Pengantar dan Daftar Isi

Pengantar dan Daftar Isi

Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

i


Katalog Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Padang Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Profil Ulama dan Tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat; Tim Penyusun PTA Padang.—Padang, Sumatera Barat, mb.design Padang, 2012 xxvii + 179 hal.; 15 x 23 cm. Judul: Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. 1. II. III. IV.

Biografi Tim Penyusun PTA Padang Drs. H. Jamilus, SH., MH. Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag.

I. Judul V. Drs. H. Abdul Hadi, MHI. VI. Drs. Muslim, SH., MA. 210

Judul Utama: Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Profil Ulama dan Tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat. Penulis: Tim Penyusun PTA Padang Tata Letak dan disain Sampul oleh. Drs. Muslim, SH., MA. Dicetak oleh mb.design Padang.

Cetakan pertama, Agustus 2012. Diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang ke 54 (1958- 2012) sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Peradilan Agama di Indonesia (1882-2012). Untuk Kalangan Sendiri Isi buku di luar tanggungjawab percetakan.

ii

| Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah


SEGALA puji bagi Allah SWT yang telah memberikan ‘inayah dan hidayah serta rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menyusun buku ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta kita mengharapkan syafa’atnya pada hari akhirat kelak. Buku yang ada di hadapan pembaca saat ini merupakan sebuah catatan tentang biografi para ulama dan tokoh yang menggagas terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Sumatera Barat yang waktu itu lembaga ini bernama Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah Provinsi (PAMAP) dan Mahkamah Syar’iyah Kota dan Kabupaten, serta mereka pernah menjadi Pimpinan/Ketua (PAMAP) sekarang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengdilan Agama di Sumatera Barat. Di samping itu mereka memiliki integritas yang tinggi di Peradilan Agama Sumatera Barat dan komitmen yang tegas dalam menjalankan hukum Islam serta terpandang dan termasyhur ditengahPeradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

iii


tengah masyarakat karena keilmuan, keulaman dan ketokohannya yang tampil sebagai teladan yang baik. Berdasarkan hasil musyawarah tim pengarah penulisan buku ini, anggotanya ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3-A/723/PS.01/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012, sebagai penaggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan pengarah Dra. Hj. Husnaini A, SH., M.Ag., Drs. H. M. Noer Muddin, SH., Drs. H. M. Yasir, SH., M.Hum dan Drs. H. Jamilus, SH., MH, serta para penghimpun data yang beranggotakan Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama se Sumatera Barat. Dari data awal, masing-masing Ketua Pengadilan Agama mengajukan ulama dan tokoh yang ada di daerahnya, namuan setelah dilakukan penelaahan, maka disepakati beberapa nama ulama dan tokoh, yaitu: 1). Syekh Ibrahim Musa Parabek, 2). Syekh. Sulaiman Arrasuli, 3). Mansur Dt. Nagari Basa, 4). Drs. Haji Rustam Ibrahim, 5). Haji Lukman Rajo Mansur, 6). Haji Mukhtar Engku Lakung, 7). Haji Anas Dt. Mangkuto Majolelo, dan 8). Haji Muhammad Djana Lubis. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3-A/828/PS.01/IV/2012 Tanggal 17 April 2012 tentang Tim Penelusuran Tokoh Peradilan Agama di Sumatera Barat menugaskan beberapa orang hakim masing-masing, Drs. H. Alizar Jas, SH., MH., (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Ahmad Choiran, MH. (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag., (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Abdul Hadi, MHI (Ketua PA Maninjau), Drs. H. M. Hatta Nasution, SH., (Ketua PA Lubuk Sikaping), Drs. Yefferson, S.H. (Wakil Ketua PA Lubuk Basung), Drs. Rudi Hartono (Wakil Ketua Payakumbuh) dan Drs. H. Khairul, SH., MA., (Hakim PA Bukittinggi), untuk menelusuri lebih mendalami riwayat kehidupan, pendidikan, jasa-jasa para ulama dan tokoh tersebut bagi Peradilan Agama dan di masyarakat serta menelusuri ide-ide dan pemikirannya. Dalam buku ini akan disematkan pula Profil Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, beserta photo gedung, dasar hukum pembentukan, wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama serta keadaan perkara yang diselesaikan untuk memperkenalkan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat kepada para pembaca. Buku ini diberi judul Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” merupakan suatu adegium yang dijadikan panduan dalam iv



kehidupan masyarat Minangkabau di Sumatera Barat dan sengaja ditampilkan untuk mendekatkan sejarah panjang Peradilan Agama Sumatera Barat dengan tanah Minangkabau yang religius. Semoga buku ini juga dapat menjadi panduan dan teladan bagi generasi yang akan datang dengan bercermin dari kehidupan para ulama dan tokoh yang dipaparkan biografinya. Suatu keniscayaan bahwa “Mati harimau tingga balang, mati gajah tingga gadiang”, Manusia mati hendaknya meninggalkan jasa yang baik untuk anak, keluarga dan masyarakat. Minangkabau dipimpin setidak-tidaknya oleh tiga unsur yang disebut dengan “tali tigo sapilin” yakni pertama unsur pemerintah yang diwakili oleh kepala nagari, kepala desa atau laras (di zaman penjajahan), kedua unsur kaum adat yakni oleh para datuak dan ninik mamak, Syarak mangato adat mamakai (ajaran agama dilaksanakan oleh adat), ketiga unsur ulama yang disebut dengan ulama suluh bendang dalam nagari, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito (ulama menjadi pemberi cahaya ilmu dalam satu negeri dan tempat bertanya dari permasalahan kehidupan dalam masyarakat). Di antara adat yang berlaku di Minangkabau adalah “Adat nan Sabana Adat” adat sebenar adat, sebenarnya berlaku bukan hanya di Minangkabau saja, melainkan juga di seluruh alam semesta ini. Disepakati bahwa adat yang sebenarnya adat adalah Hukum Alam atau Sunnatullah, dan Hukum Allah yang tertuang di dalam ajaran Islam. Dengan mengambil Alam takambang menjadi guru (alam semesta dijadikan sebagai guru) adat Minangkabau dapat menjamin kompatibilitasnya untuk segala zaman dan demikian juga untuk menjaga kelangsungannya di hadapan budaya asing yang melanda masyarakat. Masuknya agama Islam ke Minangkabau, juga telah melengkapi Adat Minang itu menjadi kesatuan yang mencakup unsur duniawi dan unsur transedental. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat tiga unsur untuk menentukan arah serta menjaga kehidupan masyarakat agar tetap melestarikan adat yang disebut dengan “Tungku tigo sajarangan” (kongres segi tiga) antara Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai, karena pepatah yang menyatakan “Kuaik rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso, kuaik bangso karano budi, rusak budi hancurlah bangso” (kuatnya suatu bangsa akan ditentukan oleh kepribadian bangsa itu sendiri, kalau budi bangsanya telah hancur, berakibat kehancuran bangsa itu sendiri). Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

v


Dari riwayat kehidupan ulama dan tokoh yang dipaparkan di dalam buku ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil di antaranya di dalam kehidupannya ada yang telah menikmati kebahagian di dunia dengan ditandai oleh empat faktor, pertama qalbun khasyi’, muslim yang punya hati khusyu’ kepada Allah SWT dengan banyak ibadah dan zikir, kedua zaujun muthi’, keluarga yang selalu ta’at kepada Allah SWT, ketiga baitun wasi’, mempunyai rumah yang luas dan layak, keempat markabun syari’, mempunyai kendaraan yang cepat dan pantas (Syekh Sulaiman Arrasuli). Dengan kehidupan mereka tersebut dapat dijadikan pemicu kesuksesan kehidupan di dunia dan kebaha-giaan kehidupan di akhirat. Serta suatu nasehat yang disampaikan bahwa kita harus selalu belajar yang didampingi oleh seorang guru karena “Syetan akan menjadi guru/menyesatkan orang yang merasa tidak ada lagi guru baginya” (Buya H. Mansur). Tujuan penulisan buku ini sengaja diaktualkan untuk menoleh kembali sosok ulama dan tokoh yang telah menggagas lahirnya Peradilan Agama di Sumatra Barat dan yang pernah menjalankan kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa dahulu, untuk menjadi cerminan bagi aparat Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memberi keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sekalipun mereka itu kini telah tiada, namun dari sejarah hidupnya dapat dibaca bahwa pemimpin Peradilan Agama tempo dulu itu dikenal sebagai ulama yang luas ilmu pengetahuannya, cerdik, sederhana, rendah hati, kharismatik, berwibawa, teguh memegang norma-norma hukum Islam, jujur, berucap dengan santun, melangkah dengan sopan, bijak dalam mimpin, sabar dalam menuntun, ucapannya tercermin dalam perbuatan, titahnya didengar dan banyak teladan lainnya yang dapat dipetik dari mereka. Buku ini setidak-tidaknya ingin memberi kesan dan harapan bagi aparat Peradilan Agama untuk mencontoh kepribadian ulama tersebut yang jiwa dan raga serta pengabdiannya sepenuhnya tercurah untuk memberi keadilan tanpa meninggalkan fungsi sosial, memberi pencerahan bagi ummat supaya tetap menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rekan-rekan yang memberikan saran agar biografi ulama dan tokoh dalam buku ini dihimpun dan ditulis dengan selengkapnya, namun disadari bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para vi



penelusur dalam menghimpun data biografi ini disebabkan mereka itu sudah tiada dan sedikit sekali orang yang semasa dengan hidupnya yang masih tersisa. Oleh karena itu mungkin saja ada sejarah yang terpenggal sehingga kurang terungkapkan sejarah hidup mereka secara runtut terutama silsilah keluarganya dan siapa guru yang pernah memberikan ilmu kepadanya. Sebahagian dari sejarah kehidupan para ulama dan tokoh itu yang didapatkan dari penuturan sahabatnya yang masih ada, anak dan cucu-cucunya serta murid-muridnya. Begitu juga dari catatan dan dokumen dari para ulama dan tokoh itu sendiri, serta dokumen mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagai pimpinan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Propinsi Sumatera Barat yang masih dapat ditemukan. Semoga, biografi ulama dan tokoh yang dituliskan dalam buku ini kiranya cukup memadai sekedar untuk mengungkapkan kepribadian mereka yang unik dan kiprah pengabdiannya yang baik dalam bidang Peradilan Agama maupun dalam membina ummat. Sekalipun menemui banyak kendala dalam mendapatkan catatan sejarah kehidupan para uama dan tokoh tersebut, tetapi dengan kesungguhan yang luar biasa dan dengan izin Allah SWT, niat yang telah dirangkai dengan keikhlasan dan ketangguhan para penelusur data, akhirnya menghasilkan buah yang manis sehingga dapat dihimpun biografi ulama dan tokoh. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menerbitkan Surat Keputusan Nomor W3-A/829/PS.01/IV/ 2012 tanggal 17 April 2012 tentang Tim Editor Penyusunan Sejarah Peradilan Agama di Sumatera Barat. Surat Keputusan tersebut meng-angkat Tim Editor Drs. H. Jamilus, SH., MH., (sebagai Ketua) Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag., Drs. H. Abdul Hadi, MHI., dan Drs. Muslim, SH., MA., masing-masing sebagai anggota. Buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 54 tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang, seiring dengan peringatan 130 tahun Peradilan Agama di negeri ini, sekaligus untuk menambah khazanah peradaban ummat, khususnya bagi warga Peradilan Agama di Sumatera Barat. Demikian juga, tim editor atas bantuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil mendapatkan kata sambutan dari Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

vii


MSc., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Bapak Drs. H. Wahyu Widiana, MA., dan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Bapak Drs. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd., yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku ini. Tiada kata yang patut disanjungkan kepada para pejabat tersebut melainkan ucapan terima kasih seiring doa semoga Allah SWT memberi kekuatan dan ma’unah dalam menjalankan tugas sehari-hari dan segala amal baktinya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Penulisan buku ini selesai sudah dan biografi kehidupan ulama dan tokoh pemimpin pengadilan agama telah diabadikan dalam catatan yang indah, semoga buku ini dapat menjadi kenangan bagi aparat Peradilan Agama dan masyarakat yang menaruh perhatian kepada Peradilan Agama. Tim editor telah bekerja maksimal untuk menampilkan buku ini sebaik mungkin agar menarik untuk dibaca, namun disadari bahwa masih banyak kekurangan dari apa yang diharapkan. Hal itu sematamata disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan keahlian Tim dalam menyusunnya. karena itu, kepada para pembaca buku ini, kiranya berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagaimana pepatah Minang mengatakan “Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong dibilai tandonyo kito samo sabanso” (kita bukan cerdik pandai, ilmu itu di tangan Allah, kalau dijumpai kekhilafan dan kesalahan tolong dibetulkan, tandanya kita satu bangsa). Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Drs. H. Moh. Thahir, SH., MH., (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang), Dra. Hj. Husnaini A, SH., MA., (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan Drs.Yustan Azidin, SH., MH (Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang) serta para Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat yang telah memberi dukungan yang kuat kepada tim editor dalam bekerja mewujudkan cita-cita penerbitan buku ini, teristimewa kepada Bapak Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH., (Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI), Bapak Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc., (Gubernur Sumatera Barat), Bapak Drs. H. Wahyu Widiana, MA., (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), dan Bapak Drs. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd., (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat), yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku viii



ini. yang telah menyambut baik ide penyusunan buku ini dan berkenan memberikan kata sambutan. Kepada segenap rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi bantuan dan dukungan dalam penyusunan buku ini, kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan dengan karunia dan rahmat-Nya serta dimasukan ke dalam sorga di akhirat kelak. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri seraya berharap kiranya buku ini dapat menjadi referensi khazanah kepemimpinan sekaligus menjadi cerminan hidup di masa mendatang. Padang, 6 Agutus 2012

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.


|

ix


x



Assalamualaikum Wr. Wb. ALHAMDULILLAH Rabbil ‘Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam yang telah menjadikan manusia sebagai insan kamil, manusia yang sempurna yang dilengkapi dengan keindahan akal-budi sehingga dengan hidayah dan Taufiq-Nya kita dapat menjadi suri teladan bagi manusia lainnya. Selawat dan salam kita hadiahkan ke hadirat Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan risalah dan sebagai contoh teladan yang wajib diikut untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga dengan banyak berselawat kepadanya, kiranya kita akan mendapat syafa’at dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Buku yang ada di tangan pembaca saat ini kami beri nam a Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Judul ini adalah hasil renungan yang sangat mendalam dan sengaja dipilih dari sekian banyak alternatif judul yang direkomendasikan, karena kami ingin memperkenalkan ulama dan tokoh pendiri Pengadilan Agama Sumatera Barat dalam sejarah panjang Peradilan Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

xi


Agama di Indonesia yang telah bersusahpayah mewujudkan ide dan gagasan membangun Peradilan Agama di tengah-tengah masyarakat Minang-kabau yang religius, berbudaya dan beradat. Ide penyusunan buku ini lahir dari pemikiran bersama warga Pengadilan Agama Sumatera Barat yang mempunyai sudut pandang yang sama mengenang 54 tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang berkiprah di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, yang semula bernama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi (PAMAP) berkedudukan di Bukittinggi kemudian pada tanggal 1 Agustus 1958 berpindah ke Padang yang yurisdiksinya meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Seiring dengan itu sekaligus mengenang 130 tahun Peradilan Agama di Indonesia. Materi yang diusung dalam buku ini memperkenalkan Peradilan Agama Sumatera Barat dalam profil singkat dan penelusuran sejarah hidup ulama dan tokoh Peradilan Agama di Sumatera Barat, karena kami melihat, ulama dan tokoh yang menjadi sentral issu dalam buku ini, selain sebagai ulama, mereka juga tokoh yang disegani dalam mempertahankan Peradilan Agama ditengah-tengah ketidakpastian akibat sistem kekuasaan pemerintahan pada waktu itu. Yang penting dicatat dalam sejarah hidup ulama dan tokoh pengadilan agama Sumatera Barat ini, yaitu pertama, mereka adalah ulama yang alim, luas ilmu pengetahuan agamanya serta mampu mengajarkannya dengan baik sehingga menjadi ingatan orang yang pernah belajar dengan mereka. Kedua, mereka mempunyai kepribadian yang mulia, mempunyai suri teladan yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan. Mereka hidup sederhana dan tidak pernah bermegahmegah, berwibawa, jujur dan sopan. Ketiga, mereka adalah patriot pejuang yang dengan gigih membela Islam dan istitusi keislaman di tengah ketikpastian hukum kolonial Belanda yang mengikis kewenangan penyelesaian perkara dari ulama-ulama Islam. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Saudari Dra. Hj. Husnaini. A, SH., M.Ag., (Wakil Ketua PTA Padang) sebagai pengarah buku ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Tim Penyusun mulai dari awal sampai akhir penyempurnaan buku ini. Saya mencatat beberapa nama yang bertugas, yaitu Drs. H. M. Noer Muddin, SH. (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. M. Yasir, SH., M.Hum (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Jamilus, SH., MH. (Hakim Tinggi PTA Padang), Alizar Jas, S.H.,M.Ag (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Ahmad Choiran, MH (Hakim Tinggi PTA Padang), xii



Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Abdul Hadi, M.Hi (Ketua PA Maninjau), Drs. H. Drs. H. M. Hatta Nasution, S.H (Ketua PA Lubuk Sikaping), Drs. Yefferson, S.H. (Wakil Ketua PA Lubuk Basung), Drs. Rudi Hartono (Wakil Ketua PA Payakumbuh) dan Drs. H. Khairul, SH.,MA (Hakim PA Bukittinggi), serta para Ketua Pengadilan Agama yang telah menghimpun data profil Pengadilan Agama masing-masing. Ucapan Terima kasih tak terhingga saya ucapkan atas kerja keras Tim Editor di bawah pimpinan Drs. H. Jamilus, SH., MH., (Hakim Tinggi PTA Padang) beranggotakan Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag., (Hakim Tinggi PTA Padang), Drs. H. Abdul Hadi, MHI. (Ketua Pengadilan Agama Maninjau) dan Drs.Muslim, SH.,MA. (Wakil Ketua PA Kotobaru). Semoga jasa-jasa semua pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung, dicatat sebagai amal dan akan diperhitungkan oleh Allah SWT sebagai ilmun yuntafa’u bihi. Ilmu yang bermanfaat sepanjang masa. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada YM. Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH., Bapak Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi., MSc., Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Wahyu Widiana, MA., dan Bapak Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Drs. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd., yang telah berkenan memberikan kata sambutan dalam buku ini. Mengakhiri sambutan ini saya menyampaikan doa kepada Allah SWT, semoga Pengadilan Tinggi Agama Padang di usianya yang ke 54 menjadi Pengadilan Tinggi Agama terdepan di nusantara ini. usianya ke 130 tahun menjadi peradilan yang agung sebagaimana yang dicita-citakan. Akhirnya saya berserah diri kepada Allah semoga buku ini berguna bagi bangsa dan negara khususnya bagi masyarakat Minangkabau dan semoga menjadi penambah khazanah peradaban ummat di bumi Indonesia. Padang, 3 Agustus 2012

Drs. H. Moh. Thahir, S.H., M.H. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

xiii


xiv



PUJI SYUKUR kita sanjungkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut nya sekalian. Seiring dengan berjalannya waktu, tanpa terasa, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Padang di ranah minangkabau telah memasuki usia 54 tahun, suatu ukuran usia manusia yang sudah sangat dewasa. Usia di mana kebijaksanaan dan kearifan menjadi dasar berpikir dan bertindak di tengah-tengah manusia lainnya. Di usia ke 54 ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah banyak mencapai keberhasilan baik dari sisi sarana dan prasarana gedung Pengadilan Agama maupun Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Kami mencatat beberapa keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik. Dalam catatan saya, Pengadilan Tinggi Agama Padang termasuk dalam barisan depan merespon penggunaan SIADPA di kalangan Pengadilan Agama sehingga dengan itu pengelolaan laporan perkara berjalan dengan baik. Selain itu kami mencatat adanya kepedulian Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadikan Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai model percontohan pelayanan publik yang baik.


|

xv


Tanpa terasa pula ternyata peradilan agama di Indonesia sudah memasuki usianya yang ke 130 tahun, suatu usia yang cukup tua bagi se-orang manusia. Beberapa buku telah disusun untuk dijadikan catatan atas serangkaian keberhasilan yang telah dicapai dan akan diluncurkan pasa saat perhelatan akbar mengenang 130 tahun peradilan agama yang dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2012. Saya menyambut baik inisiatif Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, saudara Drs. H. Moh. Thahir, SH., MH. yang telah memprakarsai penghimpunan biografi ulama dan tokoh peradilan agama Sumatera Barat untuk dipersembahkan kepada warga peradilan dalam rangka mengenang 130 tahun peradilan agama di Indonesia. Tentu tidak mudah mengumpulkan sejarah hidup dari ulama dan tokoh tersebut sementara mereka itu telah tiada, akan tetapi saya membaca biografi yang disusun tersebut cukup baik dan sempurna. Saya mengucapkan kata salut bagi kawan-kawan di Pengadilan Tinggi Agama Padang karena menurut hemat saya, hanya dengan kerja keras dan kesungguhan sajalah yang memungkinkan buku ini dapat tersusun dengan baik. Akhirnya saya mengucapakan Dirgahayu Pengadilan Tinggi Agama Padang ke 54 dan Dirgahayu Peradilan Agama Indonesia ke 130. Semoga peradilan agama di Sumatera Barat dan peradilan agama di Indonesia, akan menjadi peradilan agama yang agung, mampu mengayomi masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, status sosial dan ekonomi. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi teladan dalam kehidupan kita di saat mengemban tugas memberikan keadilan bagi masyarakat.

Jakarta, 2 Agustus 2012

Wahyu Widiana

xvi



DENGAN mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya serta telah memberikan kesehatan pada Tim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang telah menyelesaikan biografi ulama dan tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat dalam peringatan hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang ke 54 pada tanggal 1 Agustus 2012 sekaligus dengan peringatan Hari Jadi Peradilan Agama Indonesia ke 130 tahun dengan menerbitkan buku yang diberi judul “PerDrs. M. Sayuti Dt. Rajo adilan Agama di Ranah Basandi Syara’, Syara’ Pangulu M. Pd. Pucuk Pimpinan LKAAM Sumbar Basandi Kitabullah”. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu sekalian alam yang dapat dijadikan suri tauladan bagi kita. Kami selaku Pucuk Pimpinan LKAAM Provinsi Sumatera Barat sangat tersentuh dengan judul buku berfilosofi Minangkabau, apalagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama padang dipercaya Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa, Pemangku Adat bergelar datuk pimpinan salah satu suku di Ranah Minangkabau. Semoga buku ini dibaca oleh kaum adat sebagai pedoman menjalankan adat salingka nagari atau adat nan sabatang panjang. Pengalaman ulama dan tokoh Pengadilan Agama Sumatera Barat ini dapat dijadikan informasi bagi generasi muda dalam rangka Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

xvii


meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) masyarakat adat membangun hukum agama di nagari ini khususnya di alam Minangkabau. Buku ini adalah karya manusia tentu ada mempunyai kekurangan walaupun tidak disengaja, karena manusia bersifat khilaf, tupai bersifat gawa, Allah bersifat kadim. Untuk itu kepada pembaca yang budiman agar memberikan masukan yang positif demi penyempurnaan terbitan buku ini yang akan datang

Padang, 2 Agustus 2012 Ketua Umum Pucuk Pimpinan LKAAM Sumbar

Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu M. Pd.

xviii



KETIKA rentang waktu telah membuat kita semakin berjarak dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, maka yang tertinggal di antaranya adalah kearifan untuk memaknai sejarah itu sendiri. Manakala jarak semakin jauh dan ketika para pelaku dan saksi sejarah mulai meninggalkan kita, maka menjadi tanggungjawab bagi generasi penerus itu untuk menghormatinya dengan cara mengabdikan catatan dari keseluruhan peristiwa tersebut, yang mesti dihormati dan dimuliakan. Bagaimanapun juga, apa yang dapat kita nikmati pada hari ini bukanlah hasil jerih payah generasi sekarang, melainkan dipersembahkan oleh generasi terdahulu. Hanya sekedar menghormati dan memuliakan perjuangan mereka, melalui pencatatan yang sistematis. Begitulah salah satu cara membalas budi, dan begitulah sikap santun yang mestinya diwujudkan dalam kearifan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlwan mereka. Kebesaran itu sendiri akan dapat ditemukan dalam lembaran-lembaran sejarah yang tersusun dengan baik yang memberikan informasi dan pengayaan pemahaman atas pengorbanan pendahulu kita. Di antara berbagai catatan dan dokumen yang dijumpai telah dicoba untuk dikumpulkan oleh Tim yang sengaja dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama padang. Upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menghendaki pengorbanan waktu, tenaga dan Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

xix


finansial yang telah dipersembahkan oleh Tim ini akan menjadi sebuah catatan sendiri, karena bagaimanapun juga, bahwa buku yang telah disusun, dapat menjadi referensi bagi berbagai keperluan. Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Buku Peradilan Agama di ranah basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Mudah-mudahan dari buku ini kita dapat menghimpun kembali semua yang terserak dan menjemput segala yang tertinggal dari terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Buku ini seyogyanya dijadikan bahan bacaan, khususnya oleh generasi muda agar kita memiliki kearifan dan menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki kearifan sejarah. Padang, 2 Agustus 2012

xx



TIADA kata yang pantas kita ucapkan kecuali kalimat pujian dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita sehingga kita senantiasa dapat mengabdi bagi nusa dan bangsa. Seiring dengan itu, selawat dan salam kita sanjungsajikan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyak berselawat, kita akan mendapat syafaat dari beliau kelak. Buku Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah ini adalah satu bentuk karya nyata Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menambah khazanah peradaban ummat dan merupakan salah satu bentuk kepedulian akan pentingnya sejarah masa lalu untuk menjadi teladan dan cemeti hidup di masa yang akan datang. Buku ini patut dicatat sebagai karya monumental yang pantas diberikan penghargaan, karena buku ini menghimpun sejarah hidup pemimpin dan tokoh pengadilan agama yang menghabiskan usianya demi berdirinya peradilan agama. Harapan dan cita-cita mereka menjadikan pengadilan agama ini sebagai Pengadilan Agama yang berguna dan berjasa untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat menjadi bahan pelajaran untuk diaplikasikan dalam menata Peradilan Agama di masa hadapan. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

xxi


Saya mengucap salut kepada PTA Padang dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras saudara Drs. H. Moh. Thahir, SH., MH., (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) yang telah menjadi penggerak dan motivator dalam menyusun buku ini. Tidak mudah menyusun biografi seseorang dimana mereka itu telah tiada. Hanyalah karena modal semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat yang tersemat di dalam dada sehingga akhirnya buku ini dapat terselesaikan dengan sempurna. Momentum 54 tahun Pengadilan Tinggi Agama Padang dan 130 tahun Pengadilan Agama Indonesia kita jadikan sebagai awal menuju peradilan agama yang modern, mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu mengakses kebutuhan keadilan masyarakat yang tidak mampu. Saya melihat betapa banyak masyarakat yang tidak mampu, hilang hak-haknya di depan hukum karena terlalu susah mengakses informasi Pengadilan Agama di daerahnya. Semoga momentum ulang tahun Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Indonesia akan menjadi pengadilan agama yang agung, mampu memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Akhirnya saya mengajak agar kita membaca buku ini, karena saya yakin ada teladan yang patut dicontoh untuk menjadi cerminan hidup di masa hadapan. Kepada Tim Penyusun yang telah mencurahkan segala perhatian dan tenaga demi penyelesaian buku ini. Allah SWT tidak pernah lalai dan lupa, pasti karya ini akan digantikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Jakarta, 3 Agustus 2012

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

xxii



KATA PENGANTAR TEAM ADITOR

iii

SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

xi

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

xv

SAMBUTAN PIMPINAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINAGKABAU

xvii

SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

xix

SAMBUTAN KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI. URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

xxi

DAFTAR ISI

xxiii

BAGIAN I

: PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG SELAYANG PANDANG 1. Pengadilan Tinggi Agama Padang Dalam Lintas Sejarah Oleh: Dra. Hj. Husnaini A, SH., MAg. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang


3

|

xxiii


2.

BAGIAN II

xxiv

Profil Pengadilan Tinggi Agama Padang Oleh: Drs. H. Zulkifli Arief, SH., MH Drs. H. Ahmad Choiran Areif, SH., MH. Hakim Tinggi PTA Padang

: PROFIL PENGADILAN INGGI AGAMA SUMATERA BARAT 1. Profil Pengadilan Agama Padang Oleh: Dra. Hj. ERMIATI. N Ketua Pengadilan Agama Padang

13

23

2.

Profil Pengadilan Agama Pariaman Oleh: Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI. Ketua Pengadilan Agama pariaman

27

3.

Profil Pengadilan Agama Batusangkar Oleh: Drs. H. Yunus Rasyid, SH. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar

31

4.

Profil Pengadilan Agama Bukittinggi Oleh: Drs. Dudung, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.

35

5.

Profil Pengadilan Agama Payakumbuh Oleh: Drs. H. Arinal, MH. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh

45

6.

Profil Pengadilan Agama Sawahlunto Oleh: Drs. H. Syafruddin Ahmad Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

49

7.

Profil Pengadilan Agama Solok Oleh: Zainal Arifin, SH., MA. Ketua Pengadilan Agama Solok

53

8.

Profil Pengadilan Agama Padang Panjang Oleh: Drs. Syamsul Bahri, SH. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

57



9.

Profil Pengadilan Agama Muara Labuh Oleh: Drs. Jasri, SH., MHI. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

61

10.

Profil Pengadilan Agama Kotobaru Oleh: Drs. H. Mhd. Nasir S, MHI. Ketua Pengadilan Agama Kotobaru

65

11.

Profil Pengadilan Agama Painan Oleh: Drs. H. Anhar, MHI. Ketua Pengadilan Agama Painan.

67

12.

Profil Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Oleh: Drs. H. M. Hatta Nasution, SH. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

71

13.

Profil Pengadilan Agama Talu Oleh: Drs. Syafri Ketua Pengadilan Agama Talu

75

14

Profil Pengadilan Agama Lubuk Basung Oleh: Drs. Nur Yahya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung

79

15.

Profil Pengadilan Agama Sijunjung Oleh: Drs. H. Ediwarman SH.,M.HI Ketua Pengadilan Agama Sijunjung.

83

16.

Profil Pengadilan Agama Maninjau Oleh: Drs.H. Abdul Hadi, MHI Ketua pengadilan Agama Maninjai

87

17.

Profil Pengadilan Agama Tanjungpati Oleh: Drs. Mudaris, MM Ketua Pengadilan Agama Tanjungpati.

93


|

xxv


BAGIAN III

xxvi

: BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH PENGADILAN AGAMA SUMATERA BARAT 1. SYEIKH IBRAHIM MUSA Ulama dan Mufti Sumatera Barat Oleh: Drs. H. Khairul, SH., MA. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

99

2.

SYEIKH SULAIMAN ARRASULI Ketua Mahkamah Syar’iyah Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi) Periode 1951-1957. Oleh: Drs. H. Alizar Jas, SH, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

113

3.

BUYA H. MANSUR DT. NAGARI BASA Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi Padang Periode 1958 – 1963 Oleh: Drs. H. Abdul Hadi, MHI. Ketua Pengadilan Agama Maninjau.

131

4.

H. MUKHTAR ENGKU LAKUNG Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Payakumbuh Priode 1959 - 1969 Oleh: Drs. Rudi Hartono Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh.

143

5.

BUYA H. M. DJANA LUBIS Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Lubuk Sikaping Priode 1961 - 1968 Oleh : Drs. M. Hatta Nasution, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

149



6.

BUYA H. LUKMAN RAJO MANSUR Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi Padang Priode 1966 - 1975 Oleh : Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang

159

7.

BUYA H. ANAS DATUK MANGKUTO MAJO LELO Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Maninjau Priode 1970 - 1977 Oleh : Drs. Yefferson, SH, MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung

167

8.

Drs. H. RUSTAM IBRAHIM Dt. RAJO BANDARO Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Priode 1977 - 1985 Oleh : Drs. H. Ahmad Choiran Arief, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang

171


|

xxvii

Pengadilan Tinggi Agama Padang Selayang Pandang

Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

1


2



Oleh: Hj. Husnaini A. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Pendahuluan N. J. Coulson (1991: 1) menyatakan bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sesuai dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Sementara menurut Satjipto Raharjo, pengadilan tidak hanya institusi hukum, melainkan juga institusi sosial. Oleh karena itu pengadilan tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri sendiri dan bekerja secara otonom, tetapi senantiasa berada dalam proses Hj. Husnaini A. pertukaran (interaksi) dengan lingkungannya Wakil Ketua PTA Padang (Satjipto Raharjo, 1996: 204). Apresiasi masyarakat dan political will penguasa mempunyai dampak yang signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan pengadilan, baik sebagai institusi hukum maupun sebagai institusi sosial. Capaian Pengadilan Tinggi Agama Padang saat ini membuktikan kebenaran tesis tersebut. Kalau dirunut ke belakang, Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dahulu bernama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Propinsi (PAMAP), berada dalam kondisi yang belum pantas disebut sebagai institusi hukum, baik dari sudut sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun dari kewenangan yang dimilikinya, namun secara pelan tetapi pasti, Pengadilan Tinggi Agama Padang (PTA Padang) seperti halnya PTA lainnya di Indonesia mencapai posisinya yang cukup strategis. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

3


Makalah sederhana ini mencoba mendeskripsikan perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak awal berdirinya sampai saat sekarang ini (era reformasi birokrasi). PTA Padang Pada Awal berdirinya Gempa tahun 2009 telah meluluhlantakkan gedung kantor PTA Padang yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.53 Padang. Akibatnya banyak dokumen yang hilang dan rusak parah, tidak terkecuali catatan tentang sejarah berdirinya PTA Padang. Oleh karena itu tulisan ini lebih banyak mengandalkan ingatan penulis serta informasi dari rekan sekerja. Pengadilan agama di luar Jawa Madura dibentuk berdasarkan PP 45 Tahun 1957, yang kemudian untuk wilayah Sumatera ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957. Dengan Penetapan Menag ini dibentuklah 20 buah pengadilan agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pengadilan tingkat bandingnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958 PAMAP yang pada mulanya berkedudukan di Bukittinggi dipindahkan ke Padang. Tanggal 1 Agustus tersebutlah yang dianggap sebagai hari jadi PTA Padang. Pada waktu berdirinya PAMAP di Bukittinggi, Sumatera Barat berperang melawan Pemerintah Pusat, yang dikenal dengan pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Dampak dari peperangan tentulah kekacauan, situasi tidak menentu, pemerintahan dalam segala tingkatan termasuk pengadilan berjalan kurang efektif. Oleh karena itu tidak ditemukan dokumen, apakah pada masamasa tersebut sudah ada perkara banding atau belum. Yang jelas ketua pertamanya dijabat oleh Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa, kemudian secara berturut-turut dijabat oleh H.Lukman Rajo Mansur dan Drs. H. Rustam Ibrahim. Di zaman kepemimpinan Drs. H. Rustam Ibrahim lah nomenclatur PAMAP diganti menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 yang mengatur penyatuan nomenclatur pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama untuk seluruh wilayah NKRI. Pembentukan PTA Padang ternyata tidak diikuti dengan pembangunan kantor, oleh karena itu pengadilan menyewa rumah rakyat, pada hal wilayah hukumnya meliputi tiga propinsi, yakni Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Hakimnya pun adalah hakim honorer (tidak diangkat pemerintah), kecuali ketua. Untuk pertama kali PTA Padang 4



berkantor di lingkungan komplek mesjid Nurul Iman Padang. Seiring dengan bertambahnya kewenangan berdasarkan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan, kantor tersebut dirasa tidak memadai lagi. Pemerintah akhirnya membangun kantor yang lebih luas, berlantai dua dan dipersiapkan untuk berlantai tiga yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No.53 Padang. Setelah pindah ke gedung baru kira-kira tahun 1981, kantor lama dimanfaatkan oleh MUI Sumatra Barat. PTA Padang Pasca UU No.1/1974 Kemajuan PTA Padang mulai terasa semenjak diundangkannya UU No.14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan undang-undang a-quo untuk pertama kali PA/PTA diakui sebagai pengadilan negara. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa PA merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Penegasan tersebut merupakan awal dan cikal bakal bagi perkembangan PA/PTA. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No.1/1974 tentang Perkawinan menambah kewenangan yang cukup signifikan buat peradilan agama. Konsekuensinya pemerintah memperkuat sumber daya manusia peradilan agama dengan pengangkatan pegawai dan hakim dari alumni syariah. Era hakim honorer mulai dikurangi, dan di medio delapan puluhan hakim honorer tidak dipakai lagi, diganti dengan hakim yang diangkat pemerintah dari alumni Syari’ah. Kondisi nasional tersebut juga berlaku buat PTA Padang karena banyaknya pengangkatan pegawai baru, sarana dan prasarana pun mulai dibenahi. Seperti halnya putusan peradilan agama di nusantara ini, putusan PTA Padang juga tidak bisa dieksekusi sendiri oleh PA. Di samping membutuhkan ecexutoir verklaring dari PN berdasarkan PP 45/1957, UU No.1/1974 mengharuskan setiap putusan PA dikukuhkan oleh PN. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri sehingga berstatus sebagai quasi peradilan (peradilan semu). Walau demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan minat warga PTA Padang untuk maju. Pada era delapan puluhan ini banyak pegawai dan hakim PTA yang kuliah lagi untuk mengambil ilmu hukum. Masyarakat luas mulai mengenal PTA Padang karena UU No.1/1974 mengharuskan talak dan poligami melalui campur tangan pengadilan, suatu ketentuan yang selama ini tidak dikenal dalam fikih konvensional.


