WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR Nomor : 37 Tahun 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL), dan yang tidak wajib UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
1
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
2
5.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
3
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009). MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP. Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Makassar; 2. Walikota adalah Walikota Makassar; 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar; 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar disingkat Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Makassar; 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
4
6.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak 7. lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL; 8. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) selanjutnya disingkat SOP adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlaku; 9. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 10. Izin Lingkungan adalah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi UKL-UPL dan merupakan syarat penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan; 11. Pejabat Pemberi Izin adalah Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan menerbitkan izin yang berkaitan dengan bidang usaha dan/atau kegiatan. Pasal 2 (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL; (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
5
Pasal 3 Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 4 (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercatum dalam Lampiran II; (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan SOP sesuai jenis usaha dan/atau kegiatan dan SOP Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) SOP Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; (5) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 5 (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL atas usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah Kota Makassar diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
6
(2) Memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL; (3) Setelah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang yang menangani UKL-UPL atau SPPL. Pasal 6 (1) Kepala Badan wajib: a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKLUPL; atau b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL. (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Kepala Badan wajib : a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
7
(4) Dalam hal Kepala Badan tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan. Pasal 7 (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk : a. memperoleh izin lingkungan; dan b. acuan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 8 Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL merupakan beban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 9 Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pemantauan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
8
Pasal 10 Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Makassar. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Desember 2010 WALIKOTA MAKASSAR, TTD H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN
Diundangkan di Makassar pada tanggal 2 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, TTD H. ANIS ZAKARIA KAMA BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NO. 37 TAHUN 2010.
Peraturan Walikota Makassar No. 37 Tahun 2010
9
