Pengelolaan Sumberdaya Airtanah Page 1

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIRTANAH DI INDONESIA Disarikan oleh : DR. Ir. Heru Hendrayana Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada [email protected]

Di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya air. Dengan diilhami rekomendasi dari konferensi di atas, maka telah terjadi reformasi pengelolaan sumberdaya air yang bertumpu pada paradigma baru pengelolaan sumberdaya air. Paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya air di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :  Pengelolaan yang terpadu antar setiap jenis sumberdaya air (air hujan, air permukaan, dan airtanah), tidak lagi terfragmentasi.  Pengelolaan bersifat desentralisasi, daerah kabupaten/kota berwenang mengelola sumberdaya nasional (termasuk sumberdaya air) yang tersedia di wilayahnya.  Peran pemerintah pusat dari regulator dan sekaligus operator yang sentralistik menjadi sebagai regulator, pembuat kebijakan, perencanaan nasional, pembinaan, konservasi dan standarisasi nasional, dan menyerahkan pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaaan kepada pemerintah daerah, serta melibatkan para stake holders, akar rumput di daerah, dan sektor swasta.  Pengelolaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya air, tetapi juga menjamin keberlanjutan (sustainability) ketersediaan sumberdaya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun kualitasnya. Pengelolaan sumberdaya airtanah harus dilakukan secara bijaksana oleh semua pihak dengan bertumpu pada aspek teknis dan aspek hukum dan kelembagaan yang benar. Secara teknis, penerapan konsep dasar pengelolaan airtanah secara total harus diterapkan secara nyata, yaitu dengan memadukan konsep pengelolaan air permukaan yang berbasis daerah aliran sungai dan konsep pengelolaan airtanah berbasis cekungan airtanah, yang mendasarkan pada analisis sistem aliran airtanah regional, menengah dan lokal, guna memecahkan permasalahan kuantitas dan kualitas airtanah secara lebih nyata. Aspek hukum dan kelembagaan memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pengelolaan airtanah. Pranata hukum dan kelembagaan yang baik adalah yang tidak mengingkari asal-usul dan sifat alamiah airtanah. Dukungan komitmen yang nyata dari semua pihak terkait, kelembagaan, aspek hukum, pemerintah, swasta dan masyarakat serta dukungan teknis yang memadai menjamin terlaksananya konsep pengelolaan airtanah secara total (total groundwater basin management concept). Siklus pengelolaan seharusnya tetap diimplementasikan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan airtanah. Pengelolaan cekungan airtanah di setiap wilayah mempunyai karakteristik dengan kata kunci, sebagai berikut : a. Bersifat spesifik pada setiap daerah yang dikelola b. Evaluasi bersifat spatial berdasar cekungan airtanah c. Evaluasi Sebab-Akibat d. Implementasi program bersifat integrasi e. Komitmen dari pemegang kebijakan f. Didukung oleh peraturan perundangan g. Partisipasi Pemerintah–Masyarakat–Swasta h. Demokrasi-HAM-Lingkungan Hidup Penataan ruang yang berdasarkan kepada paradigma pengelolaan sumberdaya airtanah yang berwawasan lingkungan memperhatikan satu kesatuan hubungan hidrologi dengan sumberdaya air lainnya, seperti air hujan atau air permukaan pada umumnya. Pemahaman cekungan airtanah artinya mengetahui secara pasti karakteristik kawasan resapan airtanah dan kawasan pengambilan airtanah secara tiga demensi. Neraca airtanah yang seimbang mampu memberi rekomendasi daya dukung Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 1

sumberdaya air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan di suatu wilayah yang akan dilakukan penataan ruangnya, dan juga bagi pengembangan wilayah tersebut dikemudian hari. Potensi sumberdaya air yang terdapat pada suatu cekungan airtanah perlu dikelola secara menyeluruh, tidak hanya terhadap airtanahnya, tetapi juga cekungan airtanah itu sendiri beserta lingkungannya. Tujuan pengelolaan cekungan airtanah antara lain agar terjadi efektivitas pemanfaatan airtanah, yang mencakup : a) untuk memenuhi kebutuhan air baku, b) untuk menghindari kekeringan, c) dapat mengendalikan pencemaran, d) mampu memelihara lingkungan, e) mengetahui karakteristik imbuhan (imbuhan lokal, imbuhan regional, atau kombinasi keduanya). Setelah penataan ruang di suatu wilayah, maka pengelolaan cekungan airtanah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga bagi pengguna airtanah, misalnya masyarakat setempat, industri, pemakai air irigasi, para pelaku pengelola airtanah dll. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator dan mewujudkan “networking”, serta mengontrol mekanisme pengelolaan airtanah berikut penataan kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona-zona tertentu. Dengan demikian pola distribusi pemukiman, lahan-lahan terbuka, kawasan konservasi, kawasan preservasi mempunyai pertimbangan yang kuat dan rasional dalam rangka mengendalikan pengembangan wilayah dari waktu ke waktu dengan bertumpu pada keberlanjutan sumberdaya airtanah. Kondisi sistem hidrogeologi di suatu wilayah harus menjadi salah satu parameter kendali dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dan akhirnya, dengan berlakunya PP No. 43 tahun 2008 tentang Airtanah, maka diharapkan penyelenggaraan pengelolaan airtanah di Indonesia segera mencapai sasaran optimal yang dapat dirasakan masyarakat secara lebih nyata. Salah satu langkah nyata dalam rangka mengatasi masalah air di Indonesia pada bulan April 2004 di Jakarta telah dilakukan “Deklarasi Nasional” oleh 11 (sebelas) Menteri yang bernama “Deklarasi Nasional Pengelolaan Air Yang Efektif Dalam Penanggulangan Bencana”. Adapun isi Deklarasi Nasional tersebut adalah: 1. Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air untuk menanggulangi bencana 2. Melakukan pencegahan kerusakan lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS kritis, pengelolaan kuantitas dan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air. 3. Meningkatkan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam pengelolaan air pada penanggulangan bencana. 4. Meningkatkan pertukaran data dan informasi di bidang pengelolaan sumberdaya air dan penanggulangan bencana. Disamping itu, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) pada perayaan Hari Air Nasional (HAS) pada tahun 2005. Program yang menjadi acuan kegiatan penyelamatan air meliputi: penataan ruang/pembangunan fisik, konservasi dan rehabilitasi hutan, lahan dan air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan penggunaan air berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan air yang adil. Pengelolaan airtanah di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan peraturan dan perundangan yang digunakan untuk melandasi upaya pengelolaan airtanah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang bertindak sebagai ujung tombak upaya pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan airtanah, dengan demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam pencapaian program perlindungan sumberdaya airtanah. Karena sifatnya demikian, maka sebaiknya peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disesuaikan dan berdasarkan pada kondisi fisik sumberdaya airtanah yang ada di daerah tersebut. Aspek teknis pelaksanaan pengelolaan airtanah tidak mendasarkan pada batas administrasi suatu daerah, tetapi harus tetap mengacu pada konfigurasi cekungan airtanah dengan memperhatikan kondisi batas hidrogeologi yang ada.

Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 2

Permasalahan Pengelolaan Airtanah Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan airtanah di Indonesia adalah terbatasnya sumberdaya airtanah di alam yang disertai dengan meningkatnya pemanfaatan airtanah. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya airtanah di kota-kota besar di Indonesia telah melampaui batas kemampuan cadangan airtanah itu sendiri. Ditambah dengan keterbatasan pelayanan air bersih oleh Pemerintah yang sangat terbatas dan belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan air domestik bagi masyarakat, telah mendorong pengambilan airtanah secara tidak terkontrol. Akibatnya di pusatpusat pengambilan airtanah terjadi degradasi kuantitas, kualitas dan bahkan lingkungan airtanah secara signifikan. Kerusakan lingkungan di daerah imbuhan airtanah karena penggundulan hutan dan alih fungsi lahan menjadi areal kebun sayur atau palawija, bahkan menjadi pemukiman berikut fasilitas pendukungnya telah menyebabkan turunnya kemampuan resapan air. Tekanan terhadap sumberdaya air, khususnya airtanah seperti telah diuraikan di atas menunjukkan, bahwa sasaran pelaksanaan pengelolaan airtanah belum optimal sesuai seperti yang diharapkan, yaitu pengelolaan airtanah secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Permasalahan pengelolaan airtanah yang masih banyak dijumpai, antara lain: a. Kebijakan pengelolaan belum menjamin : 1. Hak setiap individu mendapatkan air bersih temasuk airtanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 2. Hak dasar masyarakat memperoleh akses penyediaan airtanah untuk memenuhi berbagai keperluan 3. Pemanfaatan airtanah yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 4. Perlindungan airtanah agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai demi kelangsungan kesejahteraan umat manusia 5. Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan airtanah 6. Pelaksaanaan koordinasi pengelolaan airtanah antar industri Pemerintah dan atau antar Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan terhadap airtanah 7. Keterpaduan pengelolaan antara airtanah dan air permukaan sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya air terpadu 8. Pelaksanaan penggunaan yang saling menunjang antara airtanah dan air permukaan guna mengatasi krisis air bersih b. Pengelolaan sumberdaya air yang terdiri dari air hujan, air permukaan dan airtanah tidak mungkin dilaksanakan oleh satu instansi, akan tetapi harus secara terkoordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian pengelolaan pemanfaatan air saling menunjang dapat dilaksanakan dengan optimal. c. Sistem pengambilan keputusan tidak efektif karena campur tangan pemerintah pada pengelolaan airtanah di daerah. Di samping itu, organisasi di daerah tidak atau kurang dilibatkan, sehingga daerah tidak mempunyai rasa memiliki atas sumberdaya air yang ada di wilayahnya. d. Pengelolaan airtanah oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar pada cekungan airtanah lintas batas, tetapi lebih cenderung berdasarkan pada batas administrasi. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat dasar airtanah yang mengalir sesuai kondisi hidrogeologinya tanpa mengenal batas administrasi. e. Belum adanya jaringan data dan informasi airtanah yang terintegrasi antar lembaga pengumpul atau pengelola data airtanah, hal tersebut akibat kurang tegasnya penerapan peraturan dan keterbatasan sumberdaya manusia di daerah. f. Pemanfaatan airtanah secara parsial, kurang berkeadilan, belum menjadi hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mendapatkan akses penyediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan dasarnya.


