Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Ringkasan Eksekutif

Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga Program Kinerja menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Di bidang Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program KINERJA mendorong pemerintah daerah agar menyediakan dana yang cukup bagi sekolah-sekolah agar dapat menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional pendidikan (SNP). Di hampir semua daerah dana yang diperoleh sekolah dari pemerintah pusat melalui program Bantuan Opersional Sekolah (BOS) tidak mencukupi dan masih ada kesenjangan pembiayaan operasional. KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar proses penghitungan kesenjangan pembiayaan sekolah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya. Mengingat praktik-praktik penghitungan BOSP yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relatif baru dengan intervensi sisi penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya. Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin memperkenalkan dan menerapkan BOSP dengan pendekatan KINERJA di daerahnya. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi yang selama ini membantu KINERJA dan kabupaten/kota mitra dalam penerapan BOSP. Jakarta, Januari 2014

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

1

DAFTAR ISI

2

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Rekomendasi kepada para Calon OMP Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan

1 2 3 3 5 5 6

BAB 1

PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Prinsip dalam Tata Kelola BOSP

7 7 8 9

BAB 2

PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA BOSP Situasi yang dihadapi di daerah Bagaimana KINERJA memulai inisiatif Proses kerja

10 10 11 12

BAB 3

MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Keberhasilan Program

15 15 15

BAB 4

REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi kepada daerah lain yang ingin untuk replikasi pendekatan BOSP Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk Para Penyedia Latihan DAFTAR LAMPIRAN

19 19 20 20 23


www.kinerja.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 1. Tujuan Umum Program KINERJA KINERJA merupakan program yang bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Program KINERJA bekerja di sedikit daerah, hanya di enam dari lima ratusan daerah di Indonesia. Program ini sebagai contoh praktik yang baik diharapkan dapat diterapkan dan disempurnakan lagi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan yang berminat menerapkan dan menyempurnakan pendekatan KINERJA di daerah mereka. Buku ini dari “Seri Pembelajaran USAID-KINERJA” menguraikan pembelajaran dari KINERJA dalam penerapan BOSP di mana prinsip, pelajaran dan rekomendasi di angkat untuk memfasilitasi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan-pendekatan kinerja dalam melaksanakan program BOSP. KINERJA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang difokuskan pada tiga sektor, yakni pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha. Di sektor pendidikan KINERJA memusatkan perhatian pada tiga paket, yakni tata kelola distribusi guru proporsional (DGP), penghitungan dan tata kelola biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Paket DGP dan BOSP lebih ditujukan pada tata kelola di tingkat SKPD. Sedangkan MBS lebih diarahkan pada tingkat sekolah demi peningkatan pelayanan sekolah melalui perencanaan yang berorientasi berbasis data, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan. Ketiga paket tersebut dilaksanakan dengan pendekatan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan responsif. Di sektor kesehatan KINERJA memusatkan perhatian pada kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama persalinan aman dan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari paket kesehatan yang mencakup perbaikan akuntabilitas puskesmas dengan cara melibatkan forum multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, melaksanakan survei pengaduan, membuat janji perbaikan pelayanan antara warga negara dan pemerintah dan meningkatkan manajemen puskesmas untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Di Papua, paket kesehatan fokus pada tata kelola penguatan sistem kesehatan untuk KIA, HIV/AIDS, dan Tubercolusis (TB). Di sektor iklim usaha yang baik KINERJA memusatkan perhatian pada perbaikan perizinan usaha dibawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara membuat kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan dialog pemerintah dan swasta serta menguatkan pengawasan dari masyarakat publik. Beberapa contoh bantuan iklim usaha yang baik adalah pembentukan PTSP di kabupaten/kota, studi partisipatif mendalam, fasilitasi dialog pemerintah dan swasta, dan bantuan teknis untuk menyusun rancangan peraturan baru.

www.kinerja.or.id


3

2. Lokasi Program KINERJA KINERJA bekerja di 24 kabupaten/kota di 5 provinsi, yakni: 1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh. 2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember, Probolinggo. Tulungagung, dan Kota Probolinggo. 3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar. 4. Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Melawi, Sambas, dan Sekadau 5. Provinsi Papua: Jayapura, Jayawijaya, Mimika, dan Kota Jayapura. Berdasarkan pilihannya sendiri, tiga daerah menerima bantuan KINERJA untuk menyusun BOSP, yakni Kabupaten Bululumba, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Simeulue.

