JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) Fax : (0411) Website :

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) 4794556 Fax : (0411) 4794557 Website : www.pa-makassar.net E-mail : [email protected]

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Makassar 2010-2014. Pengadilan Agama Makassar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undangundang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar. Makassar, 11 Januari 2010 KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Drs. Khaeril R, MH NIP. 19561112 198203 1 004

i


DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Bab I

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Dasar Hukum

2

C. Maksud dan Tujuan

3

Kondisi Lingkungan Strategis

5

A. Kondisi Strategis Pengadilan Agama Makassar

5

B. Analisis Kondisi Strategis

8

Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar

17

A. Visi

17

B. Misi

18

Faktor Penentu Keberhasilan

21

A. Faktor keberhasilan lingkungan internal

21

B. Faktor keberhasilan lingkungan eksternal

22

Tujuan, Sasaran dan Program

24

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

24

Bab VI

Indikator Kinerja Utama

26

Bab VII

Pengukuran Kinerja

29

Bab VIII

Penutup

30

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Lampiran Matriks Renstra Pengadilan Agama Makassar

ii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pola Dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencenaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan. Instruksi Presiden Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksnakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana strategi yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui

suatu

analisis

perencanaan.

Rencana

Strategi dimaksudkan

untuk

memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dengan sasaran. Pengadilan Agama Makassar sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kota Makassar, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 1

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Penyelenggaran tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan

termasuk

Pengadilan

Agama

Makassar

menandakan

urgensinya

penyusunan suatu strategi, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana Strategi Pengadilan Agama Makassar ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Kota Makassar, kondisi internal dan organisasi Pengadilan Agama Makassar serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Strategi Pengadilan Agama Makassar ini juga untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) pada Rakernas di Balikpapan,

diperlukan

pandangan

visioner,

didukung

kemampuan

untuk

merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju

pencapaian

visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010-2035.

diharapkan agar Rencana Strategi terdapat keselarasan dan keserasian dengan program pembangunan dibidang hukum. B. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi adalah : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 2

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan. C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Pengadilan Agama Makassar Tahun 2010-2014 mempunyai maksud : 1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kerja masa depan serta kondisi lima tahun ke depan Pengadilan Agama Makassar yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum. 2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan Agama Makassar terhadap pembangunan hukum di Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar. 3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauhmana Pengadilan Agama Makassar di wilayah hukumnya dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi. 4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama Makassar dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar.

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 3

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 Tujuan penyusunan Rencana Strategi adalah : 1. Tersusun dokumen perencanaan taktis strategi Pengadilan Agama Makassar yang berfokus pada skala prioritas strategi dalam wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. 2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Makassar serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan. 3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Makassar.

\ Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 4

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 BAB II KONDISI LINKUNGAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR A. Kondisi Strategi Pengadilan Agama Makassar 1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara

119:18'38” sampai 119:32'31”Bujur Timur dan antara 5:30'30” sampai

5:14'49” Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Makassar, sebelah timur Kabupaten Makassar, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2. Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 Km 2 , dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0: sampai 9:. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang Pola terwujudnya

Dasar

pelaksanaan

pemerintahan

kepemerintahan

yang

baik

(good

dewasa

ini

menghendaki

governance).

Pelaksanaan

kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencenaan disertai dengan perwujudan sisitem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan Instruksi Presiden Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk

melaksnakan

good

governance

dalam

penyelenggaraan

kehidupan

bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 5

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Makassar yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana strategi yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana Strategi dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dengan sasaran yang jelas Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala

yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Makassar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Makassar, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan

Agama

Makassar

bertugas

menyelengarakan

administrasi

pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 6

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Makassar merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar, demikian pula dalam kaitannya dengan kondisi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, Pengadilan Agama Makassar mempunyai tenaga sumber daya manusia sejumlah 75 orang yang terdiri dari : Ketua / Wakil Ketua

: 2 orang

Hakim

: 23 orang

Pansek / Wapan / Wasek

: 3 orang

Panmud / Kasub

: 6 orang

Panitera Pengganti

: 25 orang

Jurusita

: 2 orang

Jurusita Pengganti

: 8 orang

Staf

: 6 orang

3. Gambaran Kondisi Kompetensi

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) Kewarisan, (c) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sahdaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi komptensi Peradilan Agama dengan menambahkan

beberapa

kewenangan

hukum diantaranya

p engangkatan anak, zakat, Infaq, dan ekonomi Syariah.


Halaman 7

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi : a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan; k. bisnis syari’ah. Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kota Makassar yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu. Pengadilan Agama Makassar dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita Negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). B. Analisis Kondisi Strategi Pengadilan Agama Makassar

Analisis kondisi strategi sangat urgen dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen). Analisis kondisi strategi menggunakan metode analisis SWOT, (strengths, weaknesses, oppotunties, and threats) terhadap kondisi real Pengadilan Agama Makassar. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 8

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana strategi Pengadilan Agama Makassar ke depan Analisis SWOT ((strengths = kekuatan, weaknesses = kelemahan, oppotunties = kesempatan, dan threats = ancaman) tersebut dibagi dalam bentuk : 1. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal memiliki dua sisi. Sisi pertama, kondisi internal Pengadilan Agama Makassar yang memiliki kekuatan atau keunggulan,. Sisi kedua, merupakan sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan factor kunci keberhasilan. Kekuatan dan kelemahan Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut a. Kekuatan (strengths) 1). Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar Pengadilan Agama Makassar mempunyai yurisdiksi yang meliputi Kota Makassar. seluruh Kecamatan dapat dijangkau kendaraan darat, Keberadaan lembaga Pengadilan Agama secara instansional di kota Makassar merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Makassar. 2). Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya


Halaman 9

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infaq dan ekonomi syar’ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Makassar untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus lagi memikirkan adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah. 3). Kompilas i Hukum Islam sebagai Hukum Terapan

Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan pengadilan agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan para pencari keadilan (justitiabelen). Heterogenitas wawasan dan mazhab masyarakat muslim di kota Makassar secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. b. Kelemahan (weaknesses) 1). Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Makassar yang harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam lembaga pengadilan. Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif ideal dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Makassar Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, Panitera/panitera pengganti, jurusita / jurusita pengganti,


Halaman 10

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam menerapkan hokum Pada Pengadilan Agama Makassar terdapat berbagai bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti bidang tugas pokok dan fungsi (kekuasaan kehakiman), bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan masalah perencanaan dan pengelolaan inventaris. Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah sebagai salah satu kewenangan yang baru, sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan. 2). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai Dalam Pelaksanaan Tugas Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan dapat lebih murah dan waktu yang lebih cepat. Di bidang lain terdapat teknologi konvensional yang masih efisien untuk digunakan. Penggunaan tehnologi modern dan tepat guna ini masih belum optimal digunakan di Pengadilan Agama Makassar. Peningkatan tehnologi harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan. Di sisi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Makassar telah memiliki berbagai sarana prasarana baik berupa gedung, tanah, peralatan, mesin dan sarana lainnya. Berbagai sarana yang dimiliki tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal misalnya perpustakaan. 3). Sistem Informasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Makassar Sistem informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi sangat dibutuhkan baik ditingkat operasional, manajerial maupun strategi. Sistem


Halaman 11

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 informasi yang baik akan membantu organisasi baik ditingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat Kondisi sistem informasi di lingkungan Pengadilan Agama Makassar saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Sebagai contoh antara lain kondisi sistem informasi keperkaraan. Meskipun mobilisasi akselerasi penyelenggaraan tugas pokok sejak satu atap mengalami perkembangan yang sangat positif dibandingkan dengan kondisi sebelumnya antara lain dengan pengadaan lahan, sarana gedung perkantoran dan kendaraan dinas operasional pimpinan pengadilan, akan tetapi belum didukung sepenuhnya oleh penerapan dan penggunaan tehknologi informasi. 4). Belum Meratanya Ratio Tenaga Teknis dan tenaga Administrasi dengan Volume Perkara Salah satu kelemahan selama ini dalam penempatan dan mutasi pegawai terutama tenaga teknis yang belum merata di pengadilan agama dengan ratio perbandingan volume perkara. Pada satu pengadilan agama terdapat jumlah pegawai yang lebih banyak dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya yang jumlah perkaranya lebih banyak. Kondisi tersebut memberi dampak pada kinerja yang tidak maksimal sebagai lembaga pelayanan hukum. 2. Analisis Lingkungan Eksternal Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu atau mendorong Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kondisi ini disebut peluang. Hal sebaliknya atau sisi kedua, yaitu berupa kondisi yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Makassar. Kondisi tersebut disebut hambatan.


Halaman 12

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 Peluang dan hambatan yang dimiliki Pengadilan Agama Makassar terdiri dari : a. Peluang (opportunities) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk visi dan misi Pengadilan Agama Makassar sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur pengadilan mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Beberapa

peluang eksternal berikut ini apabila dipadukan dengan

kekuatan internal akan bersinergi menyukseskan visi perwujudan supremasi hukum. Adapun peluang yang dimaksud sebagai berikut : 1. Kondisi Masyarakat Kondisi objektif masyarakat Kota Makassar adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupkan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakkan hukum dan keadilan. Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus bidang kewenangan pengadilan agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 2. Hukum Adat Bersumber dari hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dihormati masyarakat terutama di bidang perkawinan. Pada umumnya hukum adat di Kota Makassar bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan pengadilan agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qhadi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Makassar.


