PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4 Telp. (0411) 448365 – 448366, Fax. (0411) 448365 M A K A S S A R 90232 JAWABAN ATAS PERTANYAAN KOMISI III DPR DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA DI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2015
Sesuai dengan surat Pimpinan DPR RI yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM RI bulan Oktober 2015 Nomor : PW/15827/DPR-RI/X/2015 perihal rencana Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI. Bahwa untuk memenuhi maksud surat diatas, berikut kami sampaikan jawaban Pengadilan Tinggi Makassar atas pertanyaan Komisi III DPR RI di Pengadilan Tingggi Makassar sebagai berikut : A. ANGGARAN 1. Pagu Defenitif yang diterima pada Tahun 2015 sebesar Rp. 20.955.272.000 ( Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Adapun program-program yang telah dilaksanakan adalah: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI. Program ini meliputi: -
Pembayaran Gaji bagi para Hakim dan Pegawai
-
Rehabilitas Gedung Kantor dan Rumah Dinas
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Program ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang bertujuan memberikan rasa nyaman bagi para Hakim, pegawai dan masyarakat pencari keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memenuhi sarana dan prasarana gedung kantor antara lain: -
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
-
Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan seperti yang tersebut di atas mampu meningkatkan kinerja para Hakim dan pegawai sehingga memberikan hasil yang maksimal khususnya bagi masyarakat pencari keadilan. 1
Apabila dihubungkan dengan target penerimaan tahun 2015, belum dapat diprediksikan karena penerimaan di pengadilan relatif keadaannya. Misalnya : Penerimaan PNBP rumah dinas dan jumlah perkara yang diterima dan diputus. 2. Adapun kebutuhan dukungan anggaran adalah terkait tugas pokok Lembaga Peradilan yang dalam DIPA dikenal dengan istilah Program Peningkatan Manajemen Perkara yang indikatornya adalah peningkatan jumlah
penyelesaian
perkara,
peningkatan
penyelesaian
proses
administrasi perkara dan penyelesaian perkara yang kurang dari 3(tiga) bulan. Disamping itu adalah anggaran yang menunjang terselenggaranya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dikenal dengan istilah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebutuhan anggaran ini cukup penting dan diperlukan anggaran yang memadai karena terkait dengan sarana dan prasarana peradilan seperti keperluan pemeliharaan, perluasan dan rehab kantor pengadilan, maupun rumah dinas. Disamping itu kebutuhan pengembangan informasi teknologi yang memudahkan pencari keadilan mengakses informasi pengadilan. 3. Uraian Pagu Defenitif yang diterima selama 5 (lima) tahun terakhir a. Tahun 2011 Total PAGU
: Rp. 14.312.467.000,-
-
Belanja Pegawai : Rp.
6.012.477.000,-
-
Belanja Barang
: Rp.
2.423.634.000,-
-
Belanja Modal
: Rp.
5.876.356.000,-
b. Tahun 2012 Total PAGU
: Rp. 16.193.369.000,-
-
Belanja Pegawai : Rp.
7.968.074.000,-
-
Belanja Barang
: Rp.
3.525.295.000,-
-
Belanja Modal
: Rp.
4.700.000.000,-
c. Tahun 2013 Total PAGU
: Rp. 17.225.834.000,-
-
Belanja Pegawai : Rp.
10.133.053.000,-
-
Belanja Barang
: Rp.
5.197.405.000,-
-
Belanja Modal
: Rp.
1.895.376.000,-
2
d. Tahun 2014 Total PAGU
: Rp. 21.462.558.000,-
-
Belanja Pegawai : Rp.
19.189.031.000,-
-
Belanja Barang
: Rp.
2.272.527.000,-
-
Belanja Modal
: Rp.
-
e. Tahun 2015 Total PAGU
: Rp. 20.955.272.000,-
-
Belanja Pegawai : Rp.
18.555.440.000,-
-
Belanja Barang
: Rp.
2.342.332.000,-
-
Belanja Modal
: Rp.
57.500.000,-
Dari Uraian diatas disimpulkan bahwa pagu defenitif yang diterima selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. B.
PENGAWASAN I. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi, Program yang menjadi Prioritas, Kendala yang dihadapi dan Solusinya, serta Strategi Manajemen Penanganan Perkara Mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang pada Pengadilan Tinggi
Makassar tidak terlepas dari Visi Mahkamah Agung dan pengadilan yang ada di bawahnya yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dan misi peradilan : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Pada Pengadilan Tinggi Makassar tugas dan wewenangnya dijabarkan sebagai berikut : 1. Bidang Kepaniteraan dan Teknis Peradilan Seperti diketahui tugas pokok mengadili pada tingkat banding dilakukan dengan
prioritas
penyelesaian
perkara
yang
tepat
waktu
dengan
3
menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 2014
tanggal
13
Maret
2014,
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Makassar
menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Negeri se Sulselbar tanggal 07 April 2014 No. 02-KPT-HK/INST-IV/2014 tentang pembuatan rencana persidangan dan memberikan perhatian khusus terhadap perkara tertentu misalnya terhadap perkara yang terdakwanya dalam tahanan, perkara tindak pidana korupsi, narkotika, ilegal loging, KDRT, dan lain-lain demikian pula pada perkara perdata. Agar perkara yang diterima di Pengadilan Tinggi tidak berlarut-larut penyelesaiannya yang sedapat mungkin tidak mencapai 3 (tiga) bulan setelah diterima Majelis sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2014 No.2 tahun 2014 : 1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan; 2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan; 3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi; 4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan. Maka
setiap
pertemuan
diadakan
evaluasi
atas
keterlambatan
penyelesaian perkara termasuk minutasi perkara oleh Panitera Pengganti yang bersangkutan. Hal yang sama dilakukan pula kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri agar Majelis dapat memutus perkara dibawah 5 (lima) bulan, sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni
4
2000 No. 3 tahun 2000 yang telah direvisi tentang menyelesaikan perkara kecuali karena dengan alasan yang dapat dibenarkan, sehingga harus diputus lebih dari 5 (lima) bulan oleh karena itu diberbagai kesempatan pimpinan Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada kesempatan pembinaan didaerah atau Pengadilan Negeri menekan perlunya penyelesaian perkara yang cepat tanpa mengabaikan kualitas putusan, penekanan penyelesaian yang tidak berlarut-larut, ditindak lanjuti dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri apa alasannya sehingga perkara belum diputus dan terhadap Majelis yang bersangkutan agar dibatasi perkaranya. Untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan baik administrasi perkara maupun administrasi umum, Pengadilan Tinggi Makassar mengoptimalkan fungsi Hakim Tinggi Pengawas Bidang, seperti Bidang Kepaniteraan Hukum, Bidang Kepaniteraab Pidana, Bidang Kepaniteraan Perdata, Bidang Keuangan, Bidang
Umum/Kebersihan
Lingkungan,
Bidang
Kepegawaian,
Bidang
Humas/Bidang Eksekusi, Bidang IT (Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2011 Nomor : 21/KPT/KP/V/2011 tentang penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Makassar). Mengenai pengawasan pada Pengadilan Negeri, dilakukan dengan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (SK Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2011 Nomor: 22/KPT/KP/V/2011 tentang penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Makassar) dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang biasanya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pengawasan ditindak lanjuti dan dievaluasi sesuai dengan temuan dari Hakim Tinggi Pengawas. II. a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan 5
Aparatur Negara Nomor: PER/13/MPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Khusus di
Pengadilan Tinggi Makassar
diselenggarakan
dengan
berpedoman reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung RI yaitu : “Program reformasi birokrasi yang berfokus pada penataan organisasi, perbaikan tata kerja, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan sistem remunerasi dan manajemen dukungan teknologi dan informasi, mendorong keterbukaan informasi melalui surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hubungan dengan Komisi Yudisial” (cetak biru Pembaharuan Peradilan 2011-2035 hal.3, Mahkamah Agung RI tahun 2010). Dengan ulasan reformasi birokrasi seperti yang digambarkan di atas, maka Pengadilan Tinggi memandang faktor terpenting adalah semangat kerja untuk berubah yang lebih baik dan upaya-upaya kongkrit melaksanakan
program
reformasi
birokrasi
pada
tugas-tugas
kedinasan. b. Perwujudan Kualitas, Integritas dan Profesionalisme Hakim Mengenai perwujudan kualitas, integritas dan profesionalisme Hakim di Pengadilan Tinggi pada prinsipnya telah dilaksanakan sebagaimana yang disinggung pada bagian 3 penguatan lembaga (capacity building) dengan tambahan perlunya setiap Hakim harus menjunjung tinggi Kode Etik dan prilaku Hakim dalam arti secara sadar mengamalkannya (Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/IX/2012 dan No. 02/PB/KY/9/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim).
6
Disamping itu Pengadilan Tinggi Makassar mendorong dan memberi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2, S3 sepanjang tidak mengganggu tugas kedinasan, demikian pula usulan agar Hakim dapat mengikuti kegiatan spesifikasi hukum seperti Hakim Niaga, Perikanan, Tipikor dan lain-lain. Apabila ada Hakim yang cukup berprestasi dan berpotensi menduduki jabatan sebagai Ketua pada Pengadilan Negeri Klas 1 Khusus, diberi kesempatan mengikuti seleksi fit and propertest, bahkan mengikuti seleksi calon Hakim Agung. c. Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan terhadap PNS dan Hakim. Mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan terhadap Hakim dan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tindak pidana dan lain-lain, Pengadilan Tinggi konsisten melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan serta penghukuman terhadap Hakim dan PNS sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang / SK dan SE Mahkamah Agung seperti yang diatur dalam : 1. Pasal 53 Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim. (2) Ketua
Pengadilan
juga
mengadakan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera/Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 096/KMA/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama melakukan Tugas Pengawasan.
7
3. SK KMA No. 076/KMA/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lLingkungan Peradilan. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu. 5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS. Adapun penindakan atas pelanggaran disiplin atas hukuman yang dijatuhkan kepada PNS/Hakim tahun 2014-2015 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kasub dijatuhi hukuman disiplin sebagai teguran tertulis dan 1 (satu) orang dengan jabatan Panitera/Sekretaris sementara diproses di Mahkamah Agung yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. d. Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung RI dan pihak terkait lainnya. Koordinasi dengan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung RI dan pihak lainnya dalam perwujudan profesionalisme dan perilaku Hakim yang sesuai dengan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan, telah berjalan dengan baik dan dalam tahun 2015, 3 (tiga) kegiatan Komisi Yudisial dan pelaksanaannya di Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu dalam : 1. Acara Diseminasi (Sosialisasi Aturan) dan diskusi terbatas Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. 2. Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim untuk Aparat Penegak Hukum. 3. Permohonan Kerjasama FGD (Focus Group Discussion)
Evaluasi
Pengukuran Dampak Kinerja Komisi Yudisial.
8
Penanganan Pengaduan Pengadilan Tinggi Makassar menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 dengan seksama laporan Pengaduan dari masyarakat baik pendelegasian dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun laporan langsung dari masyarakat dengan indentitas pelapor jelas dan subtansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan membentuk Tim Pemeriksaan, dalam tahun 2015 ini sebanyak 7 (tujuh) kali pemeriksaan, sebagaimana terurai sebagai berikut : I. Pendelegasian dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak 4 (empat) pengaduan dengan penunjukan Tim Pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai berikut : 1. Nomor : 03/PG/KPT/SK/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 2. Nomor : 04/PG/KPT/SK/I/2015, tanggal 27 Januari 2015 3. Nomor : 05/PG/KPT/SK/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 4. Nomor : 06/PG/KPT/Sk/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 II. Laporan
Pengaduan
dari
masyarakat
ditindak
lanjuti
dengan
pembentukan Tim Pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebanyak 3 (tiga) buah, sebagai berikut : 1. Nomor : 01/PG/KPT/SK/I/2015, tanggal 5 Januari 2015 2. Nomor : 02/PG/KPT/SK/I/2015, tanggal 8 Januari 2015 3. Nomor : 07/PG/KPT/SK/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015
9
III. Perkara-perkara yang Menonjol dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Mengenai perkara yang menonjol yang masuk Pengadilan Tinggi Makassar mulai bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015 sebagai berikut : I. PIDANA
Pidana Banding : Masuk
: 354 perkara
Putus
: 314 perkara
Perkara Pidana Umum Yang Menonjol : - Pembunuhan : Masuk
: 29 perkara
Putus
: 26 perkara
- Narkotika : Masuk
: 80 perkara
Putus
: 75 perkara
- Perlindungan Anak : Masuk
: 31 perkara
Putus
: 27 perkara
Tindak pidana korupsi yang diterima dari Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Mamuju sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Oktober 2015 sebagai berikut : Sisa tahun 2014
: 44
perkara
Diterima
: 36
perkara
Putus
: 79
perkara
Sisa
: 1
perkara
Perkara yang menonjol : -
Proyek pembangunan dan prasarana fisik :
-
Pengadaan barang dan jasa mobiler
:
21 perkara 7 perkara 10
II. PERDATA
-
Jumlah perkara perdata tahun 2014
:
Masuk
: 325 perkara
Putus
: 270 perkara
- Jumlah perkara yang menonjol tahun 2014 adalah tanah : Masuk
: 204 perkara
Putus
: 170 perkara
- Jumlah perkara tahun 2015 adalah : Masuk
: 283 perkara
Putus
: 205 perkara
- Jumlah perkara perdata tahun 2015 yang menonjol adalah Tanah : Masuk
: 214 perkara
Putus
: 145 perkara
Permasalahan dan Saran : 1. Mengenai Tunjangan Kemahalan Hakim, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, kepada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara, diberikan Tunjangan Kemahalan sesuai zona yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah tersebut. Pengadilan Negeri Wilayah Sulawesi Barat termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar tetapi pada kenyataannya tidak tercantum Propinsi Sulawesi Barat dalam Zona 2 Lampiran III tersebut, sehingga
Dirjen
Perbendaharaan
tidak
mau
membayarkan
Tunjangan
Kemahalan Hakim pada Wilayah Sulawesi Barat. Olehnya itu kami harapkan agar kiranya melalui Komisi III dapat diadakan perbaikan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah tersebut. 2. Masalah anggaran dalam pelaksanaan tugas kedinasan masih perlu ditambah karena masih terdapat rumah dinas Hakim dan pejabat struktural yang memerlukan biaya pemeliharaan, terutama pengadilan yang baru terbentuk. Kemudian
penambahan
anggaran
perjalanan
dinas
untuk
melakukan
pengawasan di semua satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar. 3. Masih perlu penambahan formasi tenaga Hakim, Pejabat Struktural dan staf pegawai yang pada umumnya di semua Pengadilan Negeri dalam wilayah
11
hukum
Pengadilan
Tinggi
Makassar.
Semuanya
kekurangan
tenaga
hakim/pegawai. 4. Berdasarkan
surat
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
50A/KMA/HK.01/VII/2015 mengenai Usul Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di Sulawesi Barat, kami mohon dukungan Komisi III dalam pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut mengingat wilayah hukum pada Pengadilan Tinggi Makassar cukup luas. Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986. Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas segala kekurangan mohon dimaafkan, terima kasih. Makassar, 03Nopember 2015 KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
H. ANDI SURYADARMA BELO, SH NIP. 19481215196712100
12
