Penguatan Kapasitas Pengembangan SDM Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok Periode Tahun 2011-2013
ARTIKEL
Oleh : WITMA VIDELTA 1121202041
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN PEMUSATAN POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2014
A.
Pendahuluan
dalam bekerja, kritikan dan hujatan
a.
Latar Belakang Masalah
masyarakat,
dan
Dengan dikeluarkannya UU
menurunkan
kredibilitas
32
tentang
terhadap pemerintah.
Pemerintahan Daerah, diharapkan
Tercapainya
No.
Tahun
2004
dapat
juga publik
Good
daerah jauh lebih mandiri dalam
Governance (tata pemerintahan yang
menjalankan
baik)
program-program
tidak
cukup
dengan
internalnya.Pemerintah
terpenuhinya
Kabupaten/Kota diharapkan mampu
pemerintah oleh manusia sebagai
memainkan
penggerak
perannya
membuka daerah
peluang
dalam
struktur
program
organisasi
kerja
dalam
memajukan
organisasi tersebut. Namun jauh
melakukan
lebih
dengan
penting
dari
itu
adalah
identifikasi potensi sumber-sumber
pendidikan aparatur dan penempatan
pendapatannya
mampu
aparatur pada posisi yang tepat
menetapkan belanja daerah secara
dengan kualitas dan profesionalitas
ekonomi yang wajar, efisien, efektif
yang dimilikinya. Istilah “the right
termasuk
perangkat
man on the right place” merupakan
dalam
slogan yang masih mengikat di
meningkatkan
kinerja,
lingkungan birokrasi pemerintahan
mempertanggungjawabkan
kepada
(khususnya), yaitu orang yang tepat
dan
kemampuan
daerah/aparatur
pemerintah
di
daerah
atasnya
maupun
kepada publik ( Widjaja, 1999:11). Sangatlah
benar
bahwa
ditempat
yang
penempatan
tepat,
artinya
aparatur
pada
formasi/jabatan tertentu harus tepat
pelaksanaan otonomi daerah tidak
sesuai
terlepas dari kualitas aparatur daerah
skillnya. Untuk mengukur indikator
dalam menjalankannya. Kemampuan
the right man on the right place
aparatur daerah yang rendah dapat
tersebut, umumnya akan dilihat dari
menimbulkan
latar belakang pendidikan aparatur.
pelaksanaan yang
resiko desentralisasi,
dimaksud
dalam
dalam resiko bentuk
gagalnya pelayanan publik, lamban
dengan
kemampuan
atau
Sebagai daerah yang sudah menyambut Sumatera
otonomi Barat,
daerah Kota
di
Solok
1
dianggap
sudah
siap
dalam
menjalankan program-program
Manusia
(SDM)
aparatur
yang
berkualitas, profesional dan bermutu.
otonomi daerah. Siap dalam
Sebagai
gambaran
umum,
kesediaan Sumber Daya Manusia
sedikitnya ditemukan pada 6 (enam)
(SDM), Sumber Daya Alam (SDA)
unit organisasi di Sekretariat Daerah
dan siap secara kelembagaan. Namun
yang
permasalahan
sesuai
yang
terlihat
di
penempatan
aparatur tidak
dengan
latarbelakang
lingkungan Pemerintah Kota Solok,
pendidikannya.
masih ditemukan rendahnya Sumber
tersebut berikut dengan penempatan
Daya
aparatur
aparaturnya adalah Subbag. Agama
Rendahnya
pada Bagian Kesra yang diisi oleh
Manusia
Pemerintah
(SDM)
Daerah.
Unit
pendidikan aparatur yang menduduki
Ilmu
jabatan tertentu, dalam hal ini lulusan
Akuntansi.
Sekolah Menengah Atas (SMA) pada
kebudayaan, pemuda dan olah raga
Pegawai
(PNS),
diisi oleh Ilmu Hukum, Subbag
pegawai honor, pegawai kontrak dan
Kesehatan dan sosial yang diisi oleh
Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang
Ilmu
menduduki
di
ekonomi, lembaga keuangan dan
lingkungan Pemerintah Daerah Kota
BUMD pada Bagian Perekonomian
Solok
ditemukannya
dan Penanaman Modal diisi oleh
ketidakcocokan antara latar belakang
Teknik industri. Subbag Tata Usaha
pendidikan aparatur dengan formasi
pada Bagian Umum diisi oleh DII
jabatan yang didudukinya, hal ini
Penguji Kendaraan bermotor, dan
akan berimplikasi terhadap kinerja
DIII Lalu lintas dan angkutan jalan.
yang dihasilkan. Fenomena ini salah
Dan Subbag Keuangan pada Bagian
satunya
Sekretariat
Umum diisi oleh Ilmu Hukum.
Daerah Kota Solok, padahal penulis
Gambaran kondisi ini berpengaruh
menyadari bahwa instansi ini adalah
terhadap kinerja aparatur terutama
wilayah kerja Pemerintah Daerah
dalam
dalam kemajuan Kota Solok. Dan
masyarakat
untuk itu dibutuhkan Sumber Daya
layanan di bidang yang ditangani
Negeri
Sipil
formasi
dan
ditemui
tertentu
di
Hukum
organisasi
dan
Subbag
Hukum,
Pendidikan,
Subbag
pelayanan yang
Ekonomi
Sarana
terhadap membutuhkan
aparatur, karena kondisi saat ini
2
adalah aparatur menjalankan bidang
diinformasikan bahwa dari 48 (empat
kerja yang bukan bidang ilmunya.
puluh delapan) banyaknya Pegawai
Permasalahan
berikutnya
Kontrak maka sebanyak 40 (empat
rendahnya
pendidikan
puluh)
adalah,
aparatur
berpendidikan
aparatur baik Pegawai Negeri Sipil
SLTA. Hal ini sangat disayangkan
(PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT),
sekali begitu banyaknya Pegawai
maupun
Kontrak yang berpendidikan rendah
Pegawai
Kontrak
yang
menempati bagian/sub bagian kerja
yang
yang ada di Sekretariat Daerah Kota
organisasi penting di Sekretariat
Solok. Dari survey awal ditemukan
Daerah Kota Solok. Dan dapat
data bahwa dari jumlah 167 orang
diuraikan juga komposisi jumlah
aparatur di lingkungan Sekretariat
aparatur PNS yang berpendidikan
Daerah terdapat 76 orang aparatur
SLTA di Sekretariat Daerah. Dari
yang
Sekolah
113 orang jumlah PNS di Sekretariat
Menengah Atas (SMA). Diantaranya
Daerah, maka sebanyak 31 orang
5 orang PTT, 40 orang Pegawai
berpendidikan
kontrak dan 31 orang PNS. Data ini
diartikan bahwa hampir di setiap
memperlihatkan bahwa hampir 46%
bagian pada unit organisasi yang ada
dari aparatur yang ada di kantor
di
Sekretariat
berpendidikan
ditempati
Atas.
Dapat
berpendidikan
aparatur
yang
berpendidikan
Daerah
Sekolah
Menengah
diuraikan
porsi
ditempatkan
SLTA
Sekretariat
Padahal
pada
dan
Daerah
oleh
bagian-bagian
dapat
selalu
aparatur rendah
unit
yang
(SLTA). tersebut
berstatus PTT yaitu bahwa dari 6
adalah unit organisasi penting yang
(enam) jumlah keseluruhan Pegawai
menjadi
Tidak Tetap (PTT) di Sekretariat
Daerah, karena di Sekretariat Daerah
Daerah (Setda), 5 (lima) aparatur
inilah pusat administratif Pemerintah
berpendidikan
Daerah Kota Solok.
kualitas
SLTA.
pendidikan
PTT
Artinya yang
mesin
Untuk
nya
melihat
gambaran
diterima di Setda masih tergolong
persentase
rendah.
Begitupun
Pemerintah Daerah secara umum
pendidikan
pegawai
Sekretariat
Daerah.
kualitas kontrak
pendidikan
Pemerintah
aparatur
di
dapat diuraikan juga secara ringkas
Dapat
bahwa aparatur yang berpendidikan
3
SD sebanyak 0,63%, SLTP 0,87%,
fenomena
SLTA 16,64%, DI 1,05%, DII
permasalahan penelitian (Bruce A
8,60%, DIII 11,01%, SI 54,27%, S2
Chadwick,1991:235). Di samping itu
6,92%.
tersebut
alasan penggunaan metode ini adalah
memperlihatkan bahwa persentase
karena ingin memberikan gambaran
aparatur yang berpendidikan SLTA
secermat mungkin upaya Pemerintah
cukup tinggi yaitu sebanyak 476
Kota Solok dalam meningkatkan dan
orang
mengembangkan
Data
atau
16,64%
dari
2860
sesuai
dengan
SDM
aparatur.
aparatur yang ada di Pemerintahan
Penelitian ini termasuk ke dalam tipe
Kota Solok atau sebanyak 46% dari
deskriptif. Alasan pemilihan tipe ini
seluruh
adalah
aparatur
yang
ada
di
karena
tipe
ini
mampu
Sekretariat Daerah Kota Solok.
menjelaskan, menggambarkan dan
b.
memaparkan
Rumusan Masalah
Bagaimana
Penguatan
Kapasitas
Pengembangan SDM Aparatur di
data
dari
informan
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
Sekretariat Daerah Kota Solok guna mendukung terwujudnya tata kelola
b.
pemerintahan yang baik? c.
Teknik Pemilihan Informan Informan adalah orang yang
Tujuan Penelitian
dimanfaatkan
Adapun Tujuan Penelitian ini
informasi tentang situasi dan kondisi
adalah:
Mendeskripsikan
menjelaskan
penguatan
dan
kapasitas
untuk
memberikan
latar belakang penelitian (Burhan Bungin,
2000:53).
Menurut
pengembangan SDM Aparatur di
Koentjaraningrat, Informan adalah
Sekretariat Daerah Kota Solok guna
individu atau orang yang dijadikan
mendukung terwujudnya tata kelola
sumber
pemerintahan yang baik.
keterangan
B.
Metode Penelitian
penelitian
a.
Metode dan Tipe penelitian
1985:128).
Penelitian ini menggunakan
untuk
mendapatkan
untuk
keperluan
(Koentjaraningrat
Dalam
pengambilan
metode kualitatif, karena metode ini
Informasi
memungkinkan peneliti memperoleh
purposive,
data
diambil menurut ciri-ciri spesifik
dengan
cara
mendalami
ini,
,
dilakukan
yaitu
mereka
secara yang
4
yang dimiliki orang tersebut. Dengan
Nawawi,1985:94). Dalam penelitian
kata lain informan dipilih dengan
ini data yang dikumpulkan melalui
cermat sehingga relevan dengan
data primer dan data sekunder. Untuk
desain
mendapatkan data Primer dilakukan
penelitian
dan
cukup
representatif. Jadi, dalam penelitian
melalui
ini peneliti langsung menetapkan dan
mendapatkan
menunjuk orang-orang yang akan
dilakukan melalui studi dokumentasi,
dimintakan
keterangannya
berikut penjelasannya.
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria
1. Wawancara
yang
Wawancara
dimaksud
yaitu
(Sanapiah
wawancara data
Faisal, 1990:58). Pertama, informan
mengumpulkan
telah
mengajukan
cukup
lama
menyatu
intensif
dengan
kegiatan/medan
aktifitas
dan
dan
untuk
sekunder
adalah data
sejumlah
usaha dengan
pertanyaan
suatu
secara lisan, untuk dijawab secara
yang
lisan
pula.
Secara
sederhana
menjadi sasaran/perhatian peneliti.
wawancara diartikan sebagai alat
Kedua,
pengumpul
informan
masih
terlibat
data
dengan
dalam kegiatan yang menjadi sasaran
mempergunakan tanya jawab antar
penelitian.
pencari data dengan sumber data
Ketiga,
mempunyai
cukup
diwawancarai.
informan waktu
Informan
untuk tersebut
terlihat dalam tabel berikut.
(Husaini Usman, 1996:58). Wawancara dilakukan secara mendalam (Indepht Interview) ketika melakukan
c.
wawancara
peneliti
Teknik Pengumpulan Data
berbincang-bincang terlebih dahulu
Setelah informan ditentukan
dengan informan tanpa melupakan
dan ditetapkan kriterianya, maka
pertanyaan
peneliti
melakukan
sehingga sasaran wawancara tercapai
pengumpulan data/informasi dengan
tanpa mengurangi informasi. Peneliti
teknik
mengarahkan
langsung
yang
telah
ditentukan
sebelumnya sesuai dengan metode kualitatif. Pengumpulan data adalah langkah mendapatkan
sistematik data
yang
akan
pertanyaan
dijawab
terkait
dengan data yang diinginkan. Untuk
memudahkan
untuk
wawancara, peneliti memanfaatkan
(Hadari
pedoman wawancara sebagai koridor
5
wawancara agar tidak keluar dari
dari catatan lapangan, hasil rekaman
permasalahan yang ingin diketahui
dan
oleh peneliti. Wawancara dalam
dikumpulkan kemudian diurutkan,
penelitian kualitatif menggunakan
dikelompokkan, dan dikategorikan
pedoman
sehingga
wawancara
dengan
dokumentasi.
Data
akan
yang
mudah
pertanyaan open ended and probing
diinterpretasikan
yaitu menanyakan informan dengan
Pengelompokan data yang dimaksud
mengelaborasi
menguraikan
adalah data-data hasil wawancara,
poin-poin khusus untuk didiskusikan
peneliti mengelompokkannya sesuai
sesuai dengan permasalahan.
dengan jenis data yang diperoleh.
atau
Contoh,
2. Dokumentasi Untuk
memperoleh
data
dan
dipahami.
bentuk-bentuk
kelemahan-kelemahan
pelatihan, pelatihan,
Sekunder, peneliti melakukan studi
mekanisme pendidikan dan pelatihan
dokumentasi dalam bentuk profil
dan lain-lain begitu seterusnya. Cara
Pemerintah
seperti
kota,
peningkatan
dan
data
pegawai,
pengembangan
ini
memudahkan
dilakukan
untuk
peneliti
dalam
aparatur yang dilakukan, Peraturan
menganalisis dan menginterpretasi
daerah,
data secara keseluruhan.
Peraturan
dokumen
penting
Walikota
dan
lainnya
yang
Dalam penelitian kualitatif,
mendukung penelitian ini.
setiap data
d.
lapangan
Analisis Data Setelah
data
yang didapatkan di langsung
dianalisa.
dikumpulkan
Penganalisaan data yang peneliti
dengan dua alat pengumpul data tadi,
gunakan yaitu dengan menggunakan
maka langkah berikutnya
dalam
metode kualitatif melaui interpretasi
penelitian ini adalah menganalisis
emik dan etik. Yang dimaksud
data. Analisis data adalah proses
dengan interpretasi emik ini adalah
pengorganisasian data kedalam pola,
informasi/data
kategori kemudian diinterpretasikan
oleh informan menurut pandangan
(Lexy Moleong, 2001:103). Dalam
dan
penelitian ini, analisis data adalah
sedangkan interpretasi etik adalah
dilakukan
data yang diinterpretasikan menurut
dengan
proses
pengorganisasian data yang terdiri
bahasa
pandangan
yang
yang
dari
disampaikan
digunakannya,
peneliti
sendiri
6
berdasarkan kajian kepustakaan yang
adalah salah satu SKPD yang ada di
relevan.
Kota Solok, yang memiliki struktur
e.
organisasi yang terdiri dari asisten
Keabsahan Data Untuk
menguji
keabsahan
bidang pemerintahan, asisten bidang
data, peneliti menggunakan teknik
administrasi pembangunan, staf ahli
triangulasi data. Triangulasi data
walikota,
adalah
bagian hukum dan HAM, bagian
teknik
pemeriksaan
bagian
pemerintahan,
keabsahan data yang memanfaatkan
organisasi
sesuatu yang berasal diluar data
humas,
tersebut,
keperluan
kesejahteraan
pengecekan atau pembanding data
pengendalian
tersebut.
program, dan bagian perekonomian
untuk
Triangulasi
data
yang
dilakukan adalah triangulasi sumber
dan
aparatur,
bagian
bagian
umum,
bagian
rakyat, dan
bagian
administrasi
dan penanaman modal.
data. Untuk menguji kebenaran suatu
Lembaga Sekretariat Daerah
data, informasi peneliti kumpulkan
Kota Solok merupakan lembaga yang
dari berbagai sumber, seperti ke
memiliki bagian-bagian dan sub
bagian
bagian kerja terbanyak dibandingkan
organisasi
dan
aparatur
daerah di Sekretariat Daerah Kota
SKPD
Solok.
lingkungan Pemerintah Kota Solok.
C.
Hasil
Penelitian
dan
1.
ada
di
Dan di sekretariat daerah jugalah
Deskripsi Lokasi Penelitian
yaitu sebanyak 167 orang terdiri dari
Sekretariat Daerah Kota
37 pejabat eselon dan 130 fungsional umum/staf.
Solok Sekretariat pusat
yang
jumlah aparatur yang paling banyak
Pembahasan a.
lainnya
Daerah
pelaksanaan
adalah
Pemerintah
Aparatur
yang
menduduki posisi fungsional umum inipun
memiliki
3
jenis
Daerah di Kota Solok. Lembaga ini
kepegawaian
adalah
administrasi
Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan
dalam
Pegawai Kontrak. Ketiga jenis status
wilayah
Pemerintah merancang, melaksanakan
Daerah merencanakan
dan
kepegawaian
diantaranya
status
ini
juga
PNS,
memiliki
penyelenggaraan
jumlah yang berbeda dan latar
otonomi daerah. Sekretariat Daerah
belakang pendidikan yang berbeda-
7
beda pula ( BKD: keadaan per 31
mengkoordinasikan,
merencanakan
Desember 2012).
dan
pengangkatan,
2.
Badan
Kepegawaian
memproses,
pemberhentian
dan
pemindahan
pegawai dari jabatan struktural dan
Daerah (BKD) Kota Solok Badan Kepegawaian Daerah
fungsional
serta
pelaksanaan
(BKD) merupakan salah satu SKPD
pendidikan dan latihan pegawai (ayat
yang
1).
berada
di
lingkungan
pemerintah Kota Solok. SKPD ini
Untuk
tugasnya
menyelenggarakan
sebagaimana
dimaksud
sebagai salah satu unsur pendukung
pada ayat (1), Bidang Pengembangan
tugas
dan Diklat Pegawai
mempunyai
fungsi
penyusunan,
Walikota
kepegawaian.
dibidang Bserdasarkan
Peraturan Walikota Solok Nomor 15
pengkoordinasian program di bidang
Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok
pengembangan
dan Fungsi Badan Kepegawaian
meliputi
Daerah Kota Solok, BKD memiliki 4
pengembangan karier pegawai negeri
bidang tugas yaitu bidang pengadaan
sipil
dan
struktural
mutasi
pegawai,
bidang
pegawai
penyiapan
dari
dan
rencana
dalam
dan
yang
jabatan
fungsional.
pengembangan dan diklat pegawai,
Penyusunan kebijakan teknis dan
bidang dokumentasi dan informasi
perencanaan,
data
diklat pegawai, penyusunan rencana
kepegawaian
pembinaan
dan
dan
bidang
kesejahteraan
dan
penyiapan kebutuhan
pengaturan
administrasi
penugasan diklat struktural serta
pegawai. Dalam penelitian ini, Penulis
diklat teknis funsional pegawai, dan
melibatkan satu bidang utama pada
perencanaan dan pelaksanaan diklat
Badan Kepegawaian Daerah yaitu
struktural, LPJ dan diklat teknis
bidang pengembangan dan diklat
fungsional lainya. Kemudian dalam
pegawai. Menurut pasal 13 dalam
Pasal 14 diuraikan lagi bahwa bidang
Perwako
Perngembangan dan Diklat Pegawai
tersebut
Bidang
Pengembangan dan Diklat Pegawai
terdiri
mempunyai
pokok
pengembangan pegawai dan sub
melaksanakan sebagian tugas Badan
bidang diklat pegawai. Dalam pasal
Kepegawaian
15
tugas
Daerah
dalam
hal
Sub
dari
Bidang
sub
bidang
Pengembangan
8
Pegawai memiliki tugas pokok yaitu
pengelolaan
menyelenggarakan sebagian tugas
sumber daya aparatur.
bidang Pengembangan dan Diklat
Sebagai
Pegawai
khususnya
pengembangan Untuk
karier
peningkatan
pegawai.
BKD banyak memberikan kontribusi
tugas
terhadap Pemerintah Daerah Kota Solok
Bidang
Pengembangan
fungsi
Pegawai
perencanaan,
pengkoordinasian
dan
penyelenggaraan
yang
diamanahi dalam hal kepegawaian,
sebagaimana dimaksud ayat (1) Sub
mempunyai
organisasi
dalam
menyelenggarakan
Pengembangan
kualitas
terutama
dalam
SDM
pegawai.
Berkaitan dengan kajian penelitian ini
kegiatan
BKD
dalam
pengelolaan,
meningkatkan mutu dan kualitas
pengangkatan, pemberhentian dan
aparatur daerah di suluruh SKPD
pemindahan pegawai dari dan dalam
adalah berkaitan dengan Pendidikan
jabatan struktural dan funsional serta
dan Pelatihan (diklat) dan Pemberian
penyusunan
Pendidikan Formal yaitu melalui
analisa
pengembangan
kebutuhan
sumber
daya
Tugas Belajar dan Izin Belajar.
aparatur. Kemudian dalam pasal 16
Pengembangan SDM melalui 2 (dua)
disebutkan sub bidang diklat pegawai
cara ini cukup memberi kontribusi
mempunyai
terhadap
tugas
pokok
aparatur
daerah
dalam
menyelenggarakan sebagian tugas
meningkatkan
bidang Pengembangan dan Diklat
kemampuan/profesionalismenya
Pegawai khususnya dalam proses
dalam
perencanaan
diberikan.
dan
pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan pegawai.
menjalankan
tugas
yang
Melalui hasil penelitian ini
Kemudian untuk menyelenggarakan
akan
tugas sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan BKD diantaranya yaitu
Sub Bidang Diklat Kepegawaian
pemberian diklat dan pemberian
mempunyai
perencanaan,
Tugas/Izin Belajar terhadap aparatur
persiapan bahan, dan pelaksanaan
terutama dalam penelitian ini yaitu di
pendidikan dan pelatihan pegawai
Sekretariat Daerah.
sesuai
b.
fungsi
kebutuhan
daerah
serta
terjabarkan
kegiatan
yang
Temuan Data Penelitian
9
Sebagai pelayan masyarakat
bahkan Sekolah Menengah Atas
aparatur haruslah memiliki keahlian
(SMA) mampu menjalankan beban
teknis. Keahlian yang dimaksud di
kerja
sini adalah spesialisasi ilmu/bidang
lingkungan
tertentu yang dimiliki oleh aparatur.
apalagi
Dimensi inilah yang mesti ada pada
bersentuhan
setiap
pendidikannya.
karyawan/aparatur
setelah
pada
formasi
tertentu
Pemerintah sama
di
Daerah
sekali
tidak
langsung
dengan
Misalnya
formasi
melalui kegiatan pengembangan dan
sopir sekalipun harus profesional
peningkatan kapasitas. Untuk lebih
dalam tugasnya. Oleh karena itu
berkualitas lagi kemampuan teknis
dibutuhkan pengembangan SDM dari
aparatur
atasan ataupun pihak-pihak yang
hendaknya
dilengkapi
dengan kualitas kepribadian dan
berkompeten
budaya kerja yang positif sehingga
Pengembangan
sempurnalah
melalui pendidikan dan pelatihan
perannya
sebagai
dibidang
tersebut.
yang
dimaksud
pelayan publik dan sebagai abdi
yang
daerah. Inilah sosok ideal seorang
kendaraan dan SOP berkendaraan
pegawai/aparatur pemerintah yang
sebagai
disebut
Sekretariat Daerah.
profesionalisme.
profesionalismenya Pemerintah
Untuk aparatur,
Daerah
Kota
berusaha
Solok
I.
Manusia
Sumber
terhadap
Daya
aparatur
agar
outcomenya lebih berkualitas. Jadi
sopir
dengan
di
bagian
Pengembangan
mesin
umum
SDM
Aparatur Secara Umum
mengadakan
pengembangan
berkaitan
Secara ideal ada sebelas konsep pengembangan SDM atau karier
aparatur
di
lingkungan
pemerintah Kota Solok, diantaranya
jelas
bahwa
pembekalan,
magang,
pendidikan
profesionalismenya seorang aparatur
dan pelatihan (Diklat) prajabatan,
sangat
Diklat
dipengaruhi
pendidikan
dan
pendidikannya.
oleh
tingkat
latarbelakang
Sangat
mustahil
pembentukan
fungsional,
Diklat kepemimpinan, Diklat teknis, Diklat
penjenjangan
fungsional,
seorang aparatur yang berpendidikan
pendidikan formal, studi banding,
Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah
mutasi
Menengah
khusus.
Pertama
(SMP)
atau
jabatan,
dan
penugasan
10
Dalam pelaksanaannya riil di
lapangan,
tersebut
tidak
kesebelas
konsep
semua
aparatur
mendapatkannya dalam satu waktu yang
sama/serentak,
beberapa
namun
pembinaan
pelaksanaannya
bersifat
Pengembangan karier berorientasi pada pengembangan organisasi (pemda). Untuk mencegah terjadinya kemunduran pada organisasi maka perlu dilakukan pembinaan karier PNS”
ada yang
tahunan
dengan orang yang berbeda dan
Jadi pengembangan karier atau
pengembangan
aparatur
kemampuan
dilaksanakan
untuk
meningkatkan kualitas kerja dan
tergantung pada masa kerja aparatur
mengubah
tersebut.
menjadi lebih baik lagi dari semula.
Walaupun
demikian,
pembinaan karier aparatur dilakukan
Tidak
semenjak awal diangkatnya sebagai
kuantitatif
pola
hanya dan
kerja
aparatur
kinerja
secara
kualitatif
namun
1
Pegawai Negeri Sipil. Secara rinci
budaya kerja atau moralitas aparatur
dijelaskan
menjadi factor penting dalam proses
oleh
Mardahayati
Kasubbid Pengembangan SDM BKD
pengembangan karir tersebut.
Kota Solok tentang pengembangan
Seperti
aparatur pada wawancara 3 Januari
disinggung di
2014 bertempat di Kantor BKD Kota
sebelas konsep pemerintah daerah
Solok:
dalam pembinaan karier aparatur,
“Pengembangan karier PNS merupakan kerja terus menerus/berkelanjutan (berupa identifikasi potensi PNS dan mencarikan metode untuk pengembangan potensi tersebut) yang memberi manfaat bagi pencapaian karier PNS. Dan pengembangan karier dilakukan melalui pembinaan karier yang disebut juga sebagai usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral PNS sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan, yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan karier. 1
Wawancara 3 Januari 2014 di kantor BKD Kota Solok dengan Mardahayati Kasubbid Pengembangan SDM
diantaranya
yang atas,
adalah:
bahwa
telah ada
pembekalan,
yaitu pembinaan terhadap para CPNS yang lulus seleksi berkaitan dengan wawasan umum dan budaya kerja yang baik. Pembekalan ini diberikan kepada seluruh aparatur yang lulus seleksi CPNS, apapun formasi dan pendidikannya. berikutnya
Pembinaan magang,
yaitu
penempatan sementara para CPNS pada awal masa kerja di unit kerja yang ditunjuk selama 3 bulan dan untuk selanjutnya ditempatkan pada
11
unit
kerja
dengan
(setelah CPNS
diangkat
sebagai
mempertimbangkan formasi jabatan
PNS) setiap tahun : 2011, 2012,
dan kebutuhan organisasi. Kemudian
2013. Pengangkatan PNS dalam
Diklat prajabatan, yaitu pendidikan
jabatan
dan pelatihan bagi aparatur yang
berdasarkan
telah
fungsional di lapangan dan yang
selesai
mengikuti
magang
fungsional
tertentu
kebutuhan
selama 3 bulan berturut-turut. Diklat
bersangkutan
ini diikuti oleh semua CPNS yang
kegiatan fungsional tersebut selama
telah
lulus
telah
tenaga
seleksi.
Selanjutnya
kurung
pembentukan
fungsional,
sehingga memenuhi syarat untuk
yaitu pendidikan dan pelatihan untuk
diangkat dalam jabatan fungsional
pembentukan
tersebut. Contoh pejabat fungsional
Diklat
Dalam
pejabat
Diklat
menempatkan
fungsional.
ini
sekaligus
aparatur
tertentu
ini
yang
ditentukan
adalah
Penyuluh
Pertanian,
auditor,
formasinya masing-masing. Diklat
pendidikan
dan
kepemimpinan,yaitu pendidikan dan
lingkungan Pemerintah Daerah Kota
pelatihan berjenjang. Diklat ini wajib
Solok. Pembinaan karir selanjutnya
diikuti oleh aparatur yang menduduki
adalah
jabatan
sebagai
pemberian tugas belajar dan izin
persyaratan untuk menduduki jabatan
belajar bagi PNS mulai dari aparatur
struktural
diklat
yang berpendidikan SMP, SMA,
kepemimpinan IV (empat) sampai
DIV/S1, S2 dan S3. Kemudian studi
Diklat kepemimpinan I (satu).
banding, yaitu kunjungan kerja ke
Pembinaan
instansi yang sama di daerah lain.
struktural
adalah
dan
mulai
Diklat
dari
pada
waktu
melaksanakan
berikutnya teknis,
pendidikan
pengawas lainnya
formal,
di
yaitu
yaitu
Hal ini bertujuan untuk menambah
pendidikan dan pelatihan teknis bagi
wawasan aparatur baik dalam hal
staf atau fungsional umum berkaitan
mutu kerja maupun budaya kerja
dengan bidangnya masing-masing.
yang baik (sikap, disiplin, public
Diklat penjenjangan fungsional, yaitu
service,
pengangkatan PNS dalam jabatan
integritas,dan
fungsional
berdasarkan
jabatan, yaitu perpindahan jabatan ke
formasi pada saat perekrutan awal
level yang sejajar/lebih tinggi/lebih
tertentu
team
work,
leadership,
lain-lain).
Mutasi
12
rendah sesuai peraturan perundang-
dalam
undangan yang berlaku. Terakhir
kemampuan pegawai dengan tujuan
Penugasan Khusus, yaitu Penugasan
meningkatkan
dalam bidang kerja tertentu ke
keterampilan dan sikap agar dapat
instansi tertentu.
melaksanakan tugas pekerjaan, baik
Dari
kesebelas
rangka
meningkatkan
pengetahuan,
yang bersifat umum pemerintahan
pengembangan SDM aparatur di
maupun
Pemerintah Kota Solok di atas,
berorientasi
penerapan pendidikan dan pelatihan
pengayoman
(diklat) dan pendidikan formal sangat
partisipasi
berperan penting, karena melalui dua
dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
jenis
yang dilakukan di Sekretariat Daerah
pengembangan
ini
pembangunann pada dan
yang
pelayanan, pengembangan
mayarakat.
meningkatkan kemampuan aparatur
diarahkan
secara teknis dan intelektual. Artinya
kompetensi yang meliputi wawasan,
kemampuan aparatur dalam arti luas
pengetahuan, keahlian, keterampilan,
(profesional) dapat tercapai. Berikut
semangat pengabdian dan/atau sikap
penjelasannya
dan perilaku, yang dilaksanakan
melalui
temuan
khusus penelitian ini. II.
untuk
Pendidikan
secara
Pengembangan
SDM
Aparatur di Sekretariat Daerah Dari realita yang ditemukan
meningkatkan
berjenjang
dan
berkesinambungan. Artinya adalah diklat
yang
aparatur
diberikan
untuk
kepada
meningkatkan
ada beberapa upaya yang dilakukan
kemampuan secara luas tidak hanya
Pemerintah
kemampuan
Kota
Solok
untuk
secara
intelektual
mengembangkan SDM atau karier
namun juga membangun moral dan
aparatur yaitu:
mental positif.
1.
Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) tertentu yang akan
(Diklat) Sesuai
dengan
Peraturan
diberikan pada prinsipnya melihat
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000,
keterkaitan antara pendidikan dan
dijelaskan bahwa Pendidikan dan
pelatihan dengan jabatan aparatur,
Pelatihan
proses
kemudian
penyelenggaraan belajar mengajar
kebutuhan
(diklat)
adalah
didasarkan organisasi;
pada dan/atau
13
aparatur
yang
menempati
pada
Negeri Sipil (PNS). Melalui Diklat
formasi tertentu diwajibkan untuk
ini
mengikuti
guna
penempatan formasinya yang diatur
menunjang pelaksanaan tugas yang
kembali, artinya adalah aparatur
diemban,
yang semulanya mengisi formasi A
diklat
tertentu
berikutnya
diperlukan
aparatur
bisa
Dan yang terakhir aparatur yang
organisasi akan menempati formasi
mengikuti
B.
sebagai
syarat
kenaikan pangkat.
melalui
mengetahui
untuk pengembangan karier pegawai.
diklat
saja
bisa
Dari
pertimbangan
tabel
menginformasikan
Dalam kurun waktu tahun
di
atas
bahwa
dalam
penerimaan CPNS organisasi lebih
2011 sampai 2013, Pemerintah Kota
banyak menerima aparatur
yang
Solok dalam hal ini BKD Kota Solok
berlatar
yang
telah mengadakan pendidikan dan
ditempatkan pada bagian humas,
pelatihan (diklat) Pegawai Negeri
umum, kesra dan bagian hukum dan
Sipil di seluruh SKPD Pemerintah
HAM.
pendidikan
SLTA
Kota Solok. Khusus di Sekretariat
Kemudian pada tahun yang
Daerah Diklat yang diberikan dalam
sama yaitu masih di tahun 2011,
kurun waktu diatas adalah Diklat
pendidikan
prajabatan, Diklat kepemimpinan dan
kepemimpinan III (Dikpim III) yang
Diklat teknis.
dilaksanakan
Pada
tahun
mengadakan
2011
Diklat
BKD
prajabatan
Golongan III dan Golongan II yang
dan
di
pelatihan
Badan
Diklat
Propinsi Sumatera Barat Padang Besi sebanyak
2
orang.
(tabel
5.2
terlampir).
bertempat di BLKKP Lubuk Selasih
Pada tahun 2011 ini peserta
Kabupaten Solok dan Aparatur dari
dikpim III dari Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah yang mengikuti
hanya berjumlah 2 (dua) orang. Hal
Diklat ini sebanyak 17 orang (tabel
ini bukan berarti bahwa hanya 2
5.1 terlampir).
orang yang baru mengikuti diklat
Bagi aparatur yang berstatus CPNS,
ketika
sudah
mengikuti
kepemimpinan Sekretariat
di
Daerah.
lingkungan Alasan
ini
Diklat prajabatan ini maka statusnya menjadi
resmi
sebagai
Pegawai
14
diungkapkan oleh 2Kasubbid Diklat
lebih tinggi lagi yaitu jabatan sebagai
BKD Dian Mayasari, 10 Januari
Kepala Bagian atau Kepala Bidang.
2014 di Kantor BKD Kota Solok
Kemudian
pelaksanaan
bahwa:
Pendidikan
…kebetulan di tahun ini cuma 2 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti Dikpim III di Sekretariat Daerah, karena bisa jadi pada tahuntahun sebelumnya aparatur yang lain sudah mengikuti Dikpim ini, jadi tidak bisa di persentasekan secara keseluruhan. Kemudian diadakan lagi
kepemimpinan IV pada tahun 2013,
pendidikan
dan
pelatihan
kepemimpinan IV pada tahun 2012 yang diikuti oleh 6 (enam) peserta Diklat
dari
Sekretariat
Daerah.
Pelaksanaan diklat ini bertempat di Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat
Padang
Besi
(tabel
5.3
Dari tabel bahwa
tersebut aparatur
dapat yang
mengikuti diklat kepemimpinan IV ini adalah aparatur yang menduduki jabatan
struktural
dan
memiliki
pangkat Penata Muda atau minimal
diikuti oleh 1 orang aparatur (tabel 5.4 terlampir). Pendididikan dan pelatihan Kepemimpinan IV ini diadakan di Parai City Garden Hotel Sawahlunto yang diikuti oleh 1 (satu) orang dari sekretariat
salah satu syarat mengikuti diklat kepemimpinan
IV.
Kewajiban
mengikuti diklat ini adalah sebagai satu
Daerah.
Dalam
pelaksanaan Diklat kepemimpinan ini setiap tahunnya di Sekretariat Daerah tidaklah merata di setiap bagian/unit organisasi. Karena pada pelaksanaan Dikpim tertentu yang
kemungkinan
persyaratan
kenaikan
pangkat ke jenjang struktural yang
aparatur
yang
menempati jabatan struktural lainnya sudah mengikuti Dikpim tersebut. Maka dari itu setiap pelaksanaan Dikpim jumlah pesertanya selalu tidak sama. Seperti
golongan III/b. Dan ini merupakan
salah
pelatihan
diikuti oleh beberapa aparatur, maka
terlampir).
dilihat
dan
yang
diungkapkan
oleh Marwansyah (1999:63), bahwa pengembangan SDM adalah suatu upaya manajemen yang terencana dan
dilakukan
berkesinambungan
secara untuk
meningkatkan kompetensi pekerja 2
Wawancara 10 Januari 2014 di Kantor BKD Kota Solok dengan Dian Mayasari Kasubbid Diklat
dan unjuk kerja lembaga (unjuk
15
kerja= prestasi kerja). Maka kembali
Seperti yang diuraikan oleh
di tahun berikutnya yaitu pada tahun
Notoatmojo
2013
dan
(2000:272), bahwa pengembangan
bendaharawan.
SDM secara mikro adalah suatu
Diklat ini dilaksanakan di Parai City
proses perencanaan pendidikan dan
Garden
yang
pelatihan (Diklat) serta pengelolaan
diikuti sebanyak tiga orang dari
tenaga atau pegawai untuk mencapai
Sekretariat
5.5
hasil optimal. Maka secara ideal ada
tersebut
tahap-tahap atau alur Diklat yang di
peserta
rencanakan di Pemerintahan Daerah
diadakan
pelatihan
pendidikan
teknis
Hotel
Sawahlunto
Daerah
(tabel
terlampir).Tabel menginformasikan
bahwa
diklat adalah aparatur yang memiliki
Kota Solok.
jabatan fungsional rendah/staf yang
a. Alur
dalam
Ambar
Diklat
dalam
berlatar belakang pendidikan SLTA.
Pengembangan SDM
Hal ini sangat diakui oleh Diana
Secara
umum
dalam
Putri dan Mieke sebagai aparatur
pengembangan karier aparatur di
yang
lingkungan Pemerintah Kota Solok
diikutkan
dalam
Diklat
bendaharawan ini. Diklat tersebut
idealnya
sangat mendukung jenis pekerjaan
sistematis/berjenjang yaitu dimulai
yang
dari
diemban
organisasinya
pada yaitu
unit sebagai
melalui
awal
alur
diterimanya
yang
sebagai
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah
pengelola keuangan. Begitupun yang
Daerah Kota Solok.
dirasakan
yang
Secara ideal, dalam pengembangan
sebelumnya kurang mahir dalam
karier aparatur memiliki alur atau
pengelolaan
namun
proses yang bertahap. Ketika CPNS
Diklat
(Calon Pegawai Negeri Sipil) lulus
bendaharawan ini sangat mendukung
seleksi awal, pembekalan aparatur
sekali
kelancaran
diawali dengan magang diinstansi
pekerjaannnya. Apalagi aparatur ini
yang ditunjuk selama waktu yang
tidak memiliki keilmuan khusus
ditentukan. Setelah masa magang ini
dalam bidangnya tersebut, maka
selesai,
pengembangan
adalah Diklat prajabatan. Proses ini
setelah
Febri
Yusaf
keuangan, smengikuti
dalam
SDM
aparatur
melalui Diklat ini sangat tepat.
pembinaan
selanjutnya
diikuti oleh semua aparatur non
16
struktural (golongan III/a, II/d, II/c,
Begitupun
dengan
jabatan
II/b, II/a). Pada jabatan fungsional,
struktural, sebelum seorang aparatur
setelah Diklat prajabatan pembinaan
menduduki jabatan struktural proses
dilanjutkan
diklat
Diklat yang dilaluinya sama dengan
Dimana
alur Diklat pada jabatan fungsional.
aparatur menempati formasi yang
Namun setelah menduduki posisi
telah ditentukan. Dalam perjalanan
jabatan struktural, diklat wajib yang
kariernya
terus
harus diikuti untuk naik pangkat
diberikan pembinaan sesuai dengan
adalah Diklat kepemimpinan. Diklat
kinerja,
inipun
dengan
pembentukan
fungsional.
aparatur
akan
pendidikan
dan
masa
memiliki
4
(empat)
kerjanya. Oleh karena itu diklat yang
level/penjenjangan yang disesuaikan
diikuti
Diklat
dengan
Diklat
struktural.
berikutnya
penjenjangan
adalah
fungsional.
pangkat/golongan Diklat
pejabat
kepemimpinan
penjenjangan ini terbagi dua yaitu
(Dikpim) terendah yang diberikan
penjenjangan ahli dan penjenjangan
adalah Dikpim IV yang diikuti oleh
terampil. Diklat penjenjangan ahli ini
pejabat eselon IV atau golongan III/b
dimulai dari penjenjangan terendah
dan
yaitu
fungsional
selanjutnya adalah Dikpim III yang
fungsional
wajib diikuti oleh pejabat eselon III
fungsional
atau golongan III/d dan IV/a. Diklat
madya dan penjenjangan tertinggi
selanjutnya adalah Dikpim II yang
dalam
adalah
diikuti oleh pejabat eselon II atau
utama.
golongan IV/b dan IV/c. Dan Diklat
penjenjangan
pertama, muda,
penjenjangan penjenjangan
jenjang
penjenjangan Kemudian terampil
ahli
fungsional Diklat
juga
penjenjangan,
penjenjangan
melalui yaitu
(3)
tiga Diklat
penjenjangan fungsional pelaksana pemula,
penjenjangan
fungsional
III/c.
kepemimpinan
Kemudian
tertinggi
diklat
adalah
Dikpim I yang diikuti oleh eselon Ib dan Ia atau golongan IV/d dan IV/e. Demikianlah terhadap
aparatur
alur di
Diklat
lingkungan
pelaksana lanjutan, dan penjenjangan
Pemerintah Daerah Kota Solok yang
terakhir
dalam
terampil
wajib diikuti untuk pengembangan
adalah
penjenjangan
fungsional
karier dan kenaikan pangkat pada
penyelia.
jenjang
formasi yang didudukinya. Namun di
17
lapangan penulis hanya menemukan
alisme aparatur Pemerintah Daerah
beberapa
Kota Solok dibidangnya.
Diklat
dalam
pengembangan karier aparatur di
b.
Sekretariat Daerah yaitu 3 jenis
Diklat Aparatur
Diklat
menurut
berurutan
alurnya
diantaranya
secara diklat
Mekanisme Pelaksanaan
Dalam
mengembangkan
SDM aparatur terutama pemberian
prajabatan, diklat kepemimpinan dan
Diklat,
diklat teknis. Karena permasalahan
pertimbangan-pertimbangan
dan pertanyaan penelitian ini dibatasi
analisa-analisa
pada periode 2011 sampai 2013.
Terutama
Kalau
berpendidikan rendah dan aparatur
menurut
alurnya
dalam
sebelumnya
diadakan
yang
pada
mendalam.
aparatur
yang
diklat yang tidak terlihat yaitu Diklat
pendidikan yang berbeda dengan
Pembentukan
Fungsional.
formasinya. Dalam hal ini adalah BKD yang berkompeten memberikan
setelah
Diklat
Prajabatan,
dilanjutkan
dengan
Diklat
Pembentukan
dimana
pada
Fungsional
Diklat
inilah
pelatihan
dan
latar
yang
periode 2011 sampai 2013 ini ada
Seharusnya
memiliki
dan
atau
belakang
bekerjasama
dengan
lembaga-lembaga
terkait
dengan
pengembangan
SDM.
penempatan formasi oleh aparatur.
Berikut mekanisme yang dilakukan
Namun peneliti mengalami kesulitan
dalam pelaksanaan Diklat aparatur
mendapatkan data Diklat ini karena
Pemerintah
Daerah
kurang
Pertama,
melakukan
lengkapnya
data
Kota
Solok. analisis
kepegawaian/dokumentasi data-data
kebutuhan Diklat, penetapan tujuan
pegawai yang telah mengikuti diklat
dan hasil akhir yang akan di capai.
tersebut.
Artinya
adalah
dengan
kondisi
Pemberian jenis-jenis Diklat
aparatur yang ada, dan hasil akhir
di atas kepada aparatur bukalah
yang ingin dicapai dari Diklat yang
semata-mata
diadakan
untuk
penjenjangan
harus
karier saja, namun lebih penting dari
mengajukan
itu
Diklat
adalah
untuk
meningkatkan
kapasitas/kemampuan/skill/profesion
rencana
berupa
melampirkan
jelas.
Kedua,
pelaksanaan
proposal
dengan
rancangan
jadwal,
tenaga pengajar serta calon peserta.
18
Mekanisme ini adalah penguatan
pelaksanaan
pelaksanaan
akan
terakhir adalah evaluasi pelaksanaan
diadakan dengan telah diketahuinya
Diklat. Tahap terakhir inilah yang
masalah yang dihadapi oleh beberapa
paling ditunggu-tunggu dari sekian
orang aparatur yang akan diberikan
banyak tahap yang dilalui. Artinya
Diklat.
yang
adalah tahap evaluasi ini dalam
menempati formasi bagian keuangan
artian luas mengevaluasi Diklat yang
mengalami kesulitan atau keterbatan
telah diberikan dan dampak Diklat
kemempuan
yang
terhadap kinerja aparatur, baik secara
digelutinya, maka solusinya adalah
kuantitas maupun kualitas. Baik
diadakannya Diklat bendaharawan.
secara
Mekanisme
kepribadian/budaya kerja aparatur.
Diklat
Misalnya
yang
aparatur
dalam
bidang
Ketiga
yaitu
Diklat.
output
kerja
maupun
Hal
Diklat
badiklat
pertimbangan diadakan lagi Diklat
Keempat,
yang sama atau dilanjutkan dengan
propinsi/pihak
lain.
melaksanakan/menyelenggarakan
Kota
Solok.
Ketika
mendapat
maka
dari
Diklatpun
di
atas merupakan sebuah sistematika kerja
pimpinan,
menjadi
Mekanisme-mekanisme
rencana pelaksanaan Diklat sudah rekomendasi
akan
Diklat berikutnya.
Diklat untuk aparatur di lingkungan Pemerintah
yang
yang
mengkoordinasikan penyelenggaraan dengan
inilah
Dan
yang
dilakukan
dalam
mempersiapkan
Sumber
Daya
Manusia
berkualitas
yang
diselenggarakan sesuai level/jenjang
Pemerintah
tertentu.
(dalam hal ini oleh BKD). Hal
Kemudian Kelima
Daerah
Kota
di
Solok
mekanisme
tersebut sesuai dengan apa yang
monitoring
diuraikan oleh Buckely dan Caple
adalah
pelaksanaan Diklat. Pada tahap ini
dalam
monitoring/pengawasan
sangat
bahwa Diklat adalah upaya terencana
diperlukan untuk memantau apakah
dan sistematik untuk menyesuaikan
penyelenggaraan
dan mengembangkan pengetahuan,
Diklat
berjalan
Marwansyah
dengan lancar dan peserta yang hadir
keterampilan,
apakah
sesuai
semula.
Keenam
dan
(1999:64),
sikap
belajar
melalui
dengan
rencana
pengalaman
untuk
yaitu
laporan
mewujudkan prestasi kerja yang
19
efektif dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan. Jadi sebelum Diklat
dilaksanakan,
mekanisme
maka
pertama
sampai
mekanisme kelima merupakan tahap perencanaan yang harus matang dan terlaksana dengan baik. Begitulah proses/tahap yang dilalui sebelum dan
sesudah
namun
yang
pelaksanaan paling
diklat,
menggelitik
adalah sepanjang tahun 2011 sampai 2013 belum ditemukan data dalam bentuk dokumen apapun tentang aparatur Non PNS yang mengikuti
tanya jawab berkenaan dengan yang disampaikan tadi”. Selain pemberian Diklat dalam pengembangan SDM aparatur. Jadi jelas bahwa pembinaan terhadap Non PNS diberikan oleh atasan langsung di setiap SKPD masingmasing. Masih dalam kurun waktu 2011 sampai 2013 juga diberikan pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar kepada aparatur
secara langsung berkenaan dengan Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis
(petunjuk
teknis)
bidang
Sekretariat
Daerah,
berikut uraiannya. 1.
Pendidikan Formal melalui
Tugas Belajar dan Izin Belajar
Diklat. Dalam perjalanan kerjanya hanya diberikan bimbingan teknis
di
Sebagaimana
yang
diungkapkan oleh Ambar (2004:272) bahwa dalam pengembangan SDM ada
tiga
pelatihan,
kegiatan
belajar
yaitu
pengembangan
dan
Pendidikan
yaitu
3
kerjanya. Hal ini dengan sederhana disampaikan
oleh
Kasubbag
Kelembagaan
Ihsiana
Wulandari
pada wawancara 31 Desember 2013 bertempat di Sekretariat Daerah: “Sejauh yang saya tahu pengembangan kapasitas terhadap aparatur Non PNS hanyalah pemberian Bimtek (bimbingan teknis) yang sifatnya sederhana saja. Misalnya di ruangan ini di berikan penjelasan dan pengarahan secara rinci oleh Kabag/Kasubbag, dan setelah itu diadakan diskusi atau 3
Wawancara 31 Desember 2013, di Sekretariat Daerah dengan Ihsiana Wulandari Kasubbag Kelembagaan
pendidikan.
kegiatan belajar untuk menyiapkan pekerja untuk mengemban tugas baru dalam
waktu
pendidikan
dekat.
formal
Pemberian ini
kepada
pegawai lebih kepada peningkatan mutu ilmu dan pendidikan pegawai itu sendiri sehingga skill dibidang masing-masing. Pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan formal ini adalah melalui tugas belajar dan izin belajar. Pemberian Tugas Belajar dan Izin
20
Belajar ini diperkuat dengan Surat
Jadi perbedaan antara Tugas belajar
Edaran
dan Izin belajar terletak pada biaya
Menteri
Aparatur
Pendayagunaan
Negara dan
Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun
2013
kedinasannya.
Peraturan
Tugas dan Izin belajar yang
Walikota Solok Nomor 22 Tahun
diberikan kepada aparatur mulai dari
2013 tentang Tugas Belajar, Izin
pendidikan paket B, paket C, DI, DII,
Belajar
Pangkat
DIII, DIV/ S1, S2 dan S3. Dalam
Penyesuaian Ijazah Bagi PNS Di
kurun waktu 2011 sampai 2013, di
Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
Sekretariat Daerah telah diberikan
dan
dan
pendidikan dan keterikatan tugas
Kenaikan
Ada perbedaan antara Tugas
Tugas
Belajar terhadap aparatur
Belajar dan Izin Belajar baik versi
ditingkat Pascasarjana (S2) sebanyak
Menpan maupun Peraturan Walikota
2 (dua) orang, namun aparatur yang
Solok.
diberikan
Tugas
penugasan
Belajar
kepada
PNS
adalah untuk
Izin
Belajar
jumlah lebih banyak.
mengikuti pendidikan formal pada
a.
lembaga Perguruan Tinggi dalam
Sekretariat Daerah
rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme
PNS
memiliki
Tugas Belajar Aparatur di
Aparatur
yang
diberikan
sesuai
Tugas Belajar pada tahun 2011
kebutuhan daerah yang dilaksanakan
Cuma sebanyak 1 orang pada jenjang
dalam daerah, luar daerah maupun
S2 di Universitas Andalas (tabel 5.6
luar negeri sesuai dengan ketentuan
terlampir). Hal ini dikarenakan pada
perundang-undangan.
tahun yang sama di SKPD lain juga
Sedangkan
Izin Belajar adalah kesempatan yang
ada
diberikan
untuk
memenuhi syarat untuk diberikan
melanjutkan
Tugas Belajar yaitu sebanyak 11 (S2)
pendidikan pada lembaga pendidikan
orang dan 1 (satu) orang untuk
formal di Sekolah/Perguruan Tinggi
jenjang Sarjana (Sarjana) di luar
Negeri dan Swasta di luar jam dinas
SKPD Setda (lihat tabel 5.12).
dan
Tugas
Kemudian pada tahun 2012 terdapat
kedinasan dengan biaya pendidikan
kekosongan Tugas Belajar untuk
ditanggung oleh PNS bersangkutan.
aparatur
menambah
tidak
kepada atau
PNS
mengganggu
beberapa
di
aparatur
Sekretariat
yang
Daerah,
21
sementara
di
SKPD
lain
di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota
b.
Izin Belajar Aparatur di
Sekretariat Daerah
Solok berjumlah 10 (sepuluh) orang
Pada tahun 2011 pemberian
jenjang Pascasarjana (S2) dan 2
Izin Belajar terhadap aparatur di
(dua) orang untuk jenjang DIV /
Sekretariat Daerah Kota Solok lebih
Sarjana.
banyak
dibandingkan
dengan
Dan kembali di tahun 2013
pemberian tugas belajar. Begitupun
Tugas Belajar diberikan untuk 1
perbandingannya secara keseluruhan
(satu) orang aparatur lagi. (Terlihat
di lingkungan Pemerintah Daerah
dalam tabel 5.7 terlampir). Data pada
Kota Solok izin belajar untuk jenjang
tabel 5.7 di atas tidak jauh berbeda
S1/DIV sebanyak 151 orang dan S2
dengan tabel 5.6 dimana aparatur
sebanyak 30 orang. Namun aparatur
yang
di
di Sekretariat Daerah yang mendapat
Sekretariat Daerah di tahun 2011
kesempatan untuk mengikuti izin
sama jumlahnya dengan tahun 2013
belajar berjumlah 15 orang. Tabel
yaitu sebanyak 1 orang. Alasannya
5.8 menggambarkan data tersebut
sama karena pada tahun 2013 jumlah
(terlampir).
diberi
tugas
belajar
aparatur yang diberikan tugas belajar
Tabel di atas menggambarkan
di SKPD lain juga cukup banyak
bahwa hampir semua aparatur yang
yaitu sebanyak 21 orang (lihat tabel
melaksanakan izin belajar tidak jauh
5.12).
dari wilayah kedinasan mereka. Hal Jika diperhatikan dua tabel
ini dikarenakan dalam menjalankan
tersebut, pemberian tugas belajar
izin
untuk aparatur di Sekretariat Daerah
meninggalkan tugas kedinasannya
sangat sedikit sekali. Apalagi terjadi
sebagai
kekosongan pada tahun 2012. Hal ini
keterikatan dinas walaupun sedang
mungkin akan jauh berbeda dengan
belajar. Dan dari tabel diatas juga
pemberian
dapat dilihat bahwa aparatur memilih
izin
belajar,
dimana
belajar
PNS,
dalam rentang waktu tiga tahun
jurusan
berturut-turut selalu diisi dengan
Perguruan
pemberian
menyelaraskan
izin
belajar.
Berikut
/
tidak
boleh
artinya
adanya
keilmuannya Tinggi dengan
pada tersebut
kebutuhan
uraiannya.
22
organisasi pada unit kerjanya di
2013
Sekretariat Daerah Kota Solok.
5.11(terlampir).
Kemudian pada tahun 2012 kesempatan
pada
tabel
Tabel 5.11 menginformasikan
belajar
kepada
bahwa pada tahun 2011 jumlah
Sekretariat
Daerah
aparatur yang mengikuti izin belajar
sebanyak 5 orang untuk jenjang
sebanyak 11 orang untuk jenjang S1
Sarjana (S1). Gambarannya pada
dan 3 orang untuk jenjang S2.
tabel 5.9(terlampir). Pada tahun 2012
Sementara untuk tugas belajar hanya
ini kesempatan izin belajar lebih
1 orang saja untuk jenjang S2
sedikit
tahun
sedangkan S1 tidak ada dan Paket C
sebelumnya yaitu hanya 5 orang. Hal
juga 1 orang. Kemudian pada tahun
ini
banyaknya
2012 jumlah aparatur yang mengikuti
SKPD lain yang diberi kesempatan
izin belajar sebanyak 5 orang untuk
untuk mengikuti izin belajar. Pada
jenjang S1, sementara untuk tugas
tabel di atas terlihat tidak satupun
belajar tidak ada. Dan terakhir di
aparatur yang mengikuti izin belajar
tahun 2013 aparatur yang mendapat
pada jenjang S2, semuanya hanya
kesempatan mengikuti izin belajar
jenjang sarjana.
sebanyak 2 orang untuk jenjang S1, 1
aparatur
izin
terlihat
Di
dibandingkan
disebabkan
Kemudian
oleh
di
2013
orang untuk jenjang S2, sementara
kembali diberi kesempatan untuk
untuk tugas belajar untuk jenjang S1
menjalankan izin belajar sebanyak 4
tidak ada dan hanya sebanyak 1
orang.
orang untuk jenjang S2.
Tabel
menggambarkannya
tahun
5.10
akan
(terlampir).
Dari tabel 5.11 dan tabel 5.12
Data kesempatan izin belajar di
dapat
tahun 2013 terlihat semakin menurun
memberikan pendidikan formal yaitu
dibandingkan tahun sebelumnya, dan
Tugas Belajar dan Izin Belajar
izin belajar untuk jenjang S2 terdapat
terhadap aparatur baik di lingkungan
1(satu) orang. Dan secara umum
Sekretariat Daerah maupun terhadap
pemberian pendidikan formal oleh
SKPD
Pemerintah Daerah terhadap aparatur
Pemerintah Daerah sangat jauh sekali
di Sekretariat Daerah Kota Solok
perbandingannya yaitu sekitar 1: 7.
dalam kurun waktu 2011, 2012, dan
Dimana secara keseluruhan dalam
diartikan
lainnya
bahwa
di
dalam
lingkungan
23
kurun waktu 2011 sampai 2013 Izin
Nomor 22 Tahun 2013 Bab IV Pasal
Belajar sebanyak 372 orang (S1 dan
6, aparatur yang akan mengikuti izin
S2) sedangkan tugas belajar hanya
belajar
48
kemauan dan kesadaran sendiri yang
(S1
dan
S2).
Data
yang
adalah
mereka
ditampilkan dari tabel tugas belajar
berminat
dan
pengetahuan/kemampuan
izin
belajar
disimpulkan
diatas
bahwa,
dapat
hal
untuk
dengan
meningkatkan dan
ini
keterampilannya.
dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu
ditugaskan /tidak
aparatur yang memenuhi syarat dan
dipilih. Jadi perbedaan jumlah Tugas
besaran bantuan biaya pendidikan
Belajar
(Anggaran Pendidikan). Hal ini telah
Sekretariat
diatur dan dijelaskan dalam Surat
lainnya
Edaran Menpan Nomor 4 Tahun
peraturan yang mengaturnya.
dan
Mereka
diutus dan tidak
Izin
Belajar
Daerah
di
tidak
dan
latarbelakangi
di
SKPD oleh
2013 dan Peraturan Walikota Solok
Melirik pada faktor kedua
Nomor 22 Tahun 2013. Dalam
yang penulis maksud diatas yaitu
Perwako tersebut telah dengan tegas
faktor biaya pendidikan, dimana ada
dan jelas diuraikan tentang ketentuan
perlakuan
pemberian tugas belajar pada Bab III
bantuan biaya pendidikan antara
pasal 3 ayat 1-5, yaitu diberikan
aparatur yang menjalankan tugas
kepada aparatur yang menunjukkan
belajar dengan izin belajar. Jumlah
prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi
aparatur yang ditugaskan belajar
yang baik serta cukup potensial. Dan
akan mempengaruhi APBD suatu
pemberian tugas belajar ini sangat
daerah, karena biaya pendidikan
diutamakan
yang cukup besar terhadap aparatur
pada
aparatur
yang
yang
berbeda
dalam
berprestasi secara akademis maupun
yang diberi tugas belajar
secara administratif. Dan persyaratan
seluruh biaya hidup dan pendidikan
calon peserta tugas belajar ini juga
ditanggung
dijelaskan pada pasal 5 Perwako
bertugas selama tidak ke luar dari
tersebut
batas
(selengkapnya
lihat
di
oleh
waktu
instansi
yang
yaitu
tempat
ditentukan.
Perwako Solok No 22 Tahun 2013
Sementara
terlampir). Sedangkan untuk Izin
mengikuti izin belajar, pembiayaan
Belajar menurut Perwako Solok
ditanggung
untuk
oleh
aparatur
aparatur
yang
yang
24
bersangkutan dan akan dibantu oleh instansi
tempat
bekerja
apabila
adanya ketersediaan dana/anggaran. Jadi bantuan biaya pendidikan untuk izin belajar ini sifatnya tidak tetap atau tidak terikat. Dalam penentuan jurusan dan perguruan tinggi yang akan dipilih oleh aparatur, baik tugas belajar maupun izin belajar sudah ada ketentuannya.
Sebagaimana
yang
Kemudian aparatur dipersilahkan mendaftar dengan latar belakang pendidikan sebelumnya yang harus sesuai dan atas dasar kebutuhan organisasi. Berkaitan dengan kuantitas pemberian tugas belajar dan izin belajar memang berbeda. Jumlah tugas belajar setiap tahunnya dibatasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jumlah kebutuhan organisasi serta ada atau tidaknya pemberi beasiswa. Sedangkan untuk izin belajar tidak dibatasi. Pemerintah Daerah cuma memberi rekomendasi dan arahan sesuai Perwako Nomor 22 tahun 2013. Jadi pemberian tugas belajar
diatur oleh Peraturan Wali Kota Solok No 22 Tahun 2013 Bab III bagian ketiga yaitu persyaratan calon peserta tugas belajar dan Bab IV bagian ketiga yaitu persyaratan calon peserta
izin
belajar.
persyaratan tersebut
di
Dalam tegaskan
bahwa program studi/ilmu yang akan dilanjutkan
dalam
tugas
belajar
ataupun izin belajar harus memiliki relevansi dengan ilmu sebelumnya dan/ilmu sesuai dengan Tupoksi aparatur tersebut.4Hal ini diperjelas oleh
Kasubbid
Pengembangan
Mardahayati pada wawancara 2014:
kepada
aparatur
pembiayaannya
dari
selain Pemerintah
Daerah secara langsung juga melalui beasiswa/pembiayaan
dari
Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara di atas, juga dapat dijelaskan bahwa batasan jumah peserta tugas belajar ini
juga
berkaitan
dengan
usia
aparatur yang akan mengikuti tugas belajar yaitu untuk aparatur yang akan mengikuti tugas belajar di tingkat DIII/DIV/S1 usia maksimal harus 37 tahun. Dan bagi aparatur yang mengikuti tugas belajar di
Pemilihan program studi pada aparatur yang mengikuti tugas belajar setiap tahunnya ditentukan berdasarkan analisa kebutuhan dan juga peluang dari pemberi beasiswa.
tingkat S2 usia maksimal 42 tahun, sedangkan
S3
berusia
maksimal 47 tahun. Jika dilihat pada tabel izin
4
Wawancara 3 Januari 2014 di BKD Kota Solok dengan Mardahayati Kasubbid Pengembangan
untuk
belajar,
Perguruan
Tinggi
yang
25
dipilih aparatur Sekretariat Daerah
apabila
adanya
rata-rata adalah Perguruan Tinggi
dana/anggaran.
ketersediaan
swasta. Alasan pemilihan Perguruan
Untuk lebih jelasnya tabel
Tinggi ini ada 3 yaitu pertama,
5.13 (terlampir) sebagai gambaran
karena pada Perguruan Tinggi ini
bantuan belajar / pendidikan untuk
terdapat jurusan yang akan diambil
aparatur
oleh
belajar dan izin belajar di lingkungan
aparatur
ketentuan
izin
sesuai
dengan
belajar
bahwa
yang
mengikuti
tugas
Pemerintahan Daerah Kota Solok.
program studi yang dipilih harus Dari
sesuai dengan latar belakang ilmu sebelumnya
atau
yang
relevan
dengan tupoksi jabatan aparatur. Dan adapun
program
diambil/dipilih
studi
tersebut
yang
sekurang-
kurangnya harus terakreditasi B. Kemudian karena
alasan
waktu
Perguruan
kedua
adalah,
perkuliahan
Tinggi
tersebut
pada bisa
disesuaikan dengan jam dinas yaitu tidak mengganggu jam kerja aparatur sehari-hari karena setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena sesuai dengan ketentuan Perwako, izin belajar tidak boleh
meninggalkan/mengganggu
jam kerja aparatur. Dan alasan ketiga adalah, pembiayaan yang mudah dijangkau, karena sesuai dengan ketentuan izin belajar ini seluruh biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh aparatur yang bersangkutan. Adapun
bantuan
penyelesaian
akhir
biaya
dalam
perkuliahan,
data
pengembangan
SDM aparatur di Sekretariat Daerah melalui pendidikan formal diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah aparatur
yang
berpendidikan
SLTA/SLTP yang diberi kesempatan tugas
belajar
melanjutkan
dan
izin
belajar
Paket/Sarjana
(S1)
dalam kurun waktu 2011 – 2013 adalah sebanyak 20 (dua puluh) orang dari 31 orang aparatur yang berlatarbelakang SLTP/SLTA. (enam)
pendidikan
Dan
orang
sebanyak
aparatur
6
yang
mendapat kesempatan melanjutkan S2
(Pascasarjana)
di
Sekretariat
Daerah dalam kurun waktu 2011 – 2013. Data ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok
khususnya
di
Sekretariat
Daerah berjalan cukup baik. Namun untuk
aparatur
Non
PNS,
pengembangan SDM tidak dilakukan 26
secara berjenjang seperti halnya PNS
diklat kepemimpinan, maka pejabat
dan tidak adanya bantuan biaya dari
baru atau calon pejabat (fungsional
Pemerintah
umum) yang telah memenuhi syarat
Daerah
untuk
melanjutkan pendidikan formal. Hal
untuk
ini disebabkan oleh karena Non PNS
struktural
tidak ada keterikatan kuat secara
mengikuti diklat kepemimpinan.
kedinasan dengan instansi terkait.
diangkat
dalam
akan
jabatan
diprioritasnya
Berkaitan
dengan
Dalam pelaksanaan pengembangan
pelaksanaan
SDM terhadap aparatur baik PNS
aparatur,5dijelaskan oleh Kasubbid
maupun Non PNS pada dasarnya
Pendidikan dan Pelatihan (diklat)
sama yaitu sama-sama dibimbing
Dian Mayasari pada wawancara 2
dalam pelaksanaan pekerjaan secara
Januari 2014 di Kantor BKD:
teknis. Namun ada perbedaan dalam
…dalam setahun, pelaksanaan diklat yang dilakukan dengan pola fasilitasi atau pelaksanaannya dilakukan oleh BKD Kota Solok hanya 2 atau 3 kegiatan Diklat, sedangkan untuk diklat teknis aparatur atau diklat yang pelaksanaannya menggunakan kontribusi tergantung undangan yang masuk ke BKD Kota Solok.
pembinaan skarier terutama dalam hal kenaikan pangkat dan waktu pelaksanaan
pembinaan
tersebut.
Berikut penjelasan lebih lanjut. III.
Waktu
Pelaksanaan
Pengembangan SDM Aparatur Pengembangan
karier
dilaksanakan secara terus menerus pada setiap PNS dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan peraturan
perundang-undangan.
Misalnya, untuk bisa dipromosikan dalam jabatan setingkat lebih tinggi, apabila
yang
bersangkutan
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang
diklat
Dalam
bagi
mengembangkan
kemampuan aparatur dalam hal ini pemberian
diklat,
tidak
ada
pemisahan materi atau pemisahan waktu pelaksanaan bagi aparatur yang berstatus PNS dengan Non PNS (kasus
ini
berlaku
pada
pengangkatan/seleksi
honorer
menjadi
berbeda
PNS).
Namun
halnya dengan aparatur yang masih berstatus honorer/non PNS yang
pernah dan/atau masih didudukinya. Untuk struktural
bisa
duduk
dijabatan
harus telah mengikuti
5
Wawancara 2 Januari 2014 di Kantor BKD Kota Solok dengan Dian Mayasari Kasubbid Diklat
27
belum
mengalami
pengangkatan,
dapat
ditarik
benang
merahnya
mereka jelas sangat berbeda dengan
bahwa dalam pengembangan SDM
PNS dalam hal pembinaan karir dan
dan pembinaan karir PNS dan Non
pengembangan-pengembangan SDM
PNS sangat jauh berbeda. Padahal
lainnya.
Berkenaan
tersebut
ditambahkan
6
Kasubbid
Mardahayati
pada
dengan
hal
secara substansi mereka sama-sama
lagi
oleh
bekerja dan sama-sama mengabdi
Pengembangan
namun dalam perolehan hak sangat
wawancara
berbeda. Hal ini sangat disayangkan,
3
Januari 2014 di Kantor BKD:
karena
jumlah
Dengan telah selesainya pengangkatan PNS melalui seleksi honorer kategori I dan II, maka sejak itu tidak ada yang namanya “pengembangan karier dalam jabatan” bagi Pegawai Non PNS, karena sifatnya kontrak yang diperpanjang setiap tahun. Yang ada hanya pembinaan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seperti bimbingan teknis.