Page 3

g. Tidak dihargainya nilai ekonomi dan lingkungan airtanah pada pemanfaatannya, tetapi lebih menitik beratkan pada eksploitasi untuk mendapatkan pendapatan bagi daerah dari pada perlindungannya. h. Data dan informasi airtanah kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Data dan informasi kurang informatif dan tidak seragam dalam format, belum tersusunnya standar sistem informasi airtanah, yang merupakan alat bantu pada perencanaan pengelolaan dan pendukung pengambilan keputusan. i. Terjadinya konflik kepentingan antar pengguna sumber air baku, karena meningkatnya degradasi kualitas, kuantitas, dan lingkungan airtanah, terutama pada di wilayah perkotaan. Di sisi lain, terjadi peningkatan kebutuhan sumber airbaku yang sangat pesat sejalan dengan dinamika pengembangan wilayah. j. Keterbatasan sumberdaya (manusia, peralatan, biaya) baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan airtanah kurang efektif dan kurang maksimal. k. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundangan pengelolaan airtanah yang ada. l. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi airtanah, baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya, yang disebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman airtanah (groundwater knowledge). m. Degradasi kuantitas, kualitas dan lingkungan airtanah akibat pengambilan airtanah yang berlebihan, pencemaran dan perubahan fungsi lahan khususnya cekungan airtanah di perkotaan. Permasalahan pengelolaan airtanah dipicu juga dengan adanya perubahan paradigma, yang pada akhirnya berpengaruh pada penentuan kebijakan dan proses pelaksanaan pengelolaan airtanah, antara lain:  Perubahan status airtanah dari komoditas sosial dan barang bebas menjadi komoditas sosial-komersial.  Pergeseran peran Pemerintah sebagai provider menjadi enabler.  Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.  Perubahan pola pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air dari Government Centrist menjadi Private-Public Participation.  Perubahan pelayanan pemerintah dari birocrative-normative menjadi responsiveflexible.  Perubahan sistem kebijakan Pemerintah dari top-down menjadi bottom-up. Tantangan pada Pelaksanaan Pengelolaan Airtanah Banyaknya permasalahan dan kendala yang masih ada terhadap pelaksanaan pengelolaan airtanah di Indonesia, baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang berpengaruh pada sasaran pengelolaan airtanah, maka dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan airtanah banyak menghadapi tantangan, antara lain:  Pengelolaan sumberdaya air secara terpadu antara airtanah dan air permukaan, mengingat, bahwa airtanah adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem hidrologi dengan air permukaan.  Menerapkan konsep dasar pengelolaan airtanah secara total (Total Groundwater Management) yang memadukan konsep pengelolaan Groundwater Basin dan River Basin. Pendekatan pengelolaan airtanah dengan mendasarkan konsep Regional, Intermediate dan Local/Artificial Groundwater Flow System guna memecahkan permasalahan kuantitas dan kualitas airtanah pada setiap recharge area ataupun discharge area.  Mempertimbangkan penilaian resiko (Risk Assessment) pada airtanah, baik pada aspek kuantitas maupun kualitas pada setiap kebijakan pengelolaan airtanah. Hal ini untuk meminimalkan dampak negatif akibat pemanfaatan airtanah terhadap lingkungannya.


Page 4

 Desentralisasi pengelolaan airtanah dengan cara memberdayakan daerah untuk mengelola airtanah pada lingkup wilayahnya tanpa mengabaikan sifat keterdapatan dan aliran airtanah serta prinsip cekungan airtanah lintas batas.  Pemenuhan hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air bersih dari airtanah bagi kebutuhan pokok sehari-hari guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.  Ketersediaan sistem informasi airtanah mencakup jaringan data dan informasi airtanah terpadu didasarkan pada data keairtanahan yang andal, tepat, akurat, dan berkesinambungan, yang mencangkup seluruh wilayah Indonesia.  Kontinuitas ketersediaan airtanah dengan menjaga keseimbangan antara pemanfatan nilai ekonomi air dan ketersediaan airtanah sebagai bagian ekosistem hidrologi, mencegah degradasi kuantitas, kualitas, dan lingkungan airtanah, mengendalikan pemanfaatan airtanah sesuai nilai ekonomi dan aspek lingkungannya.  Mewujudkan dan mengoptimalkan pemanfaatan air saling menunjang dengan menciptakan keterpaduan pemanfaatan airtanah, air permukaan, dan air hujan.  Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya (manusia, keahlian, peralatan, dan biaya) pengelolaan, yaitu dengan memberdayakan masyarakat, swasta, para pihak berkepentingan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.  Segera dilakukan identifikasi Bencana atau Bahaya Airtanah (Groundwater Hazard) yang mencakup kuantitas dan kualitas, khususnya di daerah-daerah urban di Indonesia. Kebijakan pengelolaan airtanah di masa datang harus mengacu pada Groundwater Hazard Management yang disusun berdasarkan Groundwater Risk Assessment.  Mengingat penduduk daerah urban di masa datang akan mencapai 60% jumlah penduduk, maka segera diterapkan konsep Urban Hydrogeology pada setiap evaluasi kondisi airtanah di kota-kota besar di Indonesia.  Mengingat isu krisis air bersih di dunia yang semakin meningkat, maka sudah saatnya mulai dikenalkan konsep Airtanah sebagai Sumberdaya Tidak Terbarukan (Groundwater as NonRenewable Resource) dalam rangka untuk mencapai Groundwater Sustainibility. Kebijakan Bidang Airtanah di Indonesia Sumberdaya air adalah karunia Tuhan yang sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan seluruh makhluk hidup. Oleh sebab itu, keberadaannya di bumi Indonesia perlu dikelola secara bijaksana, demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rahyat. Dengan demikian, maka pengelolaan sumberdaya airtanah didasarkan atas azas, bahwa:  Sumberdaya airtanah adalah karunia Tuhan, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di segala bidang nasional, ekonomi, lingkungan, politik maupun ketahanan nasional.  Sumberdaya airtanah mempunyai fungsi sosial. Pola pengaturan airtanah didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian,  Hak atas airtanah adalah semata-mata hak guna air, yakni hak untuk memperoleh air bagi keperluan tertentu.  Airtanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas keperluan lain.  Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan airtanah: o Keterpihakan kepada masyarakat atau kepentingan yang lebih luas yang tercermin pada prioritas peruntukannya o Tuntutan kebutuhan pendapatan daerah perlu diimbangi dengan peningkatan upaya perlindungan airtanah dan pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, serta untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya degradasi kondisi dan lingkungan airtanah, maka Pemerintah telah merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan di bidang airtanah antara lain sebagai berikut : Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 5

1. Menyelenggarakan pengelolaan airtanah berdasarkan pada prinsip pelestarian Pembentukan airtanah pada akuifer memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga upaya perbaikan atau rehabilitasi sulit dilakukan, serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan demikian pada setiap upaya pendayagunaan perlu diimbangi dengan upaya perlindungan agar pemanfaatannya dapt berkelanjutan. Beberapa ketentuan yang diberlakukan adalah kewajiban melakukan upaya konservasi bagi yang mendayagunakan airtanah, serta kegiatan lain yang berpotensi merusak kondisi lingkungan airtanah, misalnya kegiatan penambangan, pengeringan airtanah, pembangunan kawasan pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain. 2). Melaksanakan pengelolaan airtanah didasarkan pada cekungan airtanah Konsep cekungan airtanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan airtanah didasarkan pada prinsip terbentuknya airtanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah. Tujuan kebijakan di atas agar seluruh kegiatan pengelolaan airtanah meliputi konservasi, pendayagunaan, pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan dalam satu cekungan airtanah yang mencakup ekosistem hidrogeologinya. Penetapan cekungan airtanah di Indonesia dikuatkan oleh Peraturan Presiden sebagai dasar penyelenggaraan pengelolaan airtanah oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 3) Mendorong penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air Pengelolaan terpadu merupakan suatu proses yang mengutamakan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya air, lahan, dan sumberdaya terkait lainnya secara terkoordinasi untuk memaksimalkan pencapaian target ekonomi dan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan ekosisitem. Karena pentingnya keterpaduan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan sumberdaya air, Pemerintah telah memasukkan kegiatan ini kedalam UU No 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Terdapat tiga program keterpaduan yang telah dicanangkan dalam UU tersebut, yaitu (1) penyelenggaraan konservasi airtanah dan air permukaan secara terpadu, (2) keterpaduan penggunaan airtanah dan air permukaan, serta (3) keterpaduan pengendalian pencemaran airtanah dan air permukaan. Melalui kegiatan ini Pemerintah mengharapkan permasalahan-permasalahan yang mendasar pada pengelolaan sumberdaya air dapat segera diselesaikan. Dan sebagai upaya menjamin kesinambungan ketersediaan sumberdaya air, serta menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan, Pemerintah secara konsisten akan terus mengupayakan terlaksananya pengelolaan airtanah yang baik, bijaksana, dan terpadu. 4) Memprioritaskan pemanfaatan untuk air minum di atas semua peruntukan lain Masyarakat luas memperoleh hak atas air, yang merupakan hak guna air. Pemanfatan air sebagai air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain, menyusul prioritas untuk keperluan rumah tangga, peternakan dan pertanian sederhana, irigasi, industri, pertambangan, usaha perkotaan dan kepentingan lainnya. 5) Pengembangan airtanah untuk mengatasi kesulitan air Sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan masyarakat di desa-desa sulit air, Pemerintah telah mencanangkan program pengembangan airtanah melalui pengeboran akuifer dalam, pembuatan sumur pengumpul, penurapan mata air serta pemanfaatan sungai bawah tanah. Upaya ini bertujuan agar pada masa mendatang tidak ada lagi masyarakat pedesaan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Demikian juga masyarakat di daerah perkotaan agar dapat memperoleh air bersih bagi kebutuhan hidupnya, serta mendukung untuk keperluan industri. Kebijakan ditetapkan oleh Pemerintah dan harus dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Kebijakan pengelolaan airtanah disusun dan diterapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air Nasional, di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya kebijakan tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis pengelolaan airtanah sebagaimana disebutkan pada PP No. 43/2008 pasal 5 dan pasal 6, yaitu: 1. Kebijakan teknis pengelolaan airtanah nasional yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada kebijakan nasional sumberdaya air. Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 6

2. Kebijakan teknis pengelolaan airtanah di provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan airtanah nasional 3. Kebijakan teknis pengelolaan airtanah di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan airtanah provinsi Pengelolaan Airtanah Berdasar Peraturan Perundangan di Indonesia Terdapat beberapa telaah pengelolaan airtanah yang dilakukan berdasarkan pada kebijakan dan peraturan yang sudah ada, sehingga menghasilkan suatu konsep pengelolaan airtanah yang menjamin ketersediaannya dan pendayagunaannya secara berkelanjutan, diantaranya adalah pengelolaan sumberdaya air berdasarkan UU No.7/2004 dan pengelolaan airtanah berdasar PP No. 43/2008. 1. Pengelolaan Sumberdaya Air berdasarkan UU No.7/2004 Menurut UU No.7/2004 pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Terdapat dua komponen utama sumberdaya air, yaitu air permukaan dan airtanah. Untuk pengelolaan air permukaan wilayah sungai merupakan konsep dasarnya, sedangkan untuk pengelolaan airtanah acuannya merupakan cekungan airtanah. Pengelolaan sumberdaya air terpadu berdasarkan UU No.7/2004 dijelaskan pada dalam Gambar berikut:

Gambar: Aspek Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu Berdasar UU No. 7/2004 Walaupun pengelolaan airtanah dan air permukaan merupakan pengelolaan yang terintegrasi, namun ada hal mendasar yang membedakan antara pengelolaan sumberdaya airtanah dan sumberdaya air permukaan. Pengelolaan air permukaan berbasis pada wilayah sungai yang didasarkan pada konsep hidraulika dan batas satuan wilayah sungai yang tidak selalu sama dengan cekungan airtanah. Cekungan airtanah yang menjadi basis pengelolaan airtanah lebih dipengaruhi oleh batas hidrogeologis dan kondisi geologi di suatu wilayah.


Page 7

Terdapat tiga wilayah atau daerah teknis atau hidrologis pengelolaan sumberdaya air yaitu : CAT, DAS, dan WS. Masing–masing menurut UU No. 7 / 2004 diartikan sebagai berikut: a. Cekungan airtanah, adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan airtanah berlangsung. b. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupaka pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. c. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau–pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. Agar kelestarian airtanah dapat terjaga dan pendayagunaannya dapat berkelanjutan, maka sangat diperlukan integrasi dan keterpaduan antar instansi terkait dalam penyusunan kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya air, termasuk penyusunan kerja legislatif yang mengatur pengelolaan sumberdaya air terpadu. Keterpaduan atau integrasi menjadi kata kunci dalam pengelolaan sumberdaya air mengingat semua jenis air yang diatur dalam UU No. 7/2004, meliputi air hujan, air permukaan, termasuk air laut, dan airtanah merupakan komponen daur hidrologi yang keberadaannya di alam satu sama lain saling berinteraksi. Masing–masing memiliki potensi sekaligus kekurangan, sehingga untuk menjamin kemanfaatannya yang optimal, maka pengelolaannya harus terpadu. Dalam sistem pengelolaan sumberdaya air terpadu, pengelolaan airtanah menjadi komponen bersama dengan pengelolaan air permukaan dan air hujan. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, dimana keterpaduan tersebut terkandung dalam tiga hal, yaitu kebijakan, strategi, dan rencana pengelolaan yang terlihat pada Gambar berikut. Selain itu diperlukan integrasi dan keterpaduan antar instansi terkait dalam penyusunan program agar pendayagunaan sumberdaya air dapat berkelanjutan. Koordinasi tersebut meliputi koordinasi antar departemen, badan tertinggi untuk pengelolaan sumberdaya air (nasional), dengan badan tertinggi untuk pengelolaan airtanah, dan badan koordinasi tingkat wilayah provinsi dan kabupaten/ kota. 2. Pengelolaan Airtanah Berdasarkan PP No. 43/2008 Dalam PP No. 43/2008 disebutkan, bahwa pengelolaan airtanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak. Secara skematis pengelolaan airtanah berdasarkan peraturan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Kebijakan Pengelolaan Airtanah menurut PP No. 43/2008 Pengelolaan airtanah berlandaskan pada kebijakan pengelolaan airtanah dan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kebijakan pengelolaan airtanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan, atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka pengelolaan airtanah. Kebijakan pengelolaan airtanah yang ditetapkan berfungsi sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah, pengendalian daya rusak airtanah, dan sistem informasi airtanah.


Page 8

Gambar :Integrasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Gambar : Pengelolaan Airtanah menurut PP No.43/2008 Kebijakan pengelolaan airtanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya iar yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan airtanah yang berfungsi sebagai arahan dalam pengelolaan airtanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi airtanah di wilayah administrasi yang bersangkutan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 9

Kebijakan teknis pengelolaan airtanah nasional yang disusun dan ditetapkan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan airtanah nasional dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumberdaya air provinsi. Kebijakan teknis pengelolaan airtanah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan bupati/ wali kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan airtanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumberdaya air kabupaten/ kota (Gambar di bawah ini).

Gambar : Diagram Alir Kebijakan Pengelolaan Airtanah Kebijakan teknis pengelolaan airtanah menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan strategi pelaksanaan pengelolaan airtanah pada cekungan airtanah. Kebijakan pengelolaan airtanah disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pengelolaan berdasarkan prinsip kelestarian b. Pengelolaan airtanah didasarkan pada cekungan airtanah c. Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air secara terpadu d. Prioritas pemanfaatan airtanah untuk kebutuhan pokok hidup Strategi Pengelolaan Airtanah menurut PP No. 43/2008 Pengelolaan airtanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan airtanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan airtanah. Strategi pengelolaan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, seimbang antara upaya konservasi dan pendayagunaan airtanah, terpadu dalam penggunaan air yang saling menunjang, serta melibatkan peran masyarakat. Strategi pengelolaan airtanah berisikan tentang tujuan jangka panjang, ketentuan umum pengelolaan, kebijakan umum pengelolaan, dan strategi yang diambil dalam pengelolaan. Strategi pengelolaan airtanah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah, dan pengendalian daya rusak airtanah pada cekungan airtanah. Strategi pengelolaan airtanah selanjutnya dijabarkan dalam strategi pelaksanaan pengelolaan airtanah yang disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan airtanah (Gambar di bawah ini).


Page 10

Gambar :Diagram Alir Strategi Pengelolaan Airtanah Konservasi pada Pengelolaan Airtanah Konservasi sumberdaya air selalu berkaitan dengan konservasi tanah, sehingga keduanya sering disebut sebagai konservasi tanah dan air. Hal ini mengandung makna, bahwa kegiatan konservasi tanah akan berpengaruh tidak hanya pada perbaikan kondisi lahan tetapi juga perbaikan kondisi sumberdaya air., demikian juga sebaliknya. Konservasi airtanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan airtanah guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan ketersediaan dalam arti kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan mahkluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang. Pada awalnya konservasi airtanah diartikan sebagai menyimpan air dan menggunakan untuk keperluan yg produktif. Konsep ini disebut sebagai konservasi segi pasokan. Perkembangan selanjutnya konservasi lebih mengarah pada pengurangan atau efisiensi penggunaan air, dan dikenal sebagai konservasi segi kebutuhan. Konservasi yang baik merupakan gabungan kedua konsep tersebut, yaitu menyimpan air pada saat berlebihan dan menggunakan seminimal mungkin untuk keperluan yang produktif. Konservasi air domestic berarti menggunakan air secukupnya untuk mandi, cuci, sanitasi dan penggunaan rumah tangga lainnya. Konservasi air industri berarti menggunakan air secukupnya untuk menghasilkan suatu produk. Konservasi air pertanian artinya menggunakan air secukupnya untuk menghasilkan hasil pertanian sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung konservasi airtanah, maka diselenggarakan pemantauan airtanah. Obyek pemantauan airtanah adalah pemantauan muka airtanah, debit aliran, jumlah pengambilan airtanah, kuantitas, kualitas dan lingkungan keberadaan airtanah. Sumur pantau adalah salah satu alat pemantauan dalam rangka konservasi airtanah. Penentuan zona konservasi airtanah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat perubahan kondisi dan lingkungan airtanah yang disebabkan oleh proses alami dan atau akibat kegiatan manusia. Pelaksanaan kegiatan penentuan zona konservasi airtanah dilakukan untuk menentukan upaya konservasi airtanah dalam kegiatan pendayagunaan airtanah. Penentuan zona konservasi airtanah Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 11

Gambar : Pendayagunaan Airtanah merupakan salah satu unsur untuk menyusun rencana pengambilan, penyediaan, pemanfaatan, pengembangan, pengusahaan airtanah, dan rencana tata ruang wilayah pada suatu cekungan airtanah. Zona konservasi airtanah ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :  Keterdapatan dan potensi ketersediaan airtanah  Perubahan kedudukan muka airtanah  Perubahan kualitas airtanah  Perubahan lingkungan airtanah  Ketersediaan sumber air selain airtanah  Prioritas pemanfaatan airtanah  Kepentingan masyarakat dan pembangunan Berdasarkan faktor-faktor tersebut, zona konservasi airtanah suatu daerah dibedakan menjadi beberapa kategori : aman, rawan, kritis dan rusak, yang kemudian disajikan dalam bentuk peta. Zona konservasi airtanah memuat ketentuan konservasi dan pendayagunaan airtanah pada cekungan airtanah. Selain itu didalamnya memuat informasi tentang hidrogeologi dan potensi airtanah. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona konservasi airtanah diatur dengan peraturan menteri (PP No. 43/2008 Pasal 24). Penetapan zona konservasi airtanah adalah wewenang Pemerintah, yaitu Menteri, Gubernur, Buapti/Walikota setelah melakukan konsultasi publik (PP No. 43/2008 Pasal 24 Ayat (2)). Zona konservasi airtanah dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan airtanah (PP No. 43/2008 Pasal 24 Ayat (5)). Pendayagunaan pada Pengelolaan Airtanah Pendayagunaan airtanah diutamakan pada pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan serta dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan airtanah dan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan melibatkan masyarakat (PP No. 43/2008 Pasal 47). Pendayagunaan airtanah diarahkan untuk mendukung upaya efektivitas dan efisiensi penggunaan airtanah yang dapat menerus serta berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya, penggunaan airtanah dapat digunakan juga untuk pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan sebagainya, setelah kebutuhan pokok tercukupi.


Page 12

Gambar : Penatagunaan Airtanah Pendayagunaan airtanah dilakukan melalui kegiatan : penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan airtanah seperti pada gambar di bawah ini. pendayagunaan airtanah di bawah ini. Penatagunaan airtanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan airtanah dan peruntukan airtanah pada cekungan airtanah yang disusun berdasarkan zona konservasi airtanah (PP No. 43/2008 Pasal 48). Penetapan zona pemanfaatan airtanah dilakukan dengan mempertimbangkan : 1. Sebaran dan karakteristik akuifer; kelulusan dan keterusan akuifer 2. Kondisi hidrogeologi; sistem akuifer, pola aliran airtanah 3. Kondisi dan lingkungan airtanah; kuantitas dan kualitas 4. Kawasan lindung airtanah; daerah imbuhan, zona kritis dan zona rusak 5. Kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan 6. Data dan informasi hasil inventarisasi airtanah 7. Ketersediaan air permukaan Zona Pemanfaatan airtanah merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan dan pengembangan airtanah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan penetapan peruntukan airtanah pada cekungan airtanah dilaksanakan dengan mempertimbangkan : 1. Kuantitas dan kualitas airtanah 2. Daya dukung akuifer terhadap pengambilan airtanah 3. Jumlah dan sebaran penduduk dan laju pertambahannya 4. Proyeksi kebutuhan airtanah 5. Pemanfaatan airtanah yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan penatagunaan airtanah mulai dari penetapan zona pemanfaatan airtanah sampai dengan penetapan peruntukan airtanah pada cekungan airtanah diawasi oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pengendalian Daya Rusak Airtanah pada Pengelolaan Airtanah Pengendalian daya rusak airtanah adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan airtanah seperti yang tercantum pada pasal 58 UU No. 7/2004. Sedangkan menurut PP No. 43/2008, pengendalian daya rusak airtanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin dan memulihkan kondisi airtanah akibat intrusi air laut, serta mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan muka tanah. Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 13

Pengendalian daya rusak airtanah dilakukan dengan mengendalikan pengambilan airtanah dan meningkatkan jumlah imbuhan airtanah untuk menghambat/mengurangi laju penurunan muka airtanah. Penurunan muka airtanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya intrusi air laut dan atau amblesan muka tanah. Pengendalian daya rusak airtanah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Untuk mencegah intrusi air laut dilakukan dengan membatasi pengambilan airtanah di daerah pantai. Untuk menanggulangi intrusi air laut dilakukan dengan cara melarang pengambilan airtanah di daerah pantai, sedangkan untuk memulihkan kondisi airtanah yang telah terkena intrusi air laut dengan cara menciptakan imbuhan atau resapan buatan atau dengan sumur injeksi di daerah yang tercemar air laut. Pengendalian pada amblesan tanah meliputi kegiatan pencegahan terjadinya amblesan tanah dengan mengurangi pengambilan airtanah bagi pemegang ijin pemakaian airtanah atau pemegang ijin pengusahaan airtanah pada zona kritis dan zona rusak. Upaya penghentian terjadinya amblesan dilakukan dengan menghentikan pengambilan airtanah, sedangkan untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah juga dilakukan untuk menanggulangi intrusi air laut dengan membuat sumur resapan. Kebijakan Peningkatan Konservasi Airtanah Secara Menerus Kebijakan peningkatan konservasi airtanah secara terus menerus terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. memelihara daerah imbuhan airtanah dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya airtanah di cekungan airtanah oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan:  mengendalikan budi daya pertanian ataupun hutan rakyat di daerah imbuhan airtanah sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;  meningkatkan tampungan air permukaan dengan memperbanyak waduk, embung, sumur resapan, ruang terbuka hijau, serta mengendalikan alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, perkotaan maupun industri;  melakukan pengawasan dan kajian komprehensif secara menerus pada zona imbuhan yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat;  melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah cekungan airtanah prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu;  menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan di wilayah cekungan airtanah dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan b. meningkatkan upaya perlindungan sumber air/mata air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan imbuhan airtanah pada sumber air oleh para pemilik kepentingan, antara lain dengan :  melindungi dan melestarikan sumber air terutama di dekat kawasan permukiman melalui kegiatan fisik dan/atau non-fisik, dengan mengutamakan kegiatan non-fisik;  mengendalikan ijin penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung;  menata ulang daerah sempadan sumber-sumber air, terutama pada kawasan perkotaan;  meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air;  melindungi sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan lahan di sekitarnya, serta mengendalikan usaha pertambangan dan kegiatan lain yang merusak kelestarian sumber air; dan Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 14

 menetapkan daerah sempadan sumber air dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber air melalui peraturan perundang-undangan. c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air/mata air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara:  mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan; dan/atau  mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi melalui peraturan perundangundangan agar tidak menambah beban pencemaran airtanah. 2. Peningkatan Upaya Pengawetan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. meningkatkan upaya penyimpanan air permukaan sebagai airtanah yang berlebih di musim hujan, oleh para pemilik kepentingan dengan cara:  meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan airtanah sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung serta mata air;  menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, mata air dan embung serta cekungan airtanah;  meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan;  menerapkan peraturan tentang keikutsertaan para penerima manfaat air dan sumber airtanah dalam pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sumberdaya air pada umumnya dan khususnya airtanah; dan  melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha. b. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan airtanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:  menciptakan sistem insentif kepada pengguna airtanah yang hemat dengan menerapkan prinsip 3-R (Reduce ‘mengurangi’, Reuse ‘menggunakan kembali’, dan Recycling ‘mendaur ulang’) serta disinsentif kepada pengguna airtanah yang boros;  memberikan insentif kepada pihak yang telah mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat sumberdaya airtanah di bidang pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;  mengendalikan pengambilan airtanah pada cekungan airtanah yang kondisinya rawan atau kritis, dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik (specific yield);  merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan airtanah; dan  membatasi penggunaan airtanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan sumber-sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan. 3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Airtanah dan Pengendalian Pencemarannya Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mempertahankan dan memulihkan kualitas airtanah pada sumber-sumber air sesuai jenis kebutuhan air, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha; b. menetapkan beban maksimum limbah yang boleh dibuang yang dapat mempengaruhi kualitas sumber airtanah dan badan air permukaan;


Page 15

c. membangun sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan yang diprakarsai oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; d. mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan kualitas air; e. membangun sistem pemantauan limbah sebelum masuk atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air; f. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas sumber-sumber airtanah. Kebijakan Pendayagunaan Airtanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Kebijakan pendayagunaan airtanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mempercepat penetapan zona pemanfaatan airtanah untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan airtanah pada cekungan airtanah; b. mempercepat penetapan peruntukan air pada sumber-sumber airtanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung sumber air yang bersangkutan; c. melibatkan para pemilik kepentingan untuk menyusun rencana tindak lanjut pengelolaan airtanah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan d. menetapkan pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi terjadinya alih fungsi lahan dan perlunya dibuat peraturan tentang kawasan ramah lingkungan. 2. Peningkatan Upaya Penyediaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna airtanah yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan rencana pengelolaan airtanah pada setiap cekungan airtanah; b. memastikan pengelolaan airtanah terpadu untuk mencapai sasaran pengelolaan airtanah 25 tahun mendatang dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan air untuk sehari-hari serta kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya sesuai prioritas yang telah diundangkan; d. menetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok airbaku dari airtanah seharihari pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan airbaku bagi penduduk dalam rencana penyediaan air. 3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan airtanah; b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan airtanah yang berlebihan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam; daerah imbuhan airtanah, zona-zona konservasi : zona rawan dan zona kritis; dan c. meningkatkan efisiensi penggunaan airtanah oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional. 4. Peningkatan Upaya Pengembangan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :


Page 16

a. menyusun rencana pengembangan airtanah yang didasarkan pada rencana pengelolaan airtanah pada setiap cekungan airtanah; b. melaksanakan rencana pengembangan airtanah dengan memadukan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik-kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; c. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan; d. meningkatkan pengembangan airtanah untuk mendukung pengembangan daerah irigasi baru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; e. memberikan insentif kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang berhasil mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air bersih dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan airtanah; dan 5. Pengendalian Pengusahaan Sumberdaya Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengatur pengusahaan airtanah berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat; b. menerapkan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengusahaan airtanah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal; c. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan airtanah dengan izin pengusahaan; d. menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan penambangan bahan galian di sekitar sumber-sumber air guna menjaga kelestarian sumberdaya airtanah dan lingkungan sekitar; e. mempercepat penetapan alokasi pemanfaatan airbaku pada sumber airtanah untuk pengusahaan airtanah sesuai dengan rencana alokasi airbaku yang ditetapkan; dan f. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumberdaya airtanah. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Airtanah Kebijakan pengendalian daya rusak airtanah dan pengurangan dampak terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Pencegahan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. memetakan dan menetapkan kawasan kerentanan airtanah terhadap pencemaran dan pemompaan airtanah sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap cekungan airtanah; b. memetakan dan menetapkan kawasan konservasi airtanah (daerah rawan, daerah kritis dan seterusnya) pada cekungan airtanah sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di daerah imbuhan airtanah, kawasan rawan dan kritis airtanah, serta kawasan kekeringan; d. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah pada setiap cekungan airtanah dalam pengendalian daya rusak airtanah; e. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan dan fungsi daerah imbuhan airtanah oleh para pemilik kepentingan; f. meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara :  mencegah dan membebaskan sumber-sumber airtanah dari hunian dan bangunan liar, serta mengatur pemanfaatan daerah sekitar sumber airtanah;


Page 17



menertibkan penggunaan daerah sekitar sumber-sumber airtanah sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan kerentanan airtanah terhadap pencemaran dan pemompaan airtanah;  meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah;  meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air; g. melakukan pengendalian aliran air permukaan di sumber airtanah, dengan cara :  meningkatkan resapan air permukaan ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;  menetapkan kawasan yang memiliki fungsi resapan dan retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;  menyediakan prasarana peresapan air permukaan dan pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman dan kawasan produktif. 2. Peningkatan Upaya Penanggulangan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan dan melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak airtanah; b. mengembangkan dan mempublikasikan hasil prakiraan dampak pemanfaatan dan pengembangan airtanah secara dini untuk mengurangi dampak daya rusak airtanah; c. meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak airtanah; d. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak airtanah; 3. Peningkatan Upaya Pemulihan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumberdaya airtanah dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya; b. mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak airtanah; dan c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana airtanah oleh para pemilik kepentingan. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya airtanah terdiri dari : 1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari sumberdaya airtanah; b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan airtanah; c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi rencana pengelolaan airtanah di tingkat wilayah cekungan airtanah; dan


Page 18

d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan. 2. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah; b. memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan; c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan airtanah; d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi; e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya airtanah; f. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah; dan g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan. 3. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan airtanah dalam bentuk pelaporan dan pengaduan; b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan airtanah; c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan. Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Airtanah u/ Pengelolaan Airtanah Terpadu Kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Terpadu, terdiri dari : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumberdaya airtanah terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota di cekungan airtanah; b. meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SI, khususnya sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi; c. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumberdaya airtanah; d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SI oleh para pemilik kepentingan; dan e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumberdaya airtanah. 2. Pengembangan Jejaring Sistem Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SI; b. membangun jejaring SI antara instansi dan lembaga pusat dan daerah, serta antarsektor dan antarwilayah; dan c. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha pada pengelolaan SI Pengelolaan Sumberdaya Airtanah

Page 19

3. Pengembangan Teknologi Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengembangkan SI berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun oleh para pemilik kepentingan; b. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SI, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumberdaya airtanah.

Ringkasan Program Konservasi Air Tanah, diarahkan untuk:  Meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung dan fungsi Air Tanah untuk menjamin ketersediaannya.  Memulihkan, memperbaiki dan mempertahankan kualitas Air Tanah.  Menerapkan prinsip pencemar membayar sebagai instrumen untuk mendorong pengendalian pencemaran Air Tanah dan meningkatkan pengelolaan kualitas Air Tanah. Program Pendayagunaan Air Tanah, diarahkan untuk:  Menyediakan Air Tanah yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas sesuai dengan ruang dan waktu secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagai prioritas.  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan Air Tanah sebagai air baku.  Meningkatkan dan mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat dalam rangka mendukung asesibilitas masyarakat terhadap air bersih.  Melaksanakan pendayagunaan Air Tanah untuk mendukung perkembangan ekonomi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan dampak jangka panjang.  Menerapkan prinsip penerima manfaat menanggung biaya jasa pengelolaan Air Tanah, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat guna mendorong penghematan penggunaan Air Tanah dan meningkatkan kinerja pengelolaan Air Tanah.  Meningkatkan peran dunia usaha dalam pemanfaatan Air Tanah dengan tetap mengutamakan kepentingan publik dan sosial. Program Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, diarahkan untuk:  Meningkatkan kesiapan, adaptasi dan ketahanan pemilik kepentingan menghadapi akibat daya rusak Air Tanah.  Melindungi kawasan budidaya dari bencana Air Tanah dengan prioritas daerah permukiman, daerah produksi, dan prasarana umum.  Memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan hidup serta prasarana dan sarana umum yang terkena bencana akibat daya rusak Air Tanah.  Perencanaaan tata ruang seharusnya memperhatikan kemungkinan terjadinya bencana akibat daya rusak Air Tanah. Program Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta, dan Pemerintah, diarahkan untuk:  Meningkatkan prakarsa dan peran masyarakat secara terencana, sistematis dan menerus dalam kegiatan pengelolaan Air Tanah.  Meningkatkan peran dan tanggung jawab swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Air Tanah.  Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan Air Tanah melalui penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai standar kompetensi, dan peningkatan sistem koordinasi antar lembaga pemerintah.  Mendorong peran serta wadah koordinasi dan konsultasi para pemilik kepentingan dalam rangka pengelolaan Air Tanah yang berdasarkan asas transparansi, keadilan, pelestarian, keterpaduan, dan akuntabilitas. Program Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Air Tanah, agar diarahkan untuk:  Mengkoordinasi dan menyediakan data dan informasi Air Tanah yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh pengguna atau publik.  Mewujudkan kemudahan mengakses dan mendapatkan data dan informasi Air Tanah bagi masyarakat untuk mendukung transparansi kegiatan pengelolaan Air Tanah.


Page 20

DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2008, Pengelolaan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. Anonim, 2008, Manajemen Air Tanah Berbasis Konservasi, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. Anonim, 2011, Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Air Tanah di Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Danaryanto H, dkk., 2005, Air Tanah di Indonesia dan Pengelolaannya, Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006, Kumpulan Panduan Teknis Pengelolaan Air Tanah, Jakarta. Hendrayana, H., 2002a, A Concept Approach of Total Groundwater Basin Management, International Symposium on Natural Resource and Environmental Management, held in the framework of the 43rd Anniversary of UPN “Veteran” Jogyakarta, on January 21 – 22, 2002 (Published in English Proceeding). Hendrayana, H., 2002b, Konsep Dasar Pengelolaan Cekungan Air Bawah Tanah, Pelatihan Manajemen Air Bawah Tanah di Wilayah Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, 15 – 27 September 2002, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002c, Program Perencanaan Pendayagunaan Sumberdaya Air Bawah Tanah, Pelatihan Manajemen Air Bawah Tanah di Wilayah Perkotaan Yang Berwawasan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, 15 – 27 September 2002, Yogyakarta. Hendrayana, H., 2002d, Sistem Pengelolaan Air Bawah Tanah Yang Berkelanjutan, dalam buku Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia, P3-TPSLK BPPT and HSF, Jakarta. Hendrayana, H., 2011b, Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, Disampaikan pada Forum Koordinasi Kebijakan Bidang PU dan ESDM “Kebijakan Pengelolaan Air Tanah di Provinsi DIY” Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 30 Juni 2011. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah. Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (LKFT-UGM), 2007a, Penyusunan Rancangan Pedoman Konservasi Air Tanah, Laporan Akhir, Yogyakarta. Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (LKFT-UGM), 2007b, Penyusunan Rancangan Pedoman Konservasi Air Tanah, Laporan Akhir, Yogyakarta. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. PP No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air Soetrisno S., 1997, Pengelolaan Air Tanah di Indonesia, Buletin Lingkungan Pertambangan Vol. 1 & 2 , Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta. UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.


Page 21

Pengelolaan Sumberdaya Airtanah Page 1

Recommend Documents