3. Keberhasilan Program BOSP Pada tahun ini KINERJA bersama organisasi mitra pelaksana dan MSF mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan formula yang memperhitungkan besar kecilnya sekolah dalam menentukan alokasi dana penunjuang pendidikan. Hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut: •

Ketiga kabupaten/kota mitra KINERJA telah menyelesaikan penghitungan BOSP secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan forum multi stakeholder.

•

Kabupaten Bulukumba sudah mengalokasi BOSDA sesuai hasil penghitungan BOSP sejak tahun 2012 dan berlanjut hingga tahun 2014 ini.

•

Kabupaten Simeulue sudah mulai mengalokasi dana tambahan sejak 2011 walaupun belum menutup secara penuh kesenjangan pembiayaan sekolah. Namun pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah di tingkat SD dan SMP pada 2014.

Kita tahu anggaran di daerah tidak besar. Jadi BOSP telah memberikan kita arahan meskipun kita akui bahwa masih ada kekurangan dalam pemenuhannya, tapi paling tidak pencapaiannya sudah luar biasa” Ras Manudin Rahamin, Ketua Komisi D, DPRK Simeulue, Aceh

4


www.kinerja.or.id

“Program BOSP merupakan hal yang sangat penting sehingga kita mengetahui dengan pasti berapa dana yang sesungguhnya dibutuhkan setiap sekolah. Dari situ kita bisa merencanakan pemenuhannya kalau belum cukup dari dana BOS.” Zulfata, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDM, Bappeda Kabupaten Simeulue, Aceh

•

Sama halnya dengan Kabupaten Simeulue, pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah mulai mengalokasi dana tambahan sejak 2011.

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Program BOSP yang dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Forum Multi Stakeholder dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil dan perubahan, sebagaimana disampaikan di atas. Rekomendasi pertama KINERJA kepada pimpinan daerah lain, khususnya daerah dengan anggaran terbatas dan/atau kesenjangan diantara sekolah yang maju dan sekolah yang ketinggalan, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dan dari pengalaman itu menghitung BOSP dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan APBD. Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi lain untuk Pemerintah Daerah, yakni (a) diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program BOSP, (b) setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik, (c) melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola BOSP, (d) mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, (e) berkoordinasi dengan instansiinstansi pemerintah daerah terkait, (f) menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program, dan (g) mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.

Rekomendasi kepada para Calon OMP Organisasi-organisasi mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu pemerintah daerah dan forum multi stakeholder dalam melaksanakan program BOSP. Ke depan ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh OMP dalam upaya melanjutkan perannya, yakni (a) selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau

www.kinerja.or.id


5

forum-forum multi stakeholder, (b) tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta, (c) bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program, dan (d) menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah yang secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga tersebut memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain (a) tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, (b) lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman, (c) mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA.

6


www.kinerja.or.id

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dan iklim usaha yang baik. KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak jenis replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih murah dan lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara/pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. KINERJA berkerjasama organisasi mitra pelaksana (OMP) yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui analisa bantuan, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif; 3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta 4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

www.kinerja.or.id


7

Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni: 1. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik; 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan; 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja di sisi penyedia dan dan pengguna layanan, maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan KINERJA percaya bahwa landasan bagi masa depan Indonesia adalah di bidang pendidikan. Empat pilar pendidikan adalah; (a) pendanaan (b) ketersediaan guru (c) manajemen sekolah yang efektif dan (d) peningkatan standar pendidikan. Program KINERJA mendukung setiap pilar tersebut. Di sektor pendidikan, KINERJA melaksanakan program-program BOSP, DGP (Distribusi Guru Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di 17 kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan). Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan instansi-instansi tersebut sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikutserta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

8


www.kinerja.or.id

Prinsip dalam Tata Kelola BOSP Selain prinsip-prinsip umum tata kelola pendidikan di atas, tata kelola BOSP dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut: 1. Pelaksanaan dan monitoring alokasi dana ke sekolah diperlukan agar pelaksanaan program BOSP dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan. 2. Penghitungan BOSP berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru serta menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat. 3. Penghitungan BOSP menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama. 4. Memuat capaian SPP, SPM dan SNP sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi. 5. Didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program BOSP dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. 6. Penanganan setiap pengaduan masyarakat agar pengaduan dengan aspek keuangan sekolah menjadi sumber perbaikan alokasi dana. 7. Keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