Sekretariat Daerah cukup banyak
7
Bobby
Hertanto
Kasubbid
Pengadaan dan Pensiun Pegawai: “Bagi pegawai Non PNS, pembinaan akan dilakukan oleh atasan langsung. Begitupun masa kerjanya akan diperpanjang atau diperpendek tergantung pada penilaian kinerja oleh atasan/kepala SKPD masingmasing”. Pernyataan yang diuraikan oleh Mardahayati dan Bobby pada wawancara di atas sangat jelas dan
PNS
di
yaitu sekitar 54 orang atau sekitar 32,3 % dari jumlah keseluruhan aparatur (total 167 orang). Pengembangan SDM yang diberikan
terhadap
aparatur
di
lingkungan Sekretariat Daerah sudah menjawab teori yang diuraikan oleh Ambar
Hal senada juga diungkapkan oleh
Non
TS,
dimana
mengembangkan
SDM
dalam dilakukan
melalui 3 kegiatan belajar yaitu pelatihan,
pendidikan
dan
pengembangan kepribadian. Seperti yang diungkapkan oleh Marwansyah, pengembangan
SDM
suatu
manajemen
yang
dilakukan
secara
upaya
terencana
dan
berkesinambungan
merupakan
untuk
meningkatkan kompetensi pekerja dan unjuk kerja (prestasi kerja)
6
Wawancara 3 Januari 2014, di Kantor BKD Kota Solok dengan Mardahayati Kasubbid Pengembangan 7 Wawancara 3 Januari 2014, di Kantor BKD Kota Solok dengan Bobby Hertanto Kasubbid Pengadaan Pegawai
lembaga, namun dalam pemberian diklat
di
lingkungan
Sekretariat
Daerah Kota Solok belum terencana
28
dan terprogram secara dengan baik
No 46 tahun 2011 Tentang Penilaian
dan
ini
Prestasi Kerja PNS, penilaian kinerja
terlihat dari data yang ditemukan
aparatur dilakukan melalui 2 aspek
bahwa tidak setiap tahun adanya
penilaian
diklat atau tugas belajar. Hal ini juga
sasaran kerja pegawai (SKP) dan
dipengaruhi oleh besarnya biaya
40% penilaian prilaku kerja. Pada
yang
berkesinambungan.
dikeluarkan
pengadaan
Hal
penilaian
setiap
penilaian SKP, unsur utama yang
atau
biaya
diperhatikan adalah pencapaian kerja
pendidikan untuk aparatur.
berdasarkan perencanaan program
yang
dikembangkan
60%
untuk
diklat
PNS
yaitu
kariernya
telah
kerja yang dibuat. Tentu hal ini akan
harus
sangat
berpengaruh
terhadap
memiliki kinerja yang bagus, karena
ketepatan waktu dalam menuntaskan
kalau
berdampak
perencanaan kerja. Perencanaan kerja
terhadap promosi jabatan selanjutnya
akan bisa terselesaikan dengan baik,
(bagi
struktural)
efektif dan effisien apabila aparatur
penjenjangan tingkat keahlian bagi
skill dan memahami amanah kerja
pejabat fungsional. Sementara itu
yang dijabatnya tersebut. Hal inilah
pengembangan
yang
tidak,
maka
pejabat
karier
PNS
di
bekali
dalam
didasarkan pada kinerja, jika kinerja
pelatihan/training , yaitu kegiatan
bagus maka pengembangan karier
belajar untuk meningkatkan kinerja
akan
pegawai
lebih
terhadap
mudah
seorang
dilaksanakan
PNS
tersebut.
dalam
pekerjaan
yang
diembannya.
Penilaian kinerja aparatur dilakukan
Kemudian penilaian kinerja
oleh atasan aparatur secara langsung,
yang kedua adalah penilaian Prilaku
misalnya staf/subbidang dinilai oleh
Kerja. Unsur penilaiannya adalah
Kasubbidnya, kasubbid dinilai oleh
orientasi
Kabidnya,
oleh
komitmen, disiplin, kerja sama dan
pimpinan bidang, begitu seterusnya
kepemimpinan. Orientasi pelayanan
dalam sebuah SKPD di Pemerintah
terhadap masyarakat, ini berkaitan
Kota
Peraturan
dengan sikap dan prilaku aparatur
Kepala BKN No 1 tahun 2013
dalam memberikan pelayanan terbaik
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP
kepada yang dilayani yang meliputi
Solok.
kabid
dinilai
Dalam
pelayanan,
integritas,
29
masyarakat, atasan, rekan sekerja,
yaitu
unit kerja terkait, dan/instansi lain.
aparatur
Integritas, hal ini berkaitan dengan
mempengaruhi bawahan atau orang
kemampuan untuk bertindak sesuai
lain yang berkaitan dengan bidang
dengan nilai, norma, dan etika dalam
tugasnya demi tercapainya tujuan
organisasi.
organisasi. Penilaian Prilaku kerja
berkaitan
Komitmen, dengan
hal
ini
kemauan
dan
kemampuan
inilah
untuk
dan
kemauan
memotivasi
yang
diberikan
dan
dalam
kemampuan untuk menyelaraskan
pengembangan/development,
yaitu
sikap dan tindakan aparatur untuk
kegiatan
untuk
mewujudkan
pengembangan diri pegawai secara
tujuan
organisasi
belajar
dengan mengutamakan kepentingan
umum dan menyeluruh.
dinas daripada kepentingan pribadi,
IV.
seseorang/golongan. Kemudian
Implikasi SDM
penilaian
kerja
Pengembangan
Terhadap
Prestasi
Kerja Aparatur
berikutnya adalah disiplin, yaitu
Menurut
Agus
Sutyono
kesanggupan aparatur untuk menaati
dalam Ambar (2004:35) bahwa untuk
kewajiban dan menghindari larangan
profesionalismenya aparatur ada tiga
yang ditentukan dalam peraturan
nilai
perundang-undangan
dan/atau
Pertama, tugas dan perannya harus
peraturan kedinasan yang apabila
senantiasa bertujuan untuk melayani
tidak ditaati atau dilanggar akan
kepentingan
dijatuhi hukuman disiplin. Kerjasama
keprofesionalannya
/teamwork, hal ini berkaitan dengan
berddasarkan pada spesialisasi ilmu
kemauan dan kemampuan aparatur
dan pendidikan. Ketiga, memegang
dalam bekerja sama dengan teman
teguh prinsip the right man on the
sejawat, atasa, bawahan dalam unit
right
kerjanya serta instansi lain dalam
belakang
menyelesaikan
suatu
berbanding
tanggungjawab
yang
tugas
dan
ditentukan,
yang
harus
dikembangkan.
umum.
place.
Kedua, harus
secara
teori
latar
pendidikan
seharusnya
lurus
dengan
penempatan/formasi
jabatan
sehingga mencapai daya guna dan
aparatur,
namun
kenyataan
hasil guna yang sebesar-besarnya.
lapangan
hal
Dan terakhir adalah kepemimpinan
seutuhnya berlaku. Seperti halnya di
tersebut
di
belum
30
Sekretariat Daerah Kota Solok, untuk mengisi sebuah formasi jabatan di suatu
SKPD,
terlebih
dahulu
diadakan analisa kebutuhan pegawai oleh
bagian
organisasi
dan
ketatalaksanaan
(Organa)
di
Sekretariat
Daerah.
Kemudian
diusulkanlah oleh Organa ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diadakan
seleksi
pegawai.
penerimaan
Namun,
diberikan pembekalan berkaitan dengan job/pekerjaannya itu. Pembekalan yang dimaksud adalah penjelasan secara rinci dan teknis tentang job disknya. Contohnya saya sendiri, ijazah Sarjana saya Sosiologi tapi dulu ditempatkan pada bagian Ekonomi, otomatis bingung namun diberikan pembekalan-pembekalan berkaitan dengan bidang saya tersebut. Dan setelah dapat kesempatan Tugas belajar, S2 baru saya lanjutkan dengan jurusan ekonomi.
dalam
Di kesempatan yang berbeda
perjalanannya pegawai/aparatur yang
juga diungkapkan oleh 9Desra Hardi,
terseleksi menurut formasi jabatan
Staf Subbag Agama Kesra:
yang diminta pada awal penerimaan
Latar belakang pendidikan saya adalah ekonomi tapi ditempatkan di Subbag Agama Bagian Kesra. Saya heran kenapa ditempatkan di sana, walaupun porsi dalam hal keuangan di sana sangat sedikit. Dan kebanyakan kerjanya dalam hal sosial keagamaan. Tapi setelah diberikan bimbingan teknis dan pelatihan alhamdulillah bisa menjalankannya karena sedikit banyaknya juga ada pengalaman di bidang ini. Dan sekarang untuk meningkatkan kapasitas diri saya sedang mengikuti Tugas belajar S2 jurusan akuntansi.
memiliki kemampuan di bidang lain yang bukan formasinya. Oleh BKD, kondisi
ini
ditinjau
ulang
dan
penempatan aparaturpun mengalami perubahan. Kembali pada permasalahan semula, ada sekitar 5% penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya, hal ini dijawab oleh informan di lapangan 8
wawancara
dengan
Kasubbag
Kelembagaan (Ihsiana Wulandari) pada tanggal 31 Desember 2013 di Kantor Sekretariat Daerah:. …aparatur yang latar belakang belakang pendidikannya tidak sesuai dengan formasi jabatannya, maka
Pengalaman yang diungkapkan oleh salah satu aparatur Setda tersebut merupakan
gambaran
riil
di
Sekretariat Daerah bahwa dalam penempatan aparatur diluar bidang ilmunya
akan
diiringi
dengan
8
Wawancara 31 Desember 2013, di Sekretariat Daerah Kota Solok dengan Ihsiana Wulandari Kasubbag Kelembagaan
9
Wawancara 4 Februari 2014, Via Telephon
31
pembekalan-pembekalan kerja secara
Hal itu telah dibuktikan oleh Ihsiana
teknis dan lebih jauhnya diberikan
wulandari pada unit kerjanya, sampai
kesempatan untuk pendidikan formal
dia
yang yang jurusannya singkron untuk
Pemko Solok untuk mengikuti Tugas
menopang/menunjang amanah kerja
Belajar ke Universitas Indonesia
yang diembannya. Dengan demikian
Jurusan Ekonomi, dimana universitas
aparatur tidak mengalami kesulitan
ini adalah salah satu universitas yang
dalam
sangat bergengsi di tanah air.
menjalankan
pekerjaannya
mendapat
walaupun tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya.
rekomendasi
oleh
Menanggapi hal sama, juga diungkapkan
oleh
10
Kabid
Namun yang lebih menarik
Pengembangan, pada 3 Januari 2014
dari semua itu adalah pengalaman
bertempat di Kantor BKD, berikut
yang
kutipannya:
dimiliki
aparatur
akan
menentukan penempatannya di unit kerjanya. Karena akan lebih mungkin seorang aparatur ditempatkan karena pengalaman yang dimilikinya bagus dari pada latar belakang ilmu yang dimilikinya. Karena belum tentu kinerjanya buruk hanya karena latar belakang
ilmunya
tidak
sinkron
dengan formasi jabatannya. Jika melirik lagi pada konsepnya Weber, kondisi
di
Sekretariat
menunjukkan
bahwa
Daerah
spesialisasi
Penempatan PNS pada formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tidak selalu berdampak buruk terhadap kinerja, jika dibarengi dengan pengalaman kerja dan pengetahuan yang bagus bisa memberikan hasil yang lebih bagus. Jika Dasar penempatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan Pajamalapu, dan dasar penempatan PNS dalam jab fungsional sudah diatur Perundang-undangan, maka dasar penempatan PNS dalam fungsional umum selain latar belakang pendidikan juga berdasarkan pengalaman kerja serta Diklat yang pernah diikuti .
ilmu tidaklah sebuah penghambat bagi
seseorang
dalam
Dasar penempatan seseorang pada posisinya selama ini khususnya
berprestasi/bekerja. Aparatur yang
di
memiliki latarbelakang ilmu yang
konsep
birokrasi
legal-formalnya
berbeda
Max Weber yang
dikenal dengan
dengan
penempatan
indonesia
sering
mengadopsi
kerjanya terbukti bisa mengerjakan 10
amanah kerja tersebut dengan baik.
