WALIKOTA MAKASSAR. PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR Nomor : 61 TAHUN 2009 TENTANG

WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR Nomor : 61 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

: a.

WALIKOTA MAKASSAR, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dipandang perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elekronik;

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elekronik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

: 1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan BatasBatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (electronic procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. 2.

e-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

3.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar, selanjutnya disebut LPSE Kota Makassar, adalah pusat yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

5.

Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

6.

Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

7.

Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari APBN dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

8.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

9.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

11.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

12.

Message Diggest 5 (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan ‘sidik jari’ atau ‘Hash Key’ dari dokumen-dokumen tersebut.

13.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

14.

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.

15.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang dilakukan secara elektronik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1)

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

(2)

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah BAB IV ETIKA PENGADAAN Pasal 4

(1)

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kota Makassar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

(2)

Selain mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PA, KPA, PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kota Makassar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik wajib: a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (User ID dan password) para pihak; b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum; dan c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik. BAB V LARANGAN Pasal 5

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Makassar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang: a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; dan b. Mengambil secara tidak sah informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB VI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK BAGIAN PERTAMA Para Pihak Pasal 6 Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terdiri dari : a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota ; b. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia/Pejabat Pengadaan; c. Penyedia barang/jasa atau Vendor. BAGIAN KEDUA Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE Kota Makassar) Pasal 7 (1)

Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota terdiri dari: a. Pembina; b. Pengarah; dan c. Pelaksana.

(2)

Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Makassar. Pasal 8

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota berfungsi : a. mengoperasikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku; c. melakukan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Pasal 9 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar memberitahukan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur Pemerintah Kota Makassar. BAGIAN KETIGA Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 10 Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b.

c. d.

e. f. g. h. i.

menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai; menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia/Pejabat Pengadaan; menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik; menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan Panitia/Pejabat Pengadaan, sesuai kewenangannya; menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; dan menindaklanjuti temuan LPSE Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. BAB VII PANITIA/PEJABAT PENGADAAN Pasal 11

Panitia/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE Kota; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional; e. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dimulai; f. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa; g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; h. mengusulkan calon pemenang; i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA/PPK. BAB VIII PENYEDIA BARANG/JASA Pasal 12 (1)

Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendaftarkan diri kepada LPSE Kota dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE Kota atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan perusahaannya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menerima sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

g.

h. i. j. k.

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; tidak termasuk dalam daftar hitam; memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(2)

Penyedia barang/jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali huruf g.

(3)

Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang/jasa. BAB IX MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK Pasal 13

(1)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah: a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. metode e-lelang umum passcakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file; d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file;

(2)

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini. Pasal 14

Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik: (1) Proses e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar akan dilakukan melalui aplikasi www. lpse-makassar.info (2)

User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement di lingkungan Pemerintah Kota Makassar merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement.

(3)

User ID dan Password yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.

(4)

Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari atau hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik. Bila Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada Lampiran 1, maka Penyedia Barang/Jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara

(5)

elektronik. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Di samping melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, maka PA, KPA, PPK, dan Panitia/Pejabat Pengadaan yang telah ada dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa elektronik secara bertahap.

Pasal 16 Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengoperasian sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, LPSE Kota Makassar dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik kepada LPSE Nasional. BAB XI PENUTUP Pasal 17 Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2009 WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 61 TAHUN 2009

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: : : :

Peraturan Walikota Makassar 61 Tahun 2009 14 Agustus 2009 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR I. PENGGUNA SISTEM Pengguna (User) Sistem adalah pihak-pihak yang menggunakan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi : 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

Publik, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang berminat untuk menjadi peserta lelang pengadaan barang/jasa. Pengelola LPSE, adalah pengelola system informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, bertindak sebagai Certicate Authority (CA) dan Verifikator. Certicate Authority (CA) memberikan jaminan keamanan baik kepada penyedia barang/jasa maupun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan. CA memberikan kepastian kepada penyedia barang/jasa bahwa dokumen penawaran yang dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia pengadaan/Pejabat Pengadaan sebelum tanggal yang ditentukan. Verifikator, adalahpejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan. PA/KPA adalah Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan pengadaan barang/jasa. Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

II. ALUR PROSES Alur Proses aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu : 1. Pendaftaran Penyedia barang/jasa; 2. Persiapan pengadaan; 3. Pelaksanaan pengadaan : a. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file; b. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file; c. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file; d. Metode e-lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file; II.A. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa Untuk mengikuti aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik terlebih dahulu badan usaha atau orang perseorangan harus mendaftar untuk menjadi penyedia barang/jasa di LPSE sebagai vendor. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Penyedia Barang/Jasa

LPSE (Verifikator)

MULAI

Mendaftar (Registrasi)

Download Formulir Pendaftaran

Mengisi dan Mencetak Formulir Pendaftaran

Mengirim formulir pendaftaran dan berkas pendukung

Verifikasi formulir pendaftaran dan berkas pendukukng

Login

A

Persetujuan Pendaftaran

Tidak

Ya

Membuat

Menerima Notifikasi Tanda Ditolak

Notifikasi Tanda Ditolak

Selesai Membuat User

Certificate Authority


LPSE (Verifikator)

Download

Mengirim Notifikasi

LPSE-Client

Untuk Download LPSE Client

Certificate Authority

Install Aplikasi LPSE-Client

Isi Form dan Kirim

Login

Persertujuan

Data

Tidak

Menerima Notifikasi Untuk Perbaikan Data

Update Certifikasi

Selesai

Ya

Mengirim Notifikasi Untuk Perbaikan Data

Mengirim Certificate Via e-mail

II.B. Persiapan Lelang Dalam persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kegiatan pembentukan panitia pengadaan, membuat paket pengadaan dan pengumuman pengadaan kepada penyedia barang/jasa melalui aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Persiapan lelang melibatkan Pengelola LPSE sebagai Agency, PjPK dan Panitia Pengadaan. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram berikut: LPSE (Agency)

PA/KPA

Panitia Pengadaan

Mulai

Login

Mendaftar PA/KPA dan Panitia

W Login

Menetapkan Paket

Login

Tidak Menentukan system Pengadaan, dok lelang, HPS

Persetujuan PA/KPA Minta Persetujuan dari PA/KPA

Ya

Pengumuman Lelang

Selesai

II.C. Pelaksanaan Pelelangan Dalam proses pelelangan melibatkan Penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan dan PA/KPA. Alur proses pelelangan dibedakan sebagai berikut : II.C.1. e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) file : Penyedia Barang/Jasa Panitia pengadaan PA/KPA Mulai

Login

Mencari Pengumuman Lelang

Mendaftar lelang

Mengirim pertanyaan tentang dokumen lelang

Menjawab Pertanyaan

ya Tidak

Masa Penjelasan Selesai ?

Tidak

ya

Masih ada pertanyaan ?

Ada perubahan Dokumen lelang ya Tidak

Perubahan Aspek teknis/spek ?

ya Minta persetujuan PA/KPA

Membuat addendum Dokumen lelang

Upload addendum dokumen lelang

B

Persetujuan PA/KPA


Panitia pengadaan

PA/KPA

B

Upload dokumen penawaran dan mengirim kualifikasi

Pembukuan dokumen penawaran

X Evaluasi Biaya Tidak

Penayangan hasil evaluasi biaya

Seluruh penawaran> Pagu dana ? Ya

Y

W

Evaluasi administrasi dan teknis terhadap 3 penawar terendah

Ya

Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis terhadap 3 penawar terendah

Tidak

Tidak ada yang memenuhi syarat?

Z Evaluasi Kualifikasi

Ya

Penayangan hasil evaluasi kualifikasi

Tidak

Tidak ada yang memenuhi syarat?

C

WALIKOTA


Panitia pengadaan

PA/KPA

C

Menyerahkan data otentik (manual)

Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama dst (manual)

X

Y

Tidak

Gugur

Lulus

Ya

Z

W Usulan calon pemenang

Tidak

X Persetujuan PA/KPA

Minta persetujuan dari PA/KPA

Y

Ya Ada Sanggahahan

Penetapan Pemenang

Z Ya Menjawab

Mengirim Sanggahan

Sanggahan

Menjawab Sanggahan Banding (manual)

Sanggahan Banding

Tidak

Proses

Ya

Sanggahan Selesai ?

Membuat SPPBJ

Penanda Tanganan Kontrak Selesai Sanggahan Diterima

II.C.2. e-Lelang Pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) file : Penyedia Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

PA/KPA

Mulai

Login

Mencari Pengumuman Lelang

Mendaftar lelang


Tidak

Menjawab pertanyaan

Ya

Tidak

Masa penjelasan selesai ?

Masih ada pertanyaan ? Tidak

Ya Ada Perubahan Dokumen Lelang ?

Ya Tidak

Perubahan aspek teknis/spek ? Tidak

Ya

Persetujuan PA/KPA

Minta Persetujuan PA/KPA

Membuat addendum dokumen lelang

B

Upload Adendum dokumen lelang

Ya


Panitia Pengadaan

B

Upload dokumen penawaran File 1 (satu) (Adminstrasi dan Teknis) dari penawaran file 2 (dua) (penawaran harga)

Pembukaan dokumen penawaran file 1 (satu)

Y Evaluasi administrasi & Teknis Tidak

Penayangan hasil evaluasi administrasi dan teknis

Tidak ada yang memenuhi syarat Ya

X

W

Pembukaan dokumen file 2 (dua) (penawaran biaya) Evaluasi biaya Tidak

Penayangan hasil evaluasi

Seluruh penawaran>pagu dana ?

Ya

Z

Evaluasi Kualifikasi

Ya Tidak


Tidak ada yang memenuhi syarat

C

PA/KPA

WALIKOTA


Panitia pengadaan

PA/KPA

C Menyerahkan data otentik (manual)


X Y Z

Usulan calon pemenang Tidak Minta perestujuan dari PA/KPA

W

Persetujuan PA/KPA

Ya

X

Penetapan pemenang

Y

Ada sanggahan

Z

Tidak

Ya Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan

Menjawab

Ya

Sanggahan Banding

Sanggahan banding (manual)

Tidak

Proses sanggahan

Membuat SPPBJ

selesai

Tidak Penandatanganan kontrak

Ya

Selesai Sanggahan diterima ?

Tidak

II.C.3. e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) file : Penyedia Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

PA/KPA

Mulai

Login

Mencari pemngumuman lelang

Mendaftar Lelang

Download Dokumen Prakualifikasi

Mengisi Dokumen Prakualifikasi

Upload dokumen prakualfikasi

Evaluasi Prakualifikasi

W Yang Lulus >= 3 ?

Tidak

Tidak Ya Minta Persetujuan dari PA/KPA

Pengumuman hasil prakualifikasi

D

Persetujuan PA/KPA


Panitia Pengadaan

PA/KPA

D Tidak

Ada Sanggahan Ya

Menjawab sanggahan prakualifikasi

Mangirim Sanggahan Prakualifikasi

Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang


Menjawab pertanyaan

Sanggahan diterima

Tidak

Ya W

Ya Masih ada pertanyaan?

Tidak

Masa penjelasan selesai?

Ya

Tidak

Ada perubahan dokemen lelang?

Ya Tidak Perubahan aspek teknis/Spek?

Tidak

Persetujuan PA/KPA

Minta persetujuan PA/KPA

Membuat addendum dokumen lelang Download addendum dokumen lelang dan penawaran

Upload addendum dokumen lelang Pembukaan dokumen penawaran (administrasi teknis dan harga)

E

Ya


Panitia Pengadaan E

PA/KPA

Y

Evaluasi administrasi & Teknis


Tidak

Tidak ada yang memenuhi syarat? Ya

X

W

Evaluasi biaya

Ya Penayangan hasil evaluasi biaya

Tidak

Seluruh penawaran > pagu dana?

Z

Pembuktian kualifikasi calon pemenang pertama (manual)


Tidak

Tak ada yang memenuhi syarat?

Ya

Usulan calon pemenang


F

Persetujuan PA/KPA

Penertapan Pemenang

WALIKOTA


Panitia Pengadaan

PA/KPA

F W

X

Ada sanggahan?

Y

Tidak

Ya Menjawab sanggahan

Mengirim sanggahan Z

Ya

Sanggah banding?

Menjawab sanggahan dengan banding (manual)

Tidak

Proses sanggahan selesai?

Tidak

Membuat SPPBJ Sanggahan diterima?

Tidak

Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy)

Penandatangan kontrak

Selesai

II.C.4. e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file Penyedia Barang/Jasa

Panitia Pengadaan

PA/KPA

Mulai

Login

Mencari pengumuman lelang

Mendaftar lelang

Download dokumen prakualifikasi dan penawaran

Mengisi dokumen prakualifikasi dan penawaran

Upload dokumen prakualifikasi

Evaluasi prakualifikasi


Tidak

Persetujuan PA/KPA

Pengumuman hasil prakualifikasi Ya

D


Panitia pengadaan

PA/KPA

D Ada sanggahan

Mengirim sanggahan prakualifikasi

Menjawab sanggahan prakualifikasi

Tidak

Download dokumen lelang

Upload dokumen lelang


Menjawab pertanyaan

Sanggahan diterima Ya W

Masih ada pertanyaan?

Tidak


Ya Ya Tidak


Ya

Tidak

Perubahan aspek teknis/spek?

Ya

Tidak

Persetujuan PA/KPA


Membuat Addendum dokumen lelang Upload addendum dokumen lelang Minta persetujuan PA/KPA

Pembukaan dokumen penawaran file 1 (satu) (administrasi dan teknis) E

Ya


Panitia Pengadaan

PA/KPA

E

Evaluasi administrasi & Teknis


Tidak

Tak ada yang memenuhi syarat ?

Ya X

W

Pembukaan dokumen file 2 (dua) (Penawaran biaya)

Evaluasi biaya

Tidak Penayangan hasil evaluasi biaya

Seluruh penawaran> pagu dana?

Ya

Z

Evaluasi Kualifikasi

Tidak


Ya Tak ada yg memenuhi syarat ?

X

Menyerahkan data otentik (manual)

Y


Z Usulan calon pemenang


Tidak Persetujuan PA/KPA

Ya F

Penetapan Pemenang


Panitia Pengadaan

PA/KPA

F

Tidak Ada sanggahan>

Ya Menjawab sanggahan pemenang

Mengirim sanggahan pemenang Ya Tidak Ada banding pemenang?

Ya Masa sanggahan selesai Membuat SPPBJ

Tidak

Menyampaikan dokumen pendukung penawaran (hard copy)

Tandatangan kontrak

Selesai

Ditetapkan di Makassar pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 61 TAHUN 2009

WALIKOTA MAKASSAR. PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR Nomor : 61 TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents