GRAND DESAIN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) MENUJU PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Arif Rahman hakim No. 2 Telp.(031) 3981315, 3978404, 3983524 Website : www.dispendik.gresikkab.go.id, Email :
[email protected] GRESIK
LEMBAR PENGESAHAN
Nomor: 420/......./437.53/2015
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Mengesahkan Dokumen Grand Desain Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Gresik, 15 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK,
M A H I N, S.Pd, MM Pembina Tingkat I NIP. 19610625 198403 1 003
Tim Penyusun Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 1. Ketua
: Drs. NUR IMAN SYOLEH, MM
……….
2. Sekretaris
: Drs. RONNY A.P, M.Pd
…….…
3. Anggota
: 1. Drs. Muh Mukhid, M.Pd
…….…
2. Moch. Arifin, S.Pd
…….…
3. Sunartiningsih, MM
…….…
4. Suwono, S.Sos, MM
…….…
5. Sugeng, S.Pd, MM
…….…
DAFTAR ISI PENGESAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA .............................. KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ...................... TIM PENYUSUN BOSP DAN FASILITATOR .................................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................................................... BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................................. B. Dasar Hukum ................................................................................................. C. Tujuan ........................................................................................................... D. Manfaat ......................................................................................................... RUANG LINGKUP
BAB III ASUMSI DAN HASIL PENGHITUNGAN A. Asumsi Penghitungan ................................................................................... B. Hasil Penghitungan ........................................................................................ C. Penghitungan Dana Tambahan BOS ............................................................ 6 D. Strategi Untuk Memenuhi Dana Tambahan BOS (optional) .......................... BAB IV REKOMENDASI ................................................................................................
i ...
1 ...
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak tahun 2005 pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan jumlah murid. Secara umum, Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun. Mulai tahun 2009, Program BOS bertujuan bukan hanya untuk meringankan beban masyarakat tetapi juga untuk menggratiskan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa SD dan SMP Negeri kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Untuk memperkuat pencapaian tujuan Program BOS di atas, pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Kabupeten Gresik berencana mencanangkan Program BOSP DIKDASMEN (Biaya Operasional Satuan Pendidikan Dasar dan menengah) yang bertujuan menggratsikan Biaya Pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMKdan sederajat. Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bertujuan untuk melihat berapa rata-rata kebutuhan dana minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, yang didasarkan pada per peserta didik. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, penghitungan BOSP dilakukan untuk mendorong terjadinya dialog kebijakan yang lebih mendalam tentang pembiayaan pendidikan karena didasarkan pada hasil analisis atau penghitungan yang dapat dipertanggung jawabkan.
B. Dasar Hukum Peraturan-peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mendasari penghitungan BOSP adalah sebagai berikut: 1.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. Hal ini merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di sektor pendidikan. Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk berperan lebih besar, termasuk dalam menyusun kebijakan pembiayaan pendidikan di daerah masing-masing.
2.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal yang relevan adalah: a. Pasal 34 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. b. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Pasal 47 ayat (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. d. Pasal 48 ayat (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. e. Pasal 49 ayat (1): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih detil tentang pembiayaan pendidikan. Beberapa pasal yang relevan adalah: a. Pasal 42 ayat (1): Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. b. Pasal 62 • Ayat (1): Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. • Ayat (2): Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. • Ayat (3): Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. • Ayat (4): Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. ii. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan iii. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 4.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015–2019 Bab 2, Pembangunan Sosbud dan Kehidupan Beragama, Arah kebijakan butir (2.3.3.22): Meningkatkan efisiensi pemanfaatan angaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa.Peraturan ini merupakan landasan bagi kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk keperluan operasional pendidikan, termasuk di dalamnya alokasi dana BOS.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan: a. Pasal 1: Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah. b. Pasal 2 ayat (2): Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota. c. Pasal 10: Sumber pembiayaan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang pada dasarnya merupakan penegasan terhadap apa yang telah disampaikan oleh UU Nomor 20/2003: a. Pasal 9: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. b. Pasal 10 ayat (3): Biaya operasi di satuan pendidikan milik pemerintah merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
C. Tujuan Penghitungan BOSP ini bertujuan menghitung rata-rata kebutuhan dana minimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan, yang didasarkan pada per peserta didik pada jenjang jenjang pendidikan SD (negeri dan swasta), SMP (negeri dan swasta), dan SMA/SMK (negeri dan swasta).
