100

Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya Jumlah sekolah di wilayah Kabupaten/Kota

X 100

Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya; dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Jumlah sekolah di wilayah Kabupaten/Kota

www.kinerja.or.id

X 100

X 100


37


No 5

Jenis Pelayanan PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Indikator SPM Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan

Formula Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik X 100

Jumlah keseluruhan SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus.

X 100

Jumlah keseluruhan SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota 6

7

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

Jumlah keseluruhan SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah keseluruhan SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

X 100

X 100

Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Jumlah keseluruhan SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

38


X 100

www.kinerja.or.id

No

Jenis Pelayanan

8

Indikator SPM Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Formula Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% [untuk daerah khusus ≥ 40% Jumlah keseluruhan SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan sertifikat pendidik ≥ 35% [untuk daerah khusus ≥ 20%] Jumlah keseluruhan SMP atau MTs di wilayah Kabupaten/Kota

9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masingmasing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Jumlah keseluruhan SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

10

11

www.kinerja.or.id

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah Sekolah SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100


39


No

Jenis Pelayanan

12

13

Indikator SPM Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

KURIKULUM

Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Formula Jumlah pengawas sekolah atau madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik Jumlah pengawas sekolah atau madrasah di wilayah Kabupaten/ Kota

X 100

bila Kab/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk memmbantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

14

15

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SARANA DAN PRASARANA

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Jumlah satuan pendidikan yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

Jumlah set buku teks Mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah disertifikasi

Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta didik Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

40


X 100

X 100

X 100

www.kinerja.or.id

No

Jenis Pelayanan

16

Indikator SPM Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah disertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik

Formula Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah disertifikasi Jumlah peserta didik Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

17

18

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster IPA.

Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

Jumlah judul buku pengayaan dan referensi

Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota

110 judul buku Jumlah judul buku pengayaan dan referensi 220 judul buku Jumlah SD/MI yang telah memenuhi (hasil rumus di atas Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi (hasil rumus di atas) Jumlah SMP/MTs di wilayah Kabupaten/Kota

www.kinerja.or.id

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100


41


No 19

Jenis Pelayanan PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

20

21

KURIKULUM

22

Indikator SPM Setiap guru tetap bekerja 35 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk kegiatan tatap muka di dalam kelas, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

Formula Jumlah rata-rata jam kerja per minggu seluruh guru tetap Jumlah keseluruhan guru tetap di satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi (hasil rumus di atas) Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: Kelas I-II: 18 jam per minggu, Kelas III : 24 jam per minggu, Kelas IV–VI: 27 jam per minggu, dan Kelas VII– IX : 27 jam per minggu

Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka seperti diatas

Setiap Satuan Pendidikan menyusun dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

Jumlah keseluruhan satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/ Kota Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota

42


X100

X100

X 100

X100

X100

X100

www.kinerja.or.id

No 23

Jenis Pelayanan PENILAIAN PENDIDIKAN

Indikator SPM Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

Formula Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan

X100

Jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi (hasil rumus di atas) Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota 24

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

Jumlah satuan pendidikan yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik

Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang telah memenuhi (hasil rumus di atas) Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

www.kinerja.or.id

X100

X100

X100

X100


43


No

Jenis Pelayanan

26

Indikator SPM Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir semester\

Formula Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/ Kandepag pada setiap akhir semester Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

27

MANAJEMEN SEKOLAH

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Mana-jemen Berbasis Sekolah (MBS).

Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik Jumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten/Kota

44


X 100

X 100

X 100

X 100

X 100

www.kinerja.or.id

Manfaat DGP

satuan pendidikan merupakan tuntutan dan amanah dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini akan

Bagi Murid

sulit terwujud jika sumberdaya manusia yang ada di sekolah saja tidak memenuhi kualifikasi dan

Output dari proses pendidikan ini pada akhirnya

kompetensi dalam memberikan pelayanan.

adalah meningkatnya mutu peserta didik, baik dari sisi pengetahuan, moralitas, tingkah laku maupun

DGP akan membantu satuan pendidikan untuk

etika . Hal ini akan sulit terjadi jika permasalahan

memenuhi ketersediaan tenaga pendidik dan

pemenuhan Pendidik (guru) saja tidak terwujud.

kependidikan sesuai standar (SNP dan SPM).

Distribusi Guru secara Proporsional akan memberi

Dalam hal ini DGP akan memeberikan rekomendasi

peluang bagi guru untuk mengoptimalkan kewajiban

rekomendasi teknis penyedian, pengembangan

mengajar sesuai standar (Standar Isi, Standar

(peningkatan kualitas dan kompetensi) dan distribusi

Proses dan Standar Kualifikasi dan Kompetensi).

guru hingga ketingkat satuan pendidikan yang akan

Hal ini akan membuka pintu peningkatan proses

memudahkan kepala sekolah dalam mengelola

pembelajaran dan pemenuhan hak anak untuk

proses pembelajatran di satuan pendidikannya

memperoleh pelayanan terkait proses dan kualitas pembelajaran. DGP akan meminimalisir jam kosong murid karena ketidak tersediaan guru. Selain itu Distribusi Guru secara Proporsional ini akan memangkas kesenjangan pelayanan pembelajaran antara sekolah yang di pedesaan/terpencil dan perkotaan, antara sekolah kecil dan sekolah yang banyak muridnya dan antara sekolah maju dan sekolah yang tidak maju.

Bagi Sekolah

Bagi Masyarakat/Orangtua Orangtua murid dan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam proses pendidikan. Dalam program DGP ini posisi orangtua dan masyarakat tidak hanya sebagai objek pasif menerima manfaat, lebih dari itu DGP mengoptimalkan peran orangtua, masyarakat dan stakeholder pendidikan untuk terlibat aktif sejak perencanaan (sosialisasi), implementasi (pengembangan rekomendasi teknis dan kebijakan) dan pengawasan implentasi DGP. Hal ini dilakukan program DGP melalui kegiatan pendampingan penguatan masyarakat untuk

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah

memahami haknya terkait layanan pendidikan,

lompatan desentralisasi dalam bidang pendidikan.

mendukung kerja pemerintah dalam upaya

Otonomi sekolah dalam mengelola (merencanakan,

tranparansi dan akuntabilitas, dan pengawasan

melaksanakan, dan mengevaluasi) program di

dalam implementasi DGP.

www.kinerja.or.id


45


Program DGP ini memberikan peluang bagi

menjalankan pengelolaan sumberdaya pendidikan.

masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya

Keterlibatan banyak pihak dalam setiap tahapan

dalam upaya memenuhi hak partisipasi untuk

meyakinkan SKPD pendidikan untuk memberikan

mewujudkan pelayanan pendidikan yang

layanan yang berorietasi pada pelayanan publik.

berorientasi pada pelayanan publik (efisien, efektif, berkeadilan, akuntable, tranparan dan responsif)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara struktural DPRD merupakan lembaga

Pemerintah Kabupaten/Kota

yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota. Dalam

Salah satu kendala utama dalam implementasi

kaitannya dengan tugas tersebut, DPRD melakukan

otonomi daerah adalah rendahnya kapasitas

pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan

sumberdaya manusia di tingkat daerah dalam

pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai

mengelola sumberdaya pendidikan itu sendiri.

dari perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir

Lemahnya koordinasi antar SKPD dan antar sub-

kegiatan.

bagian dalam SKPD Dinas Pendidikan menjadi unsur penghambat dalam upaya mengelola

DPRD juga berperan aktif dalam pembahasan

sumberdaya manusia (pendidik dan tenaga

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang

pendidikan).

APBD dan sangat menentukan dalam menyetujui usulan anggaran baru dari pemerintah daerah setiap

Program DGP memberikan alternatif pemecahan

tahunnya. Sekalipun Permendagri Nomor 13 Tahun

dalam implementasinya dengan memberikan

2006 memberi peluang pemerintah daerah untuk

pendampingan baik melalui kegiatan pelatihan,

menetapkan rancangan peraturan bupati tentang

workshop maupun penguatan team work baik

APBD. Jika DPRD tidak menyetujuinya, maka nilai

internal Dinas Pendidikan maunpun antar SKPD

anggaran maksimalnya adalah sejumlah tahun

dalam upaya memberikan layanan terutama terkait

anggaran sebelumnya. Selain menjadi salah satu

Distribusi Guru secara Proporsional. Program DGP

bentuk sanksi bagi pemerintah daerah, mekanisme

memecah kebuntuan komuniakasi antar bidang

tersebut memberi peluang bagi anggota DPRD

dan SKPD dalam melakukan koordinasi baik

untuk memainkan perannya dalam mendorong

terkait pendataan, perencanaan dan pengelolaan

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan

sumberdaya manusia di SKPD Dinas Pendidikan.

demikian, penghitungan BOSP diharapkan DPRD

Pengembangan payung hukum dalam DGP

memiliki acuan dalam melakukan pengawasan

memberikan kepercayaan bagi SKPD untuk

dan penganggaran terhadap biaya operasional pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini.

46


www.kinerja.or.id

Tabel 5. Fungsi Pengawasan dan Penganggaran dalam Distribusi Guru secara Proporsional No

Fungsi Pengawasan

Fungsi Penganggaran

1

Akuntabilitas Keuangan di Pemda

Acuan menghitung anggaran pendidikan

2

Referensi dan Transparansi

Bahan pembanding dengan penganggaran SKPD lainnya

3

Rujukan pengawasan keuangan internal Satuan Pendidikan

Rujukan menghitung disparitas anggaran tersedia dengan anggaran dibutuhkan

4

Bagian dari fungsi pengawasan melekat

Data awal untuk menghitung APBD Perubahan

Tantangan Dalam Menjalankan Program DGP

setiap pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksakan kegiatan tersebut diantaranya: 1. Komitmen

Dalam menjalankan sebuah program, terutama

2. Anggaran

terkait dengan program governance (tata-layanan)

3. Ketersediaan Sumberdaya

beberapa tantangan yang perlu di “bumikan” pada

4. Birokrasi

www.kinerja.or.id


47


BAHAN PRESENTASI

LATAR BELAKANG ● Tidak meratanya distribusi guru ● Terbitnya Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. ● SKB 5 menteri 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS ● Dana pendidikan80% untukPTK, ● Pendidikan menjadi urusan Prioritas ● Telah dikembangkannya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota (SIMP-K).

TUJUAN ● Memberikan pemahaman kepada stake holder (PGRI, LSM, Komite Sekolah, DPRD, dll) tentang latar belakang, konsekwensi dan isu anggaran terkait distribusi guru sehingga mampu memberikan masukan yang bermakna kepada pembuat kebijakan. ● Mendapatkan pengetahuan tentang indikator-indikator pencapaian SPM (Permendiknas No. 15 tahun 2010) dan akses pendidikan dasar.

48


www.kinerja.or.id

Langkah Kegiatan

10

www.kinerja.or.id


49

Pendekatan dan Konsep Tata Keloka Distribusi Guru Proporsional

2

www.kinerja.or.id


51


MODUL 2

Pengantar Dalam satu dasawarsa terakhir rasio muridguru di Indonesia telah menurun ke tingkat yang

Pendekatan dan Konsep Tata Keloka Distribusi Guru Proporsional

rendah menurut standar internasional, karena pertambahan jumlah tenaga pendidik lebih cepat daripada peningkatan partisipasi siswa pada pendidikan Rasio saat ini berada di bawah tolak ukur internasional yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang baik, dan bukti terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa pada tingkat ini hubungannya lemah dengan hasil pembelajaran. Dengan kata lain, hasil analisis mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan angka rasio murid - guru dari nilai yang ada saa ini tidak akan berpengaruh besar terhadap hasil pembelajaran siswa. Di sisi lain, Kenaikan belanja publik untuk pendidikan baru-baru

...... peserta memiliki pemahaman tentang Pendekatan dan Prinsipprinsip DGP (efektif, efisien, berkeadilan, partisipatif, ......

ini sebagian besar dihabiskan untuk menambah perekrutan guru dan juga perbaikan gaji guru yang ada. Program sertifikasi yang sedang berlangsung, yang ditujukan untuk mensertifikasi semua guru sampai dengan tahun 2015, menjamin guru bersertifikasi akan memperoleh tunjangan profesi setara gaji pokok mereka. Walaupun evaluasi dampak baru-baru ini menemukan bahwa sertifikasi hanya berpengaruh kecil terhadap perbaikan hasil pembelajaran siswa, program tersebut berdampak besar terhadap anggaran. Pada tahun 2012, 35 persen guru telah disertifikasi dan tunjangan profesi menghabiskan 9 persen dari keseluruhan belanja publik untuk pendidikan. Proyeksi dari Kajian Belanja Publik untuk Pendidikan yang terakhir mengisyaratkan bahwa

52


www.kinerja.or.id

seiring bertambahnya jumlah guru yang tersertifikasi

Memang dari sisi efisiensi tujuan penggabungan

beban terhadap anggaran pendidikan akan semakin

tersebut sangat bagus, misalnya sarana atau

besar dan mungkin dapat menyisihkan investasi

gedung yang ditinggalkannya dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan lainnya

untuk penyelenggaraan SMP kecil atau SMP kelas

yang juga penting. Selain itu, guru yang direkrut

jauh. Disamping itu, langkah ini juga sekaligus

oleh sekolah merupakan bagian terbesar dari

untuk mensukseskan program belajar 9 tahun.

tenaga pendidik yang ada saat ini, terutama di

Efisiensi ini dengan kasat mata dapat dilihat

tingkat sekolah dasar.

bahwa untuk penyelenggaraan SMP sebagaimana dimaksud, pemerintah atau masyarakat tidak perlu

Pada tahun 2010, guru yang direkrut sekolah pada

mempersiapkan lahan, dan gedung serta fasilitas

tingkat SD mencapai 30 persen dan pada tingkat

lainnya untuk sebuah investasi. Malahan sekolah

SMP 36 persen dari jumlah keseluruhan pada tiap

yang digabung oleh pemerintah dapat ditawarkan

jenjang pendidikan. Guru-guru ini belum menjalani

kepada pihak swasta, sehingga dapat memperoleh

prosedur perekrutan formal dan tidak selalu direkrut

pemasukan tambahan dari hasil penggabungan

berdasarkan standar kepegawaian sekolah. Selain

tersebut. Secara teoretik melalui kebijakan

itu, jumlah guru yang diperkirakan oleh pemerintah

penggabungan (regrouping) pemerintah dapat

pusat dan daerah biasanya tidak termasuk guru-

menambah jumlah SMP, atau pemerintah juga dapat

guru yang direkrut sekolah, sehingga banyak

memperoleh pendapatan atas sewa gedung (SD

kabupaten/kota yang melaporkan kekurangan guru

yang digabung), dan juga efisien dalam membiayai

PNS secara keseluruhan.

SMP kecil/SMP jarak jauh, sehingga alokasi tersebut dapat dialokasikan untuk keperluan sektor lainnya.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Nomor 421.2/2501/

Hasil penelitian Kiemas Rizka (2005)

Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan

menunjukkan bahwa perencanaan sarana

Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

dan prasarana pendidikan SDN yang terkena

Tujuan penggabungan tersebut adalah untuk

kebijakan penggabungan yang tidak digunakan

mengatasi masalah kekurangan tenaga guru,

untuk KBM umumnya sudah direncanakan dan

peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan

dimusyawarahkan terlebih dulu oleh kedua belah

gedung sekolah dan sekolah yang ditinggalkan

pihak (sekolah yang digabungi dengan yang

dimungkinkan penggunaannya untuk rencana

digabung) yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru,

pembukaan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara

komite sekolah/BP3 kedua SD serta dihadiri oleh

sekolah lanjutan sesuai ketentuan setempat untuk

perangkat desa setempat dan Dinas Pendidikan

menampung lulusan sekolah dasar.

Kulonprogo. Hasil penelitian Yuliana (2004) menunjukkan bahwa penggabungan SD Balangan

www.kinerja.or.id


53


1 dan SD Sendangrejo mampu berperan dalam

Hal yang tak kalah penting harus diingat adalah

meningkatkan efisiensi pendidikan di sekolah dasar.

sebagaimana telah diingatkan oleh Vilfredo Pareto, bahwa efisiensi menurut hukum pareto yang

Dijelaskan lebih jauh, nilai indek sefisiensi meningkat

sering disebut dengan pareto optimally adalah

dari1, 0 menjadi 2, 3 atau meningkat dari 0,43

pengorbanan atau kerugian pribadi mungkin

menjadi 1,0. Efisiensi biaya produksi tiap satuan

diharuskan untuk mengamankan pengorbanan

produk (unit cost) sebesar Rp.1.587.119,566

publik dan manfaat yang lebih kecil mungkin harus

dengan peningkatan produktivitas dari 9,75

dikorbankan untuk merealisasikan manfaat yang

menjadi 15,59 atau terjadi peningkatan produktivitas

lebih besar. Dengan demikian pasti terdapat

sebesar 5,84. Penggabungan juga mampu

dampak bagi sekolah yang diregroup, siswa, guru

mengatasi kekurangan guru sekolah dasar di

yang dimutasi serta stakeholder yang berkompeten

Kecamatan Minggir dengan sumbangan efektif 6,4%,

demi tercapainya sejumlah manfaat dan tujuan

dari total kekurangan guru sejumlah 78 orang.

penggabungan sekolah dasar (SD Balangan 1 dan

Penggabungan juga mampu meningkatkan mutu

SD Sendangrejo).

pendidikan melalui perbaikan sarana prasarana pendidikan. Hasil penelitian Marsono (2003)

Sebagaimana kita pahami bahwa pendidikan,

menunjukkan bahwa penggabungan menimbulkan

utamanya pendidikan dasar, dan khususnya

masalah, baik masalah organisasi, kesiswaan,

sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan

kurikulum (pengajaran), kepegawaian, pembiayaan,

yang menjadi target pemerintah untuk dilakukan

hubungan sekolah dengan masyarakat,

wajib belajar. Ini berarti bahwa pendidikan di sekolah

dan ketatalaksanaan, karena pelaksanaan

dasar harus menjadi kewajiban pemerintah untuk

penggabungan sudah dilakukan, tetapi surat

menuntaskannya. Pada sisi lain pendidikan di

keputusan penggabungan belum terbit. Sayangnya,

sekolah dasar khususnya, dan pendidikan pada

baik penelitian Kiemas maupun Marsono tersebut

umumnya menjadi barang publik. Artinya, sebagai

baru terbatas pada persoalan teknis penggabungan,

barang publik (publicgoods), pendidikan haru

rekomenedasi yang diberikan juga baru bersifat

smenjadi kewajiban pemerintah. Implikasinya adalah

teknis. Penelitian Yuliana, nampaknya lebih

pemerintah tidak hanya berpikir efisiensi dalam

memberikan kejelasan terhadap efektifitas dan

penyelenggaraan pendidikan. Jika pemerintah

efisiensi tujuan penggabungan, bahkan implikasi

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya

terhadap hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa

berpikir tentang efiiensi pendidikan, maka makna

sekalipun kesimpulannya merupakan sebuah

pendidikan telah direduksi sedemikian rupa,

indikasi positif bagi pelaksanaan penggabungan

sehingga perspektif pendidikan hanya terbatas pada

sekolah, namun demikian kehati-hatian dalam

masalah ekonomis.

mengalisa indikasi penggabungan sekolah sangat

54

diperlukan mengingat jumlah penduduk yang

Penyelenggaraan pendidikan menyangkut banyak

kemungkinan besar terus bertambah banyak.

aspek dan melibatkan berbagai stakeholder, yaitu:


www.kinerja.or.id

murid, guru, komite sekolah, bahkan para wali murid

menyebutnya sebagai ”rasionalitas teknologis”,

atau orangtua. Semua stakeholder ini pasti terkena

Habermas menyebutnya sebagai ”rasionalitas

dampak dari kebijakan penggabungan, yang tidak

teknis” (Sudiyono,2000).

selamanya sejalan dengan konsep penggabungan itu sendiri.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, telah terjadi pelimpahan kewenangan

Undang-undang juga mengamanahkan bahwa

dalam pengelolaan pendidikan sebagai urusan

guru sekolah dasar merupakan guru kelas.

wajib daerah. Dengan demikian, guru sebagai

Berdasarkan kuota sebenarnya guru sekolah

salah satu komponen dalam pendidikan saat ini

dasar di Sleman relatif terpenuhi. Persoalan yang

dikelola secara penuh oleh kabupaten terkait

timbul adalah masalah pemerataan. Dalam kontek

dengan proses pengadaan, pengelolaan dalam hal

ini maka daerah-daerah perbatasan umumnya

penempatan (distribusi), mutasi, rotasi, promosi

sangat sarat dengan guru, karena guru-guru di

dan penghargaan. Pengelolaan penuh di tingkat

wilayah tersebut merupakan sebuah dampak dari

kabupaten ini merupakan upaya untuk mendekatkan

mutasi kepegawaian. Dengan demikian jika terjadi

layanan sehingga proses kebijakan akan menjadi

penggabungan kemungkinan yang terjadi adalah

semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan nyata

banyak guru yang posisinya tidak lagi sebagai guru

dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan yang

kelas, sehingga berimplikasi terhadap kenaikan

berkualitas. Salah satu dampaknya adalah alokasi

jabatan guru karena kekurangan jam mengajar.

anggaran untuk belanja tidak langsung di sektor

Nilai kemanusiaan tidak bisa dianaktirikan,

pendidikan adalah untuk membayar gaji guru.

karena pendidikan untuk meningkatkan derajat

Karena hingga saat ini jumlah pegawai terbanyak

kemanusiaan, bukan untuk mereduksi nilai-nilai

disebuah kabupaten adalah guru yang mencapai

kemanusiaan. Oleh karena itu, mereka (para teoritisi

hingga 60% dari pegawai yang ada.

kritis) sangat menyayangkan pendidikan sekarang ini yang terlalu terfokus pada konsep investasi,

Dalam perjalanannya, berbagai permasalahan

yang dengan jelas mereduksi konsep pendidikan.

teridentifikasi terjadi sebagai akibat tidak berjalannya

Nah, sekiranya hasil pendidikan memiliki kondisi

paradigma layanan dalam era otonomi daerah

yang dimaksud, berarti ada sesuatu yang salah,

dianataranya, pengadaan guru yang formasinya

apakah ”kebijakan pendidikan” sebagai sebuah

tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah,

rekayasa sosial telah memberikan ruang gerak yang

penempatan guru yang tidak merata, insentif guru

justru menghasilkan manusia yang hanya memiliki

yang tidak efisien sehingga tidak berdampak pada

satu dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan rasional.

kinerja, serta banyak guru yang saat ini menjadi

Inilah yang oleh Horkheimer disebut sebagai

pejabat struktural termasuk menjadi pejabat di

”rasional instrumental” dan oleh Ardono disebut

berbagai kabupaten pemekaran tanpa pengelolaan

sebagai ”pemikiran identitas”, sementara Marcuse

dan tingginya guru mangkir dari tugas mengajar.

www.kinerja.or.id


55


Full Time Teaching Equivalent (FTE) dan Mobilitas Guru Sebagai Upaya Efisiensi dan Efektifitas Distribusi Guru

Dengan demikian, dari aplikasi distribusi guru proporsional diharapkan akan membantu kabupaten dalam pengelolaan sumberdaya guru secara proporsional. Berdasarkan hasil analisis pivot tabel dari aplikasi distribusi guru, maka

Untuk menghitung dan menganalisa kebutuhan

didapatkan berbagai gambaran berkaitan dengan

guru secara efisien dan efektif salah satu cara yang

kecukupan guru kelas dan guru mata pelajaran pada

menjadi pertimbangan adalah pemenuhan jam

semua jenjang pendidikan. Berdasarkan temuan

mengajar guru berdasarkan aturan minimal 24 jam

kondisi yang ada, maka diperlukan pengelolaan

per minggu dari 37,5 jam kerja dalam satu minggu

sumberdaya manusia yang tepat sehingga akan

(Full-time Teaching Equivalent) dan mobilitas guru

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi untuk

dengan memberikan kesempatan kepada guru yang

meningkatkan kualitas layanan sektor pendidikan.

masih belum memenuhi jam mengajar 24 jam untuk

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia

dapat mengajar di sekolah lain dengan pangkal

juga mempertimbangkan aspek efisiensi dalam

administrasi hanya di satu sekolah. Ini dapat

proses dan efektifitas untuk mencapai tujuan

dilakukan hanya untuk daerah dengan sekolah yang

yang diharapkan. Pengelolaan sumberdaya guru

terjangkau satu dengan yang lain. Contoh guru

mempertimbangkan SKB 5 Menteri terkait penataan

matapelajaran Penjaskes di satu sekolah SD hanya

guru pegawai negeri sipil, dan Permendiknas No

akan memiliki jam mengajar 12 jam per minggu,

15 tahun 2010 terkait Standar Pelayanan Minimal

sehingga idealnya satu guru Penjaskes mengelola

Pendidikan Dasar.

2 sekolah SD reguler sehingga dapat memenuhi kewajiban minimal 24 jam per minggu. Perhitungan kecukupan guru didasarkan atas formula sebagai berikut:

Kebutuhan Guru Mapel =

56


Jumlah Rombel x Jam Per Minggu Mapel 24

www.kinerja.or.id

Lihat contoh di bawah ini, untuk kebutuhan analisa mobilitas guru matematika, didasarkan atas hasil analisa ketercukupan guru di masing-masing sekolah: Sekolah

Rombel

Formula Kebutuhan

Guru Ditugaskan

SMPN 01

3

0.5

1

SMPN 02

9

1.5

2

SMPN 03

15

2.5

3

SMPN 04

21

3.5

4

Total

48

Kebutuhan dengan Mobilitas =

10

48 x 4 24

=8

Dengan demikian, ada 8 orang guru yang harus melaksanakan pembelajaran di lebih dari satu sekolah untuk mendapatkan pemenuhan 24 jam pelajaran per minggu.

www.kinerja.or.id


57


Berdasarkan aplikasi SIMP-K, maka didapatkan output grafik kecukupan guru jenjang pendidikan tertentu di tingkat kabupaten. Contoh, kecukupan guru SMP Negeri sebagai berikut: Grafik di atas menunjukkan simulasi manajemen guru. Pada grafik biru muda menunjukkan tingkat kecukupan guru PNS di jenjang pendidikan SMP, terlihat bahwa terjadi kelebihan guru untuk semua matapelajaran, tetapi jika diperhatikan grafik warna biru tua menunjukkan bahwa jika dilakukan mobilitas guru maka kebutuhannya tidak sebanyak guru saat ini.

58


www.kinerja.or.id

Dalam perhitungan Full-time Teaching Equivalent

pemenuhan guru segera S-1 sehingga dapat

(FTE) menunjukkan bahwa dalam informasi individu

memenuhi standart pelayanan dengan minimal satu

guru terkait pemenuhan jam mengajar 24 jam per

sekolah terdapat seorang guru berpendidikan S-1.

minggu. Dari data ini maka dapat ditetapkan siapa guru yang masih mungkin mengajar di sekolah lain sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau yang serumpun. Dengan memperhatikan hasil perhitungan di atas maka dapat ditetapkan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Pengadaan (recruitment) guru Jika mengacu pada undang-undang guru dan dosen serta Standar Nasional Pendidikan maka ditetapkan bahwa guru harus sudah berkualifikasi S-1 pada tahun 2014. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana kondisi kualifikasi guru untuk yang berpengalaman kerja 1-5 tahun. Perlu ada kebijakan

www.kinerja.or.id

Tabel di atas menunjukkan contoh proses pengadaan guru berdasarkan kualifikasi pendidikan. Perlu dilihat apakah dalam proses nyata di daerah masih memberikan kesempatan calon guru dengan kualifikasi kurang dari S-1 dan bagaimana dengan kompetensinya apakah calon tersebut adalah lulusan dari Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK). Dengan demikian, terkait dengan kondisi ini alternatif kebijakan yang didorongkan adalah: •

Memastikan guru baru yang diangkat sudah berkualifikasi S-1 kependidikan

•

Pengadaan guru harus berdasarkan kajian kebutuhan guru kelas dan matapelajaran sesui hasil analisa kecukupan guru


59


2. Penugasan guru Salah satu alternatif kebijakan yang didorongkan adalah penugasan guru untuk memenuhi 24 jam mengajar guru. Pemanfaatan secara lebih baik jam mengajar minimal ini akan memberikan kesempatan bagi semua guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi dan menjadikan pengelolaan guru menjadi lebih efisien. Dari proses pengolahan data didapatkan gambaran grafik kondisi guru dengan jumlah jam mengajar.

Tabel di atas menunjukkan sebaran jam mengajar

Disisi lain, harus dilakukan kajian terkait dengan

guru pada setiap jenjang pendidikan. Yang harus

sebaran sekolah, sehingga untuk rombongan belajar

menjadi perhatian adalah kelompok guru yang

yang kondisnya separoh dari jumlah siswa ideal,

mengajar kurang dari 24 jam dan yang lebih dari 30

maka didorong untuk menjadikan kelas rangkap

jam. Meski demikian, kebijakan utama yang akan

sehingga akan lebih efisien.

diambil adalah untuk menyelesaikan masalah guru yang mengajar kurang dari 24 jam karena secara

Kebijakan yang diajukan dalam menyikapi kondisi ini

otomatis akan mengurangi beban jam mengajar di

adalah:

kelompok guru dengan beban mengajar lebih dari 30 jam.

60


•

Redistribusi guru untuk efisiensi

•

Meyakinkan bahwa besaran sekolah cukup efisien

www.kinerja.or.id

3. Pengembangan Dari guru yang telah tersedia saat ini, maka perlu dikaji kondisi pemenuhan SPM terkait dengan minimal 2 guru berkualifikasi S-1 di setiap SD dan MI dan 70% guru di jenjang SMP harus sudah S-1 untuk menuju standar pendidikan nasional seluruh guru harus sudah S-1.

Dari tabel di atas, menggambarkan bahwa kondisi

alamatkan bagi guru dengan usia muda sehingga

kualifikasi pendidikan guru jenjang pendidikan TK

dampak dari beasiswa akan dirasakan dalam

dan SD masih sangat rendah dengan dominasi

pemenuhan standart pelayanan minimal (SPM).

kurang dari diploma. Pertimbangan lain yang harus

Dengan demikian, alternatif kebijakan yang

disampaikan adalah sebaran usia guru yang masing

didorongkan adalah

belum mencapai S-1, sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan dukungan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1. Dalam konteks usia guru, diharapkan dukungan beasiswa kualifikasi di

www.kinerja.or.id

•

Peningkatan kualifikasi guru dengan menyediakan beasiswa belajar untuk guru dengan usia kurang GDUL30 tahun.


61


4. Evaluasi

Kinerja seorang guru harus dinilai dari keluaran proses pembelajaran, yaitu tingkat angka

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam DGP

mengulang kelas, dan hasil ujian nasional. Berdasarkan kondisi ini maka akan diketahui

Dalam pelaksanaan Distribusi Guru secara

sekolah-sekolah mana yang mengalami kondisi

Proporsional, perlu disusun sistem manajemen

seperti ini. Dari analisa ini di kaji silang dengan

yang dapat mendorong terwujudnya transparansi

kondisi kualifikasi guru yang tersedia, sehingga

dan partisipasi publik, akuntabilitas, taat asas,serta

akan diketahui korelasi/hubungan antara

prinsip-prinsip pelaksanaan program Distribusi Guru

rendahnya kinerja sekolah dengan kondisi

secara proporsional lainnya. Lebih detail, unsur

kualifikasi. Jika hubungan keduanya sangat

utama tata kelola pelaksanaan rehabilitasi dan

kuat maka hasil evaluasi ini menjadi bagian

rekonstruksi adalah:

penguat dari pelaksanaan kebijakan penyediaan beasiswa belajar untuk kualifikasi.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban untuk

Dengan segala keterbatasan di Papua, maka

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

evaluasi kinerja harus diarahkan bagi distrik

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

(kecamatan) yang sudah menyelesaikan

kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan

tahapan penyediaan akses bagi pendidiknya.

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban

5. Pensiun (Atrisi)

berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

Salah satu komponen dalam manajemen sumber daya adalah pengelolaan masa pensiun.

Unsur-unsur pendukung akuntabilitas meliputi:

Masa pensiun mengakibatkan organisasi kehilangan sumberdayanya yang senior dan

1) Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik

berpengalaman. SIMPK akan mengeluarkan

untuk jangka pendek maupun jangka menengah.

kondisi usia guru kelompok yang mendekati

Rencana Distribusi Guru secara Proporsional

masa pensiun dan informasi individu di

harus mengandung visi dan misi yang jelas,

dalamnya.

sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran Distribusi Guru secara Proporsional. 2) Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

62


www.kinerja.or.id

3) Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah,

perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja

konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan

organisasi, dapat diakses oleh publik.Transparansi

transparan.

menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara

4) Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pelaksana. 5) Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait. 6) Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral. 7) Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan barang persediaan, maupun pengelolaan barang bantuan. 8) Sistem Pendataan yang jelas, akurat dan sederhana.

pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya. Prinsip partisipasi dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pengambilan keputusan Distribusi Guru secara Proporsional, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dalam menyampaikan pendapat demi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Distribusi Guru secara Proporsional. Tiga faktor utama yang dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya transparansi dan partisipasi di atas adalah: 1) Ketersediaan data/informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini; 2) Kemudahan mengakses data/informasi; serta 3) Keseragaman data/informasi yang disampaikan. Informasi dan kegiatan yang harus transparan meliputi pengelolaan dana yang meliputi sistem, jumlah dan sumber dana, serta penyalurannya;

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja)

organisasi dan personal meliputi struktur,

Distribusi Guru secara Proporsional mengacu pada

tugas, personal, dan sistem manajemennya;

prinsip-prinsip obyektifitas, transparansi, akurasi

perencanaan meliputi rencana jangka pendek dan

yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat

menengah; pelaksanaan meliputi progress report

diandalkan.

serta kendala yang dihadapi serta mekanisme pertanggungjawaban

Penerapan Prinsip Transparansi dan Partisipasi Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan Distribusi Guru secara Proporsional di Kabupaten/Kota termasuk

www.kinerja.or.id


63


2. Pengarusutamaan Gender dalam DGP

sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan

a. Gender

perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya

Disadari bahwa isu gender merupakan isu baru bagi masyarakat, sehingga menimbulkan berbagi tafsiran dan respon yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah bermacam-macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Istilah gender menurut Oakley (1972) berarti

perempuan. Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan (Nasaruddin Umar, 2010: 30). Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan gender sebagaimana yang disampaikan dalam materi Workshop olehTim Gender Direktorat SMP adalah sebagai berikut:

1) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi

perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis

yang digunakan untuk mengurangi

dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut

kesenjangan antara penduduk laki-laki dan

Caplan (1987) menegaskan bahwa gender

perempuan Indonesia dalam mengakses dan

merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan

mendapatkan manfaat pembangunan, serta

perempuan selain dari struktur biologis, sebagian

meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses

besar justru terbentuk melalui proses social dan

pembangunan.

cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing- masing (Zainuddin, 2006:1).

2) Kesetaraan Gender

64

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi

Hilary M.Lips mengartikan gender sebagai harapan-

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan

kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia,

(cultural expectations for women and men).

agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam

Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap bahwa

kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,

semua ketetapan masyarakat perihal penentuan

pendidikan dan pertahanan dan keamanan

seseorang sebagai laki-laki dan perempuan

nasional (+ankamnas) serta kesamaan dalam

adalah termasuk bidang kajian gender (What a

menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya

given society defines as masculine or feminim is

kesetaraan gender ditandai dengan tidak

a componentofgender).H.T. Wilson mengartikan

adanya diskriminasi antara perempuan dan

gender sebagai suatu dasar untuk menentukan

laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki

perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan

akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas

pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang

pembangunan dan memperoleh manfaat yang


www.kinerja.or.id

setara dan adil dari pembangunan. Adapun

indikator kesetaraan gender adalah sebagai

berikut:

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan

a) Akses

d) Manfaat

yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi

Yang dimaksud dengan aspek akses adalah

perempuan dan laki-laki atau tidak.

peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki

3) Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses dan

terhadap sumber daya yang akan dibuat.

perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-

Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi

laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada

guru adalah akses memperoleh beasiswa

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi,

melanjutkan pendidikan untuk guru

marginalisasi dan kekerasan terhadap

perempuandan laki-laki diberikan secara adil

perempuan maupun laki-laki.

dan setara atau tidak.

b) Partisipasi

Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan

4) Kesenjangan Gender

Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (L>PatauL
keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

b. Kebijakan Pengarusutamaa Gender

c) Kontrol

Untuk mencapai kesetaraan gender, negara harus

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan ditribusi guru sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gendertertentu atau tidak.

www.kinerja.or.id

melakukan intervensi atau campur tangan dengan melakukan kebijakan untuk sebuah pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang diturunkan sebagai berikut:


65


1) INPRES No.9 Tahun 2000 tentang

c. PUG dalam Pendidikan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam

Pembangunan Nasional.

Zainuddin Maliki (2006:7) mengatakan bahwa salah

“Komponen kunci keberhasilan

satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan

pengarusutamaan gender ditentukan oleh

diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam

ada tidaknya komitmen politik dan kerangka

dunia pendidikan. Ariyanto Nugroho dalam Kompas

kebijakan pemerintah dalam mendukung

(2011:12) menyebutkan bahwa pada materi ajar

pembangunan berperspektif gender, sumber

banyak contoh peran laki-laki dan perempuan yang

daya manusia yang memiliki gender analysis

bias gender. Anak-anak harus dilatih sejak dini untuk

skill dan sumber dana yang memadai, data

tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan.

dan statistik gender, alat dan sistem monitoring

Mengubah pola pikir hanya bisa melalui pendidikan.

dan evalusi, media KIE, serta peran serta

Suatu kebijakan pendidikan dikatakan responsif

masyarakat”

gender apabila mengandung ketetapan yang jelas

2) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang

untuk memperkecil adanya kesenjangan gender

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam

di bidang pendidikan. Bappenas bersama-sama

Pembangunan di Daerah.

dengan WSP II dan CIDA mengembangkan alur

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan,

kerja analisis gender (gender analysis pathway-

pembangunan dan pelayanan masyarakat di

GAP) yang dapat digunakan untuk membantu para

daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan

perencana dalam melakukan pengarusutamaan

ketidakadilan gender, sehingga diperlukan

gender dalam perencanaan kebijakan/program

strategi pengintegrasian gender melalui

pembangunan (Ismi, 2009 : 136).

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengangguran, pemantauan, dan evaluasi atas

Dengan menggunakan GAP, para perencana

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

pembangunan dapat mengidentifikas ikan

daerah”

kesenjangan gender (gendergap) dan permasalahan

3) Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang

gender (genderissues) serta sekaligus menyusun

Pedoman Pelaksanaan PUG di Bidang

rencana/ kebijakan/ program pembangunan yang

Pendidikan:

ditujukan untuk memperkecil atau menghapus

“Untuk memperlancar, mendorong,

kesenjangan gender tersebut.

mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender

a) Tahap Analisis Kebijakan Gender

di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan

66

Tahap ini ditujukan untuk mengetahui apakah

Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman

sebuah kebijakan, responsif gender atau

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang

tidak. Ini ibarat sebuah kegiatan untuk men-

Pendidikan”

“diagnosa” kebijakan. Langkah awal dalam


www.kinerja.or.id

tahap ini adalah mengidentifikasi tujuan atau

formula kebijakan yang responsif gender. Untuk

sasaran kebijakan yang ada saat ini, serta

itu yang perlu dilakukan adalah melakukan

tujuan atau sasaran kebijakan apa saja yang

identifikasi tentang indikator gender baik

telah dirumuskan untuk mewujudkan kesetaraan

berupa indikator kuantitatif dan kualitatif apa

dan keadilan gender. Selanjutnya sajian data

saja yang perlu diidentifikasi dengan tujuan

kuantitatif dan kualitatif yang terpilih menurut

untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan

jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan.

program yang responsif gender. Selanjutnya

Data tersebut dapat melihat apakah program

perlu mengetahui indikator apa saja yang dapat

yang ada saat ini sudah memberikan dampak

menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan

yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.

sudah berkurang atau tetap atau bahkan bertambah? dan apakah ukuran keberhasilan

kesetaraan dan keadilan gender?

Langkah berikutnya untuk menganalisis sebuah kebijakan responsif gender atau tidak adalah dengan menganalisis berbagai sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, dengan tujuan untuk mengetahui

c) Rencana Tindak Kebijakan Gender

karena merupakan tindak lanjut dari dua

ada tidaknya kesenjangan gender dengan

tahap sebelumnya yang menentukan apakah

menggunakan empat elemen utama yaitu akses,

sebuah kebijakan dapat diimplementasikan

kontrol, partisipasi dan manfaat.

atau tidak. Untuk itu ada dua langkah dalam tahap ini yaitu penyusunan rencana tindakan

Langkah terakhir dalam tahap ini adalah

kebijakan/program yang responsif gender perlu

identifikasi masalah gender. Identifikasi

disusun untuk mengurangi atau menghilangkan

masalah gender dapat dilakukan dengan

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa

setelah itu yang perlu dilakukan adalah

masalah-masalah gender yang diungkapkan

menentukan sasaran-sasaran apa (kualitatif dan

oleh faktor-faktor kesenjangan gender?

atau kuantitatif) yang perlu dirumuskan untuk

'imana letak kesenjangan gender antara

setiap rencana tindak kebijakan yang telah

laki-laki dan perempuan? .emudian mengapa

disusun.

terjadi kesenjangan dan bagaimana cara mengatasinya? b) Formulasi Kebijakan Gender

Tahap ini merupakan tahap kedua dalam analisis gender, sebagai kelanjutan dari tahap

Tahap ketiga ini merupakan tahap krusial

d. Implementasi PUG dalam DGP

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berwawasan gender dalam 'istribusi Guru secara Proposiaonal meliputi:

sebelumnya. Tahap ini berusaha merumuskan

www.kinerja.or.id


67


1) Perencanaan pengelolaanWHQDJDSHQGLGLN

1. Koordinasi pada tahap perencanaan

dantenaga kependidikan \DQJSHND

2. Koordinasi tahap pendataan dan analisa

terhadap isu gender

3. Koordinasi pada tahap implentasi

2) Data pilah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan jenis kelamin 3) Akses yang sama dalam (Implementasi DGP) perekrutan, ditribusi, pengembangan dan peningkatan kapasitas (kualifikasi dan kompetensi) 4) Formulasi kebijakan DGP yang peka terhadap isu gender 5) Evaluasi kebijakan dengan analisa yang peka terhadap isu gender.

4. Koordinasi pada tahap penilaian Pada setiap tahapan tersebut pihak dinas pendidikan sebagai salah satu penyedia layanan hendaknya melibatkan banyak pihak dalam berkoordinasi, baik koordinasi antar penyedia layanan dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas pendidikan yang di dalamnya meliputi sub-sub bidang: Ketenagaan, Penyusunan Program, Bidang-bidang menurut jenjang pendidikan, Satuan Pendidikan, Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, dan Kesekretariatan.

3. Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam DGP Koordinasi adalah bagian penting diantara anggotaanggota atau unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Semakin banyak pekerjaan individu – individu atau unit – unit yang berlainan tetapi erat hubungannya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya masalah – masalah koordinasi. Proses pendidikan yang baik dan bermutu tinggi,apabila pengoordinasian input pendidikan dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan suasana manajemen yang menyenangkan, mendorong motivasi bekerja,dan memberdayakan sumber daya pendidikan. Dalam implementasi program Distribusi Guru secara Proporsional, setidaknya ada 4 tahap koordinasi yang perlu dilakukan agar implementasi kegiatan ini berjalan efektif, efisien dan berkeadilan. Tahapan tersebut adalah:

68


Selain itu Koordinasi juga harus dilakukan antar SKPD penyedia layanan terkait dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sub-bidang Sosial Budaya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Keuangan Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) dan Sekretariat Daerah. Selain itu pelibatan dan koordinasi juga dilakukan dengan penerima layanan dan manfaat dalam program ini diantaranya: Guru, Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan, stakeholder pendidikan, dan Media. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan sesuai proporsi dalam berbagai tahapan kegiatan. Misalnya dalam sosialisasi dan formulasi draft kebijakan sedapat mungkin melibatkan stakeholder penerima layanan untuk mendapat perspektif yang luas terkait rencana implementasi dan kebijakan program ini. Untuk kegiatan analisa data dapat melibatkan BKD,

www.kinerja.or.id

UPTD dan bagian ORTALA yang mempunyai basis data bervariasi terkait pendidik dan kependidikan.

Peran Forum Multi Stakeholder Peran Forum Multi Stakeholder dalam program bantuan teknis USAID-KINERJA, terkait dengan

Peran MSF dan Media dalam Penyusunan BOSP

Distribusi Guru secara Proporsional adalah: a. Sebagai forum untuk penyadaran dan pengorganisasian masyarakat terkait isu Guru

Pendekatan Program KINERJA dalam semua area (Kesehatan, Pendidikan dan Perijinan Terpadu) selalu dilakukan secara terintegrasi, baik penguatan kapasitas Penyedia Layanan (Suplay) maupun

secara Proporsional; b. Sebagai jaringan komunikasi dan kerja antar pihak yang berkepentingan; c. Sebagai forum konsultasi, khususnya antara

Penerima manfaat (Demand). Pendampingan

pemerintah daerah (penyedia layanan) dengan

terhadap Penyedia layanan dilakukan dalam upaya

masyarakata selaku pengguna layanan;

peningkatan kualitas/mutu layanan (efektif, efisien,

d. Sebagai forum untuk mendesakkan kebijakan

berkeadilan, partisipatif, akuntabel, transparan,

dalam pemenuhan SPM dan SNP terkait

responsif). Sementara pendampingan terhadap

Distribusi Guru secara Proporsional;

penerima manfaat/layanan dilakukan dalam upaya penguatan pemahaman terhadap Hak (Partisipasi)

e. Sebagai forum untuk memantau pelaksanaan kebijakan Distribusi Guru secara Proporsional.

dan fungsi pengawasan terhadap program DGP. Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk penguatan Forum Multi Stakeholder (FMS) Pendampingan Penguatan Stakeholder dalam pengawasan dan pelaksanaan Distribusi Guru secara Proporsional perlu dilakukan agar terdapat para pihak yang melakukan pengawasan terhadap kesepakatan yang ada. Oleh karena itu, peran Forum Multi Stakehoder (FMS) dan Media sebagai salah satu elemen penting dalam masyarakat yang dapat membantu dalam peningkatan mutu

Peran Media Peran media tidak hanya memberitakan kegiatankegiatan tertentu dalam dunia pendidikan, namun media juga turut andil dalam memberikan masukan dalam inovasi di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi media berjalan dengan pesat dan dalam masyarakat modern, media mempunyai peran yang signifikan sebagai bagian dari kehidupan dalam semua aspek termasuk dunia pendidikan. Adapun peran media dalam DGP adalah:

pendidikan melalui pengawasan pengelolaan Guru

a. Membantu dalam publisitas;

secara Proporsional. Adapun peran Guru secara

b. Melakukan penguatan untuk Jurnalis Warga di

Proporsional sebagai berikut.

bidang pendidikan; c. Pendampingan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), khususnya di dinas pendidikan.

www.kinerja.or.id


69


BAHAN PRESENTASI

KONSEP PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

MANFAAT STANDAR PELAYANAN PUBLIK 1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat. 3. Menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan. 4. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.

70


www.kinerja.or.id

Prolog: Gender dan PUG • Gender: bukanlah Jenis kelamin tetapi peran sosial yang “sepantasnya” dimainkan oleh lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya.

LK

PR

Laki dan Perempuan hanya berbeda dalam jenis kelamin (kodratik), tetapi tidak dalam peran dan posisi sosial (kultur).

www.kinerja.or.id


71


www.kinerja.or.id

3 Tata Kelola Distribusi Guru Secara Proporsional (DGP)

73


MODUL 3


BAHAN BACAAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN (SIMP) KABUPATEN/KOTA

1. Persiapan Tahapan ini merupakan langkah awal untuk memulai kegiatan penghitungan distribusi guru. Kegiatan dimulai dengan pengenalan software SIMP-K yang membutuhkan instalasi program Dapodik atau Padati Web, atau PADAMU (Pangkalan data ini akan

Meningkatkan kapasitas pengelola data kepegawaian dinas pendidikan dalam melakukan perhitungan DGP dengan aplikasi SIMPK ..........

berkembang sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan). Kegiatan hari pertama difokuskan pada penyusunan tabel profil pendidik dan penggunaan aplikasi SIMPK untuk menghasilkan perhitungan distribusi guru proporsional dan pencapaian standar pelayanan minimal.

2. Impor Data PadatiWeb Impor data Padati Web dapat dilakukan dimana komputer tersebut atau komputer di Dinas Pendidikan terpasang aplikasi PadatiWeb, terlebih dahulu instal MySQL Connector.

74


www.kinerja.or.id

Padati Web bisa dibaca oleh SIMPK. Kemudian

komputer yang ada apalikasi Padati Web. Pilih menu

jalankan aplikasi SIMPK di komputer tersebut, bisa

Import Data, kemudian pilih Import data Padati Web,

dengan fashdisk langsung atau dicopy ke dalam

maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah.

www.kinerja.or.id


75


76

Untuk nama server, port dan user id jarang atau

diimport, lanjutkan dengan meng-klik tombol test.

tidak pernah terjadi perubahan, termasuk password

Jika muncul pesan koneksi berhasil, lanjutkan

(p@ssword123padati). Sedangkan pada version,

dengan menekan tombol Impor. Impor berhasil jika

pilih sesuai dengan data Padatiweb yang akan

muncul pesan seperti gambar berikut.


www.kinerja.or.id

3. Impor Data SIM-NUPTK

Gambar di atas adalah tampilan dari program SIM-

menunjukkan dimana posisi database tersebut

NUPTK yang ada di Dinas Pendidikan khususnya

berada.

pada Bidang Ketenagaan/Kepegawaian. Berbeda dengan proses impor yang ada pada Padatiweb, yang dibutuhkan di sini adalah hanya file database NUPTK dalam bentuk access dengan extension .mdb, dimana database tersebut dapat dilihat di SIMPNUPTK pada layar bagian bawah yang

www.kinerja.or.id

Kemudian lakukan Impor NUPTK dengan mengklik tombol Browse, pilih file database NUPTK .mdb yang memiliki date modified terbaru, kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Impor seperti gambar di bawah.


77


Jika impor selesai dilakukan, maka akan muncul pesan seperti gambar di bawah ini:

4. Review Database

78

Untuk melihat hasil impor yang sudah dilakukan,

hasil dari proses impor tersebut seperti Total

dapat dilihat pada menu Review Database, maka

Satuan Pendidikan dan Total Pendidik dan Tenaga

SIMPK akan menampilkan data-data yang terekam

Kependidikan, terdapat pada gambar berikut.


www.kinerja.or.id

5. Matching NSS (Nomor Statistik Sekolah) Matching NSS adalah proses penggabungan database SIM-NUPTK dengan Padati Web, dilakukan dengan menyandingkan NSS sekolah di SIM-NUPTK dengan NSS sekolah Padati Web. Sebetulnya dalam kondisi ideal NSS di dalam SIM-NUPTK dengan Padati Web akan sama untuk satu sekolah yang sama, dan dapat menggunakan Auto-Match, sementara kondisi lainnya matching harus dilakukan secara manual.

• Automatch NSS Automatch NSS dapat dilakukan dengan cepat dengan meng-klik tombol Automatch NSS, maka akan muncul layar seperti dibawah beserta petunjuk:

www.kinerja.or.id


79


• Matching NSS Manual Matching NSS juga dapat dilakukan secara manual pada tombol Matching NSS dan akan menampilkan seperti pada gambar berikut, pada layar ini dapat memilih salah satu Tab acuan sekolah, yaitu dari daftar Padati atau dari daftar SIM-NUPTK. Namun secara umum banyak yang mengacu sekolah-sekolah dari daftar Padati, karena kondisi sekolah di Padati Web lebih banyak/lengkap.

Proses matching secara manual dapat dilakukan dengan mengetik pada kolom sekolah NUPTK atau bisa juga dengan mengklik tanda panah pada setiap baris di dalam kolom tersebut dengan mengacu terhadap baris sekolah di sebelah kanan, yaitu kolom sekolah Padati. Pengetikan harus diawali dengan nama kecamatan (liat gambar di bawah).

80


www.kinerja.or.id

Dalam proses matching manual, Jika terjadi pesan error duplikat data seperti pada gambar di bawah, contoh pada SDN Cemorokandang 1. Berarti sekolah tersebut sudah ada yang menggunakan atau terpasang dengan sekolah lain.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan croscheck terhadap sekolah yang mengalami duplikat data seperti pada gambar dibawah. Jika sekolah sudah di temukan dan terpasang dengan sekolah lain, maka perlu di lepas matchingnya dengan cara meng-klik tulisan Unpair di kolom sebelah kanan pada baris yang sama, seperti pada gambar berikut. Kemudian lakukan matching ulang sesuai dengan sekolah yang sama.

www.kinerja.or.id


81


• Backup/Restore Menu Backup NSS berfungsi untuk menyimpan pasangan NSS yang sudah di matchingkan ke dalam SIMPK sehingga pasangan tersebut aman dan tidak terhapus, jika suatu saat terjadi error atau data terhapus, kemudian melakukan impor ulang data yang sama, maka tidak perlu melakukan matching ulang. Cukup dengan menggunakan fasilitas Restore NSS. Maka sistem secara otomatis akan mengembalikan kembali data yang sudah matching.