Halaman 13

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 3. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Tinggi Agama Makassar (melalui Ketua Muda Uldilag) dengan perguruan tinggi yang memilik visi dan misi hukum dan keagamaan. Ke

depan

berpendidikan

diharapkan

strata

dua

terutama yang

para

bertujuan

hakim

reta-rata

disamping

sudah

membangun

profesionalisme penyelenggaraan tugas pokok, juga membangun kepercayaan masyarakat yang berujung pada kewajiban peradilan. Apabila

Pengadilan

Agama

Makassar

tidak

menangkap

atau

memanfaatkan peluang tersebut, maka dalam perkembangan ke depan akan terjadi perlambatan akselerasi penjabaran visi dan misi. Sangat dikhawatirkan perkembangan hukum dan masyarakat lebih cepat dari perkembangan kualitas aparat hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 4. Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk mensukseskan tugas pokok sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisasi kendala atau hambatan yang ada

b. Hambatan (threatments) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan oleh sejauhmana aparatur pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan supremasi hukum. Beberapa bentuk hambatan yang dimaksud ialah : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 14

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 1. Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan), setelah perkara diputus oleh pengadilan agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan pengadilan agama tersebut di peradilan umum. Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitupula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan pengadilan agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 2. Masih Lemah Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya

kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan

hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan proventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum yakni (1) pengetahuan tentang hukum; (2) pengetahuan tentang isi hukum; (3) sikap hukum; (4) pola prilaku hokum Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama

Islam

dan merupakan

menyelenggarakan

salah

satu

bentuk

peluang

untuk

tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih

memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain


Halaman 15

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undangundang. Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif mapun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara peradilan agama dengan peradilan

umum,

hal tersebut

pemahaman masyarakat sehingga

juga memberi pengaruh memberi

dampak

terhadap

pada

produk

pengadilan agama. Sebagai gambaran, terhadap putusan pengadilan agama dimohonkan eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda. 3. Krisis Multidimensi yang masih belum berakhir Berbagai krisis yang muncul sejak bergulirnya reformasi masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai gejolak yang muncul secara umum dapat diatasi. Meskipun demikian, dampak krisis tersebut masih dirasakan masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Makassar. Krisis kewibawaan hukum menjadi hambatan serius yang perlu mendapat tindakan antisipatif. Hukum akan dapat ditegakkan apabila lembaga peradilan berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegakan hukum. Saat ini terkadang eufora politik memberikan tekanan terhadap lembaga peradilan. Kondisi-kondisi ini menjadi hambatan yang cukup besar dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Makassar


Halaman 16


BAB III VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR A. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Makassar Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan- undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Makassar diselaraskan denga arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung

yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Makassar. Visi Pengadilan Agama Makassar dengan mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 yaitu TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

( Visi Mahkamah Agung RI tahun 2010 – 2035)

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM

( Visi Pengadilan Agama Makassar tahun 2010 – 2014) Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 17

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. MISI BADAN PERADILAN 2010 – 2035 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

MISI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 – 2014

1. 2. 3. 4.

Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan Meningkatkan sarana dan prasarana hukum


Halaman 18


Misi 1 :

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Misi 2 :

“Meningkatkan

efektivitas

pembinaan

dan

pengawasan”.

Pembinaan

merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengendalikan

agar

administrasi

peradilan

dikelola

secara

tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan" Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 19


Misi 3 :

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum"

Misi 4 :

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain"


Halaman 20


BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor penentu/kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam usaha mencapai visi dan misi. Faktor kunci keberhasilan diperoleh dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan strategis serta kondisi yang ada. Dari hasil analisis kondisi lingkungan, faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut : A. Faktor Keberhasilan Lingkungan Internal 1. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Aparatur Peradilan Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan peradilan khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar adalah keterbatasan kemampuan para aparatur dalam menjalankan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Keterbatasan kemampuan aparatur meliputi keterbatasan kuantitas (jumlah) juga keterbatasan kualitas (kemampuan) aparatur peradilan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Makassar, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penambahan jumlah aparatur menjadi hal yang urgen. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penjenjangan pendidikan formal dan atau mengikutsertakan aparatur pada setiap kesempatan pendidikan

dan

pelatihan, seminar hukum

dan

sebagainya.

Penyelenggaraan peradilan yang bersih dan professional yang akan dapat diberikan oleh aparatur yang handal dan berpendidikan dan terampil. Hasil dari kesemuanya akan bermuara pada kewibawaan institusi peradilan. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum Yang Memadai Selain masalah pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan hal perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peradilan. Kondisi institusi peradilan dari segi sarana dan prasarana menjadi perhatian


Halaman 21

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 untuk ditingkatkan. Sarana keuangan peradilan juga perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana yang telah ada. 3. Pengawasan Yang Terencana dan Efektif Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan merupakan solusi penyelesaian masalah institusi peradilan yang selama ini selalu didera. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga institusi pengadilan dapat menjadi institusi yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Makassar. B. Faktor Keberhasilan Lingkungan Eksternal 1. Terwujudnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum Kesadaran dan

ketaatan

hukum

yang dimaksud

adalah

meliputi

kesadaran dan ketaatan aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Kesadaran hukum yang dimiliki aparatur peradilan belum menjamin bahwa aparat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya. Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat maupun aparatur peradilan, maka kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu : (1) kesadaran hukum yang baik, (2) kesadaran hukum yang tidak baik. Salah satu contoh kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan dalam implementasi hukum tersebut. Sedangkan kesadaran hukum yang tidak baik adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan penemuan hukum tetapi tidak dilakukannya. Uraian fenomena tersebut tergambar betapa kesadaran hukum aparatur peradilan dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 22

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 2. Terwujudnya Supremasi Hukum Supremasi hukum merupakan sasaran tujuan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar. Supremasi hukum merupakan kondisi dimana hukum sudah menjadi landasan hidup masyarakat, terutama dalam bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Apabila di dalam masyarakat telah terwujud kesadaran dan ketaatan hukum dan hubungan kerja sama antar instansi penegak hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka ke depan diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan mutu pelayanan Pengadilan Agama Makassar akan semakin baik dan berkualitas


Halaman 23


BAB V TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Makassar telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Makassar dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan 3. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan 4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pengadilan 5. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin 6. Menjadi lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja (performance based organization) 7. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010


Halaman 24

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas SDM


Halaman 25


BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum Banding

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis c. Ratio majelis hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian putusan yang diterima pencari keadilan maksimal 14 hari setelah dibacakan majelis hakim e. Persentase berkas yang telah minutasi maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan f. Persentase penyitaan tepat waktu

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang Diselesaikan b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


Halaman 26

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 5

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

6

Meningkatnya kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. c. Persentase pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

7

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat Teknis yudisial b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

PROGRAM DAN KEGIATAN Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara


Halaman 27

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah gung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis dan non teknis 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


Halaman 28

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2010 - 2014 BAB VII PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi, Renstra ini sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga Rencana Strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Makassar. Dengan demikian materi rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Agama Makassar di masa mendatang. Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Agama Makassar melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan anatara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa berikutnya. Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Makassar dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pengadilan Agama Makassar, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Makassar \


Halaman 29


BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Makassar tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana Strategi Pengadilan Agama Makassar tahun 2010-2014 merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Makassar dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Agama Makassar. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan penilaian kinerja bagi Pengadilan Agama Makassar. Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Makassar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hokum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal Rencana stretegis Pengadilan Agama Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Agama Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Makassar dapat terwujud dengan baik.


Halaman 30

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Tujuan

NO 1

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan 3. Terwujudnya sistim pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan 4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pengadilan 5. Terwujudnya tertib penyelenggaraan administrasi perkara sesuai pola bindalmin 6. Menjadi lembaga peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja (performance based organization) 7. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi

SASARAN Peningkatan penyelesaian perkara

TARGET KINERJA

INDIKATOR KINERJA 2010

2011

2012

2013

2014

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

90%

93%

94%

95%

95%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

3%

3%

3%

3%

3%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

75%

77%

80%

85%

85%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

80%

85%

90%

90%

90%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

10%

10%

10%

10%

10%

2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum a. Banding b. Kasasi c. PK

3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan  banding  Kasasi  PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke Majelis c. Ratio majelis hakim terhadap perkara

4

5

95% 95% 95%

95% 95% 95%

95% 95% 95%

95% 95% 95%

95% 95% 95%

82% 90% 50%

82% 90% 50%

85% 90% 50%

85% 90% 50%

85% 90% 50%

100%

100%

100%

100%

100%

250 pkr 275 pkr 290 pkr 300 pkr 300 pkr

d. Persentase penyampaian putusan yang diterima pencari keadilan maksimal 14 hari setelah dibacakan majelis hakim e. Persentase berkas yang telah minutasi maksimal 7 hari setelah dibacakan putusan

85%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

95%

95%

f. Persentase penyitaan tepat waktu

80%

80%

80%

80%

80%

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

50%

50%

50%

50%

50%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti

50%

50%

50%

50%

50%

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 100% ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

Makassar, 05 Januari 2014 Ketua

Panitera / Sekretaris

Drs. H. Usman S, SH. Nip. 19561112 198203 1 004

Drs. H. Jamaluddin Nip. 19561231 198003 1 054

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) Fax : (0411) Website :

Recommend Documents