D. Manfaat
Secara umum, hasil penghitungan BOSP ini dapat memberi manfaat agar semua pihak dapat memperoleh gambaran besarnya kebutuhan biaya operasional yang diperlukan oleh sekolah serta besarnya anggaran yang tersedia (Dana BOS, Dana Program BO S P DI KD A S M EN ). Secara khusus, hasil penghitungan BOSP ini dapat memberi manfaat kepada: 1. Pemerintah Daerah a. Memperoleh gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk menopang kegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya bisa digunakan sebagai langkah awal untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan. b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah. Dana APBD perlu dialokasikan untuk “mendampingi” dana BOS, jika terbukti bahwa BOSP lebih tinggi dibandingkan dengan Dana BOS dan Dana …… (jika ada) yang diterima oleh sekolah. c. Menjadi dasar penyusunan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan, khususnya terkait dengan program “sekolah gratis”. 2. Sekolah a. Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan operasional sekolah secara lebih baik dengan pihak di luar sekolah. b. Dapat dijadikan dasar usulan untuk diperbolehkannya sekolah menarik partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah, kalau memang BOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana pemerintah yang diterima (khususnya bagi SBIdan RSBI) c. Dapat dijadikan acuan alokasi/penggunaan dana di sekolah. 3. Masyarakat/Orang Tua a. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk keperluan operasionalnya. b. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masih memerlukan partisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya. c. Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah, sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah.
BAB II RUANG LINGKUP
Penghitungan BOSP hanya mencakup biaya operasi di sekolah, dan sebagian biaya personal dan biaya investasi ringan sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005. Oleh karena itu, terpenuhinya BOSP ini tidak berarti bahwa semua masalah yang terkait pembiayaan pendidikan telah “selesai”, karena biaya personal dan biaya investasi secara keseluruhan belum termasuk dalam penghitungan ini. Namun mengingat Pemerintah Kabupaten Gresik ingin mewujudkan Pendidikan Gratis bagi Jenjang DIKDASMEN, maka juga dieperhitungkan mencakup biaya operasional personil dan non personil. Penghitungan BOSP ini dilakukan dengan menghitung biaya minimal dari kegiatankegiatan yang harus dilaksanakan sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan, dan disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini. Kegiatan dan komponen-komponen BOSP dapat dilihat pada contoh di Lampiran 5 Pedoman Penyusunan BOSP. Penghitungan BOSP ini dilakukan untuk jenjang .DIKDASMEN (negeri dan swasta), dengan asumsi sebagai berikut: Tabel 2.1. Asumsi Penghitungan BOSP Kabupaten Gresik Tahun 2017
Uraian Jumlah rombel Jumlah siswa per rombel Jumlah guru (termasuk Kepsek) Jumlah tenaga kependidikan Golongan guru Golongan tenaga kependidikan Gaji Tunjangan Harga barang dan jasa
Jenjang Pendidikan SD
6 28 9 3 pangkat, masa kerja pangkat, masa kerja-
SMP 3 32 13 5 pangkat, masa kerja pangkat, masa kerja-
SMA 3 32 19 6 pangkat, masa kerja pangka t, masa kerja-
-
-
-
SMK 3 32 19 6
Ket
PP Pera...... turan yang SK . Bupati b dan/e atau r harga pasar l a k u
BAB III HASIL PENGHITUNGAN A. Hasil Penghitungan BOSP Hasil penghitungan BOSP pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 3.1. Hasil Penghitungan BOSP Kabupaten Gresik Tahun 2017 Deskripsi
SD
SMP
Jenjan g SMA
SMK
Jumlah Biaya Operasional Personalia Jumlah Biaya Operasional Non Personalia Jumlah Biaya Personal (jika ada) Jumlah Biaya Investasi (jika ada) Biaya Operasional Personalia Per Rombel Biaya Operasional Personalia Per Siswa
