DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

1 Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GRAFIK DAN TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 RUANG LINGKUP PERMASALAHAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.4 SISTEMATIKA BAB II TINJAUAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2009 2.1 LANDASAN HUKUM 2.2 PENGGUNAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN 2.3 GAMBARAN DAN ANALISIS ATAS PELAKSANAAN REKOMENDASI MENTERI KEUANGAN TAHUN 2009 BAB III FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA. 2011 3.1 VARIABEL DAN DATA YANG DIGUNAKAN 3.2 SUMBER DAN CUT-OFF DATA 3.3 FORMULA PERHITUNGAN KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH 3.4 HASIL FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH BAB IV REKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2011 LAMPIRAN

Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2011

i

KATA PENGANTAR Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) dan pasal 50

ayat

(2),

Kementerian

Keuangan menyusun

dan menerbitkan

Rekomendasi Menteri Keuangan tentang keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan di daerah. Tujuan rekomendasi ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2011 dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta proporsional dalam

pengalokasian

dana

dekonsentrasi

dan

dana

tugas

pembantuan;

meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; memberikan masukan kepada kementerian/lembaga di dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi di daerah tertentu. Rekomendasi ini menyajikan peta keseimbangan pendanaan di daerah, dijadikan sebagai indikator umum dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi setiap K/L untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk Tahun Anggaran 2011, di samping menggunakan indikator teknis yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) Keseimbangan pendanaan di daerah disusun dengan mengaitkan hubungan antara Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hubungan tersebut, daerah yang direkomendasikan untuk mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah: Prioritas I: daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional (Lampiran IIA dan IIB)


ii

Prioritas II: daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional (Lampiran IIIA dan IIIB)

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2011, sehingga dapat memberi dampak positif bagi perbaikan pengelolaan Keuangan Negara di masa yang akan datang. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI


iii


1

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan mengamanatkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hanya digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga wajib menyusun program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai Renstra-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undang mengenai pembagian urusan pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 21 ayat (2) dan pasal 50 ayat (2) jo Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 pasal 8, 9, dan 10 mengamanatkan bahwa rencana lokasi dan alokasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan

negara, keseimbangan

pendanaan

di

daerah,

dan

kebutuhan

pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya dasar pertimbangan/indikator yang terukur dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Peta keseimbangan pendanaan di daerah disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan berdasarkan kondisi terkini yang meliputi kemampuan fiskal dan kesejahteraan yang direpresentasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Informasi tersebut didapat dari pengolahan atas data terakhir yang berasal dari sumber resmi dan valid. Perhitungan peta keseimbangan pendanaan di daerah tersebut disusun berdasarkan formulasi yang bersifat kuantitatif. Pada tahun 2009 Kementerian Keuangan telah menyusun rekomendasi tentang keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka perencanaan lokasi


2

dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2010. Berdasarkan data atas pelaksanaan rekomendasi menteri keuangan tentang keseimbangan pendanaan tahun 2009 untuk T.A 2010, sebagian besar Kementerian/Lembaga telah menggunakan rekomendasi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2010. Dengan demikian, diharapkan untuk perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2011, Kementerian/Lembaga dapat lebih memperhatikan rekomendasi ini dengan harapan agar pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lebih transparan, akuntabel, proporsional, serta tidak terkonsentrasi di daerah tertentu, sehingga dapat tercapai hasil yang lebih baik. 1.2.

Ruang Lingkup Permasalahan

Rekomendasi Menteri Keuangan ini membahas permasalahan sebagai berikut: -

Analisis atas pelaksanaan keseimbangan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2009

-

Formulasi

peta

keseimbangan

pendanaan

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan tahun 2010 untuk perencanaan lokasi dan alokasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2011 berdasarkan data dan kondisi terkini. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan rekomendasi Menteri Keuangan ini adalah untuk:

1. Mewujudkan

transparansi

dan akuntabilitas,

serta

proporsional

dalam

pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; 2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;


3

3. Memberikan masukan kepada kementerian/lembaga di dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan agar tepat sasaran.