www.kinerja.or.id


9

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA BOSP Situasi yang dihadapi di daerah Banyak daerah yang meluncurkan program pendidikan gratis tanpa mengetahui dengan pasti jumlah dana yang dibutuhkan sekolah untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian standar pelayanan minimal yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Itulah sebabnya diperkirakan sekitar 70% sekolah belum mencapai standar pelayanan minimal tersebut. Bagi sekolah-sekolah yang dana operasionalnya tidak mencukupi, pernyataan sekolah gratis menyulitkan dalam upaya memperoleh dukungan dana dari sumber-sumber lain. Masyarakat beranggapan bahwa dengan program sekolah gratis pemerintah (pusat maupun daerah) telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program pendidikan gratis dengan mengalokasi dana sebesar Rp48.000 per siswa per tahun untuk sekolah dasar. Padahal jumlah itu belum mampu menutup kesenjangan pembiayaan sekolah, yang dari hasil penghitungan biaya operasional satuan pendidikan, membutuhkan total biaya Rp837.000 per siswa per tahun. Setelah dikurangi dana dari BOS (Rp580.000) dan pemerintah provinsi, masih ada kesenjangan sebesar Rp209.222. Dengan demikian, pengitungan BOSP menjadi besar manfaatnya.

10


www.kinerja.or.id

Bagaimana KINERJA memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders Kabupaten/kota mitra KINERJA memulai inisiatif untuk melaksanakan program BOSP dengan diskusi intensif dengan KINERJA. Beberapa daerahakui pentingnya manfaat dari penghitungan BOSP yang lebih sistematis dan menyepakati pelaksanaan program kerjasama melalui penandatanganan kesepakatan (memorandum of understanding) antara Bupati/Walikota dengan KINERJA. Diskusi-diskusi juga dilaksanakan dengan DPRD, khususnya dengan Komisi yang membidangi pendidikan dan anggaran. Diskusi ini sangat penting untuk mencapai kesepahaman antara pihak eksekutif bidang pendidikan dan legislatif bidang pendidikan supaya ada champion di dua belah pihak untuk menterjemahkan penghitungan BOSP menjadi program dan anggaran sekolah yang adil dan cukup dalam APBD. Selain dengan para penyelenggara negara, diskusi juga dilaksanakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemimpin lembaga-lembaga non pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam penghitungan BOSP dan dalam promosi BOSP yang lebih adil dan cukup menjadi landasan sehingga tata kelola BOSP dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa program ini hanya dapat dilaksanakan karena ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya termasuk DPRD dan masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan dengan penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Simelue disebut dengan Dana Penunjang Pendidikan) berikut petunjuk teknis serta alokasi dana yang dimuat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten/kota (APBD) dan Dinas Pendidikan, yakni Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Naskah akademis Peraturan Walikota Banda Aceh dilampirkan.

2. Pengaturan Pekerjaan Di tingkat kabupaten/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan publik yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist). Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum multi stakeholder (MSF), dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program.

www.kinerja.or.id


11

Program BOSP dilfasiltasi oleh OMP yang bekerja secara penuh dalam melaksanakan lokakarya-lokakarya dan pendampingan untuk pemerintah daerah dan forum multi stakeholder. Untuk program BOSP, KINERJA bekerjasama dengan dua OMP, yakni: •

Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) yang bekerja di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

•

GERAK yang bekerja di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Simeulue, Aceh.

OMP selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui suatu Tim Teknis yang terdiri dari unsurunsur Bappeda, Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Tim Teknis ini dibentuk secara resmi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

3. Penyusunan rencana kerja Setelah Surat Keputusan Bupati/Walikota diterbitkan, maka Tim Teknis menyusun rencana kerja berikut jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahapan. Jadwal rencana kerja harus sesuai atau mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah.

Proses kerja 1. Peran masing-masing stakeholder Pada prinsipnya semua stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan program BOSP di semua tahapan, namun masing-masing stakeholder mempunyai peran khusus. OMP berperan melaksanakan lokakaryalokakarya yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam penghitungan BOSP dan pendampingan dalam penghitungan. Tim Teknis berperan melakukan penghitungan BOSP dan menyusun rekomendasi teknis yang disampaikan kepada pengambilan keputusan. Bupati/Walikota berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dengan menerbitkan berikut petunjuk teknisnya. Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah berperan dalam melaksanakan alokasi dana ke sekolah sesuai dengan hasil penghitungan dan rekomendasi teknis serta berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota dan petunjuk teknisnya. Selain terlibat dalam Tim Teknis yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi teknis, forum multi stakeholder berperan dalam pengawasan pelaksanaan alokasi dana ke sekolah-sekolah.

12


www.kinerja.or.id

Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada para pengambil kebijakan.

