Pengembangan Pengelolaan Katalog Data Spasial Berbasis WebGIS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Oleh : Bramantyo Marjuki , S.Si. ¹ Hadiwibowo , ST. ² Syamsul Hadi , ST. , M.Si. ³ Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, telah diberlakukan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dimana Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) perlu disimpan dalam tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan Informasi Geospasial. Pusdata Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unit kliring data spasial memiliki peran yang startegis untuk mengelola data spasial yang ada di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kondisi ketersedian data spasial di Pusdata saat ini berkembang cukup pesat dengan berbagai jenis dan sumber data spasial. Oleh karenanya diperlukan pengembangan aplikasi pengelolaan data spasial berbasis raster untuk mengelola pengarsipan data spasial yang sudah ada kedalam aplikasi katalog data spasial berbasis WebGIS yang dapat diakses secara langsung di lingkungan internal maupun eksternal. Pengembangan aplikasi ini menggunakan perangkat open license, seperti PostGIS dan ArcGIS API berbasis Java Script dengan pendekatan arsitektur berbasis client server. Metode system development life cycle digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan, implementasi, uji coba, dan diseminasi dari sistem pengelolaan data spasial di Kementerian Pekerjaan Umum.
Pendahuluan Pusat Pengelolahan Data, secara struktural merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jendral, Kementerian Pekerjaan Umum dan dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.8/PRT/M/2010, yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelengaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian. Salah satu fungsi Pusat Pengolahan Data adalah melaksanakan pemetaan dan pengelolaan data infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan hal ini menjadi tugas Balai Pemetaan Tematik Prasarana Dasar sebagai Unit Pelakasanaan Teknis, Pusat Pengelolahan Data yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2010. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, telah diberlakukan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 12 Tahun
2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dimana Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) perlu disimpan dalam tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan Informasi Geospasial. Standar Prosedur penyimpanan DG dan IG meliputi unit penyimpanan, personil penyimpanan, sarana dan prasarana penyimpanan, pengamanan, pengaksesan kembali dan prosedur penyimpanan. Selain itu telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang intinya, bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik untuk menuju penyelenggaraan negara yang baik dan benar (Good Governance). Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas
Penyusunan sistem basis data akan memudahkan berbagai fungsi yang dibutuhkan untuk data, seperti pencarian, penambahan, ataupun pembaharuan data. Sistem basis data yang baik akan dapat dioperasikan dengan baik oleh penggunanya apabila memiliki antarmuka pengguna yang baik pula. Maka, sistem basis data ini akan menjadi bagian dari aplikasi katalog data spasial yang akan memudahkan pengelolaan data spasial dan memudahkan dalam melakukan pelayanan data spasial. Pembangunan aplikasi data spasial perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna secara detil, oleh karena itu pada tahap awal penyusunan katalog data spasial dijital dilakukan koordinasi dan diskusi mengenai kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi yang diharapkan dibangun pada katalog data spasial dijital digambarkan melalui diagram use case agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Use Case merupakan salah satu metode dalam penggambaran kebutuhan pengguna sesuai dengan fungsi dari sebuah aplikasi. Desain dan implementasi akan berdasar pada diagram use case yang telah disepakati. Secara keseluruhan, pengelolaan data meliputi berbagai tahap yang dilakukan seperti pengolahan data dan konversi data sebelum ke tahapan penyusunan katalog data spasial. Oleh karena itu, pekerjaan pengelolaan data spasial mulai dari awal pengumpulan data, pengisian metadata, konversi data, penyusunan basis data, desain aplikasi, implementasi, pelatihan dan sosialisasi digambarkan pada alur pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai alur rencana pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alur Pengembangan Aplikasi
1. IGT wajib mengacu pada IGD (pasal 19) ; 2. Dilarang membuat skala IGT lebih besar dari pada skala IGD yang diacunya (pasal 20 ayat b) ; 3. IGT menggambarkan suatu batas yang memiliki kekuatan hukum yang dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh pemerintah, daerah, dan atau setiap orang (pasal 23 ayat 1) ; 4. Pemerintah/Pemda dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerjasama dengan BIG (pasal 23 ayat 1).
SIG dan Standarisasi Peta Tematik Tujuan standarisasi peta tematik, yaitu mengurangi duplikasi produk antar lembaga, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan penyajian informasi tematik, membuat data lebih mudah diakses oleh publik, dan untuk membangun kemitraan serta meningkatkan ketersediaan data. Beberapa ketentuan umum menjadi kaidah penyelenggaraan pelaksanaan tematik, adalah :
yang dan
Tujuan standarisasi peta tematik sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur data spasial nasional, yaitu menjamin termanfaatkannya data tematik yang baik dan benar dan mengurangi duplikasi produk antar lembaga, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan penyajian informasi tematik, membuat data lebih mudah diakses oleh publik, dan meningkatkan pemanfaatan data yang tersedia guna membangun kemitraan dan kerjasama pertukaran data.
Geodatabase Konsep dan implementasi Geodatabase sebagai media memungkinkan untuk proses penyimpanan, melakukan query, dan memanipulasi objek. Konsep format ini memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan format lainnya. Format ini dirancang sebagai common data storage sekaligus sebagai management framework bagi aplikasinya. Geodatabase merupakan sebuah konsep sekaligus juga merupakan sebuah bentuk implementasi GIS specified format seperti : • Pengelolaan tabel dan atribut. • Mengelola berbagi bentuk tipe data vektor maupun raster. • Mengelola data hasil pengukuran atau survey. • Permodelan relasi-relasi spasial. • Validasi data dan long transaction. Terdapat beberapa keuntungan dalam menerapkan konsep geodatabase, diantaranya : • Data geografis yang tersimpan memiliki keseragaman data. • Proses entry dan editing data menjadi lebih akurat.
diskusi agar setiap proses berjalan dengan lancar, untuk tahapan persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi dan Diskusi Analisis mengenai proses bisnis yang akan diakomodir dalam sistem perlu dilaksanakan pada tahap awal pembangunan. Target awal pembangunan sistem pengelolaan data spasial digital yaitu, memperoleh informasi mengenai data spasial yang akan dikelola oleh sistem, menentukan kelas informasi baik skala, tema, waktu dari data spasial, menetapkan format isian yang akan digunakan sebagai dasar pengisian metadata, menentukan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam katalog online (berbasis web). Hal tersebut akan menjadi dasar pembangunan katalog online (berbasis web). 2. FGD ( Focus Group Discussion) Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana beberapa orang yang terdiri dari beberapa bagian dimintakan persepsi, pendapat, kepercayaan, norma yang berlaku, pelayanan, konsep, sosialisasi, ide dan diseminasi sistem pengelolaan data spasial Kementerian Pekerjaan Umum.
• Data-data ditampilkan secara lebih dinamis.
Pengumpulan Data
• Hasil peta yang lebih baik akan terbentuk.
Pengumpulan data akan dilaksanakan setelah mendapatkan hasil inventarisasi dari FGD. Data spasial yang dikumpulkan berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil FGD.
• Bentuk dari tiap feature didefinisikan lebih baik. • Banyak user dapat melakukan proses editing secara simultan.
Persiapan Pengelolaan Data Spasial Pengelolaan data spasial membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak , khususnya masukan dari tim pengelola data dari lingkungan Pusdata, Kementerian Pekerjaan Umum. Analisis kebutuhan pengguna akan menjadi masukan dan acuan yang digunakan dalam membangun sistem pengelolaan data yang didalamnya terdapat katalog online (berbasis web). Dalam tahap persiapan pengelolaan data spasial dilakukan beberapa koordinasi dan
1. Scanning Scanning atau konversi data merupakan bagian tahapan dari entri data. Hal ini diperlukan pada saat data spasial yang berhasil dikumpulkan berupa cetak atau hardcopy. 2. Tranformasi Koordinat Hasil scan atau konversi data akan menghasilkan data yang sebelumnya dalam bentuk cetak menjadi format digital, namun koordinat yang dimiliki masih dalam bentuk format cetak belum sesuai dengan standard yang ditentukan Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Metadata Data spasial yang dikumpulkan, berdasarkan form isian akan memiliki keterangan lengkap mengenai data tersebut. Metadata yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam repositori terintegrasi dengan hasil dari entri data.
tahapan lainnya, perlu ada analisis kebutuhan yang berawal dari masukan.
