Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman

Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman Heru Hendrayana, 2011 [email protected]

I. LATAR BELAKANG Airtanah merupakan sumberdaya yang mempunyai peranan penting pada masalah penyediaan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Mengingat peranan airtanah yang semakin vital dan strategis, maka pemanfaatan airtanah harus juga memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumberdaya itu sendiri, atau dengan kata lain : pemanfaatan airtanah harus berwawasan lingkungan. Pengelolaan airtanah dalam arti luas adalah segala upaya yang mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pengawasan dalam rangka konservasi airtanah. Pengelolaan airtanah pada hakekatnya melibatkan banyak pihak, dan harus dilakukan secara bijaksana dengan mendasarkan aspek hukum dan aspek teknis. Pengelolaan airtanah harus didasarkan pada konsep Pengelolaan Cekungan Airtanah (Groundwater Basin Management ). Cekungan airtanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung. Secara umum pengelolaan airtanah yang berwawasan lingkungan mencakup kegiatan untuk pelaksanaan konservasi airtanah dan pengendalian pemanfaatan dan pencemaran airtanah. Tujuan pengelolaan airtanah secara normatif adalah seperti diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3, yakni air dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang Undang Sumberdaya Air tahun 2004 merumuskan tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara lebih spesifik tujuan pengelolaan airtanah dapat dirumuskan untuk menjamin ketersediaan airtanah secara berkelanjutan (sustainanble) baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk pemanfaatannya bagi semua pengguna sesuai peruntukannya, dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumberdaya airtanah, maka diperlukan langkah-langkah sistematis untuk pelaksanaan pengelolaan airtanah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam suatu cekungan airtanah. Pengelolaan cekungan airtanah

Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman (Heru Hendrayana, 2011)

1

harus dilaksanakan dengan mendasarkan pada efektifitas pemanfaatan airtanah untuk meminimalkan dampak negatif, seperti penurunan muka airtanah, degradasi kualitas airtanah maupun terjadinya penurunan muka tanah/amblesan. Sampai saat ini upaya pengelolaan airtanah untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan dan pelestarian airtanah terus menerus diterapkan di lapangan, baik yang mencakup aspek teknis maupun aspek hukum. Tetapi pada kenyataannya, meskipun upaya pengelolaan airtanah telah dilakukan oleh semua unsur terkait, di lapangan masih menunjukkan adanya degradasi sumberdaya airtanah, baik kuantitas maupun kualitasnya, di samping terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pengelolaan airtanah dalam rangka konservasi airtanah belum berhasil secara optimal. Airtanah yang ada di wilayah-wilayah Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul dikontrol oleh sistem hidrologi, geologi dan hidrogeologi yang berhulu pada lereng selatan bagian atas G. Merapi. Keberadaan hutan dan daerah-daerah tangkapan air hujan di kawasan ini merupakan suatu sistem penyedia airtanah (Groundwater Recharge Area) bagi daerah-daerah yang berada di bawahnya (Groundwater Discharge Area), yang secara hidrogeologis daerah tersebut termasuk di dalam sistem Cekungan Airtanah YogyakartaSleman. Kawasan lereng selatan G. Merapi yang meliputi wilayah Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul tersebut saat ini telah berkembang menjadi daerah permukiman yang padat. Banyaknya sumur-sumur dangkal maupun sumur dalam yang menembus lapisan akuifer, baik untuk keperluan rumah tangga, pertanian maupun industri akan menimbulkan degradasi kuantitas dan kualitas airtanah. Degradasi sumberdaya airtanah tersebut akan bertambah besar apabila penggunaannya tidak terkendali dan tidak dikelola dengan baik. Penataan kawasan dan perancangan tata guna lahan yang tidak tepat akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem hidrologi di daerah hilir, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan penyediaan sumberdaya air bersih. Untuk mengurangi dan meminimalisir dapak negatif dari pemanfaatan airtanah yang tidak terkendali tersebut perlu dilaksanakan Pengelolaan Airtanah secara bijaksana dan nyata, yaitu dengan melaksanakan pekerjaan Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah (CAT) Yogyakarta-Sleman, yang dapat dipakai sebagai acuan dan dasar pelaksanaan program-program maupun kebijakan pengelolaan airtanah di CAT Yogyakarta – Sleman, sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang ada.


2

II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pekerjaan ini adalah agar dokumen hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan dasar pada pengambilan langkah–langkah pada pelaksanaan program pengelolaan airtanah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi penyelenggaraan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka pendek (5 tahunan), jangka menengah (15 tahunan ) dan jangka panjang (25 tahunan), dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pengelolaan airtanah (termasuk di dalamnya adalah kebijakan, strategi dan program-program) yang akan dilaksanakan dalam lingkup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan hasil-hasil kajian yang menyeluruh dari kondisi airtanah yang ada di CAT Yogyakarta-Sleman dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rencana program pengelolaan airtanah, baik airtanah dangkal maupun airtanah dalam.

III. LOKASI KEGIATAN Lokasi pekerjaan ini berada di Wilayah Cekungan Airtanah Yogyakarta–Sleman, yang secara administrasi termasuk dalam wilayah Kab. Sleman, Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan Penyusunan dan Penetapan Pengelolaan Airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman ini adalah berupa 1 (satu) set dokumen yang berisi uraian pengelolaan airtanah di DIY dalam jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (15 tahun) dan jangka

panjang (25 tahun), yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, pengevaluasian penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah serta rekomendasi yang diperlukan dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan.

V. PENGELOLAAN AIRTANAH DI CAT YOGYAKARTA-SLEMAN V.A. Asas dan Arah Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman Asas Pengelolaan Airtanah sesuai dengan amanat peraturan perundangan tentang pengelolaan airtanah yang ada, maka didasarkan pada asas-asas sebagai berikut : Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman (Heru Hendrayana, 2011)

3

•

Asas kelestarian

•

Asas keseimbangan

•

Asas kemanfaatan umum

•

Asas keterpaduan dan keserasian

•

Asas keadilan

•

Asas kemandirian

•

Asas transparansi dan akuntabilitas

Asas kelestarian : Pendayagunaan air tanah diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi airtanah secara berkelanjutan. Asas keseimbangan : Pengelolaan airtanah dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Asas kemanfaatan umum : Pengelolaan airtanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian : Pengelolaan airtanah dilakukan secara terpadu guna mewujudkan keserasian berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan : Pengelolaan airtanah dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat, artinya setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian : Pengelolaan airtanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat. Asas transparansi dan akuntabilitas : Pengelolaan airtanah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Arah Pengelolaan sumberdaya airtanah dalam 25 tahun ke depan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan konservasi sumberdaya airtanah, pendayagunaan sumberdaya airtanah, dan pengendalian daya rusak airtanah. Sumberdaya airtanah yang tersedia dalam berbagai bentuk harus didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

tanpa

mengancam

kelestariannya.

Dengan

demikian,

pendayagunaan

sumberdaya airtanah perlu diimbangi dengan berbagai upaya konservasi. Dalam

penerapan

dan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air maupun PP. No. 43 tahun 2008 tetang Airtanah, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen para pemilik kepentingan. Kerjasama antar daerah pada proses pengelolaan sumberdaya airtanah perlu dibangun, tata kelembagaan dan pembagian peran untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya airtanah terpadu, dan perlu dirumuskan bersama melalui wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya airtanah di wilayah cekungan airtanah.


4

V.B. Visi dan Misi Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman Dari uraian asas dan arah pengelolaan airtanah di Cekungan Airtanah YogyakartaSleman di atas, maka Visi Pengelolaan Airtanah untuk jangka waktu 25 tahun mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya airtanah secara adil, menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan airtanah secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah, serta meliputi semua proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan sumberdaya airtanah harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua pemilik kepentingan, antarsektor dan antarwilayah. Segala upaya dalam pengelolaan airtanah dimaksudkan agar sumberdaya airtanah yang ada dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui Misi utama pengelolaan airtanah yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan konservasi sumberdaya airtanah secara terus menerus 2. Mendayagunakan sumberdaya airtanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat 3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak airtanah 4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya airtanah 5. Membangun jaringan sistem informasi sumberdaya airtanah provinsi yang terpadu antarsektor dan antarwilayah

V.C. Sasaran Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman Berdasarkan uraian visi dan misi pengelolaan airtanah tersebut di atas, maka Sasaran Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dapat dijabarkan sebagai berikut :


5



Keseimbangan antara pelaksanaan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah



Peningkatan kesinambungan pelaksanaan konservasi airtanah



Tercapainya

pendayagunaan

airtanah untuk keadilan dan kesejahteraan

masyarakat 

Terkendalinya daya rusak airtanah dan bekurangnya dampak negatif daya rusak airtanah



Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha pada pengelolaan airtanah



Terciptanya jaringan sistem informasi airtanah tingkat provinsi yang terpadu antarsektor dan antarwilayah

V.D. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman Sesuai dengan amanat PP No. 43/2008 tentang Airtanah, maka Kebijakan Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan airtanah.



Ditujukan

sebagai

arahan

dalam

penyelenggaraan

konservasi

airtanah,

pendayagunaan airtanah, pengendalian daya rusak airtanah dan sistem informasi airtanah. Sedangkan Strategi Pengelolaan Airtanah di Provinsi DIY sesuai dengan amanat PP No. 43/2008 tentang Airtanah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan airtanah.



Merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkahlangkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan airtanah.

Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumberdaya Air yang dituangkan pada PP No. 33/2011 mempunyai arti strategis dalam pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Sebagai amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang diatur lebih lanjut,


6

khususnya sumberdaya airtanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Airtanah. Kebijakan pengelolaan airtanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 PP No. 43/2008 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi airtanah, pendayagunaan airtanah, pengendalian daya rusak airtanah dan sistem informasi airtanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi airtanah setempat. Kebijakan pengelolaan airtanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya air. Kebijakan pengelolaan sumberdaya airtanah dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan airtanah. Kebijakan teknis pengelolaan airtanah terdiri atas : a). kebijakan teknis pengelolaan airtanah nasional; b). kebijakan teknis pengelolaan airtanah provinsi; dan c). kebijakan teknis pengelolaan airtanah kabupaten/kota. Kebijakan dan Strategi pengelolaan airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman sesuai dengan PP No. 43/2008, dirumuskan dan disusun menjadi beberapa kebijakan yang meliputi :  kebijakan umum,  kebijakan peningkatan konservasi airtanah secara terus menerus,  kebijakan pendayagunaan airtanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat,  kebijakan pengendalian daya rusak airtanah dan pengurangan dampak,  kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan airtanah,  kebijakan

pengembangan

jaringan

sistem

informasi

airtanah

dalam

pengelolaan sumberdaya airtanah provinsi terpadu antarsektor.

V.D.1. Kebijakan Umum Kebijakan Umum pengelolaan airtanah terdiri dari : 1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumberdaya Airtanah. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menata ulang tugas pokok dan fungsi lembaga terkait dengan pengelolaan airtanah untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor di wilayah Provinsi DIY; b. meningkatkan fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumberdaya Air Provinsi dalam rangka membangun sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan di wilayah Provinsi DIY; Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di CAT Yogyakarta-Sleman (Heru Hendrayana, 2011)

7

c. memberikan dukungan teknis kepada Dewan Sumberdaya Air tingkat provinsi dan daerah agar berfungsi optimal dalam keterpaduan pengelolaan sumberdaya airtanah dan air permukaan; d. mempercepat pembentukan dan berfungsinya wadah koordinasi pengelolaan airtanah di wilayah cekungan airtanah Yogyakarta-Sleman; e. mempercepat pembentukan dan berfungsinya wadah koordinasi pengelolaan airtanah di wilayah di Provinsi DIY lintas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi. 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Budaya Terkait Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menghidupkan kembali dan membangun etika dan budaya masyarakat di wilayah Provinsi DIY yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air, khususnya keberadaan airtanah melalui pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; b. mendorong penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumberdaya airtanah serta menerapkan hasil-hasilnya dengan meningkatkan alokasi pendanaan melalui APBD maupun APBN; c. membangun kerjasama penelitian dan pengembangan sumberdaya airtanah antar lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian tingkat provinsi, nasional maupun internasional; d. memberikan kemudahan dalam pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumberdaya airtanah. 3. Pembiayaan Pengelolaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengembangkan sistem, instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan airtanah yang berasal dari anggaran pemerintah; b. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan airtanah; dan c. meningkatkan

hasil

penerimaan

biaya

jasa

pengelolaan

airtanah

dan

memanfaatkan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. 4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :


8

a. membangun sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundangan pengelolaan airtanah; dan b. mempercepat pembentukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumberdaya airtanah pada setiap cekungan airtanah di di wilayah Provinsi DIY. V.D.2. Kebijakan Peningkatan Konservasi Airtanah Secara Menerus Kebijakan peningkatan konservasi airtanah secara terus menerus terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.

memelihara daerah imbuhan airtanah dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya airtanah di cekungan airtanah oleh semua pemilik kepentingan, antara lain dengan:  mengendalikan budi daya pertanian ataupun hutan rakyat di daerah imbuhan airtanah sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;  meningkatkan tampungan air permukaan dengan memperbanyak waduk, embung, sumur resapan, ruang terbuka hijau, serta mengendalikan alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, perkotaan maupun industri;  melakukan pengawasan dan kajian komprehensif secara menerus pada zona imbuhan yang hasilnya dapat diakses oleh masyarakat;  melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah cekungan airtanah prioritas yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu;  menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan di wilayah cekungan airtanah dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan; dan  melaksanakan moratorium penebangan hutan dan menambah luas kawasan hutan pada wilayah cekungan airtanah.

b.

meningkatkan upaya perlindungan sumber air/mata air, pengaturan daerah sempadan sumber air, dan imbuhan airtanah pada sumber air oleh para pemilik kepentingan, antara lain dengan :  melindungi dan melestarikan sumber air terutama di dekat permukiman

melalui

kegiatan

fisik

dan/atau

non-fisik,

kawasan dengan

mengutamakan kegiatan non-fisik;


9

 mengendalikan ijin penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung;  menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan;  meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan, atau berbagai teknologi resapan air;  melindungi sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan pemanfaatan lahan di sekitarnya, serta mengendalikan usaha pertambangan dan kegiatan lain yang merusak kelestarian sumber air; dan  menetapkan daerah sempadan sumber air dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air, serta prasarana sumber air melalui peraturan perundang-undangan. c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air/mata air, dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara:  mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan zona pemanfaatan sumber air yang bersangkutan; dan/atau  mewajibkan

semua

pengembang kawasan

untuk menyediakan

dan

mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi melalui peraturan perundangundangan agar tidak menambah beban pencemaran airtanah. 2. Peningkatan Upaya Pengawetan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. meningkatkan upaya penyimpanan air permukaan sebagai airtanah yang berlebih di musim hujan, oleh para pemilik kepentingan dengan cara:  meningkatkan dan memelihara keberadaan sumber air dan ketersediaan airtanah sesuai dengan fungsi dan manfaatnya, melalui pemeliharaan dan pembangunan waduk dan embung serta mata air;  menjaga dan melindungi keberadaan dan fungsi serta merehabilitasi penampung air, baik alami maupun buatan, yaitu danau, rawa, waduk, mata air dan embung serta cekungan airtanah;


10

 meningkatkan pemanenan air hujan melalui pembangunan dan pemeliharaan penampung air hujan;  menerapkan peraturan tentang keikutsertaan para penerima manfaat air dan sumber airtanah dalam pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sumberdaya air pada umumnya dan khususnya airtanah; dan  melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha. b. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan airtanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:  menciptakan sistem insentif kepada pengguna airtanah yang hemat dengan menerapkan prinsip 3-R (Reduce ‘mengurangi’, Reuse ‘menggunakan kembali’, dan Recycling ‘mendaur ulang’) serta disinsentif kepada pengguna airtanah yang boros;  memberikan insentif kepada pihak yang telah mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat sumberdaya airtanah di bidang pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri;  mengendalikan pengambilan airtanah pada cekungan airtanah yang kondisinya rawan atau kritis, dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik (specific yield);  merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan airtanah; dan  membatasi penggunaan airtanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan sumber-sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan. 3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Airtanah dan Pengendalian Pencemarannya Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mempertahankan dan memulihkan kualitas airtanah pada sumber-sumber air sesuai jenis kebutuhan air, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha; b. menetapkan beban maksimum limbah yang boleh dibuang yang dapat mempengaruhi kualitas sumber airtanah dan badan air permukaan; c. membangun sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan yang diprakarsai oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;


11

d. mengembangkan dan menerapkan teknologi perbaikan kualitas air; e. membangun sistem pemantauan limbah sebelum masuk atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air; f. memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan permukiman yang berada di dekat dan/atau di atas sumber-sumber airtanah.

V.D.3. Kebijakan Pendayagunaan Airtanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat Kebijakan pendayagunaan airtanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mempercepat penetapan zona pemanfaatan airtanah untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan airtanah pada cekungan airtanah; b. mempercepat penetapan peruntukan air pada sumber-sumber airtanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung sumber air yang bersangkutan; c. melibatkan para pemilik kepentingan untuk menyusun rencana tindak lanjut pengelolaan airtanah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim; dan d. menetapkan pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi terjadinya alih fungsi lahan dan perlunya dibuat peraturan tentang kawasan ramah lingkungan. 2. Peningkatan Upaya Penyediaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna airtanah yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan rencana pengelolaan airtanah pada setiap cekungan airtanah; b. memastikan pengelolaan airtanah terpadu untuk mencapai sasaran pengelolaan airtanah 25 tahun mendatang dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;


12

c. mewujudkan pemenuhan kebutuhan air untuk sehari-hari serta kebutuhan air irigasi dan kebutuhan lainnya sesuai prioritas yang telah diundangkan; d. menetapkan standar pelayanan minimal kebutuhan pokok airbaku dari airtanah sehari-hari pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan airbaku bagi penduduk dalam rencana penyediaan air. 3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian dan pengawasan penggunaan airtanah; b. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan airtanah yang berlebihan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam; daerah imbuhan airtanah, zona-zona konservasi : zona rawan dan zona kritis; dan c. meningkatkan efisiensi penggunaan airtanah oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional. 4. Peningkatan Upaya Pengembangan Airtanah Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana pengembangan airtanah yang didasarkan pada rencana pengelolaan airtanah pada setiap cekungan airtanah; b. melaksanakan rencana pengembangan airtanah dengan memadukan kepentingan antarsektor,

antarwilayah,

dan

antarpemilik-kepentingan

dengan

tetap

memperhatikan daya dukung lingkungan; c. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan; d. meningkatkan pengembangan airtanah untuk mendukung pengembangan daerah irigasi baru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan; e. memberikan insentif kepada perseorangan atau kelompok masyarakat yang berhasil mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air bersih dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan airtanah; dan 5. Pengendalian Pengusahaan Sumberdaya Airtanah


13

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengatur

pengusahaan

airtanah

berdasarkan

prinsip

keselarasan

antara

kepentingan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat; b. menerapkan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengusahaan airtanah yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal; c. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan airtanah dengan izin pengusahaan; d. menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan penambangan bahan galian di sekitar sumber-sumber air guna menjaga kelestarian sumberdaya airtanah dan lingkungan sekitar; e. mempercepat penetapan alokasi pemanfaatan airbaku pada sumber airtanah untuk pengusahaan airtanah sesuai dengan rencana alokasi airbaku yang ditetapkan; dan f. mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumberdaya airtanah.

V.D.4. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Airtanah Kebijakan pengendalian daya rusak airtanah dan pengurangan dampak terdiri dari : 1. Peningkatan Upaya Pencegahan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. memetakan dan menetapkan kawasan kerentanan airtanah terhadap pencemaran dan pemompaan airtanah sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap cekungan airtanah; b. memetakan dan menetapkan kawasan konservasi airtanah (daerah rawan, daerah kritis dan seterusnya) pada cekungan airtanah sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang; c. meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di daerah imbuhan airtanah, kawasan rawan dan kritis airtanah, serta kawasan kekeringan; d. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah pada setiap cekungan airtanah dalam pengendalian daya rusak airtanah;


14

e. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan dan fungsi daerah imbuhan airtanah oleh para pemilik kepentingan; f. meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara :  mencegah dan membebaskan sumber-sumber airtanah dari hunian dan bangunan liar, serta mengatur pemanfaatan daerah sekitar sumber airtanah;  menertibkan penggunaan daerah sekitar sumber-sumber airtanah sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan kerentanan airtanah terhadap pencemaran dan pemompaan airtanah;  meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai daerah imbuhan airtanah, daerah transisi dan daerah lepasan airtanah;  meningkatkan

kesiap-siagaan

masyarakat

dalam

menghadapi

dampak

perubahan iklim global dan daya rusak air; g.

melakukan pengendalian aliran air permukaan di sumber airtanah, dengan cara :  meningkatkan resapan air permukaan ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;  menetapkan kawasan yang memiliki fungsi resapan dan retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir;  menyediakan prasarana peresapan air permukaan dan pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman dan kawasan produktif.

2. Peningkatan Upaya Penanggulangan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan dan melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak airtanah; b. mengembangkan dan mempublikasikan hasil prakiraan dampak pemanfaatan dan pengembangan airtanah secara dini untuk mengurangi dampak daya rusak airtanah; c. meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak airtanah; d. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak airtanah; 3. Peningkatan Upaya Pemulihan


15

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumberdaya airtanah dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD, dan sumber dana lainnya; b. mengembangkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak airtanah; dan c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana airtanah oleh para pemilik kepentingan.

V.D.5. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Airtanah Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya airtanah terdiri dari : 1. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari sumberdaya airtanah; b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan airtanah; c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam sosialisasi rencana pengelolaan airtanah di tingkat wilayah cekungan airtanah; dan d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan. 2. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah; b. memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;


16

c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan airtanah; d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi airtanah dan pengendalian daya rusak airtanah dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi; e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya airtanah; f. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan, serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah; dan g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan. 3. Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.

membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan airtanah dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;

b.

menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan airtanah;

c.

menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan

d.

meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan pengelolaan airtanah oleh para pemilik kepentingan.

V.D.6. Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Airtanah pada Pengelolaan Airtanah Terpadu Kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Terpadu, terdiri dari : 1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumberdaya airtanah terpadu di tingkat provinsi, kabupaten/kota di cekungan airtanah;


17

b. meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SI, khususnya sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi; c. menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumberdaya airtanah; d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelola SI oleh para pemilik kepentingan; dan e. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumberdaya airtanah. 2. Pengembangan Jejaring Sistem Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SI; b. membangun jejaring SI antara instansi dan lembaga pusat dan daerah, serta antarsektor dan antarwilayah; dan c. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha pada pengelolaan SI 3. Pengembangan Teknologi Informasi Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut : a. mengembangkan SI berbasis teknologi informasi hasil rancang bangun oleh para pemilik kepentingan; b. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SI, serta memfasilitasi pengoperasiannya; dan c. memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumberdaya airtanah.

Kebijakan Provinsi dalam Pengelolaan Airtanah merupakan arahan strategis pengelolaan airtanah dalam jangka waktu 25 tahun ke depan. Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait menindak-lanjuti dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masingmasing sebagai bagian dari Kebijakan Pengelolaan Airtanah Provinsi.

V.E. Program Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta- Sleman Sesuai arahan peraturan perundangan yang telah ada, maka program pengelolaan airtanah dikelompokan ke dalam lima kegiatan utama, yaitu (1) Konservasi Airtanah; (2) Pendayagunaan Airtanah, (3) Pengendalian Daya Rusak Airtanah, (4) Pemantauan Airtanah dan (5) Pengawasan Konservasi Airtanah. Kelima kegiatan tersebut masing-


18

masing dijabarkan pada Program Jangka Pendek (5 tahun), Jangka Menengah (15 tahun) dan Jangka Panjang (25 tahun). Masing-masing kelompok kegiatan pada setiap jenjang program Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta- Sleman diuraikan di bawah ini.

V.E.1. Program Kegiatan Konservasi Airtanah Konservasi

airtanah

ditujukan

untuk

menjaga

kelestarian,

kesinambungan

ketersediaan, daya dukung dan fungsi airtanah, serta keberlanjutan pemanfaatan airtanah. Konservasi airtanah dilaksanakan dengan melalui kelompok kegiatan utama : a. Penentuan zona konservasi airtanah b. Perlindungan dan pelestarian airtanah; c. Pengawetan airtanah; Semua kegiatan yang berpotensi mengubah dan merusak kondisi dan lingkungan airtanah wajib disertai dengan upaya konservasi airtanah. Untuk menghindari terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan airtanah diperlukan upaya konservasi airtanah pada setiap kegiatan pengelolaan airtanah. Konservasi airtanah dilakukan secara menyeluruh pada satuan cekungan airtanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan airtanah. Konservasi airtanah harus menjadi salah satu unsur dalam perencanaan pendayagunaan airtanah dan perencanaan tata ruang, sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta semua pihak yang berkepentingan dengan airtanah wajib melaksanakan konservasi airtanah. Program dan Kegiatan KONSERVASI AIRTANAH di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dituangkan secara teknis operasional pada kegiatan jangka pendekjangka menengah dan jangka panjang seperti pada tabel V.1.

V.E.2. Program Kegiatan Pendayagunaan Airtanah Pendayagunaan airtanah diarahkan untuk mendukung upaya efektivitas dan efisiensi penggunaan airtanah secara menerus dan berkelanjutan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang selanjutnya diikuti oleh penggunaan airtanah untuk pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan sebagainya. Pendayagunaan airtanah dilaksanakan dengan melalui kelompok kegiatan utama : a. b. c. d.

Penatagunaan airtanah; Penyediaan airtanah; Penggunaan airtanah; Pengembangan dan pengusahaan airtanah.


19

Pendayagunaan airtanah direncanakan secara menyeluruh pada satuan cekungan airtanah yang mencakup daerah transisi dan daerah lepasan airtanah. Pendayagunaan airtanah harus menjadi salah satu unsur dalam perencanaan pengelolaan airtanah, sehingga Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

serta

semua

pihak

yang

berkepentingan dengan airtanah wajib melaksanakan perencanaan pendayagunaan airtanah. Penatagunaan airtanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan airtanah dan peruntukan airtanah pada suatu cekungan airtanah yang disusun berdasarkan zona konservasi airtanah. Program dan Kegiatan PENDAYAGUNAAN AIRTANAH di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dituangkan secara teknis operasional pada kegiatan jangka pendekjangka menengah dan jangka panjang seperti pada tabel V.2. V.E.3. Program Kegiatan Pengendalian Daya Rusak Airtanah Pengendalian

daya

rusak

airtanah

ditujukan

untuk

menjaga,

mencegah,

menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kondisi dan lingkungan airtanah. Pengendalian kerusakan airtanah dilakukan terhadap akuifer yang mengalami pengurasan, daerah resapan yang mengalami perubahan fisik, lingkungan airtanah yang rusak akibat pengambilan airtanah yang intensif. Upaya menjaga dan pencegahan tersebut di atas dilakukan atas dasar perhitungan kemampuan akuifer dan lingkungannya untuk mengimbangi besarnya pengambilan airtanah, serta memperhitungkan daya dukung daerah resapan setelah mengalarni perubahan fisik. Kegiatan pengendalian daya rusak airtanah meliputi kegiatan (a). Pengendalian akibat Pengambilan/Pemanfaatan Airtanah dan (b). Pengendalian akibat Pencemaran Airtanah, yang selanjutnya dilaksanakan dengan melalui kelompok kegiatan utama : a. Pengendalian Pengambilan/Pemanfaatan Airtanah; b. Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Airtanah; c. Pemulihan Kerusakan Airtanah. Pengendalian daya rusak airtanah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengendalian daya rusak airtanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat seharusnya juga berperan serta dalam upaya pengendalian daya rusak airtanah sesuai peraturan yang ditentukan.


20

Program dan Kegiatan PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIRTANAH di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dituangkan secara teknis operasional pada kegiatan jangka pendek-jangka menengah dan jangka panjang seperti pada tabel V.3. V.E.4. Program Kegiatan Pemantauan Airtanah Pemantauan airtanah ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan pengambilan dan pemanfaatan airtanah. Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya merencanakan, menetapkan dan membangun jaringan sumur pantau, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat. Informasi

hasil

pemantauan

airtanah

dipergunakan

sebagai

dasar

dalam

perubahan/penyempurnaan rencana program kegiatan pengelolaan airtanah. Pemantauan airtanah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau pengguna airtanah sesuai ketentuan yang ditetapkan sesuai masing-masing kewenangannya. Program dan Kegiatan PEMANTAUAN AIRTANAH di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dituangkan secara teknis operasional pada kegiatan jangka pendekjangka menengah dan jangka panjang seperti pada tabel V.4. V.E.5. Program Kegiatan Pengawasan Konservasi Airtanah Pengawasan konservasi airtanah ditujukan untuk mengontrol/mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan airtanah dalam rangka konservasi airtanah. Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai kewenangannya, melakukan pengawasan administratif dan pengawasan teknis berdasarkan ketentuan teknis pengawasan konservasi airtanah yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi teknis kegiatan konservasi airtanah sesuai kewenangannya kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan. Program dan Kegiatan PENGAWASAN KONSERVASI AIRTANAH di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman dituangkan secara teknis operasional pada kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang seperti pada tabel V.5.


21

Penetapan Program Pengelolaan Airtanah di Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman

Recommend Documents