• Export/Import Backup

82


www.kinerja.or.id

Sedangkan pada menu Export dan Import NSS, fungsinya hampir sama dengan Backup/Restore. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu pada Export NSS, backup disimpan menjadi file MS Excel, sedangkan pada Import untuk mengembalikan bakcup matching NSS yang tersimpan dalam file MS Excel ke dalam database SIMPK.

6. Out-put

• Generate Output Pivot

Jika proses Import sampai dengan Matching sudah dilakukan dengan benar, maka proses Generate Output dapat dilakukan dengan menekan tombol Generate seperti pada gambar di bawah, kemudian anda dapat menentukan di mana file-file output tersebut akan disimpan.

• Memahami file output

Setelah Generate Output sudah selesai dilakukan, maka akan ada sebanyak 30 file output yang akan tersimpan otomatis ke dalam bentuk file MS Excel. Terdapat 3 kelompok program yang bisa dimanfaatkan dari output tersebut, yaitu: a. File 10001 – 10007, digunakan untuk mengetahui pemetaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) b. File 20001 – 20015, digunakan untuk mengetahui analisis pemetaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) c. File 50011 – 50044, digunakan untuk analisis data perencanaan strategis Dinas Pendidikan (RENSTRA).

www.kinerja.or.id


83


► Panduan Pelaksanaan 1. Download semua keperluan di http://infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id 2. Unduh offline-installer.zip, folder tersebut berisi file instalasi lengkap. Berikut isinya •

aplikasi_pendataan.air => aplikasi utama (desktop)

•

AdobeAIRInstaller.exe => runtime Adobe Air

•

SetupAll.exe

=> gunakan ini jika komputer masih fresh belum pernah instal

•

SetupDBOffline.exe

=> gunakan ini jika runtime & aplikasi sudah diinstal satu-satu

•

unzip.exe

=> file ini perlu agar SetupAll / SetupDBOffline bisa jalan

•

046.zip

=> file sampel data prefill, untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3. Anda harus unduh “Database Aplikasi Pendataan Desktop” di infopendataan.dikdas.kemdiknas. go.id untuk data kabupaten sesuai tugas anda. Jangan direname setelah unduh, biarkan namanya sebagaimana adanya. 4. SetupAll dapat digunakan juga untuk instalasi online. Namun jika tidak ditemukan koneksi internet ke server, aplikasi akan membaca database offline yg terinstall. 5. Unduh juga file lain seperti: •

Aplikasi Pendataan Smartphone -> aplikasi untuk mengambil data GPS dan Foto

•

Kode Registrasi Online

-> daftar kode registrasi untuk tiap sekolah (dalam excel)

6. Hapus isi direktori %AppData%\id.go.kemdiknas.dikdas.pendataan.desktop jika ada. (Copy paste saja alamat di atas ke alamat di windows explorer untuk menemukan folder tsb.

84


www.kinerja.or.id

7. Jalankan SetupAll, atau secara berurutan : AdobeAIRInstaller, aplikasi_pendataan.air, serta SetupDBOffline.exe. 8. Jika telah selesai buka aplikasi, akan diminta registrasi. Isikan user/password/kode registrasi. Online maupun offline akan berhasil, jika panduan diatas diikuti. 9. Pengisian aplikasi desktop dapat dibaca di manual. 10. Setelah aplikasi desktop diisi, lakukan pengiriman. 11. Minta petugas kk datadik untuk login ke aplikasi manajemen pendataan untuk login ke aplikasi manajemen pendataan ( http://pendataan.dikdas.kemdiknas.go.id ), kemudian masuk ke modul Register Pengiriman untuk melakukan aproval sehingga data masuk ke database. 12. Lakukan utk semua sekolah. 13. Setelah data semua terkirim, daftarkan tim survey, surveyor dan mappingnya dengan sekolah di aplikasi manajemen pendataan. Caranya dapat dilihat di manual. 14. Install aplikasi smartphone. Jika sudah kadung diinstall/diregistrasi, reset DB dulu saja. 15. Registrasi smartphone menggunakan user/pass yang didaftarkan sebagai surveyor. 16. Akan muncul daftar sekolah berikut prasarananya. 17. Ambil data posisi dan prasarana. Cara step by stepnya mohon baca manual serta video tutorial di infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id. Setelah selesai kirim data menggunakan tombol “sinkronisasi”.

www.kinerja.or.id


85


Bahan Hari Ketiga Proses penyusunan kebijakan kepegawaian pendidikan untuk guru didasarkan pada hasil output pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SIMP-K dengan input data Padati Web dan SIM-NUPTK. Skema di bawah ini menunjukkan tahapan proses secara besaran muali tahap input hingga output berupa distribusi guru dan pemenuhan SPM kabupaten. SIMPK berbasis access, tidak membutuhkan entry data (entry pada Dapodik/ Padati Web

Yang

ini adalah komputer dimana

Padati Web dan SIM-NUPTK dipasang, aplikasi SIMP dan MySQL connector. Alat untuk melakukan analisa agregasi data dan juga untuk melakukan crosstab data. Berikut langkah-langkah dasar dalam membuat pivot tabel:

1. Membuat Pivot Tabel

86


www.kinerja.or.id

Pastikan ada memiliki data tabel source seperti contoh pada gambar di atas. Langkah 1, pilih menu insert, lalu klik gambar icon pivotable. Maka akan muncul seperti pada gambar berikut:

Kemudian lanjutkan dengan menekan tombol OK, dan akan muncul tampilan sheet pivot tabel secara otomatis seperti pada gambar di bawah:

www.kinerja.or.id


87


2. Menyusun Pivot Table Pada langkah berikut ini, dibutuhkan pemahaman lebih lanjut hal-hal apa saja yang perlu di lakukan supaya tabel pivot terisi data sesuai dengan kebutuhan. Pada layar sebelah kanan terdapat kotak menu Pivot Table Field List, dimana field-field tersebut bersumber dari source tabel utama seperti nama field kabupaten, tahun_ data, kecamatan, desa, nama, jenis, status, waktu_penyelenggaraan, gugus Field tersebut dapat dipilih dengan cara drag and drop, digeser dan dipindahkan menggunakan mouse pada posisi yang diinginkan seperti digeser pada Report filter, Column labels, Row labels dan Values pada contoh gambar di bawah.

•

Report Filter: Tambahkan/geser field ke area ini, maka dapat dilakukan filtrasi data sesuai dengan data yang diinginkan.

•

Column Labels: Tambahkan/geser field ke area ini, maka data di dalam field akan tampil data pada judul kolom di atas.

•

Row Labels: Tambahkan/geser field ke area ini, maka data di dalam field akan tampil data pada baris kiri.

•

Values: Tambahkan/geser field ke area ini, maka memungkinkan dapat melakukan perhitungan tertentu dalam bentuk nilai dalam area ini.

88


www.kinerja.or.id

3. Filtrasi Data Filtrasi data di sini berfungsi untuk memilih tampilan data yang dibutuhkan pengguna data untuk menampilkan data-data tertentu, contoh menampilkan data pilihan kabupaten/kota, kecamatan, jenis sekolah, status sekolah dan field data yang dapat

pemilihan

bawah ini.

4. Value Operation Value operation atau nilai operasi di sini adalah untuk menentukan rangkuman dari perhitungan data ataupun nilai. Langkahnya yaitu dengan meng-klik Field Setting pada menu Options, kemudian akan tampil kotak Value Field Settings seperti pada gambar di bawah.

www.kinerja.or.id


89


Pada kotak Value Field Settings ada 2 Tab menu, yaitu Summarize by dan Show values as. Pada kategori Summarize by terdapat banyak pilihan tipe perhitungan, diantaranya Sum (jumlah), Count (hitung), Average (rata-rata), Max (paling besar), Min (paling kecil), Product (mengkalikan), Cnt Num (hitung/numeric), StdDev(P) (standar deviasi) dan Var (varians).

Sedangkan pada menu Show values as terdapat pilihan tampilan data dalam bentuk prosentase, yaitu Normal, Difference From, % Of, % Difference From, Running Total in, % of row, % of column, % of Total, Running Total dan Index.

5. Number Format Number Format atau format penomoran juga dapat dilakukan pada data hasil pivot dengan berbagai kategori, yaitu General (umum), Number (penomoran, decimal), Currency (mata uang RP, $), Accounting (Akuntansi), Date (Tanggal), Time (waktu), Percentage (Persentase), Fraction, Scientific, Text, Special (List dan database) dan Custom (sesuai selera).

90


www.kinerja.or.id

6. Pivot Chart Pivot Chart atau yang sering disebut Grafik Pivot adalah salah satu fasilitas yang dapat menampilkan data hasil pivot tabel ke dalam bentuk tampilan yang lebih menarik dan lebih indah sehingga lebih mudah dibaca, dilihat dan dianalisis. Grafik disini juga bermacam macam bentuknya, mulai dari Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter dan pilihan lainnya. Sebelum menambahkan grafik, klik terlebih dahulu area tabel pivot, kemudian pilih menu Insert, dan pilih grafik sesuai dengan kebutuhan.

www.kinerja.or.id


91


92


www.kinerja.or.id


www.kinerja.or.id


93


MODUL 4


BAHAN BACAAN

ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM DISTRRIBUSI GURU PROPORSIONAL Pendahuluan Advokasi sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala jenis lembaga. Pengertian ini mendorong kegiatan advokasi berakhir pada pengambilan keputusan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.

........ peserta memiliki pemahaman tentang Advokasi Suplay ..........

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Proses advokasi ini sangat penting bagi Tim Teknis DGP (Distribusi Guru Proporsional) dalam mengkomunikasikan hasil Analisa dan isu-isu penting dalam bidang pendidikan, dilakukan dengan perencanaan strategis dengan target utama adalah pengambil kebijakan. Dalam Bab ini dibahas tentang advokasi suplay yang lebih focus pada langkah-langkah penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah meliputi pembentukan tim teknis, peraturan bupati/walikota (petunjuk teknis), dan akhirnya menjadi peraturan daerah. Bab ini juga membahas tentang advokasi demand yang lebih focus pada langkah-langkah

94


www.kinerja.or.id

pengawalan masyarakat di dalam memastikan

Tata cara pembentukan peraturan daerah (Perda)

terbitnya peraturan bupati/walikota tentang DGP.

menurut Keputusan Mendagri tersebut adalah sebagai berikut:

Advokasi Suplay (Langkah-langkah penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah)

•

peraturan tata tertib DPRD) Raperda berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kepala daerah

Sebelum membahas tentang langkah-langkah

menyampaikan surat pengantar kepada DPRD,

penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah.

sedangkan pimpinan DPRD menyampaikan

Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa jenis

raperda kepada kepala daerah. Penyebarluasan

peraturan di daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu

raperda dari DPRD dilaksanakan oleh

keputusan regulatif dan keputusan stifulatif.

Sekretariat DPRD. Penyebarluasan Raperda dari

Keputusan regulatif dikenal sebagai peraturan,

kepala daerah dilaksanakan oleh Sekretaris

yang berlaku sebagai petunjuk penerapan Undang-

Daerah. Bila materi Raperda dari DPRD dan

Undang yaitu Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/

presiden sama, maka yang dibahas adalah

Walikota. Sedangkan keputusan stipulatif, yang

Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Raperda

dikenal sebagai Surat Keputusan oleh otoritas dalam

dari kepala daerah digunakan sebagai bahan

satu lembaga untuk menentukan kebijakan yang

sandingan.

secara khusus mengikat kelompok tertentu dalam lembaga tersebut.

•

kepala daerah dalam rapat komisi/panitia/alat

perundang-undangan tingkat daerah di lingkungan

kelengkapan DPRD yang khusus menangani

pemerintah daerah diatur dalam: Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Keputusan Mendagri) No.21 Tahun

bidang legislasi dan rapat paripurna. •

DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali

Muatan Produk-produk Hukum Daerah.

raperda berdasarkan persetujuan bersama

Keputusan Mendagri No.22 Tahun 2001 tentang

antara DPRD dan kepada daerah.

Bentuk Produk-produk Hukum Daerah. •

•


Penarikan kembali ancangan dapat dilakukan sebelum pembahasan oleh

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi •

Pembahasan rancangan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama

Adapun langkah-langkah penyusunan peraturan

•

Persiapan penyusunan raperda (dalam

•

Penetapan aperda

Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum

telah disetujui bersama oleh DPRD dan

Daerah.

kepala daerah, dalam waktu paling lambat 7 hari


disampaikan pimpinan DPRD kepada kepala

Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Raperda ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka

www.kinerja.or.id


95


waktu paling lambat 30 hari sejak Raperda

komponen utama dan cakupan

disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah

peraturan tersebut, serta proses

menjadi Perda dan wajib diundangkan.

penyusunan dan pengesahan Perda. Langkah 4: Konsultasi Publik. Rancangan naskah

Adapun langkah-langkah penyusunan setiap

disajikan kepada panel atau melakukan

instrumen hukum berbeda satu dari yang lain,

diskusi kelompok terfokus dengan

tetapi secara umum proses penyusunannya

komunitas khusus, seperti Lembaga

harus mencerminkan delapan prinsip tata kelola

Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan

pemerintahan yang baik. Sebagai contoh, untuk

akademik, untuk mendapatkan

menyusun Perda baru, para perancang peraturan

tanggapan dan umpan balik.

sebaiknya melalui enam langkah yaitu:

Konsultasi ini juga merupakan cara

Langkah 1 : Identifikasi masalah. Perancang peraturan mengawali penyusunan naskah peraturan dengan menganalisis masalah secara ilmiah bersama para

menyosialisasikan rancangan naskah kepada media, pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Langkah 5 : Diskusi legislative. Langkah ini

pakar untuk mengidentifikasi bahaya

merupakan proses pengambilan

dan risiko, masyarakat terkena dampak,

keputusan melalui diskusi antara

tindakan yang diperlukan, dan prioritas.

anggota DPRD, Gubernur, Bupati/

Langkah 2 : Identifikasi peraturan dan hukum yang relevan. Pada langkah ini, penyusun peraturan mengidentifikasi perangkat hukum yang relevan, menganalisis

Walikota, dan kelompok yang berkepentingan seperti asosiasi, universitas, dan masyarakat berisiko. Langkah 6 : Pengesahan Perda. Langkah ini

kapasitas pemerintah untuk mengakkan

merupakan langkah akhir dari

peraturan dan anggaran, serta

penyusunan perangkat hukum dan

mengawasi lembaga terkait dalam

langkah pertama penerapannya.

pelaksanaan peraturan.

Sosialisasi ke masyarakat diperlukan

Langkah 3 : Penyusunan naskah akademik. Langkah ini merupakan hasil dari

sebelum peraturan benar-benar disahkan.

langkah sebelumnya yang terdiri dari visi, misi, kajian ilmiah, kerangka hukum dan kelembagaan, serta penjelasan tentang tiga masalah substansial: alasan Perda disusun,

96


www.kinerja.or.id

Catatan: Langkah-langkah Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 1. Diagram Usulan DPRD Berdasarkan PP. No. 1 Tahun 2001 1. Usul dari Anggota DPRD

4. Tanggapan Anggota DPRD lainnya, Kepala Daerah terhadap usulan

7. Tanggapan dari pengusul

13. Rapat Paripurna menyetujui Raperda yang dituangkan dalam Keputusan DPRD

2. Usul disampaikan kepada Pimpinan penjelasan secara tertulis disertai DPRD dalam bentuk rancangan

5. Dalam Rapat Paripurna pengusul menjelaskan atas usulan

3. Sekretariat DPRD memberi nomor pokok terhadap usulan

6. Setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah, usulan disampaikan Pimpinan DPRD pada Rapat Paripurna

9. Pembahasan Raperda oleh komisi/rapat gabungan komisi/pansus bersama pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah

8. Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul menjadi usulan DPRD

11. Pendapat akhir Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna

12. Sambutan Kepala Daerah atas Raperda yang hendak disetujui

10. Laporan hasil pembahasan oleh Pimpinan Pansus dalam Rapat Paripurna

14. Pengesahan dan Pengundangan

Sedangkan, langkah-langkah pembuatan kebijakan

•

dalam melakukan Distribusi Guru Proporsional (DGP) yaitu dimulai dari pembentukan Tim Teknis

memperhatikan keterwakilan Gender. •

DGP, pembuatan Peraturan Bupati/Walikota. Ada beberapa tahapan dalam pembentukan Tim Teknis DGP yaitu: •

Menetapkan daerah sasaran (kecamatan yang dipilih sebagai piloting)

•

Memilih satuan pendidikan di kecamatan (piloting) untuk disertakan sebagai sasaran

•

Menetapkan Dinas Pendidikan, BKD, Bappeda, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Sekolah (SD/MI, SMP/MTs), dan Multi Stockholder Forum (MSF).

www.kinerja.or.id

Membentuk Tim Teknis DGP Pengajuan

Tim Teknis DGP

untuk di-SK-kan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah (Peraturan Bupati/Walikota) yaitu: •

Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU);

•

Membentuk satuan kerja;

•

Memilih isu sentral yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan;

•

Sosialisasi;


97


•

Mempersiapkan naskah akademik;

•

Audensi dengan Walikota;

•

Penelitian naskah akademik oleh bagian

•

Penandatanganan naskah Rancangan

•

hukum;

Peraturan Bupati oleh Bupati menjadi

Konsultasi dan koordinasi dengan Dinas

Peraturan Bupati/walikota;

Pendidikan; •

•

Penyempurnaan naskah akademik;


dalam berita daerah; •

98

Agar Dokumentasi.

www.kinerja.or.id

Gambar2. Diagram Usulan Pemda Berdasarkan KepMendagri No. 23 Tahun 2001 2. Usulan yang dilampiri pokok-pokok pikiran diajukan kepada sekretaris daerah untuk diadakan sinkronisasi dan harmonisasi yang ditugaskan pada bagian hukum.

1. Pimpinan unit kerja memprakarsai penyusunan Raperda.

5. Penyusunan dan pembahasan Raperda oleh bagian hukum atau Tim antar unit kerja.

6. Penyampaian hasil pembahasan kepada kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah untuk disetujui.

11. Pengesahan dan Pengundangan Perda.

4. Tanggapan Anggota 4. pembahasan draft awal DPRD lainnya, oleh unit kerja yang Kepala Daerah melibatkan bagian hukum terhadap usulan dan unit kerja terkait.

3. Setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah, unit kerja menyiapkan draft awal.

7. Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda kepada DPRD.

8. Sidang pembahasan raperda oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah bersama DPRD.

10. Raperda yang disetujui selanjutnya ditetapkan oleh keputusan DPRD.

Untuk meningkatkan status hukum Peraturan Bupati/Walikota menjadi peraturan daerah (Perda), maka ada beberapa langkah yang harus dilalui yaitu: •

Peraturan Bupati/Walikota dilaksanakan di

9. Rapat Paripurna DPRD untuk menyetujui hasil pembahasan dengan mengagendakan penjelasan resmi dari pemda terhadap Raperda.

Advokasi Demand (Langkah Pengawalan Masyarakat Di dalam Memastikan Terbitnya Peraturan Bupati Tentang Distribusi Guru Proporsional)

satuan pendidikan;

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan

•

Evaluasi;

peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan

•

Didaftar pada program legislasi daerah oleh

perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari

Dinas Pendidikan;

partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat

Diserahkan ke Badan Musyawarah DPRD

menyampaikan pendapat dan masukan-masukan

untuk diagendakan pembahasannya;

kepada pemerintah atau lembaga pemerintah yang

•

Masa ;

berwenang untuk membuat perundang-undangan

•

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

tersebut.

•

Rapat paripurna penetapan Rancangan

•

Peraturan Daerah menjadi Peraturan daerah; •

Dicatat dalam lembaran daerah.

www.kinerja.or.id

Partisipasi atau peranan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di


99


Indonesia adalah sebagai berikut: •

Mengoptimalkan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang telah ada, yaitu MPR, DPR, DPRD, Orsospol, Badan Permusyawaratan Desa, dan media massa. Lembaga-lembaga itu melakukan pengembangan dalam bidang politik

•

tersebut tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena dalam pelaksanaan undang-undang tersebut harus terdapat keinginan, harapan dan kenyataan yang diaspirasikan oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah atau pihak yang berwenang harus dapat

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

menerima aspirasi rakyatnya karena pemerintah

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

tanpa rakyat tidak akan berarti apa-apa. Begitu

dan sebagainya yang ditetapkan dengan

pula sebaliknya rakyat tanpa ada pemerintah yang

undang-undang.”Undang-undang tersebut

berdaulat tidak berarti apa-apa. Pihak yang satu

adalah Undang-Undang RI No.9 tahun 1998

membutuhkan pihak yang lain sebagai subjek

tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat

maupun objek pelaksana undang-undang itu sendiri.

di muka umum.

Pemerintah harus memperhatikan, menindaklanjuti

Mengawasi berlangsungnya proses pengolahan

aspirasi-aspirasi masyarakatnya dengan

penyusunan peraturan perundang-undangan

bertanggung jawab.

dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik. Sebagai motivator percepatan penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. •

masyarakat Indonesia, maka undang-undang

sesuai dengan isi UUD 1945 Pasal 28 yaitu

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas

•

undang yang tidak mengakomodasi aspirasi

Sebagai subjek pendukung ketertiban suasana

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal untuk memastikan terbitnya peraturan bupati/walikota tentang DGP yaitu: 1. Lokakarya penyamaan persepsi (Analisis kesenjangan DGP dan Alternatif

penyusunan peraturan perundang-undangan.

pendanaan)

Contoh: Dalam sidang DPR atau MPR yang sedang menyusun RUU atau ketetapan Majelis

Tujuan lokakarya ini adalah penyatuan persepsi

harus selalu didukung oleh suasana yang aman,

dan orientasi stakeholder tentang penghitungan

tertib, dan teratur dalam pelaksanaannya. Hal ini

DGP dalam pemenuhan standar pelayanan

tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang

minimum.

tanpa membuat gaduh suasana sidang, baik di dalam maupun di luar sidang. Apabila di dalam pelaksanaan undang-undang yang telah ada dan disahkan oleh pihak berwenang

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini: •

Teridentifikasinya Stakeholder pendidikan dalam wadah MSF pendidikan;

seperti yang dikemukakan di atas terdapat undang-

100


www.kinerja.or.id

•

•

Melalui MSF Stakeholder dapat memahami

•

Melaporkan epada ihak Pemerintah

isu-isu berkaitan dengan pedidikan

Kabupaten/Walikota tentang agenda kerja

khususnya DGP;

MSF dalam mengadvokasi DGP.

Adanya rekomendasi tentang strategi

•

pengawalan hasil penghitungan DGP.

Menindak lanjuti dalam hal mempersiapkan kebijakan atau regulasi berkenaan dengan DGP.

2. Diskusi tematik DGP (Penguatan Kemampuan Analisis Forum Multi

membentuk team penyusun Regulasi DGP.

Stakeholder dalam Advokasi DGP)

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan adalah

4. Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

peningkatan dan penguatan kapasitas multi

tentang DGP

stakeholders dan penyelenggara pendidikan dalam advokasi DGP untuk penyelenggaraan pendidikan dasar yang memenuhi standar

Distribusi Guru.


MSF semakin

emahami isu DGP dan


standar pelayanan pendidikan dasar. •

Tujuan FGD I ini adalah untuk menyusun draf Pertaturan Bupati/Walikota tentang

pelayanan.

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu

Forum (MSF) kepada Pemerintah Daerah

Lahirnya kesepakatan agenda kerja

dan DPRD dalam mempersiapkan kebijakan

bersama dan strategi MSF dalam

dalam bentuk regulasi dan anggaran

mengadvokasi DGP. •

berkenaan dengan DGP.

Lahirnya ekomendasi takeholder

•

kepada pemerintah daerah dan DPRD

Tujuan kegiatan ini meliputi: •

Membangun MSF dengan Bupati/Walikota.

wal Rancangan

5. FGD II Penyusunan Draf Peraturan Bupati/

dengan DGP. 3.

Lahirnya

Bupati/Walikota tentang DGP.

dalam mempersiapkan kebijakan dalam bentuk regulasi dan anggaran berkenaan

Lahirnya

Walikota

Tujuan FGD II DGP: •

Meninjau embali Walikota tentang DGP yang akan direvisi

•

Melakukan tentang muatan draf Peraturan Bupati/ Walikota tentang DGP.

www.kinerja.or.id


101


Hasil yang ingin dicapai: •

Draf Peraturan

alikota direvisi

sesuai petunjuk teknis SKB 5 Menteri •

•

Finalisasi Draft Peraturan Bupati/Walikota

•

Persamaan persepsi mengenai draft

Ada mekanisme pengawasan dan partisipasi publik untuk memonitor pelaksanaannya.

•

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini:

Adanya rencana kongkrit bagi MSF dalam keterlibatan perumusan kebijakan untuk peningkatan pelayanan pendidikan di

Peraturan Bupati/Walikota DGP. 8. Dengar Pendapat II dengan Bupati/Walikota

kabupaten/kota.

Tujuan dengar pendapat dengan Bupati/Walikota: •

sejauh mana draf Peraturan Bupati/Walikota ini

6. Dengar pendapat I dengan DPRD

telah disusun. •

Tujuan kegiatan ini: •

Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP. •

tersebut.

Menyamakan persepsi dengan unsur DPRD


Komisi Pendidikan.

Mendengarkan pendapat Bupati/Walikota mengenai draf Peraturan Bupati/Walikota

Membangun komunikasi dengan DPRD tentang adanya agenda kerja MSF terkait

Memberikan informasi kepada Bupati/Walikota

Bupati/Walikota memahami maksud dan tujuan penyusunan draf Peraturan Bupati/ Walikota tentang DGP.

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini:

•

Mendapatkan masukan/tanggapan dari

•

Legitimasi Agenda kerja MSF dari DPRD

Bupati/Walikota mengenai draf Peraturan

•

Persamaan persepsi mengenai pentingnya

Bupati/Walikota tersebut.

Draf Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP. 7. FGD III Semi Final draf Peraturan Bupati/

9. Dengar Pendapat II dengan DPRD

Walikota

DPRD sejauh mana penyusunan draf Peraturan Bupati/Walikota ini telah dilaksanakan.

Tujuan FGD III yaitu: •

Meninjau embali Bupati/Walikota DGP yang telah direvisi sebelumnya.

•

Menyamakan persepsi persiapan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk 'share' dengan

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini adalah meminta kepada DPRD untuk membantu MSF dalam hal pengawasan implementasi Peraturan Bupati/Walikota di lapangan nantinya.

pendapat dengan Bupati/Walikota dan DPRD.