5


Konsekuensi dari pemekaran wilayah, PTA Padang harus melepas yurisdiksinya di Prop. Riau pada tanggal 5 Nofember 1987. Serah terima wilayah dilakukan oleh ketua PTA Padang Drs.Mahfuz Arhasy dengan ketua PTA Pekanbaru Drs. H.Zainal Arifin Syam yang bertempat di kantor Gubernur Prop.Riau. Setelah melepas yurisdiksinya di Prop.Riau, PTA Padang harus lagi kehilangan yurisdiksinya di Prop Jambi pada Maret 1993. Serah terima wilayah dilakukan oleh ketua PTA Padang Drs.Tgk.H.Wahab Muridillah dengan ketua PTA Jambi Drs.H.Abd Rozak, SH yang bertempat di kantor DPRD Tk I Jambi. Dengan melepas dua wilayah hukum tersebut, maka relatif kompetensi PTA Padang hanya tinggal Prop. Sumatera Barat. Nomenclatur PTA Padang mengacu ke kota tempat kedudukannya, karena dulunya mewilayahi tiga propinsi. Sekarang dengan tinggal satu propinsi, seyogyanya nomenclatur tersebut diubah menjadi PTA Sumatra Barat. Nomenclatur yang berlaku sekarang ini sering membingungkan masyarakat awam karena rancu antara PTA Padang dan PA Padang. Sampai tahun 1977 pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan tertinggi bagi peradilan agama. Keadaan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena belum ada akses untuk diajukannya kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Dalam upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 1/1977 tanggal 26 Nofember 1977 yang membuka peluang diajukannya kasasi oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat banding. PERMA tersebut diiringi oleh Surat Edaran MA (SEMA) NO.4/1977 tentang jalannnya pengadilan kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Terbukanya peluang kasasi dari peradilan agama berdampak positif terhadap eksistensi peradilan agama, tidak terkecuali PTA Padang. Masyarakat sadar bahwa PTA Padang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah MA. PTA Padang Pasca UU No.7/1989 Diundangkannya UU No.7/1989, merupakan nikmat tak terhingga yang diterima peradilan agama termasuk PTA Padang. Betapa tidak, undang-undang a-quo adalah perundang-undangan yang paling fenomenal dalam mengangkat eksistensi dan wibawa peradilan agama. Ia mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum acara secara eksplisit. Hakim peradilan agama tidak lagi diangkat oleh Menteri Agama tetapi 6



oleh Presiden selaku kepala negara. Di samping itu Pengadilan Agama diberi kewenangan mengeksekusi putusannya. Lembaga fiat eksekusi dan pengukuhan tinggal menjadi catatan sejarah. Penantian panjang umat Islam agar perkara waris dikembalikan ke peradilan agama, menjadi kenyataan. Tuntutan pembagian harta bersama dapat digabung dengan perkara perceraian baik dalam bentuk kumulasi obyektif maupun dalam bentuk gugatan rekonpensi, dapat juga diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian peradilan agama telah menjadi peradilan yang mandiri. Hanya saja UU No.7/1989 masih menyisakan persoalan yakni masalah hak opsi dalam perkara kewarisan serta sengketa milik dalam perkara yang menjadi kewenangan PA. Perubahan yang dibawa oleh UU No.7/1989 sangat terasa dalam pelaksanaan tugas di PTA Padang, rasa harga diri aparatnya meningkat, kesejahteraan demikian juga. PTA Padang sudah dapat duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan lingkungan peradilan lain. Dalam upacara-upacara resmi dan kenegaraan, PTA Padang telah ditempatkan sejajar dengan Pengadilan Tinggi Sumatra Barat. Era sembilan puluhan ini ditandai dengan meningkatnya minat warga PTA Padang untuk melanjutkan pendidikan ke Starata 2 ( S2), baik dalam bidang ilmu hukum maupun dalam bidang ilmu syariah, malah sudah ada yang mengambil program doktor. Era sembilan puluhan juga ditandai dengan mengkristalnya tuntutan satu atap ( one roof system) badan peradilan di bawah MA. Ide tersebut mendapat justifikasi dengan diundangkannya UU No.35/1999 tentang Perubahan UU No.14/1970. Untuk peradilan agama terealisir pada tanggal 30 Juni 2004 dengan terbitnya Keppres No.21/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang mengatur pengalihan peradilan agama dari Dep.Agama ke Mahkamah Agung. Setelah satu atap di bawah MA, anggaran PTA Padang mulai meningkat, dapat memperluas bangunan kantor dengan membangun gedung tiga tingkat yang ditempatkan di sisi kanan bangunan lama. Kendaraan dinas bertambah, sarana dan prasarana mulai diremajakan. Dengan terealisirnya ide satu atap, maka UU No.7/1989 tidak lagi relevan dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian seperlunya. Kebutuhan hukum tersebut terpenuhi dengan diundangkannya UU No.3/2006 pada tanggal 20 Maret 2006. UndangPeradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

7


undang ini menghapus hak opsi dalam perkara waris dan menambah kewenangan PA yakni perkara ekonomi syari’ah. PTA Padang merespon perubahan tersebut dengan menganjurkan agar aparatnya mengambil S2 di bidang bisnis law. Hanya karena belum adanya akses di Padang untuk mengambil bisnis law, maka keinginan tersebut belum terealisir. Sebagai gantinya, hakim PTA Padang belajar sendiri atau auto didak. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PTA Padang sebagai bagian dari peradilan agama di Indonesia, erat kaitannya dengan social setting dan kemauan politik penguasa. Di waktu Penjajah Belanda antipati terhadap peradilan agama, maka peradilan agama (di Jawa, Madura, Kalsel dan sebagian Kaltim) dikondisikan “hidup segan mati tak mau”. Sebaliknya di saat masyarakat dan penguasa akomodatif, maka peradilan agama mencapai kemajuan yang signifikan. Seyogyanya warga PTA Padang bertekad untuk menjaga citra pengadilan dan menghasilkan putusan yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pencari keadilan dan kepada Allah SWT. Di tengah kemajuan tersebut musibah datang menimpa. Pada tanggal 30 September 2009 Sumatera Barat dihantam gempa besar. Gedung-gedung roboh, hancur dan ditelan bumi. Nyawa melayang tak terhingga. Gedung PTA Padang termasuk bagian dari gedung yang hancur dan rusak berat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dua buah kendaran dinas, sebagian mubiler dan buku-buku di perpustakaan rusak berat. Lebih kurang dua bulan pegawai berkantor di bawah tenda. Setelah dapat menghimpun dana, barulah menyewa gedung eks bandara Tabing Padang yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun demikian warga PTA Padang masih bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Pegawai selamat karena gempa terjadi pada sore hari di saat pegawai sudah pulang, sementara beberapa pegawai yang belum pulang dan penjaga kantor dapat menyelamatkan diri. PTA Padang Di Era Reformasi Birokrasi Sebelum menganalisis kondisi PTA Padang pada Era Reformasi Birokrasi, ada baiknya sepintas disikripsikan kondisi MA pada era tersebut. Sebagaimana dimaklumi bahwa tuntutan perubahan yang menggelinding pada Era Reformasi direspon oleh MA dengan menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan pada tahun 2003. Akan tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan MA pada tahun 2008 baru 30 % program yang berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu dirasa mendesak 8



untuk melakukan pembaruan peradilan yang komprehensif dan sistematis. Untuk itu MA membuat Perencanaan Strategis untuk 25 tahun mendatang yang dikenal dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Cetak Biru 2010-2035 : 2). Cetak Biru jilid II ini mulai disosialisasikan dalam Rakernas MA dengan empat lingkungan peradilan pada tahun 2009 di Palembang. Cetak Biru memberikan arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Dengan mengacu kepada Cetak Biru jilid II ini, MA dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya mencapai kemajuan yang signifikan antara lain:  Disiplin pegawai meningkat. Peningkatan disiplin ini dimulai pada era Cetak Biru Jilid I, di mana MA menerbitkan Surat Keputusan MARI No.71/KMA/SK/VI/2008 yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan MARI No.069/KMA/SK/ V/2009.  Dengan meningkatnya disiplin maka pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sehingga aparat peradilan mendapat tunjangan khusus kinerja. Untuk itu Pemerintah menerbitkan PP No.19 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008.  Dalam upaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat kurang mampu, MA menerbitkan SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.  Sebagai badan publik, MA dan peradilan di bawahnya memberikan akses kapada masyarakat. Dalam kaitan itu, MA menerbitkan Surat Keputusan MARI No.144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian dicabut oleh Surat Keputusan MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Penutup Khusus untuk peradilan agama, kebijakan MA mengenai pembaruan peradilan ditindaklanjuti oleh Dirjen Badan Peradilan Agama. Dengan memperhatikan arah pembaruan yang dimaksud oleh Cetak Biru Jilid II dan petunjuk serta keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama, pembaruan dan kemajuan yang dicapai oleh PTA Padang dapat dikemukakan sebagai berikut :


9


 PTA Padang telah memiliki website yang dapat diakses oleh pencari keadilan dan masyarakat umum melalui alamat www.ptapadang.go.id. Website tersebut terkoneksi dengan website 17 Pengadilan Agama di Sumatera Barat, website Mahkamah Agung dan website Dirjen Badan Peradilan Agama, sehingga informasi penting tentang tupoksi Pengadilan Agama, hak-hak pencari keadilan dan proses berperkara di Pengadilan Agama dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dalam upaya memacu pengembangan website PA dalam yurisdiksi PTA Padang, maka dilakukan penilaian website terbaik setiap tahun. Untuk memudahkan koresponden, PTA juga memiliki e-mail dengan alamat: [email protected]  Untuk menjaga kualitas disiplin masuk dan pulang kantor, di samping menerapkan absensi manual juga memakai finger scan.  Sebagian PA telah memiliki Posbakum (Pos Bantuan Hukum) antara lain PA Padang, PA Bukittinggi dan PA Payakumbuh untuk membantu masyarakat kurang mampu sebagaimana dimaksud oleh SEMA No.10/2010. Posbakum ini merupakan penjabaran dari maksud Pasal 56 UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis Pasal 60B dan Pasal 60C UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1989. Bantuan hukum tersebut dapat dalam bentuk berperkara secara prodeo ( cuma-cuma) yang biayanya dibebankan pada DIPA masing-masing satker, sidang keliling dan pemberian jasa hukum oleh Advokat, Sarjana Hukum atau Sarjana Syari’ah. Pelayanan tersebut diberikan dalam rangka “justice for all” dan “justice for the poor”  Dalam upaya menerapkan keterbukaan informasi publik, di PTA Padang telah dibentuk Meja Informasi, yang akan melayani masyarakat yang membutuhkan informasi dari pengadilan dan sekaligus berfungsi sebagai Meja Pengaduan. Dalam pelaksanaan tugasnya Meja Informasi ini berpedoman kepada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tanggal 7 Juli 2011.  Untuk merespon Quiqks Wind Peradilan yang dicanangkan oleh MA dan Dirjen Badilang, PTA Padang telah melaksanakan transparansi putusan dengan meng-upload putusan yang telah dianonimisasi pada website dalam portal Direktori Putusan. Pengembangan IT juga digalakkan sehingga boleh dikatakan semua aparat 10



telah melek teknologi. Cukup beralasan jika dikatakan bahwa PTA Padang telah sampai ke tingkat “Teknologi for justice”. Internalisasi Pedoman Perilaku Hakim dilakukan dengan sosialisasi yang intensif dan diikuti dengan pemberian reward and punishment.  Agar pelaksanaan tugas berjalan tepat waktu, sesuai dengan prinsip beracara yakni “sederhana, cepat dan biaya ringan”, telah diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Ketua PTA Padang No.W3-A/2323/OT.01.3/XII/2011. SOP tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas. Dengan SOP dapat diketahui bagian-bagian mana yang bekerja belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.  Untuk membantu serta mempermudah aparat dalam prosesing perkara masuk sampai pembuatan putusan, telah diberlakukan “ Sistem Administrasi Peradilan Agama“ (SIADPA). Sistem ini melengkapi sistem manual yang telah berlaku.  Salah satu program prioritas pembaruan peradilan agama adalah peningkatan pengawasan. Agar pengawasan berjalan efektif, telah dilakukan pemberdayaan Hakim Tinggi untuk melaksanakan pengawasan, baik reguler maupun insidentil di bawah koordinasi Wakil Ketua PTA Padang.  Dalam upaya mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan menghindari terjadinya tumpang tindih antar karyawan, ditetapkan “ Job Description” ( Pembagian Tugas) yang selalu dievaluasi setiap tahun. Untuk tahun 2012 ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua PTA Padang No.W3-A/135/Kp.00.1/ I/2012.  Tekad badan peradilan agama untuk memberikan suatu pelayanan hukum yang berkeadilan, didukung oleh Pasal 52 ayat (2) UU No. 48/2009 yo Pasal 64A ayat (2) UU No.50/2009 yang mewajib-kan pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 ( empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Untuk PTA Padang ketentuan tersebut telah terlaksana. Beberapa capaian tersebut menunjukkan bahwa di Era Reformasi Birokrasi, PTA Padang telah sungguh-sungguh berupaya menjaga citra badan peradilan sesuai dengan visinya yakni” Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Yang Agung”. PTA Padang telah berubah menjadi peradilan yang modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai peradilan Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

11


Islam, kendatipun gedung yang representatif masih dalam tahap penyelasaian pembangunan yang berlokasi di zone hijau ( di Jalan By Pass km 24 Padang). Seperti telah disinggung, perbaikan dilakukan dalam segala aspek. Ketertiban administrasi kepegawaian sangat ditunjang dengan sistem SIMPEG/SIKEP, bidang keperkaraan dengan SIADPA/SIADPA Plus. Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi dari pengadilan dimungkinkan dengan dimilikinya website dan meja informasi. Peningkatan disiplin ditunjang dengan finger scan serta pemberian reward and punishment, budaya kerja ditopang dengan diberlakukannya SOP. Kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) dibangun melalui pembinaan mental setiap upacara mingguan dan bulanan serta melalui ceramah agama setiap Jum’at sore. Dengan cara demikian diharapkan hakim di PTA Padang adalah “hakim di mata hukum serta ulama di mata masyarakat”, serta aparat lainnya dapat menjadi panutan bagi ummat. --------------------------------------

Daftar Pustaka Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, 2004, Departemen Agama, Peraturan Perundang-undangan Badan Peradilan Agama Di Indonesia, 1976, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, Jakarta, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jakarta, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 20102035, 2010, N.J.Coulson, A. History of Islamic Law, Edinburgh : University Press, 1991, Satipto Raharjo dalam Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Gema Insani Press,

12



1. Oleh: Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.H. 2. Drs. H. Ahmad Choiran Arief, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang SEBELUM TAHUN 1958 Embrio Pengadilan Agama di Sumatera Barat telah lahir bersamaan dengan lahirnya kebutuhan masyarakat terhadap keadilan yang menyangkut hukum agama karena masyarakat Sumatera Barat tergolong masyarakat yang agamis. Secara prolog, ruh dari Pengadilan Agama itu meskipun belum melembaga, namun ulama yang dianggap sebagai lampu Drs. H. Zulkifli Arief, SH., MH. dan lentera kehidupan dijadikan panutan dan Hakim Tinggi PTA Padang tempat ber-tanya masyarakat, maka hal itu dapat diartikan sebagai kebutuhan dan bahagian dari kepentingan masyarakat luas terhadap suatu pengadilan. Dengan berjalannya waktu, kebutuhan terhadap suatu pengadilan terasa semakin urgen guna menyelesaikan sengketa perdata agama yang tidak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari. Atas inisiatif dan prakarsa ulama yang cukup disegani di Sumatera Barat waktu itu, yaitu Syekh H. Sulaiman Arrasuli (Pimpinan Tarbiyah Islamiyah Candung) bersama-sama dengan Syekh H. Ibrahim Musa Parabek (Pimpinan Sumatera Thawalib dan Kulliyatut Diyanah Parabek) dibentuklah Mahkamah Syar’iyah Provinsi oleh Kepala Daerah yang berkuasa saat itu bersamaan dengan dibentuknya peradilan adat dan peradilan swapraja Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

13


yang berkedudukan di Bukittinggi sebagai ibukota Sumatera Tengah dan dipimpin oleh Syekh H. Sulaiman Arrasuli sebagai Ketua dan Syekh H. Ibrahim Musa Parabek sebagai Hakim Anggota. Pembentukan Mahkamah Syar’iyah Provinsi tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat Islam saat itu dan bersifat lokal, tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Adapun kewenangan absolut dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi tersebut hanya menangani pemeriksaan perkara fasakh nikah pada tingkat banding sedangkan perkara-perkara kebendaan termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam pada saat itu ditangani oleh pengadilan adat dan/atau pengadilan swapraja. Meskipun pada tingkat banding telah dibentuk Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Bukittinggi tetapi untuk tingkat pertama tidak ada dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah karena kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara fasakh nikah tersebut cukup ditangani kepenghuluan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Para Pihak yang tidak puas ter-hadap putusan fasakh nikah dari Kepenghuluan tersebut dapat menga-jukan banding kepada Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Bukittinggi. Keberadaan/eksistensi Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Bukittinggi tersebut sangat dihargai masyarakat Islam dan putusannya dipatuhi oleh para pencari keadilan karena di pimpin oleh ulama yang sangat mereka hargai. SETELAH TAHUN 1958 Sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, Pemerintah Republik Indonesia berpendapat perlu membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-Madura dan karenanya dipandang perlu dengan segera mengeluarkan suatu peraturan yang memberi kedudukan hukum, hak kekuasaan dan daerah hukum dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 pada tanggal 9 Oktober 1957. 14



Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-Madura tersebut, maka terbukalah babak baru bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar JawaMadura karena dalam Pasal 1 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut telah memberi kewenangan kepada Menteri Agama untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Luar Jawa-Madura yang keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 untuk membentuk empat Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Sumatera, yaitu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Provinsi (PAMAP) di Kutaraja (Banda Aceh sekarang), Medan, Bukittinggi dan Palembang. Yurisdiksi dari PAMAP Bukittinggi adalah Sumatera Tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Belum sempat beroperasional, PAMAP Bukittinggi berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 32 tahun 1958 tanggal 17 September 1958 dipindah ke Padang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1958 sehubungan dengan dipindahnya ibukota provinsi dari Bukittinggi ke Padang sehingga dengan demikian PAMAP Padang yang akhirnya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang secara resmi mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1958. Ketua PAMAP Padang yang pertama dijabat oleh Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa yang diangkat oleh Pemerintah Pusat (Menteri Agama) atas usul Kepala Daerah dan selanjutnya Ketua PAMAP tersebut mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (PAMASYA) di kabupaten/kota dalam wilayah hukumnya yang meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi kepada Menteri Agama berikut usul pengangkatan personilnya. Pada tahap pertama di Sumatera Barat dibentuk 16 PAMASYA yaitu Pengadilan Agama yang ada saat ini kecuali PA Lubuk Basung yang pembentukkannya baru menyusul setelah ibukota Kabupaten Agam pindah dari Bukittinggi ke Lubuk Basung. Adapun ke 16 (enam belas) PAMASYA tersebut adalah PAMASYA Padang, Bukittinggi, Pariaman, Batusangkar, Padang Panjang, Solok, Payakumbuh, Suliki (Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang), Lubuk Sikaping, Talu, Sawahlunto, Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

15


Sijunjung, Painan, Alahan Panjang (Sekarang PA Kotobaru), Muara Labuh, dan Maninjau. Sedangkan untuk Riau ada 9 (sembilan) PAMASYA, yaitu PAMASYA Pekanbaru, Rengat, Bangkinang, Tembilahan, Pasir Pengarayan, Bengkalis, Selat Panjang, Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. Untuk Jambi ada 5 (lima) PAMASYA, yaitu PAMASYA Jambi, Muarabungo, Sungai Penuh, Kuala Tungkal dan Bangko. Pada tahun 1960 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 32 tahun 1960 tanggal 20 Mei 1960 terhitung 1 Juli 1960 dibentuk Kantor Pengawasan Peradilan Agama Padang dengan yurisdiksi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa yang sebelumnya sebagai Ketua PAMAP Padang diangkat sebagai Kepala Kantor Pengawas Peradilan Agama yang baru dibentuk tersebut dan untuk mengisi formasi Ketua PAMAP yang beliau tinggalkan diangkat H. M. Dalil Syarif Dt. Maninjun. Dengan dibentuknya Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut yang bertugas mengurus dan mengawasi hal-hal yang menjadi tugas administratif dari Kantor Pusat Jawatan Peradilan Agama serta membantu jalannya Peradilan Agama dalam daerah yurisdiksinya maka PAMAP hanya berwenang menangani masalah teknis peradilan/ perkara saja dan tidak lagi berwenang atas pengawasan dan tugas administratif. Keadaan seperti ini terus berjalan sampai akhir tahun 1975 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 yang isinya antara lain menghapus keberadaan Kantor Pengawas Peradilan Agama dan tugasnya dikembalikan menjadi kewenangan PAMAP. Dengan dihapusnya Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut, maka Buya H. Manshur Dt. Nagari Basa selaku Kepala Kantor Pengawas Peradilan Agama tersebut dimutasi menjadi Dekan Fakultas Syari’ah Bukittinggi. Sehubungan dengan pensiunnya H. M. Dalil Syarif Dt. Maninjun sebagai Ketua PAMAP pada akhir tahun 1975, maka diangkat H. Djalil Malin Mudo sebagai Pelaksana Tugas Ketua PAMAP dan selanjutnya pada awal tahun 1976 diangkat H. Lukman Rajo Manshur sebagai Ketua PAMAP definitif dan H. Djalil Malin Mudo ditetapkan sebagai Wakil Ketua PAMAP. Pada bulan Agustus 1977 diangkat H. Rustam Ibrahim sebagai Ketua PAMAP dan H. Lukman Rajo Manshur diturunkan menjadi Hakim Anggota sedangkan H. Djalil Malin Mudo tetap sebagai Wakil Ketua PAMAP. 16



Pada awal tahun 1980 terjadi penyeragaman penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 yang dalam diktum pertamanya menyatakan bahwa penyebutan Pengadilan Agama dipakai untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Kadi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah lainnya, sedangkan penyebutan Pengadilan Tinggi Agama dipakai untuk Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan Kadi Besar dan Pengadilan Agama Provinsi. Dengan demikian maka penyebutan PAMAP Padang sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tersebut berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan hingga saat ini telah di pimpin oleh 16 (enam belas) orang ketua sebagai berikut: 1. M. Mansur DT. Nagari Basa (1958 – 1960) 2. MHD. Dalil Syarif Dt. Maninjun (1960 – 1975) 3. H. Djalil Malin Mudo (Plt. Ketua) (1975 – 1976) 4. H. Lukman Rajo Mansur (1976 – 1977) 5. Drs. Rustam Ibrahim (1977 – 1985) 6. Drs. Roihan A. Rasyid, SH. (1985 – 1986) 7. Drs. Zainal Arifin Syam (1986 – 1987) 8. Drs. H. Mahfud Arhasy (1988 – 1993) 9. Drs. H. Tgk. Wahab Muridillah (1993 – 1995) 10. Drs. H. Rusdi Nurud, SH. (1995 – 1996) 11. Drs. H. Baharuddin (Plt. Ketua) (1996 - 1997) 12. Drs. Abdul Rozak, SH. (1997 – 1999) 13. Drs. H. Ahmad Kamil, SH., MH. (1999 – 2001) 14. Drs. H. Matardie E, SH., M.HI. (2001 – 2005) 15. Drs. H. Mahyiddin Usman, SH, MA. (2005 – 2010) 16. Drs. H. Moh. Thahir, S.H., MH. (2010 – sekarang) Sejak dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986 yang pengoperasiannya secara efektif sejak diresmikan pada tanggal 17 November 1987, maka yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya meliputi Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Kemudian sejak dibentuknya Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992, maka pada tanggal 12 Februari 1993 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang saat itu Drs. H. Wahab Muridillah menyerahkan sebagian wilayah yurisdiksi PTA Padang yang Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

17


meliputi Provinsi Jambi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang pertama yaitu Drs. H. Abdul Razak, SH., sehingga sejak saat itu yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang tinggal hanya meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pengadilan Agama. Pada awalnya PAMAP Padang beralamat di Padang Baru tempat Kanwil Kementerian Agama sekarang, selanjutnya setelah Kantor Urusan Agama dan Kantor Inspeksi Pendidikan Agama disatukan menjadi Kanwil Agama maka PAMAP Padang bersama-sama dengan Kanwil Agama pindah ke Masjid Nurul Iman dan terakhir PAMAP Padang yang telah berubah nama menjadi PTA Padang, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Nanggalo Padang sampai dengan hancurnya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut akibat gempa bumi tahun 2009. Setelah gedung kantornya hancur akibat gempa bumi tahun 2009 tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang pindah menyewa gedung bekas Bandara Tabing di Jalan Prof. Hamka Lanud Tabing Padang sampai dengan dibangunnya gedung kantor baru di Jalan By Pass Soekarno Hatta yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dan insyaallah akan ditempati pada awal tahun 2013. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51-53 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, antara lain sebagai berikut : 1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dalam tingkat banding. 2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 4. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. 5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

18



6. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Statistik Perkara Pegadilan Tinggi Agama Padang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

REKAPITULASI PERKARA PA. SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2009 S.D 2011 S,T,P,S/TH

SISA TH SBELUMNYA

TERIMA

JUMLAH

PUTUS

SISA

2009

596

5525

6121

5361

760

2010

760

7543

8303

7181

1122

2011

1122

8893

10015

8923

1092


19


NAMA–NAMA HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

20

Drs. H. MOH. THAHIR, SH.,MH Dra. Hj. HUSNAINI. A, SH.,M.Ag Drs. H. M. NOER MUDDIN, SH Drs. H. M. SYAFEI NARIM Drs. H. M. YASIR, SH.,M.Hum Drs. SYAHRIAL, SH Drs. H. LAZUARDI. S, M.HI Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, SH.,M.Ag Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO Drs. H. MEDIS CHAN Drs. ASHFAR MUNIR, SH.,MHI Drs. H. AHMAD CHOIRAN, MH Drs. H. JAMILUS, SH.,MH Drs. E. SAEFUDDIN, MH Drs. H. MAHMUDDIN RASYID, MH Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, SH.,MH Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, SH.,MH Drs. H. A. HAMID SALEH, SH Drs. ASRIL LUSA, SH.,MH Dra. MASDARWIATY, MA Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN Drs. H. KASFUL ANWAR, SH.,MH Drs. H. SYAMSUL ANWAR, SH.,MH

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim



Gedung Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebelum Gempa tgl. 30-09-2009)


21

Profil Pengadilan Agama se-Sumatera Barat


21


22



Oleh: Dra. Hj. Ermiati N Ketua Pengadilan Agama Padang DASAR HUKUM Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 tentang Berdirinya Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah di Sumatera diantaranya Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah di Padang. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 Tanggal 28 Januari 1980 tentang Perubahan Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah menjadi Pengadilan Agama; Dra. Hj. Ermiati N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketua PA Padang tentang Peradilan Agama Pasal 106 yang berbunyi, Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini. Semua Peraturan pelaksanaannya yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang dikeluarkan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PADANG Pengadilan Agama Padang berawal dari Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padang berkantor di Jalan Jati I Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur (Dekat PGAI) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

23


yang wilayah hukumnya Kota Padang dan Kepulauan Mentawai, namun Pengadilan Agama Padang mulai efektif operasionalnya pada Tahun 1959 yang waktu itu Ketua Pengadilan Agama Padang adalah Almarhum Buya Silahidin Yunus dan Panitera Kepala diwaktu itu Bapak Zainal Abidin. Kemudian pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mahkamah Syar’iyah Padang berubah menjadi Pengadilan Agama Padang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Padang telah mengalami beberapa perpindahan alamat kantor diantaranya: 1. Di Jalan Jati tahun 1959-1973 menumpang di dekat PGAI. 2. Di Jalan Kuini No. 79 B tahun 1973-1991 menumpang di Kantor Wilayah Departemen Agama padang. 3. Di Jalan Thamrin No. 1 tahun 10991-1998 menumpang di Kantor bekas PTA Padang. 4. Di Jalan Durian Tarung No. 1 tahun 1998 sampai sekarang telah mempunyai gedung sendiri. Kantor Pengadilan Agama Padang yang berada pada Jalan Durian Tarung No. 1 Padang dibangun pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 1997 dengan memakai Dana DIK Departemen Agama diwaktu itu. Dan pada tahun 1998 Kantor Pengadilan Agama Padang pindah dari Jalan Mh. Thamrin ke Jalan Durian Tarung Padang. DAFTAR NAMA-NAMA PIMPINAN PENGADILAN 1. Buya Silahiddin Yunus (1959-1961) 2. Buya H. Jalil (1961-1965) 3. Buya Dahlan Khatib Kayo (1965-1976) 4. Drs. Baharuddin (1976-1980) 5. Drs. Ali Umar Surin (1980-1989) 6. H. Jazuli DT. Sampono (1989-1995) 7. Drs. Abu Bakar Syarif, SH. (1995-2001) 8. Drs. Zainir Surzain, SH. (2001-2004) 9. Drs. M. Taufiq HZ, MHI. (2004-2007) 10. Drs. H. Thamrin Habib, SH, MHI (2007-2009) 11. Dra. Hj. Ermiati N (2009 s.d sekarang)

24



NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PADANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Dra. Hj. ERMIATI.N Drs. ABD. HAKIM, MHI Drs. H. DJAHIDIN Dra. Hj. NOVIARNI, SH.,MA Drs. KAMARDI, SH Drs. FIRDAUS, MA Drs. BAHRIL, M.HI Dra. HELMAWATI KHAS KARTINIS, S.Ag.,M.HI Drs. M. JASMAN Drs. MUHAMMAD. DJ Drs. ADWAR, S.HI Drs. JAMALUS, M.HI H. ASLI SA'AN, SH Dra. Hj. NELIATI, SH Drs. MIATRIS Drs. FACRORROZI. HI, MH

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


25


Gedung Pengadilan Agama Padang berdiri megah di jalan Durian Tarung no. 1 Padang

26



Oleh: Drs. H. Rijal Mahdi Ketua Pengadilan Agama Pariaman Secara institusional Pengadilan Agama Pariaman berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957 dan beroperasi secara efektif dimulai pada tahun 1959. Pada awalnya Pengadilan Agama Pariaman mempunyai pegawai sebanyak 4 (empat) orang yaitu H. M. Yusuf Jamil, Buyung Adiek, Yusuf Jailani dan M. Nur, dan berkantor di jalan Sudirman Pasar Pariaman, menumpang pada kantor Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Drs. H. Rijal Mahdi pada tahun 1964 sampai tahun 1980, kantor Ketua PA Pariaman Pengadilan Agama Pariaman pindah ke Jalan Abdul Muis dan menumpang pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 1980 sampai dengan 2006 kantor Pengadilan Agama Pariaman sudah mempunyai kantor sendiri tanah berasal dari Hibah Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman dan pada tahun 2006 sampai sekarang Pengadilan Agama Pengadilan Agama pindah ke gedung baru yang berlamat di Jalan Syeikh Burhanuddin No. 106 Pariaman. Kewenangan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

27


Indonesia, yang berkomitmen untuk mewujudkan terselengaranya Peradilan yang baik, bermartabat dan dihormati. Hal ini sejalan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-undang 50 Tahun 2009, kewenangan Peradilan Agama adalah: Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.” Pengadilan Agama Pariaman telah berbenah, dengan meningkatkan Managemen Administratsi dan Managemen Keperkaraan, mewujudkan penyelesaian tugas sesuai dengan Tupoksi, serta memberikan pelayan prima kepada para pencari keadilan, yang disesuaikan dengan SOP (Standard Operating Procedures). Untuk Managemen Administrasi dan Keperkaraan, Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B sudah mulai menerapkan aplikasi SIADPA plus dalam kesehariannya. Dalam menjawab berbagai tantangan dan harapan yang berkenaan dengan transparansi peradilan dan pelayanan publik, Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B sudah berupaya menerapkan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan yang telah beroperasi secara optimal sejak medio Agustus 2011 hingga sekarang. Prospek kedepannya Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B tengah mengupayakan sebuah ruang tunggu pencari keadilan dan juga ruangan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan , sehingga pelayanan satu atap (one stop service) dapat segera direalisasikan secara maksimal. Wilayah Yurisdiksi PA Pariaman Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari 4 Kecamatan di Kota Pariaman dan 17 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, meliputi: Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang sago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk 28



Toboh Gadang, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 2 x 11 enam Lingkung, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pariaman hingga saat ini telah dipimpin oleh sembilan orang ketua, yaitu: 1. H. M. Yusuf Jamil (1959-1969) 2. Buyung Adiak Tuangku Mudo (1969-1984) 3. Drs. Rusdi Nurut, SH. (1984-1990) 4. Drs. Zainir Surzain, SH. (1990-2001) 5. Drs. Syahrial, SH. (2001-2004) 6. Drs. Thamrin Habib, SH., MHI. (2004-2007) 7. Drs. Ideal Alimuddin, MHI. (2007-2008) 8. Drs. Edi Warman, SH., MHI. (plt) (2008-2010) 9. Drs. H. Rijal Mahdi, MHI. (2010-sampai sekarang) NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drs. H. RIJAL MAHDI, M.HI Drs. H. M. YUSAR, MH Drs. H. ABRARUDDIN ANWAR Drs. ASMAN SYARIF, M.HI Drs. MUKHTAR ALI. MS Dra. Hj. ERNAWATI, SH Dra. ZULMIATI Dra. ELIZA Dra. Hj. BUSMANIAR Drs. AMIRUDDIN DARSA ERTATI, S.Ag Drs. BASRI. S

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


29


Gedung Pengadilan Agama Pariaman di Jl. Syekh Burhanuddin No. 106 Karan Aur Pariaman Sumatera Barat.

30



Oleh: Drs. H. Yunus Rasyid, SH. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Sejarah Pengadilan Agama Batusangkar Pengadilan Agama Batusangkar telah ada sejak tahun 1959 yang bertempat di lingkungan kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 1967 Pengadilan Agama Batusangkar bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar ber-usaha membangun gedung bersama, dengan persetujuan Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Datar, sehingga dibangunlah sebuah gedung dengan biaya Drs. H. Yunus Rasyid, SH. swadaya masyarakat di atas tanah komplek Ketua PA Batusangkar Kantor Bupati Tanah Datar dengan ukuran 18 x 7 meter dan Pengadilan Agama Batusangkar menempati ruangan dengan ukuran luas 9 x 3,5 meter. Atas bantuan Bupati Batusangkar pada tahun 1972 Pengadilan Agama mendapat penambahan ruangan 9 x 3.5 meter, sehingga ruangan Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9 x 7 meter. Dengan adanya penambahan ruangan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar sudah lebih luas dibandingkan sebelumnya sehingga pada tahun tersebut sudah dapat menyelesaikan perkara sebanyak 208 perkara. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

31


Pada tanggal 22 Juni 1978 Pengadilan Agama Batusangkar telah menempati gedung sendiri. Gedung itu diperoleh dengan biaya Pelita anggaran tahun 1977/1978, sedangkan gedung lama diserahkan kembali kepada Bupati Tanah Datar. Sampai saat ini Pengadilan Agama Batusangkar berada di wilayah Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan STAIN Batusangkar. Tanah lokasi kantor merupakan tanah hibah dari seorang penghulu di daerah Lima Kaum yang benama Dt. Malano yang terletak di Jl. Siti Hajir No. 1 Jorong Kuburajo Lima Kaum dengan ukuran luas tanah 2.675 M2, luas bangunan 260 M2 luas halaman 1015 M2 (data tahun 2009).

Pengadilan Agama Batusangkar Klas IB

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar Wilayah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, namun yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar hanya berjumlah 11 Kecamatan, karena 3(tiga) kecamatan lainnya yaitu Kecamatan X Koto, Batipuh dan Batipuh Selatan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun sebelas Kecamatan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar adalah Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Tanjung 32



Emas, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Pariangan. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Ketua Pengadilan Agama yang memimpin Batusangkar sejak berdirinya tahun 1959 hingga sekarang adalah sebagai berikut: 1. H. M. Dy. Dt. Manujun (1959 - 1963) 2. H. Abdul Hamid (1963 - 1971) 3. H. Abu Samah (1971 - 1989) 4. Drs. H. Maksum Nasution, SH. (1989 - 1996) 5. Drs. H. M. Yasir, SH. (1997 - 2000) 6. Drs. H. Zulkifli Arif, SH., M.Ag. (2001 - 2004) 7. Drs. H. Syamsir Suleman (2004 - 2007) 8. Drs. H. Amridal, SH., MA. (2007 - 2012) 9. Drs. H. Yunus Rasyid, SH. (Desember 2011 - sekarang) Keadaan Perkara Keadaan Perkara pengadilan Agama Batusangkar Klas IB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan berbagai jenis perkara. Kenaikan tersebut tergambar sebagai berikut : 1. Tahun 2007= 406 Perkara 2. Tahun 2008= 441 Perkara 3. Tahun 2009= 434 Perkara 4. Tahun 2010= 505 Perkara 5. Tahun 2011= 624 Perkara NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR: 1. Drs. H. M. YUNUS RASYID, SH Ketua 2. Dra. HASNAYETTI. M, MA Wakil Ketua 3. KASTEL BAHRI, SH Hakim 4. Dra. MURAWATI Hakim 5. Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH Hakim 6. Drs. ALI ZARYON Hakim 7. Drs. ABDUL AZIZ, M.HI Hakim 8. Dra. ERNI MUTIARA Hakim 9. Dra. YUSNIZAR Hakim 10. FAUZIATI WAHAB, SH Hakim 11. Dra. ERMIWATI. B. Hakim 12. Dra. ATMIYARTI Hakim Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

33


13. Dra. Hj. JUSMAINA. N 14. Drs. H. SYAMSUL BAHRI. Z, MA

Hakim Hakim

-------------------------------------Nara Sumber : Mulidha Harti Umur 50 Tahun Anak kedua dari H. Abu Samah, tempat tinggal di Jorong Kuburajo Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum. Yusma Hamid, 74 tahun anak pertama dari H. Abdul Hamid Malin Sutan bertempat tinggal di Jorong Ampalu Kecil Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Lutma Hamid, usia 65 anak kedua dari H. Abdul Hamid Ml. Sutan bertempat tinggal di Kelurahan Manggis Kecamatan Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Gambar gedung PA Batusangkar yang sedang dibangun

34



Oleh: Drs. Dudung, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi Lembaga Peradilan Agama pertama yang ada di kota Bukittinggi adalah Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Tengah, didirikan berdasarkan desakan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya kepada tokohtokoh agama atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan perkara mereka di bidang hukum syariah khususnya terkait dengan nikah, Drs. Dudung, SH., MH. talak, dan rujuk (NTR). Ketua Mahkamah Ketua PA Bukittinggi Syar’iyah yang ada di Bukittinggi ketika itu adalah Syaikh Sulaiman ar-Rasuli (Inyiak Canduang) yakni dari awal dibentuk pada tahun 1947 dengan SK tanggal 17 Juni tahun 1947 sampai tahun 1958 (awal tahun 1959), anggotanya H. M. Shiddik, H. Said dari Batu Sangkar, H. Hasbullah Ibrahim, Syaikh Jamain Abdul Murad dari Sungai Pua, dan Syaikh Lathif Syakur.1 Sebelum tahun 1947 belum ada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di Sumatera Barat (Bukittinggi khususnya) yang mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu pula setiap keputusannya tidak memperoleh executoir verklaring dari Landraad. Pengadilan Agama di Sumatera Barat pada masa penjajahan itu disebut 1

Muhammad Said, Wawancara, 27 Januari 2010


35


sidang Jum’at, rapat ulama, dan rapat agama.1 Pada waktu itu, orang lebih banyak menyelesaikan masalah semaunya saja, tidak terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga Peradilan.2 Pada zaman kemerdekaan, Syeikh Sulaiman Ar-Rasuly sempat diserahi tugas oleh Soekarno sebagai anggota konstituante RI dan di tempatkan sebagai Dewan Kehormatan dengan menjadi pemimpin sidang pada sidang-sidang konstituante tersebut. Pada waktu itu beliau mengusulkan kepada Kementerian Agama RI di Jakarta melalui Ustadz Nashruddin Thaha, Kepala Kantor Agama Sumatera Tengah untuk mendirikan dan mengadakan Mahkamah Syar’iyah di Sumatera Tengah. Sehubungan dengan perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk mendirikan mahkamah syar’iyah di Sumatera Tengah ini, pernah diceritakan oleh Buya H. Nashruddin Thaha, bahwa betapa beratnya usaha beliau yang berdua ini memperjuangkan ke Kementerian Agama di Jakarta, tetapi dengan kegigihan beliau-beliau berhasillah perjuangannya, sehingga dapat berdiri kantor Mahkamah Syar-’iyah di Sumatera Tengah sampai sekarang.3 Untuk menjadi kepala Kantor Mahkamah Syar’iyah yang pertama di Sumatera Tengah pada tahun 1947 M, Menteri Agama RI mengangkat Syeikh Salaiman Ar-Rasuli, di samping tetap bertugas sebagai qadhi di Candung, beliau bekerja sebagai Kepala Kantor Mahkamah Syar’iyah selama 11 tahun dan berakhir pada tahun 1958 M.4 Setelah pensiun beliau tetap tinggal di Pesantren beliau yang dikenal dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1970 M di Candung, Bukittinggi, Sumatera Barat. Jenazah beliau dimakamkan dalam kompelek Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, Bukittinggi. Selain beliau dikenal sebagai ulama dan tokoh adat beliau juga banyak melahir karangan-karangan yang terkenal, di antara karangankarangan beliau adalah: 1. Siraj fil Isra’ wal Mi’raj (Mi’raj Nabi) 2. Tasmaratul Qulub Ihsan fi Wiladah Saidil Insan (Maulid Nabi) 1

Muhaimin Nur, Sejarah Peradilan Agama, (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, Sejarah Peradilan Agama), 1982, h. 72 2 Muhammad Said, Wawancara, 27 Januari 2010 3 http://ulama-minang.blogspot.com/2010/01/syekh-sulaiman-ar-rasuli.html, acces date: 28 Januari 2010 4 Ibid.

