PENGATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG
Jurnal Ilmiah RAISA HARLY RUNIDA AGUSTINE
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2013
PENGATURAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI PROVINSI LAMPUNG
Raisa Harly Runida Agustine Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan mengkaji faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung. Untuk dapat memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan
pelayanan
perizinan secara terpadu satu pintu. Pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan normative empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Setelah melakukan riset peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan di Provinsi Lampung adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, terjadi perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya, serta fasilitas IT yang kurang memadai. Kata Kunci : Pelayanan perizinan Satu Pintu
ABSTRACT This research is aims to examine the one door integrated permit service in effort to improving investment in Lampung province and to examine the inhibiting factors in one door integrated permit service in Lampung province. To be able to give transparent service with equal treatment which is easy, efficient, fast, fair, accountable and having legal certainty, one door integrated permit service regulation is needed This research is classified as normative empirical approach. And conducted by using primary and secondary data. Data were collected by literature study and field study There are many factors become obstacles in
developing service conductury by PTSP such as; the lack of human resources, the difference of perspective among the officer, permit process involving sectoral unit, and last is the lack of IT facilities. Key words : one door integrated permit service,
PENDAHULUAN
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
1.1. Latar Belakang Masalah
penanaman modal”.1 Selanjutnya tentang
Untuk
memberikan
yang
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
transparan, perlakuan yang sama, mudah,
penanaman modal diatur dalam UU No. 25
efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas,
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
dan
khususnya Pasal 25 ayat (4) di antaranya
kepastian
pelayanan
hukum,
diperlukan
pelayanan di bidang penanaman modal,
menyatakan
baik
maupun
penanaman modal yang akan melakukan
secara
kegiatan usaha wajib memperoleh izin
pelayanan
perizinan
nonperizinan yang dilaksanakan
bahwa
terpadu satu pintu, yang dalam tingkat
sesuai
provinsi
perundang-undangan dari instansi yang
disebut
dengan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
dengan
”perusahaan
ketentuan
peraturan
memiliki kewenangan” melalui PTSP.
penanaman modal. PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan
dan
Dalam otonomi daerah pada tahun 2006
mendapat
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam
pendelegasian atau pelimpahan wewenang
Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006
dari lembaga atau instansi yang memiliki
tentang
kewenangan perizinan dan nonperizinan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP),
yang proses pengelolaannya di mulai dari
pemerintah
tahap permohonan sampai dengan tahap
menyesuaikan pengaturan perizinannya
terbitnya dokumen yang di lakukan dalam
dengan
satu tempat.
berlakunya ketentuan tersebut akan banyak
Nonperizinan
suatu
Perizinan
yang
Pedoman
Penyelenggaraan
daerah
ketentuan
tersebut.
diharuskan
Dengan
timbul permasalahan baik dari tugas dan Pada
Tahun
Pemerintah
fungsi masing-masing instansi maupun
mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007
pihak instansi terkait yang berkepentingan
tentang Penanaman Modal. Pasal 26 ayat
dalam permasalahan perizinan. Kemudian
(1) menjelaskan bahwa “PTSP bertujuan
pada tahun 2011 dikeluarkanlah Pergub
membantu memperoleh
2007
penanam
modal
kemudahan
dalam
pelayanan,
1
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Kewenangan
di
Bidang
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Badan Penanaman
Modal
dan
2. Apakah
faktor-faktor
penghambat
dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung?
Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi
METODE PENELITIAN
Lampung. Dengan dikeluarkannya Pergub
Pendekatan masalah dalam penelitian ini
tersebut, maka kewenangan pelayanan
menggunakan normatif empiris. Sumber
perizinan
di Provinsi Lampung di
data menggunakan data primer dan data
serahkan ke BPMPPT Provinsi Lampung.
sekunder. Metode pengumpulan data baik
Sehingga satuan kerja yang biasanya
primer maupun sekunder menggunakan
menangani proses perizinan tidak lagi
studi kepustakaan dan studi lapangan.
mengeluarkan surat izin dari pemohon.
Metode pengolahan data menggunakan
Berdasarkan
seleksi
uraian
tersebut,
maka
data,
klasifikasi
data
dan
menarik untuk mengetahui pengaturan dan
sistematika data. Analisis data dalam
faktor-faktor
menjadi
penelitian
penghambat dalam pelayanan perizinan
kualitatif.
terpadu
satu
meningkatkan
apa
saja
yang
pintu
dalam
investasi
di
ini
menggunakan
analisis
upaya Provinsi
PEMBAHASAN
Lampung. Pendekatan dalam penelitian,
3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan
–
Penanaman Modal dan Pelayanan
yaitu
pendekatan
hukum
normatif
empiris. Sumber data yang digunakan
Perizinan
ialah data primer dan data sekunder
Lampung
Terpadu
Provinsi
dengan prosedur pengumpulan data terdiri dari studi pustaka dan studi lapangan.
Berdasarkan Pergub Lampung No. 33 Tahun 2010 tentang Rincian tugas, Fungsi
1.2 Rumusan Masalah
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Derah
Berdasarkan uraian pada latar belakang,
Provinsi Lampung, maka tugas pokok
maka yang menjadi permasalahan dalam
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
penelitian ini adalah:
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi
1. Bagaimanakah pengaturan pelayanan
Lampung yang diatur dalam pasal 100 ayat
perizinan terpadu satu pintu dalam upaya
meningkatkan
Provinsi Lampung?
investasi
(1) adalah:
di “BPMPPT melaksanakan
mempunyai penyusunan
tugas dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pembentukan PTSP di Provinsi Lampung
pelayanan penanaman modal dan perizinan
didasari oleh Perda No. 12 Tahun 2007
terpadu yang menjadi kewenangannya,
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari
yang
kepada
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Gubernur serta tugas lain sesuai dengan
Lampung. Pada tahun 2009 diterapkan
kebijaksanaan
Perda
diberikan
pemerintah
yang
ditetapkan
oleh
No.
12
Tahun
2009
tentang
Gubernur berdasarkan dengan peraturan
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
perundang-undangan yang berlaku.”
Inspektorat,
Badan
Pembangunan BPMPPT
Provinsi
melaksanakan
Lampung,
tugas
dalam
sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
Daerah
Perencanaan dan
Lembaga
Teknis Daerah provinsi Lampung, yang berisi
penggabungan
Penanaman Perizinan.
Modal Hal
ini
antara dan
Badan
Pelayanan
bertujuan
untuk
memudahkan investor dalam melakukan a. Perumusan
kebijakan
teknis
investasi di Provinsi Lampung.
pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; b. Pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan Penanaman Modal
dibidang
dan
pelaksanaan
Penanaman
Modal
tugas dan
Pelayanaan Perizinan Terpadu; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman Modal
dan
Pelayanan
Lampung No. 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
dan Pelayanan Perizinan Terpadu; c. Pembinaan
Untuk rincian tugas diatur dalam Pergub
Inspektorat, Pembangunan Teknis
Badan Daerah
Daerah
terbentuklah
Perencanaan dan
Provinsi
dengan
Lembaga Lampung,
resmi
BPMPPT
Provinsi Lampung.
Perizinan
Terpadu; e. Pengelolaan administratif
3.2 Pengaturan
PTSP
di
Provinsi Lampung Pengaturan 3.2 Pembentukan PTSP di Provinsi Lampung
PTSP
diatur
dengan
dikeluarkannya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman PPTSP di tingkat
nasional. Kemudian di Provinsi Lampung dalam
9.
memudahkan dan memberikan
pelayanan prima kepada investor, melalui
Provinsi Lampung 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan
Bidang
Perizinan
Kewenangan dan
di
Dinas Pengairan dan Pemukiman
Provinsi Lampung 11. Dinas
Nonperizinan
Pertanian dan
Holtikultura
Provinsi Lampung
Kepada Kepala BPMPPT Daerah Provinsi
12. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Lampung2
13. BPLHD Provinsi Lampung
maka
telah
dilimpahkan
kewenangan 17 satuan kerja kepada
14. Dinas
Koperasi,
BPMPPT Provinsi Lampung di bidang
Perindustrian
dan
perizinan.
Provinsi Lampung
UMKM, Perdagangan
15. BPM dan PPTD Provinsi Lampung Perizinan yang tadinya masih ditangani oleh 17 (tujuh belas) satuan kerja yang kemudian
dilimpahkan
ke
16. Dinas Sosial Provinsi Lampung 17. BAPPEDA Provinsi Lampung
BPMPPT 3.3 Mekanisme Pelayanan Perizinan
Provinsi Lampung yaitu:
Terpadu Satu Pintu di Provinsi 1.
Dinas
Perhubungan
Provinsi
Lampung
Lampung 2.
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
BPMPPT
Hewan Provinsi Lampung 3.
Dinas
Pertambangan
Menurut hasil wawancara dengan Kepala
dan
Energi
Ruslan
proses
pelayanan
perizinan dari pemohon dilakukan oleh
Provinsi Lampung
unit pelayanan (front office) yang di
4.
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
dalamnya terdapat koodinator, petugas
5.
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
informasi dan pengaduan, petugas
6.
Dinas Komunikasi dan Informatika penerima berkas dan penyerahan dokumen
Provinsi Lampung 7.
8.
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
izin.