102


www.kinerja.or.id

10. Lokakarya Perumusan Kebijakan Pemerintah

Daerah dan DPRD dalam mempersiapkan

dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

kebijakan dalam bentuk regulasi berkenaan

dengan DGP.

Tujuan lokakarya ini adalah untuk memaparkan

•

proses penyusunan draf Peraturan Bupati/

Walikota tentang DGP.

Walikota tentang DGP.

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini

12. Lokakarya Konsultasi Eksternal “Sosialiasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk

adalah laporan tahapan-tahapan penyusunan

Teknis Penghitungan DGP”.

draf Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP. 11. FGD IV Finalisasi Peraturan Bupati/

tentang petunjuk teknis penggunaan dana DGP.

Tubuh dan Lampiran Peraturan Bupati/

Tujuan Lokakarya ini adalah untuk melakukan finalisasi Draf Peraturan Bupati/Walikota

Tujuan kegiatan lokakarya adalah sebagai medium sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota

WalikotaDGP “Penyelarasan Batang WalikotaDGP”.


Multi

dan DPRD dalam mempersiapkan kebijakan dalam bentuk pengawalan

Hasil yang ingin dicapai dalam lokakarya ini : •

Lahirnya

Forum (MSF) kepada Pemerintah Daerah

tentangDGP.

Penyempurnaan

Lahirnya emomendasi

Multi

Stakeholder (FMS) kepada Pemerintah

regulasi berkenaan dengan DGP. •

Pemaparan tentang DGP kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan Advokasi No

Nama Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Kegiatan

Realisasi

1

Lokakarya Penyamaan Persepsi

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

2

Diskusi Tematik

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

3

Dengar Pendapat I dengan Bupati

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

4

FGD I Rancangan penyusunan Draf Peraturan Bupati/ Walikota tentang DGP

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

www.kinerja.or.id


103


No

Nama Kegiatan

5

Pelaksanaan Rencana Kegiatan

Realisasi

FGD II penyusunan Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

6

FGD III Semi Final Draft Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

7

FGD IV Finalisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang DGP

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

8

Dengar Pendapat II dengan Bupati/Walikota

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

9

Dengar Pendapat I dengan DPR

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

10

Dengar Pendapat II dengan DPRD

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

11

Lokakarya Perumusan Kebijakan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

12

Lokakarya Konsultasi Eksternal “Sosialiasi Draf Peraturan Bupati/Walikota DGP”.

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

13.

Monitoring dan Evaluasi

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

KEGIATAN PENDAMPINGAN Tahap persiapan dan bahan penunjang

Undang Tim Teknis Penghitungan DGP (Dinas

Persiapan:

telah di-SK-an oleh Bupati/Walikota.

Pendidikan, Perwakilan Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Bappeda, Multi Stakeholder Forum) yang

Persiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pertemuan lokakarya penyusunan DGP.

104


www.kinerja.or.id

Bahan penunjang: Materi Lokakarya

Lembar Kerja I: Pembuatan Peraturan 1. Identifikasi a. ……………………………………………………………………………………………………... b. ……………………………………………………………………………………………………... c. ……………………………………………………………………………………………………... d. ……………………………………………………………………………………………………... e. ……………………………………………………………………………………………………... 2. Identikasi dasar hukum (legal baseline) dan bagaimana Perda baru dapat memecahkah asalah: a. ……………………………………………………………………………………………………... b. ……………………………………………………………………………………………………... c. ……………………………………………………………………………………………………... d. ……………………………………………………………………………………………………... e. ……………………………………………………………………………………………………...

www.kinerja.or.id


105


Lembar Kerja 2. Penyusunan Naskah Akademik

I. Pendahuluan 1.1 Latar belakang ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. 1.2 Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. 1.3 Metode pendekatan ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. 1.4 Pengorganisasian ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….…………………………….. ..…………………………………………………………………………….……………………………..

106


www.kinerja.or.id

Lembar Kerja 3. Penyusunan Naskah Akademik

Konsideran

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Dasar Hukum: .…………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Ketentuan Umum: .…………………………………………………………………………….………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Ketentuan Pidana: .……………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

www.kinerja.or.id


107


II. Ruang Lingkup Naskah Akademik ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

III. Kesimpulan dan Saran 3.1 Kesimpulan berisi: a. …………………………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………………………………… 3.2 Saran-saran berisi: a …………………………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………………………………………………………

IV. Lampiran/Daftar Pustaka

108


www.kinerja.or.id

BAHAN PRESENTASI

TUJUAN PEMBELAJARAN Memiliki pemahaman tentang Advokasi Suplay (langkah-langkah penyusunan kebijakan di sisi pemerintah daerah) dan Advokasi Demand (langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan terbitnya peraturan bupati/walikota tentang DGP).

2

POKOK BAHASAN ● Advokasi Suplay (Langkah-langkah penyusunan kebijakan di sisi pemerintah daerah) ● Advokasi Demand (langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan terbitnya peraturan bupati tentang DGP)

4

www.kinerja.or.id


109


Advokasi Suplay (Langkah-langkah penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah) • • • • • •

Langkah 1: Identifikasi masalah Langkah 1: Identifikasi peraturan dan hukum yang relevan Langkah 3: Penyusunan naskah akademik Langkah 4: Konsultasi Publik Langkah 5: Diskusi legislatif Langkah 6: Pengesahan Perda 6

110


www.kinerja.or.id


www.kinerja.or.id


111


MODUL 5

Integrasi DGP ke dalam Perencanaan dan Penganggaran

BAHAN BACAAN

INTERGRASI DGP KE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH Pendahuluan Pelaksanaan program Distribusi Guru Proporsional (DGP) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota merupakan suatu program yang positif dalam rangka peningkatan dan kemudahan yang diberikan

........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang Perencanaan Daerah meliputi Perenca naan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra) ..........

dalam menempuh pendidikan untuk masyarakat. Dalam Bab ini dibahas tentang perencanaan daerah yang meliputi perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dan perencanaan tahunan (RKPD dan Renja). Selanjutnya, dibahas tentang penganggaran daerah meliputi KUA/ PPAS, APBD, dan RKA SKPD Dinas Pendidikan. Pada akhir Bab dibahas tentang Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan.

Perencanaan Daerah Perencanaan daerah merupakan suatu proses yang terus menerus yang melibatkan keputusankeputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada di daerah dengan sasaran untuk mencapai visi dan misi di masa yang akan datang.

112


www.kinerja.or.id

Perencanaan Daerah dapat dibagi atas 2 (dua) yaitu

prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan

Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan

keuangan daerah. Adapun perencanaan jangka

Tahunan. Untuk lebih Jelasnya diuraikan berikut ini.

menengah yaitu RPJMD dan Renstra yang akan diuraikan berikut ini.

Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Secara normatif penyusunan RPJM Daerah merupakan tuntutan yuridis konstituisional dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan

Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota dimaksudkan

serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat

untuk mernberikan arah sekaligus menjadi acuan

yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang

bagi seluruh komponen pelaku pembangunan di

berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna

daerah baik bagi pemerintah, masyarakat dan

mewujudkan kepemerintahan yang baik.

dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Sedangkan tujuannya adalah melalui RPJMD

merupakan dokumen perencanaan resmi daerah

daerah, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat

untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Substansi

dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran

dokumen ini mengarahkan pembangunan daerah

dalam membangun daerah yang lebih sejahtera.

untuk menjawab beberapa persoalan, antara lain


arah pengembangan daerah dan sasaran yang ingin

Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari

dicapai, serta langkah-langkah yang harus ditempuh

visi, misi, dan program yang memuat kebijakan

untuk mencapai sasaran tersebut.

umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

program kewilayahan disertai dengan rencana-

Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pernerintahan

kerangka pendanaan yang bersifat ditetapkan

Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah

dengan Peraturan Daerah.

berkewajiban untuk menyusun Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka

Dalam Dokumen ini RPJMD memuat tentang Visi

Menengah tersebut dituangkan kedalarn dokumen

dan Misi pembangunan dalam kurum waktu 5 tahun.


Dari RPJMD itulah terlihat agenda pembangunan

(RPJM) Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi

yang dapat memberikan gambaran tentang upaya-

dan program Kepala Daerah kedalam strategi

upaya untuk memenuhi hak dasar masyarakat

pembangunan daerah, kebijakan umum. program

yang paling utama, yaitu pendidikan dan kesehatan.

www.kinerja.or.id


113


Seperti halnya Pembangunan di Provinsi Sulawesi

ditanggung, terutama dalam pengadaan buku dan

Selatan yang memiliki sasaran pembangunan

berbagai bentuk pungutan.

daerah, yaitu peningkatan kualitas manusia yang indikator utamanya berupa IPM, dengan demikian

Di samping itu, ketersediaan dan sebaran fasilitas

memberikan gambaran bahwa dalam pencapaian

pendidikan yang kurang memadai dibandingkan

sasaran tersebut harus menjadi salah satu program

dengan kebutuhan masyarakat. Kelangkaan fasilitas

utama. Konsekuensi suatu program adalah

ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya

tersedianya anggaran dalam pelaksanaannya.

strata pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan contoh

Kualitas dimaksud terkait dengan standar isi dan

RPJMD Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik

yang telah mengintegrasikan DGP di dalamnya.

dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Penyebab

Contoh Integrasi DGP dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2008-2013 “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan Hak Dasar“. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi misi pembangunan Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2008-2013 ada 5 (lima), salah satunya adalah “meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat”. Hak dasar yang dimaksud diantaranya adalah layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Dalam RPJMD tersebut dicantumkan agenda pembangunan salah satuhnya adalah masalah

114

ketiga adalah sikap atau wawasan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Di kalangan petani dan nelayan, anak lebih banyak dipandang sebagai aset produktif ketimbang sebagai “media” investasi (melalui pendidikan). Sikap dan wawasan ini juga tercermin dari rendahnya pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pendidikan. Walau pun tetap perlu digarisbawahi bahwa alokasi belanja yang relatif sangat kecil itu terutama disebabkan oleh karena porsi terbesar dari pendapatan telah terserap pada pemenuhan kebutuhan pangan. Sasaran kebijakan peningkatan kualitas pendidikan antara lain:

• Pendidikan Gratis

Sasaran kebijakan ini adalah tersedianya

utama bidang pendidikan terletak pada akses

fasilitas dan meningkatnya kualitas

masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan

penyelenggaraan pendidikan dasar dan

dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar

menengah (SD dan setara SMP) dan yang

sembilan tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus

sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah bagi


www.kinerja.or.id

sebagian besar anak usia sekolah (6-15

kualitas hidup mereka (melalui peningkatan

tahun). Kebijakan ini diimplementasikan dalam

kinerja individu).

bentuk pembiayaan bersama penyelenggaraan pendidikan dimaksud antara pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi melalui APBD masing-

(Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013)

Rencana Strategis Daerah (Renstrada)

masing. Porsi Pemerintah Provinsi adalah

Dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada)

maksimun sebesar 40% dari sisi kebutuhan

adalah dokumen kerja pemerintah daerah untuk

dana yang tidak tercover oleh dana BOS.

masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun

• Peningkatan Kualitas Pelayanan

Pendidikan Kebijakan ini pada dasarnya bersifat saling melengkapi dengan kebijakan pertama dan diarahkan pada peningkatan pengetahuan rata-rata masyarakat yang dicerminkan antara lain oleh Rata-rata Lama Sekolah 8,5 tahun (2013). Implementasi kebijakan ini difokuskan kepada upaya-upaya untuk menyediakan fasilitas pendidikan, khususnya SD dan SMP; peningkatan kualitas manajemen sekolah; pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi; perbaikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru; serta peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas dimaksud, termasuk penyediaan insentif khusus bagi murid berprestasi, khususnya yang berasal dari kalangan miskin, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dalam penanaman wawasan dan sikap serta budaya olahraga.

• Promosi Pendidikan

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peranan pendidikan bagi peningkatan

www.kinerja.or.id

tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini di hadapan DPRD. Dokumen Renstrada ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang menjadi sangat penting dan strategis. Dokumen Renstrada memuat programprogram strategis yang dibuat berdasarkan strategi setiap bidang. Tujuan dan sasaran penyusunan Renstrada adalah tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam Dokumen Renstrada memuat programprogram strategis yang dibuat berdasarkan strategi di setiap bidang salah satunya adalah bidang


115


pendidikan. Dalam penentuan program-program

Dalam mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam

utama, tentunya dipertimbangkan dengan kondisi

misi. Salah satu misi pemerintah Kota Makassar

kemampuan daerah. Pada umumnya, pembiayaan

adalah mendorong peningkatan kualitas manusia

di sektor pendidikan bersumber dari APBD yang

melalui pemerataan pelayanan pendidikan,

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan

Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus

masyarakat. Dalam renstra tersebut dicantumkan

(DAK) dan pendapatan lain-lain yang sah serta

beberapa kebijakan dan program dalam mencapai

tidak menutup kemungkinan dana partisipasi

misi tersebut, diantaranya adalah Peningkatan

pihak ketiga sepanjang sesuai dengan Peraturan

kualitas pendidikan dapat diupayakan melalui

Perundang-undangan yang berlaku. Walaupun

beberapa kegiatan utama, seperti: (1) Pengadaan

dalam Renstra ini tidak dicantumkan secara

sarana dan prasaran sekolah/pendidikan; (2)

konkrit besaran anggaran yang dialokasikan dalam

Perbaikan/penyempurnaan kurikulum pendidikan;

melaksanakan program di bidang pendidikan, akan

(3) Pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik;

tetapi tentunya dalam melaksanakan program

(4) Sosialisasi peran bidang pendidikan dalam

tersebut, membutuhkan ketersediaan dana yang

pembangunan sumberdaya manusia; dan (5)

cukup termasuk biaya operasionalnya. Sebagai

Pengembangan pendidikan dan latihan kerja. Upaya

contoh integrasi DGP dalam Rencana Strategi

pencapaian sasaran Strategi RENSTRA Pemerintah

Daerah dapat dilihat contoh berikut ini.

Kota Makassar Tahun 2004-2009 melalui program strategi yang penerapannya dilaksanakan dalam

Contoh Integrasi DGP dalam Renstra

berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APBD Kota Makassar yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, Dana

Pemerintah Kota Makassar

Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan lain-lain

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2009 sebagai

partisipasi pihak ketiga sepanjang sesuai dengan

berikut : Terwujudnya Makassar sebagai Kota

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

yang syah serta tidak menutup kemungkinan dana

Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”. Terwujudnya atmosfir Pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja) Penyusunan perencanaan tahunan adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun perencanaan

116


www.kinerja.or.id

tahunan meliputi RKPD dan Renja. Untuk lebih

kota dan tingkat provinsi. Dimana seluruh komponen

jelasnya diuraikan berikut ini.

daerah (Pemerintah Kabupaten, DPRD, Dunia Usaha Swasta, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat),

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dimana merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi/ Misi Kepala Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun. RKPD memuat tentang evaluasi dari pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, review pelaksanaan RPJMD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta perkiraan pagu indikatif dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

dituntut memberikan peranan secara nyata dan aktif. Sehingga pada akhirnya dokumen perencanaan yang dibuat bersama-sama menjadi milik bersama untuk dilaksanakan bersama oleh seluruh komponen tadi sesuai dengan fungsinya. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah untuk memberikan landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan dalam menyusun Rencangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS. Adapun tujuan umumnya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Daerah yang dibiayai dari sumber dana APBD. Tujuan khusus penyusunan RKPD adalah:

pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

buruknya manajemen pemerintahan, termasuk

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan

kualitas perencanaan sebagai salah satu fungsi

merupakan landasan penyusunan usulan RAPBD.

di dalam manajemen. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan,

Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan

sedemikian rupa, sehingga mampu menangkap

dapat sejalan dengan target kinerja Rencana

setiap perubahan paradigma yang berkembang.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penyusunan

Dengan demikian, RKPD merupakan acuan dan

RKPD dilaksanakan melalui mekanisme

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran

(Musrenbang) melalui forum secara berjenjang mulai

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD

tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/

dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan

www.kinerja.or.id


117


Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga dalam RKPD tidak dicantumkan secara detail mengenai DGP. Untuk lebih jelasnya Integrasi DGP dalam RKPD dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pendidikan adalah dokumen

Contoh Integrasi DGP dalam RKPD

perencanaan satuan kerja perangkat daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja

Kabupaten Barru Tahun 2012 Dalam dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2012 tercantum bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan ketersediaan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah yang baik pada tingkat SD/MI. SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA. Kondisi bangunan sekolah yang baik adalah jumlah kondisi bangunan pada jenjang SD/MI, SMP/ MTs. dan SMA/SMK/MA dalam kondisi bangunan baik dibandingkan dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2012, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk bidang pendidikan antara lain; (1) Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah, (2) Meningkatnya kualitas guru, dan (3) Meningkatnya proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan di bidang pendidikan, pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah.

perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Renja DPPKA Mempunyai arti yang strategis dalam mendukung dalam melaksanakan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan mengingat beberapa hal sebagai berikut : Renja SKPD Dinas Pendidikan merupakan dokumen yang secara subtansil penerjemahan dari visi, Misi, dan program SKPD Dinas Pendidikan yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja Dinas Pendidikan. Renja merupakan acuan SKPD Dinas Pendidikan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD Dinas Pendidikan.

118


www.kinerja.or.id

Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembanguan tahunan

Contoh Dokumen Integrasi DGP dalam Renja

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

Kota Banda Aceh

SKPD Dinas Pendidikan harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

RENJA-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan

dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Olahraga Kota Banda Aceh merupakan pedoman

tentang tahapan tata cara penysunan, pengendalian

dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

di Kota Banda Aceh serta instansi lainnya dalam

daerah.

melaksanakan dan merumuskan kegiatan pembangunan pendidikan selama lima tahun ke

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

depan (2012-2017), sehingga tercipta keselarasan

(Renja SKPD) Dinas Pendidikan merupakan

perencanaan peningkatan pelayanan dan mutu

dokumen perencanaan resmi SKPD Dinas

pendidikan, baik pada tataran internal maupun

Pendidikan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan

eksternal.

pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan pembangunan daerah

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

di bidang pendidikan untuk periode 1 (Satu) tahun.

Banda Aceh tahun 2013 merupakan penjabaran

Sebagai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam

Daerah yang mempunyai arti strategis dalam bidang

Renstra. Renja ditetapkan pada awal tahun 2012.

pembangunan Daerah di bidang pendidikan. Secara

Renja tahun 2013 memuat target kinerja tahun 2013

umum Renja SKPD Dinas Pendidikan diharapkan

atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/ tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang

direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan Pemuda

hendak dicapai SKPD Dinas Pendidikan dalam satu

dan Olahraga Kota Banda Aceh tahun 2011, salah

tahun kedepan;

satunya adalah Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Pengadaan Perlengkapan Sekolah dengan hasil berupa tersedianya Ruang Kelas sebanyak 8 RKB dari target yang diharapkan sebanyak 8 RKB anggaran sejumlah Rp. 1.232.744.000,- dengan realisasi sebanyak Rp. 1.154.479.000,Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

www.kinerja.or.id


119


jenjang SD/SMP Negeri dengan hasil berupa tersedianya biaya Operasional Sekolah sejumlah 23780 siswa dari target yang diharapkan sebanyak

Penganggaran Daerah (KUA dan PPAS, APBD, dan RKA SKPD Dinas Pendidikan)

23780 siswa dengan anggaran sejumlah Rp. 2.027.280.000,- dengan realisasi sebanyak Rp.

Penganggaran Daerah merupakan suatu proses

1.977.312.226,-

menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah

Penyedian Dana Pengembangan Sekolah

dan masyarakat yang tercemin dalam pendapatan,

Berstandar Internasional meningkatnya jumlah

belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan

sekolah yang berstandar internasional sebanyak

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,

3 sekolah dari target yang diharapkan sebanyak

disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

12 sekolah anggaran sejumlah Rp. 180.350.000,-

Adapun penganggaran Daerah yang dimaksud

dengan realisasi sebanyak Rp. 174.211.000,-

adalah KUA dan PPAS, APBD, dan RKA SKPD

Pemberian beasiswa untuk siswa/santri jenjang

Dinas Pendidikan. Untuk lebih jelasnya diuraikan

SD/SMP sebanyak 400 siswa dari target yang

berikut ini.

diharapkan sebanyak 400 orang, anggaran sejumlah Rp. 401.250.000,- dengan realisasi sejumlah

KUA dan PPAS

Rp. 401.200.000,Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)

dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk

pusat jenjang SD/SMP Negeri dengan hasil

dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi

berupa tersedianya bantuan Operasional SD/SMP

makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja,

sebanyak 23.780 siswa dari target yang diharapkan

pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang

sebanyak 23.780 siswa anggaran sejumlah

disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

Rp. 10.964.675.000,- dengan realisasi sejumlah

KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja

Rp. 10.964.675.00,-

Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, disusun

Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan hasil

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

meningkatnya sekolah yang memenuhi SPM

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

sebanyak 50 sekolah dari target yang diharapkan sebanyak 50 sekolah dengan anggaran

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Rp. 12.992.638.000,- dengan realisasi sebanyak

Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun

Rp. 1.436.899.800,-

Anggaran tertentu adalah untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan

120


www.kinerja.or.id

Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran tertentu,

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap,

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan

penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPAS

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat

SKPD) dalam proses penyusunan Rancangan

yang berwenang.

Perubahan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut: • • •

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Periode APBD meliputi

Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib

masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari

dan urusan pilihan;

sampai dengan tanggal 31 Desember. Penyusunan

Menentukan urutan program untuk masing-

APBD dimaksudkan untuk memberikan pedoman

masing urusan; dan

kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan

Menyusun plafon anggaran sementara untuk

keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah

masing-masing program.

daerah bertanggung jawab untuk menjalankan

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masingmasing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

www.kinerja.or.id

APBD tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyusunan APBD diharapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kepentingan masyarakat disini menyangkut segala fasilitas serta pelayanan yang diperlukan masyarakat secara umum baik secara fisik maupun non fisik seperti fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat di bidang pendidikan.


121


Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah

wewenang sendiri untuk mengatur daerahnya

satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib

masing–masing termasuk di sektor pendidikan.

bagi pemerintah daerah. Dan sekarang ini sektor pendidikan mendapatkan perhatian dari pemerintah

Beberapa daerah sudah mulai membebaskan biaya

pusat dengan mengalokasikan anggaran 20% dari

SPP dan buku, perbaikan fasilitas gedung sekolah

APBN. Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa

serta perbaikan kesejahteraan guru. Upaya ini tidak

mewujudkan progran wajib belajar sembilan tahun

terlepas dari kemampuan anggaran setiap daerah.

serta mengurangi angka anak putus sekolah.

Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Program tersebut dapat terwujud apabila ada

memberikan perhatian di bidang pendidikan dengan

koordinasi yang baik antara pemerintah pusat

mengalokasikan dana sebesar Rp.15,5 miliar untuk

dan daerah meskipun setiap daerah mempunyai

membiayai pendidikan gratis tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat good practice berikut ini.

PRAKTIK BAIK

PENDIDIKAN GRATIS DIANGGARKAN Rp.15,5 M

P

emerintah Kabupaten Tana Toraja mengalokasikan dana sebesar Rp15,5 miliar untuk membiayai pendidikan gratis tahun 2013. Anggaran ini bersumber dari APBD Tana Toraja

sebesar 60 persen dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, 40 persen. Pengelola pendidikan gratis 2013 pada Dinas Pendidikan Tana Toraja, Tato Alik, menjelaskan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun 2013, sebesar Rp15,525 miliar. Dana sebesar ini akan dialokasikan ke-305 sekolah. Dengan rincian, 228 SD dengan jumlah siswa sebanyak 37.677 orang dan SMP 76 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 15.340 siswa. ‘’Anggaran pendidikan gratis ini 60 persennya ditanggung pemerintah kabupaten sedangkan 40 persennya ditanggung pemerintah provinsi,’’ jelas Tato. Dia mengatakan, anggaran sebesar Rp15,5 miliar ini belum termasuk biaya

122


www.kinerja.or.id

pendidikan gratis tingkat SMA dan SMK, yang hingga saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi. Dana pendidikan gratis SD dan SMP ini akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah siswa. ‘’Dananya akan ditransfer setiap triwulan atau tiga bulan sekali,’’ katanya. Tato menegaskan, dengan adanya dana pendidikan gratis ini, pihak sekolah dilarang keras melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada siswa SD dan SMP. Sebab, semua pembiayaan pendidikan sudah ditanggung dalam pendidikan gratis ini. Adapun item-item yang dibiayai dari program pendidikan gratis, diantaranya ATK siswa, perangkat sekolah, dan insentif kepala sekolah, pegawai pustakawan dan bujang sekolah. “Jika ada sekolah yang masih melakukan pungutan kepada siswa bisa dikategorikan pungutan liar,” tegasnya. Untuk menjaga agar penggunaan dana pendidikan gratis ini tepat sasaran, Tato mengatakan pihak Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan secara ketat, baik dari sisi penggunaan maupun pelaporan. “Kepada orang tua siswa kami menghimbau, jika masih ada sekolah yang melakukan pungutan, segera melapor ke Dinas Pendidikan,” pungkasnya. Alokasi Dana Pendidikan Gratis * ATK Siswa * Perangkat Sekolah * Insentif Kepala Sekolah, Pegawai Pustakawan dan Bujang Sekolah Sumber: Palopo Pos, Rabu, 13 Feb 2013, view 110 x

www.kinerja.or.id


123


RKA SKPD Dinas Pendidikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, sebagai acuan/pedoman bagi Kepala SKPD dan SKPKD

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Khusus untuk Sekretariat DPRD dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, dan lainlain. Rincian anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan

dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD antara lain: RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta manfaat yang diharapkan. RKA-SKPD memuat antara lain : Rincian anggaran Pendapatan SKPD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD antara lain gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta

124


Masyarakat Partisipasi masyarakat yang telah diatur dalam berbagai perundangan dirasa kurang mampu dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perlu ditegaskan juga dalam Undangundang, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, aspek yang dikaji bukan hanya perencanaan, namun juga pada penganggaran, pengawasan, dan pelaksanaan. Dalam perwujudan realisasi suatu program tidak lepas dari tahap an perencanaan dan penganggaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran tersebut mencerminkan hubungan masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBD terbesar dari dana pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana amanat masyarakat. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan perencanaan patut direspon oleh

www.kinerja.or.id

Pemerintah sehingga kegiatan yang direalisasikan

dan tanggung jawab, berbagi informasi, saling

dalam APBD merupakan wujud aspirasi masyarakat

mendukung dalam upaya perbaikan bersama.

untuk memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan

MSF tidaklah harus merupakan pertemuan formal,

umum yang ingin dicapai dari pelibatan masyarakat

lokakarya atau bahkan merupakan organisasi atau

dalam bidang perencaaan dan penganggaran

lembaga formal. Namun, bisa juga merupakan

adalah terciptanya suatu kondisi anggaran yang

forum-forum terbatas yang informal. Pada tahapan

murni sehingga dapat menciptakan mekanisme

lebih lanjut, MSF bisa saja didorong menjadi

pelaksanaan anggaran yang transparan.

organisasi atau lembaga formal jika memang diperlukan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan

Peran Multi Stakeholder Forum (MSF)

lokal.