375.000
475.000
1.250.000
1.375.000
750.000
950.000
2.500.000
2.7500.000
1.125.000
1.425.000
3.750.000
4.125.000
Biaya Operasional Non Personalia Per Rombel Biaya Operasional Non Personalia Per Siswa Biaya Personal Per Rombel Biaya Personal Per Siswa Biaya Investasi Per Rombel Biaya Investasi Per Siswa Biaya Operasional Satuan Pendidikan (Non Personalia, Personal, Investasi) Per Rombel Biaya Operasional Satuan Pendidikan (Non Personalia, Personal, Investasi) Per Siswa
Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, maka estimasi unit cost kebutuhan Dana BOSP Kabupaten Gresik untuk masing-masing jenjang pendidikan dikdasmen adalah sebesar : NO
JENJANG
KEBUTUHAN IDEAL
APBN/THN
APBD/THN
Perbulan
dubulatkan
1
2
3
4
5
6
7
1
PAUD
120.000
10.000
10.000
2
SD
1.125.000
800.000
325.000
27.083
27.000
3
SMP
1.425.000
1.000.000
425.000
35.417
35.400
4
SMA
2.850.000
1.200.000
1.650.000
137.500
137.500
5
SMK
4.125.000
1.200.000
2.925.000
243.750
243.750
Berdasarkan daftar tersebut di atas, maka estimasi total kebutuhan Dana BOSP Kabupaten Gresik untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan Pendidikan Menengah (SMA/MA dan SMK), termasuk PAUD berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan unit cost satuan pendidikan adalah sebagai berikut : KAB.GRESIK No
URAIAN
LBG
SISWA
1
2
3
4
LAMA (2016) SATUAN
PENDIDIKAN DASAR A. DISPENDIK
5
JUMLAH 6
KETERANGAN
DIUSULKAN (2017) JUMLAH 7
8
SELISIH 9
1.912
172.525
33.797.916.000
46.304.131.200
12.506.215.200
1. PAUD
1.352
62.801
7.536.120.000
7.536.120.000
-
ANAK USIA DINI
611
22.403
10.000
2.688.360.000
10.000
2.688.360.000
-
TK-RA 2. SEKOLAH DASAR
741
40.398
10.000
4.847.760.000
10.000
4.847.760.000
-
451
77.805
30.000
14.004.900.000
SD
444
77.523
15.000
13.954.140.000
SDLB
7
282
15.000
50.760.000
3. SLTP
109
31.919
96.000
12.256.896.000
SMP
101
31.742
32.000
12.188.928.000
SMPLB
7
82
32.000
SMPT
1
95
B. KEMENAG
500
MI
25.208.820.000
11.203.920.000
27.000
25.117.452.000
11.163.312.000
27.000
91.368.000
40.608.000
13.559.191.200
1.302.295.200
35.400
13.484.001.600
1.295.073.600
31.488.000
35.400
34.833.600
3.345.600
32.000
36.480.000
35.400
40.356.000
3.876.000
74.543
47.000
18.489.180.000
362
49.683
15.000
8.942.940.000
MTS
138
24.860
32.000
9.546.240.000
JUMLAH DIKDAS
2.412
247.068
26.657.820.000
8.168.640.000
27.000
16.097.292.000
7.154.352.000
35.400
10.560.528.000
1.014.288.000
52.287.096.000
72.961.951.200
20.674.855.200
19.813.200.000
74.698.875.000
54.885.675.000 17.961.300.000
PENDIDIKAN MENENGAH A. DISPENDIK
97
33.022
SMA
49
17.106
50.000
10.263.600.000
137.500
28.224.900.000
SMALB
6
63
50.000
37.800.000
137.500
103.950.000
SMK
42
15.853
50.000
9.511.800.000
243.750
46.370.025.000
36.858.225.000
B. KEMENAG
62
12.468
50.000
7.480.800.000
20.572.200.000
13.091.400.000
MA
62
12.468
50.000
7.480.800.000
20.572.200.000
13.091.400.000
159
45.490
27.294.000.000
95.271.075.000
67.977.075.000
2.571
292.558
79.581.096.000
168.233.026.200
88.651.930.200
JUMLAH DIKMEN TOTAL
137.500
66.150.000
Dengan demikian maka total kebutuhan dana BOSP DIKDASMEN sebesar Rp. 168.233.026.200, dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 79.581.096.000, masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 88.651.930.200,Sedangkan jika hanya untuk dana BOSP DIKDAS membutuhkan dana sebesar Rp. 72.961.951.200, dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 52.287.096.000, maka masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp. 20.674.855.200,-
C. Strategi Untuk Memenuhi Kebutuhan Dana Tambahan BOS dan Dana BOSP Untuk memenuhi kebutuhan Dana Tambahan BOS dan Dana BOSP sebagaimana dihasilkan di atas dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Gresik.