2. Pelaksanaan rencana kerja Program BOSP dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: ● Penghitungan BOSP. Penghitungan didasarkan pada kebutuhan operasional sekolah yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP). ● Analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini merupakan kekurangan pembiayaan operasional sekolah berdasarkan selisih hasil penghitungan biaya operasional dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima dari Pemerintah Pusat. ● Rekomendasi teknis. Isi rekomendasi teknis yang paling utama adalah mengusulkan agar Pemerintah Daerah menutup kekurangan pembiayaan operasional sekolah dengan menganggarkan dan mengalokasikan dana tambahan ke sekolah-sekolah. Disamping itu diusulkan juga tentang mekanisme pengalokasian dana, termasuk monitoring dan evaluasinya. ● Uji publik. Hasil penghitungan BOSP dan rekomendasi didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan DPRD. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang berkepentingan memahami dan memberi masukan untuk pengambil kebijakan dalam penerapan bantuan operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah daerah (BOSDA). ● Regulasi. Setelah semua pihak yang berkepentingan memahami dan menyetujui hasil penghitungan dan rekomendasi BOSP, maka Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan tentang BOSDA yang diikuti oleh petunjuk teknis pelaksanaannya. ● Perencanaan dan penganggaran. Untuk bisa dilaksanakan, hasil penghitungan dan rekomendasi dimasukkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun satuan kerja parangkat daerah (SKPD), yang dalam hal ini Dinas Pendidikan (Renja, RKA, DPA). ● Pelaksanaan. Sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan, maka dana bantuan operasional didistribusikan ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan petunjuk teknis. ● Pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Untuk menjamin distribusi dana ke sekolah-sekolah dilaksanakan sesuai peraturan, maka pelaporan yang akuntabel dilakukan secara teratur sehingga program ini dapat mencapai tujuannya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara teratur sehingga perbaikan-perbaikan penyelenggaraan distribusi dan penggunaan dana bantuan sekolah dapat dilaksanakan.

www.kinerja.or.id


13

3. Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja

Sekurang-kurangnya ada tiga perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program BOSP dengan pendekatan KINERJA: ● Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan pembiayaan sekolah, ketrampilan penghitungan dan kesenjangan pembiayaan operasional sekolah. ● Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program BOSP. Forum-forum multi stakeholder di Kabupaten Bulukumba dan Kota Banda Aceh telah menunjukkan keterlibatan dan berperan secara signifikan dalam setiap tahapan program. ● Peningkatan kemampuan finansial sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, khususnya pembelajaran untuk secara bertahap mencapai standar pelayanan publik (SPP), SPM dan SNP.

Pengalaman di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa program BOSP terus berlanjut walaupun masa pendampingan KINERJA sudah berakhir. Hal ini dimungkinkan karena komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD sangat tinggi serta adanya forum multi-stakeholder yang aktif mendampingi dan mengawasi program tersebut.

14


www.kinerja.or.id

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOSP, yakni antara lain: ● Kadangkala pelaksanaan program ini membutuhkan perubahan perencanaan daerah yang tidak mudah dilakukan. Perubahan tersebut disebabkan proses akhir penghitungan BOSP dan rekomendasi teknisnya tidak sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah. ● Keterbatasan anggaran yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sektor lain menyebabkan program BOSP tidak dapat segera dilaksanakan. ● Kapasitas para pegawai yang menangani program BOSP masih kurang sehingga proses penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam perencanaan dan penganggaran menjadi terhambat. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif. ● Kapasitas personil sebagian organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi stakeholder belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasai melalui bimbingan teknis oleh Tim KINERJA. ● Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga pejabat baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan Program 1. Contoh keberhasilan Program BOSP di Kabupaten Bulukumba Program BOSP di Kabupaten Bulukumba dapat dijadikan contoh keberhasilan Program BOSP dengan pendekatan KINERJA. Kabupaten ini menghadapi masalah serius dalam hal kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah yang salah satunya disebabkan karena terbatasnya dana operasional sehingga sekolah tidak dapat mencapai standar pelayanan dan standar pelayanan. Dana yang diterima dari Program BOS

www.kinerja.or.id


15

yang bersumber dari APBN tidak mencukupi sehingga pemerintah daerah perlu menutup kekurangan dana operasional tersebut.

a) Upaya mengatasi kekurangan Biaya Operasional Sekolah Dalam rangka untuk mengatasi tantangan kekurangan dana operasional sekolah, pemerintah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan LSM Forum Pendidikan Bulukumba dan LPKIPI sebagai OMP, melakukan penghitungan biaya operasional sekolah per murid per tahun. Berdasarkan analisis LPKIPI, forum multistakeholder yang terdiri dari pejabat pemerintah dan anggota masyarakat memimpin upaya advokasi untuk mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memastikan Program BOSP dilaksanakan secara efektif. Melalui serangkaian diskusi dan negosiasi intensif antara wakil-wakil pemerintah dan masyarakat , peraturan tersebut disahkan sehingga menjadi kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kekurangan biaya operasional untuk sekolah. Implementasi peraturan bupati ini dipantau oleh forum multi-stakeholder dan mereka bangga melaporkan bahwa peraturan itu akhirnya dilaksanakan dan telah berjalan selama 3 tahun.