Multi Stakeholder Forum (MSF) sebagai media

Peran Media

dalam mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk merespon isu-isu pendidikan

Peran media dalam perencanaan dan penganggaran

yang menjadi kepedulian bersama dan untuk

di bidang pendidikan dilakukan melalui pemantauan,

melakukan upaya mencapai tujuan bersama.

investigasi, advokasi, pengumpulan pendapat

Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan

masyarakat (poling), evaluasi, kritik/komentar,

dari masyarakat (individu dan atau kelompok),

pengawalan dan penyebarluasan informasi serta

eksekutif, legislative, media, sektor bisnis, dan

memberi ruang bagi masyarakat banyak dalam

lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama

menyampaikan opini tentang pendidikan.

antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengembangkan proses dialogis dan membangun

Peran dan fungsi media terkait proses perencanaan

kesadaran bersama dan melakukan aksi bersama.

dan penganggaran di bidang pendidikan, antara lain:

Dalam konteks pelayanan publik, MSF ini

•

cara menyosialisasikan visi dan misi pendidikan

merupakan proses dialogis antara penyedia

dan berbagai kebijakan pokok di bidang

layanan dan pengguna layanan untuk mencapai

pendidikan yang tertuang dalam dokumen

suatu pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terjangkau. Apa yang telah diupayakan oleh pemerintah (selaku penyedia layanan publik) serta apa yang terjadi dan diharapkan masyarakat (selaku pengguna layanan) harus diupayakan ada titik temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku atau berbagi peran

www.kinerja.or.id

Meningkatkan wawasan masyarakat dengan

perencanaan daerah. •

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di bidang pendidikan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan di bidang pendidikan.


125


•

Meningkatkan keterbukaan dan transparansi

pembangunan di bidang pendidikan serta hasil-

dengan menyosialisasikan kepada masyarakat

hasil yang dicapai.

mengenai informasi dan agenda daerah berkaitan dengan proses perencanaan pendidikan. •

Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat melalui kegiatan jarring aspirasi (poling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu pendidikan yang strategis, harapan masyarakat, dan substansi-substansi rencana pembangunan pendidikan di daerah.

•

Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan dengan mempublikasikan pelaksanaan prosesproses perencanaan pendidikan dan hasilhasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah di bidang pendidikan untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya.

•

Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan di bidang pendidikan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pendidikan.

•

Meningkatkan supremasi hukum melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah di bidang pendidikan.

•

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di bidang pendidikan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran

126


Praktik yang Baik: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dalam bidang perencaaan. Kabupaten Pati dipilih sebagai 'good practice karena Kabupaten Pati merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang mencoba menerapkan pelibatan masyarakat bukan hanya pada tahapan perencanaan, namun juga pada tahapan penganggaran daerah. Proses pelaksanaan melibatkan PERFORM Project untuk tahapan perencanaan dan Program Pendampingan Anggaran Kinerja oleh BIGG (Building Institutions for Good Governance). Uji coba penerapan perencanaan partisipatif Kabupaten Pati dilaksanakan sejak tahun 2002 dengan mengambil tiga kecamatan sebagai sampelnya awal yaitu Kecamatan Tayu, Kecamatan Pati, dan Kecamatan Juwana, dari total dua puluh satu kecamatan yang ada. Pelaksanaan partisipasi masyarakat pada tiap daerah tentu memiliki pengalaman berbeda disesuaikan dengan keadaan tiap daerah yang mempunyai ciri khas tertentu. Tahapan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pati secara sinergis diterapkan untuk Tahun Anggaran 2003.

www.kinerja.or.id

Sejak menerapkan partisipasi masyarakat dalam

Kegiatan Pendampingan

perencanaan dan penganggaran, Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten best practice.

Tahap persiapan dan bahan penunjang:

Hal ini tidak lepas dari peran Bappeda Kabupaten

Persiapan:

Pati yang lebih dahulu menerapkan perencanaan dan penganggaran, bahkan sebelum dikeluarkannya

Persiapkan segala hal yang diperlukan untuk

UU SPPN yang mengatur sinergisme perencanaan

penyelenggaraan pertemuan lokakarya tentang

dan penganggaran.

integrasi DGP ke dalam perencanaan dan penganggaran di Dinas Pendidikan dan Pemerintah

Peran Bappeda bertambah ketika Kabupaten

Kabupaten/Kota.

Pati menerapkan aturan tersendiri tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat, terutama

Undang Tim Teknis Penghitungan DGP (Dinas

dalam perencanaan. Hal ini merupakan inovasi yang

Pendidikan, Perwakilan Sekolah jenjang SD/MI dan

dilakukan oleh Kabupaten Pati. Inovasi tersebut

SMP/MTs, Bappeda, Multi Stakeholder Forum) yang

terkait dengan metode-metode yang digunakan,

telah di-SK-an oleh Bupati/Walikota.

tahapan yang dilalui selama Musrenbang, dan tatacara penentuan stakeholder Inovasi yang dilakukan tersebut tidak lepas juga dari pengaruh organisasi non pemerintah (Non Government

Bahan penunjang: Materi Pelatihan/Lokakarya

Stakeholder) yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. (Wahyu Dyah Widowati, 2007).

www.kinerja.or.id


127


BAHAN PRESENTASI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) RKPD merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan ● Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran tersebut mencerminkan hubungan masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBD terbesar dari dana pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana amanat masyarakat. 17

128


www.kinerja.or.id

Peran Multi Stakeholder Forum (MSF) Sebagai media dalam mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk merespon isu-isu pendidikan yang menjadi kepedulian bersama dan untuk melakukan upaya mencapai tujuan bersama.

18

www.kinerja.or.id


129


www.kinerja.or.id


131


MODUL 6


BAHAN BACAAN

PENERAPAN DISTRIBUSI GURU PROPORSIONAL DI KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN Pendahuluan

........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang contoh praktik yang baik penerapan distribusi Guru secara Proporsional.

Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan hampir seluruh daerah di Indonesia seolah menjadi buah simalakama, pemenuhan kuantitas dan kualitasnya menjadi suatu keniscayaan sementara beban anggaran dalam proses pemenuhan tersebut menjadi tantangan terberat bagi daerah di era desentralisasi ini terutama bagi dengan APBD rendah. Program distribusi guru secara proporsional (DGP) Kinerja, mempunyai praktek baik dalam mengimplementasikan program DGP tersebut di Kabupaten Luwu Utara dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: •

Sosialisasi dan berbagi

ik yang baik

tentang Sirkulasi guru, pengenalan manajemen PTK, penyamaan persepsi, dan membangun komitmen antar stakeholder. •

Pelatihan pengolahan tenaga kependidikan, SIM-NUPTK, dan Padati Web

132


www.kinerja.or.id

•

• • • •

Pengolahan database pendidik dan

budi pekerti,dan karakter bangsa yang kuat.

kependidikan, database pendidik dan tenaga

Pembangunan bidang pendidikan diarahkan

kependidikan , SIM-NUPTK dan Padati Web

demitercapainya pertumbuhan ekonomi yang

Analisis manajemen pendidik dan tenaga

didukung keselarasan antara ketersediaantenaga

kependidikan.

terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan

Pendampingan perumusan rekomendasi

lapangan kerja ataukewirausahaan dan 2) menjawab

kebijakan.

tantangan kebutuhan tenaga kerja.

Penyampaian perumusan rekomendasi kepada Bupati/Walikota dan atau stakehoder pendidikan

Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang

Advokasi dan pendampingan penganggaran

pendidikan dalam RPJM 2010-2014 antara lain:

replikasi. •

Piloting implementasi sirkulasi guru.

•

Monitoring dan evaluasi.

1. Pengelolaan: Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas

Hasil Analisa Kebutuhan Pendidik di Luwu Utara A. Pendahuluan Sasaran pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 di bidang pendidikan ditujukan untukpeningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, antara lain ditandai penurunan jumlah penduduk buta huruf (4,18% di tahun 2014), peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dengan indikator lama sekolah rata-rata 8,25 tahun di tahun 2014 dan pendidikan lanjutan sertaperkembangan positif pendidikan kejuruan yang ditandai oleh peningkatan jumlah tenaga terampil. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisienmenujupertumbuhan kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran

www.kinerja.or.id

sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten; 2. Kualitas: Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerja sama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru-murid di setiap SD/ di setiap SMP/

s 1:40;

tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.


133


Rencana aksi pemerintah bidang pendidikan

kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi

tidak terlepas dari “kinerja pendidikan” yang

secara merata untuk menjamin keberlangsungan

telah diatur dalam peraturan perundangan

satuan pendidikan usia dini jalur pendidikan

sebelumnya, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang

formal dan pendidikan dasar dan menengah yang

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, 2) pengangkatan

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi

dan penempatan guru dilakukan secara obyektif

peserta didik, dan peningkatan kinerja pendidik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 3)

dan tenaga kependidikan serta penyelenggara

guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah

pendidikan baik pemerintah, pemerintah daerah dan

daerah dapat dipindahtugaskan antar provinsi, antar

masyarakat. Dukungan bagi peserta didik tertuang

kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun

dalam pasal 11 ayat (1), bahwa pemerintah dan

antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan

satuan pendidikan dan atau promosi, 4) guru yang

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah

pendidikan bermutu bagi setiap warga negara

dapat mengajukan permohonan pindah tugas baik

tanpa diskriminasi; dan wajib menjamin tersedianya

antar provinsi, antar kabupaten/antar kota, antar

dana bagi penyediaan pendidikan untuk setiap

kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai

warganegara yang berusia 7-15 tahun. Untuk

dengan peraturan perundang-undangan.

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan diatur pada pasal 41 terdiri

Implementasi awal kebijakan penataan pendidik

dari ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan

dan tenaga pendidik, Departemen Pendidikan

dapat bekerja secara lintas daerah, ayat (2)

Nasional Tahun 2007 menerbitkan Permendiknas

Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran

No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh

Pendidikan pada huruf B mengenai Pelaksanaan

lembaga yang mengangkatnya berdasarkan

Rencana Kerja; angka 6: bidang pendidik dan

kebutuhan satuan pendidikan formal, dan ayat

tenaga kependidikan yang berisi tentang (a) sekolah/

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

madrasah menyusun program pendayagunaan

memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik

pendidik dan tenaga kependidikan, (b) program

dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk

pendayagunaan dengan kriteria antara lain: 1)

menjamin terselenggaranya pendidikan yang

disusun dengan memperhatikan Standar Pendidik

bermutu.

dan Tenaga Kependidikan, 2) dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah termasuk

134

Selanjutnya sebagai pendukung dalampenataan

pembagian tugas, mengatasi kekurangan

guru diterbitkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang

tenaga, menentukan sistem penghargaan, dan

Guru dan Dosen, seperti ditegaskan dalam

pengembangan profesi bagi setiap pendidik

Pasal 24, 25 dan 28 bahwa 1) pemerintah wajib

dan tenaga kependidikan serta menerapkannya

memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah,

secara profesional, adil dan terbuka, (c)


www.kinerja.or.id

pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan

48 Tahun 2011, dan Kementrian Pendayagunaan

tambahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (No.

yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah/

SPB/03/M.PAN-RB/10/2011) membuat peraturan

madrasah, (d) sekolah/madrasah perlu mendukung

bersama tentang penataan dan pemerataan guru

upaya seperti: 1) promosi pendidik dan tenaga

PNS. Sesuai dengan amanat Peraturan Bersama

kependidikan berdasarkan azas kemanfaatan,

5 Menteri tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2),

kepatutan dan profesionalisme, 2) pengembangan

Gubernur, Bupati/Walikota bertanggung jawab dan

pendidik dan tenaga kependidikan diidentifikasi

wajib melakukan penataan dan pemerataan guru

secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu,

PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan

kebutuhan kurikulum dan sekolah/madarasah,

antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang

3) penempatan tenaga kependidikan disesuaikan

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau

dengan kebutuhan jumlah maupun kualifikasinya

kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan

dengan menetapkan prioritas, dan 4) mutasi

guru PNS. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat

tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi lain

(3) dan (4) bahwa Gubernur, Bupati/Walikota

didasarkan pada analisis jabatan yang disertai

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan

dengan orientasi tugas.

guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan

Sehubungan dengan adanya penghentian

antar jenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai

sementara pengangkatan CPNS yang dilakukan

dengan kewenangannya, ayat (5) Gubernur

pemerintah sejak tahun 2010 sebagai akibat

mengkoordinasikan dan memfasilitasi antar

ketidakseimbangan belanja tidak langsung dengan

satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis

belanja langsung, karena berdasarkan data

pendidikan sesuai kebutuhan dan kewenangannya

sebagian besar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

untuk penataan guru antar kabupaten/kota

alokasi APBD terbesar digunakan belanja pegawai

dalam satu wilayah provinsi. Dalam melakukan

yaitu berkisar 70-80% dan sisanya untuk belanja

penataan dan pemerataan guru PNS antar

diluar pegawai (modal dan operasional).Untuk

satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis

meningkatkan penggunaan APBD agar digunakan

pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan

untuk belanja operasional dan modal, sehingga

dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan

pemerintah daerah tidak dapat mengangkat CPNS

standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri

fungsional (misalnya guru) dengan mengoptimalkan

Pendidikan Nasional (ayat 6).

ketersediaan guru PNS. Sejalan dengan moratorium CPNS tersebut, pemerintah melalui 5 kementrian

Implementasi perencanaan dan penataan guru

yang terdiri dari Kementrian Pendidikan Nasional

sesuai dengan Peraturan Bersama 5 Menteri dimulai

(No.05/X/PB/2011), Kementrian Agama (No.11

2 Januari 2012 dan secara efektif berakhir 31

Tahun 2011), Kementrian Keuangan (No.158/

Desember 2013, meskipun dalam peraturan tersebut

PMK.01/2011), Kementrian Dalam Negeri (No.

pada Februari tahun berjalan Bupati/Walikota sudah

www.kinerja.or.id


135


mengirimkan usulan perencanaan dan penataan

diharapkan dapat melakukan update SIMPK setiap

guru PNS kepada Gubernur.

tahun, karena hasilnya tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan distribusi guru proporsional

B. Metode Metode yang digunakan dalam menganalisa data DGP adalah metode sederhana dengan memakai data sekunder yang tersedia dan diolah dengan aplikasi SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten). Aplikasi SIMPK berbasis Microsoft Excell dikembangkan oleh Program Decentralized Basic Education (DBE-1, USAID-RTI) dan digunakan lebih lanjut oleh LPKIPI. Data dasar SIMPK menggunakan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdapat dalam PadatiWeb, dan NUPTK. Setiap akhir tahun ajaran (Bulan JuliAgustus) satuan pendidikan diwajibkan untuk mengirimkan LI (lembar individu sekolah) yang akan diunggah dalam sistem PadatiWeb oleh operator Padatiwebb Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan selanjutnya data tersebut tersimpan sebagai database Kementerian Dikbud, demikian juga data NUPTK akan tersimpan dalam SIM-NUPTK yang secara langsung terkoneksi dengan Kementrian Dikbud. Update secara online NUPTK dilakukan setiap saat oleh operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menggunakan dukungan data offline NUPTK. Dengan data resmi, valid dan terus menerus diperbaharui yang diolah dengan aplikasi SIMPK diperoleh hasil DGP yang mendekati kondisi nyata. Proses analisa data sangat cepat dengan menggunakan “tool-pivot” yang terdapat dalam Microsoft-Excell melalui pendekatan “drag and drop”. Tim Teknis Dinas Pendidikan telah dilatih oleh LPKIPI untuk menggunakan SIMPK, dan Tim Teknis

136


secara tepat, namun juga dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan untuk mencapai SPM (Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar), pemetaan sarana prasarana satuan pendidikan sekabupatan atau se-kecamatan, dan sebagainya. Analisa data DGP difokuskan pada sekolah negeri (SDN, SMPN, dan SMAN) karena sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Metode penghitungan kecukupan guru SDN dihitung beradasarkan selisih ketersediaan guru (tidak termasuk kepala sekolah) yang mengajar di sekolah saat ini dengan kebutuhan guru di SDN. Ketersediaan guru dihitung berdasarkan jumlah guru yang saat ini mengajar di SDN baik guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS. Untuk guru PNS, setiap guru dihitung sebagai guru mengajar penuh waktu (full-time teacher), sedangkan untuk guru non PNS, setiap guru dihitung menurut jumlah jam mengajar. Perhitungan ini diperlukan, karena guru PNS akan dibayar penuh meskipun mengajar kurang dari 24 jam, sementara guru non PNS akan dibayar sesuai dengan beban mengajar. Guru non PNS yang mengajar 24 jam atau lebih per minggu, dihitung sebagai guru mengajar penuh waktu (full-time teacher), sedangkan guru non PNS yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu, dihitung menurut rasio jumlah jam mengajar

www.kinerja.or.id

terhadap 24 jam per minggu. Misalnya seorang guru

1. Pemetaan kelebihan guru kelas dan mapel per kecamatan pilot proyek DGP Jenjang SDN.

mengajar 12 jam per minggu, maka guru tersebut dihitung 0,5 Setara Mengajar Guru Penuh Waktu (Full-time Teacher Equivalent - FTE).

Penetapan lokasi pilot proyek DGP pada awalnya berdasarkan topografi dan kelengkapan

Metode perhitungan guru maWDpelDMDUDQ juga

data yang dianalisis, sehingga diperoleh 3

GLJXQDNDQuntuk jenjang SMPN dan SMAN.

kecamatan yaitu: a. Daerah Perkotaan diwakili ROHKKecamatan

C. Hasil

Sukamaju b. Daerah pegunungan diwakili ROHKKecamatan

Hasil analisa SIMPK dapat dilihat sampai tingkat

Sekko

unit satuan pendidikan dan satuan individu guru.

c. Daerah pesisir diwakiliROHK Kecamatan

Namun demikian, hasil SIMPK ini yang telah

Malangke Barat

disepakati bersama stakeholder terkait adalah dalam 3 Kecamatan pilot proyek, karena data LI

Hasil pemetaan kelebihan dan kekurangan

Tahun 2011 sudah diverifikasi dan data NUPTK

guru kelas SD Negeri yang terdapat dalam 3

Tahun 2011.

kecamatan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Guru Kelas Kecamatan

Jumlah Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ kurang Guru

Lebih/ Kurang Guru PNS

% Kecukupan

Kecamatan Malangke Barat

18

141

63

118

181

37

-78

126%

Kecamatan Sekko

19

117

37

42

79

-38

-80

68%

Kecamatan Sukamaju

27

207

102

85

187

-22

-105

89%

Total

64

459

202

245

447

-23

-263

95%

Keterangan: 1) Angka negatif berarti kekurangan 2) Angka positif berarti kelebihan atau tercukupi 3) Angka lebih kurang guru berbentuk nilai desimal karena adanya tambahan FTE Non PNS

www.kinerja.or.id


137


Gambar 1. Kategori Kelebihan dan Kekurangan Guru Kelas ■ Kec. Sukamaju

- Non PNS; -105

■ Kec. Sekko

- Non PNS; -80

■ Kec. Malangke Barat

- Non PNS; -78

■ Kec. Sukamaju

+ Non PNS; -22

+ Non PNS; -38

+ Non PNS; 37

■ Kec. Sekko

■ Kec. Malangke Barat -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

■ Kec. Sukamaju

■ Kec. Sekko

■ Kec. Malangke Barat

Menurut tabel dan gambar di atas, informasi yang

bahkan jumlah guru kelas non PNS masih

diperoleh adalah sebagai berikut:

kelebihan 37 orang guru kelas non PNS.

a. 'LVemua kecamatan terdapat kekurangan

c. Secara kuantitatif jumlah kekurangan guru kelas

JXUXkelas PNS, kekurangan guru kelas paling

PNS di Kecamatan Sukamaju paling banyak,hal

banyak terjadi pada Kecamatan Sukamaju,

ini disebabkan jumlah SDN dan jumlah rombel

kekurangan guru kelas diminimalisir dengan

paling banyak diantara 2 kecamatan lain

bantuan guru kelas non PNS, namun GL

dalam lokasi program DGP yaitu sebesar 1,9

Kecamatan Sukamaju masih terdapat

kali lipat jumlah rombel di Kecamatan Sekko

kekurangan guru kelas sebanyak 22 orang.

atau 1,5 kali lipat jumlah rombel di Kecamatan

Demikian juga untuk Kecamatan Sekko terdapat

Malangke Barat. Akan tetapi, jika dilihat dari

kekurangan 74 guru kelas PNS dan dengan

rasio kecukupun guru kelas baik PNS dan Non

bantuan guru kelas Non PNS masih terdapat

PNS, makakecamatan paling kurang kecukupan

kekurangan 32 orang.

guru kelasnya adalah Kecamatan Sekko, karena Kecamatan Sekko ketersediaan guru kelas

b. Kecamatan Malangke Barat kekurangan 78 orang guru PNS, akan tetapi dengan adanya

baru tercukupi 71% dari total kebutuhan guru kelasnya.

bantuan guru kelas non PNS kegiatan proses belajar mengajar di sekolah berlangsung normal,

Pemetaan guru mata pelajaran Penjaskes per kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

138


www.kinerja.or.id

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Guru Mapel Penjaskes Kecamatan

Jumlah Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ kurang Guru


% Kecukupan


18

141

6

19

25

6

-17

142%

Kecamatan Sekko

19

111

1

3

4

-10

-17

20%

Kecamatan Sukamaju

27

207

7

17

24

0

-26

99%

Total

64

459

14

39

53

-2

-60

95%


Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Guru Mapel PAI Kecamatan

Jumlah Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ kurang Guru


% Kecukupan


18

141

10

11

21

0

-13

102%

Kecamatan Sekko

19

111

0

1

1

-13

-19

5%

Kecamatan Sukamaju

27

207

17

13

30

0

-18

100%

Total

64

459

27

25

52

-13

-50

78%


www.kinerja.or.id


139


Menurut data rasio kecukupan guru mata pelajaran

2. Pemetaan guru kelas SDN per satuan

Penjaskes dan PAI masih terdapat kekurangan guru mapel PNS, namun dengan bantuan guru mapel non PNS kekurangan guru mapel di Kecamatan

pendidikan per kecamatan

a. Kecamatan Malangke Barat

Sukamaju dan Kecamatan Malangke Barat dapat

Analisa data pada tingkat satuan pendidikan di lingkup Kecamatan Malangke Barat

dicukupi kekurangannya, sedang Kecamatan Sekko

sangat bervariasi dan dapat digolongkan

masih kekurangan guru mapel Penjaskes maupun

menjadi 4 kategori, yaitu:

PAI.

1) Kategori pertama: Kekurangan guru Informasi sangat kasar tersebuthanya bermanfaat

kelas/mapel PNS dan Non PNS;

untuk melihat secara umum jumlahkekurangan

2) Kategori kedua: Kekurangan guru kelas/

atau kelebihan guru kelas atau guru mapel, namun

mapel PNS dan dicukupi oleh guru

tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan

kelas/mapel Non PNS;

perencanaan serta penataan guru kelas dan mapel

3) Kategori ketiga: Kekurangan guru

secara rinci. Mengapa demikian? Karena tidak jelas

kelas/mapel PNS dan dicukupi bahkan

lokus atau satuan pendidikan yang terjadi kelebihan

kelebihan guru kelas/mapel Non PNS;

atau kekurangan, sebab basis penataan guru

4) Kategori keempat: Kelebihan guru kelas/

kelas terdapat di dalam satuan pendidikan. Oleh

mapel PNS atau telah tercukupi dan

karena itu, analisa lebih dalam dilakukan per satuan

kelebihan guru kelas/mapel Non PNS.

pendidikan di dalam kecamatan. Sebaran data kekurangan dan kelebihan guru kelas dapat dilihat dalam tabel berkut ini.

Tabel 4. Kelebihan dan kekurangan guru kelas per satuan pendidikan Nama Sekolah

140

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru

Lebih/ kurang Guru PNS

Rasio kecukupan

SDN 142 POMBAKKA

10

1

4

5

-5

-9

50%

SDN 157 KALITATA

13

1

10

11

-2

-12

83%

SDN 158 LIMBONG WARA

7

1

5

6

-1

-6

86%

SDN 159 PEMBUNIANG

6

2

4

6

0

-4

96%

SDN 145 LAMIKO-MIKO

6

3

3

6

0

-3

100%

SDN 146 WAELAWI

6

3

4

7

1

-3

117%


www.kinerja.or.id

Nama Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 147 LABBU

6

3

5

8

2

-3

133%

SDN 149 BAKU-BAKU

11

7

6

13

2

-4

118%

SDN 150 PAO

12

4

10

14

2

-8

117%

SDN 154 LAYAR PUTIH

6

4

4

8

2

-2

133%

SDN 156 RANTELANGI

6

0

8

8

2

-6

133%

SDN 155 URUKUMPANG

6

4

5

9

3

-2

150%

SDN 152 CENNING

6

5

5

10

4

-1

163%

SDN 160 LANDUNG DOU

7

3

9

12

4

-4

157%

SDN 143 ARUSU

6

3

8

11

5

-3

175%

SDN 151 PENGKAJOANG

7

6

6

12

5

-1

171%

SDN 153 MATTIROWALIE

14

8

13

21

6

-6

145%

SDN 148 AMASSANGAN

6

5

9

14

8

-1

233%

141

63

118

181

37

-78

126%

Total


Berdasarkan tabel di atas, dapat diinformasikan

lain atau diluar bidang pendidikan, maka guru

bahwa;

kelas tersebut akan mudah berpindah keluar

1) 3 SDN yang mengalami kekurangan guru kelas PNS terbanyak disebabkan jumlah guru kelas PNSnya paling sedikit, yaitu 1 orang guru kelas PNS berarti sisanya non PNS. Guru kelas

dari satuan pendidikan bersangkutan dan dampaknya proses PBM sangat rentan dalam kestablian. 2) Temuan menarik di SDN 156 Rantelangi, semua

non PNS ini mengajar 4-10 rombel. Dengan

guru kelas berstatus non PNS dan hanya kepala

adanya guru kelas non PNS yang tidak memiliki

sekolahnya yang PNS. Fakta ini wajib menjadi

ikatan kuat dengan satuan pendidikan, apabila

perhatian Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu

terdapat kesempatan bekerja diluar satuan

Utara, perlu adanya distribusi guru PNS ke

pendidikan tersebut, seperti satuan pendidikan

satuan pendidikan tersebut.

www.kinerja.or.id


141


3) Jumlah guru kelas PNS terbanyak di SDN 153 Mattirowalie yaitu 8 orang, namum dengan adanya rombel yang melebihi ketersediaan guru kelas PNS sehingga sekolah tersebut masih kekurangan guru kelas PNS dan kekurangan guru kelas PNS dicukupi dengan adanya guru kelas non PNS yang berlebihan. Fakta ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dalam operasionalisasi guru kelas non PNS menggunakan dana BOS APBN yang seharusnya 80%-nya digunakan diluar honor guru kelas non PNS atau sukwan.

dan SDN 158 Limbong Wara sejumlah 6 orang. 2) 2 satuan pendidikan atau 11,1% satuan pendidikan kekurangan guru kelas PNS, namun dengan bantuan guru kelas Non PNS, kekurangan tersebut telah tercukupi sehingga proses belajar mengajar belum perlu dikawatirkan. 3) 13 satuan pendidikan atau 72,2% satuan pendidikan belum tercukupi guru kelas PNSnya, tetapi dengan bantuan guru kelas non PNS proses PBM dapat berjalan normal bahkan

Gambar 2. Kategori Kelebihan dan Kekurangan Guru Kelas

■ Series 1

Kategori 4; 0

■ Series 1

Kategori 3; 13

■ Series 1

Kategori 2; 2

■ Series 1

Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa: 1) 3 satuan pendidikan atau 16,7% satuan

Kategori 1; 3

terdapat kelebihan guru kelas Non PNS sampai 8 orang, sepertidi SDN 148 Amassangan.

pendidikan mengalami kekurangan guru kelas

Untuk guru mata pelajaran Penjaskes per satuan

PNS dan bantuan guru kelas Non PNS masih

pendidikan dalam lingkup Kecamatan Malangke

belum mencukupi. Kekurangan terbesar guru

Barat, hasil pemetaannya terdapat dalamWDEHO

gelas terdapat di SDN 157 Kalitata sejumlah 12

GLbawah ini.

orang, SDN 142 Pombakkasebanyak 9 orang

142


www.kinerja.or.id

Tabel 5. Kelebihan dan kekurangan guru mapel Penjaskes per satuan pendidikan Nama Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 142 POMBAKKA

10

-2

-2

0%

SDN 145 LAMIKO-MIKO

6

-1

-1

0%

SDN 146 WAELAWI

6

-1

-1

0%

SDN 157 KALITATA

13

-1

-1

50%

SDN 159 PEMBUNIANG

6

-1

-1

0%

SDN 149 BAKU-BAKU

11

0

2

2

0

-2

88%

SDN 150 PAO

12

0

2

2

0

-2

88%

SDN 152 Cenning

6

0

1

1

0

-1

75%

SDN 143 ARUSU

6

0

2

2

0

-1

100%

SDN 147 LABBU

6

0

1

1

0

-1

100%

SDN 151 PENGKAJOANG

7

0

1

1

0

-1

100%


14

1

1

2

0

-1

100%

SDN 154 LAYAR PUTIH

6

0

1

1

0

-1

100%

SDN NO 158 LIMBONG WARA

7

1

0

1

0

0

100%

SDN 156 RANTELANGI

6

1

1

2

1

0

150%

SDN 148 AMASSANGAN

6

0

2

2

1

-1

175%

SDN 155 URUKUMPANG

6

1

1

2

1

0

175%

SDN 160 LANDUNG DOU

7

1

4

5

3

0

400%

141

6

19

25

6

-17

142%

Total

1

0

1


www.kinerja.or.id


143


Menurut informasi dalam tabel di atas, dapat diulas

Limbong wara, SDN 156 Rantelangi, SDN

sebagai berikut:

155 Urukumpang dan SDN 160 Landung Dou,

1) 5 satuan pendidikan yang kekurangan guru mapel Penjaskes PNS dan tidak terdapat dukungan guru mapel Penjaskes Non PNS,

bahkan 3 satuan pendidikan diantaranya telah kelebihan guru mapel Penjaskes Non PNS. 4) Secara keseluruhan dengan mempertimbangkan

dan 4 satuan pendidikan tersebut rasio

keterlibatan guru mapel penjaskes Non PNS

kecukupannya 0%, berarti tidak terdapat guru

terdapat kelebihan guru mapel Penjaskes.

mapel Penjaskes PNS maupun non PNS yaitu di SDN 142 Pombakka, SDN 145 Lamiko-Miko,

Berdasarkan *Dmbar 3, sebagian besar satuan

SDN 146 Waelawi, dan SDN 159 Pembuniang.

pendidikan tercukupi kebutuhan guru Penjaskes

2) 12 satuan pendidikan tidak memiliki guru mapel Penjaskes PNS dan hanya 7 satuan pendidikan

yaitu sebesar 44,4%, sedangkan satuan pendidikan yang kekurangan guru mapel Penjaskes PNS dan Non PNS sebesar 27,8%. Kekurangan guru mapel

Gambar 3. Persentase Guru Mapel Penjaskes per Kategori ■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

Kategori 3 1 5,6%

Kategori 4 4 22,2%

Kategori 2 8 44,4%

Kategori 1 5 27,8%

■ Kategori 1

■ Kategori 2

■ Kategori 4

yang dibantu oleh guru mapel Penjaskes Non

ini dapat dicukupi melalui pendekatan redistribusi

PNS, sisanya tanpa guru mapel Penjaskes.

dari sekolah berkelebihan dipindahkan ke sekolah

3) 4 satuan pendidikan telah tercukupi kebutuhan guru mapel Penjaskes PNS yaitu SDN 158

144

■ Kategori 3


kekurangan guru mapel Penjaskes sesuai dengan mengikuti kriteria DGP. Kelebihan guru penjaskes bukan berstatus PNS, akan menemukan kesulitan

www.kinerja.or.id

pada saat melakukan redistribusi guru, karena SK

dan memiliki jarak yang berdekatan dengan sekolah

yang dimiliki guru sukwan pada umumnya diterbitkan

sebelumnya (SPM: jarak kurang 3 km).

oleh kepala satuan pendidikan bukan oleh Pemerintah Daerah, alternatif yang bisa dilakukan

Untuk pemetaan guru Pendidikan Agama Islam

adalah melakukan himbauan redistribusi guru mapel

per satuan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di

Penjaskes non PNS ke SDN yang kekekurangan

bawah ini.


Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

-2

-2

0%

SDN 142 POMBAKKA

10

SDN 150 PAO

12

0

1

1

-2

-2

13%


14

0

1

1

-2

-2

13%

SDN 143 ARUSU

6

-1

-1

0%

SDN 145 LAMIKO-MIKO

6

-1

-1

0%

SDN 155 URUKUMPANG

6

-1

-1

0%

SDN 159 PEMBUNIANG

6

-1

-1

0%

SDN 156 RANTELANGI

6

0

1

1

-1

-1

50%

SDN 147 LABBU

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 149 BAKU-BAKU

11

1

1

2

0

-1

100%

SDN 152 CENNING

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 154 LAYAR PUTIH

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 157 KALITATA

13

1

1

2

0

-1

100%

SDN 158 LIMBONG WARA

7

0

2

2

0

-1

138%

SDN 146 WAELAWI

6

2

0

2

1

1

200%

SDN 148 AMASSANGAN

6

1

1

2

1

0

200%

SDN 160 LANDUNG DOU

7

0

2

2

1

-1

200%

SDN 151 PENGKAJOANG

7

2

1

3

2

1

300%

141

10

11

21

0

-13

102%

Total Keterangan:

1) Angka negatif berarti kekurangan 2) Angka positif berarti kelebihan atau tercukupi 3) Angka lebih kurang guru berbentuk nilai desimal karena adanya tambahan FTE Non PNS

www.kinerja.or.id


145


Menurut tabel diatas, terdapat 8 satuan pendidikan

Pangkajoang kelebihan 1 guru mapel PNS atau 2

yang tidak memiliki guru mapel Pendidikan Agama

guru mapel PAI (tambahan 1 guru mapel PAI Non

Islam (PAI) baik guru PNS atau Non PNS, dan di

PNS). Analisa secara keseluruhan guru mapel PNS

sisi lain 2 satuan pendidikan terdapat kelebihan

PAI telah tercukupi dengan baik seperti terlihat

guru mapel PAI PNS sebagai contoh SDN 146

dalam gambar di bawah ini.

Waelanikelebihan 1 guru mapel PNS, SDN 151

Gambar 4. Persentase Guru Mapel PAI per Kategori ■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

Kategori 3 1 5,6%

Kategori 4 6 33,3%

Kategori 2 3 16,7%

Kategori 1 8 44,4%

■ Kategori 1

146


■ Kategori 2

■ Kategori 3

■ Kategori 4

www.kinerja.or.id

b. Kecamatan Sekko

Pemetaan guru kelas SDN Kecamatan Sekko dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. Kelebihan dan kekurangan guru kelas per satuan pendidikan Nama Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 234 LORE

6

0

1

1

-5

-6

17%

SDN 075 LAMBIRI

6

1

1

2

-4

-5

33%

SDN 080 POKAPPAANG

6

0

2

2

-4

-6

33%

SDN 082 KARIANGO

6

2

0

2

-4

-4

33%

SDN 070 BANA

6

2

1

3

-3

-4

50%

SDN 084 SIPULUNG

6

1

2

3

-3

-5

50%

SDN 086 LEDAN

6

2

1

3

-3

-4

50%

SDN 073 BUSAK

6

3

1

4

-2

-3

67%

SDN 076 AMBALONG

6

1

3

4

-2

-5

67%

SDN 078 POYAHAANG

6

0

4

4

-2

-6

67%

SDN 081 HOYANE

6

3

1

4

-2

-3

67%

SDN 083 MALIMONGAN

6

2

2

4

-2

-4

67%

SDN 085 RANTEDANGA

9

3

4

7

-2

-6

78%

SDN 065 RANTE KASUMMONG

6

4

1

5

-1

-2

83%

SDN 069 PADANG BALUA

6

2

3

5

-1

-4

83%

SDN 077 PEWANEANG

6

1

4

5

-1

-5

83%

SDN 079 TANETE BABA

6

3

3

6

0

-3

100%

SDN 072 TURONG

6

3

4

7

1

-3

117%

SDN 071 TANETE

6

4

4

8

2

-2

133%

117

37

42

79

-38

-80

68%

Total Keterangan:


www.kinerja.or.id


147


Gambar 5. Persentase Guru Kelas per Kategori ■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

Kategori 3 2 10,5%

Kategori 4 0 0,0%

Kategori 2 1 5,3%

Kategori 1 16 84,2%

■ Kategori 1

■ Kategori 2

■ Kategori 3

■ Kategori 4

Menurut tabel dan gambar di atas, menunjukkan

Bana, SDN 084 Si Pulung, SDN 086 Ledan

bahwa:

kekurangan 3 guru kelas. Sedangkan 9 SD yang lain kekurangan guru kelas PNS berkisar

1) 95% satuan pendidikan di Kecamatan Sekko

3-6 orang dan dukungan guru kelas non PNS

memiliki 6 rombel dan terdapat 7 satuan pendidikan yang cukup parah kekurangan guru kelas PNS atau non PNS di bawah 50%,

masih sangat kurang. 2) 3 SDN atau 15% satuan pendidikan telah tercukupi guru kelas-nya, karena bantuan guru

sebagai contoh: (a) SDN 234 Lore kekurangan

kelas Non PNS.

5 guru kelas, (b) SDN 075 Lambiri, SDN 080 Pokappaang, dan SDN 082 Kariango

Pemetaan guru mapel Penjaskes per setiap satuan

kekurangan 4 guru kelas, (c) SDN 070

pendidikan seperti tabel di bawah ini.


148

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Sum of Frm Rasio


6

-1

-1

0%


6

-1

-1

0%

SDN 070 BANA

6

-1

-1

0%


www.kinerja.or.id

Nama Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Sum of Frm Rasio

SDN 071 TANETE

6

-1

-1

0%

SDN 072 TURONG

6

-1

-1

0%

SDN 073 BUSAK

6

-1

-1

0%

SDN 075 LAMBIRI

6

-1

-1

0%

SDN 076 AMBALONG

6

-1

-1

0%

SDN 077 PEWANEANG

6

-1

-1

0%

SDN 079 TANETE BABA

6

-1

-1

0%

SDN 081 HOYANE

6

-1

-1

0%

SDN 083 MALIMONGAN

6

-1

-1

0%

SDN 085 RANTEDANGA

9

-1

-1

0%

SDN 086 LEDAN

6

-1

-1

0%

SDN 234 LORE

6

-1

-1

0%

SDN 082 KARIANGO

6

0

1

1

-1

-1

25%

SDN 084 SIPULUNG

6

0

1

1

-1

-1

42%

SDN 080 POKAPPAANG

6

0

1

1

0

-1

75%

SDN 078 POYAHAANG

6

1

0

1

0

0

100%

117

1

3

4

-11

-18

19%

Grand Total Keterangan:


www.kinerja.or.id


149


Gambar 6. Jumlah Sekolah Per Kategori

■ Series 1

Kategori 4; 1

■ Series 1

Kategori 3; 0

■ Series 1

Kategori 2; 1

■ Series 1

Kategori 1; 17

bantuan guru mapel Penjaskes non PNS.

Berdasarkan informasi di atas, dapat ditarik beberapa temuan sebagai berikut:

3) Terdapat 15 satuan pendidikan tak memiliki guru mapel Penjaskes.Nilai kosong data guru

1) 17 satuan pendidikan atau 89,5% satuan

tersebut menunjukkan tidak terdapat data guru,

pendidikan kekurangan guru mapel Penjaskes

karena setelah diverifikasi di Kecamatan Sekko

PNS dan bantuan guru mapel non PNS tidak

oleh operator LI dan NUPTK Dinas Pendidikan,

mencukupi. 2) 2 satuan pendidikan atau 10,6% telah tercukupi kebutuhan guru mapel Penjaskes, karena

memang tidak ada perubahan data. Untuk pemetaan guru mapel PAI dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Kelebihan dan kekurangan guru mapel PAI per satuan pendidikan Nama Sekolah

150

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Sum of Frm Rasio

SDN 085 RANTEDANGA

9

-2

-2

0%


6

-1

-1

0%


6

-1

-1

0%

SDN 070 BANA

6

-1

-1

0%

SDN 071 TANETE

6

-1

-1

0%


www.kinerja.or.id

Nama Sekolah

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Sum of Frm Rasio

SDN 072 TURONG

6

-1

-1

0%

SDN 073 BUSAK

6

-1

-1

0%

SDN 075 LAMBIRI

6

-1

-1

0%

SDN 077 PEWANEANG

6

-1

-1

0%

SDN 078 POYAHAANG

6

-1

-1

0%

SDN 079 TANETE BABA

6

-1

-1

0%

SDN 080 POKAPPAANG

6

-1

-1

0%

SDN 081 HOYANE

6

-1

-1

0%

SDN 082 KARIANGO

6

-1

-1

0%

SDN 083 MALIMONGAN

6

-1

-1

0%

SDN 084 SIPULUNG

6

-1

-1

0%

SDN 086 LEDAN

6

-1

-1

0%

SDN 234 LORE

6

-1

-1

0%

SDN 076 AMBALONG

6

0

1

1

0

-1

75%

117

0

1

1

-14

-20

5%

Total Keterangan:


Menurut informasi dalam tabel di atas antara lain sebagai berikut: 1) 18 satuan pendidikan atau 94,7% satuan pendidikan kekurangan guru mapel PAI PNS dan tidak terdapat bantuan guru mapel non PNS. 2) 1 satuan pendidikan atau 5,3% telah tercukupi kebutuhan guru mapel PAI, karena bantuan guru mapel Penjaskes non PNS. 3) Terdapat 18 satuan pendidikan tak memiliki guru mapel PAI. Nilai kosong data guru tersebut menunjukkan tidak terdapat data guru mapel PAI, berdasarkan hasil verifikasi di Kecamatan Sekko oleh operator LI dan NUPTK Dinas Pendidikan, memang tidak ada perubahan data.

www.kinerja.or.id


151


c. Kecamatan Sukamaju

Pemetaan guru kelas yang terdapat di satuan pendidikan seperti terlihat dalam WDEHOdi bawah ini.

Tabel 10. Kelebihan dan kekurangan guru kelas per satuan pendidikan Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 182 WONOKERTO

12

2

4

6

-6

-10

49%

SDN 172 SUKAMAJU I

12

5

2

7

-5

-7

58%

SDN 167 TULUNG INDAH I

11

3

4

7

-4

-8

64%

SDN 174 SUKADAMAI

10

5

2

7

-3

-5

70%

SDN 180 RAWAMANGUN i

11

4

4

8

-3

-7

73%

SDN 177 TOLANGI

7

2

3

5

-2

-5

71%

SDN 181 RAWAMANGN II

8

6

0

6

-2

-2

75%

SDN 227 PONGKASE

6

0

4

4

-2

-6

67%

SDN 161 LAMPUAWA

6

3

2

5

-1

-3

83%

SDN 179 MULYOREJO II

6

4

1

5

-1

-2

83%

SDN 162 MINANGA TALLU

8

2

5

7

-1

-6

88%

SDN 176 SIDORAHARJO

10

4

6

10

-1

-6

91%

SDN 169 KETULUNGAN

7

4

3

7

-1

-3

91%

SDN 164 KALUKU

6

3

3

6

0

-3

96%

SDN 223 SUKAHARAPAN

6

2

4

6

0

-4

96%

SDN 183 SUMBER BARU

6

4

2

6

0

-2

99%

SDN 166 SAPTA MARGA

8

4

4

8

0

-4

99%

SDN 163 TAMBOKE

6

5

1

6

0

-1

100%

SDN 168 TULUNG INDAH II

10

5

5

10

0

-5

100%

SDN 185 PAOMACANG

6

2

4

6

0

-4

100%

SDN 224 LINO

6

1

5

6

0

-5

100%

Nama Sekolah

152


www.kinerja.or.id

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 173 SUKAMAJU II

12

8

5

13

1

-4

107%

SDN 170 TULUNGSARI I

6

6

1

7

1

0

117%

SDN 178 MULYOREJO I

9

6

4

10

1

-3

111%

SDN 165 SALULEMO

6

5

2

7

1

-1

117%

SDN 175 SUKAMUKTI

6

3

4

7

1

-3

117%

SDN 184 SUBUR

0

4

1

5

5

4

#DIV/0!

207

102

85

187

-22

-105

89%

Nama Sekolah

Total Keterangan:


Gambar 7. Persentase Guru Kelas per Kategori ■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

Kategori 3 0 0,0%

Kategori 4 2 7,4%

Kategori 2 8 29,6%

Kategori 1 13 48,4%

■ Kategori 1

■ Kategori 2

■ Kategori 3

■ Kategori 4

Menurut hasil analisa data tersebut mengambarkan

SDN 167 Tulung Indah I (kekurangan 8 orang),

bahwa untuk kelebihan dan kekurangan guru kelas

SDN 172 Sukamaju I, SDN 180 Rawamangun

SDN di Kecamatan Sukamaju adalah sebagai

I (kekurangan 7 orang), SDN 227 Pongkase,

berikut:

SDN 162 Minanga Tallu, SDN 176 Sidoraharjo

1) Kekurangan guru kelas PNS terbanyak terdapat di SDN 182 Wonokerto (kekurangan 10 orang),

www.kinerja.or.id

(kekurangan 6 orang), sedangkan SDN lain kekurangan guru kelas PNS berkisar 1-5 orang.


153


2) Di sisi lain terdapat kelebihan guru kelas

satuan pendidikan masih kekurangan guru

PNS yang cukup besar yaitu SDN 184 Subur

kelas PNS dan dukungan guru kelas non PNS

kelebihan 4 orang dan ditambah 1 orang guru

belum mencukupi, selanjutnya 29,6% satuan

kelas non PNS, fakta ini merupakan potensi

pendidikan kekurangan guru kelas PNS namun

untuk meredistribusikan guru kelas PNS internal

bantuan guru kelas non PNS telah mencukupi

kecamatan.

kebutuhan guru kelas.

3) Secara keseluruhan komposisi jumlah satuan pendidikan sebagian besar yaitu 48,1%

Pemetaan guru mapel Penjaskes dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 11. Kelebihan dan kekurangan guru penjaskes per satuan pendidikan Nama Sekolah

154

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

-2

-2

0%

SDN 172 SUKAMAJU I

12

SDN 176 SIDORAHARJO

10

0

1

1

-1

-2

38%

SDN 174 SUKADAMAI

10

0

1

1

-1

-2

42%

SDN 169 KETULUNGAN

7

-1

-1

0%


11

-1

-2

50%

SDN 185 PAOMACANG

6

-1

-1

0%

SDN 167 TULUNG INDAH I

11

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 173 SUKAMAJU II

12

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 175 SUKAMUKTI

6

-1

-1

0%

SDN 182 WONOKERTO

12

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 166 SAPTA MARGA

8

0

1

1

0

-1

75%


6

0

1

1

0

-1

79%

SDN 163 TAMBOKE

6

0

1

1

0

-1

83%


6

0

1

1

0

-1

83%


8

0

1

1

0

-1

83%

SDN 183 SUMBER BARU

6

0

1

1

0

-1

83%

SDN 224 LINO

6

0

1

1

0

-1

88%

SDN 165 SALULEMO

6

0

1

1

0

-1

88%


0

1

1

www.kinerja.or.id

SDN 161 LAMPUAWA

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 164 KALUKU

6

1

0

1

0

0

100%


10

1

0

1

0

0

100%

SDN 177 TOLANGI

7

0

1

1

0

-1

100%

SDN 178 MULYOREJO I

9

0

1

1

0

-1

100%

SDN 227 PONGKASE

6

0

1

1

0

-1

100%


8

1

0

1

0

0

100%

SDN 223 SUKAHARAPAN

6

0

2

2

1

-1

175%

SDN 184 SUBUR

0

0

1

1

1

0

#DIV/0!

207

7

17

24

0

-26

99%

Grand Total Keterangan:


Gambar 8. Jumlah Satuan Pendidikan Per Kategori

■ Series 1

Kategori 4; 5

■ Series 1

Kategori 3; 1

■ Series 1

Kategori 2; 11

■ Series 1

Merujuk dari informasi guru mapel di atas, GDSDWGLgambarkan EDKZD: 1) 4 SDN tidak memiliki Guru mapel Penjaskes, disebabkan data guru penjaskes tidak ada dan telah dilakukan verifikasi data 4SDN tersebut dan hasilnya tidak terdapat perubahan.

www.kinerja.or.id

Kategori 1; 10

2) 10 satuan pendidikan kekurangan guru mapel penjaskes PNS dan dukungan guru mapel non PNS belum dapat mencukupi kebutuhan guru mapel penjaskes 3) 5 satuan pendidikan telah tercukupi guru mapel penjaskes PNS-nya, bahkan 2 satuan


155


pendidikan terdapat kelebihan guru mapel

Pemetaan guru mapel PAI kecamatan Sukamaju

3enjaskes non PNS.

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12. Kelebihan dan kekurangan guru PAI per satuan pendidikan Nama Sekolah

156

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

-2

-2

0%

SDN 174 SUKADAMAI

10


10

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 172 SUKAMAJU I

12

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 176 SIDORAHARJO

10

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 178 MULYOREJO I

9

1

0

1

-1

-1

50%


11

1

0

1

-1

-1

50%

SDN 182 WONOKERTO

12

0

1

1

-1

-2

50%

SDN 165 SALULEMO

6

0

1

1

-1

-1

38%

SDN 223 SUKAHARAPAN

6

0

1

1

-1

-1

42%

SDN 163 TAMBOKE

6

0

1

1

0

-1

75%


8

0

1

1

0

-1

75%

SDN 183 SUMBER BARU

6

0

1

1

0

-1

75%

SDN 167 Tulung Indah I

11

1

1

2

0

-1

88%

SDN 173 SUKAMAJU II

12

1

1

2

0

-1

88%


6

0

1

1

0

-1

75%

SDN 161 LAMPUAWA

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 164 Kaluku

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 169 KETULUNGAN

7

1

0

1

0

0

100%

SDN 177 TOLANGI

7

0

1

1

0

-1

100%

SDN 185 PAOMACANG

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 224 LINO

6

1

0

1

0

0

100%

SDN 175 SUKAMUKTI

6

1

0

1

0

0

100%


8

1

0

1

0

0

100%

SDN .166 SAPTA MARGA

8

0

1

1

0

-1

100%


www.kinerja.or.id

Jumlah Rombel

Jumlah Guru PNS

Jumlah Guru Non PNS

Total Guru

Lebih/ Kurang Guru


Rasio kecukupan

SDN 227 PONGKASE

6

1

1

2

0

0

125%


6

1

1

2

1

0

150%

SDN 184 SUBUR

0

1

0

1

1

1

#DIV/0!

207

17

13

30

0

-18

100%

Nama Sekolah

Total Keterangan:


Gambar 9. Persentase Satuan Pendidikan per Kategori

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

■ Series 1

Kategori 1 9 33,3%

Kategori 4 10 37,0%

Kategori 2 8 29,6%

Kategori 3 0 0,0%

■ Kategori 1

■ Kategori 2

Berdasarkan data di atas, dapat diperoleh informasi bahwa: 1) 9 SDN atau 33,3% satuan pendidikan kekurangan guru mapel PAI PNS dan dukungan guru mapel PAI Non PNS tidak mencukupi kebutuhannya

www.kinerja.or.id

■ Kategori 3

■ Kategori 4

2) 10 SDN atau 37,0% satuan pendidikan telah tercukupi kebutuhan guru mapel PAI PNS-nya, bahkan 1 SDN terdapat kelebihan guru mapel PAI PNS dan 1 SDN kelebihan guru mapel PAI non PNS. Kelebihan ini dapat digunakan untuk redistribusi ke tempat yang kekurangan guru mapel PAI.


157


alternatif yang digunakan melakukan

3. Bahan pertimbangan melakukan redistribusi

redistribusi guru kelas yang berlebihan, atau

guru

alih fungsi guru mapel dari sekolah lain yang Kegiatan dalam melakukan redistribusi guru tidak

berlebihan untuk menjadi guru kelas sesuai

serta merta kelebihan guru kelas atau guru mapel

dengan kreteria distribusi guru.

dari satuan pendidikan dipindahkan pada satuan pendidikan yang mengalami kekurangan guru kelas

b. Pendidik dengan menghitung jumlah pendidik per jenis kualifikasi dan rentang

atau guru mapel, akan tetapi dengan menggunakan

usianya

2 aspek pertimbangan, yaitu: siswa dan pendidik.

1) Apabila terdapat kelebihan pendidik maka

a. Siswa dengan menghitung rasio siswa

perlu diidentifikasi kualifikasi gurunya, yang

rombel.

akan dipindahkan adalah berkualifikasi S1

1)

dengan umur produktif (25-55 tahun)

guru kelas atau guru mapel dengan rasio

2) Apabila kelebihan pendidik berkualifikasi

siswa rombel kecil (kurang dari ½ SPM

DIII, maka perlu dicek umur pendidik

atau 16 orang per rombel) yang umumnya

tersepbut apabila masih dalam umur 25 – 50

ditemukan pada sekolah kecil, maka

tahun, masih dimungkinkan mendapatkan

alternatif kegiatan dengan melaksanakan

beasiswa atau subsidi melanjutkan ke S-1.

kelas rangkap (multishift grade class) atau regrouping sekolah apabila syarat untuk

c. Hasil perhitungan DGP dengan mempertimbangan siswa dan pendidiknya

melakukan regrouping dipenuhi, misalnya jarak antar sekolah berdekatan atau satu halaman sekolah. 2) Apabila sekolah mengalami kekurangan guru kelas atau guru mapel dengan rasio siswa rombel besar (lebih dari 1 ½ SPM (48 orang per rombel), maka alternatif kegiatan dilakukan membuat rombel baru dan melakukan rekrutasi atau redistribusi guru

Dengan menggunakan metode tabulasi silang (cross tab) antara rasio siswa rombel dengan kekurangan guru kelas PNS maupun dengan bantuan guru kelas Non PNS, maka dapat dilakukan penyusunan alternatif strategi untuk DGP. Rincian tabel cross tab dapat dilihat di bawah ini.

yang berkelebihan sesuai dengan kriteria distribusi guru proporsional. 3) Apabila sekolah mengalami kekurangan guru kelas atau guru mapel dengan rasio siswa rombel mendekati atau sedikit di atas SPM (± 32 orang per rombel), maka

158


www.kinerja.or.id

Tabel 13. Jumlah satuan pendidikan dengan kelompok rasio siswa rombel per kecamatan Kecamatan/Rasio Siswa Rombel

Jml. Sekolah

Jml. Guru Kls. PNS

Jml. Guru Kls. Non PNs

Total Guru Kls.

Kurang/Lebih Guru Kls.

Kurang/Lebih Guru Kls. PNS

Kec. Malangke Barat

18

63

118

181

37

-78

<16 Siswa

3

8

12

20

2

-10

<24 Siswa

10

41

70

111

25

-44

<32 Siswa

5

14

36

50

10

-24

19

37

42

79

-38

-80

< 8 Siswa

4

6

7

13

-11

-18

<16 Siswa

7

16

15

31

-11

-26

<24 Siswa

7

12

19

31

-14

-33

<32 Siswa

1

3

1

4

-2

-3

Kec. Sukamaju

27

102

85

187

-22

-105

< 8 Siswa

1

0

4

4

-2

-6

<16 Siswa

1

2

4

6

0

-4

<24 Siswa

8

30

30

60

-13

-42

<32 Siswa

14

58

41

99

-13

-53

>32 Siswa

2

8

5

13

1

-4

Missing

1

4

1

5

5

4

Total

64

202

245

447

-23

-263

Kec. Sekko

Menurut informasi di atas, fokus analisa adalah pada

per rombel kurang 16 orang dilakukan multishif

rasio siswa rombel kecil yaitu:

grade clas atau regrouping sekolah apabila

1) 3 satuan pendidikan di Kecamatan Malangke

memenuhi syarat regrouping.

barat dengan jumlah kurang dari 16 siswa per

3) Untuk Kecamatan Sukamaju terdapat 2 satuan

rombel, kekurangan guru PNS tidak dilakukan

pendidikan kecil, tindakan dapat dilakukan

redistribusi atau rekrutasi tetapi dengan

seperti di 2 kecamatan lain.

melakukan multishif grade class, dengan meningkatkan kualifikasi pendidik. 2) Demikian juga di Kecamatan Sekko terdapat 11

Adapun sekolah kecil yang disarankan untuk melakukan multishift grade class seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

satuan pendidikan kecil dengan jumlah siswa

www.kinerja.or.id


159


Tabel 14. Satuan pendidikan dengan kelompok rasio siswa rombel sangat kecil (< 8 orang per rombel) per kecamatan Rasio Siswa per Rombel (< 8 orang)

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNS

Total Guru Kelas

Kurang/ Lebih Guru Kelas

Kurang/Lebih Guru Kelas PNS

Kec. Sekko

4

6

7

13

-11

-18

SDN 070 BANA

1

2

1

3

-3

-4

SDN 072 TURONG

1

3

4

7

1

-3

SDN 075 LAMBIRI

1

1

1

2

-4

-5

SDN 234 LORE

1

0

1

1

-5

-6

Kec. Sukamaju

1

0

4

4

-2

-6

SDN 227 PONGKASE

1

0

4

4

-2

-6

Grand Total

5

6

11

17

-13

-24

Tabel 15. Satuan pendidikan dengan kelompok rasio siswa rombel kecil (< 16 orang per rombel) per kecamatan Rasio Siswa per Rombel (< 8 orang)

160

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNS

Total Guru Kelas


Kurang/ Lebih Guru Kelas PNS

Kec. Malangke Barat

3

8

12

20

2

-10

SDN 145 LAMIKO-MIKO

1

3

3

6

0

-3

SDN 147 LABBU

1

3

5

8

2

-3

SDN 159 PEMBUNIANG

1

2

4

6

0

-4

Kec. Sekko

7

16

15

31

-11

-26


1

4

1

5

-1

-2

SDN 071 TANETE

1

4

4

8

2

-2

SDN 073 BUSAK

1

3

1

4

-2

-3

SDN 077 PEWANEANG

1

1

4

5

-1

-5

SDN 078 POYAHAANG

1

0

4

4

-2

-6

SDN 082 KARIANGO

1

2

0

2

-4

-4


www.kinerja.or.id

Rasio Siswa per Rombel (< 8 orang)

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNS

Total Guru Kelas



SDN 086 LEDAN

1

2

1

3

-3

-4

Kec. Sukamaju

1

2

4

6

0

-4

SDN 185 PAOMACANG

1

2

4

6

0

-4

Total

11

26

31

57

-9

-40

Untuk rasio siswa rombel mendekati SPM (32 orang per rombel) tersebar di beberapa sekolah di 3 kecamatan, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 16. Satuan pendidikan dengan kelompok rasio siswa rombel mendekati SPM (32 orang per rombel) per kecamatan Rasio Siswa per Rombel (< 8 orang)

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNS

Total Guru Kelas



Kec. Malangke Barat

5

14

36

50

10

-24

SDN 143 ARUSU

1

3

8

11

5

-3

SDN 146 WAELAWI

1

3

4

7

1

-3

SDN 155 URUKUMPANG

1

4

5

9

3

-2

SDN 157 KALITATA

1

1

10

11

-2

-12

SDN 160 LANDUNG DOU

1

3

9

12

4

-4

Kec. Sekko

1

3

1

4

-2

-3

SDN 081 HOYANE

1

3

1

4

-2

-3

Kec. Sukamaju

14

58

41

99

-13

-53

SDN 161 LAMPUAWA

1

3

2

5

-1

-3

SDN 163 TAMBOKE

1

5

1

6

0

-1

SDN 169 KETULUNGAN

1

4

3

7

-1

-3


1

6

1

7

1

0

SDN 172 SUKAMAJU I

1

5

2

7

-5

-7

SDN 177 TOLANGI

1

2

3

5

-2

-5

www.kinerja.or.id


161


Rasio Siswa per Rombel (< 8 orang)

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNS

Total Guru Kelas



SDN 178 MULYOREJO I

1

6

4

10

1

-3

SDN 183 SUMBER BARU

1

4

2

6

0

-2

SDN 173 SUKAMAJU II

1

8

5

13

1

-4

SDN 175 SUKAMUKTI

1

3

4

7

1

-3


1

4

1

5

-1

-2

SDN 182 WONOKERTO

1

2

4

6

-6

-10


1

2

5

7

-1

-6

SDN 166 SAPTA MARGA

1

4

4

8

0

-4

Total

20

75

78

153

-5

-80

Menurut tabel di atas, dapat diperoleh informasi sebagai berikut: 1) Kecamatan Malangke Barat: permasalahan di proses belajar mengajar di kelas ditemukan dalam SDN 157 Kalitata karena kekurangan guru kelas PNS sebanyak 12 orang dan bantuan guru kelas non PNS masih terjadi kekurangan 2 orang. 2) Kecamatan Sekko: permasalahan kegiatan PBM terjadi di SDN 081 Hoyane, karena kekurangan 3 guru kelas PNS dan bantuan guru kelas non PNS masih terdapat kekurangan 2 orang. 3) Kecamatan Sukamaju: terdapat 7 SDN yang kekurangan guru kelas PNS dan dukungan guru kelas non PNS masih terdapat kekurangan, misalnya di SDN 182 Wonokerto (kekurangan 6 orang), SDN 172 Sukamaju I kekurangan 5

4) Tindakan redistribusi perlu dilakukan dari kecamatan lain yang kelebihan guru kelas PNS atau himbauan kepada satuan pendidikan yang kelebihan guru kelas non PNS untuk dimobilisasikan ke satuan pendidikan yang kekurangan guru kelas, meskipun kegiatan ini sulit dilakukan. Alih fungsi guru mapel juga agak kesulitan karena terdapat kekurangan guru mapel PNS. Untuk rasio siswa rombel besar (> 32 orang per rombel), maka pendekatan redistribusi guru dari satuan pendidikan yang berlebihan yang berkualifikasi S-1 dan berumur produktif, yang akan dipindahkan pada satuan pendiddikan yang ber rombel besar dan kekurangan guru kelas PNS. Hasilnya hanya di temukan dalam Kecamatan Sukamaju.

orang dan sebagainya, hal ini akan memicu terganggunya proses PBM di sekolah.

162


www.kinerja.or.id

Tabel 17. Satuan Pendidikan yang memiliki rombel besar (> 32 orang per rombel) Nama Sekolah

Sekolah

Guru Kelas PNS

Guru Kelas Non PNs

Total Guru Kelas


Kurang/Lebih Guru Kelas PNS

1

3

3

6

0

-3

>32 Siswa

1

5

2

7

1

-1

Total

2

8

5

13

1

-4

SDN 164 KALUKU >32 Siswa SDN 165 SALULEMO

Pemetaan guru kelas PNS di 3 kecamatan terllihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 18. Cross tab kualifikasi pendidik dengan usia saat ini per kecamatan Jenjang Pendidikan Kec. Malangke Barat

[1] 26-35 th

[2] 36-45 th

[3] 46-50 th

[4] 51-55 th

[5] 56-60 th

Total

21

33

14

5

5

78

1

1

04D1 05D2

10

10

2

1

3

26

07S1

11

23

12

4

1

51

Kec. Sekko

18

18

12

3

3

54

10

8

2

03SMA 04D1

1

2

2

1

25

05D2

16

3

07S1

2

5

Kec. Sukamaju

22

39

28

18

18

125

2

3

3

4

12

1

1

7

40

03SMA

4

20

7

04D1 05D2

4

06D3 07S1

17

08S2

1

Total

61

www.kinerja.or.id

15

7

1

1

21

17

7

2 8

6

69 1

90

54

26

26

257


163


Berdasarkan informasi di atas, dapat

kelas PNS, (b) sebanyak 42 orang

diuraikan sebagai berikut:

atau 33,6% guru kelas berkualifikasi DII-D III, dan sebagian besar terdapat

1) Kecamatan Malangke Barat: (a)

dalam kelompok umur 36-45 tahun

sebanyak 51 orang atau 65,4% guru

(16 orang), hal ini memiliki potensi

kelas PNS telah berkualifikasi S-1 dan

untuk melanjutkan ke jenjang S-1, (c)

terbanyak dalam usia 26-45 tahun (34

sebanyak 18 orang atau 4,4% guru

orang), (b) sebanyak 26 orang atau

kelas PNS memasuki usia pensiun di

33,3% guru kelas PNS berkualifikasi

5 tahun mendatang sehingga perlu

DII dan terbanyak dalam kelompok

dipersiapkan penggantinta.

umur 26-45 tahun (20 orang), sehingga

4) Menurut kajian di awal sebagian besar

berpotensi untuk meningkatkan kualifikasi S1, (c) sebanyak 5 orang

sekolah mengalami kekurangan guru

atau 6,4 % guru kelas PNS 5 tahun ke

kelas PNS, sehingga sulit dilakukan

depan sudah memasuki masa pensiun

redistribusi guru kelas PNS.

sehingga perlu disiapkan penggantinya. 4. Mekanisme untuk penetapan alternatif

2) Kecamatan Sekko: (a) sebanyak 25

strategi guru mapel SDN, SMPN dan SMAN

orang atau 46,3% guru kelas PNS

berkualifikasi DII dan sebagian besar

Basis untuk pengaturan pendidik

berusia 26-35 tahun (16 orang), guru

mapel berbasis beban kerja 24 jam

ini berpotensi untuk mendapatkan

per minggu dan khusus untuk pendidik

pendidikan lanjutan berkualifikasi S-1,

mapel pengembangan diri (BK) dengan

(b) sebanyak 20 orang atau 37,0%

menggunakan jumlah siswa 150-200 siswa

guru kelas PNS berkualifikasi SMA dan

per pendidik. Mekanisme penghitungan dan

sebagian besar berumur 36-45 tahun

penyusunan alternatif strategi hampir sama

(10 orang), masih berpotensi untuk

dengan guru kelas SDN.

mendapatkan jenjang pendidikan S-1, (c) sebanyak 3 orang atau 5,6% guru kelas PNS 5 tahun kedepan memasuki usia pensiun. 3) Kecamatan Sukamaju: (a) sebanyak 70 orang atau 56% guru kelas PNS berkualifikasi S1 ke atas, berpotensi untuk dilakukan redistribusi ke satuan pendidikan yang kekurangan guru

164


D. Rekomendasi DGP Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan rangkaian hasil lokakarya yang dilaksanakan selama Bulan Maret dan April 2012, dirumuskan beberapa rekomendasi, antara lain: 1. Menindaklanjutiroad map DGP Kab. Luwu Utara 2012-2014

www.kinerja.or.id

2. Penerbitan Perbup tentang perencanaan dan penataan DGP yangdicatat dalam lembar daerah, bahkan DPRD mengusulkan

E. Saran

Berdasarkan hasil verifikasi data terdapat kendala dalam data LI dan NUPTK, yang jika

untuk meningkatkan menjadi Perda

dilakukan analisa lebih lanjut akan terjadi bias.

perencanaan dan penataan guru PNS.

Hasil temuan verifikasi data LI dan NUPTK

3. Redistribusi guru di lakukan di dalam

adalah sebagai berikut:

wilayah kecamatan internal kecamatan lebih dahulu sesuai dengan kriteria yang telah

1. Dalam data LI ditemukan (a) terdapat jumlah

di tetapkan (ketersediaan guru, kualifikasi,

siswa per kelas, tetapi tidak terdapat jumlah

kompetensi guru, waktu mutasi, batas

rombelnya, (b) jumlah siswa sama dengan

usia,daerah asal, apabila masih kekurangan

jumlah rombel, (c) jumlah guru dalam LI

guru maka dipindahkan dari Kecamatan

tidak sama dengan jumlah guru dalam

terdekat).

NUPTK. 2. Dalam data NUPTK ditemukan yaitu data sertifikasi pendidik yang kosong.

Kegiatan update data LI dan NUPTK dilakukan terus menerus di semua kecamatan, sehingga di tahun 2013 semua kecamatan telah memiliki data terbaru.

www.kinerja.or.id


165


BAHAN PRESENTASI

CONTOH PRAKTIK BAIK ROAD MAP DGP KABUPATEN LUWU UTARA TH 2012-1215

N U

Y PA

NP A TRA RTISIP NSP A ARA TIF, N

A D R P PE DG M U K K U U T H UN

USU

G

M U K P U G H D G K N U U T Y UN PA B U B R

PE

DIS

REPLIKASI 4 KECAMATAN

REPLIKASI 4 KECAMATAN

R. AN JA GUN BAN PEM PTD TIK RAH & U DAE

AN UN NG E N A AS A MB PE TAB IDIK DA END P

PENGUA TAN SDM PENDATAA N

IN

FIK VER I

RU T

DAT E UP

ASI DAT A

PILOT PROYEK 3 KECAMATAN

A AT ND KA IIL JUDAN R U D W ME ALID V

L PROAW E DU NFO K H RC PEN UK EME GAW UM N ALA DG T N P

MONITORING DAN EVALUASI DGP

COMPLAIN SURVEY

166


www.kinerja.or.id

TARGET TAHUN 2012 - MENDEKATI SPM ● Penetapan lokasi pilot proyek DGP:

- Kecamatan Malengke Barat (pesisir) - Kecamatan Sekko (pegunungan) - Kecamatan Sukamaju (kota)

● Melakukan analisa untuk DGP - Validasi dan verifikasi data yang berkesinambungan (pertahun (Li) dan per minggu (NUPTK)) - Pembangunan jaringan TlK di dinas dan UPTD ●

Penerbitan PERBUP tentang DGP Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan (Th 2012 ada 3 lokasi pilot proyek) - Disusun bersama perwakilan stakeholder pendidikan - Sosialiasi produk hukum

1. MINIMAL 2 GURU SDN KUALIFIKASI S-1/ D4 2. MINIMAL 2 GURU SDN TELAH BERSERTIFIKAT 3. MINIMAL 70% GURU SMPN KUALIFIKASI Sl/ DIV 4. MINIMAL 35% GURU SMPN TERSERTIFIKA5I

● Monev DGP Tahun KE-1 (complain survey)

TARGET TAHUN 2013 - MENDEKATI SPM ● Rekomendasi perbaikan PELAYANAN oleh pIhak sekolah yang di support Diknas dan pengambil kebijakan. ● Replikasi 4 kecamatan baru untuk program DGP

1. MINIMAL 2 GURU SDN KUALIFIKASI S-1/ D4 2. MINIMAL 2 GURU SDN TELAH BERSERTIFIKAT

● Berfungsinya sistem informasi berbasis teknologi data pendidikan di Diknas & UPTD.

[Verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan pertahun (LI) dan Per minggu (NUPTK)]

● Menggunakan sistem data terkoneksi (LAN) antara Dikpora dengan:

www.kinerja.or.id

- BKD

- BAPPEDA

1. MINIMAL 70% GURU SMPN KUALIFIKASI Sl/ D4 2. MINIMAL 35% GURU SMPN TERSERTIFIKA5I


167


TARGET TAHUN 2014 - MENDEKATI SPM ● Rekomendasi perbaikan PELAYANAN oleh pIhak sekolah yang di support Diknas dan pengambil kebijakan. ● Replikasi 4 kecamatan baru untuk program DGP

1. MINIMAL 2 GURU SDN KUALIFIKASI S-1/ D4 2. MINIMAL 2 GURU SDN TELAH BERSERTIFIKAT

● Berfungsinya sistem informasi berbasis teknologi data pendidikan di Diknas & UPTD.

[Verifikasi dan validasi data secara berkelanjutan pertahun (LI) dan Per minggu (NUPTK)].

● Terbitnya PERDA tentang DGP.

1. MINIMAL 70% GURU SMPN KUALIFIKASI Sl/ D4 2. MINIMAL 35% GURU SMPN TERSERTIFIKA5I

DRAFT REKOMENDASI SEMENTARA • Penyusunan MoU (Insentif, Disinsentif, Pernenuhan kuantitas dan kualitas tenaga guru sesuai SPM ) antara Ekskutif (Bupati) dengan DPRD tentang pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di lokasi pilot project (Kecamatan Sekko, Sukamaju dan Malangke Barat). • Penerbitan PERBUP tentang pemenuhan tenaga pendidik / DGP dan dimasukkan dalam lembar daerah. • Redistribusi guru dilakukan di dalam wilayah kecamatan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan (ketersediaan guru, kualifikasi, kompetensi guru, waktu mutasi, batas usia, daerah asal, apabila masih kekurangan guru maka dipindahkan dari Kecamatan terdekat).

168


www.kinerja.or.id

● Kriteria

Kecamatan Pilot Project selanjutnya (Tahap-2) adalah

kecamatan terdekat dengan lokasi yang menjadi daerah Pilot Project (Tahap-1). ● Pengembangan

jaringan TIK (tehnologi informasi dan komputasi) di

tingkat kecamatan (UPTD) dengan joint program dengan mini KPPT (Kantor Pelayanan Publik Terpadu) yang ada di tiap kecamatan. ● Pembangunan

LAN dan peningkatan kapasitas SDM di Dikorda dan

pembangunan sistem komputer terkoneksi di 3 kecamatan pilot project (Sekko, Sukamaju, Malangke Barat).

TERIMAKASIH

www.kinerja.or.id


169

LAMPIRAN C Lampiran Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan Pilihan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelatihan Pada saat awal sebuah daerah sudah memutuskan DGP akan diterapkan dengan pendekatkan KINERJA prosesnya diatur dalam seri lokakarya dengan pelatihan. Proses yang sama dipakai pada tahun berikutnya, karena ada peserta baru, dan juga modul pelatihan dipakai oleh peserta lama untuk ingat kembali substansinya. Sekarang beberapa daerah mempunyai pengalaman tiga tahun dengan MBS. Pada tahun ketiga pelatihan tidak begitu penting, akan tetapi seri lokakarya masih penting agar: •

Pertemuan semua pemangku kepentingan diatur dengan baik

•

Ada fasilitator yang mendorong tim untuk menyempurnakan penghitungannya agar makin adil, efisien, transparan, dan bertanggungjawab kepada publik.

Himpunan modul pelatihan yang dibahas di lampiran ini ditujukan bagi lembaga/instansi yang hendak melakukan fasilitasi penghitungan DGP di kabupaten dan kota. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga diklat yang memasarkan pelatihan saja. Fasilitator DGP. Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi tersebut disebut di sini sebagai fasilitator DGP. Sangat penting para fasilitator DGP, baik untuk fasilitasi proses penghitungan dan penyusunan DGP maupun fasilitasi pelatihan bila dibutuhkan, menguasai bahannya, dan berfokus kepada keberhasilan tim. Ia harus memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan sekolah dan keterampilan sebagai fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelatihan, memfasilitasi, dan mendampingi pemerintah daerah di dalam proses penyusunan, implementasi, dan monitoring/evaluasi implementasi DGP. Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok fasilitator DGP adalah untuk mengarahkan Tim Penyusun DGP yang dibentuk dari aparat, guru dan LSM yang berkepentingan, untuk menghitung dan menyusun DGP. Bahan pelatihan ini disusun untuk pelatihan yang diberi kepada aparatur yang berkepentingan

170


www.kinerja.or.id

tersebut, khususnya Tim Penyusun DGP. Dalam praktis KINERJA-USAID, tugas fasilitasi dilaksanakan oleh Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) yang mengadakan fasilitator baik untuk pelatihan dan dukungan on-the-job. Dalam pelaksanaan program KINERJA-USAID, bagian dari bahan ini juga dipakai: •

Bagi OMP agar memiliki acuan dalam melakukan pendampingan pengelolaan DGP di daerah

•

Dalam pembahasan para pemimpin daerah dalam proses penentuan kebijakan penyusunan DGP

•

Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diikutsertakan dalam proses penghitungan DGP sebagai bahan dukungan dalam advokasi sehingga lahir suatu kebijakan peningkatan mutu pendidikan (lihat juga buku seri lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF)

•

Media (lihat juga buku seri lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF)

Proses. Proses fasilitasi KINERJA-USAID digambarkan dalam bagan yang berikut:

www.kinerja.or.id


171

LAMPIRAN C - CARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN PELATIHAN

Fokus fasilitasi. Langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana KINERJA-USAID. Langkah 4 dapat didukung oleh training KINERJA yang lain (pelatihan tentang Multi-Stakeholder Forum dan juga tentang peran media). Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 sampai ke-8. Proses fasilitasi penghitungan DGP berjalan sampai hasilnya dipakai dalam proses penganggaran tahunan. Fokus training. Bila dianggap penting setiap langkah fasilitasi diawali dengan training. Tujuan training adalah: •

Supaya setiap peserta memahami substansi dan kompeten untuk melaksanakan tugasnya

•

Supaya setiap peserta yang pernah ikut training sebelumnya ingat kembali prosesnya agar dilaksanakan makin cepat dan profesional.

Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Tim KINERJA memulai training dengan menguraikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan Tim Penyusun DGP yang ditugaskan oleh pemda, sebagaimana ditulis di kotak yang berikut.

Pengetahunan dan ketrampilan dari training Setelah mengikuti seri kegiatan pendampingan ini diharapkan masing-masing anggota Tim Penyusun DGP akan mempunyai penguasaan mengenai hal-hal berikut: 1. Memahami pentingnya DGP dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 2. Memahami biaya dan sumber pendanaan biaya operasional sekolah. 3. Memahami pendekatan dan konsep DGP dan cara penghitungannya 4. Memahami proses penghitungan DGP. 5. Mampu melakukan penghitungan DGP. 6. Mampu melakukan advokasi kebijakan penyusunan DGP. 7. Mampu mengintegrasikan hasil penghitungan DGP dalam perencanaandan penganggaran daerah dan SKPD. 8. Mengetahui contoh praktik baik penerapan DGP.

Tugas fasilitator pelatihan adalah untuk menjamin Tim Penyusun DGP mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya, serta memberi pendampingan sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan DGP yang efektif. Anggota Tim Penyusun DGP termasuk:

172


www.kinerja.or.id

•

Staf Dinas Pendidikan yang bertugas menyusun rancangan APBD bidang pendidikan, serta staf Bappeda (Bidang Sosial Budaya) dan Keuangan yang terkait.

•

Wakil dari SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

•

Wakil dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki pemahaman tentang latar belakang, konsekwensi dan berbagai isu kebijakan terkait dengan pengeluaran sekolah dan keluarga untuk pendidikan anak, sehingga mampu memberikan dukungan dan masukan yang bermakna kepada pembuat kebijakan DGP.

Uraian lampiran ini Proses, fasilitasi dan latihan diatur dalam himpunan modul sebagai berikut: Modul 1 Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Modul 2 Pendekatan dan Konsep Tata Keloka Distribusi Guru Proporsional Modul 3 Analisis Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Modul 4 Advokasi Kebijakan Penyusunan DGP Modul 5 Integrasi DGP ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Modul 6 Contoh Praktik Baik Penerapan DGP

www.kinerja.or.id


173


TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 1 Pentingnya Distribusi Guru Proporsional (DGP) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang pentingnya Distribusi Guru Proposional (DGP) terkait dengan peningkatan mutu pelayanan.

Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat: 1. Memahami mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 2. Memahami mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memahami pengertian Distribusi Guru Secara

........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang pentingnya Distribusi Guru Proposional (DGP) ..........

Proposional (DGP); 4. Memahami dasar hukum DGP dan tatakelola beroreintasi pelayanan publik; 5. Memahami manfaat dan tantangan dalam implementasi DGP.

