Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun No 50 Tahun 2012
PT. SUCOFINDO CABANG MAKASSAR JLN. URIP SUMOHARJO NO 90A MAKASSAR
Latar Belakang
PP No. 50 Tahun 2012
PENGERTIAN
PASAL 1
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sistem Manajemen K3 Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara Keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang g kegiatan g kerja j g guna terciptanya p y tempat p berkaitan dengan kerja yang aman, efisien dan produktif.
TUJUAN PENERAPAN Latar Belakang SMK3 a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan b. penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat / buruh; serta c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas
PENERAPAN SMK3 WAJIB UNTUK :
Siklus Penerapan SMK3
PENETAPAN KEBIJAKAN K3
PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Penetapan Kebijakan K3 Perencanaan Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan & Evaluasi Tinja uan Ulang
Organisasi/Personil K3 dalam penerapan SMK3 ; • P2K3 (Panitia Pembina K3) • Regu Tanggap Darurat • Tim Auditor Internal • Ahli K3 (umum/khusus) • Dokter perusahaan
Fungsional Diatur oleh peraturan
• Operator boiler, alat angkat &
angkut, dll • Departemen K3/OHS/EHS • Safety Supervisor y Officer,, dll • Safety
Struktural organisasi Kebutuhan organisasi g
PERENCANAAN K3 Penetapan Kebijakan K3
Perencanaan
Pasal 9 PASAL 9
IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN & PENGENDALIAN RISIKO
Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan & Evaluasi
TUJUAN & INDIKATOR
PROGRAM
KINERJA
K3
Tinja uan Ulang
PERATURAN PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA
BAHAN
IDENTIFIKASI BAHAYA
ALAT MANUSIA LINGKUNGAN
PELUANG/KEMUNGKINAN SERING
PENILAIAN RISIKO Risiko = Akibat x Peluang
FATAL
TINGGI
MEDIS
TINGGI
P3K
SEDANG JARANG TINGGI
SEDANG
SEDANG SEDANG
SEDANG RENDAH RENDAH Eliminasi Subtitusi
PENGENDALIAN
Rekayasa Teknik
RISIKO
Administrasi Alat Pelindung Diri
Rencana K3
Pasal 9
Dapat diukur, indikator pengukuran, dan sasaran pencapaian Pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi diprioritaskan untuk perencanaan Berdasarkan B d k hasil h il penilaian il i risiko i ik sesuaii hierarki pengendalian Tersedianya SDM, sarana, prasarana, dan dana Merupakan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian K3 dan keberhasilan pencapaian tujuan SMK3 Sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan
INDIKATOR NEGATIF Mengukur kegagalan dalam sistem, misal ; statistik k kecelakaan, l k k kasus k b k kebakaran, penyakit akibat kerja, dll INDIKATOR POSITIF Mengukur keberhasilan sistem, misal; pencapaian program, hasil inspeksi/audit, dll
• Menetapkan angka kecelakaan kerja 0%
•Pelaksanaan program pelatihan K3 bagi seluruh level supervisor (100%)
•Pencapaian sertifikasi emas untuk sertifikasi SMK3 tahun 2016
PROGRAM
K3 • Menetapkan penanggungjawab program K3 •Menetapkan M t k jangka j k waktu kt & sarana pencapaian i •Ditinjau secara teratur BAHAN
· · · · · · ·
Komunikasi bahaya B3 Pelabelan B3 Pelatihan B3 MSDS Inspeksi Ventilasi Subtitusi bahan
MANUSIA
· · · · · · · · · ·
Pelatihan Sosialisasi K3 Pemeriksaan kesehatan JSA On the job training P3K Simulasi darurat Awareness K3 SOP/ Prosedur kerja APD
MESIN/ALAT /
· · · · · · ·
Pemeliharaan mesin Inspeksi Sertifikasi alat Engineering control LOTO Safety sign Ergonomi
LINGKUNGAN
· · · · · · ·
Housekeeping Pemantauan NAB Engineering control Restricted area Safety sign Hygiene Evakuasi
PELAKSANAAN RENCANA K3 Penetapan Kebijakan K3 Perencanaan
Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan & Evaluasi Tinjauan g Ulang
Pasal 10
1. SDM, prasarana dan sarana K3 2. Rekrutmen SDM 1. Prosedur Pengadaan SDM a. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan b. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin
kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang. 2. Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran 3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat 4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja 3 Prasarana 3. P d sarana, minimal dan i i l terdiri t di i dari: d i 1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3; 2. Anggaran yang memadai; 3 Prosedur 3. P d operasi/kerja, i/k j informasi, i f i dan d pelaporan l serta t pendokumentasian; dan 4. Instruksi kerja.
PELAKSANAAN RENCANA K3 1.
Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan perUU.
Pasal11 11 Pasal
2. Kegiatan tersebut : 2 a. Tindakan pengendalian b. Perancangan (design) dan rekayasa c. Prosedur dan instruksi kerja d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa f. Produk akhir
Dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. risiko
g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri h. Rencana dan pemulihan keadaan darurat
Dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan
PELAKSANAAN RENCANA K3 1. Agar seluruh kegiatan bisa berjalan, maka harus : a a.
Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang
b. c. d. e. f.
K3 Melibatkan seluruh pekerja Membuat petunjuk K3 Membuat prosedur informasi Membuat prosedur pelaporan Mendokumentasikan seluruh kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan
Pelaporan K3
Pelaporan K3 Pelaporan K3 • Pelaporan Internal
• Pelaporan Eksternal
• Pelaporan Insiden • Pelaporan Sumber Bahaya • Pelaporan Kinerja K3 • Pelaporan Ketidaksesuaian
• Pelaporan Kecelakaan Kerja • Pelaporan P l P2K3 • Pelaporan Pemeriksaan Kesehatan • Pelaporan Kinerja K3
Pendokumentasian & Pengendaliannya Perusahaan memiliki prosedur untuk identifikasi, penerbitan, distribusi dan update dokumen-dokumen penerapan SMK3. Dokumen SMK3 dapat terintegrasi dengan dokumen perusahaan yang telah ada. 1 2
Manual Prosedur
3
Instruksi
4
Formulir
1. 2. 3 3. 4. 5.
Identifikasi dokumen Persetujuan dokumen Ditinjau ulang atau direvisi Dokumen versi terbaru Dokumen usang disingkirkan
Persyaratan Dokumentasi yang Dibutuhkan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PedomanSMK3 Prosedur Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Prosedur Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi Prosedur Perancangan atau Modifikasi Prosedur Pengendalian Dokumen dan Catatan Prosedur Audit Internal Prosedur Tinjauan Manajemen Prosedur Pelaporan Insiden & Investigasi (Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja dan Nearmiss) 9. Prosedur pembelian, seleksi, dan evaluasi subkontraktor 10. Prosedur Seleksi dan Penempatan 11. Prosedur Pelatihan 12. Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan 13 Prosedur 13. P d Pemeliharaan P lih 14. Prosedur Izin Kerja 15. Prosedur Tanggap Darurat dan Pemulihannya 16. Prosedur Pemantauan dan Pengukuran (termasuk inspeksi, pemantauan kesehatan k j lingkungan kerja, li k k j Sasaran kerja, S d Program, dan P d Kalibrasi) dan K lib i) 17. Proses Identifikasi Peratutran Perundangan dan Evaluasi Kepatuhan 18. Proses Pengelolaan material termasuk B3 dan limbah
Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA Penetapan Kebijakan K3 Perencanaan Perencanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan rencana rencana K3 K3 Pemantauan & Evaluasi Tinja Tinjauan ua n Ulang
• Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten •Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM, dapat menggunakan pihak lain •Hasil Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha •Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian •Pelaksanaan pemantauan & evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan PerUU
PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
Pasal 15
Penetapan Kebijakan K3 Perencanaan
Pelaksanaan rencana K3
Pemantauan & Evaluasi Tinja ua n Ulang
1. 2 2.
Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja, Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal: a. b. c. d. e. ff. g. h.
Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan; Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar; Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan; Terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan; Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi; Ad Adanya h il kajian hasil k ji kecelakaan k l k di tempat t t kerja; k j Adanya pelaporan; dan/atau Adanya masukan dari pekerja/buruh
Dilakukan perusahaan
Dilakukan oleh Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Menakertrans
Penilaian Penerapan SMK3
Pasal 16
• Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. • U Untuk t k perusahaan h yang memiliki iliki potensi t i bahaya b h tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang perUndangUndangan. • Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
ELEMEN AUDIT SMK3
1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; 2. Pembuatan dan p pendokumentasian rencana K3;; 3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak; 4. Pengendalian dokumen; 5. Pembelian dan pengendalian produk; 6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3; 7. Standar pemantauan; 8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan; 8. 9. Pengelolaan material dan perpindahannya; 10. Pengumpulan dan penggunaan data; 11 Pemeriksaan SMK3; dan 11. 12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan
TINGKAT PENILAIAN AUDIT
KRITERIA PENILAIAN AUDIT
PENGAWASAN
Pasal 18
• Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. • Pengawasan SMK3 meliputi: 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; Organisasi; Sumber daya manusia; Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3; Keamanan bekerja; Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan Tindak lanjut audit.
SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 190 UU NO 13 TAHUN 2003
1. Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif 2. Sanksi administratif berupa : 1. 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Teguran; Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; Pembatalan persetujuan; Pembatalan pendaftaran; Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; Pencabutan ijin.
TERIMA KASIH