Wawancara 3 Januari 2014, di Kantor BKD Kota Solok dengan Mardahayati Kasubbid Pengembangan
32
istilah The Right Man on The Right
terkuat, namun juga berpedoman
Place yaitu orang yang tepat pada
pada beberapa indikator lain yang
posisi yang tepat atau dalam arti
disebut dengan istilah Pajamalapu
sederhananya
(Pangkat,
seseorang keahliannya,
adalah
penempatan
sesuai
dengan
Masa
kerja,
pengaLaman, Pendidikan dan Usia).
atau
Ternyata tidak tidak cukup
ijazahnya. Namun dalam kondisi
menilai seseorang hanya dari latar
nyata dilapangan dan dunia kerja,
belakang
tidak asing lagi ternyata seseorang
menempati sebuah formasi jabatan.
menempati pekerjaan yang bukan
Karena the right man on the right
dari latar belakang pendidikannya.
place
Sehingga muncullah istilah baru
keprofesionalan seorang aparatur di
yang
pendidikannya
Jabatan,
diungkapkan
oleh
11
Kabid
pendidikannya
belum
untuk
menjamin
wilayah kerjanya.
Pengembangan dan Diklat pegawai
D.
Kesimpulan dan Saran
Hendrik sewaktu diwawancarai di
a.
Kesimpulan
ruang kerjanya yaitu The Right Man
Tujuan dari penelitian ini
on The Right Job yaitu orang yang
adalah
tepat pada pekerjaan yang tepat.
menjelaskan
Artinya adalah seseorang bisa saja
pengembangan SDM Aparatur di
menempati
Sekretariat Daerah Kota Solok guna
jika
posisi/jabatan
memang
dia
apapun
capable
atau
mendeskripsikan penguatan
dan
kapasitas
mendukung terwujudnya tata kelola
mampu dan ahli di bidang pekerjaan
pemerintahan
tersebut
penelitian menemukan bahwa dalam
sehingga
tidak
melulu
yang
baik.
Hasil
seseorang latar belakang ilmu „A‟ di
sebuah
posisi „A‟ juga. Senada dengan yang
pelaksanaan the right man on the
diungkapkan
Kabid
right place seperti yang diadopsi
Pengembangan di atas, bahwa dalam
oleh kebanyakan instansi di negara
menempatkan
kita
oleh
aparatur
pada
job
birokrasi
yang
pemerintah,
ditawarkan
Weber,
tertentu, latar belakang pendidikan
bukanlah sebuah standar ideal yang
bukanlah
harus diterima seutuhnya. Terbukti di
satu-satunya
indikator
Sekretariat
Daerah
Kota
Solok,
11
Wawancara 3 Januari 2014, di Kantor BKD Kota Solok dengan Hendrik Kabid Pengembangan dan Diklat
rendahnya
kualitas
pendidikan
33
aparatur dan adanya penempatan
kerja ini adalah orientasi pelayanan
formasi yang tidak tepat bukanlah
kepada konstituen, integritas diri,
suatu penghalang seseorang untuk
komitmen yang kuat, disiplin tinggi,
bekerja dan berprestasi. Kondisi
kerjasama
aparatur yang ada di Sekretariat
kepemimpinan yang baik. Inilah
Daerah mampu ditingkatkan dengan
yang tercover dalam sebuah prestasi
strategi capacity building.
kerja yang akhirnya nanti sebagai
Penguatan kapasitas/capacity building
untuk
mengembangkan
pijakan
yang
dasar
baik
dalam
dan
kenaikan
pangkat aparatur. Berkaitan dengan
SDM aparatur di Sekretariat Daerah
penempatan
yang paling berperan penting adalah
sesuai
melalui Pendidikan dan Pelatihan
pendidikannya
(Diklat) dan
permasalahan
dalam
formal (tugas dan izin belajar).
Pemerintah
Daerah,
Adapun Diklat yang telah diberikan
penempatan seseorang dalam jabatan
kepada
tertentu
melalui
aparatur
di
pendidikan
Sekretariat
aparatur
dengan
yang tidak
latar
belakang
bukanlah
sebuah
lingkungan
melalui
karena
banyak
Daerah dalam kurun waktu 2011
pertimbangan
dan
sampai 2013 adalah Diklat teknis
Penyeleksian
tersebut
bendaharawan,
prajabatan,
penilaian Pajamalapu dan dikuatkan
Diklat kepemimpinan IV dan Diklat
dengan 4 aspek penilaian yaitu aspek
kepemimpinan
umum,
Diklat
III.
Penguatan
kapasitas pengembangan SDM ini
khusus,
penyeleksian. melalui
teknis
dan
kompetensi pegawai.
sangat berimplikasi terhadap prestasi
Akhirnya dapat dikatakan di
kerja aparatur baik secara teknis
sini bahwa dengan adanya penguatan
maupun non teknis. Secara teknis,
kapasitas
aparatur
Sekretariat Daerah melalui Diklat
mampu
meningkatkan
terhadap
dan
mengerjakan program/sasaran kerja
penempatan seseorang berdasarkan
(SKP) secara efektif dan effisien.
kemampuan kerjanya lebih tepat di
Secara
dapat
Pemerintah Kota Solok atau yang
meningkatkan perilaku kerja/budaya
lebih tepatnya the right man on the
kerja yang baik. Dimana perilaku
right job.
teknis,
formal,
di
kualitas kerjanya seperti mampu
non
pendidikan
aparatur
maka
34
Sehingga istilah ideal the right man
dimensi SDM inipun baru membahas
on the right place sebagai indikator
tentang pendidikan dan pelatihan.
profesionalisme aparatur yang sering
Padahal point yang cukup penting
menjadi acuan di dunia kerja tidaklah
juga yang belum dipaparkan dalam
menjadi standar baku di Sekretariat
penelitian
Kota Solok karena yang terpenting
sistem
adalah the right man on the right job.
Pemerintah
Untuk membuktikannya, pendidikan
Dimana hal tersebut sangat erat
bukanlah
kaitannya dengan kualitas aparatur
namun
standar capacitiy
satu-satunya, building
akan
yang
ini
adalah
rekrutmen
di
Daerah
akan
bagaimana lingkungan
Kota
Solok.
menduduki
formasi
mampu mengantarkan aparatur ke
jabatan di suatu unit organisasi. Oleh
pengalaman
yang
karena itu peneliti menyarankan pada
yang
peneliti
berharga
(knowledge) dan
aparatur
selanjutnya
untuk
profesionalisme.
melanjutkan penelitian ini dengan
b.
menggali lagi proses rekrutmen pada
Saran Dalam
faktor
sebuah
utama
organisasi
yang
sebuah
lembaga
Pemerintahan
sangat
Daerah Kota Solok. Selanjutnya di
menentukan adalah manusia. Karena
sarankan kepada Pemerintahan Kota
manusia adalah sebagai penggerak
Solok
dan
melaksakan
mewujudkan
kemajuan
dan
supaya
berkomitmen
penguatan
kapasitas
manusia itulah yang disebut aparatur
secara berkesinambungan dan teratur
pemerintah. Aparaturlah yang akan
terhadap aparatur. Karena setiap
berperan penting dalam memajukan
mengadakan
otonomi daerah dan dengan kinerja
tidak
aparatur yang baik, maka akan
permasalahan yang sama seperti
terciptalah tata pemerintahan yang
dalam penelitian ini. Maka capacity
baik. Penelitian ini baru mengupas
building
dan membahas bagian utama dari
pendidikan formal merupakan cara
peningkatan kapasitas, yaitu dimensi
yang
Sumber
pengembangan SDM aparatur. Dan
Daya
Manusia.
Masih
rekrutmen
mustahil
akan
melalui
cukup
pegawai ditemukan
diklat
tepat
kepada
dan
untuk
banyak dimensi lain seperti dimensi
khususnya
Badan
lembaga dan networking. Dan pada
Kepegawaian Daerah (BKD) agar
35
meningkatkan
profesionalismenya
Ragam Varian Kontemporer.
terutama dalam pengarsipan dan
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
dokumentasi
pegawai
pelaksanaan
Diklat
pengembangan
karir
dalam
Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian
maupun
Kualitatif : dasar-dasar dan
lainnya
di
Pemerintah Kota Solok.
aplikasi. Malang: YA3 Keban,
Yeremias.
Governance Building
DAFTAR PUSTAKA
2000.
Good
dan
Capacity
sebagai
Indikator
Utama dan Fokus penilaian Chadwick, Bruce A. 1991. Metode Ilmu
Pengetahuan
Sosial.
Amanah. 2010. Disertasi: Strategi
Lembaga
Sumatera Barat Koentjaraningrat.
Semarang: IKIP Press
Pengembangan
Kinerja Pemerintah Nagari di
SDM
Pendidikan
di Islam
1985.
Penelitian
Metode
Masyarakat.
Jakarta: PT. Gramedia. Marwansyah dan Mukarram. 1999.
(SMP Al-Falah Delta Sari,
Manajemen
MTS
Ummah
Manusia. Bandung : Pusat
Program
Penerbit Administrasi Niaga
Amanatul
Surabaya). Pascasarjana
IAIN
Sunan
Anita, dkk. Jurnal: Peran Diklat Dalam Meningkatkan Kualitas SDM di BKD Provinsi Jawa
Azizy,
A.Qodri.
2007.
Change
Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta : Gramedia
Bungin, Burhan . 2000. Metode Kualitatif
Aktualisasi Metodologi ke Arah
2001.
Metode
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 1985. Bidang
Yogyakarta:
Gajah
Metode Sosial. Mada
University Press. Simanjuntak,
Payaman.
1995.
Ekonomi
SDM.
Pengantar
Utama.
Penelitian
lexy.
Penelitian
Tengah.
Daya
Politeknik Negeri Bandung. Moleong,
Ampel Surabaya.
Sumber
Yogyakarta: ANDI. Sutiyono,
Agus,
Ambar
Teguh
Sulistiyanii. 2004. Manajemen
36
SDM.
Yogyakarta.
Grafindo
Persada.
Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Usman, Husaini. 1996.
Metode
Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Widjaja,
Ijazah Bagi
Kota Solok Peraturan Wali Kota Solok Nomor XX Tahun 2013 Tentang Pola
Otonomi
Karier Pegawai Negeri Sipil Di
Daerah dan Daerah Otonom.
Lingkungan Pemerintah Kota
Jakarta : PT. Grafindo Persada.
Solok
Yasin,
HW.
2002.
Ahmad
Fatah.
2010.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Disertasi: Pengembangan SDM
Indonesia Nomor 46 Tahun 2011
di Lembaga Pendidikan Islam
Tentang Penilaian Prestasi Kerja
(Studi
Pegawai Negeri Sipil
Multikasus
di
MIN
Malang l, MI Murni Lamongan
Peraturan
Kepala
Badan
dan MI Muhammadiyah l Pare
Kepegawaian Negara Nomor 1
Kediri). Program Pascasarjana
Tahun 2013 Tentang Ketentuan
IAIN Sunan AMpel Surabaya.
Pelaksanaan
PP
Nomor
46
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Referensi Kebijakan Daerah
Sipil Keputusan Walikota Solok Nomor
Surat Edaran MENPAN RI Nomor 4
188.45/XX/KPTS/WSL-2013
Tahun 2013 Tentang Pemberian
Tentang
Pedoman
Tugas belajar dan Izin Belajar
Penilaian
dan
Badan
Teknis
Pertimbangan
Pertimbnagan
bagi Pegawai Negeri Sipil
Jabatan
dan Kepangkatan (Baperjakat) Dalam Struktural
Pengisian di
Jabatan Lingkungan
Pemerintah Kota Solok Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Tugas Belajar,
Izin
Belajar
dan
Kenaikan Pangkat Penyesuaian
37