POKOK BAHASAN 1. Mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

174


www.kinerja.or.id

2. Mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Pendidik dan

WAKTU

Tenaga Kependidikan. 3. Pengertian Distribusi Guru Secara Proposional (DGP). 4. Dasar hukum DGP dan tatakelola beroreintasi pelayanan publik. 5. Manfaat dan tantangan dalam implementasi DGP.

Total waktu yang dibutuhkan adalah 200 menit, dengan rincian sebagai berikut:

Waktu 10 menit

Pokok Bahasan Pengantar Pemaparan Materi

METODE

20 menit

Mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20 menit

Mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20 menit

Apa dan bagaimana DGP

20 menit

Dasar hukum DGP dan tatakelola beroreintasi pelayanan publik

20 menit

Manfaat dan tantangan dalam implementasi DGP

1. Komputer/laptop

30 menit

Diskusi Kelompok

2. LCD

50 menit

Presentasi Kelompok

10 menit

Penutup

1. Curah pendapat 2. Ceramah 3. Diskusi kelompok 4. Presentasi 5. Tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas

www.kinerja.or.id


175


PROSES FASILITASI

Pengantar (10 menit)

Pemaparan Materi (2x40 menit)

Diskusi/Tanya Jawab (40 menit)

Penutup (5 menit)


Pengantar (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Dalam hal ini Fasilitator mencoba untuk membangkitkan semangat peserta dengan mengajukan pertanyaan atau

Sesi kelima: Manfaat dan tantangan dalam implementasi DGP

Pemaparan Materi (5 x 20 menit = 100 menit)

pernyataan yang sifatnya menstimulasi peserta

Pada pemaparan materi sosialisasi dilakukan

untuk berpikir tentang peningkatan mutu

secara panel, yang dilakukan oleh lebih dari 1

layanan pendidikan terkait dengan kualifikasi,

(satu) orang Fasilitator atau narasumber masing-

kompetensi dan ketersediaan pendidik dan

masing menggunakan waktu 30 menit. Fasilitator

tenaga kependidikan yang ada.

(narasumber) pertama menjelaskan Mutu pelayanan

2. Fasilitator menyampaikan alur pelatihan pada

176

dan tatakelola beroreintasi pelayanan publik.

pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan

hari pertama yang terbagi menjadi 6 sesi. Sesi

(SNP) tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

pertama yaitu Mutu pelayanan pendidikan

Sesi ke dua fasilitator (narasumber) menjelaskan

sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

tentang mutu pelayanan pendidikan sesuai Standar

tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pelayanan Minimal (SPM) terkait Pendidik dan

Sesi ke dua : Mutu pelayanan pendidikan sesuai

Tenaga Kependidikan. Sesi ke tiga fasilitator

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang

(narasumber) menjelaskan tentang pengertian

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sesi ke tiga

Distribusi Guru Secara Proposional (DGP),

:Pengertian Distribusi Guru Secara Proposional

tentang Sesi ke empat fasilitator (narasumber)

(DGP), Sesi ke empat: Dasar hukum DGP

menjelaskan dasar hukum DGP dan tatakelola


www.kinerja.or.id

beroreintasi pelayanan publik. Sesi kelima fasilitator (narasumber) menjelaskan tentang: Manfaat dan tantangan dalam implementasi DGP.

Diskusi Kelompok (30 menit) 1. Fasilitator membentuk kelompok. 2. Fasilitator memberikan topik yang didiskusikan dalam kelompok. 3. Kelompok mendiskusikan topik yang diberikan. 4. Kelompok merekam hasil diskusi dalam kertas plano.

Diskusi Kelompok (50 menit) 1. Wakil Kelompok Presentasi 2. Anggota kelompok menambahkan (jika ada) 3. Kelompok presenter bertanya jawab dengan para peserta

Penutup (10 menit) Fasilitator menutup sesi I dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

www.kinerja.or.id


177


TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 2 Pendekatan dan Konsep Tata Keloka Distribusi Guru Proporsional

Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang Pendekatan dan Prinsip-prinsip DGP (efektif, efisien, berkeadilan, partisipatif, akuntabel, transparan, responsif), Pengarus Utamaan Isu Gender dalam DGP, Koordinasi antar Pemangku Kepentingan, Strategi Penerapan DGP dalam Program Kinerja, dan Peran FMS dan Media dalam implementasi DGP.

Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan

...... peserta memiliki pemahaman tentang Pendekatan dan Prinsipprinsip DGP (efektif, efisien, berkeadilan, partisipatif, ......

dapat: 1. Memahami pendekatan dan prinsip-prinsip DGP 2. Memahami pengarusutamaan isu gender dalam DGP 3. Memahami pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam DGP 4. Memahami strategi penerapan DGP 5. Memahami peran FMS dan media dalam implementasi DGP.

POKOK BAHASAN 1. Pendekatan dan Prinsip-prinsip DGP 2. Pengarusutamaan Isu Gender dalam DGP

178


www.kinerja.or.id

3. Pentingnya Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam DGP

WAKTU

4. Strategi Penerapan DGP 5. Peran FMS dan Media dalam Implementasi DGP

Total waktu yang dibutuhkan: 210 menit, dengan rincian sebagai berkut:

METODE

Waktu 10menit

1. Presentasi (diseminasi) 2. Presentasi interaktif (ToT/ToF, fasilitasi pendampingan) 3. Diskusi/tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

3. Papan dan kertas plano 4. Spidol warna 5. Isolasi kertas

www.kinerja.or.id

Pengantar Pemaparan Materi:

20 menit

Pendekatan dan Prinsip-prinsip DGP

20 menit

Pengarus Utamaan Isu Gender dalam DGP

20 menit

Pengtingnya Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam DGP

20 menit

Strategi Penerapan DGP.

20 menit

Peran FMS dan Media dalam implementasi DGP

30 menit

Diskusi Kelompok

50 menit

Presentasi Kelompok

10 menit

Penutup

1. Komputer/laptop 2. LCD

Pokok Bahasan


179


PROSES FASILITASI


Pemaparan Materi (100 menit)

Diskusi Kelompok (30 menit)

Penutup (10 menit)

Presentasi Kelompok (50 menit)

Pengantar (10 menit) a) Fasilitator melakukan apersepsi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti

masing menggunakan waktu 30 menit. Fasilitator

pelatihan dengan baik. Dalam hal ini fasilitator

(narasumber) pertama menjelaskan Pendekatan

mencoba untuk membangkitkan semangat

dan Prinsip-prinsip DGP. Sesi kedua fasilitator

peserta dengan mengajukan pertanyaan atau

(narasumber) menjelaskan tentang Pengarus

pernyataan yang sifatnya menstimulasi peserta

Utamaan Isu Gender dalam DGP. Sesi ketiga

untuk berpikir tentang peningkatan mutu

fasilitator (narasumber) menjelaskan tentang

layanan pendidikan terkait dengan kualifikasi,

Strategi Penerapan DGP, fasilitator (narasumber)

kompetensi dan ketersediaan pendidik dan

menjelaskan tentang pentingnya koordinasi antar

tenaga kependidikan yang ada.

pemangku kepentingan dalam DGP. Sesi kelima

b) Fasilitator menyampaikan alur pelatihan pada hari pertama yang terbagi menjadi 6 sesi. Sesi pertama yaitu Pendekatan dan Prinsipprinsip DGP Sesi kedua: Pengarus Utamaan Isu Gender dalam DG. Sesi ke tiga: Strategi Penerapan DGP. Sesi keempat: Pentingnya Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam DGP Sesi kelima: Peran FMS dan Media dalam implementasi DGP.

Pemaparan Materi (5 x 20 menit = 100 menit) Pada pemaparan materi sosialisasi dilakukan secara panel, yang dilakukan oleh lebih dari 1

180

(satu) orang fasilitator atau narasumber masing-


fasilitator (narasumber) menjelaskan tentang peran FMS dan Media dalam implementasi DGP.

Diskusi/Tanya Jawab (50 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi penyajian. Dan sesi ini lebih menekankan pada 'sharing' dengan peserta.

Penutup (10 menit) Fasilitator menutup Sesi I dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

www.kinerja.or.id

MODUL 3


TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan Pembelajaran Umum Meningkatkan kapasitas pengelola data kepegawaian dinas pendidikan dalam melakukan perhitungan DGP dengan aplikasi SIMPK untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan distribusi guru proporsional, menyusun alternatif kebijakan, penghitungan biaya dan rekomendasi dalam laporan.

Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Operator UPTD dapat merekap laporan individu dengan menggunakan program

Meningkatkan kapasitas pengelola data kepegawaian dinas pendidikan dalam melakukan perhitungan DGP dengan aplikasi SIMPK ..........

2. Terkumpulnya data Laporan Individu (LI) di tingkat kabupaten/kota. 3. Laporan Individu yang terkumpul dapat diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

POKOK BAHASAN 1. Gambaran umum program pendataan mulai dari level SKPD sampai dengan Kementerian; 2. Jenis-jenis program pendataan yang saat ini digunakan Kementerian; 3. Langkah-langkah dalam mengenerate data dari NUPTK dan Dapodik agar menjadi sumber data. 4. Teknis analisa tingkat kesalahan yang telah dilakukan sekolah.

www.kinerja.or.id


181


METODE

WAKTU

1. Presentasi

Total waktu yang dibutuhkan: 1.035 menit, dengan

2. Kerja pribadi

rincian sebagai berkut:

3. Diskusi/tanya jawab 4. Diskusi kelompok kecil untuk menggabung dan menganalisa tingkat kesalahan data

ALAT DAN BAHAN 1. Panduan perhitungan SIMP-K untuk Distribusi

Waktu 30 menit

Pengantar Review materi Sosialisasi

30 menit

Pengenalan SIMP-K

30 menit

Penyiapan data SIMP-K: Import data Dapodik/padatiWeb

45 menit

Penyiapan data SIMP-K : Import data SIM-NUPTK

Guru Proporsional 180 menit

Matching data Dapodik/PadatiWeb dan data SIM-NUPTK

4. Bahan Presentasi SIMPK

30 menit

Review

5. Kerta plano 30 lembar

150 menit

Lanjutan : Matching data Dapodik/ PadatiWeb dan data SIM-NUPTK

180 menit

Paparan dan Praktik Review data SIMP-K

30 menit

Review

300 menit

Pengolahan data SIMP-K dengan pivoting

30 menit

Evaluasi

2. SIM-NUPTK 3. Copy Dapodik/Padati Web

6. Selotip kertas 7. Gunting 8. Spidol besar permanen 1 box warna biru 9. Kamera Digital 10. LCD (+ layar) 1 buah 11. Kertas A4 1 Rim

182

Pokok Bahasan


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI

Pengantar dan review kegiatan sebelumnya masing 30 menit setiap hari (kegiatan dilakukan selama 3 hari)

Pemaparan Materi Persiapan data dan software (130 menit)

Matching data (45 menit)

Evaluasi, RKTL dan Penutup (30 menit)

Pengolahan data PTK menggunakan pivot tabel (180 menit)

Presentasi hasil data matching (180 menit)

Pengantar review kegiatan sebelumnya (15 menit) 1. Secara formal kegiatan dibuka oleh pimpinan SKPD pendidikan, kepala dinas atau sekretaris dinas pendidikan. Diharapkan, telah dilakukan pendekatan kepada pimpinan SKPD sebelum kegiatan workshop sehingga pidato pembukaan akan menyemangati peserta untuk bekerja dengan baik 2. Fasilitator melakukan apersepsi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Dalam hal ini fasilitator mereview kegiatan sebelumnya tentang prinsip-prinsip dan pendekatan dalam program DGP. Kemudian membangkitkan semangat peserta dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya menstimulasi peserta untuk berpikir tentang peningkatan mutu

www.kinerja.or.id

layanan pendidikan terkait dengan kualifikasi, kompetensi dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. 3. Fasilitator menyampaikan alur pelatihan pada hari pertama yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu Pengenalan SIMP-K dan Import data Dapodik/padatiWeb, pada hari kedua yaitu Matching data Dapodik/PadatiWeb dan data SIM-NUPTK serta Matching data Dapodik/ PadatiWeb dan data SIM-NUPTK, pada hari ketiga yaitu Praktik Review data SIMP-K Pengolahan data SIMP-K dengan Pivoting Evaluasi

Pemaparan Materi Hari Pertama 1. Fasilitator melakukana persepsi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti


183


pelatihan dengan baik. Dalam hal ini fasilitator

hasil olahan SIM-PK dan mencocokan pada

mereview kegiatan sebelumnya;

masing- masing data satuan guru, satuan

2. Fasilitator memulai kegiatan dengan pengenalan tentang sistem pendataan yang ada di lingkungan Kemendikbud dan manfaatnya; 3. Fasilitor menjelaskan teknik instalasi software

pendidikan dan kecamatan; 6. Penutupan (rangkuman hari pertama dan kedua) kemudian fasilitator menyampaikan rencana materi hari ketiga.

pendataan dan analisanya; 4. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk berlatih mengisntal software SIM-PK; 5. Penjelasan pengisian data yang benar untuk menghasilkan data yang logis; 6. Falitator mempersilahkan peserta untuk meng import data ke dalam aplikasi; 7. Analisa tingkat kesalahan data yang telah diinputkan; 8. Hari pertama ditutup dengan kesimpulan dari peserta; 9. Fasilitator menyampaikan rencana materi pada hari hari kedua.

Pemaparan Hari Ketiga 1. Review kegiatan hari kedua; 2. Menyampaikan fokus kegiatan hari ketiga yaitu: Praktik Review data SIMP-K Pengolahan data SIMP-K dengan Pivoting Evaluasi; 3. Fasilitator mengenalkan Pivot table dalam program Excle; 4. Fasilitator secara bertahap menyampaikan materi masing-masing; Number Formatting, Sorting, Filtering, Summary (sum, avg, % of row, dll), Grouping, Pivot chart, Modifikasi file source dan Formula (lihat materi langkah 2);

Hari Kedua: 1. Review kegiatan hari pertama 2. Menyampaikan fokus kegiatan hari kedua fokus pada Matching data Dapodik/PadatiWeb dan data SIM-NUPTK dan Paparan dan Praktik dalam Review data SIMP-K; 3. Fasilitator menampilkan contoh output SIM-

melakukan analisa data menggunakan Pivot Table; 6. Fasilitator mempersilahkan peserta melakukan review data SIMP-K Pengolahan data SIMP-K 7. Hari terkahir ditutup dengan kesimpulan; workshop dan fasilitator memberi tugas peserta untuk mengumpulkan data update terkait

PK sesuai dengan SPM pendidik dan tenaga

pendidik dan tenaga kependidikan yang akan

kependidikan;

dianalisa pada kegiatan selanjutnya.

4. Fasilitator membandingkan data hasil olahan SIM-PK dan dilakukan pencocokan pada amsing maaing satuan data guru, satuan pendidikan dan kecamatan; 5. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk mempraktikkan dalam membandingkan data

184

5. Fasilitator memberi contoh bagaiamana


Profil pendidik dan tenaga kependidikan dan kebutuhan Distribusi Guru Proporsional merupakan output dari Sistem Informasi Pendidikan Kabupaten (SIMPK), dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) kebutuhan dan kualifikasi guru.

www.kinerja.or.id

TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 4


Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang Advokasi Suplay (langkah-langkah penyusunan kebijakan di sisi pemerintah daerah) dan Advokasi Demand (langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan terbitnya peraturan bupati/walikota tentang Distribusi Guru Proporsional).


........ peserta memiliki pemahaman tentang Advokasi Suplay ..........

dapat: 1. Operator UPTD dapat merekap laporan individu dengan menggunakan program 2. Terkumpulnya data Laporan Individu (LI) di tingkat NabupatenNRWD 3. Laporan Individu yang terkumpul dapat diverifikasi oleh Tim Kabupaten.

POKOK BAHASAN 1. Memahami Advokasi Suplay (Langkah-langkah penyusunan kebijakan di sisi pemerintah daerah) 2. Memahami Advokasi Demand (Langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan terbitnya peraturan bupati tentang Distribusi Guru Proporsional).

www.kinerja.or.id


185


METODE

WAKTU

1. Presentasi interaktif

Total waktu yang dibutuhkan: 2 x 45 menit, dengan

2. Simulasi (ToT dan ToF)

rincian sebagai berkut:

3. Diskusi/WDQ\D Mawab

ALAT DAN BAHAN 1. LCD Srojector

Waktu

Pokok Bahasan

30 menit

Advokasi Suplay (Langkah-langkah penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah)

30 menit

Advokasi Demand (langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan terbitnya peraturan bupati tentang Distribudi Guru Proporsional)

30 menit

Diskusi dan Tanya Jawab

2. Flipchart atau whiteboard 3. Kertas Slano 4. Metaplan 5. Materi Sresentasi 6. Spidol besar

186


www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI




Penutup (10 menit)

Pengantar (10 menit) 1. Fasilitator melakukan apersepsi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti lokakarya dengan baik. Dalam hal ini Iasilitator mencoba untuk membangkitkan semangat peserta dengan memberikan ice breaking awal dan mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya menstimulasi peserta untuk berpikir tentang advokasi kebijakan biaya pendidikan. 2. Fasilitator menyampaikan desain lokakarya

terbitnya peraturan bupati/walikota tentang Distribusi Guru Proporsional).

Diskusi/Tanya Jawab (30 menit) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan-tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi penyajian. 63esi ini lebih menekankan pada

sharing dengan peserta.

yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu

Penutup (10 menit)

penyajian materi tentang advokasi suplay dan

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan

demand kebijakan Distribusi Guru. Sesi kedua

dari hasil presentasi dan tanya jawab.

yaitu diskusi/tanya jawab.

Pemaparan Materi (50 menit) Fasilitator menjelaskan tentang Advokasi Suplay (langkah-langkah penyusunan kebijakan di sisi pemerintah daerah) dan Advokasi Demand (langkah pengawalan masyarakat di dalam memastikan

www.kinerja.or.id


187


TUJUAN PEMBELAJARAN

MODUL 5

Integrasi DGP ke dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang Perencanaan Daerah meliputi Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra) dan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja), Penganggaran Daerah (KUA/ 3AS, APBD, dan RKA), dan Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan.


........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang Perencanaan Daerah meliputi Perenca naan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra) ..........

dapat: 1. Memahami perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra) dan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja); 2. Memahami penganggaran daerah (KUA/PAS, APBD, dan RKA); 3. Memahami dan peran masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan.

POKOK BAHASAN 1. Perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja)

188


www.kinerja.or.id

2. Penganggaran Daerah (KUA/PAS, APBD, dan RKA)

WAKTU

3. Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan

Total waktu yang dibutuhkan adalah 100 menit dengan rincian sebagai berkut:

METODE

Waktu 10 menit

Pengantar

50 menit

Perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja)

1. Presentasi (diseminasi) 2. Presentasi Interaktif (ToT/ToF dan fasilitasi

Penganggaran Daerah (KUA/PPAS, APBD, dan RKA)

pendampingan) 3. Diskusi/tanya jawab

ALAT DAN BAHAN

Pokok Bahasan

Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran bidang Pendidikan 30 menit


10 menit

Penutup

1. LCD projector 2. Flipchart atau whiteboard 3. Kertas plano 4. Metaplan 5. Materi presentasi 6. Spidol besar

www.kinerja.or.id


189


PROSES FASILITASI




Penutup (10 menit)

Pengantar (10 menit) Fasilitator melakukan apresiasi berupa memberi stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti

Penutup (10 menit) Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

lokakarya dengan baik. Fasilitator juga menyampaikan desain penyajian pada lokakarya ini yaitu tentang Integrasi DGP ke dalam Perencanaan dan Penganggaran. Dengan membagi dua sesi yaitu penyajian materi dan diskusi/tanya jawab.

Pemaparan Materi (50 menit) Fasilitator sebagai narasumber menjelaskan materi tentang Integrasi DGP ke dalam perencanaan dan penganggaran.

Diskusi/Tanya Jawab (30 menit) Fasilitator mengatur pelaksanaan diskusi dan tanya jawab.

190


www.kinerja.or.id

MODUL 6


TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang contoh praktik yang baik penerapan Distribusi Guru secara Proporsional.

Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat memahami praktek baik implementasi program DGP di area kerja Program USAID-KINERJA.

........ diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang contoh praktik yang baik penerapan distribusi Guru secara Proporsional.

POKOK BAHASAN 1. Metode Penghitungan Distribusi Guru Kabupaten Luwu Utara 2. Hasil Penghitungan Distribusi Guru 3. Rekomendasi Kebijakan Distribusi Proporsional

METODE 1. Presentasi interaktif 2. Simulasi 3. Diskusi/tanya jawab

www.kinerja.or.id


191


ALAT DAN BAHAN

WAKTU

1. LCD projector

Total waktu yang dibutuhkan adalah 120 menit

2. Flipchart atau whiteboard

dengan rincian sebagai berkut:

3. Kertas plano 4. Metaplan 5. Materi presentasi 6. Spidol besar 7. Template penghitungan BOSP

Waktu

Pokok Bahasan

10 menit

Pengantar

50 menit

Metode Penghitungan Distribusi Guru Kabupaten Luwu Utara Hasil Penghitungan Distribusi Guru Rekomendasi Kebijakan Distribusi Proporsional

192


50 menit


10 menit

Penutup

www.kinerja.or.id

PROSES FASILITASI




Penutup (10 menit)



1. Fasilitator melakukan apersepsi berupa memberi

Sesi ini dilaksanakan setiap selesai pemaparan

stimulan kepada peserta agar dapat mengikuti

materi. Fasilitator memberikan kesempatan kepada

lokakarya dengan baik. Dalam hal ini fasilitator

peserta untuk memberikan tanggapan-tanggapan

mencoba untuk membangkitkan semangat

atau pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan

peserta dengan mengajukan pertanyaan

materi penyajian. Sesi ini lebih menekankan

atau pernyataan yang sifatnya menstimulasi

pada 'sharing' dengan peserta.

peserta untuk berpikir tentang materi yang akan disampaikan pada sesi ini. 2. Fasilitator menyampaikan desain lokakarya

Penutup (10 menit)

yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu

Fasilitator menutup dengan menarik kesimpulan dari

penyajian materi tentang contoh praktik baik

hasil presentasi dan tanya jawab.

penerapan DGP di beberapa kabupaten/kota. Sesi kedua adalah diskusi/tanya jawab.

Pemaparan Materi (50 menit) Fasilitator menjelaskan tentang praktik penerapan distribusi guru secara proprsional, mulai dari metode penghitungan sebaran guru, hasil penghitungannya, dan rekomendasi kebijakan serta proses perjalanan rekomendasi kebijakan yang melibatkan MSF.

www.kinerja.or.id


193

LAMPIRAN D - BAHAN DI CD

Lampiran D BAHAN DI CD

194


www.kinerja.or.id

Lampiran E DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH APBN

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

DPKAD

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DUDI

Dunia Usaha dan DuniaIndustri

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Banggar

Badan Anggaran

BAS

Badan Akreditasi Sekolah

EDS

Evaluasi Diri Sekolah

BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

GTT

Guru Tidak Tetap

IKK

Indeks Kemahalan Konstruksi

BONSP

Biaya Operasi Nonpersonalia Satuan Pendidikan

KBM

Kegiatan Belajar Mengajar

BOP

Bantuan Operasional Pendidikan

KCD

Kantor Cabang Dinas

Kepsek

Kepala Sekolah

BOPSP

Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan

KKG

Kelompok Kerja Guru

KKKS

Kelompok Kerja Kepala Sekolah

BOS

Bantuan Operasional Sekolah

KSM

BOSDA

Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Kesejahteraan Siswa dan Masyarakat

KTSP

Biaya Operasinal Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KUA

Kebijakan Umum Anggaran

BP

Biaya Pendidikan

LK

Lembar Kerja

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah

MA

Madrasah Aliyah

BSNP

Badan Standar Nasional Pendidikan

MBS

Manajemen Berbasis Sekolah

Mendiknas

Menteri Pendidikan Nasional

BSP

Biaya Satuan Pendidikan

Mendikbud

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

CSR

Coperate Social Responsibility

MGMP

Musyarah Guru Mata Pelajaran

DAK

Dana Alokasi Khusus

MI

Madrasah Ibtidayah

DBE

Desentralized Basic Education

MKKS

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

BOSP

www.kinerja.or.id


195

LAMPIRAN E - DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

196

MSF

Multi Stakeholder Forum

RPP

Rencana Pelaksanaan Pengajaran

MTs

Madrasah Tsanawiyah

PAD

Pendapatan Asli Daerah

SD

Sekolah Dasar

PAS

Pendapatan Asli Sekolah

SDLB

Sekolah Dasar Luar Biasa

PGRI

Persatuan Guru Republik Indonesia

SKL

Standar Kompetensi Lulusan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

PNS

Pegawai Negeri Sipil

SMP

Sekolah Menengah Pertama

PP

Peraturan Pemerintah

SMPLB

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Pemerataan dan Penataan Guru

SMA

Sekolah Menengah Atas

PPG

SMALB

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

PTT

Pegawai Tidak Tetap

SNP

Standar Nasional Pendidikan

RAPBS

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

SPP

Renja

Rencana Kerja

Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan

Renstra

Rencana Strategi

TAPD

Renstrada

Rencana Strategi Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

TK

Taman Kanak-Kanak

RKAS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

ToF

Training of Facilitator

ToT

Training of Trainer

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

UAS

Ulangan Akhir Sekolah

UKK

Ulangan Kenaikan Kelas

RKS

Rencana Kerja Sekolah

UN

Ujian Nasional

Rombel

Rombongan Belajar

US

Ujian Sekolah

RPJM


UUD

Undang-undang Dasar

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Wakasek

Wakil Kepala Sekolah


www.kinerja.or.id

DAFTAR PUSTAKA

Perubahan Ke IV Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun1945 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, SertaTunjangan Kehormatan Profesor Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor74 Tahun 2008 Tentang Guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Bantuan Kesejahteraan Guru yang Bertugas di Daerah Khusus

www.kinerja.or.id


197

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/P/2007 Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 057/O/2007 Tentang Penetapan PerguruanTinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Negeri PANRB/10/2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, SPB/03/M 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Dalam 05/X/PB/2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Keuangan 158/PMK.01/2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Indikator Kinerja Kunci di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan KompetensiGuru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

198


www.kinerja.or.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Wahyu Dyah Widowati. 2007. Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah di Kabupaten Pati Semarang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Panduan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten (SIMP-K) Decentralized Basic Education 1 USAID Panduan Untuk Fasilitator Sistem Informasi Pendidikan-Perhitungan Guru Proporsional (SIMPK-DGP) SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota di Tanah Papua Usaid, Unicef

www.kinerja.or.id


199

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

TATA KELOLA DISTRIBUSI GURU SECARA PROPORSIONAL (DGP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Recommend Documents