36



3. Dawaul Qulub fi Qish-shah Yusuf wa Ya'cub (Sejarah Nabi) 4. Risalah Al-Aqwalul Wasithah fidz-dzikir war Rabithah (Tasawuf) 5. Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran (Ilmu Tafsir) 6. Al-Jawahirul Kalamiyah (Ushuluddin) 7. Sabilus Salamah fi Wirid Saidiyah Usman (Do’a-Do’a) 8. Kisah Muhammad Arif (Tasawuf) 9. Perdamaian Adat dengan Syara’ 10. Pertalian Adat dan syara’ di Minangkabau 11. Pengangkatan penghulu-penghulu di Minangkabau 12. Al-Aqwal al-Mardhiyah Ketika terjadinya perang PRRI tahun 1958, Mahkamah Syar’iyah yang dibentuk oleh Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli hilang dan kemudian kembali dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan PP No. 45 tahun 1957.1 Buya Mansur Dt. Nagari Basa merupakan Ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Tengah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk mewilayahi daerah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang berkedudukan di Bukittinggi. Perkembangan Pengadilan Agama Bukittinggi. Seiring dengan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. J.P. 18/7/6 tentang kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, Menteri Agama mengeluarkan Penetapan No. 58 tahun 1957 yang isinya membentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura serta membentuk 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Sumatera yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Kotaraja di Aceh, Sumatera Tengah. Setelah pindahnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi ke Padang pada awal tahun 1960, maka sebagai langkah awal kebijakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Barat dibentuklah di Bukittinggi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi yang seiring dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah lain, yaitu:2 Pengadilan Agama Bukittinggi yang diketuai oleh H. Syarbaini, Pengadilan Agama Payakumbuh yang diketuai oleh Mukhtar Angku Lakuang, Pengadilan 1 2

Ilyas Dt, Wawancara, Rabu 10 Februari 2010 Dt. Muncak, Wawancara, Selasa 9 Februari 2010


37


Agama Padang Panjang yang diketuai oleh abdul Manaf Idris, Pengadilan Agama Batu Sangkar yang diketuai oleh H. M. Djalil Dt. Malinjun dan Pengadilan Agama Padang yang diketuai oleh Silahidin Yunus. Kantor Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di kota Bukittinggi terletak di Jirek, satu atap dengan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Tengah (KUAPSTE) – bekas Gedung Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (Invoorsa)- sampai tahun 1959. Setelah pecahnya Sumatera Tengah (Waktu Bagolak/PRRI ) awal tahun 1960, kantor Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Barat pindah ke Padang di Jalan Kuini (Kanwil Depag sekarang). Di kantor tersebut terdapat empat instansi provinsi yaitu Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Kantor Penerangan, Kantor Pendidikan dan Kantor Urusan Agama Beberapa tahun kemudian Kantor Mahkamah Syar’iyah pindah ke komplek Masjid Nurul Iman dan tidak bergabung lagi dengan Kantor Urusan Agama.1 Sebelum pindah ke Padang, Kantor Mahkamah Syar’iyah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di Bukittinggi sempat menumpang untuk sementara di Kantor Dinas Sosial Bukittinggi (lokasi Apotek Saiyo sekarang dekat Kantor POS).2 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi yang dibentuk menyusul kepindahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi ke Padang, diketuai pertama kali oleh H. Syarbaini dari Kapau. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi ketika itu berada dekat kantor Pos, lokasi Apotek Saiyo sekarang (bangunan peninggalan Belanda), melanjutkan posisi kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Provinsi yang telah pindah ke Padang. Pada tahun 1975, H. M. Said Tuangku Sulaiman diangkat oleh Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, H. Asnawi Karim, sebagai Pejabat Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi menggantikan H. Syarbaini yang dipensiunkan.3 Selain itu beliau juga menjabat sebagai kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Bukittinggi. H. M. Said Tuangku Sulaiman menjabat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi sampai tahun 1976. Pada tahun 1976 Beliau digantikan oleh Dahlan Katik Kayo.4 1

Muhammad Said, Wawancara, 27 Januari 2010 Muhammad Said, Wawancara, 27 Januari 2010 3 Muhammad Said, Wawancara, 27 Januari 2010 4 Muhammad Zaid, Wawancara, 27 Januari 2010 2

38



Pada masa awal pembentukan Pengadilan Agama belum ada Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional hakim. Struktur kepegawaian baru terdiri dari Ketua, Panitera, Tata Usaha dan Hakim Anggota (Hakim Honor), pengangkatan pegawai dengan jabatan fungsional Hakim pertama adalah pada tahun 1976.1 Sewaktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi diketuai oleh H. M. Said Tuangku Sulaiman, Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi dipindahkan ke Jalan Merapi dekat Samsat/Kampus APDN lama, pindah dari kantor lama yang ada di dekat Kantor POS (lokasi Apotek Saiyo sekarang). Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi memiliki sarana dan prasarana seadanya yang diusahakan sendiri dibagi atas tiga ruangan, ruang Ketua/ruang Hakim, ruang Panitera dan ruang sidang. Gedung kantor adalah gedung pinjaman dari Pemda. Kota Bukittinggi.2 Sewaktu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi H. M. Said Tuangku Sulaiman pernah mengadakan penataran Hakim Agama se-Sumatera Barat di Aula Hotel Jogja selama satu minggu, diikuti oleh 30 orang Hakim, saat itu dihadiri oleh beberapa orang pejabat Dirjen Peradilan Agama dari Jakarta, seperti Drs. Washith Aulawi, Ali Amran, Mukhtar Zarkasi, SH. dan T. A. Mahmudi.3 Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 pindah ke Jalan Tan Malaka Belakang Balok yang telah dibangun sejak tahun 1979, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Dahlan Kt. Kayo. Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Bukittinggi mendapat anggaran pembangunan kantor baru dari Departemen Agama. Kantor dibangun di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah. Pengadilan Agama Bukittinggi mulai beroperasi di kantor baru pada tahun 2003 pada saat itu yang menjadi ketua adalah Drs. Darisman. Pegawai Pengadilan Agama Bukittinggi pada masa awal pembentukannya tidak banyak, orang dapat diangkat menjadi pegawai asalkan berminat. Di awal pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi orang takut untuk diangkat menjadi pegawai karena bisa-bisa mendapat teror dari anggota PRRI, bahkan dapat membahayakan jiwa. 1

Ilyas Dt, Wawancara, 10 Februari 2010 Muhammad Zaid, Wawancara, 27 Januari 2010 3 Muhammad Zaid, Wawancara, 27 Januari 2010 2


39


Pada awal pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi Sumatera Tengah yang ada di kota bukittinggi, Buya Mansur sebagai ketua kewalahan dalam mencari anggota untuk menjadi pegawai, karena semua orang merasa takut, sehingga saat-saat awal itu beliau dibantu oleh anak dan murid beliau.1 Masalah yang disidangkan di Pengadilan Agama Bukittinggi terkait dengan masalah Hukum Keluarga (perceraian), wakaf, waris, zakat, hibah, harta bersama (imti’atu ad-dar) dan shadaqah. Yurisdiksi Pengadilan Agama Daerah Kota Madya Bukittinggi ditambah dengan wilayah Agam Timur termasuk Kecamatan IV Koto. Pembinaan Pengadilan Agama ketika itu, termasuk PA Bukittinggi sampai lahirnya UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Keppres No. 41 tahun 2004 dalam bidang organisasi, administrasi, dan finansial sepenuhnya dilakukan oleh Departemen Agama.

Gedung Lama Pengadilan Agama Bukittinggi di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah

Pengadilan Agama Bukittinggi Saat Ini Lembaga Peradilan Agama yang ada di Kota Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan kelas 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah se-Indonesia Pengadilan Agama Bukittinggi dinaikkan dari Kelas II menjadi Kelas IB, sehingga penyebutan identitas

1

40

Dt. Muncak, Wawancara, 09 Februari 2010



Pengadilan Agama Bukittinggi saat ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Setelah Peradilan Agama disatuatapkan di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2004, disebabkan ketidaklayakan kantor yang ada di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, akibat bencana alam, gempa bumi, yang melanda kota Bukittinggi pada tanggal 6 Maret 2007, maka Pengadilan Agama Bukittinggi kembali mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung pada tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp. 2.025.000.000,- (dua milyar duapuluh lima juta rupiah). Pembangunan kantor dengan tiga lantai ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2007, saat itu ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah Drs. Syamsir Suleman. Untuk keperluan pembangunan kantor baru, karena kantor lama akan dihapuskan dengan jalan pelelangan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, maka kegiatan kantor dipindahkan ke gedung APDN lama dekat Samsat kota Bukittinggi. Gedung tersebut dipinjam kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun yang kemudian diperpanjang karena kantor di Gulai Bancah belum siap. Kegiatan kantor mulai berjalan di gedung pinjaman tersebut sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai bulan April 2009. Pada bulan April 2009 kegiatan kantor kembali dipindahkan ke lokasi kantor di jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah, tentunya dengan kantor baru yang lebih representatif untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi para pencari keadilan. Kondisi kantor belum siap secara total, baru lantai satu yang sudah sempurna dikerjakan, sehingga seluruh kegiatan kantor, baik persidangan, kepaniteraan lainnya, kesekretariatan semuanya terpusat di lantai satu. Baru pada tanggal 8 Desember 2009, kantor Pengadilan Agama Bukittinggi yang selama ini diidam-idamkan oleh segenap aparatur yang tergabung dalam Pengadilan Agama Bukittinggi serta para pencari keadilan terwujud dengan sempurna. Pembangunan kantor tiga lantai telah selesai dilaksanakan dengan tiga tahap pembangunan, dengan hasil pengerjaan proyek yang relatif lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Hariphin A. Tumpa, MH., pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak, serentak dengan peresmian 55 kantor baru pengadilan dari empat lingkungan peradilan Indonesia lainnya. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

41


Kekusaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah. Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan Pengadilan Agama pertama di Indonesia yang menerima, menyidangkan, serta memutus perkara ekonomi syariah, yakni perkara No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt. Putusan ekonomi syariah itu menjadi pembicaraan pada tingkat nasional bahkan juga disorot oleh dunia internasional. Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga kecamatan di Kota Bukittinggi, yaitu Kecamatan Mandiangin Kotoselayan, Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan delapan kecamatan di Kabupaten Agam, yaitu Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua. Periode Kepemimpinan Pengadilan Agama Bukittinggi Tokoh-tokoh penting yang berjasa dalam pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama Bukittinggi adalah: 1. Syaikh Sulaiman ar-Rasuli, Tokoh penggagas berdirinya Mahkamah Syar’iyah di kota Bukittinggi sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan: periode tahun 19471958. 2. Buya Mansur Dt. Nagari Basa, Ketua Mahkamah Syar’iyah/ Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi setelah lahirnya PP No. 45 tahun 1957: periode tahun 1958-1959. 3. H. Syarbaini: Ketua periode tahun 1959-1964. 4. Dalai Dt. Sampono Bumi: Ketua periode tahun 1964-1967. 5. H. Ilyas Hatta: Ketua periode tahun 1967-1971. 6. H. Syarbaini: Ketua periode tahun 1971-1975 7. M. Said Tk. Suleman: Ketua periode tahun 1975-1976. 8. H. Abdul Manaf Tk. Parit Panjang: Ketua periode tahun 1976. 9. Dahlan Kt. Kayo: Ketua periode tahun 1976-1978. 10. Baharuddin Saleh: Ketua periode tahun 1978. 11. Drs. Fakhrur Razi: Ketua periode tahun 1978-1984. 12. Drs. Martius As’adi: Plt. Ketua periode tahun 1984-1986. 42



13. Drs. Ajis Jaman Gani: Ketua periode tahun 1986-1995. 14. Drs. H. Zul’aidi: Ketua periode tahun 1995-2000. 15. Drs. Amril Bahar: Plt. Ketua periode tahun 2000-2001. 16. Drs. Darisman: Ketua periode tahun 2001-2003. 17. Drs. Pelmizar, M.HI.: Ketua periode tahun 2003-2006. 18. Drs. H. Mhd. Nasir, M.HI.: Plt. Ketua periode tahun 2006-20007. 19. Drs. H. Syamsir Suleman: Ketua periode tahun 2007-2010 20. Drs.Dudung,SH.,MH. : Ketua periode 2010-sekarang. NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Drs. DUDUNG, SH., MH Hj. HELMI YUNETRI, SH.,MH Dra. NURMI. Z H. TARMIZAL TAMIN, SH.,MA Drs. H. KHAIRUL, SH.,MA Dra. RASMIATI Dra. ERMAILIS, B Dra. Hj. TINIWARTI. AS AMRIZAL, SH Drs. FARDINAL TANJUNG Drs. H. ARNEL Dra. ISMIYATI Dra. TUTI GUMILA Drs. H. DASRIL, SH.,MH

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


43


Kantor Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang megah

44



Oleh: Drs. H. Arinal, MH. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 sebagai realisasi Per-aturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Wilayah Sumatera Tengah (sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) yang saat itu dijabat oleh H. Mansyur Datuk Orang Kayo dengan suratnya tanggal 4 April 1958 Drs. H. Arinal, MH. Nomor Ab/184, menyampaikan surat permoKetua PA Payakumbuh honan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Departemen Agama Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Payakumbuh disertai dengan personil serta sarana dan prasarana gedung. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan surat Menteri Agama Nomor: C/VI/C-3/662 terhitung tanggal 1 Maret 1959 diangkatlah H. Mukhtar Engku Lakung dan dilantik serta diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Payakumbuh yang pertama, maka semenjak tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Payakumbuh, dengan personil pada waktu itu berjumlah delapan orang pegawai.


45


Semenjak berdiri pada tahun 1959 hingga saat ini Pengadilan Agama Payakumbuh telah dipimpin oleh sembilan orang pimpinan, yaitu : 1. H. Mukhtar Engku Lakung, periode tahun 1959 s/d 1969 2. H. Abdullah Ali, periode tahun 1969 s/d 1979 3. Drs. Martius As’ady, periode tahun 1979 s/d 1991 4. Drs. H. Hamdani Hasan, periode tahun 1991 s/d 1994 5. Drs. Darisman, periode tahun 1994 s/d 2001 6. Drs. H. Mawardy Amien, periode tahun 2001 s/d 2002 7. Drs. Pelmizar, M. HI, periode tahun 2002 s/d 2004 8. Drs. Nazarlis Chan, periode tahun 2004 s/d 2010 9. Drs. H. Arinal, M.H, periode tahun 2010 s/d sekarang Dengan wilayah Yurisdiksi saat itu meliputi Kec. Payakumbuh, Luhak, Harau, Suliki, Guguk dan Pangkalan/Kapur IX, namun dengan dibentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru (sekarang Pengadilan Agama Tanjung Pati) pada tahun 1960, maka terjadi pengurangan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juli 1986 Nomor 202 Tahun 1986 yaitu tentang Pengurangan Daerah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Payakumbuh ke dalam Daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru, maka Pengadilan Agama Payakumbuh me-wilayahi lima Kecamatan. Tiga Kecamatan berada di Kota Payakumbuh yaitu Kec. Payakumbuh Barat, Kec. Payakumbuh Timur serta Kec. Payakumbuh Utara dan dua Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yaitu Kec. Payakumbuh dan Kec. Luhak. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sehingga saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh adalah lima Kecamatan di Kota Payakumbuh dan lima Kecamatan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Utara, Payakumbuh Timur, Payakumbuh Selatan, Lamposi tigo Nagori, Payakumbuh, Akabiluru, Luak (dahulu Luhak), Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban. Pengadilan Agama Payakumbuh pada mulanya berkantor bersebelahan dengan Kantor Agraria Payakumbuh dan pada tahun 1968 pindah ke ex komplek Kantor Bupati di Pusat Kota sekarang. Pada tahun 1979 dibangun kantor yang masih berstatus Balai Sidang dengan luas 150 M2 diatas tanah seluas 699 M2 yang berlokasi di Koto Nan Empat.

46



Kemudian pada tahun 1980 dapat perluasan ke samping hingga menjadi 250 M2. Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Payakumbuh telah membeli tanah seluas 1.723 M2 dibagian samping dan belakang kantor, dan pada tahun 2005 mendapat pembangunan perluasan gedung kantor kebagian belakang seluas 210 M2. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Payakumbuh kembali mendapat dana untuk rehab berat gedung kantor seluas ± 180 M2 yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2010. Pengadilan Agama Payakumbuh beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh, yang mana jalan ini merupakan ruas jalan utama Kota Payakumbuh. Dengan demikian akses jalan dan transportasi ke/dan dari Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh tergolong mudah bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Payakumbuh juga terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh dimana jarak Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Kantor Walikota sekitar 1,5 Km dan dari Kantor DPRD dan Pengadilan Negeri Payakumbuh sekitar 1,5 Km. Pembangunan sarana dan prasarana Kota Payakumbuh juga semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Pengadilan Agama Payakumbuh kedepan. Untuk mengetahui sekilas tentang Kota Payakumbuh adalah merupakan kota nomor 2 (dua) terbesar di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan luas wilayah + 80,43 Km2, terdiri dari delapan nagari, 5 kecamatan, dan 76 kelurahan. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak. Secara astronomis geografis berada pada 00 17΄ LS dan 1000 35΄ sampai dengan 1000 42΄ BT, berada pada hamparan kaki gunung Sago, dilalui oleh tiga buah sungai yang bernama Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Keadaan Kota ini terdiri dari perbukitan dengan ratarata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut, dan suhu rata-rata berkisar antara 260C. Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dimulai sejak keterlibatan mereka dalam Perang Padri, dan kemudian kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan hasil tanaman kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia Belanda waktu itu, dan dari salah satu kawasan di kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik, yang Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

47


pada tahun 1840 Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu. Dari segi letak Kota Payakumbuh sangat strategis dengan posisi sebagai berikut: - Terletak di pintu gerbang Timur dari arah Pekan Baru menuju kotakota penting di Sumatera Barat. - Jarak Kota Payakumbuh ke Kota Pekan Baru 188 Km, ke Kota Bukittinggi 30 Km, dan ke Kota Padang 120 Km. - Kota Payakumbuh juga adalah daerah pusat pemasaran dan sentra ekonomi bagi kabupaten/kota tetangga seperti Kabupaten Limapuluh Kota, Tanah Datar, Agam, dan Kota Bukittinggi. NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Drs. H. ARINAL, MH Drs. RUDI HARTONO, SH Dra. YURNI HIMMATUL ALIYAH, S.Ag MULIYAS, S.Ag.,MH ELIDASNIWATI, S.Ag Dra. SARWATI RUSLI YEDI SUPARMAN, S.HI Dra. EVI TRIAWIANTI ELMISBAH ASE, S.HI ALVI SYAFIATIN, S.Ag Dra. FIRDAWATI Drs. AZMIR ZEIN

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim

Foto Gedung PA Payakumbuh 48



Oleh: Drs. H. Syafruddin Ahmad Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Sejarah Pengadilan Agama Sawahlunto Kondisi masyarakat Sawahlunto yang mayoritas beragama Islam dan sangat agamis serta menyegani tokoh ulama, maka apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya tinggal di surau-surau dan minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh dan apabila menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta Drs. H. Syafruddin Ahmad warisan, masyarakat melalui tokoh ulama Ketua PA Payakumbuh yang berpengaruh di Sawahlunto mengundang Syeikh H. Sulaiman Ar-Rasuli (Buya Canduang) agar datang ke Sawahlunto dan mohon fatwa kepada beliau. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3 NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor Departemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk, namun untuk masalah yang besar dan komplit Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

49


seperti sengketa waris, mereka masih mengundang Buya Canduang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi di Sumatera, maka Kasi Penerangan Agama Islam) Departemen Agama Sawahlunto yang bernama Labai Zainuddin pada bulan Maret tahun 1959 berinisiatif mendirikan Pengadilan Agama, dengan didukung oleh para tokoh ulama dan pejabat di lingkungan Departemen Agama. Setelah berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto, maka butuh minimal satu ruangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan sementara ruangan yang ada tidak memadai. Dengan adanya hubungan baik antara pejabat Departemen Agama Sawahlunto dengan Pastor Katholik Gereja Sawahlunto karena waktu itu banyak guru-guru Departemen Agama Sawahlunto yang mengajar di Sekolah Santa Lusia Sawahlunto, maka Pastor Katholik Gereja Sawahlunto menawarkan satu ruangan di Sekolah Santa Lusia sebagai Kantor Pengadilan Agama Sawahlunto. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan di Bawah Lingkungan Departemen Agama, sebelum memiliki gedung sendiri, Pengadilan Agama Sawahlunto telah sering memakai gedung pinjaman yaitu: 1. Pada tahun 1959 sampai tahun 1960 Pengadilan Agama Sawahlunto dalam menjalankan tugas menumpang pada satu ruangan di Gedung Sekolah Santa Lusia Sawahlunto; 2. Pada tahun 1961 sampai tahun 1963 dalam menjalankan tugas meminjam Rumah Dinas Perusahaan PT. Tambang Batu Bara Ombilin di Kubang Sirakuk Bawah, Kota Sawahlunto; 3. Pada tahun 1964 sampai tahun 1977 meminjam sebuah lokal Gedung Kantor Demang Kota Sawahlunto; 4. Pada tahun 1977 sampai tahun 1980 menumpang pada satu ruangan di Kantor Urusan Agama/KUA Sawahlunto, yang terletak di Kubang Sirakuak; 5. Pada tanggal 03 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati Gedung baru milik sendiri yang terletak di

50



Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (2,5 kilometer dari pusat Kota Sawahlunto). Sejak berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto dari tahun 1959 sampai tahun 2012, telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang ketua sebagai berikut: 1. Ali Umar Dt. Maleka (1959 s/d ------) 2. Zainuddin Yahya (------ s/d 1962) 3. Damrah Saleh Dt. Nan Basa (1962 s/d 1981) 4. Drs. H. Moh. Chamdani Hasan (1981 s/d 1988) 5. H. Riva’i Tunun, BA. (1998 s/d 1989) 6. Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH. (1989 s/d 1995) 7. Drs. Zulkifli Arief, SH. (1995 s/d 2001) 8. Drs. H. Thamrin Habib, SH., MH. (2001 s/d 2004) 9. Drs. Hamdani, S. SH, MHI. (2004 s/d 2008) 10. Drs. H. Syafruddin Ahmad (2008 sampai sekarang) NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. H. SYAFARUDDIN AHMAD Drs. M. TAUFIK, MH MUHAMMAD FADLY ASE, S.HI Dra. NURLEN AFRIZA SRI WAHYUNI, S.Ag.,M.Ag Drs. DARWIN, SH NURSAL, S.Ag

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim

----------------------------------------Sumber Informasi : 1. Bapak Yusuf, usia 83 tahun Pensiunan Kantor Departemen Agama Kota Sawahlunto; 2. Bapak H. Kamarudin usia 80 tahun Pensiunan Kantor Departemen Agama Kota Sawahlunto; 3. Ibuk Hj. Rostina usia 80 tahun Pensiunan Guru Agama Kota Sawahlunto; 4. Bapak Drs. H. Zulkifli Arief, SH., MHI., mantan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto :


51


Gedung Pengadilan Agama Sawahlunto

52



Oleh: Zainal Arifin, SH., MA. Ketua Pengadilan Agama Solok Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 yang pada awalnya menumpang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (di Wilayah Pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok). Pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/ kantor sendiri seluas 150 M2 di atas tanah seluas 400 Zainal Arifin, SH., MA. M2. Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Ketua PA Solok Daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru. Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang sekarang di tempati (Jalan Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok). Pada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1957, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan. Lalu pada tahun 1970 saat berdirinya wilayah Kotamadya Solok, maka wilayah hukum Pengadilan Agama


53


Solok terdapat 2 (dua) kecamatan yang masuk wilayah Kodya Solok dan 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Solok. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 202 Tahun 1986 Tanggal 17 Juli 1986 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok dari 8 (delapan) kecamatan berkurang menjadi 5 (lima) kecamatan (dua kecamatan di Wilayah Kota Solok dan tiga kecamatan di Wilayah Kabu-paten Solok), karena 3 (tiga) kecamatan lagi dialihkan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Koto Baru. Kemudian dengan terjadinya pemekaran wilayah daerah kecamatan di Kabupaten Solok, yang semulanya 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan, maka sekarang ini Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok menjad 6 (enam) kecamatan, yaitu sebagai berikut: A. Wilayah Daerah Kota Solok: 1. Kecamatan Tanjung Harapan, dengan jumlah penduduk ± 22.321 jiwa. 2. Kecamatan Lubuk Sikarah, dengan jumlah penduduk ± 27.816 jiwa B. Wilayah Daerah Kabupaten Solok 1. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, dengan jumlah penduduk ± 10.580 jiwa 2. Kecamatan X Koto Diatas, dengan jumlah penduduk ± 20.386 jiwa 3. Kecamatan X Koto Singkarak, dengan jumlah penduduk ± 31.572 jiwa 4. Kecamatan Junjung Sirih, dengan jumlah penduduk ± 8.450 jiwa Kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2006 Pada bulan Februari 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH.) beserta rombongan dan saat itu Ketua Mahakamah Agung RI. mengomentari bahwa gedung Pengadilan Agama Solok sekarang ini terletak di tempat yang tidak strategis dan tidak dapat dikembangkan (stagnan). Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Solok mendapat anggaran pengadaan tanah melalui APBN/DIPA untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.572 M2. Kemudian pada tahun anggaran 2008/2009 memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung dengan luas gedung 1.200 M2, namun dengan anggaran pembangunan gedung tahun 2008 dan tahun 2009, gedung baru tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena ada bagian-bagian dari 54



gedung yang belum dapat dilaksanakan secara lengkap. Pada anggaran tahun 2010 Pengadilan Agama Solok mendapat alokasi dana untuk pembanguan dam dan pagar, sedangkan untuk kelanjutan pembangunan tahap III dengan DIPA tahun 2011. Sejak tahun 1957 sampai saat ini Pengadilan Agama Solok telah dipimpin oleh 8 orang Ketua, Ketua tersebut adalah: 1. Abdul Munaf Tuanku Parik Panjang (1957-1967) 2. Ali Umar (1967-1975) 3. Aripin Pakiah Balainan (Angku Aua) (1975-1976) 4. H. Alizar Ilyas BA. (1976-1986) 5. Drs. Syahrial, SH. (1986-1996) 6. Drs. H. Mawardi Amin, SH., MHI. (1996-2001) 7. Drs. Muallimin Ahmad, SH., MHI. (2001 -2004) 8. Drs. Zainal Arifin, SH., MA (2004 sampai sekarang) Data Perkara Jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Solok dalam waktu tiga tahun terakhir, adalah sebagai berikut:  Tahun 2009 : 241 perkara  Tahun 2010 : 316 perkara  Tahun 2011 : 444 perkara NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK: 1. Drs. ZAINAL ARIFIN, SH.,MA Ketua 2. Drs. ASRIL Hakim 3. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag.,MH Hakim 4. ASRI HANDAYANI, S.HI Hakim 5. BUSTANUDDIN BAHAR, S.Ag. Hakim 6. Dra. YENITATI, SH Hakim 7. Dra. NURAINI, MA Hakim 8. Dra. NURHAIDA, M.Ag Hakim


55


Gedung pengadilan Agama Solok

56



Oleh: Drs. Syamsul Bahri, SH.,MHI. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi atau lebih dikenal pada saat itu dengan wilayah Sumatera Tengah dan Mahkamah Syar’iah Tinggi yang berkedudukan di kota Padang dengan Ketua pertama Mahkamah Syar’iah Tinggi Drs. Syamsul Bahri, SH., MHI. yaitu Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa. Ketua PA Padang Panjang Pengadilan Agama Padang Panjang berberdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar’iyah Padang Panjang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Padang Panjang berkantor menumpang di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama 2 (dua) tahun. Kemudian berpindah lagi dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Surungan, tepatnya pada saat itu di dekat komplek Komplek Kantor camat X Koto. Tidak bertahan lama di Bukit Surungan, pada tahun 1963 Mahkamah Syar’iyah Padang Panjang harus pindah gedung lagi ke dekat Pengadilan Negeri sekarang atau dikenal pada saat itu Komplek Balai Kota sampai tahun 1984. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1984 untuk pertama kalinya Mahkamah Syar’iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang. Gedung yang diberi nama Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

57


Agama Padang mewakili Direktur Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan dana dari Departemen Agama Pusat. Sejalan dengan perkembangan Kota padang Panjang yang dikenal juga dengan Kota Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak layak lagi dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, maka melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2006 mulai dibangun Gedung kantor Pengadilan Agama Padang Panjang yang terletak di Jalan H. Agus Salim Kota Padang Panjang. Gedung Kantor yang terdiri dari dua lantai tersebut berdiri megah dan mulai ditempati pada awal Juli 2008. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak DR. H. Arifin Tumpa, SH., MH., bersamaan dengan peresmian beberapa Gedung Pengadilan Agama dan Gedung Pengadilan Negeri bulan Desember 2009 lalu di Pontianak. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah meliputi wilayah pemerintahan Kota Padang Panjang yang luasnya 23 KM 2 terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur yang jumlah penduduknya sekitar 67.241 jiwa ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan dan luas dari ketiga kecamatan tersebut lebih kurang 176,355 KM2. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Berikut ini adalah nama-nama Ketua yang pernah menjadi pimpinan di Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu : 1. Tuangku Munaf Parit Panjang (1958-1962) 2. H. Ilyas Hatta (1962-1965) 3. H. Syarbaini (1965-1972) 4. Agus Dt. Gamiak (1972-1983) 5. Alizar Ilyas (1983-1987) 6. Kamilun Anwar (1987-2000) 7. Drs. Syafruddin Ahmad (2000-2001/2006-2007) 8. Drs. M. Taufiq HZ, MHI. (2001-2005) 9. Drs. H. Marwan AM, MHI. (2005-2006) 10. Drs. H. M. Syamri Adnan, SH., MHI. (2007-2010) 11. Drs. Syamsul Bahri, SH., MHI (2010 sampai sekarang)

58



Keadaan Perkara Dari Tahun ke tahun keadaan perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang mengalami peningkatan dengan berbagai jenis perkara, baik perkara gugatan maupun perkara permohonan yang mana tergambar dalam jumlah perkara yang masuk dalam tujuh tahun terakhir yaitu ; Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Perkara Gugatan 135 103 116 180 175 204 261

Perkara Permohonan 6 9 13 11 33 79 62

Jumlah 141 112 129 191 208 283 323

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Drs. SYAMSUL BAHRI, SH., MHI Drs. IFDAL, SH Dra. Hj. RATNAWATY. Z, SH.,MA Drs. H. SURISMAN ARIEFARAHMY, S.HI.,MA ZAKIYAH ULYA, S.HI EFIDATUL AKHYAR, S.Ag FIRDAUS, S.HI RIDWAN HARAHAP, S.HI

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


59


Gedung Pengadilan Agama Padang panjang di Jalan H. Agus Salim No. 4 Kota Padang Panjang

60



Oleh: Drs. Jasri, SH., MHI. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Pada bulan Juni Tahun 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar Jawa dan Madura serta luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdirilah Pengadilan Agama Muara Labuh. Pada awal terbentuknya struktur organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh saat itu adalah dipimpin oleh Dja’far Dt. Rajo Pandapatan (sebagai Ketua) Baharuddin Dt. Rangkayo Batuah (sebagai Juru Tata Usaha) dan Zainir ( sebagai Juru Ketik). Drs. Jasri, SH., MHI. Ketua PA Muara Labuh Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Muara Labuh berkantor sementara di rumah Dja’far Dt. Rajo Pandapatan di Batang Laweh, Nagari Pasir Talang Muara Labuh tanpa satupun alat-alat investasi kantor. Kemudian pada tahun 1960 kantor pengadilan Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh dengan menyewa rumah penduduk setempat dan pada tahun itu juga untuk menunjang kinerja perkantoran maka ditambahlah pegawai sebanyak dua orang dan dilengkapi dengan penambahan sarana dan prasarana kantor dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Provinsi Sumatera Barat, berupa meja, kursi dan lemari serta satu buah mesin ketik dengan merek Smit Korona.


61


Dalam perjalananya semenjak tahun 1961 sampai tahun 1970 kantor Pengadilan Agama Muara Labuh sudah empat kali berpindah tempat dengan cara menyewa rumah penduduk di sekitar Muara Labuh. Pada tahun 1971 barulah dibangun kantor sementara/darurat Pengadilan Agama Muara Labuh yang berada di sebelah Kantor Urusan Agama Sungai Pagu. Pada tahun 1981 dibangun kantor permanent di Sungai Pagu jalan Gumarang dengan anggaran biaya dari Departemen Agama RI yang berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupia ) dengan luas tanah sebesar 450 meter persegi dan diresmikan Pemakaiannya oleh bapak Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982. Pada tahun 2000 gedung Pengadilan Agama Muara Labuh direnovasi sehingga berkantor untuk sementara diruang sidang Pengadilan Negeri di Pasir Talang. Pada tahun Anggaran 2005 Pengadilan Agama Muara Labuh mendapatkan Anggaran untuk pembangunan gedung baru. Akhirnya dimulailah pembangunan gedung Pengadilan Agama Muara Labuh yang terletak d Jalan Muara Labuh-Padang Aro Km. 12 Kecamatan Pauh Duo Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan dengan luas tanah 2.000 meter persegi dan tahun anggaran 2007 diperoleh lagi anggaran dalam DIPA untuk penyelesaian pembangunan tingkat dua dan pada akhir tahun 2007 selesai pembangunan Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut., kemudian sejak tanggal 13 Oktober 2009 Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh yang baru tersebut mulai digunakan sampai sekarang. Meskipun telah lama digunakan namun peresmian Kantor Pengadilan Agama Muara Labuh tersebut baru dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 ole Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Arifin A Tumpa di Pontianak. Bersamaan dengan peresmian 56 gedung Pengadilan baru dari empat lingkungan peradilan se- Indonesia. Letak Pengadilan Agama Muara Labuh. Pengadilan Agama muara Labuh terletak di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang secara geografis berada 01o00’59’’-01o46’45’’ Lintang Selatan dan 101o53’24”-101o41’41” Bujur Timur dengan luas wilayah 3.346,20 Km2, di bagian Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan adalah beretnis Minangkabau yang wilayah adatnya terbagi dua, yaitu Alam Surambi Sungai Pagu di bagian barat dan 62



Rantau XII Koto di bagian timur. Masyarakat adat Alam Surambi Sungai Pagu Mendiami Lembah Muara Labuh sepanjang aliran Batang Suliti dan Batang Bangko, Masyarakat Rantau XII Koto Mendiami daerah sepanjang aliran Batang Sangir. Disamping dihuni oleh etnis Minangkabau, Kabupaten Solok Selatan juga dihuni oleh etnis Jawa. Etnis Jawa datang sebagai transmigran seperti di Nagari Sungai Kunyit dan Dusun Tangah, namun ada juga yang datang bekerja di sektor perdagangan dan karyawan pabrik. Penduduk Kabupaten Solok Selatan saat ini (2009 ) tercatat sebanyak 133.661 jiwa, terdiri dari 65.826 jiwa laki-laki dan 68035 jiwa perempuan. (Sumber: www.solselkab.go.id tahun 2011). Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh Sebelum tahun 2004, Pengadilan Agama Muara Labuh masuk ke dalam Kabupaten Solok Selatan dan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh meliputi dua Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 pada tanggal 7 Januari 2004 diresmikanlah 24 Kabupaten baru di Indonesia yang tiga diantaranya terdapat di Sumatera Barat, salah satunya adalah kabupaten Solok Selatan. Kemudian dengan terjadinya pemekaran wilayah tersebut wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh menjadi 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Pantai Cermin. Khusus untuk Kecamatan Pantai Cermin meskipun secara administratif daerah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Solok namun sejak di-resmikannya Kabupaten Solok Selatan tahun 2004, wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh Kecamatan Pantai Cermin sampai kini masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh. Dari sejak berdiri sampai sekarang, Pengadilan Agama Muara Labuh telah dipimpin oleh 6 ( enam ) orang Ketua Sebagai berikut: 1. Ja’far Dt. R. Pandapatan (1959 – 1971) 2. Syaukani Ma’arif (1971 – 1994) 3. Drs. Zulkarnain S. (Plt.) (1994 – 1997) Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

63


4. Drs. Muallif Dt. Mangkuto lelo 5. Drs. Nuzirwan, MHI. 6. Drs. Jasri, SH,. MHI.

(1997 – 2003) (2003 – 2007) (2007 – sekarang)

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH: 1. Drs. JASRI, SH., MHI Ketua 2. Drs. H. ABDUL RAHIM Wakil Ketua 3. Dra. RAHMADINUR Hakim 4. ABDIL BARIL BASITH, S.Ag.,SH.,MH Hakim 5. ZAINAL RIDHO, S.Ag Hakim 6. SEPTIANAH, S.HI Hakim 7. Drs. GUSMEN YEFRI Hakim

Gedung Pengadilan Agama Muara Labuh

64



Oleh: Drs. H. Mhd. Nasir S, MHI. Ketua Pengadilan Agama Kotobaru Pengadilan Agama Koto Baru sebelumnya bernama Pengadilan Agama Alahan Panjang yang Kantornya terletak di Daerah Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Pada Tahun 1986 Pengadilan Agama Alahan Panjang berubah menjadi Pengadilan Agama Koto Baru yang berdasarkan Keputusan Meneteri Agama RI Nomor 202 Tahun 1986 tanggal 17 Juli 1986. Pada waktu itu Pengadilan Agama Koto Baru belum mempunyai Gedung kantor SenDrs. H. Mhd. Nasir S, MHI. diri di Koto Baru, maka untuk meng-atasinya Ketua PA Kotobaru Pengadilan Agama Solok meminjamkan sebahagian Ruang Gedung Kantornya untuk dijadikan sebagai tempat operasional Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan surat pinjaman pemakaian ruang gedung yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Solok (Drs.Syahrial) dan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru (Drs.M.Yasir) pada tanggal 30 Oktober 1986. Melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 778 Tahun 1997 berubahlah status bangunan Gedung Pengadilan Agama Solok menjadi Gedung Kantor Pengadilan Agama Koto Baru. Keputusan Mentri Agama itu dikeluarkan setelah Pengadilan Agama Solok memiliki gedung kantor yang baru. Ringkasnya gedung yang dipakai saat ini sebagai Kantor Pengadilan Agama Koto Baru merupakan warisan dari Pengadilan Agama Solok.