Setelah
itu
baru
dilakukan
Provinsi Lampung
pemrosesan izin di back office, yaitu
Dinas Nakertrans Provinsi Lampung
orang-orang yang bekerja di dalam kantor tersebut. Setelah itu, mereka berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mendapatkan
2
Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala BPMPPT Daerah Provinsi Lampung
rekomendasi izin. Dari SKPD tekhnis tersebut akan dikembalikan kembali ke back office. Lalu, dari back office akan
dikembalikan lagi ke front office yang
2. Sumber Daya Manusia yang ada di
selanjutnya akan dikeluarkan izin dan
diklatkan
diberikan
Penanaman
kembali
oleh
pemohon.
ke
Badan
Modal
Koordinasi
(BKPM)
RI
Mengenai persyaratan, masa berlaku izin
sehingga kompetensinya meningkat.
dan waktu proses telah diatur di dalam
3. Sarana dan prasarana yang ada, mulai
Standar Prosedur Operasional. Peraturan
dari komputer dan sistemnya, AC dan
itu
pendukung lainnya, juga di benahi.
diatur
BPMPPT
dalam
Peraturan
Provinsi
Kepala
Lampung
503/5998.a/II.06/2011
tentang
No. Standar
Semua
itu
dilakukan
mengembangkan
PTSP
dalam
Prosedur Operasional (Standard Operating
meningkatkan
Procedure)
sehingga dapat meningkatkan investasi
Pelayanan
Perizinan
dan
Nonperizinan pada BPMPPT Provinsi
pelayanan
untuk
perizinan
di Provinsi lampung.
Lampung.3 3.5 Faktor Penghambat Dalam PTSP 3.4 PTSP Dalam Upaya Meningkatkan
di Provinsi Lampung Berdasarkan
Investasi di Provinsi Lampung
hasil
Gunawan
merupakan
bagi
Kesejahteraan Rakyat diketahui bahwa
upaya
faktor-faktor penghambat dalam PTSP di
pemerintah.4
Berikut
utama adalah
BPMPPT dalam meningkatkan investasi: 1. BPMPPT
menata
PTSP
Bidang
Penanaman Modal, lebih meningkatkan fasilitas mulai dari nomor antrian, penataan
ruang
tunggu,
pelayanan
informasi berbasis IT melalui SPIPISE (Sistem
Pelayanan
Informasi
dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik),
Kasubbid
dengan
Pemberian pelayanan kepada masyarakat kewajiban
selaku
wawancara
Perizinan
Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP yang memiliki
kualifikasi
tentang
penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku terutama dalam PTSP guna terciptanya pelayanan yang prima.
serta pengaduan pelayanan. 2. Dalam hal pelaksanaan tugas sering 3
Peraturan Kepala BPMPPT Provinsi Lampung No. 503/5998.a/II.06/2011 tentang Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada BPMPPT Provinsi Lampung. 4 Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik
terjadinya persepsi yang masih belum utuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara
yang
satu
dengan
yang
lainnya.
Pelaksanaan PTSP di daerah di dukung oleh
pemerintah
pusat
dalam mekanisme perizinan itu sendiri dalam pelayanan PTSP.
melalui
Kementrian Dalam Negeri ( Direktorat Jendral
4. PTSP di tuntut untuk memberikan pelayanan
yang
cepat,
muda
dan
transparan yang dapat diakses oleh para Pembangunan Derah) dan BKPM RI
investor. Tetapi kendalanya adalah
yang tujuannya adalah sama yaitu
fasilitas IT yang kurang memadai.
mengoptimalkan
Sistem pelayanan perizinan sebagian
kinerja
pelayanan
perizinan, tetapi di daerah kadang
belum
masih ditemukan pendapat bahwa
online.
PTSP
yang
dijalankan
dapat
dilaksanakan
secara
mengikuti
peraturan BKPM RI saja padahal keduanya memiliki tujuan yang sama.
PENUTUP
Contohnya, BKPM RI memberikan
4.1 Kesimpulan
bantuan dana guna mengoptimalkan
Pengaturan
perizinan, hal ini menguatkan persepsi
melalui Pengaturan PTSP diatur dengan
dari
yang
dikeluarkannya Permendagri No. 24 Tahun
dijalankan adalah PTSP BKPM RI.
2006 tentang Pedoman PPTSP di tingkat
Padahal aturan keduanya mempunyai
nasional. Kemudian di Provinsi Lampung
tujuan yang sama. Persepsi yang belum
dalam
utuh ini tentunya akan mengganggu
pelayanan prima kepada investor, Pergub
dalam pelaksanaan PTSP dalam rangka
Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang
pelayanan prima.
Pelimpahan
daerah
bahwa
PTSP
Perizinan
PTSP
kepada
BPMPPT
memudahkan dan memberikan
Kewenangan dan
di
Bidang
Nonperizinan
kepada
3. Dalam proses mekanisme perizinan
BPMPPT Provinsi Lampung, yang berisi
yang masih melibatkan satuan kerja
perizinan yang tadinya ditangani oleh 17
lainnya yaitu dalam hal pemberian
(tujuh belas) satuan kerja dilimpahkan ke
rekomendasi izin sesuai dengan satuan
BPMPPT Provinsi Lampung. Selain itu,
kerja masing-masing yang dipandang
mekanisme mengenai pelayanan PTSP
dapat membuat suatu proses perizinan
telah diatur dalam Peraturan Kepala
yang bisa memakan waktu lebih lama
BPMPPT
dan
503/5998.a/II.06/2011
kurang
efisien
dalam
hal
penggunaan waktu serta kurang praktis
Provinsi
Lampung tentang
No. Standar
Prosedur Operasional (Standard Operating
Procedure)
Pelayanan
Perizinan
dan
d. Fasilitas IT dalam PTSP yang kurang
Nonperizinan pada BPMPPT Provinsi
memadai. Sehingga sistem pelayanan
Lampung yang mengatur tentang jenis
perizinan
pelayanan, pengertian pelayanan, dasar
dilaksanakan secara online.
sebagian
belum
dapat
hukum pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, masa berlaku, waktu
4.2 Saran
penyelesaian pelayanan dan kewenangan Berdasarkan
penandatanganan.
hasil
penelitian
dan
pembahasan yang telah dijabarkan di atas, Adapun
faktor
penghambat
dalam
pelayanan PTSP di Provinsi Lampung
peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:
antara lain: a. Masih
kurangnya
sumber
daya
manusia yang kompeten dalam PTSP yang
memiliki
kualifikasi
tentang
penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku terutama dalam PTSP guna terciptanya pelayanan yang
1. Sebaiknya
meningkatkan
sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten memiliki
dalam
PTSP
kualifikasi
yang tentang
penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku dengan
prima.
BPMPPT
dalam PTSP
mengadakan
penerimaan
pegawai yang berkompetensi di bidang b. Persepsi masih belum utuh sehingga terjadi perbedaan persepsi antara yang
perizinan serta penguasaan IT dan bahasa asing.
satu dengan yang lainnya. Persepsi yang belum utuh ini tentunya akan mengganggu dalam pelaksanaan PTSP.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada sumber
daya
manusia
pelayanan perizinan c. Proses satuan
perizinan kerja
pemberian
yang
lainnya
rekomendasi
melibatkan dalam izin
hal yang
dipandang dapat membuat suatu proses
di
bidang
agar mengerti
tentang tujuan pemerintah pusat untuk mendorong kinerja pelayanan perizinan agar memiliki pandangan yang sama tentang tujuan PTSP.
perizinan dapat memakan waktu yang lebih lama dan kurang praktis dalam pelayanan PTSP.
3. Sebaiknya masing-masing satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia
nya
sesuai
dengan
masing-masing
Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan
satuan kerja tersebut dapat berada di
Dalam Sektor Pelayanan Publik.
satu tempat sehingga tidak memakan
Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
waktu yang lebih lama. Tim Penyusun Peraturan Daerah Ramah 4. Sebaiknya perlu pengadaan IT maksimal
sehingga
perizinan
dapat
yang
Investasi. 2008. Peraturan derah
pelayanan
dijalankan
Ramah
secara
Investasi.
Indonesian
Netherlands Association. Jakarta.
menyeluruh melalui online. B. Perundang-undangan UU
DAFTAR PUSTAKA
No.
25
tahun
2007
tentang
Penanaman Modal .
A. Literatur Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara.
Penerbit
PT.
Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman PPTSP.
Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang
Perizinan
Perizinan
Dan
Kepada
Non Badan
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum
Penanaman Modal Dan .Pelayanan
dan Penelitian Hukum. Penerbit PT Citra
Perizinan
Aditya Bakti. Bandung.
Lampung
Sukirno,
Sadono.
1997.
Terpadu
Provinsi
Ekonomi
Pergub Lampung No. 33 Tahun 2010
Pembangunan. Penerbit PT Raja
tentang Rincian tugas, Fungsi dan
Grafindo Persada. Jakarta.
Tata Kerja Lembaga Teknis Derah Provinsi LampunPeraturan Kepala
Sunariyah. 2003. Pengantar Pengetahuan Pasar Penerbit
Modal,
Edisi
Ketiga
UUP
AMP
YKPN.
Yogyakarta.
BPMPPT Provinsi Lampung No. 503/5998.a/II.06/2011 Standar (Standard
Prosedur Operating
Pelayanan Nonperizinan
tentang Operasional Procedure)
Perizinan
dan