b) Pendekatan KINERJA Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (pemerintah daerah) dan sisi pengguna layanan (murid, orangtua). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah daerah dalam hal: ● Meningkatkan perhatian pada dampak kekurangan biaya opersional sekolah untuk peningkatan layanan pendidikan berkualitas ● Meningatkan kemampuan penghitungan biaya operasional yang dibutuhkan sekolah dalam rangka secara bertahap memenuhi standar pelayanannya ● Secara efektif menerapkan kebijakan biaya operasional sekolah dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah Di sisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat, khususnya orangtua murid, sehingga mereka akan: ● Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas ● Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah yang mempengaruhi masyarakat

16


www.kinerja.or.id

● Melakukan peran pengawasan dan tahan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan biaya operasional sekolah secara efektif dan secara berkesinambungan Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti kebaikan bersama yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, alokasi dana ke sekolah adalah hak pemerintah, namun Kabupaten Bulukumba melibatkan masyarakat untuk melaksanakan alokasi.

c) Strategi program Secara kronologis strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program BOSP adalah sebagai berikut : 1). Penguatan organisasi masyarakat sipil

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperkuat organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi . Selain itu, organisasi pemerintah dan masyarakat sipil bekerjasama selama dialog café demokrasi dan dirujuk bersama-sama di media cetak.

2). Pembentukan dan penguatan forum multi-stakeholder (MSF)

Pemerintah setempat juga diakui dan didukung oleh Forum Pendidikan Bulukumba melibatkan anggota masyarakat, pekerja pembangunan desa, anggota dewan pendidikan, dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan tata kelola BOSP.

3). Pembentukan Tim Teknis

Pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk tim teknis yang melibatkan beberapa SKPD terkait, termasuk Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, BagianHukum, Bagian Organisasi, dan Forum Pendidikan Bulukumba untuk menghitung, menganalisis, dan memverifikasi biaya operasional sekolah, dan untuk menyusun Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

4). Advokasi kebijakan oleh Tim Teknis

Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan forum multi-stakeholder menyebarluaskan Peraturan Bupati melalui diskusi-diskusi dan koran lokal.

5). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh MSF

Menyusul penerbitan Peraturan Bupati forum multi-stakeholder dan jurnalisme warga memantau pelaksanaan alokasi dana ke sekolah-sekolah.

www.kinerja.or.id


17

d) Hasil-hasil Program BOSP Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif dapat diringkas sebagai berikut : ● Peraturan Bupati No.19 Tahun 2013 tentang Penghitungan BOSP ● Menerapkan prosedur alokasi biaya opersional ke sekolah-sekolah ● Pembentukan Tim Teknis dan Tim Implementasi oleh pemerintah daerah ● Pembentukan Forum Multi Stakeholder (Forum Pendidikan Bulukumba) ● Alokasi dana untuk biaya operasional ke sekolah-sekolah

2. Program pengungkit Program BOSP yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh tiga pemerintah daerah telah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan pelaksanaan alokasi dana untuk biaya operasional ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan perundangan. Keberhasilan Program BOSP ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya.Masih banyak programprogram pendidikan yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini, seperti pengangkatan dan distribusi guru, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, dan pengadaan sarana pembelajaran. Demikian juga di sektor-sektor lain seperti kesehatan, pekerjaan umum, dan kependudukan. Program-program ini dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan kemauan untuk secara bersama-sama melaksanakannya.

18


www.kinerja.or.id

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Program KINERJA untuk BOSP bekerja di sedikit daerah, hanya di tiga dari ratusan daerah di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA berharap daerah-daerah lain dapat melihat manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dari penghitungan BOSP secara lebih adil dan cukup, dan bersedia mereplikasi dan mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan Program BOSP. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pegawai negeri sipil dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi kepada daerah lain yang ingin untuk replikasi pendekatan BOSP Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program BOSP. a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program BOSP. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola BOSP. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya. d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru. Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru, melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada. e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program

www.kinerja.or.id


19

BOSP memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda dan Bagian Keuangan. Selain itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap program dan anggaran. f. Menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan. g. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan acuan pelaksanaan program.

Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi program BOSP adalah: a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder. b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta. c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program. d. Menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk para Penyedia Latihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah yang secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam kurikulum diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

20


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

Recommend Documents