JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) Fax : (0411) Website :

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) 4794556 Fax : (0411) 4794557 Website : www.pa-makassar.net E-mail : [email protected]

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama penyangga Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya dalam lima tahun membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah dengan mendudukkan dirinya sebagai pelayan keadilan dalam menjembatani sengketa di tengah-tengah masyarakat atau berupaya sebagai fasilitator kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi pengadilan. Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Makassar untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahanperubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print), diperlukan pandangan visioner, didukung

kemampuan untuk

merumuskan

langkah-langkah

strategis,

dimana

langkah

tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. Rencana Strategis 2015-2019 ini merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan merupakan upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2015-2019 ini merupakan hasil kerja Tim Review dan Penyusun RENSTRA Pengadilan Agama Makassar dalam merumuskan langkah-langkah konstruktif dalam mengemban amanat keadilan dan pelayanan di tengah gemuruhnya pemanfaatan Teknologi Informasi pada segala aspek Sebagai pimpinan Pengadilan Agama Makassar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada TIM Review dan Penyusun RENSTRA 2015 – 2019 Pengadilan Agama Makassar atas segala upaya optimalnya yang sangat bernilai bagi perubahan kinerja aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan dan informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat pada Kota Makassar Sulawesi Selatan

i


Akhirnya kami mengajak pada seluruh aparatur Pengadilan Agama Makassar, dengan mengacu pada Renstra ini untuk dapat menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang komprehensif, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel Makassar, 5 Januari 2015 KETUA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Drs. Moh. Yasya’, SH., MH NIP. 19620808 198903 1 003

i


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan

3

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1.

Visi

13

2.2.

Misi

14

2.3.

Tujuan dan Sasaran Strategis

16

2.4.

Program dan Kegiatan

19

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Makassar BAB IV PENUTUP

21 24

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Makassa

ii

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara 119:18'38” sampai 119:32'31”Bujur Timur dan antara 5:30'30” sampai 5:14'49” Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kota Makassar, sebelah timur Kota Makassar, sebelah selatan Kota Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2. Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 Km 2 , dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0: sampai 9:. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang Berdasarkan data Tahun 2012 wilayah administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 kelurahan, dengan 971 RW, dan 4789 RT, dengan total Luas wilayah administrasi Kota Makassar adalah 175,77 km2. Luas wilayah per kecamatan di kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut : No

Kecamatan

Luas Wilayah

Presentase

Jumlah

Jumlah

Jumlah

(Km2)

Luas (%)

Kelurahan

RW

RT

1,82

1,04

9

50

230

1

Mariso

2

Mamajang

2,25

1,28

13

57

292

3

Tamalate

20,21

11,50

10

71

308

4

Rappocini

9,23

5,25

10

37

140

5

Makassar

2,52

1,43

14

45

159

6

Ujung Pandang

2,63

1,50

10

58

262

7

Wajo

1,99

1,13

8

82

504

8

Bontoala

2,10

1,19

12

51

201

9

Ujung Tanah

5,94

3,38

12

91

445

10

Tallo

5,83

3,32

15

101

553

11

Pannakukkang

17,05

9,70

11

91

420

12

Manggala

24,14

13,73

6

66

368

13

Biringkanaya

48,22

27,43

7

89

480

14

Tamalanrea

31,84

18,11

6

82

427

971

4789

Total

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

143

Halaman 1

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Pola Dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencenaan disertai dengan perwujudan sisitem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan Instruksi Presiden Repuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksnakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Makassar yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana strategi yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana Strategi dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dengan sasaran yang jelas