Untuk mengetahui kemungkinan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBD dapat dilihat dari gambaran struktur belanja dalam APBD sebagaimana di bawah ini: Grafik 3.2. Struktur Belanja APBD Kabupaten Gresik.Tahun 2017 Lainnya 17 Otoda & Adke u 29%
Kesehatan 8%
Pendidikan
PU 8%
2. Mengubah proporsi pembelanjaan anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Gresik dengan cara:
a. Meningkatkan proporsi Belanja Operasional Non Gaji terhadap Belanja Modal. b. Meningkatkan proporsi Belanja Operasional Non Gaji untuk Sekolah terhadap Belanja Operasional Non Gaji untuk Non Sekolah.
Untuk mengetahui kemungkinan perubahan proporsi pembelanjaan anggaran pendidikan dalam APBD tersebut dapat dilihat dari gambaran proporsi belanja pendidikan dalam APBD sebagaimana di bawah ini: Grafik 3.3. Proporsi Belanja Pendidikan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017
Infrastruktur 99,7%
Gaji 72%
Mo al Op asional 9%
PBM
Sekolah
0,3%
97%
Non Sekolah 3% .
3. Membangun kerjasama penganggaran pendidikan APBD Kabupaten Gresik dengan APBD Provinsi Jawat Timur dengan cara:
a. Menganggarkan BOSP pada APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. b. Membagi prosentasi secara proposional tanggung jawab penganggaran 50:50, 30:70 atau 20 : 80 %.
BAB IV
REKOMENDASI Berdasarkan hasil penghitungan BOSP serta dengan memperhatikan diskusi dalam Konsultasi Internal, maka dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:
1.
Agar penggunaan dana BOS dan dana BOSP tepat sasaran maka perlu dibuat regulasi (SK Bupati, SK Kepala Dinas Pendidikan, atau lainnya) mengenai penggunaan dana- dana tersebut secara teknis operasional. Petunjuk Teknis Operasional tersebut dapat diadopsi dan diadaptasi dari item-item dalam penghitungan BOSP. Dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional maka akan membantu dalam penghitungan penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaannya.
2.
Agar hasil penghitungan BOSP senantiasa mendekati realita di lapangan, maka sedapat mungkin dilakukan pemutakhiran (up dating) setiap tahun atau minimal setiap dua tahun.
Lampiran : Perbandingan Variasi BOSDA beberapa Daerah
Lagkah perhitungan BOSP melalui penentuan asumsi dasar, kegiatan, komponen dan subkomponen, volume, dan harga satuan. Berdasarkan data hasil BOSP Kabupaten Purworejo : untuk SD/MI sebesar
Rp.592.414 per orang per tahun.
SMP/MTS sebesar
Rp. 814.493
SMA/MA sebesar
Rp. 1.398.688.
