PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Telp. (0411) 448365 – 448366 M A K A S S A R 90232 Makassar, 9 Desember 2013 Nomor Lampiran Perihal
: W22.U/039/UM/XII/2013 : 1 (SATU) Lembar : Petunjuk Penghapusan Barang Milik Negara
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan dan Barat di Tempat
Untuk menindak lanjuti Bimbingan Teknis Penghapusan dan Alih Fungsi Barang Milik Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 9 Oktober s/d 11 Oktober 2013, berikut ini dipandang perlu mengingatkan hal-hal sebagai berikut : I.
Berdasarkan pengamatan Kami pada beberapa Pengadilan Negeri, terdapat aset barang milik negara yang sudah seharusnya dihapuskan dengan pertimbangan barang milik negara tersebut telah rusak berat, hilang atau secara teknis barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dalam hubungan ini agar dicermati Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.06/2007
Penyelenggaraan,
tentang
Pemanfaatan,
Tata
Cara
Penghapusan
Pelaksanaan
dan
Pemindah
tanganan Milik Negara. Pasal 9 dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Milik Negara halaman 28-35. II. TATA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK NEGARA (RUISLAG) Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan
pemerintahan,
optimalisasi
penggunaan
BMN
disamping itu BMN tidak sesuai lagi tupoksi atau BMN tidak maksimal dimanfaatkan seperti gedung kantor Pengadilan Negeri lama yang tidak difungsikan lagi, maka dapat dilakukan tukar menukar dengan memperhatikan ketentuan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
96/PMK.06/2007
Penyelenggaraan,
tentang
Pemanfaatan,
Tata
Cara
Penghapusan
Pelaksanaan
dan
Pemindah
tanganan Milik Negara halaman 41-47. III. Terhadap kantor lama dapat dilakukan penetapan alih fungsi dari tupoksi yang semula sebagai tempat sidang menjadi rumah dinas. Hal ini dimaksudkan agar bangunan lama dapat difungsikan supaya bermanfaat, menjaga aset tetap berada pada pemilikan semula, serta memenuhi kebutuhan rumah dinas. Syarat-syarat permohonan alih fungsi : 1. Permohonan
ditunjukan
kepada
Kepala
Badan
Urusan
Administrasi Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan melampirkan : a. Copy sertifikat tanah b. KIB 2. Apabila ada persetujuan alih fungsi dari Kepala Badan Urusan Administrasi segera rekonsiliasi barang milik negara. Semester berikutnya sudah tercatat dalam laporan barang milik negara. 3. Dalam pelaksanaannya agar kordinasi dengan KPKNL setempat. IV. Bahwa sesuai Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 11/S-KPL/BMN-PL/I 2007 ditentukan petunjuk penghapusan Barang Milik Negara sebagai berikut : KELENGKAPAN USUL PENGHAPUSAN BMN A. PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN : 1. Surat
usulan
Pengadilan
Ketua
Tingkat
Pengadilan Banding
Negeri
secara
kepada
berjenjang
Ketua disertai
tembusan kepada Kordinator Wilayah. 2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi syarat maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR 1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara. 2. Berita Acara oleh Tim Penghapusan Barang Milik Negara.
3. Surat
dari
Dinas
Perhubungan
tentang
Berita
Acara
pemeriksaan kendaraan yang akan dihapus. 4. Surat
rekomendasi
dari
Perbendaharaan/Ditjen
Kantor
Kekayaan
Wilayah
Ditjen
Negara/Departemen
Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 (Surat Menteri Keuangan Nomor SE 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002). 5. Surat pernyataan satuan kerja pengguna barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari dan tidak akan mengajukan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun 6. Laporan semester/saldo awal barang milik negara (daftar inventaris barang kendaraan bermotor). 7. Foto dari depan, samping, belakang. 8. Foto copy STNK/BPKB. 9. Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang terbakar/rusak berat karena kecelakaan lalu lintas harus disertai surat keterangan
kepolisian
dengan
lampiran
Berita
Acara
Penyidikan di TKP (tempat kejadian perkara) dan Berita Acara Tim
Pemeriksa
kepada
penanggungjawab/pengguna
kendaraan (sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III bagian kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku pegawai negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara, maka akibat kejadian tersebut, penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR (tuntutan ganti rugi) dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas. C. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR : 1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara. 2. Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Miliki Negara. 3. Kartu inventaris barang milik negara yang akan dihapus.
4. Laporan semester/saldo awal barang milik negara (daftar inventaris barang). D. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONSTRUKSI) 1. Keputusan Tim peneliti penghapusan barang milik negara. 5. Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Miliki Negara. 2. Laporan semester/saldo awal barang milik negara. 3. Foto-foto bangunan yang akan dihapus disertai penjelasan penggunaan bangunan. 4. Foto copy DIPA 5. Surat
rekomendasi
dari
kantor
wilayah
Ditjen
Perbendaharaan/Ditjen Kekayaan Negara setempat. 6. Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum (cipta karya). Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dimohon agar mulai saat ini dapat melakukan penghapusan terhadap barang milik negara yang dinilai rusak berat, termasuk Ruislag dan alih fungsi. Demikian agar dapat dijadikan pedoman dan memperhatikan pula Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan barang milik negara dalam rangka administrasi pengolaan barang milik negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar, semoga bermanfaat terima kasih. PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PANITERA SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
H. SAHABUDDIN SAMAD, SH NIP. 195208181983031004
Tembusan kepada yth : Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai laporan
Lampiran : Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor : W.22U/039/UM/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013
KELENGKAPAN DATA/ DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PENJUALAN (PENGHAPUSAN) BMN
NO 1. 2. 3. 4.
DOKUMEN Surat usulan penghapusan PT Fotocopy SK pendelegasian kewenangan Asli SK pembentukan panitia Asli BA penelitian Barang beserta lampiran ditandatangani oleh semua anggota panitia dan diketahui UAKPB dan Ketua.
5. 6. 7. 8.
Asli Daftar usulan barang yang akan dihapus beserta CD LBKP Semesteran asli Laporan Kondisi Barang asli Asli Surat pernyataan dengan dilakukan penghapusan BMN tidak akn menggaggu kegiatan operasional kantor (bermaterai) 9. Asli surat pernyataan bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai limit yang diajukan dalam usulan penghapusan (bermaterai). 10. Daftar BMN dihentikan dari penggunannya. 11. Foto BMN yang diusulkan penghapusannya. Asli Dalam hal usulan penghapusan terhadap BMN berupa kendaraan bermotor terlampir pula 12. Fotocopy BPKB 13 Fotocopy KIB kendaraan, asli/ update 14 Fotocopy STNK 15. Foto Kendaraan dari depan samping belakang. Asli 16. Surat keterangan dari Dinas perhubungan asli 17. Surat keterangan alasan penghapusan ditandatangani oleh Kaur/Kasub Umum, Wasek, Pansek mengetahui Ketua Dalam hal usulan penghapusan terhadap BMN berupa gedung terlampir pula 18. Fotocopy Sertifikat Tanah bangunan kantor 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Fotocopy DIPA dana pembangunan kantor dan RKAKL Surat Keterangan dari dinas tata ruang Surat keterangan alasan penghapusan ditandatangani oleh Kaur/Kasub Umum, Wasek, Pansek mengetahui Ketua Laporan KIB Gedung asli/ update Surat Keterangan NJOP dari KPPN Foto bangunan dari sisi depan, samping , belakang .asli
Ket : Jika masih ada data dukung yang masih kurang akan disesuaikan kemudian.