Halaman 2

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Agama Makassar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Makassar, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Agama Makassar bertugas menyelengarakan administrasi pengadilan, dimana oleh undang undang dibedakan dalam 2 (dua) administrasi yaitu administrasi perkara dan administrasi umum. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1). Kondisi Sumber Daya Manusia Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar, demikian pula dalam kaitannya dengan kondisi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsure sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Makassar merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat, dimana saat ini Pengadilan Agama Makassar mempunyai

tenaga sumber daya

manusia sejumlah 65 orang yang terdiri dari : Ketua / Wakil Ketua

: 2 orang

Hakim

: 16 orang

Pansek / Wapan / Wasek

: 3 orang

Panmud / Kasub

: 6 orang

Panitera Pengganti

: 12 orang

Jurusita

: 2 orang

Jurusita Pengganti

: 8 orang

Staf

: 6 orang


Halaman 3

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 2). Kondisi Kompetensi Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah dan (i) ekonomi syari’ah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya : a. Pengangkatan anak. b. Zakat, infaq. c. Ekonomi syari’ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi : a. Bank syari’ah. b. Lembaga keuangan mikro syari’ah. c. Asuransi syari’ah. d. Reasuransi syari’ah. e. Reksadana syari’ah. f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah. g. Sekuritas syari’ah. h. Pembiayaan syari’ah. i.

Pegadaian syari’ah.

j.

Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah.

k. Bisnis syari’ah.


Halaman 4

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kota Makassar yang mayoritas beragama Islam. Disamping itu, Pengadilan Agama Makassar dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni negara hukum (rechtstaats). 1.3. Analisis Kondisi Strategis Analisis kondisi strategis sangat urgen dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen). Analisis kondisi strategis menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportuneties, and T hreats) terhadap kondisi riil Pengadilan Agama Makassar. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana strategis Pengadilan Agama Makassar ke depan. A. Kekuatan (Strength) 1) Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar Yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar adalah meliputi Kota Makassar yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan luas wilayah 175,77 km2 Eksistensi institusi Pengadilan Agama Makassar secara instansional merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Makassar. 2) Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Pada awal tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang spektakuler, yaitu empat lingkungan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI. Pembinaan institusi Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 5

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 peradilan termasuk Pengadilan Agama Makassar, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung R.I. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berlaku, untuk pembinaan teknis yustisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung R.I., sedangkan teknis non yustisial menjadi kewenangan departemen masing-masing. Terhadap Peradilan Agama menjadi kewenangan Departemen Agama. One roof system merupakan peluang bagi institusi peradilan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian dalam penegakan hukum. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaannya bila telah dinodai pengaruh unsur di luar hukum itu sendiri. 3) Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama. Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan (adopsi) anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi institusi peradilan termasuk Pengadilan Agama Makassar untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi Pengadilan Agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah.


Halaman 6

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 4) Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Penyelenggaraan peradilan dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan Peradilan Agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan (justitiabelen). Heterogenitas wawasan dan mazhab masyarakat muslim di Kota Makassar secara nyata telah dapat menerima eksistensi Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. b. Kelemahan (weaknesses) 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Makassar harus diikuti dengan perkembangan kualitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam institusi pengadilan. Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif ideal dengan kondisi objektif substansial tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Makassar. Perkembangan

ilmu

pengetahuan

khususnya

pengetahuan hukum

dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti, dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama Makassar terdapat berbagai bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti bidang tugas pokok dan fungsi (kekuasaan kehakiman), bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan khususnya masalah perencanaan dan pengelolaan inventaris. Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah sebagai salah

satu

kewenangan

yang

baru

sangat

memerlukan

pembinaan,

pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan


Halaman 7

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 2) Ketersediaan

Sarana

dan

Prasarana

Belum

Memadai

Dalam

Pelaksanaan Tugas. Pengadilan Agama Makassar telah memiliki gedung dan bangunan baru yang telah selesai pengerjaannya sejak tahun 2014 yang jika dilihat dari sisi bentuknya telah sesuai dengan prototife yang ditetapkan Mahkamah Agung, akan tetapi kalau dilihat dari sisi luas bangunannya tidak sebanding dengan jumlah pegawai

sehingga

untuk

melakukan

penataan ruangan

dalam

rangka

mengsterilkan area akses para pencari keadilan dengan aparat peradilan yang ada di Pengadilan Agama Makassar sangat susah. Akibatnya, interaksi antara para pihak (pencari keadilan) dengan aparat peradilan kadang-kadang sulit untuk dihindari. Di samping itu pula, Pengadilan Agama Makassar sampai saat ini belum memiliki rumah dinas untuk pimpinan khususnya Ketua. Sementara untuk jabatan Ketua Pengadilan Agama Makassar pada umumnya diisi oleh orang yang berasal dari luar propinsi dan/atau di luar Makassar, sehingga akibatnya terpaksa harus menyewa rumah dengan biaya sendiri karena anggaran untuk sewa rumah dinas sampai saat ini belum pernah dianggarkan dalam DIPA Pengadilan Agama Makassar.

3). Sarana

dan

Prasarana

Yang

Tersedia

Belum

Termanfaatkan

Dengan

Maksimal. Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Di bidang lain terdapat teknologi konvensional yang masih efisien untuk digunakan. Penggunaan teknologi modern dan tepat guna ini masih belum optimal digunakan di Pengadilan Agama Makassar. Peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan. Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 8

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Di sisi sarana dan prasarana, Pengadilan Agama

Makassar telah

memiliki berbagai sarana prasarana baik berupa gedung, tanah, peralatan, mesin dan sarana lainnya. Berbagai sarana yang dimiliki tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal, misalnya perpustakaan dan pengarsipan. c. Peluang (opportunities) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk meraih visi dan misi Pengadilan Agama Makassar sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur pengadilan mampu menangkap peluang-peluang yang ada. Di antara peluang-peluang yang ada tersebut di antaranya: 1) Kondisi Masyarakat Kondisi riil masyarakat Kota Makassar adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Makassar dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan hukum dan keadilan. Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang bidang kewenangan Pengadilan Agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 2) Hukum Adat Bersumber Dari Hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dihormati masyarakat terutama di bidang perkawinan. Pada umumnya hukum adat di Kota Makassar bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam.


Halaman 9

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Makassar. 3) Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Tinggi Agama Makassar (melalui Ketua Muda Uldilag) dengan perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi hukum dan keagamaan. Ke depan diharapkan terutama para hakim rata-rata sudah berpendidikan strata dua dan strata tiga yang bertujuan disamping membangun profesionalisme penyelenggaraan tugas pokok, juga membangun kepercayaan masyarakat yang berujung pada kewibawaan peradilan. Apabila

Pengadilan

Agama

Makassar

tidak

menangkap

atau

memanfaatkan peluang tersebut, maka dalam perkembangan ke depan akan terjadi perlambatan akselerasi penjabaran visi dan misi. Sangat dikhawatirkan perkembangan hukum dan masyarakat lebih cepat dari perkembangan kualitas aparat hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 4) Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya. Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok yang sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang ada. d. Hambatan (threatments) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparatur pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 10

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan peradilan yang agung. Diantara hambatanhambatan tersebut adalah: 1) Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan atau image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang sejajar dengan institusi peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan) setelah perkara diputus oleh Pengadilan Agama, pihak yang kalah masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum. Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 2) Masih Lemah Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Rendahnya kesadaran hokum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum. Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 11

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.


Halaman 12


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Agama Makassar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan- undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Makassar diselaraskan denga arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung

yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Makassar. Visi Pengadilan Agama Makassar dengan mengacu pada Blue Print Jilid II Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 yaitu TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

( Visi Mahkamah Agung RI tahun 2010 – 2035)

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM

( Visi Pengadilan Agama Makassar tahun 2015 – 2019) Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 13

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. MISI BADAN PERADILAN 2010 – 2035 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

MISI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 – 2019

1. 2. 3. 4.

Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan Meningkatkan sarana dan prasarana hukum


Halaman 14

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Misi 1 :

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Misi 2 :

“Meningkatkan

efektivitas

pembinaan

dan

pengawasan”.

Pembinaan

merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk : 1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengendalikan

agar

administrasi

peradilan

dikelola

secara

tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; 3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan" Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 15

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Misi 3 :

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum"

Misi 4 :

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain"

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Makassar telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Makassar dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kepuasan publik atas pelayanan hukum yang didapatkan secara adil, transparan, sederhana, cepat dan biaya ringan.


Halaman 16

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 2. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 3. Terwujudnya integritas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 4. Tertibnya administrasi dan manajemen peradilan, baik administrasi kepaniteraan (keperkaraan) maupun administrasi umum (kesekretariatan) 5.

Tersedianya saranya dan prasarana peradilan sesuai kebutuhan seiring dengan dinamika masyarakat. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice dan justice for all) 4. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIADPA 5. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengeloaan administrasi kesekretaritan 6. Meningkatnya kualitas sumber daya aparat peradilan. 7. Meningkatnya kualitas pengawasan internal. 8. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :


Halaman 17

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perkara

2.

Persentase perkara yang diselesaikan

3.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

4.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

5.

Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu.

6.

Persentase perkara yang dimediasi

7.

Persentase mediasi yang berhasil

8.

Persentase mediasi yang tidak berhasil

9.

Pesentase perkara cerai gugat yang diselesaikan

10. Pesentase perkara cerai talak yang diselesaikan 11. Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan 12. Persentase penerbitan akta cerai tepat waktu 13. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Peningkatan

aksepbilitas

1.

Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

2.

Persentase perkara diputus yang mengajukan upaya hukum Kasasi

3.

Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

4.

Persentase pengaduan dengan putusan Hakim

1.

Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo

2.

Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu.

3.

Persentase putusan yang telah diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI

putusan Hakim

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )


masyarakat

tidak

terkait

Halaman 18

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 Peningkatan efektifitas dan 1. efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan 2. implementasi SIADPA

Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap

3.

Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara

4.

Persentase inmplementasi SIADPA

1.

Persentase pengaduan ditindaklanjuti

2.

Persentase temuan Hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.

3.

Persentase tenaga teknis yang dijatuhi hukuman disiplin

4.

Persentase tenaga non dijatuhi hukuman disiplin

Meningkatnya kualitas pengawasan internal

Persentase pencatatan perkara dalam buku register

masyarakat

teknis

yang

yang

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Delapan sasaran strategis tersebut di atas adalah merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, aksepbilitas putusan Hakim, aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) justice for all, Justice for the foor efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIADPA. Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama tersebut adalah 1. Penyelesaian sisa perkara 2. Penyelesaian perkara perdata yang diterima dengan tepat waktu 3. Memaksimalkan pelaksanaan mediasi Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 19

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 4. Penyampaian

putusan kepada para pihak maksimal 14

hari setelah

dibacakan putusan 5. Penerbitan akta cerai tepat waktu 6. Pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap

b.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIADPA serta peningkatan kualitas pengawasan internal. Sedangkan

kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Penerimaan

berkas

perkara

yang

diajukan

dan

sampaikan

secara

lengkap 2. Pencatatan perkara secara tertib dalam buku register 3. Pencatatan biaya perkara secara tertib dalam buku jurnal keuangan perkara 4. Penyampaian laporan perkara dengan tepat waktu 5. Penyetoran PNBP tepat waktu dan implementasi SIADPA 6. Menindaklanjuti pengaduan publik yang masuk di Pengadilan secara cepat; 7. Menindaklanjuti temuan Hakim pengawas bidang sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan 8. Mendorong adanya pemberian hukuman disiplin bagi aparat peradilan yang melakukan pelanggaran. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Makassar yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 20

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Makassar menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi  Pengawasan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya  Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public


Halaman 21


3. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja. b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah. c. Restrukturisasi program dan kegiatan. d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan. e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM.  Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN. b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja. c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja.  Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran Edukasi

anggaran

menuju

independensi

anggaran

Pengadilan

Agama

dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.  Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan. b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja. c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.


Halaman 22

RENSTRA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR 2015 - 2019 4. Peningkatan kualitas Pengelolaan Aset Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Makassar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :  Penertiban aset.  Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset.  Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu.  Melakukan sertifikasi tanah.  Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.  Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal 5. Peningkatan kualitas Teknologi Informasi Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama

5 (lima)

tahun pertama

sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Makassar dan aplikasi SIADPA dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. 6. Peningkatan kualitas Sistem Pengawasan Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Makassar difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :  Bidang perkara gugatan;  Bidang perkara permohonan;  Bidang administrasi perkara (pola bindalmin);  Bidang kinerja pelayanan public (umum);  Bidang administrasi umum; 7. Peningkatan kualitas Sistem Keterbukaan Informasi Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :  Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan.  Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jl. Perintis Kemerdekaan Km.14 Makassar

Halaman 23


BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Makassar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana Strategi Pengadilan Agama Makassar tahun 2015-2019 merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Makassar dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Agama Makassar. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan penilaian kinerja bagi Pengadilan Agama Makassar. Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Makassar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hokum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal Rencana stretegis Pengadilan Agama Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Agama Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Makassar dapat terwujud dengan baik.


Halaman 24

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2015 - 2019 Tujuan

1. Kepuasan publik atas pelayanan hukum yang didapatkan secara adil, transparan, sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. 3. Terwujudnya integritas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 4. Tertibnya administrasi dan manajemen peradilan, baik administrasi kepaniteraan (keperkaraan) maupun administrasi umum (kesekretariatan) 5. Tersedianya saranya dan prasarana peradilan sesuai kebutuhan seiring dengan dinamika masyarakat.

KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya

penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 100% 100% 100%

2019 100%

1.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

2015 100%

2.

Persentase perkara yang diselesaikan

90%

92%

93%

94%

95%

3.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

95%

95%

95%

96%

96%

4.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

5%

5%

4%

4%

3%

5.

Persentase perkara yang diminutasi tepat waktu.

85%

87%

87%

88%

89%

6.

Persentase perkara yang dimediasi

100%

100%

100%

100%

100%

7.

Persentase mediasi yang berhasil

5%

5%

6%

6%

7%

8.

Persentase mediasi yang tidak berhasil

95%

95%

94%

94%

93%

90%

92%

92%

93%

94%

90%

92%

92%

92%

92%

9.

Pesentase perkara cerai gugat yang diselesaikan 10. Pesentase perkara cerai talak yang diselesaikan

2. Peningkatan

aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )

11. Persentase penyampaian putusan kepada para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan

100%

100%

100%

100%

100%

12. Persentase penerbitan akta cerai tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

13. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

80%

82%

82%

84%

85%

85%

87%

87%

88%

89%

1.

Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

2.

Persentase perkara diputus yang mengajukan upaya hukum Kasasi

tidak

95%

96%

96%

97%

97%

3.

Persentase perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

95%

96%

96%

97%

97%

4.

Persentase pengaduan dengan putusan Hakim

5%

4%

4%

3%

3%

1.

Persentase penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat yang kurang mampu.

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase putusan yang telah diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI

85%

87%

87%

88%

88%

masyarakat

terkait

4. Peningkatan efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepaniteraan dan implementasi SIADPA

5. Meningkatnya kualitas

1.

Persentase berkas perkara yang diajukan dan disampaikan secara lengkap

95%

95%

96%

96%

96%

2.

Persentase pencatatan perkara dalam buku register

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase pencatatan biaya perkara dalam buku jurnal keuangan perkara

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Persentase inmplementasi SIADPA

100%

100%

100%

100%

100%

1.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

2.

Persentase temuan Hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.

95%

96%

96%

97%

97%

3.

Persentase tenaga teknis yang dijatuhi hukuman disiplin

1%

1%

1%

1%

1%

4.

Persentase tenaga non teknis dijatuhi hukuman disiplin

1%

1%

1%

1%

1%

pengawasan internal

masyarakat

yang

Ketua

Makassar, 5 Januari 2015 Panitera / Sekretaris

Drs. Moh. Yasya’, SH., MH` Nip. 19620808 198903 1 003

Drs. H. Jamaluddin Nip. 19561231 198003 1 054

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.14 MAKASSAR Phone: (0411) Fax : (0411) Website :

Recommend Documents