KOTA SURABAYA : JENJANG
BOSDA/TAHUN
SD
348.000
SMP
846.000
SMA
1.824.000
SMK
1.824.000
Sedangkan BOS yang dianggarkan dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp 720.000 per tahun atau Rp 60.000 per bulan untuk tiap siswa SD Rp 1.320.000 pertahun atau Rp 110.000 per bulannya untuk tiap siswa SMP Sesuai Permendikbud nomor 69 tahun 2009 Tentang Standar Operasional Non Personal : No
JENJANG
PURWO REJO
SBY
DKI
NON PERSONAL
DIUSULKAN MENJADI
1
SD
592.400
348.000
720.000
580.000
750.000
2
SMP
814.500
846.000
1.320.000
710.000
950.000
3
SMA
1.398.700
1.824.000
1.010.000
1.010.000
1.900.000
4
SMK
1.398.700
1.824.000
2.510.000
2.510.000
2.750.000
SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 69 TAHUN 2009 TANGGAL 5 OKTOBER 2009
STANDAR BIAYA OPERASI NONPERSONALIA TAHUN 2009 UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB) Ketentuan jumlah rombongan belajar per sekolah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi nonpersonalia: 1) SD/MI : 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 28 peserta didik, 2) SMP/MTs: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik, 3) SMA/MA: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik, 4) SDLB: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 5 peserta didik, 5) SMPLB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik, 6) SMALB: 3 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 8 peserta didik, dan 7) Program-program Keahlian SMK: 6 rombongan belajar dengan setiap rombongan belajar berisi 32 peserta didik. Tabel Standar Biaya Operasi Nonpersonalia per Sekolah/Program Keahlian, per Rombongan Belajar, dan per Peserta Didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2009
No.
Sekolah/ Program Keahlian
(1)
(2)
Biaya Operasi Nonpersonalia % % (Rp Ribu) Minimum Minimum Per Per Per Sekolah/ untuk untuk Program Rombongan Peserta ATS BAHP Belajar Didik Keahlian (3) (4) (5) (6) (7)
SD/MI SMP/MTs SMA/MA Bahasa SMA/MA IPS SMA/MA IPA
97.440 136.320 184.320 184.320 193.920
16.240 22.720 30.720 30.720 32.320
580 710 960 960 1.010
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
SDLB Tunalaras SDLB Tunadaksa SDLB Tunagrahita SDLB Tunarungu SDLB Tunanetra SMPLB Tunalaras SMPLB Tunadaksa SMPLB Tunagrahita SMPLB Tunarungu SMPLB Tunanetra
88.200 89.100 89.400 90.300 97.200 104.160 108.960 107.280 108.840 117.840
14.700 14.850 14.900 15.050 16.200 34.720 36.320 35.760 36.280 39.280
2.940 2.970 2.980 3.010 3.240 4.340 4.540 4.470 4.535 4.910
10 10 10 10 25 10 10 10 10 20
10 10 10 10 5 10 10 10 10 5
16. 17. 18. 19.
SMALB Tunadaksa SMALB Tunagrahita SMALB Tunarungu SMALB Tunanetra
121.680 120.960 121.920 138.720
40.560 40.320 40.640 46.240
5.070 5.040 5.080 5.780
10 10 10 20
10 10 10 10
1. 2. 3. 4. 5.
No.
Sekolah/ Program Keahlian
(1)
(2)
Biaya Operasi Nonpersonalia % % (Rp Ribu) Minimum Minimum Per Per Per Sekolah/ untuk untuk Program Rombongan Peserta ATS BAHP Belajar Didik Keahlian (3) (4) (5) (6) (7)
20.
SMK Non Teknik PK Pekerjaan Sosial
351.360
58.560
1.830
10
10
21. 22. 23. 24.
PK Akuntansi PK Usaha Jasa Pariwisata PK Penjualan PK Administrasi Perkantoran
351.360 351.360 351.360 357.120
58.560 58.560 58.560 59.520
1.830 1.830 1.830 1.860
10 10 10 10
10 10 10 10
25. 26. 27.
PK Patiseri PK Restoran PK Akomodasi Perhotelan
360.960 362.880 368.640
60.160 60.480 61.440
1.880 1.890 1.920
10 10 10
10 10 10
28. 29. 30.
PK Tata Busana PK Kecantikan Kulit PK Kecantikan Rambut
355.200 393.600 410.880
59.200 65.600 68.480
1.850 2.050 2.140
10 10 10
10 20 20
31. 32. 33. 34. 35.
PK Seni Tari PK Theatre PK Karawitan PK Pedalangan PK Musik Non Klasik
391.680 391.680 391.680 391.680 412.800
65.280 65.280 65.280 65.280 68.800
2.040 2.040 2.040 2.040 2.150
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
36. 37.
PK Animasi PK Desain Komunikasi Visual
412.800 412.800
68.800 68.800
2.150 2.150
10 10
20 20
38.
SMK Teknik PK Survey dan Pemetaan
351.360
58.560
1.830
10
10
351.360
58.560
1.830
10
10
357.120
59.520
1.860
10
10
360.960
60.160
1.880
10
10
360.960
60.160
1.880
10
10
360.960 370.560
60.160 61.760
1.880 1.930
10 10
10 15
391.680
65.280
2.040
10
20
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
PK Pembibitan Tanaman PK Budidaya Tanaman Sayuran PK Budidaya Tanaman Perkebunan PK Budidaya Tanaman Buah Semusim PK Budidaya Ternak Unggas PK Budidaya Ikan Air Payau PK Budidaya Ternak Ruminansia
46. 47. 48. 49. 50.
PK Kriya Keramik PK Kriya Tekstil PK Kriya Kayu PK Kriya Logam PK Kriya Kulit
355.200 355.200 359.040 374.400 391.680
59.200 59.200 59.840 62.400 65.280
1.850 1.850 1.870 1.950 2.040
10 10 10 10 10
10 10 10 15 20
51. 52. 53.
PK Gambar Bangunan PK T. Gambar Mesin PK Perabot Kayu
359.040 359.040 364.800
59.840 59.840 60.800
1.870 1.870 1.900
10 10 10
10 10 15
No.
Sekolah/ Program Keahlian
(1)
(2)
54.
PK Konstruksi Bangunan Sederhana PK Finishing PK Batu dan Beton PK Teknik Konstruksi Kayu PK Teknik Distribusi Tenaga Listrik PK Teknik Listrik Industri PK Teknik Audio Video PK Teknik Pembangkit Tenaga Listrik PK Pemanfaatan Tenaga Listrik PK Elektronika Industri PK Pendingin dan TU
Biaya Operasi Nonpersonalia % % (Rp Ribu) Minimum Minimum Per Per Per Sekolah/ untuk untuk Program Rombongan Peserta ATS BAHP Belajar Didik Keahlian (3) (4) (5) (6) (7) 364.800
60.800
1.900
10
15
366.720 374.400 378.240
61.120 62.400 63.040
1.910 1.950 1.970
10 10 10
15 15 15
374.400
62.400
1.950
10
15
380.160 380.160
63.360 63.360
1.980 1.980
10 10
15 15
385.920
64.320
2.010
10
20
385.920
64.320
2.010
10
20
391.680 403.200
65.280 67.200
2.040 2.100
10 10
20 20
391.680
65.280
2.040
10
20
391.680
65.280
2.040
10
20
391.680
65.280
2.040
10
20
391.680
65.280
2.040
10
20
397.440
66.240
2.070
10
20
70.
PK Teknika Kapal Niaga PK Nautika Kapal Penangkap Ikan PK Nautika Kapal Niaga
412.800
68.800
2.150
10
20
71. 72.
PK Elektronika Pes. Udara PK Kelistrikan Pes. Udara
391.680 412.800
65.280 68.800
2.040 2.150
10 10
20 20
73. 74.
403.200
67.200
2.100
10
20
403.200
67.200
2.100
10
20
75. 76. 77.
PK Teknik Mekanik Otomotif PK T Pemeliharaan Mekanik Industri PK Kontrol Mekanik PK Kontrol Proses PK Teknik Otomasi
412.800 412.800 412.800
68.800 68.800 68.800
2.150 2.150 2.150
10 10 10
20 20 20
78. 79. 80. 81. 82.
PK T. Transmisi Radio PK Tek. Akses Radio PK Penyiaran Radio PK Tek. Switching PK Prog. Pertelevisian
391.680 391.680 412.800 412.800 430.080
65.280 65.280 68.800 68.800 71.680
2.040 2.040 2.150 2.150 2.240
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
83. 84.
PK AEI Maintenance & Repair PK Teknik Airframe & Power Plant
401.280
66.880
2.090
10
20
420.480
70.080
2.190
10
20
85.
PK Teknik Geologi Pertambangan
414.720
69.120
2.160
10
20
55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
PK Teknik Komputer Jaringan PK TI Multimeida PK Rekayasa Perangkat Lunak
No.
Sekolah/ Program Keahlian
(1)
(2)
Biaya Operasi Nonpersonalia % % (Rp Ribu) Minimum Minimum Per Per Per Sekolah/ untuk untuk Program Rombongan Peserta ATS BAHP Belajar Didik Keahlian (3) (4) (5) (6) (7)
86. 87.
PK Teknik Kimia Industri PK Teknik Analis Kimia
416.640 416.640
69.440 69.440
2.170 2.170
10 10
20 20
88. 89. 90. 91.
PK Teknik Pencapan PK Teknik Pencelupan PK Teknik Pembuatan Benang PK Teknik Pembuatan Kain
420.480 422.400 474.240 474.240
70.080 70.400 79.040 79.040
2.190 2.200 2.470 2.470
5 5 5 5
20 20 30 30
92. 93. 94. 95.
PK Teknik Pembentukan PK Teknik Pemesinan PK Teknik pengecoran PK Teknik Las
437.760 455.040 460.800 481.920
72.960 75.840 76.800 80.320
2.280 2.370 2.400 2.510
5 5 5 5
25 25 30 30
Keterangan: 1) Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. 2) Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. 3) Biaya alat dan bahan habis pakai adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahanbahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahanbahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang. 4) Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 5) Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll. 6) Biaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam di kota maupun ke luar kota. 7) Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll. 8) Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dll. 9) Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.
10) Biaya uji kompetensi adalah biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus. 11) Biaya praktek kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta didik SMK. 12) Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, ttd BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003
SALINAN
KEBUTUHAN ANGGARAN BOSDA TAHUN 2016 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK JUMLAH 2015
LBG
SISWA
1.912
172.525
1. PAUD
1.352
62.801
ANAK USIA DINI
611
22.403
TK-RA
741
40.398
2. SEKOLAH DASAR
451
77.805
20.000
9.336.600.000
SD
444
77.523
10.000
9.302.760.000
SDLB
7
282
10.000
33.840.000
3. SLTP
109
31.919
84.750
10.820.541.000
SMP
101
31.742
28.250
10.760.538.000
SMPLB
7
82
28.250
SMPT
1
95
500
MI MTS
NO
URAIAN
SAT
SAT
JUMLAH 2016
SELISIH
PENDIDIKAN DASAR A. DISPENDIK
B. KEMENAG
JUMLAH DIKDAS PENDIDIKAN MENENGAH
20.157.141.000
33.797.916.000
13.640.775.000
7.536.120.000
7.536.120.000
10.000
2.688.360.000
2.688.360.000
10.000
4.847.760.000
4.847.760.000
14.004.900.000
4.668.300.000
15.000
13.954.140.000
4.651.380.000
15.000
50.760.000
16.920.000
12.256.896.000
1.436.355.000
32.000
12.188.928.000
1.428.390.000
27.798.000
32.000
31.488.000
3.690.000
28.250
32.205.000
32.000
36.480.000
4.275.000
74.543
38.250
14.389.500.000
362
49.683
10.000
5.961.960.000
138
24.860
28.250
8.427.540.000
2.412
18.489.180.000
4.099.680.000
15.000
8.942.940.000
2.980.980.000
32.000
9.546.240.000
1.118.700.000
247.068
34.546.641.000
52.287.096.000
17.740.455.000
7.925.280.000
19.813.200.000
11.887.920.000 6.158.160.000
A. DISPENDIK
97
33.022
SMA
49
17.106
20.000
4.105.440.000
50.000
10.263.600.000
SMALB
6
63
20.000
15.120.000
50.000
37.800.000
SMK
42
15.853
20.000
3.804.720.000
50.000
9.511.800.000
5.707.080.000
B. KEMENAG
62
12.468
20.000
2.992.320.000
50.000
7.480.800.000
4.488.480.000
MA
62
12.468
20.000
2.992.320.000
50.000
7.480.800.000
4.488.480.000
JUMLAH DIKMEN
159
45.490
10.917.600.000
27.294.000.000
16.376.400.000
TOTAL
2.571
292.558
45.464.241.000
79.581.096.000
34.116.855.000
22.680.000