65


Daftar Ketua Pengadilan Agama Koto Baru 1. Djafar Dt Radjo Pandapatan 1 April 1959 s/d 1 Agustus 1962 2. Abdullah Ali 1 Agustus 1962 s/d 1 April 1967 3. Djamilus Jusuf 1 April 1967 s/d 1 Juli 1968 4. Ismail Malin Marajo 1 Juli 1968 s/d 1 Juni 1982 5. Baharudin Hamid 1 Juni 1982 s/d 1 Juli 1983 6. Drs. M. Yasir, SH. 1 Juli 1983 s/d 1 Pebruari 1997 7. Drs. Pelmizar, MH. 1 Pebruari 1997 s/d 1 Maret 2003 8. Drs. Mualif Dt Mangkuto 1 Maret 2003 s/d 1 April 2004 9. Kartinis, S.Ag 1 April 2004 s/d 1 Juli 2008 10. Drs. Mhd Nasir, SH., MH. 1 Juli 2008 s/d sekarang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU Drs. H. MHD. NASIR. S, M.HI Ketua Drs. MUSLIM, SH.,MA Wakil Ketua AHMAD RIFAI, S.HI Hakim ASKONSRI, S.Ag.,M.HI Hakim NURMAISAL, S.Ag Hakim MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag Hakim WACHID BAIHAQI, S.HI Hakim Dra. INDRAYUNITA Hakim Dra. ELFAYARI Hakim

Kantor Pengadilan Agama Kotobaru

66



Oleh: Drs. H. Anhar, MHI. Ketua Pengadilan Agama Painan Pengadilan Agama Painan berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada berdasarkan Stb. 1882 No. 152 jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan Stb. 1937 No. 638 dan 639. Drs. H. Anhar, MHI. Untuk daerah luar Jawa dan Madura Ketua PA Painan berdasarkan beberapa peraturan yang berbedabeda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat. Ketika pengadilan-pengadilan Swapraja dan Adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Painan). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

67


Dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Painan. Di samping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri. Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Painan, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, dari awalnya Pengadilan Agama Painan terletak di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sampai sekarang belum ada perubahan lokasi kantor). Status awal Pengadilan Agama Painan termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Padang dengan nama Mahkamah Syari’ah Padang di Painan (sebagai perwakilan), kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat, maka Pengadilan Agama Painan mulai berdiri sendiri. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserah terimakan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Painan pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Painan mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Painan Pengadilan Agama Painan sejak berdiri sampai sekarang telah dipimpin oleh sepulurh orang ketua, yaitu: 1. Zainuddin Yahya (1963 – 1970) 2. M. Yunus Malin Sutan (1970 – 1976) 3. Ali Apan (1976 – 1979) 4. Drs. Ajis Jaman Gani (1979 – 1985) 5. M. Husni Dt. Muncak, BA. (1985 – 1994) 6. Drs. Hamdani S (1994 – 1996) 7. Mualimin Ahmad, SH. (1996 – 2001) 8. Drs. Djasril Darwis (2001 – 2004) 68



9. Drs. Amridal, SH. 10. Drs. H. Anhar, MHI.

(2004 – 2007) (2007 – sekarang)

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PAINAN: 1. Drs. H. ANHAR, M.HI Ketua 2. Drs. ASLAM Wakil Ketua 3. Drs. MAWARLIS, MH Hakim 4. Drs. MEDIA RINALDI Hakim 5. M. NUR, S.Ag Hakim 6. MIFTAHUL HUDA, S.Ag Hakim 7. MUH. IRFAN HUSAINI, S.Ag., M.Si Hakim 8. TB. AGUS SETIAWARGA, S.HI Hakim


69


Gedung Pengadilan Agama painan

70



Oleh: Drs. H. M. Hatta Nasution, SH. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Timur yang waktu itu di jabat oleh Bapak H. Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pertama di jabat oleh Buya H. M. Djana Lubis serta di bantu oleh dua orang hakim honor, masing-masing bernama Nurdin (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Drs. H.M. Hatta Nasution, SH. Pasaman) dan H. Khalidi Said (anggota MPR/ Ketua PA Lubuk Sikaping DPR, Ketua Tablig Islamiah Indonesia Malaysia) serta Panitera Dt. Sampono Bumi yang merangkap sebagai Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran terakhir purnabhakti tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Semenjak tahun 1961 diresmikan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali pindah/ menumpang di antaranya sebagai berikut: 1. Semenjak 1 Juli 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, yang waktu itu DANDIM 0305 Pasaman di jabat oleh M. Ridwan sampai tahun 1962. 2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965.


71


3. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten Pasaman di Taluak Ambun Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968; 4. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di Kantor Wali Nagari Pauh di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1971. 5. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan bergabung di Kantor Agraria, Veteran dan Pendidikan Masyarakat sampai Pengadilan Agama mempunyai Kantor tersendiri pada tahun 1981. 6. Sejak tahun 1981 sampai sekarang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terdiri dari 11 Kecamatan, 32 Kenagarian dan 208 Jorong. Kedua belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan mapat Tunggul Selatan dan Kecamatan Duo Koto. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 1. Buya H. M. Djana Lubis (1961 – 1968) 2. Syahrudin (1968 – 1984) 3. Drs. Syahrial (1984) 4. Drs. Arnas Siabu (1984 – 1990) 5. Drs. Muallimin Ahmad, SH (1990 – 1992) 6. Drs. Sunarto (1992 – 1995) 7. Drs. Khairuddin, SH. (1995 – 2001) 8. Drs. Asfarmunir, MHI. (2001 – 2004) 9. Drs. H. Zuarlis Saleh, SH. (2004 – 2011) 10. Drs. H. M. Hatta Nasution, SH. (2011 – sekarang) Keadaan perkara Dari tahun ke tahun keadaan perkara di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terus mengalami peningkatan dengan berbagai jenis perkara, namun yang paling mendominasi adalah perkara perceraian, kemudian 72



ditahun 2011 perkara yang paling banyak adalah perkara volunter yaitu isbat nikah karena banyaknya masyarakat di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan pernikahan belum memiliki Buku Nikah kenaikan tersebut tergambar sebagai berikut:  Tahun 2007 = 113 perkara.  Tahun 2008 = 234 perkara.  Tahun 2009 = 137 perkara.  Tahun 2010 = 197 perkara.  Tahun 2011 = 393 perkara.

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drs. H. M. HATTA NASUTION, SH Drs. ALI AMRAN, SH Drs. H. MARTIAS MISDARUDDIN, S.Ag FEBRIZAL LUBIS, S.Ag.,SH RODIYAH, SH DANGAS SIREGAR, S.HI HELMILAWATI, S.HI

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


73


Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

74



Oleh: Drs. Syafri Ketua Pengadilan Agama Talu Pengadilan Agama Talu awalnya terletak di Talu yang merupakan ibu kota Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, satu kecamatan yang terletak di bagian barat Propinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957, tanggal 13 November 1957. Pada saat itu Pengadilan Agama Talu belum melaksanakan tugas sebagaimana mesDrs. Syafri tinya karena belum ada pegawai, sehingga unKetua Pengadilan Agama Talu tuk melaksanakan tugasnya berada di bawah naungan Mahkamah Syar’iyah Bukittinggi dengan mendatangkan Majelis Hakim berupa sidang keliling. Baru pada tanggal 8 Agustus 1961, Pengadilan Agama Talu resmi mulai melaksanakan tugasnya menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Pasaman dimekarkan menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Pasaman dengan ibu kota Lubuk Sikaping dan Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Talu mendapatkan bantuan dari Bupati Pasaman Barat berupa lahan untuk mendirikan bangunan kantor Pengadilan Agama diatas tanah negara Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

75


seluas 2.304 m2 dengan luas bangunan 780 m2 yang berada dalam area komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Pada tanggal 10 Oktober 2006 Pembangunan gedung Pengadilan Agama Talu rampung yang ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., dan sejak saat itu kantor Pengadilan Agama Talu resmi pindah dari kantor lama di Talu ke jalan Jati II Simpang Empat, Pasaman Barat dengan Ketua Pengadilan Agama ketika itu Drs. Marwan.SH. MHI. Pengadilan Agama Talu yang daerah hukumnya meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Kenagarian dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan perkara rata-rata 60 perbulan. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Talu didukung dengan kekuatan pegawai sebanyak 23 orang dan secara formal melakukan tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai atasan. Nama-Nama Ketua pengadilan Agama Talu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

76

Muchtar Zaini Drs. Asmuni, HS Drs. Soenarto,SH Drs. H. Thamrin Habib, SH, MHI. Drs. Marwan AM. Drs. Jasrizal, MS. Drs.Jamalus, MHI. Drs. Syafri

(1957-1980). (1980-1987). (1988-1996). (1996-2002), (2002-2004), (2003-2008), (2008-2010) (2011-sampai sekarang)



NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TALU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drs. SYAFRI Drs. PALATUA, SH, MHI Dra. DESTINA Dra. WADI DASMI, M.Ag AZIZAH ALI, S.HI.,MH BAGINDA, S.Ag SUDILIHARTI, S.HI Dra. Hj. BETNAWATI Dra. MAZLIATUN Dra. Hj. ASNITA ARIFDI NAHRAWI, SH Dra. ERMIDA YUSTRI, M.HI

Ketua Waki Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


77


Gedung Pengadilan Agama Talu

78



Oleh: Drs. Nur Yahya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Mengingat luasnya Wilayah Kabupaten Agam dan belum adanya Pengadilan Agama di pusat Kabupaten Agam yang baru, maka pada Tahun 1982 timbul inisiatif dari Pengadilan Tinggi Agama Padang (semasa Ketua Bapak Drs. Rustam Ibrahin dan Panitera Bapak Lukman Kasim) untuk mendirikan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan menyampaikannya kepada Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI. Drs. Nur yahya Inisiatif dari Pengadilan Tinggi Agama Ketua PA Lubuk Basung Padang tersebut disambut baik oleh Departemen Agama RI dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 92 Tahun 1982 tentang Izin Pendirian Pengadilan Agama Lubuk Basung di Lubuk Basung sebagai Ibu Kota Kabupaten Agam yang baru. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 1982 tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Panitera/ Sekretarisnya Bapak Lukman Kasim melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam yang saat itu masih berpusat di Bukittinggi. Pada Tahun 1982 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, semasa Bupati M. Nur Syafe’i menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk Pem-bangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung seluas 1.146 m2


79


yang terletak di Surabayo Lubuk Basung (sekarang Jalan Veteran No. 629 Padang Baru Lubuk Basung). Pelaksana Pembangunan Pertama Pada tahun 1983 dimulailah pembangunan gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Agama RI tahun anggaran 1983/1984). Pelaksanaan pembangunan ini langsung dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang atas petunjuk Direktur Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI dengan Pimpinan Proyeknya di jabat oleh Bapak Drs. Baharuddin (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan pimpronya dijabat oleh Bapak Lukman Kasim (Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang). Setelah Pembangunan gedung selesai sekitar pada pertengahan tahun 1984, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjuk dan mengusulkan Bapak Drs. Darmi Islami, Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengisi formasi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung, di samping menunjuk dan memindahkan Pegawai untuk untuk mengisi formasi lainnya. Pada Tahun 1986 Bapak Drs. Darmi Islami resmi menjadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang pertama dengan Panitera/ Sekretaris Drs. Suhaimi, MS dan beberapa personil Pegawai. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1986 diserahterimakanlah gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah ditunjuk dan semenjak itu secara resmi pada tanggal 1 April 1986 Pengadilan Agama Lubuk Basung mulai beroperasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama yang telah ditentukan dengan yuridiksi wilayah hukum semula meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Palembayan. Sehubungan dengan pemekaran wilayah kecamatan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2005, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Palembayan. Pembangunan Gedung Baru Seiring dengan perkembangan Pengadilan Agama semenjak satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, pada tahun 2007 Pengadilan 80



Agama Lubuk Basung mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah berdasarkan DIPA Tahun 2007 sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan anggaran tersebut, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung semasa itu Bapak Drs. Abd. Hakim, MHI., dan Panitera Irsyadi, S.Ag., MHI., serta penanggungjawab kegiatan H. Damiri A, SH., berserta pegawai terkait berhasil mendapatkan lokasi baru yang terletak di Jalan St. Syahrir, Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung (sekitar 700 m dari lokasi gedung lama). Lokasi ini sangat strategis dengan luas 8.700 m2, dan kemudian pada tahun 2009 melalui DIPA tahun 2009 didapatlah anggaran untuk pembangunan fisik gedung tahap I sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 dilanjutkan pembangunan tahap II dengan anggaran DIPA tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ini dibangun bertingkat dua dengan luas bangunannya 1.156 m2. Pembangunan gedung ini selesai pada tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal 30 Juni 2011 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dr. H. Harifin Tumpa, SH., MH., di Bali yang plakat peresmiannya diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Drs. Syafri Amrul. Semenjak diresmikannya gedung Agama Lubuk Basung yang baru tersebut, maka semenjak itu pula secara resmi operasional kegiatan peradilan telah dilakukan di gedung yang baru tersebut. Setelah bangunan gedung selesai dan diserahterimakan oleh kontraktor kepada Panitia penerima pekerjaan Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung bersama seluruh Hakim, Pejabat fungsional dan struktural serta seluruh karyawan/karyawati sepakat untuk pindah kegedung yang baru tersebut. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2011 gedung tersebut mulai dimanfaatkan yaitu dilakukan pemindahan kegiatan dan seluruh inventaris kegedung yang baru tersebut, dan semenjak itu sampai sekarang Pengadilan Agama Lubuk Basung resmi berkantor di gedung yang baru di Jalan St. Syahrir No. 2 Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung. Dengan pindahnya kegiatan Pengadilan Agama Lubuk Basung dari gedung lama yang terletak di Jalan Veteran No. 629 Padang Baru, Lubuk Basung ke gedung baru di Jalan St. Syahrir, Jorong V Sungai Jariang, Lubuk Basung, maka status tanah dan bangunan gedung kantor lama tersebut dialih fungsikan menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

81


Lubuk Basung dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 63/BUA/SK/IV/2011 tertanggal 05 April 2011. Nama dan Masa Jabatan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung 1. Drs. Darimi Islami (1986 s/d 1998) 2. Drs. Djazril Darwis (1998 s/d 2002) 3. Drs. Burhanuddin (2002 s/d 2004) 4. Drs. Abd. Hakim, MHI. (2004 s/d 2010) 5. Drs. Syafri Amrul (2010 s/d 2011) 6. Drs. Nur Yahya, MH. (2011 s/d sekarang) NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG: 1. Drs. NUR YAHYA, M.H Ketua 2. Drs. YEFFERSON, SH.,MA Wakil Ketua 3. MUZAKIR, S.HI Hakim 4. SYAHRULLAH, S.HI.,MH Hakim 5. KOMARIAH, S.HI Hakim 6. Drs. SYAIFUL BAHRI, SH Hakim 7. Dra. NISWATI Hakim 8. SYAIFUL, S.Ag.,MH Hakim 9. FIRDAUS, S.Ag Hakim

Gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung

82



Oleh: Drs. Hediwarman, SH., MHI. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Pengadilan Agama Sijunjung berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah Drs. Hediwarman, SH., MHI. luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa Ketua PA Sijunjung peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat. Ketika pengadilan-pengadilan Swapraja dan Adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Sijunjung). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

83


tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Sijunjung, Di samping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri. Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Sijunjung, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, awalnya Pengadilan Agama Sijunjung terletak di dekat pasar Sijunjung dan kantornya hanya merupakan sebuah rumah sederhana dari kayu milik masyarakat sekitar yang dikontrak. Pada sekitar tahun 1978 Departemen Agama membangun sebuah kantor untuk Pengadilan Agama Sijunjung yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin SH No. 65 Muaro Sijunjung yang ditempati dan digunakan pada sekitar tahun 1980. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserah terimakan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Sijunjung pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Sijunjung mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang. Berikut ini adalah nama-nama Ketua yang pernah memimpin di Pengadilan Agama Sijunjung : 1. Zainuddin Yahya ( 1959 s/d 1961) 2. H. Abdul Jalil Malin Mudo (1961 s/d 1967) 3. Dt. Maleka (1967 s/d 1972) 4. Damrah Saleh Dt. Nan Basa (1972 s/d 1973) 5. M. Sidiq Angku Kuniang (1973 s/d 1978) 6. Drs. Khairul Rizal Mustafa (1978 s/d 1981) 7. Drs. Ibrahim Fuadi (1987 s/d 1998) 8. Drs. M. Taufiq HZ (1999 s/d 2001) 9. Drs. Khairudin, SH. (02 Mei 2001 s/d 01 Juli 2006) 10. Drs. Idris Ismail, MHI. (19 Juli 2006 s/d 30 Juni 2007) 84



11. Drs. Zulkarnaini S. 12. Dra. Hj. Milfaneti, MHI. 13. Drs. Ediwarman, SH., MHI.

( 01 Juli 2007 s/d 01 Juli 2010) (01 Jul 2010 s/d 03 Agus 2010) (03 Agus 2010 s/d sekarang)

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drs. H. EDIWARMAN, SH MHI Dra. Hj. MILFANETTI, M.HI Drs. SOFYAN Drs. ALWIN DODI YUDISTIRA, S.Ag NUR HAMID, S.Ag ERMAN SYUKUR, SH ADIL FAKHRU ROZA, S.HI

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim


85


Gedung Pengadilan Agama Sijunjung

86



Oleh: Drs. H. Abdul Hadi, MHI. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Berdirinya Pengadilan Agama Maninjau tidak terlepas dari sejarah dan proses berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia. Berdirinya Peradilan Agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai jauh sebelum bangsa ini merdeka. Para pakar dan ahli sejarah sepakat bahwa sistem Peradilan Agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke negeri ini pada abad ke-7 Masehi. Sistem peradilan agama tersebut perDrs. H. Abdul Hadi, MHI. tama kali diperkenalkan penguasa Mataram. Ketua PA Maninjau Pada masa itu hukum Islam mulai berkembang di wilayah nusantara bersama-sama dengan hukum adat. Pada awal proses pembentukannya, peradilan dilakukan secara sederhana. Orang yang bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat seperti Imam. Bila tidak ada Imam, maka peradilan dilakukan dengan musyawarah/kesepakatan para tokoh agama, sesepuh dan ninik mamak yang dikenal dengan ahlu alhalli wa al-aqdi. Di masa raja-raja Islam, lembaga peradilan agama diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi masjid setempat. Sidang-sidang peradilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga lembaga peradilan agama sering pula disebut Pengadilan Serambi. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

87


kekuasaan Islam di seluruh nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan umum. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi peradilan agama, meskipun kemudian dikebiri dan diterlantarkan. Beberapa saat setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mulai mengadakan perubahan di segala bidang termasuk di bidang Peradilan Agama. Pelaksanaan Peradilan Agama berdasarkan kepada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 masih didasarkan kepada Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1937. Ketika Pemerintahan Republik Indonesia mendirikan Departemen Agama berdasarkan Penetapannya tanggal 3 Januari 1946 Nomor 1, urusan Peradilan Agama yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Penetapannya tanggal 25 Maret 1946, dipindahkan dan ditempatkan di bawah Departemen Agama. Selanjutnya dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi Peradilan Agama di daerah-daerah diluar Jawa dan Madura, maka dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 9 Oktober 1957. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pada tahun yang sama dikeluarkan pula Penetapan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Kemudian pada tahun 1961 keluarlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1961 tentang pembentukan cabang kantor peradilan agama/Mahkamah Syar’iyah untuk aceh dan Padang, dan pada tahun 1966 Menteri Agama Republik Indonesia kembali mengeluarkan keputusan Nomor 23 Tahun 1966 tentang pembentukan kantor Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku). Hingga pada akhirnya pada tahun 1968 berdirilah Pengadilan Agama maninjau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tertanggal 28 Agustus 1968. 88



Para Ketua Pengadilan Agama Maninjau Semenjak didirikan sampai sekarang, Pengadilan Agama Maninjau tercatat telah dipimpin oleh 11 orang Ketua. Berikut ini kami sajikan nama dan masa jabatan para Ketua Pengadilan Agama Maninjau tersebut: 1. Ruka’in Periode 1968-1969 2. Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo (Alm) Periode 1969-1977 3. Drs. H. Zulaidi Periode 1978 4. H. Baharuddin Abidin Dt Rangkayo Batuah Periode 1978-1981 5. Drs. Arnas Siabu Periode 1982-1984 6. Drs. H. Maksum Nasution Periode 1984-1990 7. Drs. H. Busri Harun,S.H., M.Ag Periode 1990-1996 8. Drs. Nuzirwan, MHI Periode 1966-2001 9. Drs. H. Syamri Adnan, SH, MHI Periode 2001-2007 10. Drs. Amril Bahar Periode 2007-2009 11. Drs. Syafri (Wakil/PLT Ketua) Periode 2009-2010 12. Drs. H. Abdul Hadi, MHI Periode 2010-sekarang Letak dan Alamat Kantor Kantor Pengadilan Agama Maninjau terletak di suatu daerah antara tiga objek wisata yang populer yaitu Puncak Lawang, Ambun Pagi dengan Kelok 44, dan Danau Maninjau yang mempunyai alam yang indah dan berbukit-bukit. Letak geografis Nagari Maninjau berada pada 000 200,29” Lintang Selatan, 99,520-100,23” Bujur Timur dengan ketinggian dari permukaan laut 471 M dan jarak dari ibu kota Kabupaten Agam (Lubuk Basung) 32 km. Alamat kantor berada di Jalan H. Udin Rahmani No. 85 Maninjau Kode Pos 2647, No. Telepon/fax: (0752) 61025. E-mail: [email protected]. Website : www.pa-maninjau.go.id Keadaan Kantor Pada awalnya tahun 1968 Pengadilan Agama Maninjau belum memiliki gedung kantor dan prasarana yang lengkap. Pada waktu itu Pengadilan Agama Maninjau berkantor di rumah penduduk yang disewa untuk dijadikan kantor. Barulah pada tahun 1979/1980 Pengadilan Agama Maninjau memiliki gedung kantor sendiri yang permanen yang ditempati sekarang, yang juga sudah mengalami banyak bentuk perombakan dari segi tata ruang, yang dipakai hingga saat ini.


89


Luas Tanah dan status tanah Kantor Pengadilan Agama Maninjau terletak di atas tanah seluas 864 m2 dengan status hak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kerapatan Ninik Mamak Nan 24 tanggal 9 Oktober 1979. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka batas tanah Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut:  Sebelah Utara dengan tanah komplek Puskesmas Tanjung Raya  Sebelah Barat dengan tanah komplek Puskesmas Maninjau dan tanah Nagari Maninjau  Sebelah Timur dengan tanah (kebun) kaum suku Caniago  Sebelah Selatan dengan batang air (sungai) Limau Sundai Bangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau dibuat lantai satu (tidak bertingkat) dengan luas keseluruhan 470 m2. Biaya Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Maninjau sebesar Rp.11.000.000, dibebankan pada DIPA tahun 1979/1980 dari Departemen Agama. Kantor pengadilan Agama Maninjau diresmikan pada bulan Juni tahun 1980 oleh Buya H. Djalil Malin Mudo (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah (Ketua Pengadilan Agama Maninjau) Sejarah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau Sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang pembentukan/penambahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di kalimantan Tengah, kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera, wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau meliputi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Lubuk Basung, Palembayan, dan Tanjung Mutiara. Setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Kepindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari Kota Bukittinggi ke Lubuk Basung, didirikanlah Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982. Dengan didirikannya Pengadilan Agama Lubuk Basung tersebut maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983, tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah sehingga daerah hukum Pengadilan Agama Maninjau meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, dan IV Koto. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2006 DPRD Kabupaten Agam telah mensahkan Ranperda pemekaran Kecamatan IV Koto de90



ngan kecamatan Malalak dan telah dilaksanakan peresmian Kecamatan Malalak pada tangal 24 Mei 2007, Dengan telah resminya pemekaran Kecamatan Malalak, maka pada tahun 2007 wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau meliputi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, IV Koto, dan Kecamatan Malalak. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau Luas wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan hasil pemetaan pengunaan tanah pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak adalah 9.023,6 ha. Batas Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut:  Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Basung dan Kabupaten Padang Pariaman.  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palembayan.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA MANINJAU 1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. ABDUL HADI, M.HI Drs. RISWAN MARTINA LOFA, S.HI.,M.HI Dra. YUHI, MA Drs. MARJOHAN

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim


91


Rumah kedua yang dikontrak Pengadilan Agama Maninjau untuk kantor dan telah dipugar oleh pemilik rumah (nama pemilik tidak diketahui).

Kantor Pengadilan Agama Maninjai di jalan H. Udin Rahmani No. 85 Maninjau

92



Oleh: Drs. Mudaris, MM Ketua Pengadilan Agama Tanjungpati Pengadilan Agama Tanjung Pati merupakan salah satu dari 17 Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat yang dibawahi oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang. Cikal bakal Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang berdiri pada tahun 1960. Pangkalan Koto Baru merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota dan terletak lebih kurang 42 KM Drs. Mudaris, MM. dari ibukota Kabupaten yaitu PayakumKetua PA Tanjungpati buh. Walaupun Pengadilan ini memakai nama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, namun letaknya di Labuh Baru Kecamatan Payakumbuh. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru meliputi dua kecamatan, yaitu kecamatan Pangkalan Koto Baru sendiri dan Kecamatan Kapur IX yang letaknya berdekatan dengan kecamatan Pangkalan Koto Baru. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang terletak di Labuh Baru Payakumbuh dipindahkan ke kecamatan Suliki Gunung Mas yang terletak lebih kurang 25 KM dari Payakumbuh dan namanyapun berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki yang kantornya terletak di Limbanang. Perpindahan itu disebabkan antara lain karena jarangnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru, bahkan hampir tidak ada perkara yang masuk dalam satu bulan. Sebenarnya hal ini wajar saja karena masyarakat Pangkalan Koto Baru dan Kapur IX yang Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah |

93


ingin mengajukan perkara harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke kantor Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang terletak di Labuh Baru Payakumbuh, apalagi pada saat itu transportasi masih sulit, sementara Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru tidak memungkinkan berkantor di Pangkalan Koto Baru sendiri karena jauhnya jarak dari kantor Pengadilan Negeri yang terletak di Suliki. Setelah berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki maka wilayah yurisdiksinyapun menjadi berubah pula yang meliputi dua kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota yaitu kecamatan Suliki Gunung Mas dan kecamatan Guguk yang merupakan kecamatan terdekat dari Suliki. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain, seperti kecamatan Harau, Luhak, Pangkalan Koto Baru, Kapur IX dan lain-lain merupakan wilayah Kabupaten Limapuluh Kota masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena jarak dan transportasi daerah-daerah kecamatan tersebut lebih dekat dan mudah ke Pengadilan Agama Payakumbuh. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki jumlah pegawainya 2 orang, yaitu Mizan Sya’rani dan H. Abu Samah. Hal ini berlangsung sampai tahun 1965. Setelah itu baru secara berangsur-angsur jumlah pegawai semakin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Pengadilan Agama Suliki karena sedikitnya jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama yang menduduki jabatan Hakim maka diangkatlah beberapa orang Hakim honorer yang berasal dari tokoh-tokoh agama. Di antara mereka yang pernah menjadi Hakim honorer di Pengadilan Agama Suliki tersebut adalah: 1. Abdul Hamid, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1917. 2. Ridwan Baihaqi, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1919. 3. K.H.I. Dt. Katumanggungan, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1921. 4. Sya’rani Saleh, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1922. 5. Mirin Imam Marajo, pendidikan Tarbiyah Islamiyah, lahir tahun 1918. 6. Dailami Dt. Rajo-Rajo, pendidikan Mu’alimin, lahir tahun 1923. Dari tahun ke tahun jumlah Hakim yang berstatus Pegawai Negeri Sipil semakin banyak hingga dapat mencukupi kebutuhan jumlah Hakim di Pengadilan Agama, dengan demikian kehadiran Hakim-Hakim honorer tidak dibutuhkan lagi. 94



Pada awal berdirinya Pengadilan Agama ini dipimpin oleh Mizan Sya’rani. Sampai sekarang sudah delapan orang yang pernah menjabat sebagai Ketua. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai berubah jadi Pengadilan Agama Suliki belum mempunyai kantor milik sendiri sehingga yang dijadikan kantor adalah rumah penduduk yang disewa, dan terakhir yang disewa adalah bekas stasiun kereta api di Limbanang. Hal ini berlangsung sampai tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Suliki mendapat jatah pembangunan gedung Balai Sidang yang diresmikan oleh gubernur Sumatera Barat pada tanggal 29 April 1979 yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. H. Azwar Anas. Tepatnya gedung tersebut terletak di jalan Tan Malaka Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota. Selanjutnya pada bulan Desember 1986 Pengadilan Agama Suliki berubah nama menjadi Pengadilan agama Tanjung Pati, dan letaknya dipindahkan ke Tanjung Pati yang terletak lebih kurang 8 KM dari pusat Kota Payakumbuh ke arah Utara, pada waktu itu bertempat di kantor Camat Harau dan pada tahun 1990 pindah lagi ke kelurahan Tarok Kotamadya Payakumbuh dengan menyewa rumah penduduk. Kemudian pada tahun 1992 Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat anggaran untuk membangun gedung baru berdasarkan DIP Departemen Agama No. 136/XXV/3/1992, kemudian dimulailah membangun gedung baru Pengadilan Agama Tanjung Pati di atas tanah seluas lebih kurang 1020 m2 di Jalan Negara KM. 11 Sarilamak Tanjung Pati dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Maret 1993. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Pati karena sebagian besar instansi yang berada di bawah Pemda Kabupaten Limapuluh Kota terletak di Tanjung Pati ini, walaupun kantor bupati sendiri terletak di pusat Kota Payakumbuh dan menurut rencana kantor bupati yang sekarang terletak di Kota Payakumbuh tersebut berdasarkan Perda No. 16/KPTS/DPRD/LK/ 2002, akan dipindahkan ke Sarilamak Tanjung Pati, tepatnya terletak lebih kurang 1 KM sebelah barat kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati, sedangkan kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang merupakan instansi yang sama-sama berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI terletak lebih kurang 4 KM dari Pengadilan Agama Tanjung Pati .


95


Wilayah Yurisdiksi Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati meliputi 8 (delapan) Kecamatan yaitu :  Kecamatan Gunung Omeh,  Kecamatan Bukit Barisan,  Kecamatan Suliki,  Kecamatan Guguak,  Kecamatan Mungka,  Kecamatan Harau,  Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan  Kecamatan Kapur IX. Nama-nama Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Pati : 1. Mizan Sya’rani 2. Abdullah Ali 3. Baharuddin Dt. Maleka 4. Drs. M. Syafe’i Narim 5. Drs. Muallif Dt. Mangkuto Lelo 6. Drs. Nazarlis Chan 7. Drs. Syahrial, SH. 8. Drs. Ideal Alimuddin, M.HI. 9. Dra. Husni Syam 10. Drs. Mudaris, MM.

(1963-1967) (1967-1969) (1969-1983) (1983-1996) (1996-1997) (1997-1998) (1998-2001) (2001-2007) (2007-2010) (2010-Sekarang)

NAMA-NAMA HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

96

Drs. MUDARIS, MM Drs. BISMAN, M.HI SULOMO, S.Ag AHYAR SIDDIQ, S.EI.,M.HI SAMSUL FADLI, S.Pd.,SH Dra. ZURNIATI ISRIZAL ANWAR, S.Ag.,M.Hum Dra. Hj. DEWI WARTI Drs. H. ELMUNIF

Ketua Wakil Ketua Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim Hakim



Gedung PA Tanjung Pati Di Jln. Negara Km. 11 Tanjung Pati


97

Ulama dan Tokoh Peradilan Agama Sumatera Barat


|

97


98



Oleh: Drs. H. Khairul, SH., MA. Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi SYEKH IBRAHIM Musa Parabek dilahirkan di Parabek, Banuhampu Bukittinggi pada tanggal 12 Syawal 1301 Hijriyah/15 Agustus 1884 Masehi. Ayahnya seorang ulama yaitu Syekh Muhammad Musa bin Abdul Malik Al-Qartaway yang dikenal dengan sebutan “Inyiak Gaek”, dan ibunya bernama Maryam Ureh. Di masa kecil beliau bernama Luthan. Setelah menunaikan ibadah haji, seperti kebiasaan masyarakat untuk berganti nama Drs. H. Khairul, SH., MH. setelah pulang menunaikan ibadah, maka Hakim PA Bukittinggi nama kecil itu diganti menjadi Ibrahim. Lengkapnya Ibrahim bin Musa. Musa adalah nama ayahnya. Sebutan “Inyiak Parabek” lebih populer di masyarakat hingga kini, sebagai bentuk penghormatan bagi beliau. Karena kata “Inyiak” dalam masyarakat Minang merupakan panggilan bagi pria yang dituakan. Mirip dengan penggunaan “Kakek” dalam Bahasa Indonesia, atau “Mbah” dalam bahasa Jawa. “Inyiak Parabek” dalam hal ini diPeradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

|

99


maknakan sebagai “Syekh” atau ulama yang dituakan dan dihormati. Parabek adalah nama daerah asal beliau yaitu Parabek (Subhan Afifi, tth, hal. 9-10). Masa Pendidikan Luthan kecil mendapat dukungan yang penuh dari ayah dan ibunya yang memiliki komitmen keagamaan yang kuat ditambah dengan status sosial ekonomi yang mapan, sehingga membuatnya mendapatkan pola pendidikan yang terbaik. Sejak kecil beliau diasuh dan dibina langsung oleh ayah beliau yang menginginkan beliau menjadi ulama. Setelah mendapatkan gemblengan carakter dan dasar-dasar keilmuan dari ayahnya, pada saat berusia 13 tahun, Luthan kecil mulai dilepas untuk berguru pada beberapa Ulama di Sumatera Barat. Karena metode mempelajari agama saat itu memang mengharuskan seorang santri mendatangi guru atau syekh sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Maka pada waktu itu Ibrahim yang masih bernama Luthan, belajar Nahwu dan Sharaf kepada Haji Abdul Malik yang dikenal dengan sebutan Tuanku Mato Aia di Pakandangan Pariaman selama satu tahun, kemudian beliau belajar ilmu Fiqh kepada Tuanku Angin di Batu Taba Padang Panjang selama satu tahun. Selanjutnya beliau belajar Tafsir Al-Quran kepada Syekh Abas di Ladang Laweh dan Syekh Abdul Samad yang dikenal dengan Tuanku Sami’ di Biaro Ampek Angkek. Kemudian beliau belajar lagi kepada Syekh Jalaludin Al-Kusai di Sungai Landia dan Syekh Abdul Hamid di Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota (Subhan Afifi, tth, hal. 12-13). Di usia 17 tahun, Inyiak Parabek telah memiliki dasar-dasar keilmuan Islam yang kuat. Kemudian pada bulan Rajab 1320 Hijriyah/1901 Masehi, beliau berangkat ke Tanah Suci untuk Ibrahim Musa Parabek 100



menunaikan ibadah haji sekaligus untuk memperdalam ilmu agama. Di Mekah beliau belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi1, Syekh Muhammad Djamil Djambek, Syekh Ali ibn Hasan, Syekh Mukhtar al Jawi, dan Syekh Yusuf al Khayyat. Beliau belajar di Mekah selama 9 tahun, dan baru pulang kembali ke tanah air pada bulan Rabiul Awal tahun 1327 H (Subhan Afifi, tth, hal. 20-21). Mendirikan Sekolah Parabek. Setelah pulang dari Mekah tahun 1910, Nyiak Parabek mulai merintis sekolah dengan membentuk pengajian sitem halaqah2. (hal. 25,31). Halaqah ini kemudian berkembang dan didatangi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Orang mulai merasakan kedalaman ilmu Nyiak Parabek ditambah lagi dengan cara penyampaian yang memukau dan menyejukan. Sehingga banyak anak-anak muda dari berbagai pelosok Minangkabau, bahkan dari luar daerah yang datang untuk belajar. Ketika murid-murid halaqah ini sudah semakin banyak dan berasal dari berbagai daerah, maka pada tahun 19163, Inyiak Parabek membentuk organisasi pelajar dengan nama Muzakaratul Ikhwan yang kemudian berubah menjadi Jamiatul Ikhwan (Subhan Afifi, tth, hal. 26-32). Pengaruh Muzakaratul Ikhwan ini meluas ke beberapa halaqah di surau-surau lain. Salah satunya adalah di halaqah Surau Jembatan Besi Padang Panjang yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah4. Pada awal Desember 1919 muncul keinginan beliau berdua beserta murid-murid beliau untuk memperluas organisasi pelajar Muzakaratul Ikhwan. Maka pada waktu itu dibentuklah “Sumatera Thawalib“ yang berarti Pelajar Sumatera. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh Pelajar Sumatera. Karena pelajar-pelajar yang ada memang berasal dari berbagai daerah di Sumatera. Kemudian nama Sumatera 1 Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi (1276H/1860M–1334H/1916M) adalah ulama besar Mesjidil Haram bermazhab Syafi’i. Beliau adalah orang Minangkabau, berasal dari Koto Gadang Bukittinggi. Mulai berangkat ke Mekah setelah tamat SR tahun 1876 dan tidak pernah kembali sampai akhir hayat beliau. 2 Halaqah adalah sistem belajar dengan duduk bersila melingkar dan menyambung antara guru dan murid. Lutut setiap siswa akan beradu satu sama lain, dan kemudian agak sedikit berjarak dengan guru sebagai penghormatan terhadap guru. 3 Setelah beliau pulang dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci yang kedua kalinya. 4 Inyiak Parabek dengan Syekh Abdul Karim Amrullah mempunyai hubungan persahabatan yang sangat erat.


| 101


Thawalib ini resmi dijadikan nama Madrasah Parabek pada tanggal 21 September 1921, yang sebelumnya telah dipakai oleh seko-lah Syekh Abdul Karim Amrullah1 di Jembatan Besi Padang Panjang, dan baberapa sekolah lain yang sepaham (Subhan Afifi, tth, hal. 33). Sejak memakai nama Sumatera Thawalib, sistem pembelajaran di madrasah ini dikembangkan dari sistem halaqah menjadi sistem klasikal. Kalau pada sistem halaqah, semua murid disamakan saja tanpa ada jangka waktu belajar, maka pada sitem klasikal, murid-murid dibagi perkelas sesuai dengan tingkat penguasaan dan pemahaman keilmuannya. Jangka waktu belajarnya ditetapkan waktu itu 8 tahun. Kemudian pendidikan di Parabek dikembangkan lagi dengan membuka Program Kuliyatu Diyanah dengan lama pendidikan 3 tahun.2 Sehingga masa belajar siswa di Madrasah ini menjadi 11 tahun. Program pendidikan ini menghasilkan lulusan yang berkwalitas dan menjadi ulama-ulama tangguh yang disegani umat dan menjadi pusat rujukan (Subhan Afifi, tth, hal. 34-36).

Madrasah Sumatera Thawalib Parabek

1

Beliau lebih populer dengan sebutan Nyiak DR. Program ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 1940 yang dibimbing oleh H. Bustani Abdul Gani, menantu Nyiak Parabek, tamatan Universitas Al Azhar Mesir. 2

102



Sekarang sekolah ini semakin berkembang dan mengikuti perkembangan tanpa melupakan identitasnya. Perkembangan tersebut adalah dengan melakukan perubahan sistem pendidikan dengan menetapkan lama pendidikan untuk tingkat Tsanawiyah 3 tahun dan tingkat Aliyah 3 tahun, sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang berlaku. Keputusan ini juga merupakan hasil musyawarah Yayasan Syekh Ibrahim Musa dengan alumni, Rektor IAIN, Kakanwil Depag, dan para ulama pada 1 Juli 1979. Di antara Alumni sekolah ini yang terkenal adalah Buya H. Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), mantan Ketua MUI dan Ulama Besar Indonesia, H. Mansur Daud DT. Palimo Kayo, mantan Ketua MUI Sumatera Barat, Tamar Jaya, seorang pengarang religius terkenal, HM, Yunan Nasution, Tokoh Muhammadiyah, Mubaligh Nasional dan mantan Ketua Majelis Dakwah Islamiyah, H. Adam Malik, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Buya Ghafar Isma’il, H.M.Daud Rasyidi Dt. Palimo Kayo, Prof. Dr. Ibrahim Bukhari. Prof. Dr. Hayati Nizar. MA, Prof. Dr. Amiur Nuruddin MA., Prof. Dr. Isnawati Rais, MA., dan masih banyak lagi yang lain.1 Kiprah beliau di bidang pendidikan tidak hanya sampai di situ. Di samping mengelola Sumatera Thawalib Parabek, beliau juga menggagas berdirinya Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), serta menjadi Ketua Dewan Kurator sekaligus Dosen Perguruan Tinggi Islam Dar Al-Hikmah di Bukittinggi, dan Anggota Dewan Kurator Universitas Andalas, serta menjadi anggota korespondesi Majelis Syara’ dan Kesehatan pada Kementrian Kesehatan RI (Subhan Afifi, tth, hal. 39). Membangun Mesjid. Untuk pusat kegiatan pelajar dan dakwah, beliau membangun Mesjid Jamik Parabek pada tahun 1931 di atas tanah wakaf dari Inyiak Parabek sendiri. Mesjid ini begitu indah arsitekturnya, berkubah tapi tak bermenara (Subhan Afifi, tth, hal. 35). Mesjid ini pernah dikunjungi Presiden Soekarno pada tahun 1942. Ketika itu Presiden Soekarno didampingi istri beliau Ibu Inggit datang dari pengasingannya di Bengkulu. Presiden Soekarno sengaja datang ke Mesjid Jamik Parabek karena guru agama beliau H.Abdul Munir Dt. Palindih adalah murid Inyiak Parabek. Sebagai seorang Insinyur, Presiden Soekarno melihat-lihat arsitektur mesjid, lalu Inyiak Parabek 1

Ismail Novel, Artikel, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Ulama Pembaharu yang Moderat. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 103


berkata kepada Presiden Soekarno, “kami baru membangun mesjid ini, tolong diperiksa”. Presiden Soekarno lantas mengetok-ngetok tiang mesjid, lalu berkata “Insya Allah mesjidnya kuat, baik, tidak apa-apa” (Subhan Afifi, tth, hal. 78-79).

Mesjid Jami’ Parabek

Keluarga Inyiak Parabek mulai menikah dengan Umi Syarifah Gani, anak H. Abdul Gani, seorang saudagar kaya dari Padang. Dari pernikahan dengan Syarifah Gani ini, Inyiak Parabek dikaruniai 3 orang anak, yaitu Maryam Ibrahim, Thahir Ibrahim, dan Thaiyyib Ibrahim. Kemudian sepanjang hidup beliau, Nyiak Parabek sempat menikahi beberapa orang wanita. Selain Syarifah Gani, beliau menikah dengan Rimbok yang berasal dari Karatau Parabek, dan Limbok asal Lima Puluh Kota. Dari Rimbok, beliau punya anak 5 orang, yaitu Shafiah Ibrahim, Sa’adah Ibrahim, Anis Ibrahim, Halimah Sa’diyah, dan Muhammad Farid Ibrahim (dua anak terakhir ini meninggal ketika masih kecil). Kemudian dari pernikahan dengan Limbok, beliau dikaruniai seorang putri, yaitu Khadijah Ibrahim (Subhan Afifi, tth, hal. 27-28). Tokoh Pejuang dan Tokoh Politik. Pada zaman penjajahan Belanda, Inyiak Parabek ikut berjuang, mengobarkan semangat perjuangan dan memberikan pemahaman 104



Islam yang benar kepada murid-muridnya di Sumatera Thawalib Parabek. Kitab-kitab pengobar semangat jihat diajarkan, walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Sejarah mencatat, Belanda pernah melarang pengajaran kitab-kitab yang dianggap mengobarkan semangat perjuangan seperti Islam ruh al-Madaniyah karya Mustafa Ghalayaini, Islam Wa Ulum Ashriyah tulisan Tantowi Jauhari, dan majalah-majalah terbitan Mesir seperti Al-Manar, Al-Wusqa. Pada zaman ini Inyiak Parabek terlibat aktif menentang kebijakan penjajah Belanda untuk menerbitkan ordonansi guru dan sekolah liar, yang melarang guru-guru agama Islam mengajar tanpa mendapat izin dari Belanda, dan peraturan untuk mendaftarkan sekolah-sekolah pribumi. Peraturan itu akhirnya gagal diberlakukan setelah ditentang oleh para ulama (Subhan Afifi, tth, hal. 38-39). Pada zaman Jepang dan setelahnya, Inyiak Parabek aktif berjuang dan membentuk organisasi-organisasi pejuang. Misalnya mendirikan Laskar Rakyat Bukittinggi (tahun 1943), Anggota Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM) di Bukittinggi (1943), Barisan Sabilillah (1946), dan menjadi Imam Jihad (1946). Inyiak Parabek juga aktif dalam perjuangan yang melibatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi yang tinggi, seperti menjadi pendamai Peristiwa 3 Maret 1947 ketika terjadi konflik Laskar per-juangan rakyat dengan TNI karena menangkap pegawai tinggi negara. Di samping itu beliau juga menjadi anggota pengumpul Bakti Emas untuk membeli pesawat sebagai alat perjuangan diplomasi RI (Subhan Afifi, tth, hal. 39). Ketika Pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) meletus di Sumatera Barat, Inyiak Parabek bahkan turun langsung ke medan gerilya, sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan menegakkan kebenaran. Inyiak Parabek ikut berjuang dengan mengungsi ke Guguk Tinggi, Maninjau, dan Batu Kambing Lubuk Basung, hingga akhirnya ditanggkap oleh tentara Soekarno dan dibawa kembali ke Bukittinggi. Menurut H. M. Said Dt. Tan Kabasaran, keikutsertaan Inyiak Parabek berjuang bersama PRRI adalah untuk menolong Presiden Soekarno yang zalim. Karena dia terlalu dekat dan terpengaruh, bahkan telah berada di bawah tekanan PKI. Kata Inyiak Parabek, menolong orang zalim adalah dengan menghentikan kezalimannya. PRRI bukanlah melawan tetapi menolong menyadarkan Soekarno (Subhan Afifi, tth, hal. 41).


| 105


Kemudian sebagai bentuk partisipasi beliau di bidang politik, pada tahun 1956 beliau ikut terpilih anggota Konstituante (Subhan Afifi, tth, hal. 39). Mufti dan Basis Terbentuknya Peradilan Agama Di samping sebagai mufti dan pendiri sekolah Sumatera Thawalib dan Kuliyatutdiyanah Parabek, Syekh Ibrahim Musa bersama-sama dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli juga sebagai penggagas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi yang mewilayahi provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi pertama kalinya berkedudukan di Bukittinggi. Inisiatif ini timbul adalah sebagai refleksi dari telah terbentuknya pengadilan Agama di daerah Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan sebelumnya. Sejarah berdirinya pengadilan Agama/Mahkamah syariah provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagaiana telah diurai secara lengkap mulai dari epilog, prolog dan perkembangan selanjutnya sehingga terlihat korelasi antara ketokohan inyiak Syekh Ibrahim Musa dengan sejarah lahirnya Pengadilan Agama yang mewilayahi ketiga daerah tersebut. Syekh Ibrahim Musa Parabek juga sebagai seorang Mufti tempat orang meminta fatwa. Beliau memberikan fatwa kadang-kadang dalam kapasitas beliau sebagai ulama yang ahli Hukum Islam, dan kadangkadang dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Majelis al Syura Wa al Fatwa Sumatera Tengah (Subhan Afifi, tth, hal. 39). Dalam memberikan fatwa tentang hukum yang ditanyakan kepada beliau, maka pertanyaan orang tersebut akan dikonfirmasi terlebih dahulu agar benar-benar jelas masalah yang dimintakan fatwa hokumnya. Kemudian beliau akan membaca beberapa buku sebagai referensi. Jika beliau bisa memberikan fatwa pada saat itu, maka beliau akan langsung memberikan fatwa, tetapi bila tidak, beliau akan menangguhkannya untuk disampaikan pada hari yang lain (Subhan Afifi, tth, hal. 53). Di samping memberikan fatwa dengan cara tersebut di atas, beliau juga memberikan fatwa dengan cara menjawab pertanyaanpertanyaan yang disampaikan kepada beliau melalui Ruang Konsultasi dan Tanya Jawab Masalah Hukum Islam dalam majalah al-Bayan yang beliau pimpin. Permasalahan yang dipertanyakan dan dibahas dalam majalah tersebut adalah masalah-masalah aktual yang berkembang pada saat 106



itu, tidak saja terpaku pada masalah ibadah, tetapi juga berkaitan dengan urusan mu’amalah, jinayah dan pandangan hukum Islam tentang praktek adat tertentu. Peredaran majalah ini sampai ke negeri jiran Malaysia, karena penanya dalam majalah tersebut ada yang berasal dari Selangor (Jayusman, M.Ag, thn. 2004, hal. 52-53). Dalam mengistinbathkan hukum untuk memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan yang diajukan, Syekh Ibrahim Musa Parabek berpedoman kepada Sumber hukum : a. al-Quran, b. Sunnah, c. Ijma’, d. Qiyas, e. ‘Urf, f. Istishhab, g. Syar’u Man Qablana, h. Al-Dzari’ah, i. Ijtihad (Jayusman, M.Ag, thn. 2004, hal. 56-72). Diantara Fatwa Syekh Ibrahim Musa Parabek adalah : 1. Shalat pakai peci bagi laki-laki adalah sunat, karena termasuk berhias dan berpakaian rapi menghadap Allah SWT. 2. Shalat berjamaah bagi perempuan dianjurkan di rumahnya. Perempuan yang telah bersuami apabila dilarang oleh suaminya untuk shalat berjama’ah di mesjid, maka haram baginya untuk berjama,ah di mesjid. 3. Memberikan sedekah kepada orang yang tidak shalat tidak akan membatalkan pahala sedekah. Tetapi apabila orang yang diberi sedekah itu membawanya kepada maksiat, maka sedekah itu jatuh kepada maksiat, dan ini termasuk kepada bertolong-tolongan dalam maksiat, pahala sedekah akan berganti menjadi dosa (Jayusman, M.Ag, thn. 2004, hal. 79-81). Kepribadiannya Ikhlas. Keikhlasan adalah mata air pelajaran berharga yang terus menerus dikucurkan Inyiak Parabek kepada murid-muridnya. Bahwa pekerjaaan apa saja, sekecil apapun, harus dilandasi oleh keikhlasan yang tidak boleh ternoda. Hanya mengharap ridha Allah ta’ala, bukan yang lain. Menurut Syekh Khatib Muzakir1, Keikhlasan Inyiak Parabek terpancar menjadi kewibawaan. “Izzah” beliau, “Saya tidak pernah menemui seseorang menyanggah, membicarakan atau menyalahkan Inyiak Parabek, walaupun tidak di depannya. Orang-orang segan, bahkan orang yang tidak paham agama sekali pun, misalnya preman di kampung, kalau sama Inyiak segan,”. Semua itu adalah buah dari ke-ikhlasan yang ingin dijaga oleh Inyiak Parabek (Subhan Afifi, tth, hal. 47). 1

Syekh Khatib Muzakkir adalah Murid Inyiak Parabek dan pimpinan Sumatera Thawalib Parabek saat ini. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 107


Beliau mengatakan, bahwa orang berilmu yang ikhlas tidak akan disia-siakan oleh Allah (Subhan Afifi, tth, hal. 48). Menurut Syekh Abdul Gafar1 Salah satu pelajaran tentang keikhalsan yang ditunjukkkan Inyiak Parabek adalah, sejak masih hidup beliau tidak pernah berpikir bahwa Sumatera Thawalib Parabek adalah milik pribadi dan hanya akan diwariskan pada keluarga atau anak cucunya kelak. Madrasah ini benar-benar milik umat. Sejak masih hidup, Syekh Ibrahim Musa sudah berpikir utuk membentuk yayasan yang menaungi madrasah. Pada tahun 1958 sudah diadakan Pertemuan Pelajar Sumatera Thawalib Parabek untuk membentukan Yayasan. Waktu itu terpilih Amir Hamzah Datuk Tunggal sebagai Ketua dan Dalailu Chairat sebagai sekretarisnya, lengkap dengan pengurus, penasehat dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Namun belum sempat dicatatkan pada notaries, karena timbulnya pergolakan PRRI. Barulah kemudian setelah Iyiak Parabek wafat tahun 1963, diadakan lagi pembentukan Yayasan yang diberi nama Yayasan Syekh Ibrahim Musa. Ketua pertamanya adalah HM Datuak Palindih, dan dicatatkan pada notaris Hasan Qalbi di Padang, 7 September 1963 (Subhan Afifi, tth, hal. 34). Taqwa. Dalam kesehariannya, Inyiak Parabek mengimplementasikan Taqwa dalam tiga bentuk : 1. Melaksanakan perintah Allah dan Rasul Nya, dan sekuat mungkin menjauhi larangan Nya. 2. Dengan sikap kehati-hatian. Hal ini nampak dari cara dan sikap beliau dalam merubah dan mengikis khurafat, Beliau berkata “Janganlah terburu nafsu mencegah orang atau merubah sesuatu. Ibarat menggosok periuk dari tanah, kalau digosok keras dia akan pecah, oleh karena itu harus pelan-pelan. Periuk tidak pecah dan maksud kita tercapai. Demikian hal nya dengan sikap Inyiak Parabek menjawab pertanyaan orang yang membakar kemenyan ketika kenduri. Beliau mengatakan “Tidak dilarang membakar kemenyan kalau untuk berharum-harum” orang-orang pun paham dan berkesimpulan bahwa kemenyan untuk sesuatu yang syirik jelas dilarang (Subhan Afifi, tth, hal. 54).

1

108

Murid Inyiak Parabek.



3.

Dalam menyampaikan suatu fatwa beliau sangat hati-hati. ”Suaranya tidak pernah keras, lembut, tapi masuk kehati pendengarnya” (Subhan Afifi, tth, hal. 56). Disampaikan dengan pesan yang jelas. Suatu kali ada seorang khatib berkhutbah tanpa memberikan wasiat taqwa. Inyiak Parabek menegur dan mengingatkannya. Sang Khatib berargumen bahwa seluruh materi yang diuraikannya juga wasiat taqwa. Inyiak Parabek menjelaskan dengan tenang dan sabar bahwa wasiat taqwa pengertiannya sangat luas. Oleh karena itu harus diperjelas dengan kalimat “Ushikum Bitaqwallah” (Subhan Afifi, tth, hal. 52).

Tafaqquh Fiddin Inyiak Parabek adalah tokoh yang sangat bersungguh-sungguh dalam memahami agama secara mendalam (tafaqquh fiddin). Para guru dan murid-murid didorong untuk menguasai suatu ilmu secara detail. Lulusan Sumatera Thawalib ditegaskan harus memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Seorang khatib, sebelum menyampaikan khutbahnya harus benar-benar mempersiapkan diri dengan ilmunya. “kalau ada yang salah akan dipanggil khatibnya. Kalau diperkirakan merusak, akan disuruh turun“. Beliau akan selalu menanyakan ayat Al-Quran yang dibaca itu tafsirnya apa, tidak cukup hanya dengan terjemahannya saja. Kesungguhan itu beliau tunjukan dengan cara beliau sendiri. Apabila dalam upaya memahami suatu ilmu agama, tiba-tiba beliau merasa mengantuk padahal beliau belum merasa paham, maka beliau akan tidur memakai bantal yang keras, agar hilang kantuknya, atau berdiri dan jalan-jalan, kemudian melanjutkan mambaca dan memahami ilmu agama tersebut (Subhan Afifi, tth, hal. 57). Menghargai Pendapat Orang lain. Apabila Inyiak membaca buku, lalu beliau menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang beliau pahami, beliau tidak akan menyalahkan, tetapi beliau beri catatan: la’alla showab, semoga ini betul. Dikritisi, tapi tidak disalahkan” (Subhan Afifi, tth, hal. 57-58). Pada suatu ketika ada perdebatan tentang jumlah shalat taraweh masyarakat di daerah Candung atas (masyarakatnya banyak yang berguru pada Inyiak Parabek) dan Candung Bawah (masyarakatnya banyak yang berguru pada Inyiak Syekh Sulaiman Ar Rasuli atau Inyiak


| 109


Canduang). Masyarakat di Candung Atas melaksanakan shalat taraweh 8 (delapan) rakaat, Canduang bawah 20 (dua puluh) rakaat. Mereka yang berbeda shalat taraweh tersebut sering bertengkar, bahkan hampir terjadi perkelahian. Kemudian timbul ide untuk mengadakan muzakarah (diskusi) yang mempertemukan Inyiak Parabek dan Inyiak Candung, bertempat di Mesjid Canduang Bawah. Saat dimulai, Inyiak Parabek meminta untuk memulai penjelasan terlebih dahulu dengan mengatakan: “untuk memulai biarlah saya sebagai ketam kasar, sesudah itu baru Tuan Syekh untuk ketam halusnya”. “Jadilah...,” kata nyiak Canduang. Kemudian Inyiak Parabek ternyata tidak menjelaskan dan bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang dalil-dalil maupun keutamaan taraweh yang 8 rakaat, tetapi beliau malah menjelaskan secara lengkap asal usul dan dali-dalil tentang taraweh yang 20 rakaat. Oleh karena itu, Inyiak Canduang yang diberi kesempatan berikutnya memberikan penjelasan tentang dalil-dalil taraweh yang 8 rakaat. Hasilnya masyarakat pun puas, tinggal memilih mana yang ingin di amalkan, tanpa harus bertengkar. Sikap seperti ini membangkitlkan kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dalam perbedaan (Subhan Afifi, tth, hal. 75-76). Guru yang Santun dan Lapang Dada Menurut Buya Mas’oed Abidin ZA Jabbar1, Inyiak Parabek adalah seorang guru yang manis mulutnya, suaranya tidak keras, halus tapi menggambarkan kematangan, lidahnya tajam. Kalau marah cukup dengan mata. Menghadapi anak yang bersalah pun Inyiak Parabek selalu mendiskusikan sebelumnya hukuman apa yang pantas dan mendidik. Misalnya diminta untuk membersihkan mesjid atau meng-angkut batu untuk membangun mesjid. Anak yang dihukum akan menjalaninya dengan senang hati karena merasa bersalah(Subhan Afifi, tth, hal. 6264). Satunya Kata dan Perbuatan. Tidak ada satu keutamaaan yang beliau anjurkan kecuali beliau lakukan, bahkan mendahului yang lain dalam mangmalkannya, sebaliknya, tidak ada kejelekan yang beliau larang, kecuali beliau orang yang paling dulu menjauhinya (Subhan Afifi, tth, hal. 63).

Buya Mas’oed Abidin ZA Jabbar, adalah seorang ulama Sumatera Barat yang pernah merasakan pengalaman bersama Inyiak Parabek. 1

110



Inspirator yang Membangkitkan Semangat. Kunci keberhasilan pendidikan yang diterapkan Inyiak Parabek adalah piawai dalam menjadikan setiap kata-kata maupun perilakunya berkesan di hati para muridnya. Semua yang beliau ucapkan dan semua yang beliau lakukan memberi inspirasi kepada murid-muridnya, sehingga mereka terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi (Subhan Afifi, tth, hal. 71). Pelopor. Beliau memiliki jiwa pelopor, karena beliau berani dan mau meninggalkan zona nyaman untuk kondisi yang lebih baik. Sebenarnya beliau sudah berada pada kondisi yang nyaman, dengan ayah yang ulama dan berpengaruh, serta ibu yang kaya dan berkecukupan, tetapi beliau tingalkan itu semua untuk menuntut ilmu tinggal di rumah guru bertahun-tahun, bahkan sempai ke Mekah selama 9 tahun, yang pada waktu itu, tidak banyak orang berani berfikir seperti itu. Jika beliau hanya ingin hidup nyaman, berpuas diri dengan yang telah ada, tentu tidak mungkin ada lompatan besar seperti ini (Subhan Afifi, tth, hal. 1819). Menurut Ismail Novel1 salah satu kepeloporan Inyiak Parabek dalam sistem pendidikan adalah mengadakan dan mengembangkan sistem muzakarah atau diskusi secara sistematis dalam sistem belajar, agar murid kelak mampu secara dinamis mengeluarkan pendapat secara argumentatif. Sistem ini merupakan sistem “yang mendahului zaman ”ketika itu. Sistem konvensional atau konservatif yang sebelumnya hanya menekankan belajar satu arah, oleh Syekh Ibrahim Musa Parabek diberi improvisasi dengan sistem muzakarah.2 Karya-karyanya . Dalam kesibukan beliau sebagai ulama dan guru, Inyiak Parabek sempat mengarang beberapa buku, diantaranya adalah : 1. Ijabah al Sual (jawaban atas persoalan-persoalan Ushul fiqh), yang merupakan sarah atau penjelasan dari Kitab Husul al Ma’mul, karya Muhammad Siddiq Hasan Khan Bahadir tentang ilmu ushul Fiqh.

1 Alumni Sumatera Thawalib Parabek, yang kini menjabat Ketua STAIN M. Jamil Jambek Bukittinggi. 2 Ismail Novel, Artikel Syekh Ibrahim Musa Parabek, ulama Pembaharu yang moderat.


| 111


2. 3. 4.

5.

Kitab ini membantu siswa untuk memahami kitab Husul al Ma’mul tersebut. Hidayah al-Shibyan, petunjuk bagi anak-anak. Kitab ini juga berbahasa Arab dan merupakan kitab ilmu balaghah (sastra bahasa Arab). Kitab Hidayah (berisi tentang ilmu Tauhid) ditulis dalam bahasa Minang. Inyiak Parabek juga meneliti (mentashih) buku karangan ulama lain seperti Abdul Malik Al Siddiq, yang berasaal dari Birugo Bukittinggi, dengan judul al-Tarhib fi al Tarbiyah wa al Tarsib. Kitab yang berisi tentang pedoman praktis kehidupan sehari-hari dan masalah akhlak (Subhan Afifi, tth, hal. 59). Karya beliau yang paling monumental adalah Sekolah “Sumatera Thawalib Parabek” yang selalu beliau pesankan agar “Parabek harus jalan terus, tidak boleh mati,” (Subhan Afifi, tth, hal. 79).

Wafatnya . Syekh Ibrahim Musa Parabek maninggal pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 4 Rabiul Awal 1383 H/25 Juli 1963 dalam usia 79 tahun, dan dimakamkan keesokan harinya, Jum’at 5 Rabi’ul Awal 1383 H/26 Juli 1963 M di depan masjid Jami’ Parabek, setelah dishalatkan oleh umat Islam dengan Imam Inyiak Muhammad Shiddik Birugo(Subhan Afifi, tth, hal. 3-6). -------------------------------------Daftar Pustaka 1. Subhan Afifi, Syekh Ibrahim Musa, Inspirator Kebangkitan, NHF Publishing, Jakarta Selatan, hal. 9-10. 2. Jayusman, M.Ag, Inyiak Parabek, Biografi dan Pemikiran Hukum Islam, Transmisi Media, Jakarta.

112



Oleh: Drs. H. Alizar Jas, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang SYEKH Sulaiman Arrasuli dilahirkan di Candung1 pada Bulan Muharram 1297 Hijriyah bersamaan 10 Desember 1871 Masehi.2 Ibu beliau bernama Siti Buliah, dan ayah beliau dikenal dengan nama Angku Mudo Muhammad Rasul, seorang ulama yang disegani dikampungnya. Syekh Sulaiman Arrasuli adalah anak pertama dari dua bersaudara dengan nama kecilnya Sulaiman, dan adik beliau bernama Lanjumin Habib. Kecerdasan dan watak kepemimpinan Sulaiman sudah mulai nampak semenjak kecil. Ketika bermain dengan anakanak yang sebaya, baliau selalu menjadi komandannya (K.H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 5). 1 Candung adalah sebuah Nagari di Kecamatan Candung Kabupaten Agam yang terletak lebih kurang 10 km sebelah Timur Kota Bukittinggi Sumatera Barat. 2 H. Yusran Ilyas dalam bukunya Syekh H. Sulaiman Arrasuli.


| 113


Pada masa usia sekolah, Syekh Sulaiman Arrasuli tidak mengikuti pendidikan di sekolah formal karena ayah beliau tidak berkenan untuk itu. Sebab menurut ayah beliau, sekolah formal hanya akan menjadi tangga untuk menjadi pegawai pemerintah Belanda, sedangkan ayah beliau mengiginkankan beliau menjadi Ulama sebagaimana ayah beliau yang menjadi Ulama waktu itu. Oleh karena itu, Sulaiman dikirim belajar Al-Quran kepada Syekh Abdur Rahman di Batu Hampar Kabupaten Lima Puluh Kota. 1 Ketika belajar Al-Quran di Batu Hampar tersebut, secara kebetulan beliau bertemu dengan seseorang yang pandai membaca dan menulis huruf Latin bergelar Intan Nagari2. Beliau memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk belajar membaca dan menulis huruf Latin, sehingga akhirnya beliau juga mahir membaca dan menulis huruf Latin. Setelah selesai belajar al-Quran di Batu Hampar, Sulaiman melanjutkan pelajaran agama dengan Syekh Tuanku Samiak di Biaro3, selanjutnya Sulaiman belajar kepada Syekh Mohd Thaib4 di Sungayang Kabupaten Tanah Datar. TerSyekh Sulaiman Arrasuli akhir Sulaiman belajar agama dengan Syekh Abdullah di Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Sulaiman lama belajar di sini, dan di sinilah beliau merasa mendapat banyak ilmu dan pengalaman, serta di sini pula beliau kemudian mengabdikan ilmunya. 1 Sekolah formal yang ada waktu itu adalah setingkat Volkschool yang didirikan oleh Laras untuk keluarga-keluarganya yang bernama “Sekolah Mahligai”, karena tempat sekolah anak orang-orang yang punya ruymah mewah bagaikan mahligai waktu itu. 2 Intan Nagari adalah salah seorang famili Laras Candung yang sama-sama belajar al-Quran dengan beliau di Surau Syekh Abdurrahman Batu Hampar. 3 Biaro masih termasuk Kecamatan Candung Kabupaten Agama sekitar 8 km dari Kota Bukittinggi. 4 Syekh Mohd Thaib adalah juga guru dari Prof. H. Mahmud Yunus, penyusun al-Quran dan Terjemahannya dan Kamus Arab – Indonesia, serta pernah menjabat Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.

114



Sulaiman adalah seorang yang tekun dan gigih menuntut ilmu. Meskipun biaya tidak cukup dari orang tuanya, beliau berupaya sendiri (self support) mencukupi biaya tersebut dengan cara menerima upah memotong dan menjahit pakaian, yang merupakan keahlian beliau sebagaimana keahlian kebanyakan orang Candung, dan menyewakan “Setrika” milik beliau yang pada waktu itu termasuk barang semi lux (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 8). Pada tahun 1903 beliau berangkat ke Mekah al-Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama1. Di Makkah, beliau satu angkatan dengan Syekh Abdul Karim Amrullah (ayah Prof. DR. HAMKA), Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Abbas Ladang Lawas (Bukittinggi), Syekh Zain Simabur, Syekh Muhammad Jamil Jaho, dan Syekh Abbas Abdullah Pang Japang (Drs. H. Yusran Ilyas, thn. 1995, hal. 5). Selain dengan ulama-ulama Sumatera Barat tersebut, beliau juga seangkatan dengan ulama-ulama terkenal lainnya seperti K.H. Hasyim As’ari Jombang Jawa Timur, Syekh Hasan Maksum Sumatera Utara, Syekh Muhammad Yusuf Kenali Alkelantani Malaysia, dan Syekh Usman Alserawaki” (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 12). Selama di Makkah, beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib al Minangkabawy, Syekh Mukhtar ‘Atharid, Syekh Nawawy Banten (yang dijuluki Imam Nawawy II), Said Umar Bajened, dan Syekh Said Babasil Yaman. Pada tahun 1907 beliau kembali ke tanah air setelah beberapa kali dipesan oleh ibu beliau Siti Buliah yang sudah tua dan renta dengan beliau. Setelah pulang dari Makkah tersebut, beliau yang dulunya diberi gelar adat Malin Mangiang dan kadang-kadang dijuluki juga dengan gelar keagamaan Angku Mudo, sekarang diberi gelar “Angku Canduang” (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 12-13). Kepribadian Kehalusan Budi Menundukkan Demang. Pada tahun 1924, pusat pemerintahan Demang Tilatang IV Angkat dipindahkan dari Tilatang ke Biaro, sekitar 1,5 km dari Candung. Demang yang berkuasa waktu itu bergelar DT. Batuah.2 Ketika Demang 1

Beliau tinggalkan istri beliau Shafiyah yang baru beliau nikahi 2 tahun sebelumnya, dan seorang putri kecil yang beliau beri nama Ruqayyah. 2 Sebelum menjadi Demang di Biaro, beliau menjadi Laras di Tilatang, di Tilatang Demang ini terkenal karena garang/kejamnya, sehinnga disihir oleh musuhmusuhnya yang membuat tangan beliau lemah, dan karena itu beliau dipanggil Nyiak Damang Cingkuak. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 115


DT. Batuah pindah ke Biaro tersebut H. Sulaiman Arrasuli sedang berkhalwat mengamalkan Thariqat Naqsyabandi ke Batu Hampar selama 40 hari dengan Tuan Guru Syekh Mohd Arsyad sampai beliau mendapat ijazah dari Syekh tersebut.1 Kemudian Demang DT. Batuah mengundang Syekh Sulaiman Arrasuli ke kantornya di Biaro. Demang DT. Batuah memanggil Syekh Sulaiman Arrasuli dengan panggilan “Angku” dan Syekh Sulaiman Arrasuli memanggil Demang dengan panggilan “Inyiak”. Kedua tokoh Ulama dan Umara ini saling mengagumi dan saling menghormati satu sama lain. Syekh mengagumi Demang karena keagungannya di mata pemerintahan dan rakyat serta ahli di bidang adat Minangkabau, dan yang membuat Demang mengagumi Syekh adalah karena alim dan sopan santunnya. Syekh Sulaiman Arrasuli tahu bahwa Demang tidak melaksanakan shalat, meskipun Demang tersebut anak orang muslim yang pernah belajar shalat dan membaca al-Quran. Suatu ketika, terniat dihati beliau untuk menyuruh Demang mendirikan shalat. Beliau beli sehelai sajadah Parsi dan beliau suruh salah seorang murid beliau bernama Syamsiah2 menenun sehelai kain sarung. Setelah tenunan tersebut selesai, beliau pergi menemui Demang di Biaro. Lalu beliau serahkan hadiah tersebut dengan mengatakan, “Cucu inyiak yang bernama Syamsiah, anak DT. Panduko Sati yang pernah Inyiak lihat pada suatu Pasar Malam di Bukittinggi, pernah bernazar, kalau dia bisa menenun dia akan memberikan hadiah untuk inyiak satu helai sarung sembahyang hasil tenunannya, dan dia meminta saya menyampaikannya kepada inyiak, mohon inyiak terima. Menerima hadiah tersebut, Nyiak Damang merasa lubuk hatinya yang paling dalam tertikam sindiran halus agar ia kembali menunaikan shalat. Maka saat itu juga beliau panggil seorang Tuangku/Ustadz untuk mengulang hafalan bacaan serta syarat dan rukun shalat. Semenjak hari itu beliau tidak pernah lagi meninggalkan shalat, dan sarung pemberian Syekh atas nama Syamsiah tersebut selalu beliau sandang kemana saja beliau pergi dinas (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 21-22). 1

Setelah pulang dari berkhalwat tersebut, beliau pun dipanggil Syekh Sulaiman Arrasuli. 2 Syamsiah adalah kemenakan DT. Panduko Sati, Kapalo Nagari Simarasok, kebetulan sama-sama suku Jambak dengan Demang, adalah murid beliau yang beliau ajari menenun kain.

116



Dukungan Nyiak Damang Untuk Tarbiyah. Tarbiyah Islamiyah Syekh Sulaiman Arrasuli terletak di daerah kering. Tidak ada sumber air dan tidak ada sungai-sungai yang mengalir. Karena itu beliau berniat membuat saluran air dari sumber mata air yang bernama Tampang Kalek yang berjarak 1,5 km ke Sekolah beliau. Untuk hal itu diperlukan izin pemerintahan Nagari yang diketuai oleh Kapalo Nagari dan anggotanya terdiri dari para Datuk dan Cerdik Pandai. Lalu pergilah beliau menemui Demang DT. Batuah untuk menyampaikan maksud tersebut. Nyiak Damang menyambut baik dan mendukung maksud Syekh Sulaiman Arrasuli, dan Nyiak Damang berpesan kepada Syekh: “Tolong sampaikan kepada Kapalo Nagari Canduang, bahwa Nyiak Damang menyuruh membuatkan Keputusan Nagari yang mengizinkan Syekh mengalirkan air dari mata air Tampang Kalek ke Tarbiyah Islamiyah”. Menerima pesan tersebut, Kapalo Nagari yang waktu itu bernama Hamzah Dt. Bandaro membawa rencana tersebut kedalam Kerapatan Nagari, tetapi waktu itu tidak cukup suara yang mendukung, karena sebelumnya ada seorang cerdik pandai yang tidak setuju dengan rencana tersebut telah lebih dahulu mempengaruhi anggota Kerapatan Nagari. Hal itu disampaikan kembali oleh Syekh kepada Nyiak Damang. Maka dengan marah Nyiak Damang memerintahkan kepada Kapalo Nagri, “buatkan les tanda tangan datuk-datuk tersebut dua macam, pertama yang setuju dan kedua yang tidak setuju, kemudian langsung perintahkan kepada yang tidak setuju agar segera mengahadap Demang”. Mendengar ancaman Demang tersebut, akhirnya seluruh anggota Karapatan Nagari setuju membuat saluran air tersebut, dan tidak ada lagi yang tidak setuju (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 25-26). Indak Ado Malang Nan Samujua Nangko1. Pada suatu ketika beliau dituduh oleh Laras Candung2 mengabaikan kebersihan pekarangan pesantren3. Setelah sampai di persidangan jaksa, beliau dihukum salah satu di antara dua, dipenjara 3 1

Malang yang membawa mujur Laras ini bernama Sutan Malenggang, (menjabat antara 1918 s/d 19220) punya tabiat tidak baik, sehingga tidak begitu dihromati masyarakat, melihat Syekh Sulaiman Arrasuli sangat dihormati masyarakat, dia merasa iri dan dengki. 3 Membersihakan pekarangan pesantren waktu itu adalah sebagai ganti dari kerja rodi untuk orang tua bangka, perempuan, dan santri-santri. 2


| 117


hari atau denda Rp. 10,-. Atas anjuran murid-murid beliau yang juga hadir dipersidangan waktu itu, beliau memilih denda Rp.10,-. Untuk membayar denda tersebut, beliau banyak menerima sumbangan, sehingga jumlah uang yang diterima lebih dari uang untuk membayar denda. Kelebihan uang tersebut beliau belikan pakaian kuda bendi Boggy.1 Dengan kuda bendi boggy berpakaian baru mengkilat tersebut, beliau sengaja lewat di depan rumah Laras. Melihat Syekh lewat dengan kuda yang gagah tersebut, Laras Candung bertanya “ Gagah kuda Angku (panggilan untuk Syekh Sulaiman Arrasuli) dengan pakaian baru, kapan dibeli?”. Syekh menjawab: “baru saja dibeli dengan sisa sumbangan pembayar denda kemarin”. Lalu Laras tersenyum masam (K.H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 21-22). Ternyata tuduhan yang dilontarkan Laras membawa mujur dan menambah kewibawaan untuk Syekh. Tokoh Adat dan Agama. Ulama dan Ahli Adat. Syekh Sulaiman Arrasuli adalah Ulama yang ahli adat Minangkabau. Beliau selalu mengungkapkan bahwa adat yang sebenar adat di Minangkabau tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Bahkan adat yang sebenar adat adalah pelaksanaan dari ajaran agama Islam, sesuai dengan Falsafah Adat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato adat mamakai”. Untuk itu beliau sengaja menuliskan Sumpah sati bukit Marapalam yang isinya Falsafah adat Minangkabau tersebut di atas. Kemudian beliau tulis pula buku “Pertalian Adat dan Syarak di Minangkabau” dan buku “Pengangkatan Penghulu-penghulu di Minangkabau. Buku-buku tersebut ditujukan untuk dijadikan pegangan oleh penghulu-penghulu adat, yang berisi tentang pertalian adat dan syarak serta pengangkatan penghulu yang sesuai dengan syarak” (K. H. Baharuddin Rusli, thn. 1978, hal. 27). Kemudian sebagai ulama yang ahli adat, beliau juga menjadi pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM) yang waktu itu ketua umumnya Ahmad Yakub DT. Simarajo (YB. Arrasuli, tth, hal. 45). Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah Pada tanggal 20 Mei 1930 beliau mengundang teman-teman beliau yang seidiologi Sunniyah Syafi’iyah. Rapat tersebut dihadiri oleh 1

Beliau punya bendi boggy dengan kuda yang gagah, bendi boggy adalah bendi yang tidak pakai atap sebagai lambang kemegahan dan kemewahan waktu itu.

118



kira-kira 200 orang, yang terkenal diantaranya adalah Syekh Muhammad Djamil Djaho Padang Panjang, Syekh Arifin, Tuan Syekh Ahmad Baruah Gunuang dan Inyiak Qadhi Landrat Bukittinggi. Pada rapat tersebut dibentuk Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai wadah perkumpulan dan koordinasi sekolah-sekolah Tarbiyah. Pada waktu itu terpilih Tuan Datuk Rajo Sampono Bayur Maninjau sebagai Ketua dan Tuan Pakih Gazali sebagai sekretaris. Sekretariatnya di tetapkan di Tarbiyah Candung, dan bila nanti diperlukan dapat dipindahkan (YB. Arrasuli, tth, hal. 59). Pembela I’tikad Ahlussunnah. Syekh Sulaiman Arrasuli adalah salah seorang ulama besar dan terkemuka di Indonesia yang lahir di tanah Minangkabau. Beliau sangat giat dan gigih mempertahankan dan mengembangkan paham Ahlussunnah Waljamaah dan mazhab Imam Syafi’i. Ia juga pemimpin dan pembela Tarekat Naksyabandiyah (Hasril Chaniago, thn. 2010 hal. 472). Pada tahun 1936 beliau merestui rapat yang diketuai oleh KH. Sirajuddin Abbas yang diadakan khusus untuk menentang keras aliran Qadariyah, Jabariyah, Syi’ah, dan Mu’tazilah yang mulai masuk ke Sumatera Barat (YB. Arrasuli, tth, hal. 39). Kemudian dalam upaya membela Ahlussunnah tersebut, beliau selalu berusaha mendamaikan kaum Tua (Tarbiyah) dengan kaum Muda (Muhammadiyah) agar tidak saling mebid’ahkan dan tidak saling mencela. Mendamaikan Kaum Tua dan Kaum Muda Kira-kira tahun 1939, ada pertemuan antara YML Dr. H.A. Karim Amrullah (Nyiak DR) tokoh kaum muda dengan YML Syekh Sulaiman Arrasuli (Nyiak Canduang) tokoh kaum tua. Keduanya bertemu karena sama-sama diundang untuk tabligh akbar di Muara Labuh. Dalam perjalanan, keduanya istirahat sejenak dan pada saat istirahat tersebut keduanya berbincang-bincang sambil mengenang masa tahun 1920 an, dimana keduanya sering berdebat mempertahankan golongan masing-masing. Golongan muda gigih menfatwakan bahwa qunut dan shalat pakai ushalli itu bid’ah. Bahaya dari perpecahan mengenai masalah khilafiyah itu telah banyak. Banyak suami istri yang bercerai hanya karena masalah khilafiyah tersebut. Maka terjadilah dialog antara kedua tokoh tersebut sebagai berikut: : Kita selaku Ulama tertua dari kedua golong Nyiak DR an harus bertanggung jawab. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 119


 Nyiak Candung : Benar Tuan, saya juga merasa demikian. : Lalu bagaimana pendapat Tuan Syekh untuk  Nyiak DR mengatasi masalah tersebut.  Nyiak Candung : Kalau Tuan memang telah satu tekad bisa saja. : Bagaimana caranya ?  Nyiak DR  Nyiak Candung : Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita berjanji akan menyiarkan di mana saja dan kapan saja, bahwa masalah-masalah khilafiyah tetap khilafiyah bukan bid’ah dan mengikuti salah satu mazhab yang 4 adalah jalan mutlak bagi orang yang bukan mujtahid. Kalau sempat kita seiring, hendaknya kita seiring kemana-mana agar umat kem-bali menjadi satu shaf. Nyiak DR Setuju dengan usulan Nyiak Candung, tapi sayang tak lama kemudian Nyiak DR dibuang oleh Belanda. Sehingga beliau tak bisa lagi seiring menyatukan umat (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 48-50).1 Penyelamat Tarbiyah dan Muhammadiyah Setelah Jepang masuk dan mengusir Belanda dari Indonesia tahun 1942, Jepang mencurigai eksistensi organisasi Tarbiyah dan Muhamdiyah. Mereka merasa khawatir dua organisasi tersebut akan merongrong kekuasaan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu tentara Jepang melancarkan teror dan intimidasi agar dua organi-sasi tersebut dibubarkan. Maka Syekh Sulaiman Arrasuli melaku-kan diplomasi dan menemui Kepala Intel Jepang (Tokukaco) di Padang. Hasil pertemuan (pada tahun 1943) tersebut adalah bahwa organisasi Tarbiyah dan Muhammadiyah tidak jadi dibubar-kan, tetapi digabungkan menjadi satu dengan nama Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM), dan Syekh Sulaiman Arrasuli dari Tarbiyah terpilih menjadi ketua, dan H.MD. DT. Palimo Kayo dari Muhammadiyah terpilih menjadi Sekretaris (YB. Arrasuli, tth, hal. 18). Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan. Pada tahun 1954, beliau berinisiatif mengadakan musya-warah tungku tigo sajarangan (kongres segi tiga) antara Ninik Mamak, Alim 1

120

KH. Bahruddin Rusli, Ayah Kita, hal 48-50.



Ulama dan Cerdik Pandai, beliau sendiri terpilih seba-gai ketua panitia musyawarah dan sekretarisnya MB. DT. Rajo Sampono. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 500 Nagari di Minang-kabau dan dihadiri juga oleh H. Agus Salim, Prof. Dr. Hamka, sebagai tokoh terkemuka Minangkabau waktu itu, dan H. Saleh Suaidi serta H.M. Djunaidi dari Kementrian Agama Pusat. Dalam kongres tersebut diputuskan, bahwa harta pusaka di Minangkabau terbagi dua. Pertama Harta Pusaka Tinggi dan kedua Harta Pusaka Rendah (harta pencaharian). Harta pusaka tinggi diwariskan menurut adat dari mamak turun ke kemenakan, dan harta pusaka rendah dibagi menurut Faraidh (YB. Arrasuli, tth, hal. 69). Tokoh Politik. Beliau mulai memasuki dunia politik dengan pertama kali masuk Partai Sarikat Islam yang mulai terbentuk di Jawa pada tahun 1911. Tujuh tahun kemudian (tahun 1918) partai ini mulai terbentuk di Lingkungan Afdeeling Agam, distrik Tilatang IV Angkat Candung, dan beliau terpilih menjadi Presiden Sarikat Islam Anak Cabang Candung Baso. Pada tahun 1954 di zaman kampanye Pemilu I, di samping aktif berdakwah, beliau juga berkampanye untuk pemilu I tersebut. Karena kampanye tersebut hanya sambilan dari kegiatan ber-dakwah, beliau selalu berdua dengan Yang Mulia Syekh Ibrahim Musa Parabek. Walaupun kedua tokoh ini berada pada partai yang berbeda, beliau partai PERTI dan Nyiak Parabek partai Masyumi, tetapi keduanya tidak mengkampanyekan partai masing-masing. Keduanya hanya mengkampanyekan agar umat memilih partai Islam. Pada Pemilu I tersebut beliau terpilih menjadi anggota Konstituante yang mulai bersidang pada tahun 1955. Dalam per-sidangan tersebut beliau terpilih sebagai ketua dari unsur anggota yang tertua.1 Sebagaimana kebiasan beliau yang selalu memulai pidato dengan mengutip ayat dan hadis serta sedikit bahasa Arab, kebiasaan itu tetap beliau pakai ketika memulai sidang Konsti-tuante. Hal ini membuat Aidit dan kawan-kawannya dari Partai Komunis Indonesia (PKI) mengomel dan berciloteh tak senang, tetapi beliau didukung oleh partai-partai lain selain PKI, maka celoteh Aidit dan kawan-kawannya tersebut dibiarkan begitu saja (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 71). 1

Dari seluruh Anggota Konstituante, beliau yang tertua waktu itu. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 121


Mengangkat Presiden Soekarno sebagai Waliyul Amri al-Dharury Bi al-Syaukah. Pada tahun 1954 Kementrian Agama berencana mengangkat seluruh Pegawai Nikah Talak dan Rujuk (PNTR) menjadi Wali Hakim agar berwenang menikahkan wanita-wanita yang tidak punya wali. Rencana tersebut diketahui oleh Syekh Sulaiman Arrasuli. Menurut beliau, Kementrian Agama tidak berwenang mengangkat (mantauliyahkan) wali hakim, yang berwenang adalah Sultan (kepala Negara Dalam Negara Islam). Oleh karena itu beliau berusaha/ mengusulkan agar menangguhkan rencana tersebut. Usulan beliau tersebut ditanggapi dengan bijaksana oleh Kementerian Agama, lalu mengadakan musyawarah Alim Ulama se Indonesia di Cipanas Bogor. Dalam musyawarah tersebut diputuskan mengangkat Presiden Soekarno sebagai Waliyul Amri al Dharury bi al-Syaukah. Dengan Jabatan sebagai Waliyul Amri al Dharury bi al-Syaukah itu Presiden mentauliyahkan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Agama mentauliyahkan kepada PNTR menjadi wali hakim, baru PNTR berwenang menjadi wali hakim bagi wanita-wanita yang tidak mepunyai wali (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 70). Tokoh Pendidikan Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1907, beliau mulai mencurahkan perhatian mengembangkan pendidikan Halaqah yang telah mulai didirikan oleh ayah beliau Angku Mudo Muhammad Rasul.1 Kemudian pada tanggal 5 Mei 1928, sistem pendidikan Hala-qah dirubah menjadi sistem pendidikan pakai kelas serta pakai kursi dan meja, dan sekolah ini diresmikan dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah, yang terdiri dari kelas I sampai kelas VII.2 Kemudian tanggal 5 Mei tersebut menjadi hari ulang tahun Madrasah ini. Pembangunan Madrasah ini dilaksanakan secara bergotong-royong. Dana, tenaga dan bahan bangunannya ditanggung bersama oleh ninik mamak tiap suku di bawah koordinator 3 Kapalo Nagari, yaitu Kapalo Nagari 1

Setelah ayah beliau meninggal dan selama beliau di Mekah, Halaqah ini diteruskan oleh kakak beliau dunsanak ibu (saudara sepupu dari pihak ibu/ibunya bersaudara) yang bergelar Angku Canduang. Setelah Syekh Sulaiman Arrasuli juga diberi gelar Angku Canduang, maka kakak beliau tersebut bergelar Angku Canduang Nan Tuo. 2 Semula kelas VII ini merupakan pengembangan dari kelas VI a dan Kelas VI b dijgunakan untuk menamatkan pelajaran yang tidak tamat pada kelas VI a.

122



Candung, Kapalo Nagari Baso, dan Kapalo Nagari IV Angkek. Sedangkan yang menjadi mandor pada waktu gotong royong tersebut adalah Demang DT. Batuah1. Kemudian tidak lama setelah Madrasah ini selesai dibangun, Angku Damang Dt. Batuah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni segala dosa beliau, menerima segala amal beliau, dan menempatkan beliau pada tempat yang layak di sisi Nya (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 348-37). Amin. Sekarang Madrasah ini telah berdiri dengan megah dan dilengkapi dengan sarana belajar/labor yang lengkap, baik perpustakaan, labor bahasa, dan labor Ilmu Pengetahuan Alam seperti Labor Fisika, Labor Kimia, Labor Matematika dan Labor Biolog, berkat bantuan Program Penguatan Sain’s dan Teknologi Equity Program Islamic Development Bank yang berpusat di Riyadh Arab Saudi. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Perjuangan beliau tidak berhenti hanya pada pendirian dan pengelolaan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung dan mengkoordinir semua Tarbiyah yang ada di Sumatera Barat, tetapi dalam wadah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pada tahun 1969, beliau juga mendirikan Universitas Ahlussunnah (UNAS) di Bukittinggi, dan melantik H.Ma’ana Hasnuti. DT. Tan Pahlawan MA sebagai Rektor-nya (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 74). Tokoh Peradilan Agama Kiprah beliau di dunia peradilan agama dimulai pada tahun 1917, ketika beliau diusulkan oleh Laras Candung untuk meng-gantikan Qadhi Candung yang waktu itu tidak tahu seluk beluk Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR).2 Jabatan ini beliau pegang sampai tahun 1944 setelah jabatan tersebut dipindahkan kepada menantu beliau Angku Mudo Muhammad Amin (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 18-19). Kemudian, pada bulan Mei tahun 1940 ketika Nederland mulai diserang oleh Jerman dalam perang dunia II, Pemerintah Belanda di Indonesia mulai kalang kabut. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan 1

Beliau turun langsung pakai baju singlet kaus putih dan celana panjang corak

batik 2 Waktu itu sudah ada di Candung seorang Qadhi dan 4 orang tuangku suku yang mengurus masalah NTR, tetapi lima orang tersebut tiudak menguasai masalah NTR, sehinga mereka semua disebut oleh Syekh Mohd Thaib Sungayang “Si Buto Nan Balimo” ( Lima Orang yang buta masalah NTR.


| 123


Indonesia dicurigai dan ada pula yang langsung ditangkap. Sementara tokoh-tokoh yang pandai membawakan diri, seperti mau diajak setia kepada Belanda mulai dibujuk-bujuk. Termasuk yang dibujuk adalah Syekh Suliman Arrasuli. Beliau dibujuk oleh Penasehat Pemerintah Belanda bidang keislaman CH.O.vd. Plass. Dia mengatakan bahwa negeri kita dalam bahaya perang. Jepang akan segera masuk kenegeri ini. Tapi menurut perkiraan orang ahli, Jepang tidak akan lama di sini, dan negeri kita akan kembali ke kita. Kami telah berniat memajukan Indonesia di segala bidang. Sekarang silakan Tuan Syekh usulkan apa yang terbaik untuk negeri ini. Mendengar itu, Syekh Sulaiman mengatakan bahwa saya seorang ulama, oleh karena itu saya akan usulkan di bidang agama saja. Negeri ini harus memiliki Pengadilan Agama sebanyak mungkin untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bidang agama, seperti Nikah, Talak dan Rujuk, Harta Waqaf, dan Faraidh. Lalu CH.O.vd. Plass berjanji akan memenuhi usulan tersebut setelah Jepang angkat kaki dari negeri ini (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 50-54). Janji ini pernah akan diwujudkan oleh Belanda setelah Jepang kalah dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada masa Agresinya Belanda,1 seorang utusannya bernama Dr.C.J. DE GRAFF menemui Syekh untuk menyambung pembicaraan yang pernah dilakukan CH.O.vd.Plass dengan Syekh beberapa tahun lalu. Bahwa Belanda bersedia memenuhi permintaan Syekh untuk membentuk Mahkamah Syari’ah sebanyak-banyaknya di Indonesia, asal Rakyat Indonesia kembali setia kepada Pemerintah Belanda. Tetapi Syekh menjawab, bahwa hal itu tidak mungkin lagi, karena Rakyat Indonesia telah sangat kecewa kepada Belanda, ketika Be-landa lari menyelamatkan diri dan membiarkan Rakyat Indonesia dijajah oleh Jepang (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 50-54). Selanjutnya pada tahun 1946 beliau bersama Alim Ulama Sumatera Barat, Riau dan Jambi mengadakan musyawarah untuk membentuk Mahkamah Syari’ah demi memenuhi kebutuhan hukum dan peradilan umat. Maka pada waktu itu terbentuklah Mahkamah Syar’iyah Propinsi Sumatera Tengah dan beliau terpilih sebagai ketuanya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut beliau mengusulkan kepada Kementerian Agama Pusat agar di Sumatera Tengah dibentuk (ditetapkan) Mahkamah Syar’iyah. 1

124

Antara 18 Desember 1948 – 29 Desember 1949.



Maka pada tanggal 1 Agustus 1947 Pemerintah Darurat Sumatera mengirimkan surat kawat yang isinya mengakui eksistensi Mahkamah Syari’ah Propinsi Sumatera Tengah yang berkantor di Jirek Bukittinggi. Kemudian pada tahun 1950, Pejabat Jawatan Agama Sumatera Tengah mengusulkan pengangkatan pejabat Mahkamah Syar’iyiah Propinsi Sumatera Tengah tersebut. Hasilnya pada bulan Februari 1951, Menteri Agama yang diwakili oleh H. Djunaidi melantik pejabat-pejabat Mahkamah Syari’ah Propinsi Sumatera Tengah dengan personalia sebagai berikut: Ketua : Syekh Sulaiman Arrasuli. Wakil Ketua : H. Jamain Abdul Murad. Hakim : 1. HM. Sidik 2. H. Abu Bakar Ali. 3. KH. Muhammad Yusuf. 4. H. Lukman Rajo Mansur. 5. H. Ismail Laut. 6. H. Islamy Sulthan. 7. M.B. DT. Rajo Sampono. 8. H. Antad Daud. Panitera : 1. Abdul Wahid. 2. Hasbullah Ibrahim. 3. M. Nur Yunus. Beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Syar’iyah Sumatera Tengah dengan dua alasan. Pertama, beliau yang mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama melalui ustadz Nasruddin Toha kepada Pejabat Agama Negara Republik Indonesia Sumatera Barat tahun 1946. Kedua berdasarkan keputusan para ulama-ulama se Sumatera Barat beliau terpilih menjadi Ketua Mahkamah Syari’ah yang dibentuk oleh para ulama di Bukittinggi tersebut (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 62-63). Menurut Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH, MA1 selain alasan-alasan di atas, juga karena Syekh Sulaiman Arrasuli kuat ilmu hukum dan ilmu fiqihnya, sehingga sampai sekarang pun Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung itu terkenal kuat ilmu fiqihnya dan di lain pihak Syekh Sulaiman Arrasuli adalah pengikut ahlussunnah waljamaah dan ber-

1

Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung yang sekarang (2012) menjabat rektor IAIN Imam Bonjol Padang. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 125


mazhab Syafe’i sebagai mazhab yang mayoritas dianut oleh umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya.1 Ketika menjadi Ketua Mahkamah Syari’ah tersebut, Syekh Sulaiman Arrasuli telah menerapkan pemeriksaan setempat, walaupun pada waktu itu Mahkamah Syari’ah belum punya hukum acara. Dalam suatu kasus perkara perceraian dengan alasan fasakh karena suami miskin, Syekh Sulaiman Arrasuli selaku hakimnya mengadakan pemeriksaan setempat kerumah suami yang didalilkan miskin oleh istrinya.2 Mahkamah Syari’ah Propinsi Sumatera Tengah ini berjalan sampai tahun 1957, karena terjadinya pergolakan PRRI, yang mengakibatkan Mahkamah ini terhenti akibat pergolakan tersebut, sampai terbentuknya kembali Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan wilayah hukumnya Sumatera Barat, Riau dan Jambi pada tahun 1958 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, dengan Ketuanya H. Mansur DT. Nagari Basa.3 Karya Syekh Sulaiman Arrasuli. Syekh Sulaiman Arrasuli adalah seorang Ulama yang ahli adat. Oleh karena itu beliau sering kali menuangkan ilmu dan pemikiran beliau tentang dua hal tersebut. Diantara karya-karya beliau adalah: 1. Pertalian Adat dengan Syarak, yang berisi tentang hubungan adat minangkabau dengan agama Islam. 2. Perdamaian Adat dengan Syarak, yang berisi tentang perdamaian dan harmonisasi adat Minangkabau dengan agama Islam. 3. Tatacara penghulu di Minangkabau. 4. Rukun dan kesempurnaan penghulu di Minangkabau. 5. Dawaul Qulub fi Qisshah Yusuf wa Ya’qub (sejarah Nabi Yusuf). 6. Aqwalul wa shithah fi zikri wa rabithah (tashauf). 7. Jawahir al Kalam fil I’tiqat Ahlussunnah (tashawuf). 8. Aqwalul Mardiyah (tauhid). 9. Aujazul Kalam fi Arkanis Shiyam (fiqh). 10. Aqwalul ‘Aliyah fi Thariqah Naqsyabandiyah (tashauf). 1

Wawancara Penulis dengan Prof. Dr. H. Makmur Syarif, SH, MA di Kampus Lubuk Lintah Padang tanggal 24 April 2012 2 Diceritakan oleh Drs. H. M. Yasir MA Hakim PTA Padang (pada hari Kamis tanggal 24 April 2012) yang disampaikan kepada beliau oleh Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa, ketika kuliah di Fakultas Syari’ah Bukittinggi. 3 Seksi Penulisan Panitia Peringatan se Abad Pengadilan Agama di Indonesia, Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Padang, ditulis pada tahun 1982.

126



11. Aqwalul Bayan fi Fadhilah Lailatis Sya’ban. 12. Sabilus Salamah fi Waridis Saiyyidil Insan (sejarah Nabi Muhammad SAW.) 13. Tsamaratul Ihsan fi Wiradati Saiyyidil Ummah (do’a-do’a). 14. Al Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran (tafsir Juz ‘Amma). 15. Pedoman Islam. 16. Kisah Muhammad Arif (tashauf). 17. Risalah Tablighul Amanat fi Izzaatil Mungkarat Wassyubhat (Koreksi terhadap amalan tharikat yang sesat ). 18. Dhau-us Sitaj fil Isra’ wal Mi’raj ( kisah Isra’ Mi’raj). 19. Al Jawahirul Kalamiyah (tauhid) (YB. Arrasuli, tth, hal. 78-79). Tanda Penghargaan. Syekh Sulaiman Arrasuli banyak menerima tanda penghargaan atas upaya-upaya kemanusiaan yang beliau lakukan. Penghargaan tersebut tidak saja beliau terima dari Pemerintah Indonesia, tetapi dari penjajah Belanda dan Jepang pun beliau juga menerima penghargaan tersebut. Di antara penghargaan yang yang beliau terima adalah sebagai berikut: 1. Bintang Perak Besar (Groote Zilveren Stervoor Trouw van Verdienste) yang beliau terima dari Kerajaan/Penjajah Belanda pada tahun 1931, atas jasa beliau membuat saluran air sepanjang 1,5 km dari sumber air Tampang Kalek ke Pesantren beliau dan untuk masyarakat sekitarnya. 2. Bintang “Sakura” yang beliau terima dari Pemerintah/Penjajah Jepang pada tahun 1943 atas jasa beliau menyatukan organisasi Tarbiyah dan Muhammadiyah dalam satu organisasi Majelis Islam Tinggi Minangkabau (MITM). 3. Bintang Perintis Kemerdekaan RI, yang beliau terima dari Pemerintah RI (Depsos) pada tahun 1966 atas jasa beliau mencerdaskan anak bangsa yang kemudian ikut memperjuangkan kemerdekan Republik Indonesia. 4. Bintang Pendidik, yang diberikan oleh Gubernur Sumbar dan diterima oleh anak beliau Buya H.Syahruddin Arrasuli pada tahun 1975 (YB. Arrasuli, tth, hal. 47). Syekh Sulaiman Arrasuli Wafat. Pada tanggal 1 Agustus 1970 beliau dipanggil menghadap kehadirat Allah SWT dalam usia 99 tahun. Bersamaan dengan hari itu, di Batusangkar sedang diadakan seminar Kebudayaan di Minangkabau. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 127


Beliau sendiri pada awalnya berniat akan hadir pada acara seminar tersebut. Tetapi Allah sudah menentukan bahwa beliau dipanggil menghadap Nya pada hari itu. Buya Hamka yang hadir pada seminar tersebut segera mohon diri untuk melayat beliau. Setiap orang yang berkunjung ke Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung akan menemui makam beliau di situ. Karena beliau dimakamkan dihalaman Madrasah Tarbiyah Islamiyah tersebut. Ketika beliau wafat, Gubernur Sumatera Barat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang, karena pada tahun 1969 beliau mendapat bintang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (KH. Bahruddin Rusli, thn. 1978, hal. 74-75). Di samping makam beliau, ada tugu bertuliskan pesan terakhir beliau “Teruskan Membina Tarbiyah Islamiyah Sesuai Dengan Pelajaran Yang Kuberikan” (YB. Arrasuli, tth, hal. 47). ------------------------------Daftar Pustaka 1. Hasril Chaniago, Seratus Satu Orang Minang di Pentas Sejarah, Penerbit Citra Budaya, 2010. 2. Baharuddin Rusli, KH, Ayah Kita, Stensilan, 1978. 3. Edward, Drs, (ed) Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat, Penerbit Islamic Centre Sum. Barat, 1981. 4. YB. Arrasuli, Kilasan Sejarah Syekh Suliman Arrasuli, tth. 5. Yusran Ilyas, Drs. H. Mengenang Syekh H. Sulaiman Arrasuli (1871-1970), Tabloid Limbago Padang, 1992. 6. Wawancara.

128



Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung

Makam Syekh Sulaiman Arrasuli di halaman Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung


| 129


130



Oleh: Drs. H. Abdul Hadi Ketua Pengadilan Agama Maninjau BUYA H. MANSUR Dt. Nagari Basa lahir pada tanggal 15 Juni 1908 di Jorong Kampung Baru, Nagari Kamang Mudik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau adalah putra sulung dan satu-satunya laki-laki dari tujuh bersaudara, anak pasangan suami istri Sidik Dt. Rajo Sikumbang dan Saleha. Sidik Dt. Rajo Sikumbang yang lebih dikenal dengan Nyiak Kumbang, berasal dari Jorong Kampuang Tangah Kamang Mudiak, Drs. H. Abdul Hadi, MHI. seorang tukang jahit yang jago silat. Beliau Ketua PA Maninjau adalah anak kandung dari H. Abdul Manan, tokoh dan pahlawan Perang Kamang.1 Sedangkan Saleha adalah seorang perempuan cantik anak rang kayo gadang 1 di Kampung Baru. Enam 1 Perang Kamang adalah peperangan antara rakyat Kamang melawan penjajahan Belada tahun 1908, disamping H. Abdul Manan, tokoh lain yang juga sangat terkenal adalah Tuangku nan Renceh.


| 131


orang adik perempuan Buya H. Mansur DT. Nagari Basa adalah Zakiyah, Jaonan, Kamari, Marliyah, Syamsinar, dan Zanidar. Zakiyah adalah adik perempuan beliau yang pertama dan berwajah cantik yang menikah dengan Mahmud DT. Sati, Urang Kayo Sikumbang Aia Tabik yang punya kedudukan sangat terhormat sebagai Kapalo Nagari yang lebih dikenal dengan Nyiak Palo2 Kamang Mudik waktu itu (zaman Belanda). Sebelumnya Mahmud DT. Sati adalah seorang “Preman”3 yang sudah punya lima istri, tetapi setelah menikah dengan Zakiyah, dan menjadi sumando (ipar) Buya H. Mansur DT. Nagari Basa, beliau menjadi taat beribadah, ikut suluk dengan Buya H. Mansur, dan kemudian menunai-kan ibadah haji ke tanah suci Mekkah al Mukarramah. Mansur kecil mengikuti pendidikan pertama kali di Sekolah Rakyat (SR) Pakan Jumat di Kampung Baru. Pada masa mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat itu beliau diangkat menjadi DT. Nagari Basa, kepala suku Simabua4 Kampung Baru. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat, Mansur DT. Nagari Basa melanjutkan pendidikan Mangaji Duduak5 di rumah seorang Ulama Buya H. Sulaiman di Koto Kaciak Magek, Kecamatan Tilatang Kamang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan agama ke Tarbiyah H. Jamil Jaho, yang terkenal dengan Sekolah Nyiak Jaho di Padang Panjang. Beliau adalah murid yang H. Mansur DT. Nagari Basa cerdas, sehingga setiap kali naik kelas, 1

Rang Kayo Gadang artinya adalah anak orang kaya seperti bangsawan atau darah biru. 2 Nyiak Palo adalah sebutan atau panggilan kepada sesorang yang menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat waktu itu. 3 Preman adalah sebutan untuk orang-orang jahat, nakal, dan tidak peduli terhadap perintah dan larangan agama. Tetapi preman yang dimaksud di sini adalah tidak peduli terhadap perintah agama, seperti tidak shalat, dan tidak puasa. 4 Nama salah satu suku di Nagari Kamang. 5 Mangaji Duduak merupakan metode pembelajaran yang populer diterapkan pada masa itu, selain karena memang guru dan murid belajar dalam posisi duduk juga memiliki makna filosofis, yaitu mangaji asa (mengkaji asal usul diri sebagai manusia) karena belajar mengaji dengan posisi duduk di lantai dapat meningkatkan konsentrasi serta fokus dalam belajar. (http://id.wikipedia.org).

132



beliau selalu disuruh Nyiak Jaho mengajar adik kelasnya. Pada tahun 1928, beliau menamatkan pendidikan di Tarbiyah Jaho. Karena pintar dan dianggap mampu, beliau diutus mengajar ke Sumani Batusangkar. Di Sumani, beliau aktif memberikan ceramah dan pengajian di mesjid-mesjid dan surau-surau. Melihat aktifitas Mansur muda tersebut, penjajah Belanda mulai cemas. Belanda khawatir, ceramah Mansur Dt. Nagari Basa tersebut akan mencerdaskan dan akan menimbulkan semangat juang dan jihad masyarakat untuk menantang penjajah Belanda. Oleh sebab itu, setelah dua tahun beliau di Sumani, Belanda membuat issu dan menuduh Mansur DT. Nagari Basa sebagai Komunis, musuh Belanda, karena itu harus ditangkap. Sebagai Kapalo Nagari yang dekat dengan Belanda, Mahmud Dt. Sati -rang sumando- beliau, mendengar berita tersebut. Dengan cepat beliau menyampaikan kepada mertuanya, DT. Rajo Sikumbang (ayah H. Mansur), agar segera menjemput Mansur Dt. Nagari Basa ke Sumani, dan membawanya pulang ke Kampung Baru. Mendengar laporan yang begitu akurat dari Kapalo Nagari yang juga menantunya, Nyiak Kumbang segera menjemput Mansur Dt. Nagari Basa ke Sumani dan membawanya pulang ke Kampung Baru. Dua hari setelah Buya H. Mansur dan Umi Rawilah sampai di Kampung Baru, Belanda ketika masih muda dan tak lama sampai di Sumani untuk menangsetelah menikah kap Mansur DT. Nagari Basa. Mendapat laporan bahwa Mansur Dt. Nagari Basa sudah pulang ke Kampung Baru, Belanda segera mengejarnya ke Kampung Baru. Sampai di Kampung Baru, Belanda disambut oleh Nyiak Palo. Dengan penuh yakin dan mantap, Nyiak Palo mengatakan kepada Belanda “Dia Sumando“ saya, jangan ditangkap, dia aman dalam pengawasan saya”. Mendengar penjelasan Kapalo Nagari tersebut, Mansur DT. Nagari Basa aman dan tidak jadi ditangkap Belanda. Di Kampung Baru, setelah kembali dari Sumani tersebut, Mansur DT. Nagari Basa mulai mengajar dan aktif berceramah. Karena Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 133


ceramah beliau, banyak para penjudi yang tersinggung dan marah. Tetapi karena beliau rang sumando dan di bawah perlindungan Kapalo Nagari, para penjudi tersebut tidak dapat melancarkan gangguannya. Pada tahun 1926 H. Mansur menikah dengan istri pertama beliau bernama Rahmah di Kampuang Tangah. Terakhir beliau menikah dengan Umi Rawilah di Samorasok Kecamatan Baso pada tahun 1940. Menurut Umi Rawilah, beliau menikah dengan Buya Mansur karena di jodohkan oleh Nyiak Canduang (Syekh Sulaiman Arrasuli), sebab Umi Rawilah masih ada hubungan keluarga dengan Nyiak Canduang. Sekarang (tahun 2012) Umi Rawilah masih hidup dalam usia 80 tahun. Diantara anak-anak beliau yang cukup dikenal adalah: 1. KH. Dahdir MS DT. Asa Bagindo, anak beliau dengan istri pertama Umi Rahmah Kampung Tangah, pernah menjadi Kanwil Departemen Agama Bengkulu tahun 1970 sampai tahun 1975. dan terakhir bertugas pada bagian Haji Departemen Agama Pusat, 2. M. Husni DT. Muncak, pernah menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang yang pertama, dan terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Painan tahun 1987 sampai tahun 1994, dan 3. Drs. Hamidi, yang pernah bertugas di Departemen Keuangan Pusat. Pada tahun 1930, tepatnya tanggal 3 Maret 1930, beliau mendirikan sekolah Tarbiyah Islamiyah yang sekarang bernama Yayasan Tarbiyah Islamiyah (YATI) Kampung Baru Kamang Mudik. Menurut cerita kemenakan beliau Nurza Mahmud1, karena begitu banyaknya dukungan masyarakat yang bergotong royong, sekolah tersebut selesai dibangun dalam waktu satu hari. Sekolah tersebut banyak menerima murid dari dalam dan luar daerah, seperti dari Tapanuli, Riau dan Jambi. Murid-murid sekolah H. Mansur tersebut banyak yang berhasil, salah satunya adalah Adnan Harahap, yang pernah menjadi Dirjen dan kemudian menjadi Asisten Menteri Agama Tarmizi Taher, dan lebih banyak lagi yang berkiprah di Pengadilan Agama. Pada tahun 1955, beliau terpilih sebagai Anggota Konstituante RI hasil pemilu pertama. Ketika menjadi Anggota Konstituante tersebut, beliau yang pertama kali mengusulkan kepada presiden Soekarno, agar di sekolah umum dimasukkan mata pelajaran Agama Islam. Karena 1 Nurza Mahmud adalah anak dari Mahmud DT. Sati (Nyiak Palo) dan Zakiyah, yang sekaligus menjadi menantu Buya Mansur/istri dari anak beliau M.Husni DT. Muncak BA, (Panitera PTA Padang yang pertama).

134



usulan beliau tersebut, beliau diancam akan ditembak di Cipayung bila tidak mencabut usulan tersebut. Menurut Nurza Mahmud, pada waktu itu, ayahnya Mahmud DT. Sati (Nyiak Palo) menyampaikan kepada seluruh keluarga, bahwa H. Mansur DT. Nagari Basa sedang mendapat ancaman akan di tembak di Cipayung karena usulan tersebut, oleh karena itu seluruh keluarga diharapkan untuk mendo’akan agar beliau selamat. Alhamdulillah, kata Nurza Mahmud, Buya selamat dan usulan beliau diterima untuk memasukkan mata pelajaran Agama Islam ke sekolah umum.

Yayasan Tarbiyah Islamiyah (Yati) Kampung Baru Kamang Mudik Sekolah Buya H. Mansur yang didirikan pada tanggal 3 Maret 1930setelah mengalami beberapa kali perbaikan

Pada tahun 1958 Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa diangkat sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Sumatera Tengah yang pertama, yang dahulu wilayah hukumnya meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, dan sekarang dikenal dengan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Beliau dipercaya memegang jabatan tersebut sampai tahun 1963. Menurut sejarah Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama, sebelumnya di Sumatera Barat sudah ada Pengadilan Tinggi Agama dengan nama Mahkamah Islam Tinggi (MIT) berkantor di Bukittinggi, yang wilayah hukumnya meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tetapi Mahkamah Islam Tinggi ini, dibentuk bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, melainkan berdasarkan musyawarah Ulama Sumatera Barat, Riau, dan Jambi untuk memenuhi kebutuhan peradilan umat, yang waktu itu terpilih menjadi ketuanya Syekh Sulaiman Arrasuli (Nyiak Canduang). Mahkamah Islam Tinggi ini kemudian Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 135


bubar begitu saja seiring dengan pergolakan perang APRI dengan PRRI. (cerita lebih lengkap tentang ini, akan terbaca pada riwayat Nyiak Canduang). Ada yang unik dan menarik perhatian orang ketika beliau menjabat Ketua Mahkamah Syari’ah Propinsi (PTA Padang) tersebut. Beliau mengangkat M. Husndi DT. Muncak BA, anak kandung beliau sebagai Panitera. Ketika ditanya orang tentang hal itu, beliau menjawab “Kini zaman bagolak1, sulit membedakan mana lawan dan mana kawan, oleh karena itu saya harus mengangkat orang yang saya kenal, saya ketahui kemampuannya, orang yang benar-benar saya percaya, dia anak saya, dia memenuhi syarat untuk itu, dan saya jamin dia akan melakukan apa yang saya perintahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” tegasnya. Buya H. Mansur DT.Nagari Basa diwawancarai wartawan TVRI setelah sidang DPR/MPR .

Buya H. Mansur DT.Nagari Basa diwawancarai wartawan TVRI setelah sidang DPR/MPR . 1 Zaman bagolak adalah istilah yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau untuk mendefinisikan kondisi peperangan antara PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).di Sumatera Barat di Bawah Pimpinan Syafruddin Prawira Negara melawan tentara Republik Indonesia yang disebut dengan tentara pusat.

136



Hal yang tak kalah pentingnya menjadi perhatian, bahkan menjadi kritikan orang kepada beliau adalah ketika beliau banyak mengangkat murid-murid beliau menjadi Ketua Pengadilan Agama, sampai orang menuduh bahwa Pengadilan Agama di Sumatera Barat sudah menjadi pengadilan “Mansuriyah1”. Karena itu Buya Mansur “dilaporkan” ke Departemen Agama Pusat. Ketika Pejabat Departemen Agama Pusat datang dan memeriksa beliau. Dengan tenang beliau mengatakan, orang-orang yang saya angkat adalah orang-orang yang mampu dan telah lulus tes yang saya adakan untuk itu, dan tidak semua ketua Pengadilan Agama berasal dari murid saya, ada juga yang berasal dari Thawalib Padang Panjang. Kalau bapak mau, silahkan Bapak uji sendiri ketua-ketua tersebut. Begitu Buya menjelaskannya kepada Pejabat Departemen Agama Pusat. Setelah Pejabat Departemen Agama Pusat menguji ketua-ketua Pengadilan Agama Tersebut, ternyata Buya benar, mereka semua mampu, kalaupun banyak diantara mereka bekas murid-murid buya, itu hanya soal kebetulan. Demikian diceritakan oleh Ibu Nurza Mahmud, kemenakan sekaligus menantu Buya, dan demikian pula yang dicerita oleh Drs. Pelmizar, MHI.2 Menurut Drs. H. Usman Hesein, MS,3, kebijakan yang diambil Buya, adalah kebijakan yang sangat dibutuhkan saat itu, sebagai lembaga baru, Pengadilan Tinggi Agama waktu itu harus didukung oleh orang-orang yang solid. Apabila Buya Mansur mengangkat orang-orang yang berbeda paham, maka Pengadilan Tinggi Agama yang baru dibentuk itu, akan langsung pula menghadapi masalah dengan dirinya sendiri. Terbukti kemudian, kata Usman Husein, putusan Pengadilan Agama saling berbeda terhadap perkara yang sama, dan Pengadilan Tinggi Agama seringkali membatalkan putusan Pengadilan Agama, 1 Mansuriyah merupakan sebutan /tuduhan terhadap Pengadilan Agama yang banyak dipimpin oleh bekas murid-murid Buya Mansur, sebutan ini dilontarkan oleh mereka yang kontra terhadap beberapa kebijakan Buya Mansur. 2 Drs. Pelmizar, MHI, sekarang –tahun 2012- adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pekan Baru, dan menikah dengan cucu Buya Mansur. 3 Usman Husein adalah orang yang sering bertemu dan bersama Buya Mansur semenjak menjadi Humas Kanwil Depag Sumbar sebelum tahun 1983, yang kemudian menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Agam 1983 sampai 1990, pada tahun 1990 sampai 1997 menjadi Kepala Bidang Urusan Haji Kanwil Depag Sumbar, pada tahun 1995 sampai tahun 2007 menjadi Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, dan sekarang menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Sumbar priode kedua sampai tahun 2015.


| 137


hanya karena perbedaan paham dan perbedaan rujukan hakim-hakim tersebut. Hal ini terjadi sampai lahirnya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, katanya menambahkan. Setelah masa jabatan Buya berakhir sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Propinsi, Buya diangkat sebagai Kepala Pengawas Peradilan Agama Departemen Agama RI pada tahun 1963 sampai tahun 1969. Selama menjabat sebagai Kepala Pengawas Peradilan Agama, Buya juga menjadi anggota MPRS tahun 1966, dan menjadi Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi 1967 sampai 1973. Belum berakhir masa jabatan Dekan Fakultas Syari’ah, Buya juga diangkat menjadi Ketua Presidium IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1971. Sebelumnya, Buya pernah menjabat sebagai Kepala Tarbiyah Islamiyah Yati Kamang Mudik tahun 1929 sampai tahun 1950, dan Pimpinan Kuliah Syari’ah Bukittinggi tahun 1950 sampai tahun 1954. Karya Buya H. Mansur. Disamping sebagai sosok ulama yang menjadi tauladan karena budi pekerti dan sikapnya, beliau juga menuangkan ide-ide dan hasil pemikirannya dalam bentuk tulisan, diantara karya beliau adalah : 1. Biayatul Ushul. Buku yang berisi tentang Ikhtisar Ushul Fiqh, yang diterbitkan oleh Pustaka Sa’diyah Bukittinggi, tahun 1971, dan sekarang dijadikan buku pegangan pada kelas 4 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. 2. Alfaraidh, yang beliau tulis ketika beliau menjabat Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. 3. Buku Keluarga Berencana dalam Islam, yang beliau tulis pada tahun 1979. 4. Dan ada juga buku Ahwalul Mardiyah serta buku Hidayatu al Thalibin. Pesan-Pesan Buya Mansur. Diantara pesan-pesan Buya yang paling berkesan disampaikan oleh salah seorang murid beliau Khaitul Malin Muhammad.1 Buya berpesan “Belajarlah terus tanpa henti, karena ilmu itu bagaikan samudra yang dalam dan luas. Jangan merasa sudah pintar, karena di atas orang yang pintar, ada orang yang lebih pintar

1

Khairul Malin Muhammad adalah murid Buya Mansur di Sekolah YATI, dan kemudian menjadi guru di sekolah tersebut.

138



‫فوق ذى علم عليم‬

“di atas orang ‘alim, ada yang lebih ‘alim” Dan jangan pula merasa tidak ada lagi guru yang lebih pintar tempatnya belajar, karena setan akan menjadi guru (menyesatkan) orang yang merasa tidak ada lagi guru yang lebih pintar darinya”.

‫الشيطان شيخ لمن ال شيخ له‬ “Syaithan akan menjadi guru/menyesatkan orang yang merasa tidak ada lagi guru baginya” Selanjutnya, menurut Khairul Malin Muhammad, Buya mengatakan bahwa “Ilmu itu tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi perlu dituangkan dari hati ke hati, dari seorang guru kepada muridnya, agar bisa dipahami dan diamalkan secara sempurna dan benar”. Terkait dengan pesan yang satu ini, beliau sendiri menceritakan, bahwa walaupun beliau sudah menguasai ilmu tarikat dengan membaca dan mempelajari buku-buku tarikat, tetapi untuk bisa mengamalkan dan mengajarkannya secara benar, beliau tidak segan-segan belajar yang dikenal dengan istilah manjapuik ilmu (menjemput ilmu) kepada seorang “Abid” H. Karim di Bansa, minta diajarkan cara mengamalkan ilmu tarikat. Drs. H. Darnis Burhan1, menceritakan bahwa Buya selalu mendorong murid dan mahasiswa beliau untuk sekolah lebih tinggi, beliau mengatakan: “Kalian harus sekolah lebih tinggi, karena ilmu itu sangat penting, dan segala zaman membutuhkan, saya jangan ditiru, meskipun saya hanya tamatan Tarbiyah Islamiyah, tidak pernah kuliah atau sekolah tinggi, tetapi saya bisa menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumbar, Riau, dan Jambi, bisa jadi dekan Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi dan Ketua Presidium IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi ini sangat langka, dan jangan kalian jadikan contoh”, pesannya sambil berseloroh tetapi dengan kesan sungguh-sungguh. Menurut Drs. H. Khairul Huda,2 Buya Mansur berpesan supaya seluruh anak-anak, masuk ke sekolah agama terlebih dahulu, kemudian Mahasiswa beliau di Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi, yang pernah menjabat Kepala Kantor Departeman Agama Kabupaten Agam dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar. 2 Murid beliau di YATI Kampung Baru dan pernah menjadi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittingi tahun 1991 sampai tahun 1997 yang terakhir menjelang pensiunnya sempat memegang jabatan beberapa Kabid secara bergantian pada Kanwil Depag Sumbar dari tahun 1997 sampai tahun 2000. 1


| 139


baru melanjutkan kemana saja, sehingga kalaupun nanti dia sempat tersesat (tersalah), dia tahu tempat kembali.. Kemudian Khairul Huda, mengatakan bahwa Buya Mansur juga berpesan kepada murid-murid beliau untuk bisa bekerja di mana saja, tetapi jangan lupakan identitas. Keutamaan Buya Mansur Ada keutamaan Buya Mansur yang jarang dimiliki oleh orang lain. Menurut Usman Husein, Buya Mansur hanya tamatan Tarbiyah Islamiyah, tetapi beliau disegani oleh ulama-ulama tamatan Sarjana dan bahkan tamatan Mesir sekalipun, seperti Buya H. Ma’ana Hasnuti, MA., dan Buya H. Izzuddin Marzuki, LAL. Di samping itu, meskipun ulama Tarbiyah, beliau juga disegani dan dihormati oleh ulama-ulama Muhammadiyah, seperti Buya. H. Dt. Palimo Kayo, Buya Drs. H. Rustam Ibrahim (Ketua PTA Padang yang keenam), Buya H. Dt. Tan Kabasaran, dan lainlain. Buya H. M.S. Dt. Tan Kabasaran,1, juga mengatakan bahwa Buya Mansur adalah orang yang benar-benar Malin2. Beliau orang Tarbiyah, tetapi tidak keras terhadap Muhammadiyah, meskipun teguh dengan ketarbiyahannya. Menurut H. Alizar Jas, SH.MH.3, Buya Mansur sangat dihormati oleh banyak orang. Kalau beliau berjalan, tidak ada yang berani mendahului, bahkan orang yang bersepeda sekalipun, bila bertemu dengan beliau, pasti turun dari sepeda dan mengiringi beliau sambil berjalan. Kemudian Alizar Jas, menambahkan, bahwa kalau ada orang yang ingin bersalaman dengan Buya Mansur, tidak ada yang berani berdiri di hadapan beliau, paling berani hanya berdiri di samping sambil menyapa dan menjabat tangan Buya seraya menunduk. Suwarni, S.Pd.I4 menceritakan, nama Buya punya kharisma yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat, mendengar nama Buya saja orang sudah takut. Pernah suatu ketika, ada pertengkaran dan perkelahian besar yang tidak dapat dihentikan ditengah-tengah masyara1

Tokoh Muhammadiyah Sumbar, yang pernah menjabat Sekretaris MUI Sumbar 3 periode, dari tahun 1975 sampai tahun 1990. 2 Malin adalah bahasa Minang yang berasal dari bahasa Arab, Alim dan Mu’alim, yang kemudian menjadi gelar bagi orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. 3 H. Alizar Jas, SH,MH. sekarang –tahun 2012- adalah Hakim Tinggi pada PTA Padang, pernah menjadi murid Buya Mansur dan mengajar di sekolah beliau. 4 Murid Buya Mansur di YATI Kamang Mudik dan sekarang mengajar disekolah tersebut.

140



kat. Lalu ada yang berkata, biar saya laporkan kepada Buya, tiba-tiba perkelahian itu langsung berhenti dan orang-orang segera bubar. Surau Buya Mansur. Untuk memberikan dakwah rutin serta ajaran tharikat dan suluk setiap hari Selasa, Buya Mansur DT. Nagari Basa mendirkan Surau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan Surau Nyiak Haji Mansur di kampung Baru.

Surau Buya Mansur Di Kampung Baru

Sampai saat ini, wirid pengajian serta ajaran tharikat dan suluk masih tetap hidup di surau ini, dilanjutkan dan dipimpin oleh muridmurid beliau seperti Ustad Khairul Malin Muhammad di bidang dakwah, dan Rifa’i Kari Mudo serta Mirzan DT. Rajo Agam di bidang tarikat dan Suluk. Buya Mansur Wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiu’un. Pada tanggal 25 Maret 1997, Buya H. Mansur DT. Nagari Basa meninggal dunia dipanggil menghadap yang Kuasa dan dimakamkan di halaman sekolah yang beliau dirikan --YATI Kampung Baru Kamang Mudik---. Semoga arwah beliau di tempatkan pada tempat yang layak di sisi Nya. Amin.


| 141


142



Oleh: Drs. Rudi Hartono, SH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh H. MUKHTAR Engku Lakung lahir di Koto Panjang Lampasi (wilayah Kota Payakumbuh) pada tanggal 18 Oktober 1913, anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Zaini, seorang Khatib tetap masjid jumat setempat, dan ibunya bernama Danin, seorang guru Alquran anak-anak puteri. Pada saat Mukhtar berumur 8 tahun, ibunda beliau berpulang ke rahmatullah. Sepeninggal ibunda tersebut beliau bersama adik Drs. Rudi Hartono, SH. perempuannya bernama Halwani dipelihara WK PA Payakumbuh oleh neneknya yang sudah sangat tua. Oleh karenanya Mukhtar kecil disamping harus mengasuh adiknya juga mengurus dirinya sendiri serta ikut membantu neneknya dalam urusan rumah tangga. Empat tahun kemudian setelah neneknya meninggal dunia pemeliharaan kedua kakak beradik itu dilakukan oleh saudara ayahnya yang tua (pak Tua) bernama Madin yang tinggal bersama keluarganya di Surau Caniago. Berselang beberapa lama kemudian kedua bersaudara tersebut dibawa oleh ayahnya ke rumah isterinya bernama Sinah, dan disinilah kedua bersaudara tersebut diasuh dan dibesarkan Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 143


oleh ibu tirinya bersama tiga orang saudara seayahnya, yaitu: Ela, Sofyan Zaini, dan Rustam Zaini. Selama hayatnya H. Mukhtar Engku Lakung telah menikahi lima orang perempuan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, yaitu : 1. Hj. Zubaidah, dikaruniai seorang anak bernama Buliah Intan (perempuan) 2. Rohana, dikaruniai seorang anak bernama Bakhtiar (laki-laki) 3. Nurani, tidak dikaruniai keturunan 4. Jawani, dikaruniai seorang anak bernama Roslina (perempuan) 5. Asiah, dikaruniai empat orang anak, yaitu: Roslaini (perempuan), Umar (laki-laki), Safri (laki-laki), dan Ismarti (perempuan). Mukhtar belajar agama di madrasah setempat di bawah pimpinan H. Abdul Latif. Selain H. Abdul Latif, Mukhtar juga berguru kepada Engku Bustami dan Nuru Engku Nan Halus dari Nagari Magek Bukittinggi. Sesuai dengan kebiasaan mengaji pada masa itu, pada sore hari Mukhtar belajar di Surau H. Mohammad Said dan malamnya di surau Engku Bustami yang juga adalah gurunya pada siang hari. Mukhtar juga berguru kepada H. Thalud di Batu Payung Gadut, K.H. Rusli Abdul Wahid (Ketua Umum Pengurus Besar Perti di Jakarta), Syekh H. Abdul Wahid AsH. Mukhtar Engku Lakung Shalihy (seorang ulama terkemuka di Minangkabau) di Tabek Gadang Suliki, dan belajar Tharekat Naqsyabandiah pada Syekh H. Abdul Wahid Al Khalidi. Pada tahun 1934 Mukhtar menamatkan pendidikannya di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (di bawah pimpinan Syekh H. Abdul Wahid As Shalihy) dan mendapat ijazah, dan semenjak saat itu semakin mantap gelar Engku Lakung (gelar ulama yang ber-kaitan dengan adat secara turun temurun dalam persukuan sembilan) yang disandang Mukhtar sampai akhir hayatnya. Karya di Masyarakat dan Peran Untuk Negara Setelah lebih kurang 9 tahun menuntut ilmu agama dari banyak ulama, atas bantuan anggota wirid atau pengajian binaannya, maka 144



pada tahun 1935 H. Mukhtar Engku Lakung mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Koto Panjang Lampasi Payakumbuh. Karya keulamaan beliau semakin meningkat sehingga murid-murid beliau dan alim ulama lainnya serta masyarakat memanggilnya dengan sebutan “Buya”, suatu kehormatan bagi ulama Minangkabau, dan seiring usia yang semakin menua dan ilmu yang semakin mantap serta sesuai dengan tradisi dalam Thariqat Naqsyabandiah, Buya H. Mukhtar Engku Lakung di panggil Syekh H. Mukhtar Engku Lakung. Di MTI inilah H. Mukhtar Engku Lakung mengabdikan diri sebagai pendidik (ustadz) dan telah melahirkan banyak ulama yang bukan saja berasal dari daerah setempat malah sampai dari Bengkulu seperti Buya Ahmad Syati, salah seorang murid kesayangan beliau. H. Mukhtar Engku Lakung, seorang ulama kharismatik yang cerdas dan pekerja keras. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibuk Dra. Pefiyatmi, MA., Dosen UNAND dan STAIDA (cucu beliau), H. Mukhtar Engku Lakung bukan saja ahli dibidang bahasa Arab, Fiqih, dan Alquran, tetapi juga pandai menjahit pakaian dan bidang umum lainnya serta mempunyai bakat seni yang luar biasa. Beliau telah merancang dan membuat kincir air pemutar dinamo tanpa menggunakan listrik yang digunakan untuk menggiling padi pada siang hari dan pada malam hari berfungsi sebagai listrik yang menerangi santri dan guru-guru di pesantren (MTI) serta masyarakat sekitarnya. Kemudian beliau juga membangun kolam ikan di bawah pemondokan guru yang disebut Aster (asrama terapung), yang pada saat itu belum pernah terpikir apalagi dibuat oleh masyarakat setempat. Selain itu beliau telah membangun air pancur di kolam halaman depan MTI dan mencabut sebuah pohon serta membalikkan akarnya keatas dengan memberi assesoris tambahan sehingga membuahkan hasil seni yang luar biasa. H. Mukhtar Engku Lakung mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi. Jiwa, pikiran dan harta beliau sumbangkan demi kepentingan ummat. Beliau merelakan tanahnya dijadikan areal untuk pendidikan dan pertanian/perikanan yang hasilnya untuk kepentingan pesantren yang dibinanya. Beliau juga seorang yang lembut tetapi berpendirian keras serta bukan sosok pribadi yang rakus jabatan. Pernah suatu ketika kepada beliau diminta untuk menjadi anggota dewan (DPR) Pusat dan (DPRD) Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan tetapi ditolak, sebab beliau ingin lebih fokus kepada pembinaan ummat. Tetapi untuk jabatan Ketua Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama Payakumbuh beliau terima dengan alasan ada misi dakwahnya, dan di Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 145


lembaga ini beliau dapat mengembangkan ilmunya tanpa intervensi dari penguasa. Sebagai qadhi atau hakim, beliau menangani perkara-perkara atau sengketa yang dihadapkan ke Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama, dan dalam persidangan beliau dibantu oleh hakim-hakim yang diangkat oleh pemerintah maupun Hakim honor yang semuanya juga adalah berasal dari ulama terkemuka pada saat itu, diantaranya adalah H. Naharuddin dari Limbukan (PNS/Ulama), H. Ahmad Darwis dari Kubang (PNS/Ulama), dan Baharuddin Nur dari Batu Ampar (Honor/ Ulama). Kewenangan Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama pada ketika itu adalah menangani perkara sengketa keluarga yang berhubungan dengan kasus NTCR, pusaka atau warisan, wakaf, hibah, dan lain-lain. Menurut keterangan Bapak Darimi Islami pada saat kepemimpinan H. Mukhtar Engku Lakung perkara yang banyak diterima dan diselesaikan Mahkamah Syar’iyah / Pengadilan Agama Payakumbuh adalah perkara perceraian dengan sebab pelanggaran taklik talak dan fasakh. H. Mukhtar Engku Lakung dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan santun tetapi bersahaja. Hal tersebut dapat dilihat dari cara hidup dan sikap beliau sehari-hari, baik dalam berdinas maupun bergaul dengan masyarakatnya. Sebagaimana diceritakan oleh H. Imam Ranjani Datuk Tunaro (kerabat dan murid H. Mukhtar Engku Lakung) dan Bapak Darimi Islami, dalam kesehariannya H. Mukhtar Engku Lakung suka mengenakan pakaian jas, memakai sarung, dan bersorban. Dan pakaian itu juga yang digunakan beliau dalam kedinasan. Beliau juga adalah sosok pribadi yang kuat, punya pendirian yang kokoh sehingga beliau disegani, dihormati dan juga dijadikan sebagai panutan. Dan tidak jarang pula pendapat-pendapat beliau diminta dan didengar sebagai masukan bagi pemerintah di bidang agama Islam, apalagi sampai akhir hayatnya beliau telah dipercayakan menjadi salah seorang Ketua Majelis Ulama Provinsi, disamping jabatan lain beliau sebagai dosen luar biasa pada IAIN Imam Bonjol. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan H. Mukhtar Engku Lakung juga turut berjasa dalam mempertahankan negara dengan memberi motivasi dan semangat kepada para pejuang melalui ceramah-ceramahnya agar siap berkorban jiwa dan raga dalam membela ibu pertiwi menghadapi penjajah. Ceramah-ceramahnya diwarnai dengan jihad fi sabilillah yang dapat membakar semangat para Pejuang. Dan isteri-isterinya juga ikut 146



berjihad menjadi laskar muslimat yang bertugas menyiapkan makanan untuk para Pejuang. Kelebihan-kelebihannya Sebagaimana diceritakan oleh murid beliau Imam Ranjani Datuk Tunaro dan H. Nasrul Ghazali, H. Mukhtar Engku Lakung memiliki karomah seperti kebanyakan ulama lainnya, diantaranya ialah pada waktu Agresi Belanda I dan II beliau pernah dicari oleh Kompeni, tetapi tidak ketemu karena beliau memiliki ilmu menghilang, dan begitu pula cerita salah seorang murid beliau yang lain bernama H. Damulis Idris, mereka pernah berjalan berdua dengan H. Mukhtar Engku Lakung pada saat hujan turun, tetapi anehnya H. Mukhtar Engku Lakung tidak basah, sedangkan H. Damulis Idris basah terkena hujan. Begitu juga pada masa Gestapu beliau adalah salah seorang ulama yang ditarget oleh PKI sebagai sasaran yang akan mengisi lubang buaya yang telah disiapkan, tetapi karena karomah beliau disamping pengawalan yang ketat yang dilakukan oleh murid-muridnya, rencana PKI tersebut mengalami kegagalan. Dan menurut cerita anak beliau bernama Safri, H. Mukhtar Engku Lakung pernah dijemput oleh orang yang berpakaian tentera pada tahun 1958 (waktu pergolakan pemberontakan) tetapi dikembalikan lagi, padahal kebiasaan pada waktu itu apabila seseorang sudah dijemput demikian tidak akan pernah kembali lagi. Nasehat-nasehatnya di Masyarakat Maupun dalam Keluarga Ada beberapa prinsip hidup yang beliau tanamkan baik kepada teman, murid, dan anak-anaknya, diantaranya adalah beliau sering menganjurkan agar taat kepada Allah dan Rasul serta patuh kepada orangtua. Jangan tinggalkan paham ahlussunnah wal jama’ah, jaga diri dan keluarga dari berbuat maksiat, selalu berbuat yang bermanfaat untuk orang lain, bersatu, jangan bercerai berai, tidak boleh beranganangan melainkan cita-cita, jangan bersifat individual, dan bila berhadapan dengan musuh Islam jangan mundur selangkahpun. Nasehat tersebut sampai sekarang masih diingat dan amat berkesan sebagaimana diceritakan oleh Safri dan H. Imam Ranjani Datuk Tunaro walaupun H. Mukhtar Engku Lakung telah berpulang untuk selama-lamanya tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 1978 (dalam usia 65 tahun) sebab sakit dan dirawat pada RSU M. Jamil Padang. Jenazah beliau dimakamkan sesuai dengan permintaannya, yaitu di halaman depan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang didirikannya, berdampingan dengan makam murid beliau yang bernama Buya Ahmad Syati dari Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 147


Bengkulu. Mudah-mudahan perjuangan beliau diterima Allah sebagai amal shaleh beliau yang pahalanya terus mengalir hingga sampai hari akhir zaman, Amin. -------------------------------Daftar Rujukan 1. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kota Panjang Lampasi Payakumbuh (Sebuah Studi Pendahuluan), 1985. 2. Wawancara dengan Bapak Darimi Islami (Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pertama) pada tanggal 14 dan 15 Maret 2012. 3. Wawancara dengan Bapak H. Imam Ranjani Datuk Tunaro, H. Damulis Idris, dan H. Nasrul Ghazali (murid dan sahabat H. Mukhtar Engku Lakung) pada tanggal 24 April 2012. 4. Wawancara dengan Ibu Dra. Pefiyatmi, MA. (cucu H. Mukhtar Engku Lakung) pada tanggal 24 April 2012 5. Wawancara dengan Safri (anak kandung H. Mukhtar Engku Lakung) pada tanggal 25 April 2012.

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Foto makam almarhum H. Mukhtar Engku Lakung berdampingan dengan makam muridnya bernama Buya Ahmad Syati

148



Oleh: Drs. H. M. Hatta Nasution, SH. Ketua Pengadilan Agama Lubuksikaping BUYA H. M. DJANA Lubis lahir tanggal 18 Syawal 1330 H. bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 1912 Masehi di Simpang Duku, Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto,Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Beliau adalah anak pasangan suami istri Ibnu Jasihi Lubis dan Aminah Nasution. Terlahir sebagai anak pertama dari 4 orang bersaudara. Adik-adik beliau adalah (1). Cinom sekarang ikut suaminya tinggal di kampung Simpang Duku, (2). Ajab, bekerja Drs. H.M. Hatta Nasution, SH. sebagai petani, dan yang ke (3). meninggal Ketua PA Lubuk Sikaping dunia waktu masih kecil. Ayah beliau adalah seorang petani dan juga seorang guru madrasah di kampungnya. Buya HM. Jana Lubis pertama kali masuk Sekolah Rakyat SR (sekarang SD) di Simpang Tonang pada tanggal 8 Syawal 1338 H/tahun 1920 M. dan tamat kelas III tanggal 17 April 1923. Kemudian melanjutkan (masih SR) di Simpang Tonang tanggal 22 Mei 1923 dan tamat 14 Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 149


Maret 1926 M. Selanjutnya beliau belajar di Madrasah Tanah Dingin Simpang Tonang pada tanggal 18 Rabiulawal 1344 H. Beliau adalah murid yang cerdas dan selalu mendapat nilai yang sangat memuaskan. Ketika duduk di kelas 2, beliau sudah mampu mengajar anak kelas 6 yang jauh beberapa kelas di atasnya. Perjuangan beliau menuntut ilmu berlanjut ke Sumatera Utara. Setelah tamat SR, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Zulkaidah 1344 H/12 Mei 1926 M, Buya berangkat ke Medan untuk belajar di Maktab Islamiyah Medan yang dipimpin oleh H. M. Yunus. Selain di sekolah tersebut, beliau juga belajar pada ulama besar H. M. Syarif Kadhi, dan belajar pula pada Madrasah Qismu’ali di Jalan Turi Medan. Salah seorang guru beliau adalah K.H. Hasan Maksum ulama besar di Kota Medan. Pada tanggal 24 Jumadilakhir 1548 H/27 November 1929, beliau tamat di Maktab Islamiah, dan pada tanggal 31 Agustus 1930 beliau tamat di Qismu’Ali. Buya H. M. Djana Lubis menikah pada tanggal 14 Syawal 1350 H bertepatan dengan tanggal 28 Februari 1932 M dengan Ummi Nurmustamayah, seorang gadis Kampung Paraman Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, yang setia mendampingi beliau sebagai ibu rumah tangga. Dari pernikahan tersebut, beliau dikarunia 10 orang anak, yaitu: 1. Durran Masudi Lubis lahir di Cubadak tanggal 19 Zulkaidah 1367 Hijriyah/tanggal 17 Maret 1933 Masehi dan meninggal dunia ketika masih balita. 2. Rasmidar Lubis, lahir di Cubadak tanggal 26 Rajab 1368 H. Buya H. M. Djana Lubis bertepatan dengan tanggal 3 November 1934 M. meninggal waktu balita . 3. Nasri Lubis lahir di Cubadak tanggal 24 Zulkaidah 1355 H. bertepatan dengan tanggal 7 Maret 1937 setelah tamat SMA di Medan, dia bekerja sebagai tenaga sukarela di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, kemudian pindah ke Pengadilan Agama Talu 150



sampai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama tersebut. Tetapi demi kelangsungan Pondok Pesantren Modren Islamic School ( PP MIS ) Cubadak, Sekolah yang didirikan Buya M. Djana Lubis tahun 1930 Nasri Lubis mengundurkan diri dari Pegawai Pengadilan Agama Talu dan mengabdi menjadi guru di PP MIS Cubadak setelah Buya meninggal dunia tanggal 6 Mei 1985, dan diangkat menjadi pimpinan sekolah tersebut sampai meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1990; 4. Rastimar Lubis lahir di Cubadak tangal 25 Zulkaidah 1358 H. bertepatan dengan tanggal 4 Februari 1937 M. meningal waktu balita . 5. Dasri Lubis lahir di Cubadak tanggal 13 September 1942 pendidikan terakhir S.1 Universitas Sumatera Utara Medan, Beliau bekerja sebagai PNS dengan pengangkatan pertama pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, kemudian pindah ke Pengadilan Agama Talu sampai menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama tersebut. Kemudian demi untuk kelangsungan PP MIS Cubadak Dasri Lubis Misbar/ Pindah menjadi guru di PP MIS Cubadak, dan sejak tangal 3 Maret 1990 Dasri Lubis diangkat menjadi pimpinan sekolah tersebut sampai meninggal dunia pada tahun 1993. 6. Washliar Lubis lahir di Cubadak tanggal 18 Jumadilakhhir 1364 H. bertepatan dengan tanggal 31 Mei 1945 meninggal waktu balita . 7. Jasniar Lubis lahir di Cubadak bulan Rabiulawal 1367 H. bertepatan dengan tanggal 3 Januari 1948 M meninggal waktu balita . 8. Edyar MD Lubis, lahir di Medan tanggal 26 Rajab 1372 H. bertepatan dengan tanggal 10 April 1953 pendidikan terakhir D.II IAIN Imam Bonjol Padang diangkat sebagai PNS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman (Kementerian Agama Kabupaten Pasaman) yang diperbantukan sebagai guru pengajar pada sekolah PP MIS Cubadak. Semenjak Dasri Lubis meninggal dunia maka tampuk kepemimpinan PP MIS Cubadak dilanjutkan olehnya sampai sekarang. ( April 2012 ). 9. Enri Lubis lahir di Cubadak tanggal 23 Syakban 1377 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1958 meninggal sewaktu balita . 10. Rasmiyati Lubis lahir di Cubadak tanggal 20 Safar 1379 H. bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 1959 M. sekarang menjadi kepala Sekolah Tsanawiyah di Yayasan Alwasliyah Pancurbatu Medan . Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 151


Mendirikan PP MIS Cubadak. Setelah menamatkan pendidikan di Medan, beliau kembali ke kampung halamannya. Pada hari Selasa tanggal 5 November 1930, atas permintaan Tuan Raja Sontang dan masyarakat Cubadak, Buya mendirikan Pesantren Modern Islamic School (PP MIS) di Paraman Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman di bawah Yayasan H. M. Djana Lubis. Yayasan ini mengelola pendidikan MTs. dan MAS yang sekarang dipimpin oleh anak kandung beliau bernama Edyar MD Lubis seorang PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang diperbantukan pada sekolah tersebut. Pada awal berdirinya, MIS bertempat di surau kampung Paraman. Barulah pada tahun 1933, didirikan sebuah bangunan kecil yang terdiri dari dua local di Cubadak, Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Sejak awal berdirinya, Buya selalu menghadapi kesulitan dan rintangan terutama dari penjajah Belanda. Beliau pernah ditangkap pada tanggal 1 Desember 1936, karena dituduh oleh Belanda menghasut rakyat ketika beliau berbicara pada tablig akbar di PP MIS Cubadak sehingga ia diperiksa oleh polisi di Talu pada tanggal 16 Desember 1936, kemudian diperiksa dan dipenjarakan oleh kepala polisi Bukittinggi pada tanggal 20 Desember 1936. Akhirnya pada tanggal 23 desember 1936 ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Talu dengan denda sebanyak 1760 golden. PP MIS didirikan memang untuk melawan Belanda dengan cara mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan Agama. Belanda mencium gelagat tersebut, dan menganggap pergerakan Buya sebagai suatu ancaman bagi Belanda. Oleh sebab itu Belanda mengadu domba rakyat untuk melawan Buya dengan tujuan untuk menutup PP MIS, tetapi buya tetap dengan pendiriannya. Pada zaman penjajahan Jepang, tahun 1942 MIS berubah menjadi Misbahul Islamiyah yang berarti pelita atau obor Islam. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Buya punya harapan besar untuk mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi tekanan kembali datang ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946. Sehingga pada tanggal 6 Mei 1946 sekitar jam 22.00 Wib buya dipanggil polisi untuk menghadap ke Kantor Nagari Cubadak, dan diperintahkan untuk meninggalkan MIS, tetapi Buya tetap tidak mau meninggalkan sekolah tersebut. Tanggal 18 Juni sampai tanggal 12 Juli 1946 buya ditahan di kantor Polisi Talu, kemudian pada tanggal 12 Juli dipindahkan ke 152



penjara di Bukittinggi selama 15 hari. Akhirnya beliau dibebaskan dan kembali ke Cubak untuk meneruskan cita-tinya melalui sekolah PP MIS tersebut. PONDOK PESANTREN MODERN ISLAMIC SCHOOL

Pondok Pesantren Modern Islamic School Sekolah yang didirkan Buya H.M. Djana Lubis.

Tamatan sekolah ini telah banyak yang bekerja di instansi pemerintah, baik di Kabupaten Pasaman maupun di luar Kabupaten Pasaman, termasuk juga menajadi pegawai/Hakim di Pengadilan Agama, dan hampir 80 % guru agama setingkat SD di Kabupaten Pasaman adalah alumni dari sekolah tersebut. Kiprah Beliau untuk Pengadilan Agama. Sebelum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Lubuk Sikaping diresmikan, beliau diminta oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Riau dan Jambi, yang waktu itu di Jabat oleh Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa, untuk memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Lubuk Sikaping tersebut. Karena pekerjaan ini menyangkut dengan Umat, maka Buya bersedia membagi waktu sebagai pemimpin Sekolah yang didirikannya sejak tahun 1930 dan sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Lubuk Sikaping. Setelah diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Lubuk Sikaping pertama kali berkantor menumpang di MAKODIM 0305 Pasaman, dan perkara pertama yang diperiksa dan diadili adalah perkara cerai gugat. Perkara tersebut menjadi berita dari mulut-kemulut, karena Tergugatnya adalah seorang Kapolres. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 153


Perkara yang disidangkan langsung oleh Buya H. M. Djana Lubis sebagai Ketua Majelis dibantu oleh 2 orang Hakim yaitu Nurdin dan H. Khalidi Said serta Dt. Sampono Bumi sebagai Panitera sidangnya, selalu dimonitor oleh 2 orang Pejabat Direktorat Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI Jakarta (sekarang Badilag). Selama dalam masa kepeminpinan Buya H.M. Djana Lubis semenjak 1 Agustus 1961 sampai dengan 1 September 1968, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali pindah kantor sebagai berikut: 1. Setelah diresmikan semenjak 1 Agustus 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, (waktu itu DANDIM nya di jabat oleh M. Ridwan) sampai tahun 1962. 2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965. 3. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten Pasaman di Taluak Ambun, Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968. Buya H.M. Djana Lubis memasuki masa purna bakti sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 1 September 1968. Selama kepemimpinan beliau setiap perkara yang masuk ke Pengadilan tidak pernah dipungut biaya. Setelah pensiun, Buya kembali lagi ke Sekolah yang didirikannya PP MIS Cubadak sampai Buya meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1985. Keperibadian dan Kiprahnya dalam Masyarakat Buya H. M. Djana Lubis adalah seorang ulama besar, dan intelektual yang kharismatik. Berkepribadian sederhana, penyabar, ikhlas bekerja, santun dan mempunyai semangat tinggi. Beliau fasikh berbahasa Arab, dan juga mahir berbahasa Inggris. Waktu beliau lebih banyak untuk umat yang membutuhkan bimbingan dan sentuhannya. . Sebagai Ulama, dan intelektual yang kharismatik, Buya H.M. Djana Lubis pernah menduduki beberapa jabatan penting, baik di organisasi kemasyarakatan maupun di pemerintahan, sebagai berikut : 1. Sekretaris Kerapatan Qadi Propinsi Sumatera Utara tahun 1951 pada waktu Buya melanjutkan pendidikan di Medan. 154



2.

Ketua Zending Islam Indonesia di Medan merangkap Direktur SDI dan sekolah Muballig Zending Islam Indonesia serta menjadi wali hakim di Kelurahan Sukaramai Medan yang diangkat pada tanggal 1 Agustus 1950; 3. Ketua Pengadilan Agam Lubuk Sikaping Mulai 1 Agustus 1961 s/d September 1968; 4. Anggota DPRDGR Dati II Pasaman tahun 1963; 5. Veteran pejuang kemerdekaan RI ditetapkan pada tanggal 25 April 1963; 6. Ditunjuk Menjadi Perwakilan PHI Kabupaten Pasaman pada tanggal 18 Desember 1963; 7. Pada tanggal 2 April 1964 diangkat menjadi Wakil Ketua Pengurus Cabang Front Nasional merangkap anggota Panca Tunggal Kabupaten Pasaman; 8. Tahun 1965 Utusan Propinsi Sumatera Barat bersama K.H. Mansyur untuk menghadiri Konperensi Islam Asia Afrika di Bandung . 9. Pada Tanggal 15 Mei 1976 diangkat menjadi Ketua Seksi Ulama Partai Golkar Kabupaten Pasaman . 10. Pada Tanggal 28 Mei 1976 diangkat menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasaman dan anggota Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat . 11. Pada Tanggal 29 Mei 1976 diangkat menjadi Pimpinan GUPPI Kabupaten Pasaman. 12. Pada Tanggal 10 Juli 1979 dilantik menjadi penasehat MDI Kabupaten Pasaman . 13. Pada Tanggal 29 April 1980 dilantik menjadi penasihat Golkar Kabupaten Pasaman; 14. Menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pasaman. Di samping itu beliau juga pernah ditawari berbagai jabatan seperti menjadi Camat di Riau Kepulauan, menjadi staf ahli di Departemen Agama RI di Jakarta, tetapi semua itu ditolaknya dengan santun demi memajukan serta mempertahankan Mahkamah Syari’ah/ Pengadilan Agama dan pendidikan di Kabupaten Pasaman waktu itu. Wasiat dan Nasihat-nasihat Beliau. Sebelum meninggal, Buya pernah berpesan/berwasiat kepada anak-anak beliau agar tetap mempertahankan sekolah yang telah beliau dirikan. Di samping itu beliau juga berpesan agar anak-anak beliau Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 155


menghormati dan menghargai pemerintah. Beliau berpesan sebagai berikut: “Wahai anak-anakku sekalian, kini buya sudah tua, mungkin tidak lama lagi waktu untuk bersama dengan anak-anakku. Harapan buya kepada anak-anakku sekalian, kalau sudah sampai waktunya,buya tidak bersama anak-anakku lagi, maka jangan biarkan MIS (Modern Islamic School) ikut berkubur bersama buya. Wahai anak-anakku sekalian binalah persatuan dan kesatuan untuk MIS yang kita cintai dan pandai-pandailah dengan pemerintah, hargailah pemerintah walaupun kepalanya hanya sebesar semut”. Nasehat Buya yang paling berkesan bagi anak-anak beliau, yang dipegang sampai hari ini, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam mengelola Pondok Pesanteren Modern Islamic School adalah: 1. Jauhilah janji. 2. Jangan meminta. Menurut pengakuan anak beliau Edyar MD Lubis” banyak pejabat yang berkunjung ke sekolah ini, seperti Gubernur Sumatera Barat, Menteri, Bupati dan pejabat lain, kami tidak pernah meminta apapun dan tidak pula menjanjikan apapun, karena itu nasihat buya yang harus kami laksanakan. Karya-karya Buya HM. Djana Lubis. Buya H. M. Djana Lubis banyak mengarang buku dalam berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, baik Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang dijadikan literatul di berbagai sekolah agama dan umum diantaranya ialah: 1. Akhlak mulia, 2. Mutiara Fikih dan Hikmah; 3. Miftahul Arabiyah; 4. Kunci Bahasa Arab; 5. Bahasa Arab; 6. Perbandingan Agama; 7. Muqaranah fil mazahib (khilafiyah); 8. Bahasa Inggris; 9. Matematika berbahasa Inggris; 10. Ilmu Bumi berbahasa Inggris; 11. Peternakan, kerjasama dengan Dinas peternakan Kabupaten Pasman.

156



Keutamaan Beliau. Semasa hidupnya banyak kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah kepada beliau yang menurut akal biasa sangat sulit diterima, di antaranya: 1. Sewaktu Buya di tahan di Kantor Polisi Bukittinggi Polisi pernah meletakkan kaki meja ke atas jempol kaki Buya, kemudian naiklah dua orang polisi ke atas meja tersebut. Beberapa jam kemudian baru Polisi tersebut turun. Setelah polisi turun dari atas meja, ternyata kaki buya tetap seperti biasa. Melihat keajaiban itu tidak beberapa lama kemudian buya dibebaskan. 2. Sewaktu ada banjir di Pasar Pagi Dalik Pasaman, semua orang kalau mau melewati jalan yang kena banjir tersebut, pasti basah dan berlumpur, karena tinggi air di jalan tersebut sekitar 1 meter dan lumpurnya sekitar 30 cm, tetapi Buya H. M. Djana Lubis melintasi jalan tersebut seperti biasa saja, beliau memakai sepatu dan celana panjang, tetapi tidak ada yang basah dan tidak ada yang berlumpur.; 3. Ketika berjalan pada waktu hari hujan, beliau tidak basah, lalu anak-anak beliau bertanya mengapa buya tidaka basah, dengan senyum buya menjawab sambil bergurau, buya lewat dari celahcelah hujan tersebut; Wafat Beliau. Buya H. M. Jana Lubis wafat pada malam Jumat tanggal 10 Mei 1985 dan di makamkan di samping Pondok Pesantren Modern Islamic School Cubadak (PP MIS Cubadak) berderetan dengan makam isteri dan anak-anak beliau. Menurut anak beliau Edyar MD Lubis, yang kini mengurus PP MIS tersebut, keberadaan makan beliau di samping pondok Pesantren itu mengingatkan kita akan kehadiran buya bersama kita. -------------------------------------Sumber Data: 1. Ali Amran, mantan pegawai Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, yang purnabhakti tahun 1998. (wawancara tanggal 27 Maret 2012); 2. H. Ahmad Diar, murid Buya HM. Jana Lubis, yang kini menjadi Ulama dan tokoh masyarakat yang tinggal di Lubuk Sikaping. (Wawancara tanggal 3 April 2012 ). Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 157


3.

4.

5. 6. 7.

158

Edyar MD Lubis, (anak kandung), Sri Mulyeni, Wirda (cucu kandung Buya HM. Jana Lubis) Rifda, Yuli Sarlis, Indriani, Nurjismi, Erliyanti, Hotmi dan Reni Pista (guru di PP MIS Cubadak). Wawancara tanggal 9 Mei 2012; Catatn asli yang ditulis buya H. M. Djana Lubis yang berisi tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialaminya, dimulai dengan tanggal kelahirannya, beliau masuk SR sampai beliau dilantik jadi anggota Dewan dari praksi Golkar tanggal 29 April 1981; Arsip Sekolah, PP MIS Cubadak, sejarah ringkas Pondok Pesantren Modern Islamic School Cubadak) tanpa tahun; Kurikulum Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Islamic School Cubadak Buku I kementeraian Agama Kabupaten Pasaman 2012; Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Modern Islamic School Cubadak Buku I kementeraian Agama Kabupaten Pasaman 2012;



Oleh: Drs. H. Zulkifli Arief, SH., M.Ag. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang DI JORONG Tanjung Sabar Kenagarian Gurun Panjang (Pasar Baru), Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, lahirlah seorang putra terbaik yang diberi nama Lukman, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1919 dari perkawinan antara Imam Siun dengan Mariah, sosok tubuh sederhana dan bersahaja ini menghabiskan masa kecilnya di kampung halaman yang bernuansa alam segar pesisir pantai barat Sumatera. Anak dari seorang petani ini tumbuh Drs. H. Zulkifli Arief, SH., MH. Hakim Tinggi PTA Padang dan berkembang menjadi manusia pilihan, figur oleh keluarga dan panutan oleh masyarakat bagaikan lentera bagi umat. Lukman nama kecilnya, setelah dewasa dan berumah tangga diberi gelar adat oleh suku Jambak dengan gelar Rajo Mansur sebagaimana biasa seorang putra Minangkabau yang akan berumah tangga diberi gelar suku. Dalam kehidupan sehari-hari telah tercermin dari sosok ini watak kepemimpinan yang punya prinsip tegas, teguh dan tegar yang tak mudah ditaklukkan sehingga dengan Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 159


demikian beliau cukup disegani di tempat beliau bertugas dan masyarakat di sekitarnya. Salah seorang informan yang sangat akrab dengan tokoh ini bernama Salmi Lukman, pensiunan guru PGAN, berkebetulan bapaknya juga bernama Lukman menceritakan bahwa tokoh Lukman Rajo Mansur sosoknya sangat keras dan berdisiplin tinggi salah satu contoh prinsip beliau adalah tidak dibenarkan seseorang laki-laki bersalaman dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Di sisi lain pada mulanya beliau sangat menghargai adat minangkabau tetapi setelah beliau pelajari tentang hukum faraidh, beliau sangat antipati dengan adat itu karena kebiasaan orang Minangkabau bertentangan dengan ketentuan hakum faraid di dalam membagi harta warisan di mana harta warisan lebih banyak diwariskan kepada anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapat bagian sebagaimana mestinya. Antipati terhadap kebiasaan adat bertentangan dengan hukum faraidh tersebut membuat beliau mengeluarkan pernyataan pedas yaitu lebih baik anakanak di minangkabau ini menoleh kepada sistem keluarga yang mengambil suku sesuai dengan suku bapaknya yaitu sistim patrilinial sehingga dengan demikian hukum faraid akan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah di dalam al-Qur’an daripada berlarutlarut dan bekekalan di dalam kesalahan sepanjang masa. Ungkapan kekesalan ini timbul dari persoalan sebidang Buya Lukman Rajo Mansur tanah yang tidak pernah tuntas sampai dengan meninggal dunianya beliau pada tahun 2001 yang ingin mewaqafkan tanah tersebut untuk pembangunan sebuah masjid pembelian orang tua beliau tetapi mendapat tantangan dari pihak keponakan yang merasa lebih berhak terhadap tanah tersebut yaitu anak-anak dari pihak saudara perempuan. Salah seorang dari anak dari perempuan tersebut bernama Hj. Atisar, pensiunan guru SMP mengungkapkan bahwa memang, tokoh ini berprinsip tegas menantang kebiasaan adat minangkabau yang mengutamakan hak kewarisan di pihak perempuan sehingga harta pem160



belian orang tua beliau menginginkan dibagi sesuai ketentuan kewarisan Islam sehingga hal ini titak bisa tertuntaskan sampai dengan meninggalnya beliau di tahun 2001. Tidak tuntasnya masalah ini adalah karena masing-pihak bersikukuh dengan prisip masing-masing sehingga sulit untuk dicarikan titik temunya namun demikian bahwa kami dari pihak keponakan tetap menjadi perhatian beliau dan sangat peduli serta banyak sekali membantu tentang pendidikan yang tidak dapat dilupakan jasa-jasa beliau yang sangat banyak sekali. Salah seorang cucu dari almarhum di pihak saudara perempuan bernama Ermansyah, pegawai DPRD Kota Padang mengungkapkan bahwa, figur yang diceritakan dalam propil ini betul-betul berjiwa tegas, salah satu prinsip beliau adalah melarang orang yang tidak beragama Islam untuk mengikuti penataran P.4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di lantai dua Masjid Nurul Iman Padang karena beliau sebagai salah seorang pengurus masjid ketika itu bersuara lantang ke mana-mana bahwa masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam sehingga tidak berhak orang-orang nonmuslim untuk masuk ke sana walaupun di lantai dua masjid. Di samping itu setahu informan bahwa yang membidani berkantornya PAMAP Prov Sumbar, Riau dan Jambi di samping Masjid Nurul Iman Padang adalah termasuk tokoh ini bersama-sama dengan H.M Daud Dt. Palimo Kayo Ketua MUI Sumbar dan Dt. Tan Kabasaran. Prinsip keras dari beliau ini juga terlihat di dalam kritisi beliau terhadap sistim kewarisan di Minangkabau tegas-tegas ditantang namun di balik ketegasan itu juga mempunyai jiwa penyantun dan bertanggungjawab terhadap anak dan kemenakan dengan istilah minangkabau “anak dipanggku kemenakan dibimbing” sehingga informan sebagai cucu dari saudara perempuan beliau disekolahkan beliau betulbetul bertanggungjawab mendidik dan menyekolahkan hingga selesai dan dibawa tinggal serumah bersama-sama dengan anak-anak beliau sendiri kemudian sampai-sampai dicarikan pekerjaan mengurus masjid Nurul Iman bersama-sama dengan beliau sambil meneruskan pendidikan, sehingga sosok beliau yang begitu agung dan mulia di sisi keluarga dan masyarakat tidak pernah akan terlupakan. Anak ke-3 yang bernama Dra. Hj. Titi Murni, Pengawas Pendais, menuturkan bahwa sosok ayahanda tercinta yang tiada duanya bagi keluarga dan masyarakat ini terbilang manusia yang istimewa penyantun tetapi tegas dan tidak bergeser dari prinsip terutama tentang menantang dengan tegas kebiasaan adat Minangkabau yang tidak Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 161


mengamalkan ketentuan hukum kewarisan secara hukum faraidh. Akibat dari kekecewaan tersebut di akhir-akhir kehidupan beliau telah menanggalkan gelar adat suku jambak yang beliau sandang selama ini yaitu Rajo Mansur sehingga cukup dipanggil dengan buya H. Lukman saja dan persoalan kewarisan sampai sekarang masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan hingga akhir hayat beliau. Di samping ketegasan beliau tersebut sosok yang rajin membaca al-Qur’an dan rajin bersedekah ini juga mempunyai kelebihan yaitu bisa mengobati bermacam-macam penyakit dengan air putih sehingga tidak sedikit tetangga berdatangan yang minta pertolongan dan berhasil sembuh hanya cukup dengan doa saja bukan seperti praktek dukun. Suatu prinsip lagi yang merupakan nasehat yang tak bosanbosanya beliau sampaikan kepada semua anak-anak bahwa rukun Islam itu ada lima yang paling sulit mengerjakannya adalah rukun Islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji namun bagaimanapun juga bercita-citalah untuk menunaikannya. Cita-cita tidak cukup dengan doa tetapi harus diiringi dengan kerja keras untuk mendapatkannya kapan perlu dengan cara menjual harta yang sudah ada demi tidak sumbingnya keislaman seseorang. Sehingga dengan semangat itu alahamdulillah semua anak-anak sampai sekarang telah menunaikan ibadah haji semuanya. Ilham anak kedua, pensiunan Kemenag dan pengusaha di jakarta menuturkan via telepon selulernya bahwa figur ayahanda tercinta telah mencoba berusaha mengasah intelektual umat dengan prinsip-prinsip keislaman secara kaaffah terbukti diawali penerapannya melalui keluarga dekat terlebih dahulu seperti menerapkan hukum kewarisan Islam sesuai dengan ketentuan hukum faraid tetapi belum berhasil beliau telah keburu dipanggil Allah Swt. Konkritnya upaya beliau ini pernah menyurati presiden RI, mengusulkan kepada DPRD tingkat I Provinsi Sumatera Barat serta mempublikasikan tulisan-tulisan melalui surat kabar tetapi belum mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak pemuka adat Minangkabau. Jika ada pemikir lain yang sejalan dengan pemikiran sosok ayahanda tercinta ini, maka tidak mustahil kebiasaan yang telah berurat dan berakar tunggang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Minangkabau ini akan dapat diubah dan dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya sesuai dengan norma syariat Islam yaitu hukum faraidh. Ditambahkan bahwa salah seorang putra terbaik sekaligus pemikir dari 162



Minangkabau yang bernama Ahmad Khatib Alminangkabaui yang sama prinsipnya dengan ayahanda tercinta namun amat disayangkan rela meninggalkan Ranah Minang untuk bermukim di Saudi Arabia demi mempertahankan prinsip. Potensi beliau tidak diragukan lagi sehingga dipercaya menjadi imam besar Masjidil Haram Makkah al-Mukarramah sampai akhir hayatnya. Hj. Sjamsiar yang hampir sebaya umurnya dengan almarhum H. Lukman, masih mendapati H. Lukman mengajar di pesantren “Nurul Wathan” yang dipimpin oleh mertua beliau sendiri tetapi H. Lukman lah yang dipercaya mengasuh santri di sana karena sang mertua lebih banyak bertugas keluar. Karena tuntutan zaman, kondisi dan situasi lingkungan sekitarnya, pesantren tersebut sekarang telah berubah nama dengan MTsN yang telah dikembangkan dengan begitu bagus, sedangkan lokal-lokal lama semasa H. Lukman mengajar di sana sudah beralih fungsi menjadi RA (Raudhatul Athfal) Nurul Wathan dan MDA Nurul Wathan sebagai pengabadian nama pesantren Nurul Wathan yang merupakan cikal bakal dan bukti sejarah dari berdirinya MTsN sekarang.

Sekolah Nurul Wathan Sekarang Telah Menjadi MTsN

Sosok H. Lukman betul-betul menjadi tauladan umat yang tidak kenal lelah di dalam menegakkan syariat dan citra Islam di tengahtengah masyarakat tanpa pamrih umur beliau lebih banyak dipergunakan untuk berda’wah dari masjid ke masjid. Di samping itu yang sangat dikagumi bahwa beliau sangat gemar membantu orang-orang yang tidak mampu di dalam pendidikan yang tidak pilih famili dan kesukuan di dalam nagari guna mencerdaskan kehidupan masyarakat karena menurut beliau apabila rakyat telah cerdas maka dengan sendirinya Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 163


kehidupan akan lebih baik, menurut beliau lebih baik memberikan pancing kepada seseorang daripada memberikan ikan karena dengan memberikan pancing berarti telah memberikan lebih daripada ikan yang akan menjadi bekal kehidupan mereka. Di sisi lain, norma adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dijunjung tingggi untuk mendidik para generasi penerus seperti secara wanti-wanti beliau selalu mengingatkan “orang minang harus tahu, memahami dan mengamalkan kato nan ampek” (empat macam norma adat minangkabau) yang dianalogikan dengan istilah jalan, yaitu jalan mandata, jalan mandaki, jalan manurun dan jalan malereang artinya ada empat sistim etika pergaulan yang harus dijadikan norma hidup. Jalan mandata/mendatar adalah menggambarkan etika pergaulan sesama besar atau hubungan seusia, jalan mandaki/ pendakian adalah etika pergaulan antara yang muda dengan yang orang yang lebih tua umurnya, jalan manurun/menurun adalah etika pergaulan antara orang yang lebih tua dengan orang yang muda umurnya, sedangkan jalan malereang/jalan terjal/tebing yang menggambarkan tata cara pergaulan dengan ipar bisan dan semenda yaitu dengan bahasa sindiran yang halus. Dengan demikian orang yang tidak tahu “jo ampek” artinya tidak tahu, tidak memahami dan mengamalkan empat sistim pergaulan tersebut maka dianggap bukanlah orang Minang karena di Minangkbau telah diajarkan sejak sedini mungkin sistim tersebut agar pergaulan dalam kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik karena dengan empat sistim tersebut telah terkafer semua hubungan horizontal di tengah-tengah kehidupan. Bila diperhatikan, secara teoritis empat sistim pergaulan ini sangat bagus sekali sebagai norma dan tata cara pergaulan dan bila dihubungkan dengan sistim yang diatur oleh Islam hal ini sudah sangat sejalan sekali karena Islam menjunjung tinggi semua yang berhubungan dengan kemashlahatan umat dan merupakan bagian dari maqashid al-syari’ah. Salah seorang murid dari isteri H. Lukman sekaligus sebagai simpatisan dari H. Lukman bernama H. Syafri D, pensiunan Guru SD, menuturkan bahwa H. Lukman dengan panggilan akrabnya buya Lukman dia sangat mengagumi sosok H. Lukman sebagai muballigh aktif yang tidak kenal lelah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat terutama di bidang agama, salah satu nasehat beliau yang tidak terlupakan sampai sekarang adalah bekerja dan beramal lah sesuai dengan syariat agama Islam dan segala sesuatu yang bertentangan dengan 164



syariat seperti adat kebiasaan yang tidak bersandikan syara’ serta kitabullah harus ditinggalkan karena akan menyesatkan anak cucu di kemudian hari. Di sisi lain aktifitas buya Lukman selain dari berda’wah juga aktif bertani di ladang dan di sawah yang merupakan contoh tauladan yang baik sebagai figur dan panutan yang mengaplikasikan doa dan kerja karena doa harus ditindaklanjuti dengan usaha untuk menopang terkabulnya doa. Masa-masa remaja beliau lebih banyak di surau dan di masjid, kemudian setelah beliau menambah ilmu lagi di luar daerah, beliau langsung bekerja sebagai pegawai negeri yang pindah-pindah tempat dari daerah ke daerah lain namun perhatian beliau terhadap pembinaan agama di kampung halaman tidak pernah beliaun lupakan. Akhirnya terdengar berita bahwa beliau telah memimpin Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syariah provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi dan sering pula menulis di masmedia koran-koran daerah tentang fatwa adat dan agama. Dari beberapa hasil wawancara yang ditelusuri dari beberapa orang informan yang dianggap tahu dan akrab dengan keseharian buya H. Lukman dapat diambil inti dari ketokohan beliau sebagai salah seorang tokoh pendiri dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syariah Prov. Sumatera Barat, Riau dan Jambi adalah bahwa bahwa Buya H. Lukman seorang figur keteladanan yang perlu dicontoh yang betul-betul ulet dan tegar dengan pendirian dan tidak mau beranjak setapak pun dari kebenaran prinsip, gigih di dalam berjuang termasuk memperjuangkan mendapatkan tanah kantor yang dibangun di samping Masjid Nurul Iman Padang kepada gubernur Harun Zain waktu itu karena di samping beliau menjadi Ketua Pengadilan Tinggi/Mahkamah Syariah juga aktif sebagai pengurus Masjid Nurul Iman tersebut. Di samping itu Buya H. Lukman yang lulusan Thawalib Rasyi-diah Parambahan Payakumbuh tahun 1939 kemudian sekolah lagi setingkat SLTA ‘Training Collage’”tamat tahun 1943 juga dari biorafi beliau pernah bergabung dalam perang mempertahankan kemerdekaan 19451950 setelah negeri aman beliau masuk pegawai agama di Mahkamah Syariah Sumatera Tengah yang berkantor di Jirek Bukit-tinggi, kemudian diangkat sebagai kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Painan Kerinci, pada tahun 1955 dipindahkan menjadi Kepala Kantor Agama Sawahlunto/Sijunjung. Selama PRRI tahun 1958 beliau istirahat sebagai pegawai dan ikut ke rimba bergirilya bukan saja di Sumbar tetapi juga sampai Bengkalis, Tembilahan Riau dan lain-lain. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 165


Setelah turun ke kota kembali tahun 1961 buya H. Lukman bergabung kembali dengan kantor Departemen Agama dan pada tahun 1966 beliau ditugaskan di Mahkamah Syariah Provinsi yang berubah menjadi Pengadilan Tinggi/Mahkamah syariah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi yang dipercaya sebagai ketua sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1975 dan pada tahun 1975 beliau memasuki masa purnabakti atau pensiun. Di dalam sebuah tulisan beliau pada koran harian “Haluan” pada tahun 1999, di hati beliau masih ada yang mengganjal sampai akhir hidupnya pada tanggal 7 Desember 1987 pernah menulis surat kepada Ketua Majelis Ulama dan Menteri Agama tentang usaha memurnikan pemhaman adat dan syara’ di Minangkabau, beliau minta diluruskan Islam tak bisa disamakan dengan adat tetapi harus bergandengan, namun usulan itu tidak ada tanggapan dari orang-orang yang disuratinya akhirnya beliau menulis surat lagi keapada MUI Sumatera Barat tertanggal 10 September 1998, tembusan kepada gubernur agar surat dan risalah yang ditulis 11 tahun yang lalu itu dapat dibaca dan dikaji ulang sehingga yang dimaksudkannya dapat dipertimbangkan untuk diterima. Menurut beliau adat minangkabau telah ada sebelum Islam dianut. Setelah Islam datang kaum adat dan kaum agama sepakat mencampurkan ajaran adat dan Islam dengan arti soal-soal yang berhubungan dengan soal ibadat diurus oleh ulama dan yang ber-hubungan dengan adat menjadi urusan ninik mamak seperti kaitan dengan bersuku, bersako, berpusako dan bernagari. Di dalam tulisan lain beliau mengungkapkan menurut hukum adat minangkabau harta peninggalan si mayat tidak dibagi tetapi dipusakakan kepada kaumnya yang satu perut atau terdekat kalau tidak ada yang terdekat, dicari yang sejengkal, tidak ada yang sejengkal dicari yang sehasta dan seterusnya pokoknya yang menerima pusaka itu adalah yang satu suku dengan si mayat, harta pusaka digunakan untuk keperluan kaum tidak boleh dijual dan digadaikan kecuali untuk menutupi soal-soal yang amat penting dalam kaumnya. Sedangkan kaum bisa berkelanjutan apabila ada perempuan-perempuan yang akan melahirkan yang sesuku dengan dia, maka harta pusaka dipegang oleh perempuan yang kedudukannya tertinggi di dalam kaum itu. Sedangkan menurut Islam harta si mayat dibagi habis kepada pribadi-pribadi yang telah ditentukan menurut hukum faraidh.

166



Oleh: Drs. Yefferson, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubukbasung BUYA H. ANAS Datuk Mangkuto Majo Lelo, dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1920 di Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, sebagai anak ke 3 dari 5 bersaudara dari seorang ibu Tiramin dan ayah H. Muhammad Rasyid. Oleh keluarga beliau, dalam pergaulan sehari-hari, beliau dipanggil Tuneh, dan oleh keponakan beliau dipanggil mak nuneh, karena ibu jari kiri sebelah luar mempunyai tunas/ranting atau cabang. Drs. Yefferson, SH., MH. Anas kecil mengikuti pendidkan SekoWakil Ketua PA Lubukbasung lah Rakyat (SR) di Lubuk Basung tahun 1927 ang sampai tahun 1930. Setelah itu, beliau masuk sekolah Governement di Labuk Basung sampai tahun 1933. Kemudian beliau masuk sekolah agama di Tarbiyah Islamiyah Bayur Kecamatan Tanjung Raya, dan terakhir beliau melanjutkan sekolah agamanya ke Tarbiyah Islamiyah Candung Kabupaten Agam.


| 167


Setelah menamatkan sekolah agama di Candung tahun 1940, beliau pulang ke Lubuk Basung. Pada tahun 1958 beliau terpilih menjadi Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Kecamatan Lubuk Basung. Pada waktu itu Buya Anas termasuk salah satu dari empat ulama bersama Buya Labai Sutan, Buya Datuk Pusako Basa dan Buya M. Yusuf Sutan Khairuddin, yang diizinkan untuk berdakwah oleh BODM (Koramil sekarang). Buya Anas adalah ulama yang kharismatik. Kharisma itu dirasakan dan diceritakan oleh salah seorang anak beliau Mairizal Anas yang berwajah mirip dengan Buya Anas. Setiap kali Mairizal bertemu dengan orang yang pernah dekat dengan Buya Anas, mereka berkata seperti bertemu kembali dengan Buya Anas. Sebagai ulama, beliau disegani dan disayangi lawan dan kawan, meskipun beliau orang Tarbiyah, tetapi beliau tetap diminta oleh orang Muhammadiyah untuk memberi pengajian di hadapan orang-orang Muhammadiyah. Untuk memfokuskan dakwahnya, Buya Anas bersama saudara dan kakak ipar beliau membangun sebuah surau di Lubuak Taleh, yang disebut Surau Lubuak Taleh. Sekarang pengajian di Surau tersebut dipimpin oleh sahabat beliau Buya M. Yusuf Sutan Khairuddin. Karena kepiawaian beliau seH. Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo bagai da’i, dan disenangi oleh masyarakat, pada tahun 1956 beliau dipilih menjadi Wali Nagari Lubuk Basung. Ketika beliau menjadi Wali Nagari tersebut terjadi peperangan antara APRI dan PRRI. Karena kemampuan beliau berdiplomasi, oleh tentara pusat beliau ditunjuk sebagai perwakilan dan mata-mata tentara pusat. Beliau memanfaatkan betul kedekatan dengan tentara pusat tersebut untuk menyelamatkan rakyatnya. Setiap kali tentara pusat memberi tahu kepada beliau akan menangkap dan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh tentara pusat, beliau selalu memberi tahu orang tersebut agar pergi jauh bersembunyi (yang dalam bahasa Minang disebut dengan ijok) sehingga selamat dari pembunuhan tentara pusat. Karena kedekatan beliau dengan tentara pusat tersebut, oleh orangorang yang tidak mengerti, beliau dituduh sebagai orang yang bermuka 168



dua. Pada waktu menjadi wali nagari tersebut beliau dianugerahi gelar adat Datuak Pucuak Penghulu adat suku caniago yang delapan, sehingga beliau yang sebelumnya bergelar Angku Mudo Anas, menjadi bergelar Anas Datuk Mangkuto Majolelo. Pada tahun 1960 Buya Anas diangkat menjadi kepala Kantor Urusan Agama (KUA), mulanya menjadi Kepala KUA Kecamatan Tiku, kemudian menjadi Kepala KUA Kecamatan Lubuk Basung. Ketika menjadi Kepala KUA, beliau seringkali berurusan dengan Pengadilan Agama di Bukittinggi, yang pada waktu itu beliau rasakan sangat jauh dengan alat transportasi yang sulit. Maka beliau berupaya, mengusulkan dan berjuang agar di Maninjau didirikan Pengadilan Agama untuk mewakili kepentingan peradilan masyarakat Kabupaten Agam wilayah Barat. Pada tahun 1968, usaha beliau membuahkan hasil, dengan dibentuknya Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 tanggal 28 Agustus 1968, yang pertama kali berkantor dengan menyewa rumah masya-rakat Maninjau bernama Bu Ibis. Beliau diusulkan oleh Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa yang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang waktu itu untuk menjadi Ketua PA Maninjau yang pertama, tetapi SK yang turun dari Kementerian Agama Pusat beliau jadi wakil ketua, sedangkan ketuanya adalah bapak Ruka’in Tk. Bandaro. Sebab Rukai’in TK. Bandaro dianggap lebih senior karena sudah menjadi Hakim di PA Bukittinggi dan sudah hampir pensiun, sementara Buya Anas pada waktu itu baru menjabat kepala Kantor Urusan Agama. Barulah satu tahun kemudian beliau menjadi Ketua PA Maninjau yang kedua dari tahun 1970 s/d 1977. Pada bulan Mei 1978 Buya Anas memasuki masa pensiun, dan pada tanggal 4 Januari 1984, beliau dipanggil yang kuasa untuk menghadap kehadirat Nya, karena penyakit gula yang dideritanya. Beliau dikebumikan di belakang Surau Lubuak Taleh. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un. -------------------------------------------

Sumber : 1. Mairizal Anas, anak ke 7 Buya H. Anas Dt. Mangkuto Majolelo, mantan Kasubbang Protokoler Kabupaten Agam. 2. H. Ali Mardian, keponakan Buya Anas dari kakak perempuan beliau yang pertama, bernama Sariatun, pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Basung. 3. SK pensiun Buya Anas Nomor : B.II/4/e-I/P.934/4410. Tanggal 23 Mei 1978


| 169


Dari kiri ke kanan: Dra. Hj. Husnaini (sekarang 2012 WK PTA Padang), Drs. H. Zul ‘Aidi, Buya Anas Datuk Mangkuto Majolelo, Syahril RS, (pegawai PA Maninjau), Syahril (Hakim Honor).

170



Oleh: Drs. H. Ahmad Choiran Arief, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang DRS. H. RUSTAM Ibrahim Dt. Rajo Bandaro, lahir di Jorong Koto Tangah Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebuah desa yang di kelilingi hamparan sawah yang luas dengan suasana tenteram dan damai serta masyarakat yang agamis penuh kekeluargaan. Beliau lahir tahun 1924 dan merupakan anak tunggal dari seorang petani yang bernama Ibrahim Dt. Rajo Tanbaro dengan ibunya bernama Bulan. Meskipun anak tunggal, tetapi beliau mempunyai keluarga besar dengan 1 (satu) orang saudara seibu dan 17 (tujuh belas) orang saudara seayah, di antaranya bernama Rasul Ibrahim dan Mawardi Ibrahim, keduanya pernah menjadi Wali Nagari Koto Tangah. Beliau terlahir dengan nama Nurdin Ibrahim tetapi karena warna kulitnya agak hitam sering dipanggil oleh orang tuanya dengan panggilan si Itam sehingga akhirnya nama beliau berubah menjadi


| 171


Rustam. Demikian penuturan anak ketiganya yang bernama Andriyati Rustam yang diperoleh dari cerita ayahnya. Dimata isteri dan anak-anaknya beliau adalah seorang suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab, jujur, disiplin dan tegas tetapi memiliki sikap kebapak-an yang tinggi, selalu mengayomi dan senantiasa berusaha memberi ketenteraman serta kedamaian bagi isteriisteri dan anak-anaknya, sedangkan dimata kolega dan bawahannya beliau merupakan sosok pemimpin sekaligus ulama yang sederhana tapi berpengetahuan luas, jujur dan bijaksana, disiplin dan tegas tetapi selalu mengayomi sehingga beliau patut untuk dijadikan teladan dan panutan. Pendidikan beliau diawali dengan mengaji di Surau Tanjung Barulak untuk mempelajari ilmu agama, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Desa di Nagari Koto Tangah selama 3 (tiga) tahun. Setelah itu beliau meneruskan pendidikan ke Sekolah Guvernemen di Saruaso selama 2 (dua) tahun. Semangat beliau untuk menuntut ilmu sangat tinggi bahkan beliau pernah menentang mamaknya (paman) yang tidak mendukung keinginannya untuk melanjutkan sekolah selepas dari Sekolah Guvernemen di Saruaso, padahal dalam struktur adat Minang yang Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro matrilinial seorang mamak sangat berpengaruh atas keponakannya, tetapi berkat dukungan ibunya, beliau diperkenankan merantau ke Bukittinggi untuk menuntut ilmu di Normal Islam selama 3 (tiga) tahun, kemudian dilanjutkan ke sekolah Normal Islam (sekarang setingkat SMA) di Kota Padang dan beliau merupakan alumni terakhir dari Sekolah Normal Islam tersebut pada tahun 1942. Salah satu guru beliau yang terkenal dan pada saat itu merupakan pimpinan dari Normal Islam tersebut adalah Mahmud Yunus atau yang lebih dikenal Prof. Dr. Mahmud Yunus seorang Tokoh dan Ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat.

172



Masih belum puas dengan ilmu yang didapatkan, beliau berusaha melanjutkan pendidikan pergi merantau ke Jakarta dan dengan berbekal surat tugas belajar beliau melanjutkan ke Akademi Dakwah Islamiyah di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Akademi Dakwah Islamiyah tersebut, beliau ditugaskan sebagai guru pada PGA Putri di kota Solo dan selanjutnya dipercaya sebagai Kepala PGA Putri tersebut, kemudian menjadi Kepala PGAA masih di kota yang sama. Meskipun beliau telah dipercaya sebagai Kepala PGA Putri, tetapi semangat beliau untuk menuntut ilmu tidak pernah surut. Di sela-sela kesibukan mengajar dan memimpin PGA Putri beliau masih menyempatkan diri untuk melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) KM dari Kota Solo (Surakarta). Keterbatasan dana tidak menyurutkan semangat beliau untuk melanjutkan kuliah, karena itu untuk menghemat biaya transportasi dari Solo ke Yogyakarta, beliau siasati dengan cara setiap pergi kuliah menggunakan alat transportasi kereta api yang ongkosnya jauh lebih murah dibanding dengan naik bis. Walaupun beliau kuliah sambil bekerja tetapi seperti apa yang beliau ceritakan kepada anak-anaknya bahwa beliau sering mendapat pujian dari dosen diantaranya Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Sanusi Latif atas prestasi beliau yang cukup membanggakan. KELUARGA Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro mempunyai tiga orang isteri tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan dan 6 (enam) orang anak. Isteri pertama bernama Kartini, lahir tahun 1930 yang awalnya berprofesi sebagai seorang guru tetapi kemudian berhenti untuk memaksimalkan pengabdian kepada sang suami, mereka menikah tanggal 11 September 1948, dari pernikahan tersebut diperoleh keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama: 1. Drs. H. Amnizal Rustam bin Rustam Ibrahim, saat ini tinggal di Dumai sebagai Apoteker. 2. Drs. H. Amrizal Rustam, SU bin Rustam Ibrahim, saat ini tinggal di Yogyakarta dan bekerja sebagai Dosen Universitas Gajahmada Yogyakarta. 3. Dra. Hj. Andriyati Rustam binti Rustam Ibrahim, Guru SMAN I Pariaman, saat ini tinggal di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 173


4. Hj. Andriyani Rustam binti Rustam Ibrahim, ibu rumah tangga, saat ini tinggal di Jakarta. 5. H. Muhammad Herizon, ST. bin Rustam Ibrahim, Pegawai Telkom, saat ini tinggal di Pekanbaru. 6. Ir. Hj. Frida Astutiningsih Rustam binti Rustam Ibrahim, Ibu Rumah Tangga, saat ini tinggal di Yogyakarta. Setelah isteri pertama tersebut meninggal dunia tanggal 21 Juli 1978, kemudian pada tanggal 20 Oktober 1978 beliau menikah lagi dengan seorang wanita bernama Siti Hajar yang juga berprofesi sebagai guru dan sebagai Kepala Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiah 1 Padang tetapi dari pernikahan dengan isteri kedua ini tidak di peroleh keturunan. Setelah Isteri kedua tersebut wafat pada tanggal 9 Oktober 1997, kemudian pada tanggal 26 Desember 1997 beliau meni-kah lagi dengan seorang wanita bernama Dra. Hj. Rabi’ah Karim yang berprofesi sebagai Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, tetapi sayang dari pernikahan yang ketiga ini tidak pula diperoleh keturunan. Ada kesamaan dari ketiga isteri bapak Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro tersebut, yaitu ketiganya sama-sama berasal dari Nagari Koto Tangah kampung halaman beliau sendiri bahkan isteri ketiga masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan jauh beliau sebagaimana dituturkan sendiri oleh Drs. Hj. Rabi’ah Karim isteri ketiga beliau. PERJUANGAN DAN KARIER Setelah menyelesaikan pendidikannya di Normal Islam Padang tahun 1942 beliau mengamalkan ilmu yang telah didapat dengan mengajar di surau-surau di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar sampai tahun 1944. Sebagai pemuda harapan bangsa beliau merasa terpanggil untuk ikut berjuang melawan penjajah Jepang dengan cara bergabung menjadi anggota Fisabilillah pada tahun 1944 sampai dengan tahun 1945. Bersama para pemuda dan pejuang lainnya beliau bahu membahu berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 beliau kembali mengabdi dan giat membina masyarakat serta aktif dalam kepengurusan masjid di kampung halamannya Nagari Koto Tangah. Pada tahun 1948 beliau diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai guru agama Sekolah Rakyat (SR) di Padang Ganting, namun demikian jiwa perjuangan beliau masih tetap menyala dalam dada dan karena itu beliau ikut berjuang mempertahankan 174



Kedaulatan Negara dari agresi kolonial Belanda sehingga pada suatu hari di tahun 1948 pada saat upacara dan sedang bertindak sebagai inspektur upacara beliau ditangkap oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan dijebloskan ke penjara di Batusangkar, namun sekitar 4 (empat) bulan kemudian beliau dibebaskan karena berdasarkan KMB (Konferensi Meja Bundar) telah tercapai kesepakatan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda mengembalikan kedaulatan negara kepada Pemerintah Republik Indonesi dan para pejuang yang ditahan Belanda dibebaskan. Diantara kawan seperjuangan beliau dalam mengahadapi agresi Belanda adalah H. Hasnawi Karim (Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat). Pada tahun 1951 beliau dipindahtugaskan ke Bengkalis selama lebih kurang satu tahun dan selanjutnya pada tahun 1952 dipindahkan ke Batusangkar dan bertugas sebagai guru agama pada SMPN 2 Batusangkar sampai tahun 1953. Kemudian pada tahun 1954 beliau pergi merantau ke Jakarta karena mendapat tugas belajar pada Akademi Dakwah Islamiyah di Jakarta dan setelah menyelesaikan kuliahnya sekitar tahun 1957 beliau ditugaskan sebagai guru pada PGA Putri di Kota Solo. Meskipun beliau berasal dari Sumatera Barat tetapi beliau cukup lama mengabdi sebagai guru di Kota Solo Jawa Tengah, bahkan beliau pernah menjabat Kepala PGA Putri tersebut dan juga Kepala PGAA, dan baru pada tahun 1977 beliau kembali ke Sumatera Barat karena di promosikan sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi (PAMAP) di Padang dan beliau dipercaya memimpin PAMAP Padang sampai beliau pensiun terhitung tanggal 01 Januari 1985. Sejak awal tahun 1980 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 terjadi penyeragaman penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sehingga PAMAP Padang berubah nama menjadi “Pengadilan Tinggi Agama Padang “. Sebagai Ketua PTA Padang, Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro sangat perhatian terhadap Pengadilan Agama, hampir semua Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Padang yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi beliau kunjungi meskipun dengan uang jalan yang sangat minim. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan yang harus mengayomi bawahan. Hampir seluruh Pegawai menyukai kepemimpinan beliau karena beliau merupakan sosok pemimpin yang sederhana, jujur, bertanggung Peradilan Agama Di Ranah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah

| 175


jawab, disiplin dan tegas tetapi bersifat kebapakan yang selalu mengayomi bawahan dan mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi bahkan pada setiap hari raya idul fitri hampir semua rumah pegawai PTA Padang beliau kunjungi meskipun rumah pegawai tersebut berada di luar Kota Padang. Selama kepemimpinan beliau banyak hal yang telah dilakukan untuk mengembangkan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang saat itu meliputi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, di antaranya: 1. Mengupayakan pengembangan Kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama meskipun dengan dana yang sangat terbatas. 2. Mengupayakan pengembangan kemampuan pegawai/hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dengan jalan mengusulkan kepada Ditbinbapera di Jakarta agar pegawai/Hakim PTA Padang dan PA dalam wilayah hukum PTA Padang diikutkan dalam pelatihan. 3. Mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama baru, satu di antaranya adalah Pengadilan Agama Lubuk Basung dan ternyata usulan tersebut mendapat respon pemerintah pusat, terbukti dengan turunnya proyek pembangunan gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Pimpro Drs. H. Baharuddin Wakil Ketua PTA Padang saat itu, namun karena Bapak Drs. Rustam Ibrahim harus pensiun maka peresmian gedung dan lembaga Pengadilan Agama Lubuk Basung baru dilakukan pada saat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dijabat oleh Drs.H.A. Roihan A.Rasyid, SH yang menggantikan beliau. KIPRAH DI MASYARAKAT Kiprah di Bidang Pendidikan Beliau yang mengawali karier sebagai seorang guru sangat konsen sekali untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan. Sejak masih bertugas di Solo beliau tampaknya tidak puas hanya mengabdi sebagai guru dan Kepala PGA saja, disela-sela kesibukannya beliau masih menyempatkan diri mengajar di berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Solo, diantaranya : 1. Universitas Islam Indonesia (UII). 2. Universitas Nahdhatul Ulama (UNU). 3. Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), dan lain-lain. 176



Setelah beliau pindah tugas ke Padang Sumatera Barat kebiasaan mengajar di berbagai perguruan tinggi masih berlanjut, baik sewaktu beliau masih aktif sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun setelah Purnabakti beliau tetap aktif di berbagai perguruan tinggi, baik sebagai pembina maupun sebagai tenaga pengajar, antara lain pada: 1. Fakutas Kedokteran Baiturrahmah sebagai Pembina. 2. Fakultas Syari’ah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai Tenaga Pengajar (dosen) bahkan pernah menjabat sebagai Dekan. 3. Akademi Ilmu Al-Qur’an (AIQ), Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ)/Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur’an (STAI-PIQ) sebagai Tenaga Pengajar.. Menurut penuturan Drs. H. Asmini Maizan, MA., Ketua STAI-PIQ preode 1996-2001 bahwa Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro mempunyai peran sangat besar dalam pengembangan Ilmu al-Qur’an di Provinsi Sumatera Barat. Karena beliau tidak hanya sebagai tenaga pengajar saja pada AIQ/STIQ/STAI-PIQ, bahkan lebih dari itu beliau adalah salah satu Anggota Badan Pendiri Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Qur’an yang didirikan pada tahun 1981 bersama-sama Anggota Badan Pendiri lainnya, yaitu Ir. H. Azwar Anas Gubernur Sumatera Barat saat itu, H. Manshur Daud Dt. Palimo Kayo, H. Hasnawi Karim Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat dan Drs. H. Karseno yang menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumatera Barat. Juga bersama Buya H. Djalaluddin, Drs. H. Fahmi Rasyad, Drs. H. Hasan Basri Durin Walikota Padang saat itu. Selain sebagai anggota badan pendiri Yayasan, beliau juga di dalam kepengurusan yayasan menjabat sebagai Sekretaris Yayasan. Sedangkan Ketua Yayasan pada saat itu dipegang oleh Bapak Ir. H. Azwar Anas Gubernur Sumatera Barat. Akademi Ilmu Al-Qur’an yang bernaung dibawah Yayasan Pengembangan Ilmu Al-Qur’an pada periode pertama dari tahun 1981 saat didirikan sampai dengan 1 September 1996 di pimpin oleh Drs. H. Hasnawi Karim sebagai Direktur, Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro sebagai Diretur I, Buya. H. Djalaluddin sebagai Direktur II dan H. Bahrun Sutan kayo sebagai Direktur III. Pada tanggal 1 Oktober 1988 Akademi Ilmu Al-Qur’an tersebut ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi sehingga berubah nama menjadi STIQ (Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an) dan selanjutnya terhitung sejak tanggal 21 Maret 1994 berubah nama


| 177


menjadi STAI-PIQ (Sekolah Tinggi Agama Islam- Pengembangan Ilmu al-Qur’an) sampai sekarang. Pada tahun 2005 beliau (Drs. H. Rustam Ibrahim) diangkat sebagai Pejabat Sementara Ketua STAI-PIQ sampai tahun 2006 dan setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua beliau tetap aktif sebagai Tenaga Pengajar di STAI-PIQ sampai beliau wafat. Kiprah di Bidang Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan. Sebagai seorang ulama beliau tidak tinggal diam, beliau selalu berusaha mengabdikan dirinya bagi kepentingan umat, baik sewaktu masih bertugas di Solo Jawa Tengah terlebih lagi setelah pindah tugas ke Padang Sumatera Barat. Bahkan setelah pensiun beliau masih tetap aktif memberikan ceramah agama di berbagai tempat, memenuhi panggilan ummat dan beliau juga pernah mengabdi sebagai: 1. Pengurus bahkan setelah purnabakti dari tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang beliau terpilih sebagai Ketua Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI periode 1988 s/d 1993 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan panti asuhan. Menurut penuturan Bapak Darwis Kasim kolega beliau di PGAI bahwa setidaknya ada dua hal yang menjadi modal beliau sehingga dipilih sebagai Ketua Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI periode 1988 s/d 1993, yaitu keulamaan beliau dan juga karena beliau sebagai alumni terakhir dari Normal Islam Padang tahun 1942 yang setelah berubah menjadi PGA berada dibawah Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI. 2. Ketua Bidang Fatwa MUI Sumatera Barat dan sewaktu menjabat Ketua MUI tersebut pada saat Munas beliau pernah beraudiensi dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta. 3. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Sumatera Barat. 4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Sumatera Barat. 5. Koordinator Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat. 6. Beberapa kali ditunjuk sebagai TPIH (Tim Pembimbing Ibadah Haji). 7. Imam Besar Masjid Provinsi Sumatera Barat Nurul Iman dan Masjid Al-Azhar Universitas Negeri Padang.

178



KARYA-KARYA DRS. H. RUSTAM IBRAHIM Sebagaimana dituturkan bapak Darwis Kasim Dt. Putih, kolega beliau di Yayasan Dr. Abdullah Ahmad PGAI dan anak ketiga beliau yang bernama Dra. Hj. Andriyati Rustam bahwa sebenarnya banyak karya beliau dalam bentuk naskah-naskah ceramah agama yang dimuat dalam berbagai bulletin, tetapi sayang tidak dikumpulkan dalam sebuah buku dan hanya satu karya beliau yang sempat diterbitkan dalam bentuk buku yaitu “Buku Sejarah Islam“ dua jilid yang diterbitkan oleh Departemen Agama dan sempat dijadikan sebagai buku pegangan murid PGA. Selain itu ada karya beliau yang bukan berbentuk buku tetapi sangat bermanfat bagi pembinaan ummat sejak dini, yaitu berupa Yayasan Jabal Nur yang mengelola TPA dan TPSA yang beliau dirikan bersama isteri dan anak-anak beliau di Nagari Koto Tangah yang masih berjalan hingga saat ini. Biaya operasionalnya ditanggung oleh keluarga dan hasil investasi beliau dalam bentuk sawah, serta sumbangan dari ummat Islam, dan juga Perguruan Tinggi Islam STAI-PIQ yang beliau ikut membidani kelahirannya. Disamping karya-karya tersebut di atas beliau juga meninggalkan nasehat yang senantiasa diingat oleh kolega dan anak-anaknya, di antaranya : - Nasehat kepada anaknya: “Ayah dan ibu tidak ada meninggalkan harta warisan kecuali berupa ilmu, oleh karena itu tuntutlah ilmu sepuas-puasnya karena ilmu tidak akan pernah habis “. - Nasehat kepada kolega dan bawahannya: “Bekerjalah dengan sungguh-sungguh penuh keikhlasan, insyaallah akan mendapat balasan yang tidak disangka-sangka karena Allah Maha Tahu akan kebutuhan kita “. Drs. H. Rustam Ibrahim Dt. Rajo Bandaro menghembuskan napas terakhirnya pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2007 di Rumah Sakit M. Jamil Padang dan dimakamkan di kampung halamannya di Jorong Koto Tangah Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Beliau meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak. Semoga Allah meridloi beliau. Amin ya Robbal ‘alamin.


| 179


Catatan

180


Pengantar dan Daftar Isi

Recommend Documents