1.4.

Sistematika Rekomendasi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai

berikut: Bab I

Penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup permasalahan, maksud dan tujuan, serta sistematika rekomendasi ini;

Bab II

Penjelasan mengenai landasan hukum, penggunaan rekomendasi menteri keuangan, dan gambaran serta analisis atas pelaksanaan Rekomendasi Menteri Keuangan tahun 2009.

Bab III Menjelaskan tentang formulasi keseimbangan pendanaan di daerah untuk perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan T.A. 2011 Bab IV Rekomendasi keseimbangan pendanaan di daerah dalam rangka perencanaan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan TA. 2011.


4

BAB II TINJAUAN HUKUM SERTA GAMBARAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PENDANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 2009 2.1. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rekomendasi Menteri Keuangan yang berkaitan dengan keseimbangan pendanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan ini yaitu: 1. Undang Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

rasa

keadilan

dan

kepatutan.

Oleh

karena

itu,

dana

dekonsenstrasi dan tugas pembantuan sebagai bagian dari keuangan negara harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. b. Bagian Penjelasan Butir (5) mengenai Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam penjelasan butir (5) UU 17 tahun 2003 diatur bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan (pengelola fiskal) pada hakekatnya merupakan Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,

sementara

setiap menteri/pimpinan lembaga pada

hakekatnya

merupakan Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya


5

mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran,administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Terkait dengan fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan penganggaran, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk memberi bahan pertimbangan/rekomendasi kepada kementerian/lembaga dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan a. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan/ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.” b. Penjelasan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) tersebut adalah:

 Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan

dengan

kemampuan

APBN

dalam

mendanai

urusan

pemerintah pusat melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

 Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah.

 Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwa pengalokasian disesuaikan

dengan

pembangunan daerah.

prioritas

pembangunan

nasional

dan

prioritas


6

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan a. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10  Keseimbangan pendanaan dilakukan secara proporsional agar sebaran alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu.  Pengalokasian

dana

dekonsentrasi

dan/atau

tugas

pembantuan

mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah.  Hasil rumusan keseimbangan pendanaan di daerah dimaksud dituangkan dalam Rekomendasi Menteri Keuangan.  Rekomendasi Menteri Keuangan menjadi dasar pertimbangan bagi kementerian/lembaga dalam rangka perencanaan lokasi dan anggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  Rekomendasi Menteri Keuangan disampaikan kepada kementerian/ lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas selambat-lambatnya bulan Maret sebelum penyusunan Renja-KL.

2.2.

Penggunaan Rekomendasi Menteri Keuangan Secara umum rekomendasi memuat bahan kebijakan pokok yang terkait

dengan pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu: peta keseimbangan

pendanaan

di

daerah

(disajikan

dalam

Lampiran).

Peta

keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan untuk digunakan sebagai indikator umum dalam merencanakan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan menggunakan peta keseimbangan pendanaan di daerah

tersebut,

kementerian/lembaga

dapat

mengetahui

kondisi

daerah

berdasarkan hubungan antara Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hubungan antara KFD dan IPM


7

tersebut, akan disajikan daftar daerah yang diprioritaskan untuk mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada lampiran rekomendasi ini sebagai indikator umum bagi kementerian/lembaga. Setelah mempertimbangkan indikator umum, dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kementerian/lembaga menggunakan

indikator

teknis

yang

disusun

oleh

masing-masing

kementerian/lembaga. Dengan adanya hubungan antara Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut maka dapat terwujud sinergi antara COO dan CFO dalam perencanaan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Diharapkan rekomendasi ini untuk diterapkan oleh kementerian/lembaga dalam perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana yang disajikan pada Bab IV. Gambar 1 Hubungan antara COO dan CFO dalam Perencanaan Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan


2.3.

8

Gambaran dan Analisis atas Pelaksanaan Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009

2.3.1 Gambaran Kelompok Daerah Prioritas Rekomendasi Tahun 2009 Sebagaimana dimaklumi, dalam Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009 disampaikan gambaran umum tentang peta Keseimbangan Pendanaan di Daerah Tahun 2009 yang diukur dari keterkaitan Kemampuan Fiskal di Daerah (KFD) yang dicerminkan dari besarnya transfer daerah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang dicerminkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah. Rekomendasi Menteri Keuangan tersebut dimaksudkan agar perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dilakukan secara proporsional agar sebaran alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu. Salah satu butir pokok-pokok Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009 adalah merekomendasikan beberapa daerah yang diprioritaskan untuk mendapatkan

perhatian

sebagai

lokasi/daerah

penerima

alokasi

dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2010. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan lokasi yang menjadi prioritas pada tahun 2010. Tabel 1 Kelompok Daerah Berdasarkan Tingkatan Prioritas Sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan Tahun 2009 Daerah

Jumlah Daerah

Pertimbangan

Tingkatan

Kelompok

Provinsi

Kab/Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Prioritas I

III

14

143

Daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional

Prioritas II

II

11

156

Daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata Nasional, namun mempunyai IPM di atas rata-rata Nasional


Daerah

Jumlah Daerah

9

Pertimbangan

Tingkatan

Kelompok

Provinsi

Kab/Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Non Prioritas

I

5

77

Daerah yang mempunyai KFD dan IPM di atas rata-rata Nasional

Non Prioritas

IV

3

75

Daerah yang mempunyai KFD di atas rata-rata Nasional, namun mempunyai IPM di bawah rata-rata Nasional

Jumlah Daerah

33

451

Dari gambaran Tabel 1 di atas, menunjukkan Daerah Kelompok III dengan jumlah sebanyak 14 Provinsi dan 143 Kabupaten/Kota merupakan daerah Prioritas I, serta Daerah Kelompok II dengan jumlah sebanyak 11 Provinsi dan 156 Kabupaten/Kota adalah daerah Prioritas II, sedangkan sisanya yaitu Daerah Kelompok I dan Daerah Kelompok IV dengan jumlah sebanyak 8 Provinsi dan 152 Kabupaten/Kota tidak termasuk daerah yang diprioritaskan sebagai lokasi/daerah penerima alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2010. 2.3.2 Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Menteri Keuangan Berdasarkan Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2010 Berdasarkan data alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008-2010 sebagaimana tercantum dalam tabel 2, pagu anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 31,504 miliar atau mengalami penurunan sebesar 8,58% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 34,459 miliar, dengan distribusi alokasi sebagai berikut :  Untuk Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar Rp. 5.209 miliar atau 16,53% dari pagu anggaran atau terjadi peningkatan sebesar 9,52% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2009, dan ;


10

 Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 26.295 miliar atau 83,47% dari pagu anggaran atau mengalami penurunan sebesar 11,47% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009. Sedangkan pagu anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 sebesar

Rp.

7.318

miliar

atau

mengalami

penurunan

sebesar

54,10%

dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp 15.943 miliar, dengan distribusi alokasi sebagai berikut :  Untuk Pemerintah Provinsi dialokasikan sebesar Rp. 1.901 miliar atau 25,98% dari pagu anggaran atau terjadi peningkatan sebesar 101,56% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2009, dan ;  Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 5.417 miliar atau 74,02% dari pagu anggaran atau mengalami penurunan sebesar 15,02% dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2009. Besaran pagu anggaran dan distribusi alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dalam Tahun Anggaran 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 Besaran Pagu Anggaran dan Distribusi Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008-2010


11

Dari data besaran pagu anggaran dan distribusi alokasi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008-2010 sebagaimana tersebut di atas, bila dikaitkan dengan daerah yang direkomendasikan sebagai daerah prioritas, maka besaran alokasi dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada daerah prioritas sebagian besar telah sejalan dengan Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 di bawah ini. Tabel 3 Tabel Proporsi Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008-2010 Pada Daerah Prioritas dan Daerah Non Prioritas

Sumber data : DJA, Kementerian Keuangan *) Kelompok daerah prioritas dan non prioritas berdasarkan Rekomendasi Tahun 2009

Tabel 3 menjelaskan adanya peningkatan proporsi alokasi dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 pada daerah prioritas dibandingkan dengan proporsi alokasi Tahun Anggaran 2009, walaupun masih ada beberapa daerah non prioritas yang memperoleh proporsi alokasi lebih tinggi dari daerah prioritas. Gambaran perbandingan proporsi alokasi dana Dekonsentrasi per Kelompok


12

Daerah berdasarkan Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009 dapat ditunjukan secara jelas pada Gambar 2 di bawah ini Gambar 2 Perbandingan Proporsi Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008-2010 Per Kelompok Daerah Sesuai Rekomendasi MK Tahun 2009

Sedangkan Pada Tabel 4 di bawah ini, data menunjukkan adanya peningkatan proporsi alokasi dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 pada daerah prioritas dibandingkan daerah non prioritas. Peningkatan proporsi alokasi tersebut terjadi baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, namun bila proporsi alokasi Tahun Anggaran 2010 tersebut dibandingan dengan proporsi alokasi Tahun Anggaran 2009 terjadi penurunan


13

proporsi alokasi terutama pada daerah prioritas di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 4 Tabel Proporsi Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008-2010 Pada Daerah Prioritas dan Daerah Non Prioritas

Sumber data : DJA, Kementerian Keuangan *) Kelompok daerah prioritas dan non prioritas berdasarkan Rekomendasi Tahun 2009

Gambaran perbandingan proporsi alokasi dana Tugas Pembantuan per Kelompok Daerah berdasarkan Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2009 dapat ditunjukan secara jelas pada Gambar 3 di bawah ini


14

Gambar 3 Perbandingan Proporsi Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008-2010 Per Kelompok Daerah Sesuai Rekomendasi MK Tahun 2009

Berdasarkan

penjelasan

yang

telah

dikemukakan

di atas,

dapat

disimpulkan bahwa perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 sebagian besar sudah mempertimbangkan faktor Keseimbangan Pendanaan di Daerah sebagai indikator umum perencanaan sebagaimana diatur dalam PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta PMK 156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dengan

kondisi

tersebut,

diharapkan

dalam

perencanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011, kementerian dan lembaga dapat lebih memberikan perhatian pada daerah prioritas agar tujuan keseimbangan pendanaan di daerah dapat dicapai dengan lebih optimal.


15

BAB III FORMULASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH UNTUK PERENCANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TA. 2011 3.1.

Variabel Yang Digunakan Keseimbangan Pendanaan di Daerah diformulasikan dari 2 (dua) jenis

variabel umum, yaitu Variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan Variabel Pembangunan di daerah. A. Variabel Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) KFD menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Selanjutnya KFD harus dapat menggambarkan fiscal space daerah, yaitu gambaran dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembagunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya secara leluasa dan fleksibel. Oleh karena itu, total kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer daerah yang diterima daerah harus dikurangi dengan belanja PNSD. B. Variabel Pembangunan di Daerah Indikator yang digunakan dalam mengukur

Variabel Pembangunan di

daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan alasan: 1. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).


16

2. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusianya. 3. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti

dalam

memperoleh

pendapatan,

kesehatan,

pendidikan,

dan

kesejahteraan. 4. IPM ini belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya, namun, untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia. Menurut UNDP IPM meliputi 4 komponen indikator: 1. Angka melek huruf penduduk dewasa: menunjukkan jumlah penduduk dewasa yang dapat membaca dan menulis. 2. Rata-rata lama sekolah: menunjukkan rata-rata lamanya pendidikan formal yang pernah dijalani oleh penduduk dewasa. 3. Angka harapan hidup: menunjukkan perkiraan usia rata-rata penduduk. 4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Gambar 4 Variabel Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah


17

3.2. Sumber, dan Cut-Off Data Data PAD, Lain-lain Pendapatan yang Sah, DAU, DAK, DBH, Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Belanja PNSD bersumber dari Database Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, sedangkan data IPM, Jumlah Penduduk, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Cut-off untuk seluruh data yang digunakan dalam formulasi keseimbangan pendanaan di daerah adalah data tahun 2009 kecuali data untuk tahun tersebut tidak tersedia, maka digunakan data tahun 2008. Terhadap daerah pemekaran tahun 2008 dan 2009, menggunakan data dari daerah induk. 3.3.

Formulasi Perhitungan Keseimbangan Pendanaan di Daerah Langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan adalah sebagai

berikut:

1. Menentukan Indeks Kemampuan Fiskal Daerah: a. Menghitung besaran transfer daerah (jumlah dana perimbangan: DAU, DAK, DBH Pajak, DBH SDA, dan Dana Otsus). b. Menghitung kemampuan keuangan daerah (jumlah PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah dikurangi Belanja PNSD). c. Menentukan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) yang merupakan hasil penjumlahan dana transfer daerah dan kemampuan keuangan daerah. d. Menghitung KFD per kapita yang didapat dari KFD dibagi dengan jumlah penduduk. e. Menghitung KFD Riil dengan memperhitungkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai proxy perbedaan tingkat harga antar daerah. f. Menentukan Indeks KFD sebagai hasil dari pembagian KFD Riil terhadap ratarata KFD Riil nasional.


18

g. Memperoleh Peta Keseimbangan Pendanaan antar daerah yang menjadi dasar dalam rekomendasi penentuan alokasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2. Mengkaitkan KFD dengan IPM: a. Menghitung besarnya perbandingan KFD daerah terhadap rata-rata KFD Nasional sehingga menghasilkan daerah yang berada di atas dan di bawah rata-rata nasional. b. Menghitung besarnya perbandingan IPM daerah terhadap rata-rata IPM Nasional sehingga menghasilkan daerah yang berada di atas dan di bawah rata-rata nasional. c. Hasil kedua perbandingan KFD dan IPM tersebut di atas berupa 4 kelompok daerah sebagai berikut: 

Kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di atas rata-rata nasional



Kelompok daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional.



Kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah dari rata-rata nasional.



Kelompok daerah yang mempunyai KFD di atas rata-rata nasional namun IPM di bawah rata-rata nasional.

Alur pikir formulasi keseimbangan pendanaan seperti terlihat dalam gambar berikut.


19

Gambar 5 Alur Pikir Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah

3.4.

Hasil Formulasi Keseimbangan Pendanaan di Daerah Berdasarkan formulasi keseimbangan pendanaan di daerah untuk tahun

2011 disajikan dalam tabel lampiran IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, dan IVB rekomendasi menteri keuangan.


20

BAB IV REKOMENDASI KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2011 Pokok-pokok

rekomendasi

pendanaan

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Indikator umum dicerminkan dari hubungan antara KFD dengan IPM serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi/daerah penerima alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 2. Berdasarkan point 1, bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan direkomendasikan untuk diprioritaskan pada: a. Prioritas I: Daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah rata-rata nasional (lampiran IIA dan IIB) b. Prioritas II: Daerah yang mempunyai KFD dibawah rata-rata nasional namun mempunyai IPM di atas rata-rata nasional (lampiran IIIA dan IIIB). 3. Kementerian/Lembaga menyusun indikator teknis untuk menentukan besaran alokasi

dana

dekonsentrasi/tugas

pembantuan

mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah.

di

daerah

dengan

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Recommend Documents