4. Set-Up Server Penyimpanan data spasial dilaksanakan diatas platform perangkat keras tertentu sesuai dengan spesifikasi Kementerian Pekerjaan Umum. Instalasi dan konfigurasi yang diperlukan pada server yang digunakan untuk pengelolaan data spasial Gambar 2. System Development Life Cycle.
Desain Basisdata Review Performance Repositori Review Performance pada repositori yang dibangun dimaksudkan untuk menjaga kualitas dari basis data atau repositori tempat penyimpanan data spasial. Normalisasi menjadi hal yang mendasar dalam menguji repositori yang dibangun. Penyusunan Katalog Online Penyusunan katalog data spasial digital, menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Sistem ini digunakan untuk menggambarkan proses perencanaan, implementasi, uji coba, dan diseminasi dari sistem pengelolaan data spasial Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem ini digunakan untuk menjabarkan pembangunan katalog data spasial dijital dari sisi perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan diasumsikan telah disiapkan dan dapat memenuhi semua kebutuhan dari sistem. Sistem ini terdiri dari 5 fase, yaitu perencanaan, analisis, desain, implementasi dan pemeliharaan. Untuk lebih jelasnya mengenai fase penyusunan katalog online dapat dilihat pada Gambar 2.
Desain Layout Sistem Tampilan antar muka sistem pengelolaan data spasial yang berupa katalog data spasial dibangun dalam bentuk format halaman web. Desain layout sistem dapat didefinisikan mengenai menu, tombol, dan bahkan alur dari setiap elemen yang ada pada halaman web. Hal ini akan selaras dengan pembangunan kode program dan koneksinya ke basis data. Gambar berikut merupakan tampilan halaman depan dari sistem katalog data spasial dijital berbasis web.
Gambar 3. Tampilan Antar Muka Sistem Katalog Data Spasial
Pengelolaan Data Spasial
Struktur Penyimpanan Data
Analisis Kebutuhan Pengguna
Data dijital hasil proses scan dan koreksi geometrik disimpan dalam basis data terstruktur file based. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian dan penyimpanan, sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Tempat penyimpanan atau
Sistem pengelolaan data spasial berawal dari inventarisasi data, penyusunan basis data yang kemudian akan ditampilkan atau disajikan melalui katalog online dalam bentuk web. Sebelum melangkah ke tahapan-
repositori dari data dijital dapat dilihat pada Gambar 4.
Hasil implementasi dari sistem katalog data spasial online telah memiliki fungsi-fungsi seperti: - Penggunaan beberapa pilihan basemap. - Pencarian data. - Zoom berdasarkan wilayah ataupun hasil pencarian. - CMS berdasarkan level pengguna. Lebih jelasnya mengenai hasil pencarian data melalui Sistem Katalog Data Spasial dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7.
Gambar 4. Struktur folder penyimpanan data spasial
Struktur penyimpanan akan memudahkan pencarian maupun penyimpanan data sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Struktur folder ini juga diimplementasikan dalam katalog data spasial online. Selain struktur tempat penyimpanan, dilakukan juga standard penamaan file. Berikut merupakan struktur penamaan file untuk peta topografi dan tematik.
Gambar 6. Hasil pencarian data melalui Sistem Katalog Data Spasial
Gambar 5. Struktur penamaan file peta topografi dan tematik
Implementasi Sistem Fase implementasi merupakan proses penerjemahan keseluruhan sistem kedalam kode program agar sesuai dengan kebutuhan. Proses bisnis dan layout akan menjadi acuan implementasi sistem. Fungsi-fungsi yang telah ditetapkan dapat diakomodir melalui sebuah Content Management System (CMS), sehingga administrator dari sistem katalog data spasial akan mudah melakukan pembaharuan data kedalam basis data. CMS juga dapat digunakan untuk merespon kebutuhan permintaan data dari pengguna, ataupun sebagai masukan, apabila data belum tersedia dalam katalog.
Gambar 7. Sistem Katalog Data Spasial
Proses implementasi akan terus dilaksanakan hingga selesai review aplikasi. Setelah itu, proses akan berlanjut ke fase pemeliharaan melalui tahap uji coba dan perbaikan sistem. Uji coba dilakukan oleh pemberi pekerjaan pada setiap fungsi, tampilan dan apapun yang dirasakan baik
sebagai pengguna, administrator sistem.
maupun
sebagai
Standard Operating Procedure (SOP) SOP pengelolaan data spasial di Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan basis data dan aplikasi Sistem Katalog Data Spasial. SOP ini akan menjadi acuan pengelolaan data spasial, sehingga proses bisnis kedepan menjadi lebih mudah dan informasi terkini dapat dipublikasikan sesuai prosedur. SOP yang disusun memiliki tingkatan, sehingga ada alur pengelolaan data secara umum yang kemudian dibagi menjadi SOP-SOP lain yang merupakan proses yang lebih detil dari pengelolaan data spasial.
DATA ANALOG
INVENTARISASI DATA
6. Berdasarkan hasil pengujian pada beberapa platform browser , aplikasi web katalog dapat berjalan dengan baik di desktop computer. Sedangkan untuk penggunaan mobile phone memerlukan beberapa tambahan plugin dimasing-masing operating system.
1. Aronoff, S. 1989. Information System : a Management Persepective. WDL Publications. Canada.
KONVERSI DATA
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA
5. Web Katalog yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan dapat membantu memudahkan proses pencarian arsip data spasial yang berada di lingkungan Pusdata secara online berdasarkan kategori yang dibutuhkan pengguna.
Daftar Pustaka
KLASIFIKASI
METADATA
indikator kinerja atau keberhasilan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengelola data spasial.
KONTROL KUALITAS
SISTEM KATALOG DATA SPASIAL
Gambar 8. SOP pengelolaan data spasial
Kesimpulan Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pembahasan , maka dapat diambil kesimpulan antara lain : 1. Proses scan atau alih media, dapat menyelamatkan data analog yang selama ini tersimpan sehingga dapat dilakukan dokumentasi untuk keperluan lain dan analisis di kemudian hari. 2. Proses koreksi geometrik dengan metode yang telah diterapkan, dapat meregistrasi kondisi data ke lokasi yang sesuai di permukaan bumi. 3. Pengelolaan data menggunakan aplikasi, akan memudahkan dan menjadi standard dalam pencarian, penyimpanan dan pengamanan data spasial Kementerian Pekerjaan Umum. 4. SOP yang telah disusun, menjadi satuan minimum pelayanan yang merupakan
2. Atmadilaga, A. H. 1995. Pengelolaan Basisdata. Bakosurtanal. Cibinong. 3. Barrough, P. A. 1986. Principles of Geographicals Information Systems for Land Resources Assements. Oxford Claredon Press. 4. Heywood, I. , Cornelius, Sarah, Carver, Steve. 2008. An Introduction to Geographical Information Systems. Prentince Hall. 5. Kristanto, Harianto. 2000. Konsep dan Perancangan Basis Data. Yogyakarta : Andi Offset. 6. McDonnell, R., Kempt, K. 1995. International GIS Dictionary. New York : Villey. 7. Prahasta, Edy. 2001. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung : Informatika Press. 8. Prahasta, Edy. 2007. Membangun Aplikasi WebBased dengan Map Server. Bandung : Informatika Press. 9. Thrall, Ian Grant. 2005. User Friendly GIS. Geospatial Solutions. USA
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik . 12. Zolnai, Andrew. 2014. Administering ArcGIS for Server. Cambridge : Packt Publishing.
Bramantyo Marjuki , S.Si. ¹ - Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Hadiwibowo , ST. ² - Studio Realsoft Media Moderat Syamsul Hadi , ST. , M.Si. ³ - Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia
