RENCANA KONTIJENSI BANJIR K O T A M A K A S S A R PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 48 TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 2014

difasilitasi oleh :

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 48 TAHUN 2014

RENCANA KONTIJENSI BANJIR K O T A M A K A S S A R

BPBD PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 No. Telp/Fax0411 3633797 Kode Pos 9011 Makassar - Sulawesi Selatan

Draft-0

RENCANA KONTINJENSI KONTIN BENCANA BANJIR KOTA MAKASSAR

PEMERINTAH DAERAH DAERAH KOTA MAKASSAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MAKASSAR

Kerja sama dengan :

Makassar, Maret 2014

“ Mewujudkan Kota Makassar Tangguh Terhadap Bencana Menuju Kota Dunia ”.

Kata Pengantar Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa penyusunan rencana Kontijensi Banjir Kota Makassar telah disusun walapun tidak sesuai jadwal rencana sebelumnya, namun pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan dokumen ini cukup memberi sumbangsi dalam tersusunya dokumen ini. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir Kota Makassar telah dilaksanakan sejak Mei 2013 yang terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan kegiatan sosialisasi untuk membuat komitmen bersama antar sesama sektor pemerintahan di Kota Makassar. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan BPBD Kota Makassar. Tahapan peyusuan RENKON banjir Kota Makasar diantaranya, tahapan sosialsasi, pengumpulan data hazard dan eksposer, pelatihan dan lokakarya, perumusan draf 0, surey lapangan dan update data, lokakara penyusunan dokumen draf-1, konsultasi public, revisi dokumen final, dan penetapan regulasi daerah. Penyusunan rencana kontijensi banjir Kota Makassar melibatkan berbagai stakeholder sepert BPBD Kota Makassar, BPBD Prov. Sulawesi Selatan, Kodim, Dinas Pemadam Kebakaran, Bappeda, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, PMI Makassar, UNHAS, Kepolisian, SAR, KSR, Akademisi dan sebagainya. kontijensi banjir menggunakan skenario Banjir yang terjadi pada awal tahun 2013 yang melanda sebanyak 24 kelurahan di 6 kecamatan dan luas wilayah mencapai 2761,84 Ha. Jumlah penduduk yang terdampak banjir mencapai 101.972 jiwa, jumlah jiwa paling banyak terletak di Kelurahan Kassi-kassi sebesar 10.961 jiwa, Kelurahan Panaikang sebesar 9.651 jiwa, Kelurahan Karunrung sebesar 9.532 jiwa, dan Kelurahan Tamalanrea Jaya sebesar 8.735 jiwa. Penduduk yang melakukan evakuasi sebanyak 1.012 sebanyak 26% diantaranya kategori umur muda, 66% jiwa umur dewasa dan 8 % kategori umur lansia. Kami berharap dengan dukungan saran dan kritikan yang bersifat membangun terhadap segala proses dan isi di dalam dokumen ini dapat terakomodir, sehingga dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di kota Makassar dan sekitarnya.

Makassar, Maret 2014 Tim Penyusun

Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar

i

Sambutan Walikota Makassar Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan taufik Nya sehingga kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan segala rangkaian penyusunan dokumen ini hingga selesai. Kegiatan ini menjadi sangat sangat tepat dan strategis karena melihat musibah bencana banjir kurung waktu terakhir ini utamanya pada awal tahun 2013 ini terjadi begitu massif dan menyebabkan kerugian harta benda dan kerusakan sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi atensi dari AIFDR (Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction) yang melalui programnya telah memberi perhatian dengan mengalokasikan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir di Kota Makassar Dalam Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mempunyai prinsip dasar dalam upaya penanggulan bencana di Indonesia adalah sebagai berikut: cepat dan tepat, sistem prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, membina kemitraan, pemberdayaan masyarakat, non diskriminatif dan non politisi. Perencanaan Kontinjensi memang sangat diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana/ kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. Dengan upaya peningkatan kewaspadaan melalui perencanaan kontinjensi, kita dapat mengurangi ketidak-pastian melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Dengan kesadaran akan tingginya potensi Banjir di Kota Makassar, mengingat karaktersitik tofografi wilayah Makassar yang relative datar, serta letaknya yang dilalui oleh dua DAS yaitu DAS Tallo dan DAS Jeneberang. Demikian halnya deforestasi di hulu Bawakaraeng dan Lompobattang sangat rawan menyebabkan longsor tebing yang dapat menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di hilir. Olehnya itu kegiatan ini menjadi sangat penting dan strategis bagi ketangguhan Kota Makassar menghadapi bencana ke depan. dan sekali lagi terima kasih kepada pihak AIFDR (Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction) atas terlaksana nya kegiatan ini. Akhirnya saya harapkan dengan tersusunnya draft dokumen rencana kontijensi banjir Kota Makassar ; Adanya rumusan RTL yang disepakati untuk pelaksanaan tahapan proses selanjutnya dapat tercapai Dengan memohon Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Semoga Dokumen Rencana Kontigensi Banjir Kota Makassar bermanfaat luas di bagi masyarakat kota ini..amiin.


ii

Sambutan Kepala BPBD Kota Makassar Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator dari Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam memfasilitasi terlaksananya penyusunan rencana kontijensi banjir Kota Makassar untuk untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan yang akan terlibat. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan yang sinergi antara pemerintah dan stakeholders termasuk lembaga-lembaga/organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi ancaman bencana mulai dari tahapan pra bencana, saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana hingga tahap pasca bencana dengan berbagai program dan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Masalah utama yang dihadapi baru-baru ini di Kota Makassar ini yaitu masalah banjir dengan genangan yang cukup lama. Di samping itu teridentifikasi pula masalah sistem drainase yang fungsi dan kapasitasnya menurun, meningkatnya beban drainase akibat alih fungsi lahan, instrusi air asin, gejala penurunan elevasi tanah, naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari pemanasan global, dan kurangnya pengendalian dan pengawasan pada ruang kawasan resapan air dan sepanjang sempadan sungai. Berdasarkan data yang tercatat di BPBD Kota Makassar pada bulan Januari tahun 2013 bahwa kerugian bencana banjir di beberapa wiayah Kota Makassar diantaranya rumah terdampak sebanyak 10.240 Unit, Jumlah jiwa terdampak sebanyak 32.798 jiwa atau sebanyak 14.116 KK dan dampak kerugian lainnya serta meluasnya genangan yang mencapai 6 (enam) kecamatan. Ini menunjukkan bahwa tingginya resiko bencana banjir di Kota Makassar sehingga sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis ancaman bencana banjir. Dengan demikian program ini kami harapkan mampu memfasilitasi tersusunnya Dokumen rencana kontijensi banjir Kota Makassar yang melibatkan secara bersama-sama oleh semua pihak (stakeholders) serta melakukan langkah strategis terutama sebelum dan sesudah terjadi bencana sehingga apa yang menjadi tanggungjawab dan wewenang kita dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan Kontinjensi sangat diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. Melalui upaya peningkatan kewaspadaan melalui perencanaan kontinjensi, kita dapat melakukan pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat, tindakan teknis dan manajerial, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi, atau skenario penanggulangan secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Kami sangat berharap dengan terlaksananya sosilaisasi ini akan lebih meningkatkan koordinasi, keterpaduan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana di Kota Makassar yang kita cintai ini. Makassar, Juli 2014 Kalak BPBD Kota Makassar

Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19631116 199103 1 002 Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar

iii

Defenisi Operasional a. Bencana (disaster) Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

g. Manajemen Kedaruratan (emergency management) Seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan darurat. h. Skenario (scenario)

b. Baha ya ( hazar d) Suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

Membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana. i.

Proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.

c. Bahaya Berisiko Tinggi Jenis ancaman/bahaya yang akan dijadikan dasar perencanaan kontinjensi yang dinilai probabilitas (kemungkinan melalui terjadinya bencana) dan dampak (kerusakan/kerugian yang timbul akibat bencana).

j.

k. Standar Minimum (minimum standard) Suatu penetapan tingkatan terendah yang harus dicapai pada masingmasing bidang/sektor dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.

e. Kontinjensi (contingency) Suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. f.

Perencanaan Kontinjensi (contingency planning)

l.

Suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontinjensi, akibat dari ketidak-pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

Perencanaan Sektoral Merencanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di setkor-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standar minimum.

d. Kesiapsiagaan (preparedness) Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah secara berhasil-guna dan berdayaguna.

Penentuan Kejadian

Sinkronisasi/Harmonisasi Proses mensinkronisasikan hasil perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatankesepakatan melalui rapat koordinasi.

m. Formalisasi Proses penetapan rencana kontinjensi yang disusun secara lintas sektor menjadi dokumen resmi yang disahkan/ditandangani oleh pejabat yang berwenang n. A k t i v a s i Mengaktifkan dokumen (rencana kontinjensi) sebagai pedoman/acuan dalam penanganan darurat.


iv

o. Tanggap Darurat (emergency response) Upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. p. Pemulihan Darurat (emergency recovery) Proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada kondisi semula dengan memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar. q. Transisi (transition) Tindakan yang harus dilakukan setelah rencana kontinjensi tersusun, baik terjadi bencana atau tidak terjadi bencana. r.

Re-entry Kembali dari kondisi darurat kesiapsiagaan kepada kondisi normal dan memetik manfaat yang dapat diambil dari perencanaan kontinjensi.


v

Daftar Isi Kata Pengantar ......................................................................................................... ii Sambutan Walikota Makassar.................................................................................... ii Sambutan Kepala BPBD Kota Makassar ................................................................... iv Bab I. Pendahuluan ................................................................................................... 7 1.1. Latar Belakang .............................................................................................. 7 1.2. Pengertian Rencana Kontijensi ..................................................................... 8 1.3. Tujuan .......................................................................................................... 9 1.4. Ruang Lingkup .............................................................................................. 9 1.5. Dasar Hukum ............................................................................................... 9 1.6. Proses Penyusunan ...................................................................................... 10 1.7. Aktivasi Rencana Kontijensi ......................................................................... 11 Bab II Gambaran Umum Kota Makassar .................................................................... 12 2.1. Profil Wilayah ............................................................................................. 12 2.2. Profil Kebencanaan ..................................................................................... 28 Bab III. Penilaian Ancaman dan Pengembangan Skenario ........................................ 38 3.1. Penilaian Ancaman ..................................................................................... 38 3.2. Penentuan Kejadian ................................................................................... 39 3.3. Pengembangan Skenario ............................................................................ 39 Bab IV. Kebijakan dan Strategi .................................................................................. 61 4.1. Kebijakan..................................................................................................... 61 4.2. Strateg ......................................................................................................... 61 Bab V.Perencanaan Sektoral ..................................................................................... 64 5.1. Sektor Posko ................................................................................................ 71 5.2. Sektor Perencanaan..................................................................................... 75 5.3. Sektor Penanganan Logistik ......................................................................... 80 5.4. Sektor SAR dan Keamanan..................................................................... 83 5.5. Sektor Kesehatan ......................................................................................... 87 5.6. Sektor Sarana dan Prasarana ...................................................................... 94

Bab VI. Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut ...................................................... Bab VII. Penutup ........................................................................................................ Lampiran-Lampiran: .................................................................................................. Lampiran 1. Daftar Lembaga / Organisasi / Instansi .................................................. Lampiran 2. Database Sumberdaya .......................................................................... Lampiran 3. Peta Proyeksi Wilayah Terdampak .........................................................


vi

Bagian 1.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kota Makassar adalah salah satu dari 24 wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan, yang juga sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia danterbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas areal 175,79km2 dengan jumlah penduduk 1.339.374 jiwa (BPS, 2012) sehingga kota ini sudah menjadikota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassarberperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatanindustri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutanbarangdan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusatpelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara geografis Kota Metropolitan Makassar terletak di pesisir pantai barat SulawesiSelatan pada koordinat 119°18'27,97" 119°32'31,03" Bujur Timur dan 5°00'30,18" -5°14'6,49" Lintang Selatan dengan luas wilayah 175.77 km2 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Gowa Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Maros Sebelah barat: berbatasan dengan Selat Makassar. Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 142 Kelurahandengan 885 RW dan 4446 RTKetinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengansuhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makssar diapit dua buah sungaiyaitu: Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberangbermuara pada bagian selatan kota. Bencana yang sering melanda wilayah Kota Makassar antara lain Banjir, Angin Puting Beliung/Angin Kencang dan Kebakaran Pemukiman. Bencana yang dominan adalah banjir. Banjir dengan skala besar terjadi pada awal tahun 2013 dimana melanda sebanyak 24 kelurahan di 6 kecamatan dan luas wilayah mencapai 2761,84 Ha. Jumlah penduduk Yong terdampak banjir mencapai 101.972 jiwa (dapat dilihat pada Tabel 13), jumlah jiwa paling banyak terletak di Kelurahan Kassi-kassi sebesar 10.961 jiwa, Kelurahan Panaikang sebesar 9.651 jiwa, Kelurahan Karunrung sebesar 9.532 jiwa, dan Kelurahan Tamalanrea Jaya sebesar 8.735 jiwa. Penduduk yang melakukan evakuasi sebanyak 1.012sebanyak 26% diantaranya kategori umur muda, 66% jiwa umur dewasa dan 8 % kategori umur lansia (tabel dan grafik gambar dapat dilihat pada Error! Reference source not found.). Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar

7

Untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir, maka pemerintah Kota Makassarmelalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar mengajak para pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana untuk menyusun dokumen rencana kontijensi banjir. Dokumen rencana kontijensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Makassar dan para pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat secara efektif jika bencana banjir terjadi kembali.Dokumen rencana kontijensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat banjir bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang ada di Kota Makassar dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masingmasing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik serta mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak sebagai perwujudan dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

1.2. Pengertian Rencana Kontijensi Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi belum pastiterjadi. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum pasti tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana kontinjensi lahir dari proses perencanaan kontinjensi yang melibatkan para pemangku kepentingan atau organisasi/lembaga yang bekerjasama secara berkelanjutan untuk merumuskan dan menyepakati tujuan-tujuan bersama, mendefinisikan tanggung jawab dan tindakantindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak pada saat bencana terjadi. Rencana kontijensi disusun dalam tingkat yang dibutuhkan. Perencanaan kontinjensi merupakan pra-syarat bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi sebelumnya, banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat bencana. Perencanaan kontinjensi akan membangun kapasitas sebuah daerah dalam penanggulangan bencana. Rencana kontijensi harus dapat menjadi dasar rencana operasi pada saat tanggap darurat bencana.


8

1.3. Tujuan Dokumen rencana kontijensi ini bertujuan untuk memberikan landasan operasional, strategi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi; sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana dapat terpenuhi dengan baik. 1.4. Ruang Lingkup Dokumen rencana kontijensi bencana banjir ini merupakan dokumen resmi pemerintah daerah Kota Makassar yang memuat kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi dan perencanaan sektoral dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana banjir dalam lingkup cakupan di wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 6 kecamatan, 24 kelurahan. 1.5. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kontijensi: 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. 10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana. 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008; Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar

9

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. 13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

1.6. Proses Penyusunan Dokumen Proses penyusunan rencana kontijensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Sosialisasi perencanaan kontijensi untuk penyamaan persepsi semua pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontijensi, 2. Pengumpulan dan pemutahiran data yang dibutuhkan, termasuk data ancaman (hazard) dan keterpaparan (exposure), 3. Pelatihan dan lokakarya perencanaan kontijensi bagi parapihak yang akan terlibat dalam proses penyusunan dokumen rencana kontijensi, 4. Penyusunan draft awal rencana kontinjensi oleh Tim Perumus yang ditunjuk sesuai SK Walikota Makassar, 5. Pemutahiran data ancaman, keterpaparan dan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan kontijensi, 6. Revisi/pengembangan dokumen rencana kontijensi berdasarkan data yang telah dimutahirkan, 7. Konsultasi publik atas draft dokumen rencana kontijensi, 8. Perbaikan/finalisasi dokumen rencana kontijensi, 9. Ujicoba Rencana Kontijensi melalui Table Top Exercise (TTX) dan Geladi Posko, 10. Pengesahan dokumen rencana kontijensi menjadi kebijakan daerah Kota Makassar melalui Peraturan Walikota, 11. Penyebaran dokumen rencana kontijensi kepadasemua pelaku penanggulangan bencanabanjir di Kota Makassar.


10

1.7. Aktivasi Rencana Kontijensi Aktivasi dokumen rencana kontijensi ini dilakukan setelah tanda-tanda akan datangnya ancaman bencana banjir. Di identifikasi melalui hasil kajian dari instansi berwenang,dari BMKG (Stasiun Klimatologi Maros) dengan analisisperkiraan hujan dengan rata-rata curah hujan telah mencapai >700mm dan curah hujan iniakan berlangsung >6 hari, selanjutnya BPBD akan mempersiapkan peringatan dini kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk bersiaga menghadapi bencana banjir. Berdasarkan peringatan dini tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan Siaga bencana banjir dan menyatakan aktivasi Rencana Kontijensi. Perkiraan dari BMKG tersebut telah berlangsung 6-10 hari maka BPBD meningkatkan status siaga darurat bencana untuk melakukan rencana operasi darurat bencana.

Laporan dari BMKG dan hasil proses analisis lainnya

Gambar 1.

Peringatan dini

Siaga bencana banjir

Rencana operasi darurat

Alur aktivasi kontijensi banjir hingga rencana operasi


11

Bagian 2. GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA MAKASSAR 2.1. ProfileWilayah 2.1.1. Letak Geografis, Administrasi dan Luas Wilayah Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak antara 119º24'17'38” Bujur Timur dan 5º8'6'19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2 persegi. Luas laut dihitung dari 12 mil dari daratan sebesar 29,9 Km2, dengan ketinggian topografi dengan kemiringan 0 º sampai 9°. Terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh 2 (dua) sungai yaitu sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.

Gambar 2. Peta Batas Administrasi Kota Makassar

Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

12

2.1.2. Aksesibitas Wilayah Kecamatan/Kelurahan Angkutan umum masih merupakan moda transportasi Kota yangmasih memegan peranan sangat penting, akan tetapi jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu terus bertambah bahkan jumlahnya melebihi daripada kebutuhan masyarakat, hal tersebut tidak diimbangi dengan pertambahan prasarana transportasi yang berkaitan langsung dengan hal itu seperti ; terminal kota, halte, pertambahan panjang, kapasitas jalan dan lainlain. ditambah lagi tindakan yang kurang disiplin oleh pengemudi angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan, hal ini mengakibatkan volume kendaraan di jalan raya semakin bertambah besar dan menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, yang kian hari kian meningkat. Panjang jalan di Kota Makassar sejak tahun 2006 hingga tahun 2012tidak berubah yaitu sepanjang 1.593,46 kilometer; Dibandingkan tahun 2005 panjang jalan tidak mengalami perubahan. Tahun 2012, untuk kondisi jalan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di kota Makassar pada tahun 2012 adalah sebanyak 23.517kendaraan dengan rincian mobil Bus sebanyak 4.494 kendaraan, mobil penumpang sebanyak sebanyak 1.926 kendaraan dan mobil truck sebanyak 5.359 kendaraan, dibandingkan tahun 2009 jumlahkendaraan bermotor wajib uji mengalami kenaikan sebesar 10,83 % ditahun 2010. Secara umum kondisi prasarana jalan masih dalam kategori baik dan sedang, walaupun ada beberapa ruas kondisinya jelek, namun masih mampu berperan melayani lalu lintas keluar masuk kota maupun sirkulasinya di dalam wilayah kota. Prioritas pengembangan penyediaan sarana jalan yang diterapkan pada Kota Makassar diarahkan terhadap pembangunan jalan Kolektor primer, Kolektor Sekunder, Lokal Primer, Lokal Sekunder dan Arteri Sekunder termasuk peningkatan pelebaran jalan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syamsuri, 2013, Bahwa jarak tempat tinggal dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS open Source ke tempat pengambilan angkutan mikrolet dimana menggunakan buffer 500 maka dapat diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel trayek yang diambil dimana luas wilayah aksesibilitas suatu trayek tercakupi dari total luas kecamatan.


13

Tabel 1. Aksesibilitas Angkutan Umum (Syamsuri, 2013)

Tabel 2. Kecepatan Kendaraan umum(Syamsuri, 2013)

2.1.3. Topografi dan Klimatologi a. Tofografi Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 º (datar) dan kemiringan lahan 3-15 º (bergelombang) dengan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : 1) Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 2) Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

14

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

Gambar 3. Peta Tingkat elevasi Kota Makassar

Gambar 4. Peta tingkat kemiringan kota Makassar Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

15

b. Klimatologi Data iklim yang digunakan dalam pemantauan ini adalah data iklim hasil pengukuran Stasiun Klimatologi Paotere yang diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar. Parameter iklim yang dikaji adalah temperatur udara, curah dan hari hujan, kelembaban udara, arah dan kecepatan angin serta penyinaran matahari. 1) Temperatur Udara Temperatur udara rata-rata bulanan Kota Makassar berkisar antara 25,3-26,13oC. Temperatur udara rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan Nopember, dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara minimum rata-rata bulanan berkisar antara 25,30C yang terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi 28,40C pada bulan oktober. Suhu udara maksimum rata-rata bulanan berkisar antara 30,10C pada bulan oktober dan minimum 22,3o C pada bulan September. Variasi temperatur udara dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 5.

Temperatur Udara Minimum Rata-Rata Bulanan selama Tahun 2005-2013 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Rata

Bulan Jan 24,4 25 24,9 24,6 25,2 24,3 23,8 26,9 27 27 25,31

Feb 24,8 24,6 25 24,9 24,4 24,1 24,2 25,7 27,1 27,1 25,19

Mar 25 25,2 25,3 24,7 24,9 24,4 24,2 21,2 27,4 27,4 24,97

Apr 25,2 25,2 24,9 24,3 24,8 24,5 24,6 28,1 27,8 27,8 25,72

Mei 24,9 25,2 25,4 25,3 25 24,7 25,1 28 28,2 28,2 26

Jun 24,2 23,8 24,7 23,5 25,3 24,1 23,9 27,6 27,6 27,6 25,23

Jul 23,4 23,6 24,1 23,7 23,9 23,6 23,6 27,2 27,2 27,2 24,75

Agt 24,2 22,4 24,3 23,2 23,9 24,1 23,6 27,5 27,2 27,2 24,76

Sep 24,2 24,2 24,6 23,8 24,2 24,8 24,7 28 28,1 28,1 25,47

Okt 24,2 26,2 25,4 24,2 24,9 25,3 25,2 29,1 28,4 28,4 26,13

Nop 25,5 25,4 25,2 25,6 24,8 25,2 25,2 28,9 28,2 28,2 26,22

Des 25,6 24,9 24,6 25,4 24,6 24,2 24,6 27,9 27,1 27,1 25,6

Sumber: Badan Metereologi dan Geofisika Wilayah IV, Makassar, 2013


16

Tempratur Udara 2005-2013

27

25,31

JAN

27,1

27,4

27,8

25,72 25,19

FEB

28,2 27,6

27,2

MEI

JUN

2013

28,2 27,1

26,13

26,22 25,6

25,47

25,23

APR

28,4

27,2

26

24,97

MAR

28,1

24,75

24,76

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Rata-Rata

Gambar 5. Temperatur udara Bulanan di Kota Makassar 2) Curah Hujan Dari data curah hujan yang diperoleh menunjukan bahwa pada bulan Desember jumlah air hujan yang jatuh dalam satu meter persegi sebanyak 750 mm per hari hujan. Jumlah air hujan terendah yang jatuh dalam wilayah satu meter persegi terjadi pada Bulan September yaitu sekitar 10 mm. Rata-rata curah hujan harian yang ang ada di kota makassar selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 6.


17

Tabel 3. Rata-Rata Curah Hujan Harianselama selama Tahun 2007-2011 2007 Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata

Jan 531 398 694 660 560 520

Bulan Jun Jul 6 2 26 137 130 4 34 56 8 0,8 35,4 68,5

Feb 718 587 486 882 528 371

Mar 235 649 283 313 593 635

Apr 200 353 197 76 383 75,6

Mei 139 265 36 61 162 207

730

664

483

353

133

55

730

664

483

353

133

55

Agt 35 1 3 4 0 0

Sep 0 0 0 6 0 0

Okt 0 0 16 73 38,7 9,8

Nop 165 0 215 404 181 71

Des 225 20 869 760 856 445

65

20

10

44

130

428

65

20

10

44

130

428

Sumber: Badan Metereologi dan Geofisika Geof Wilayah IV, Makassar, 2013.

RATA RATA-RATA CURAH HUJAN 2009-2013 800 600

632,8

671,6 586,2 461,4

400

216,92

200

200,2 119,8

0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

52,48 38,86 5,4 Jun

Jul

Agt

3,2

36,3

Sep

Okt

Nop

Des

Gambar 6. Rata-rata rata Curah Hujan Harian Selama Lima Tahun Terakhir. Terakhir 3) Kelembaban Udara Kelembaban udara yang relatif tinggi yaitu berkisar antara 71,8 7 sampai 87,4%.. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari kemudian menurun sampai terendah pada bulan September dan naik lagi sampai pada bulan Desember. Desember. Kelembaban udara rata-rata rata bulanan dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 7.


18

Tabel 4. Kelembaban Udara Rata-Rata Rata Bulanan selama Tahun 2001-2013 2001 Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata

Jan 90 90 90 90 84 87 84 86 89 84 87,4

Feb 89 89 89 91 82 87 85 87 87 84 87

Mar 90 87 86 90 82 85 82 83 89 85 85,9

Apr 88 86 86 85 79 84 81 79 88 78 83,4

Mei 82 84 86 86 74 81 76 78 78 78 80,3

Bulan Jun Jul 81 72 84 80 84 84 82 79 74 74 84 75 81 74 79 77 72 73 76 76 79,7 76,4

Agt 67 78 82 70 71 72 70 76 70 71 72,7

Sep 69 78 81 70 68 66 69 75 71 71 71,8

Okt 67 76 82 75 76 68 74 78 76 76 74,8

Nop 86 81 84 78 83 74 79 89 79 78 81,1

Sumber: Badan Metereologi dan Geofisika Wilayah IV, Makassar, 2013 201 KELEMBABAN UDARA 100

8487,4

8487

8585,9

80

83,4 78

7880,3

7679,7

7676,4

7172,7

7171,8

7674,8

7881,1

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

2012

Rata-rata

60 40 20 0 Jan

Feb

Mar

Gambar 7. Kelembaban udara rata-rata bulanan 2003--2012 4) Penyinaran Matahari Penyinaran matahari rata-rata rata bulanan di kota Makassar berkisar antara 43,7 sampai 92 9 %. Penyinaran matahari cenderung meningkat dari bulan Mei sampai mencapai maksimum pada bulan September, kemudian menurun sampai bulan Desember. Desember. Penyinaran matahari rata-rata rata bulanan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 8.


19

Tabel 5. Penyinaran Matahari Rata-rata Bulanan Bulan Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt 2003 41 48 49 66 85 67 93 93 83 91 2004 45 60 73 71 91 92 98 98 2005 34 40 64 73 81 86 83 88 90 85 2006 57 40 54 87 78 87 89 94 96 94 2007 46 64 64 69 77 89 85 90 99 80 2008 42 55 63 61 98 97 98 2009 47 37 47 69 76 56 82 86 92 81 2010 49 30 60 73 76 70 87 85 84 86 2011 45 47 46 61 75 84 88 94 90 88 2012 45 51 52 65 70 75 70 88 91 93 Rata 45,1 35,7 55,1 69,9 61,8 74,6 76,8 90,8 92 89,4 Sumber: Badan Metereologi dan Geofisika Geof Wilayah IV, Makassar, 2013

Nop 53 85 75 77 66 89 66 58 67 79 71,5

Des 41 56 34 51 43 65 35 32 28 52 43,7

Rata-Rata Penyinaran Matahari

90,8 74,6 69,9

92

89,4 71,5

76,8

61,8

55,1 45,1

88

35,7 65

45

51

52

JAN

FEB

MAR

70

75

91

43,7

93 79

70

52

APR

MEI

JUN

2012

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Rata-rata

Gambar 8. Penyinaran Matahari Rata-Rata Rata Bulanan di Sekitar Lokasi 5) Angin Data kecepatan dan arah angin tiap jam selama tahun 2011 diperoleh dari Stasiun Klimatologi Paotere melaluiBadan Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar. Makassar Dari data angin yang diperoleh menunjukkan bahwa kecepatan berkisar antara 8 sampai 14 knots. Selama tahun 2012 arah angin dominan dari arah barat (35 (3 %) kemudian dari arah barat laut (27 %), arah timur (15 %),, arah timur laut (8%) dan sebagian kecil datang dari arah tenggara, utara, selatan dan barat daya.


20

Tabel 2.1. Kecepatan angin Maksimum (knots) rata-rata bulanan

Tahun 2012 Rata-rata

Jan 37 12

Feb 43 14

Mar 43 11

Apr 21 10

Mei 31 8

Bulan Jun Jul 28 25 8 8

Agt 19 10

Sep 25 10

Okt 28 10

Nop 25 10

Des 31 13

2.1.4. Karakteristik a) Karakteristik Fisik Lingkungan 1) Luas wilayah Kota Makassar sebesar 175,77 km2 pada ketinggian antara 0 – 25 m diatas permukaan laut, dengan suhu antara 20 – 32 0C. Kota Makassar di lewati oleh 2 Sungai utama yatu Sunagi Tallo dan Jeneberang. sungai Jeneberang yang mengalir melintasi Kabupaten Gowa dan bermuara pada bagian selatan Kota dan sungai Tallo yang bermuara di bagian Utara Kota. Ke dua sungai ini mempunyai kemiringan dasar sungai yang relatif sangat landai (± 1/10.000) di bagian hilir, kecepatan alirannya lambat dengan laju sedimentasi yang cukup tinggi sehingga mempunyai kecenderungan membentuk meander dan perubahan alur. 2) Kota Makassar merupakan kota pesisir yang keadaan wilayahnya datar dan hanya sebagian kecil dataran tinggi yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya. Secara keseluruhan ketinggian dari permukaan laut untuk wilayah ini berkisar antara 1 – 25 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 5° ke arah barat.


21

Gambar 9. Peta Resiko Bencana Pesisir, Sumber : Baharuddin , 2011 3) Wilayah kota Makassar dipengaruhi oleh hidrodinamika pantai/laut yang terdiri dari beberapa unsur, seperti angin, ombak/gelombang, arus bawah laut, arus pasang surut, pasang surut, abrasi, akrasi, dan sedimentasi. Sehubungan dengan hal tersebut, fisiografi daerah kota Makassar relatif tidak stabil, karena pada musim kemarau arah sedimentasi dari Utara ke Selatan, sedangkan pada musim hujan arah sedimentasi dari Selatan ke Utara. Hal ini terlihat pada ujung spit Tanjung Bunga. 4) Pergeseran fungsi badan perairan laut sebagai akibat kegiatan di sekitarnya menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, sedementasi dan bencana banjir/genangan. 5) Kondisi umum Kota Makassar berupa: 1) Keadaan dan kondisi topografi wilayah studi berupa tanah relatif datar dan berada pada ketinggian 0 sampai 6 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng (elevasi) berkisar antara 0 - 2%. Sedangkan satuan morfologi bentuk lahannya yaitu satuan morfologi dataran alluvial pantai yang dihasilkan dari proses pengendapan Sungai Jeneberang. 2) Secara geologis terbentuk dari batuan hasil endapan dari angkutan sedimen sungai Jeneberang. Batuan dasar Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

22

tersebut berupa endapan alluvial. 3) Jenis tanah yang terdapat pada wilayah studi yaitu jenis tanah inceptisol. 4) Kondisi batimetri (kedalaman laut) di sepanjang wilayah penelitian hingga jarak 4 mil laut (Nautical Miles) yaitu berkisar antara -31 – 0 meter di bawah permukaan laut. 5) Rata-rata pasang surut air laut wilayah studi yaitu sebesar 1,13 meter. 6) Gelombang laut berkisar antara 0,5 meter sampai 1 meter. 7) Jenis pemanfaatan lahan terdiri dari permukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan, pertanian, peternakan, tambak, kawasan wisata, ruang terbuka dan hutan mangrove 6) Analisis kondisi kebencanaan pesisirKota Makassar: 1) kenaikan muka air laut pada Selat Makassar yaitu berkisar antara 5 - 10 mm/tahun. Kondisi ini jauh di atas perkiraan kenaikan paras muka laut global yang diperkirakan 1,5 mm/tahun.2) Dampak abrasi yang sangat jelas terlihat pada wilayah studi yaitu jatuhnya Tugu Layar Putih pada Pantai Layar Putih dan patok bekas menara di pesisir tanjung yang semakin jauh dari daratan (awalnya menara tersebut berada di daratan). 3) Sedimentasi yang terjadi pada wilayah studi diakibatkan oleh adanya pengendapan lumpur yang terbawa oleh arus Sungai Jeneberang dan juga dipengaruhi oleh aktifitas gelombang laut(ombak). b) Karakteristik Flora dan Fauna 1. Terdapat berbagai tanaman/vegetasi yang spesifik seperti bakau, kelapa/palma, dsb. 2. Terdapat binatang yang spesifik seperti bangau, ikan jenis tertentu, dsb. c) Karakteristik Ekonomi, Sosial dan Budaya 1. Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi; 2. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat; 3. Terdapat peninggalan sejarah/budaya seperti museum bahari, dsb. d) Karakteristik Perumahan dan Permukiman Karakteristik Perumahan dan permukiman ditepian Pantai Kota Makassar diklasifikasikan sebagai berikut; 1) Kawasan Perumahan Teratur dan Terencana Kawasan perumahan teratur dan terencana adalah kawasan perumahan yang teratur dan direncanakan melalui program pembangunan dan biasanya perumahan tersebut telah sesuai dengan arahan rencana tata ruang yang berlaku. Pembangunan perumahan tersebut difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui pemberian ijin pemafaatan lahan dan pembangunan, dan pelaksanaanya dilaksanakan Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

23

baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta (pengembang/ developer), dengan melihat arahan tata ruang dan konsep penataan lingkungan yang teratur.Perumahan ini biasanya telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang cukup baik, dirancang dengan baik pula serta memiliki akses yang cukup mudah untuk mencapai sarana dan prasarana yang ada. Kawasan perumahan yang teratur dan terencana yang berada tepian pantai Kota Makassar seperti rumah susun sewa sederhana Mariso yang berada di Kecamatan Mariso diperuntukkan bagi para nelayan miskin di sekitar Rusunawa tersebut. 2) Kawasan Perumahan Tidak Teratur dan Tidak Terencana Kawasan perumahan tidak teratur dan tidak terencana di Kota Makassar terdapat di beberapa kawasan, perumahan ini biasanya dibangun secara spontan tanpa direncanakan dan tanpa konsep penataan lingkungan yang jelas. Perumahan-perumahan ini dibangun atas swadaya masyarakat dan identik dengan perumahan kumuh seperti slums ataupun squatters, kawasan ini juga kurang didukung oleh dasar penunjang yang baik. Kawasan perumahan yang tidak teratur dan tidak terencana di Kota Makassar tergolong dalam kawasan permukiman kumuh, baik kumuh nelayan dan kumuh pusat kota. Permukiman Kumuh yang berada di tepian pantai Kota Makassar yaitu: Permukiman Kumuh terletak di Kecamatan Ujung Tanah, Lahan yang ditempati sebagian adalah bekas lautan yang pada dasarnya merupakan milik negara, sedangkan sebagian merupakan tanah hak milik atau yang sudah dimiliki sejak bertahun-tahun lamanya. Kawasan tersebut terletak di kawasan yang diperuntukkan sebagai lahan produktif. Pusat kegiatan utama terdekat dari kawasan tersebut adalah kawasan pelabuhan dan angkatan laut. Permasalahan yang terjadi pada kawasan ini adalah tidak mempunyai pola struktur permukiman yang teratur karena dibangun tanpa perencanaan, hanya bergantung pada pertambahan luas daratan yang terjadi secara alami. Secara fisik bangunan rumah kebanyakan tidak permanen, terlihat tidak sehat ditandai dengan minimnya pencahayaan dan jendela. Fasilitas penunjang permukiman juga sangat minim. Sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Penyebab utama kekumuhan yang terjadi adalah rendahnya ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan serta ketidakjelasan status tanah yang ditempati. Selain itu pula rendahnya ekonomi individu (nelayan rakyat) membuat kemampuan untuk mengembangkan permukiman menjadi rendah.


24

Permukiman Kumuh di Kecamatan Tallo ; Permukiman di Kecamatan Tallo hampir sebagian besar tanah yang ditempati oleh masyarakat merupakan tanah hak milik atau girik yang sudah dimiliki sejak lama. Kawasan tersebut juga cukup dekat ke pusat kegiatan pelabuhan. Kawasan ini terletak di wilayah perkotaan padat penduduk dimana area umum sudah tergunakan untuk kepentingan pribadi membuat pola struktur lingkungan semakin tidak teratur. Sebagian wilayah terletak di pinggir sungai. Jalan paving blok yang dibuat mengikuti pola-pola rumah yang sudah ada. Bangunan rumah sebagian besar permanen tetapi dalam kondisi kurang sehat karena kurangnya pencahayaan dan penghawaan. Hal ini dikarenakan rapatnya jarak antar bangunan. Sarana dan prasarana juga terbatas.Keterbatasan lahan serta rendahnya ekonomi individu dan sebagian penduduknya bekerja tidak tetap menjadi penyebab utama timbulnya kekumuhan di kawasan ini. e) Karakteristik Sarana dan Prasarana Lingkungan 1. Mempunyai aksesibilitas yang sangat tinggi sebab dapat dicapai dari darat dan dari air, sehingga peran dermaga/pelabuhan menjadi titik pertumbuhan. 2. Sistem drainase memerlukan penanganan relatif lebih rumit, karena merupakan daerah retensi yang sering tergenang air/banjir dan menjadi muara daerah hulunya; 3. Pembuangan air limbah memerlukan penanganan khusus, karena muka air tanah yang tinggi serta menjadi muara daerah hulunya. Masyarakat cenderung membuang air limbah langsung ke badan air, baik dari kakus individu maupun MCK; 4. Umumnnya sampah dibuang/ditimbun di pinggir laut atau dibuang langsung ke laut sehingga sering menimbulkan bau serta menjadi sarang lalat dan nyamuk. 5. Sistem penanggulangan bahaya kebakaran (sarana, prasarana, tata cara dan pedoman), khususnya di atas air memerlukan penanganan serius. f) Karakteristik Pengelolaan Kawasan Zonasi pada kawasan pesisir Kota Makassar Merupakan (1) Zona Pemanfaatan Khusus (Wisata Bahari) yang terdiri dari Kawasan Pantai Akkarena, Tanjung Bayang dan Pantai barombong. (2) Zona Konservasi yaitu pada daerah Estuaria Sungai Jeneberang.


25

2.1.5. Demografi Berdasarkan data BPS-Kota Makassar Tahun 2011, penduduk Kota Makassar mencapai kurang lebih 1.352.136 jiwa yang terdiri atas 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1,56 % selama periode sepuluh tahun terakhir (2001-2011). Laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Makassar pada periode tahun 2001 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 6. JumlahPenduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Menurut Tingkat Kecamatan, Priode Tahun 2001 – 2011 Kecamatan Mariso Mamajang Tamalate Rappocini Makassar Ujung Pandang Wajo Bontoala U. Tanah Tallo Panakukkang Manggala Biringkanaya Tmalanrea Kota Makassar

Persentase / Jumlah penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk 2001 2011 Tahun 2001 – 2011 53.687 56.408 0,50 61.947 59.560 (0,39) 135.082 172.506 2,48 132.102 152.531 1,45 84.346 82.478 (0,22) 29.217 27.160 (0,73) 35.908 29.639 (1,90) 59.868 54.714 (0,90) 46.374 47.133 (0,16) 121.606 135.574 1,09 130.336 142.729 0,91 81.180 118.191 3,83 100.336 169.340 5,37 85.915 104.175 1,95 1.157.905 1.352.136 1,56

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2012.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Makassar pada periode tahun 2011 seperti yang disajikan pada Tabel 8 berikut ini.


26

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Makassar No. 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kelompok Umur (Tahun) 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 > 65 Jumlah

Laki-laki (Jiwa) 67.025 66.656 61.758 69.163 83.367 65.534 54.546 48.290 41.969 33.220 25.760 18.580 12.999 18.814 667.681

Perempuan (Jiwa) 62.530 62.383 58.268 74.190 87.312 66.304 56.512 50.024 45.410 35.181 25.486 18.873 15.423 26.559 684.455

Jumlah (Jiwa) 129.554 129.039 120.026 143.353 170.679 131.838 111.057 98.315 87.379 68.401 51.246 37.453 28.422 45.373 1.352.136

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2012

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling dominan pada Kota Makassar adalah kelompok1 15 sampai 59 tahun, kemudian kelompok umur 0 sampai 14 tahun dan terakhir kelompopk umur antara 60 sampai 65 tahun ke atas. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk di daerah ini ( Kota makassar ) pada umumnya masih berada dalam kategori produktif, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan sehari – hari dalam upaya mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia masih mampu dilakukan oleh warga masyarakat secara optimal, Kota Makassar sebahagian besar warga masyarakatnya masih tergolong dalam usia produktif.


27

2.2. Profil Kebencanaan 2.2.1. Karakteristik Ancaman Banjir Hampir setiap tahunnya beberapa bagian kota di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir itu pada umumnya terjadi pada bulan DesemberFebruari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1967 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2000 dan 2013, dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran.Adapun karakteristik banjir di Kota Makassar dipengaruhi oleh: 1) Pengaruh Curah hujan Hampir setiap tahunnya beberapa bagian wilayah di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir umumnya terjadi pada bulan Desember- Februari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya.. Banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1967 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999, tahun 2000 dan Tahun 2013, dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran.

692,1

683,6 490,3 371,8 359,5

117,4 129,5 53,6

30,2

67,5 5,2 19,1

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Gambar 10. Rata-rata Curah Hujan di Kota Makassar selama 13 Tahun 2) Perubahan peruntukan lahan DAS Wilayah Kota Makassar dilalui oleh 3 (tiga) muara sungai yang cukup besar sehingga membentuk sistem DAS diantaranya DAS Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

28

Jeneberang, Tallo dan Pampang. Ketiga sistem aliran itu merupakan penampungan aliran air permukaan yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Maros. DAS Tallo yang bermuara Wilayah Pesisir kota Makassar melalui Kecamatan Kec.Manggala, Panakukang, Rappocini, Kec. Tallo, Kec. Tamalanrea, dan Kec. Biringkanaya. Meluasnya wilayah pemukiman di area DAS Tallo dan DAS Jeneberang menyebabkan tingginya aliran air permukaan yang bersumber dari limpahan curah hujan serta terkendalanya proses inpiltrasi ke dalam tanah akibat terhalang perkerasan jalan dan atap bangunan. Peningkatan aliran permukaan inilah yang menyebabkan banjir dan melanda beberapa wilayah di Kota Makassar dan terjadi semaki meluas. Ditinjau dari aspek perencanaan tata ruang kota Makassar Tahun 20052015 bahwa kawasan tersebut diperuntukkan menjadi kawasan perumahan terpadu dan pergudangan serta peruntukan kawasan khusus yang tidak diikuti penataan Rencan Detail Tata Ruang (RDTR) zoning regulation, pengendalian perizinan, pengenaan sanksi dan sebagainya. 3) Pengaruh Pasang Surut dan Pemanasan Global Berdasarkan hasil studi oleh BPPT Tahun 2009 bahwa Kenaikan Muka Laut Kota Makassar dipengaruhi ; 1) Faktor Laut (Gelombang Kelvin, ARLINDO), 2) FaktorAtmosfer (Cuaca Ekstrim) dan 3) Faktor Geologi (Tektonik dan Penurunan Muka Tanah). Kenaikan muka laut di Selat Makassar air laut yang disebabkan oleh Gelombang Kelvin mencapai 7.5 cm/10 tahun (1993-2002). Kenaikan muka laut di Selat Makassar akibat Arlindo: 42.09 cm. Dengan demikian Total kenaikan akibat pemanasan global ditambah akibat Gelombang Kelvin dan Arlindo menjadi 69.4 cm (Tahun 2000) , 88.16 cm (Tahun 2025), dan 1.44 cm (Tahun 2100). Pengaruh pasang surut air laut juga sangat besar terhadap sistem pembuangan utama kota diantaranya Sungai Tallo, Sungai Pampang, Kanal Sinrijala, Kanal Jongaya serta Kanal Panampu. Apabila curah hujan turun bersamaan dengan terjadinya pasang naik air laut, maka sistem aliran air yang melalui drainase kota akan terhambat sehingga menimbulkan banjir dan genangan pada wilayah tertentu yang ketinggiannya di bawah permukaan laut (dibawah elevasi 0). 4) Pengaruh elevasi Permukaan Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar di terkenal sebagai kota pantai dengan panjang pantai ± 35 km dan berbatasan dengan Selat Makassar, topografi wilayah Kota Makassar sebagian besar berupa dataran dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 % atau elevasi 0-30%. Elevasi 0-2 meter mencapai 66% dari Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

29

total luas wilayah kota Makassar, elevasi 2-5 meter mencapai 14% dari total kota Makassar dan elevasi 20-30 meter hanya mencapai 1,1% dari seluruh total kota Makassar. Ini menujukkan bahwa kota Makassar adalah kota cukup datar dan dikategorikan hampir seluruh wilayah Kota Makassar wilayah Rawan Banjir. 5) Sistem drainase Adapun dari seluruh luas wilayah kota (175 Km2), hanya sekitar 54 % (96 Km2) yang dapat terkendalikan limpasan air permukaannya melalui sistem drainase kota. Wilayah tersebut terutama berada pada bagian barat Kota Makassar, sedangkan sebagian wilayah timur lainnya (Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala dan Panakukkang) masih mengalami permasalahan karena belum adanya pengendalian banjir yang sistematis. Akibatnya sering terjadi bencana banjir di kawasan permukiman pada wilayah tersebut , misalnya Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Hamzi, Bung, Antara, Perumnas Antang, Asal Mula dan CV Dewi. Tabel 8. Kapasitas Saluran Pembungan di Kota Makassar No

Nama Saluran/Area

1.

Saluran Pembuangan Panampu Saluran Pembuangan Jongaya Saluran Pembuangan Sinrijala Area Urban V Area 2 Area 3 Area 4 Saluran Pembuangan Pampang Saluran Pembuangan Antang Saluran Pembuangan Gowa Saluran Pembuangan Perumnas Total

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

primer 4.920

Panjang saluran sekunder tersier -

Debit (m3/dt) 35

Catchment area (ha)

Pembuangan ke Laut

8.234

-

-

41

Laut

2.355

-

-

6

s. Pampang

13.000

29.385 1.375 21.504 1.391 -

77.251 2.375 27.382 2.620 -

92

1.400

-

-

11

S. Pampang

4.600

-

-

35

S. Pampang

1.700

-

-

34

S. Pampang

36.209

53.655

109.648

1.650 2.700

S. Tallo

4.350

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2007

Secara umum alur jaringan drainase di Kota Makasar mengikuti ketinggian (kontur) dan mengikuti poia jaringan jalan Kota yang ada, dimana sistem pembuangan air hujan yang masih menjadi satu Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

30

dengan sistem pembuangan air kotor. Sistem drainase campur ini, terlihat kurang menguntungkan untuk daerah yang landai, sehingga terjadi pengendapan dan penggenangan di dalam saluran yang menyebabkan bau dan pemandangan yang tidak sedap dipandang mata. Pada bagian lain, kondisi jalan yang relatif tinggi terhadap permukiman penduduk menjadikan saluran jalan hanya dapat dimanfaatkan sebagai saluran penampung limpasan air hujan dari badan jalan dan sebagai saluran pembawa, sedangkan saluran pembuangan dari permukiman melalui saluran yang dibuat sendiri dan dialirkan ke saluran drainase yang ada. Selain itu sistem drainase di Kota Makasar juga dipengaruhi oleh pengaruh pasang surut. Hal ini sangat dirasakan pengaruhnya apabila pada saat bersamaan terjadi hujan lebat dan air pasang. Secara umum penyebab masalah genangan yang masih sering terjadi di Kota Makassar adalah diakibatkan antara lain meliputi : • Pengaruh pasang surut air laut; • Merupakan daerah relatif rendah terhadap muka air laut; • Kurangnya pemeliharaan (penyempitan penampang saluran atau gorong-gorong) terhadap endapan tanah/sampah. • Hambatan hidrolis (kemiringan atau hambatan di dalam penampang saluran, banyaknya belokan, duicker terlaluh rendah, dll. ); • Kurangnya berfungsinya sistem street inlet, sehingga sering terlihat genangan di atas badan jalan; • Beban saluran terlalu besar, sehingga penampang saluran yang ada tidak muat menampung beban yang ada Tersumbatnya beberapa Drainase Kota yang menuju ke laut berdampak terjadinya genangan dibeberapa ruas jalan kota Makassar. Di kecamatan wajo terdapat tujuh saluran utama, masing-masing saluran ini hampir tidak berfungsi dengan baik disebabkan adanya pemasangan berupa grill oleh pihak PT. PELINDO dan adanya sampah domestik yang menutup saluran sehingga menambah tingginya genangan di Jalan Nusantara dan Sulawesi. 6) Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah Genangan/Banjir yang sering melanda Kota Makassar tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kurang perhatian menjaga saluran/drainase perimer maupun drainase sekunder. Beberapa drainase kota hampir tersumbat diakibatkan sampah yang menutup seluruh permukaan drainase dan sedimen yang dapat menghambat laju aliran air hujan. Selain itu kurangnya pengawasan pemerintah mengenai pengembang perumahan yang sengaja meninggikan pondasi kawasan namun tidak memperhatian elevasi permukaan Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

31

kawasan sekitarnya dan kurangnya ruang terbuka hijau sehingga potensi genangan cukup tinggi. 7) Tekanan Penggunaan Lahan Genangan air atau banjir yang menimpa kota Makassar pada Tanggal 1-15 Januari 2013 yang meliputi Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala dan Panakukkang dengan luas genangan mencapai lebih 2000 ha. Salah satu sumber dampak adalah tingginya desakan perubahan fungsi lahan dari eksisting lahan resapan air menjadi kawasan pemukiman. Kawasan Rawan Banjir di Kota Makassar berada di beberapa wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, dan Biringkanaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 bahwa Kecamatan Panakukang, Rappocini, dan Kec.Manggala dikembangkan dengan rencana Kawasan pemukiman terpadu. Sedangkan Kec. Tamalanrea, dan Kec. Biringkanaya yang dikembangkan sebagai Kawasan bandara terpadu, maritim terpadu, industri terpadu, namun kecamatan yang berada di kawasan banjir tersebut tersebut mengalami desakan perubahan fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman disebabkan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk atau peroses urban yang sangat tinggi, sehingga ruang terbuka hijau juga semakin sempit. 8) Sedimentasi Pendangkalan yang terjadi pada muara sungai Tallo dan Jeneberang yang diakibatkan dari limbah buangan industri yang sudah tidak lagi terkontrol pada anak-anak sungai Tallo dan Longsoran Bawakaraeng yang menyebabkan pendangkalan pada sungai Jeneberang dan pencemaran pada sumber air baku PDAM yang ada di sungai ini serta pendangkalan pada pantai losari dan pelabuhan Makassar. Semua ini menjadi contoh nyata dan menjadi catatan penting bahwa ruang-ruang sungai perlu dilindungi dan mendapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar. 9) Sistem Pengedalian Bencana Banjir Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan rawan bencana banjir dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian pemanfaatan ruang di bagian hulu, dalam lingkup satuan wilayah sungai. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir, termasuk mekanisme perijinan


32

pemanfaatan ruang sesuai dan mendukung upaya penerapan rencana pemanfaatan ruang, dan prosedur penanganan yang tepat. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten /kota adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten /kota berfungsi: 1. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; 2. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 3. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang; 4. Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan. 10) Dampak Kenaikan Permukaan air laut Berdasarkan hasil studi oleh BPPT Tahun 2009 bahwa Kenaikan Muka Laut Kota Makassar dipengaruhi ; 1) Faktor Laut (Gelombang Kelvin, ARLINDO), 2) FaktorAtmosfer (Cuaca Ekstrim) dan 3) Faktor Geologi (Tektonik dan Penurunan Muka Tanah). Kenaikan muka laut di Selat Makassar air laut yang disebabkan oleh Gelombang Kelvin mencapai 7.5 cm/10 tahun (1993-2002). Kenaikan muka laut di Selat Makassar akibat Arlindo: 42.09 cm. Dengan demikian Total kenaikan akibat pemanasan global ditambah akibat Gelombang Kelvin dan Arlindo menjadi 69.4 cm (Tahun 2000) , 88.16 cm (Tahun 2025), dan 1.44 cm (Tahun 2100).


33

Gambar 11.Peta Indeks Bahaya kenaikan kenaikan laut kota Makassar Tahun 2010 201 Analisa data-data data data kejadian banjir di Kota Makassar di atas, maka Penyebab Rawan Bencana Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kondisi alam, faktor peristiwa alam, dan aktivitas manusia. Beberapa aspek yang termasuk dalam faktor kondisi alam penyebab banjir adalah kondisi alam (misalnya letak geografis wilayah), kondisi toporafi, geometri sungai, (misalnya meandering, penyempitan ruas sungai, sedimentasi, serta pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Tidak tertutup kemungkinan ngkinan terjadinya degradasi lahan, sehingga menambah luasan areal dataran rendah. Faktor Peristiwa Alam seperti ; a. Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan; b. Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan di muara sungai; c. Air/arus balik (back water) ater) dari sungai utama; d. Penurunan muka tanah (land subsidance); Aktivitas Manusia diantaranya; a. Pembudidayaan daerah dataran banjir; b. Peruntukan tata ruang kawasan belum memadai dan tidak sesuai; c. Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; d. Permukiman di bantaran sungai; e. Sistem drainase yang tidak memadai; f. Terbatasnya tindakan mitigasi banjir; g. Kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; h. Penggundulan hutan di daerah hulu; i. Terbatasnya upaya pemeliharaan iharaan bangunan pengendali banjir; j. Elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.


34

2.2.2. Kondisi Kapasitas Kondisi Kasitas Penanggulanan bencana di Kota Makassar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia aparatur yang memadai yakni sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang - Telah melakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam penaggulangan bencana dengan 16 jenis lembaga yang telah mejadi mitra BPBD Kota Makassar dengan 752 Personil - Terlaksananya upaya peningkatan sekolah tangguh bencana, - Kota Makasar telah memiliki Peta Rawan Bencana dan 6 peta rawan bencana berdasarkan Kecamatan, - Telah menyusun SOP Banjir, - Telah memilik STOCK Logistik yang cukup untuk bantuan Banjir , - Memiliki sarana dan prasrana yang cukup Tabel 9. Sarana danprasarana yang tersedia pada Ruang Posko BPBD Kota Makassar NO

1

SEKTOR

RATA-RATA RASIO KECUKUPAN 5,74

KETERANGAN

0,23

sangat kurang

2

Bidang Posko (Pusat Pengendali Operasi/Pusdalops) Bidang Perencanaan

3

Bidang Logistik dan Peralatan

0,10

sangat kurang

4

Bidang Operasi - Sektor SARdan Keamanan Bidang Operasi - Sektor Kesehatan

1,41

sangat bagus

0,39

sangat kurang

Bidang Operasi - Sektor Sarana dan Prasarana

1,67

sangat bagus

5 6

sangat bagus


35

Tabel 10. Ketersediaan Sumber Daya Peralatan Perahu Karet No

Instansi/Lembaga

1 BPBD Makassar

Jumlah Peralatan 9 Buah

personil 20

2 PSC

1 Buah

30

3 SAR Unhas

2 Buah

30

4 SAR UNM

30

5 LANTAMAL

5 Buah

6 TAGANA

2 Buah

7 DINKES

1 Buah

8 BASARNAS

5 Buah

27

9 POLAIRUD

5 Buah

6

10 BRIMOB

1 Buah

60

11 PMI

1 Buah

459

12 SAR 45

20

13 SAR Sulawesi

10

14 SAR Pramuka

30

15 SAR Hidayatullah

20

16 SAR Wahdah Islamiyah TOTAL RELAWAN

10 752

2.2.3. Tingkat Risiko Bencana Hampir setiap tahunnya beberapa bagian kota di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir itu pada umumnya terjadi pada bulan DesemberFebruari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi di antaranya adalah pada tahun 1967 dan tahun 1976, sedangkan pada tahun 1983 dan 1986 telah pula terjadi banjir yang walaupun tidak sebesar yang terjadi pada tahun 1976. Banjir yang cukup besar yang terjadi di Kota Makassar beberapa tahun terakhir ini adalah yang terjadi pada tahun 1999, 2000, dan tahun 2013dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran. Matriks berikut menunjukkan bahwa proses penilaian tingkat kejadian atau resik banjir dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Proses perencanaan kontinjensi hanya sesuai untuk peristiwa atau kejadian dengan tingkat besar dan parahnya dampak yang ditimbulkan, sedangkan Kejadiankejadian yang tidak terlalu parah, cukup menggunakan kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan jika tidak parah sama sekali tidak perlu disusun rencana kontinjensi. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

36

Tabel 11. Penilaian tingkat resiko dan dampak bencana

DAMPAK

TINGKAT KEJADIAN Dapat Diabaikan Parah

Kebijakan yang ada

Ringan Hampir Ada

Tidak

Tidak perlu perencanaan Tidak perlu perencanaan

Kecil

Besar

Tetapkan skenario

Perlu proses perencanaan

Kebijakan yang ada

Tetapkan skenario

Tidak perlu perencanaan

Kebijakan yang ada

Berdasarkan data yang tercatat di BPBD Kota Makassar pada bulan Januari tahun 2013 bahwa kerugian bencana banjir di beberapa wiayah Kota Makassar diantaranya rumah terdampak sebanyak 10.240 Unit, Jumlah jiwa terdampak sebanyak 32.798 jiwa atau sebanyak 14.116 KK dan dampak kerugian lainnya serta meluasnya genangan yang mencapai 6 (enam) kecamatan. Ini menunjukkan bahwa tingginya resiko bencana banjir di Kota Makassar sehingga penilaian tingkat resiko dan dampak bencana berdampak parah dan tingkat kejadian besar. Upaya-upaya untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi jenis ancaman bencana banjir adalah Perencanaan Kontinjensi sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. Diperlukannya skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat, tindakan teknis dan manajerial, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi, atau skenario penanggulangan secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.


37

Bagian 3.

PENILAIAN ANCAMAN DAN PENGEMBANGAN SKENARIO 3.1. Penilaian Ancaman 3.1.1. Metode Penentuan Ancaman Satu rencana kontijensi fokus pada kesiapan menghadapi satu jenis ancaman bencana. Dalam penyusunan rencana kontijensi ini dilakukan pemilihan satu ancaman menggunakan model matriks pemeringkatan ancaman berdasarkan probabilitas dan dampak suatu jenis ancaman oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga pemegang mandat penanggulangan bencana di Indonesia, yang memiliki salah satu tugas menetapkan standard dalam penanggulangan bencana. Probabilitas Ancaman Skor 5 4 3 2 1

Arti Pasti ( 80% - 99% ) Kemungkinan Besar ( 60% - 80% ) Kemungkinan terjadi ( 40% - 60% ) Kemungkinan kecil ( 20% - 40% ) Kemungkinan sangat kecil 20%

Dampak Ancaman Skor 5 4 3 2 1

Arti Sangat parah, 80% - 90% wilayah hancur dan lumpuh Parah, 60% - 80% wilayah hancur Sedang, 40% - 60% wilayah yang terkena rusak Ringan, 20% - 40% wilayah rusak Sangat Ringan, kurang dari 20% wilayah rusak

3.1.2. Hasil Penentuan Ancaman Untuk penentuan Ancaman dimulai dengan mengidentifikasi semua jenis ancaman yang ada, kemudian masing-masing ancaman diberi skor dari aspek “probabilitas” dan besaran “dampak”. Hasil identifikasi dan pemberian skoring untuk masing-masing jenis ancaman di Kota Makassar sebagai berikut: Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

38

Tabel 12. Matrik Skroring Probabilitas dan Dampak No 1 2 3 4 5

Ancaman Banjir Kebakaran pemukiman Angin Kencang/Puting Beliung Abrasi/Gelombang tinggi Konflik Sosial

Probabilitas 5 5 4 4 3

Dampak 3 3 3 2 2

Hasil penilaian ini kemudian dimasukkan dalam mtriks untuk menentukan skala tingkat bahaya seperti di bawah ini. Dari proses pemeringkatan ancaman dalam forum multistakeholders diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa ancamanbanjir memiliki peringkat tertinggi dibanding jenis ancaman lain yang ada di Kota Makassar. Oleh karena itu rencana kontinjensi yang prioritas perlu disusun di Kota Makassar untuk saat ini adalah Rencana Kontinjensi Banjir. Tabel 13. Matrik Skala Tingkat Bahaya Kebakaran

Probabilitas

5 4

Abrasi

3

Konfilk Sosial

Banjir

Angin P. Beliung

2 1 1

2

3

4

5

Dampak

Keterangan: Tingkat bahaya “tinggi” (prioritas untuk Rencana Kontijensi) Tingkat bahaya “sedang” Tingkat bahaya “rendah”

3.2. Penentuan Kejadian Penentuan kejadian banjir bedasarkan; 1) wilayah rawan bencana, 2) kenaikan permukaan air laut, 3) curah hujan maksimum serta4) fakor lainya yang dianggap dominan.Wilayah rawan banjir Kota Makassarmeliputi24 Kelurahan dari 6 Kecamatan (Manggala, Tamalanrea, Rappocini, Panakukang, Tallo, dan Biringkanaya). Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

39

Tabel 14. Penentuan kajian banjir di Kota Makassar No

Parameter

Indikator

Sumber Data

Bulan pemantau an

1

wilayah rawan bencana

Potensi genangan > 80% dari 24 kelurahan 6 Kecamatan

BPBD

Desember – Januari

2

Curah hujan

>700mm selama beberapa waktu berturut-turut

BMKGMARITIM

Desember – Januari

3

Kenaikan permukaan air laut

munson barat yang ditandai dengan kecepatan angin mencapai >24 knot diperairan supermonde, tinggi gelombang laut diatas rata-rata yaitu > 2 m

BMKGMARITIM

Desember – JanuariPebruari

4

fakor lainya yang dianggap dominan.

Munculnya peristiwa anomali

BPBDBMKG dan Stakeholder

Desember – Januari Pebruari

Faktor Curah Hujan Potensi Curah urah hujan yang menyebabkan banjir berdasarkan perkiraan BMKG dengan intensitas curah hujan mencapai >700mm mm selama beberapa waktu berturut-turut yang dapat memicu potensi banjir lebih tinggi. 835

CURAH HUJAN 2012-2013 634,7 519,8 445 371 206,8 75,6 Jan

Feb

Mar

Apr

35,4 Mei

Jun

71

68,5 Jul

0

0

9,8

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Jan

Gambar 12. Intensitas Curah hujan Januari 2012 – Januari 2013 (sumber : BMKG, Stasiun Klimatologi Maros) Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

40

Berdasarkan hasil pemantauan potensi banjir di perkirakan akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 (Desember-Januari) berpotensi banjir tinggi di terjadi di beberapa kabupaten kota termasuk Kota Makassar yaitu kecamatan Panakukang dan kecamatan Tamalate. Ada dua kemungkinan potensi banjir bandang terjadi di kota Makassar, jika secara bersamaan terjadi peningkatan kapasitas curah hujan diatas rata-rata 600/mm , terjadinya pasang tertinggi atau bulan purnama. Secara spatial prediksi banjir menurut BMKG, Dirjensumber daya air, departemen PU dan Bakosurtanal tahun 2013 dan tahun 2014.


41

Gambar 13. Peta potensi banjir Januari Tahun 2013 – 2014 sulawesi bagian selalatan Kenaikan Permukaan airlaut Pada bulan Desember,

pola angin didominasi dari barat laut dengan

kecepatan angin maksimum 8 knot. Pola arus permukaan saat air pasang di laut lepas dari selatan dengan kecepatan mencapai 0,16 meter/detik menuju ke utara dengan kecepatan yang semakin menurun yakni 0,03 meter/detik. Sedangkan pada saat surut, pola arus permukaan di laut lepas dari utara dengan kecepatan mencapai 0,04 meter/detik menuju ke selatan dengan kecepatan yang semakin meningkat yakni 0,20 meter/detik. Pada bulan Januari dan

Februari merupakan puncak dari munson

barat yang ditandai dengan curah hujan tinggi dan kecepatan angin yang tinggi dan didominasi dari arah barat laut dan barat. Pola arus yang terjadi di laut lepas baik saat pasang maupun surut menunjukkan pola yang sama yakni dari utara dan terbagi menuju ke timur dan selatan.


42

Gambar 14. Pola Arus Pasang (1) dan Surut (2) Bulan Desember

Gambar 15. Pola Arus Pasang (1) dan Surut (2) Bulan Januari 3.3. PengembanganSkenario Skenario banjir Makassar dalam dokumen Rencana Kontijensi ini dikembangkan berdasarkan kejadian bencana banjir yang terjadi pada tanggal1-14 Januari 2013dan Tahun 2014dengan penambahan sejumlah wilayah yang diidentifikasi berpotensi terkena dampak banjir. 3.2.1 Skenario Kejadian Dengan memperhitungkan faktor dominan curah hujan tinggi pada bulan Desember 2012 hinga Januari 2013 dan Desember 2013 hingga januari 2014. Maka pada tahun 2015 diperkirakan banjir akanmelanda 24 Kelurahan di 6 Kecamatan di Kota Makassar. Banjir mulai terjadi pada jam 2 subuh, di mana sebagian besar penduduk masih sedang tidur. Banjir ini dipicu adanya curah hujan yang tinggiselama beberapa hari di Kota Makassar dan sekitarnya, sehingga air dari 2 sungai besar yang masuk ke Kota Makassar yaitu Sungai Tallo dan Jeneberang meluap. Kondisi banjir diperburuk dengan sistem drainase yang tidak memadaidi sejumlah wilayah. Intensitas banjir di beberapa wilayah juga dipengaruhi oleh naiknya air laut (rob) serta kurang wilayah resapan. Ketinggian banjir bervariasi antara 1 – 3 meter.Banjir berlangsung selama 6 hari.


43

3.2.2 Skenario Dampak Skeario dampak bencana akan mempengaruhi aspek demografi, wilayah, infrastrutur, ekonomi, social budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban. 1) Kondisi Demografi Skenario Bencana Banjir mengakibatkan 101.972jiwa terdampak banjir dan 1.012jiwa masyarakat mengungsi. Kelurahan Panaikang sebesar 9.651 jiwa, Kelurahan. Jumlah jiwa paling banyak terletak di Kelurahan Kassikassi sebesar 10.961 jiwa, Kelurahan Panaikang sebesar 9.651 jiwa, Kelurahan Karunrung sebesar 9.532 jiwa, dan Kelurahan Tamalanrea Jaya sebesar 8.735 jiwa. Penduduk yang melakukan evakuasi sebanyak 1.012sebanyak 26% diantaranya kategori umur muda, 66% jiwa umur dewasa dan 8 % kategori umur lansia (dapat dilihat pada grafik dan gambar berikut). Tabel 15. Penduduk TerdampakBanjir No

1

Kecamatan

Manggala

Kelurahan

Batua Antang

2

3

4

Tamalanrea

Rappocini

Panakukang

Tallo

4943

585

3

93

234

28

44

1162

2912

345

Manggala

3034

30

798

1999

237

Tamangapa

8479

84

2230

5588

661

Bira

3182

31

837

2097

248

Kapasa

6551

65

1723

4317

511

Tamalanrea

6622

66

1742

4364

517

Tml Indah

3024

30

795

1993

236

Tml Jaya

8735

87

2297

5756

681

Parangloe

853

8

224

562

67

Karunrung

9532

95

2507

6282

743

Kassi-kassi

10961

109

2883

7223

855

Gunung Sari

3253

32

856

2144

254

Tello Baru

3066

30

806

2020

239

950

9

250

626

74

Paropo

6641

66

1747

4376

518

Panaikang

9651

96

2538

6360

753

853

8

224

562

67

25

2

7

16

2

1107

11

291

730

86

726

7

191

478

57

Buloa Sudiang Raya Sudiang Paccerakkang Total

1973

355

Tallo

Biringkanay a

Penduduk Berdasarkan Umur (jiwa) Muda Dewasa Lansia

4419

Lakkang 6

7500

Pendudu k dievakua si (jiwa) 75

Bangkala

Pampang

5

Penduduk Terdampak (jiwa)

142

1

37

94

11

2311

23

608

1523

180

101972

1012

26819

67199

7955


44

Lansia; 7955 Muda; 26819

Dewasa; 67199

Gambar 16. Penduduk terdampak banjir berdasarkan Umur Kebutuhan masyarakat Pada Masa Tanggap Darurat Becana Banjir terhadap 24 kelurahan di 6 kecamatan atau 101972 jiwa dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 16.

Kebutuhan masyarakat Pada Masa Tanggap Darurat Becana Banjir, 1-14 Januari 2013 Rincian Kebutuhan Minimum Volume

No 1 2 3 4 5

Beras (kg)

285.523

Air Minum (Liter)

1.784.517

Air Bersih (Liter)

10.707.060

Family Kits

20.393

Toilet

5101

Sumber : Diolah berdasarkan Jumlah jiwa

Berdasarkan luasan dampak, jumlah jiwa yang terkena dampak maka tingkat resiko dampak adalah parah sehinggi diperlukan proses perencanaan kontijensi yang lebih menyentuh rakyat dalam rangka mengurangi dampak. Pada tabel berikut ini adalah rincian dari asumsi kebutuhan logistik minimum mingguan untuk penduduk terdampak banjir di Kota Makassar seperti beras, air minum, air bersih, family kits, dan toilet.


45

Tabel 17. N o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tabel Kebutuhan Logistik Minimum per Kelurahan

Kelurahan

Terdam pak (Jiwa)

Beras (kg)

Kel. Kassi-kassi Kel. Panaikang Kel. Karunrung Kel. Tml Jaya Kel. Tamangapa Kel. Batua Kel. Paropo Kel. Tamalanrea Kel. Kapasa Kel. Bangkala Kel. Gunung Sari Kel. Bira Kel. Tello Baru Kel. Manggala Kel. Tml Indah Kel. Paccerakkang Kel. Buloa Kel. Pampang Kel. Tallo Kel. Parangloe Kel. Sudiang Raya Kel. Antang Kel. Sudiang Kel. Lakkang Total

10.961 9651 9532 8735 8479 7500 6641 6622 6551 4419 3253 3182 3066 3034 3024 2311 1107 950 853 853 726 355 726 25 101.972

30691 27023 26690 24458 23741 21000 18595 18542 18343 12373 9108 8910 8585 8495 8467 6471 3100 2660 2.388 2.388 2.033 994 398 70 285.523

Rincian Kebutuhan Minimum Air Air Bersih Family Minum (Liter) Kits (Liter) 191818 1150905 2192 168893 1013355 1930 166810 1000860 1906 152863 917175 1747 148383 890295 1696 131250 787500 1500 116218 697305 1328 115885 695310 1324 114643 687855 1310 77333 463995 884 56928 341565 651 55685 334110 636 53655 321930 613 53095 318570 607 52920 317520 605 40443 242655 462 19373 116235 221 16625 99750 190 14928 89565 171 14928 89565 171 12705 76230 145 6213 37275 71 2485 14910 28 438 2625 5 1.784.517 10.707.060 20.393

Toile t 548 483 477 437 424 375 332 331 328 221 163 159 153 152 151 116 55 48 43 43 36 18 7 1 5101

Sumber : hasil pengolahan InaSAFE yang pdisesuaikan dengan Perka Nomor 7 BNPB tahun 2008 tentang pedoman pemenuhan kebutuhan dasar


46

2) Kondisi wilayah Kawasan-kawasan yang diperkirakan akan terkena dampak banjir terdiri dari 24 Kelurahan di 6 Kecamatan. Berikut adalah peta wilayah perkiraan terdampak banjir. Tabel 18.

Daftar WilayahYang Diperkirakan Terdampak Banjir

No Kelurahan Kec. Biringkanaya 1 Paccerakkang 2 Sudiang 3 Sudiang Raya Kec. Tallo 1 Tallo 2 Buloa 3 Lakkang Kec. Tamalanrea 1 Tamalanrea Indah 2 Tamalanrea Jaya 3 Tamalanrea 4 Kapasa 5 Bira 6 Parangloe Kec. Manggala 1 Antang 2 Bangkala 3 Batua 4 Tamangapa 5 Manggala Kec. Rappocini 1 Kassi-Kassi 2 Gunung Sari 3 Karunrung Kec. Panakkukang 1 Panaikang 2 Paropo 3 TelloBaru 4 Pampang Total

Luas (Ha) 162,13 25,27 101,85 5,14 2,19 159,58 127,15 231,98 83,14 40,43 161,06 6,05 119,01 202,26 81,01 573,78 153,37 51,37 59,64 55,33 148,80 16,25 43,25 151,80 2.761,84

Tabel di atas merupakan rincian luasan wilayah terdampak banjir di Kota Makassar dengan total luasan sebesar 2.761,84 Ha. wilayah terdampak paling luas adalah Kelurahan Tamangapa di Kecamatan Manggala sebesar 573,78 Ha. Sebagian besar penggunaan lahan yang terdampak di Kelurahan Tamangapa adalah sawah (419,26 Ha) dan sisanya adalah permukiman (50,95 Ha).Luasnya terdampak banjir di Kelurahan Tamangapa disebabkan limpasan air hujan yang berasal dari Kabupaten Maros.


47

Gambar 17.

Peta Wilayah Terdampak banjir Kota Makassar

Peta di atas merupakan peta wilayah terdampak banjir di Kota Makassar dengan menjelaskan ketinggian genangannya.Ketinggian banjir tertinggi berada di Kelurahan Antang yang termasuk dalam Kecamatan Manggala sekitar 300 cm, dimana sebagian besar wilayah terdampaknya hanya di bantaran sungai Tallo dengan penggunaan lahan berupa sawah. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

48

Gambar 18.

Penggunaan Lahanterdampak banjir dan sekitarnya


49

Pada peta di atas merupakan visualisasi penggunaan lahan terdampak banjir menggunakan diagram pie disebelah kanan dan peta sebelah kiri menunjukkan peta penggunaan lahan di Kota Makassar.Data penggunaan lahan ini didapat dari Bappeda Kota Makassar.Berdasarkan Makassar. hasil surey dan hasil pengolahan data spatial menggunakan Qgis, OMP, Inasafe bahwa sawah merupakan penggunaan lahan terdampak banjir paling besar sebesar 972,12 Ha, sedangkan untuk permukiman sebesar 478,96 Ha. Ha. Di bawah ini adalah tabel rincian penggunaan lahan terdampak banjir. Tabel 19. Penggunaan Lahan Terdampak Kota Makassar No

Penggunaan Lahan

Luas (Ha)

1

Industri

12,61

2

Kebun

102,29

3

Komersial

4

Lahan kosong

5

Lapangan

11,46

6

Mangrove

205,04

7

Militer

8

Pemakaman

2,75

9

Pendidikan

0,22

1,33 262,15

46,40

10

Permukiman

478,96

11

Rawa

110,37

12

Sawah

972,12

13

Semak

1,40

14

Tambak

15

TPA

260,66 0,52

Total

2.468,27

(sumber : data spatal wilayah terdapak banjir)

Penggunaan Lahan wilayah terdampak banjir 1200

Luas

1000 800 600 400 200 0 Series1

Gambar 19.

Lahan Pema Perm Indust Kome Lapan Mangr Milite Pendi Sawa Sema Tamb koson kama ukima Rawa Kebun ri rsial gan ove r dikan h k ak g n n 12,6

102,

1,33

262,

11,4

205

46,4

2,75

0,22

479

110,

972,

1,4

260,

TPA 0,52

Penggunaan Lahan wilayah terdampak banjir(sumber (sumber : data spatal wilayah terdapak banjir)


50

3) Infrastruktur Dampak banjir terhadap Infrastruktur: •

Transportasi : Peta jaringan jalan terdampak banjir di Kota Makassar berdasarkan panjang jalandapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini. Jaringan jalan yang terdampak dibedakan dengan gradasi warna merah.Semakin merah warna pada peta semakin panjang pula jalan yang terdampak dilihat dengan satuan Kilometer (km). Tabel 20. N o

3 4 5 6 7

Tamalanrea

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tamalanrea Tamalanrea Tamalanrea Tamalanrea Tamalanrea Manggala Manggala Manggala Manggala Manggala Rappocini Rappocini Rappocini Panakkukan g Panakkukan g Panakkukan g Panakkukan g

2

21 22 23 24

Panjang Jalan (km) Nasiona Lingkunga l Kota n

Total

Paccerakkang

0,56

17,13

5,93

23,61

Sudiang

2,66

5,16

0,73

8,55

Sudiang Raya Tallo Buloa Lakkang Tamalanrea Indah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Kapasa Bira Parangloe Antang Bangkala Batua Tamangapa Manggala Kassi-Kassi Gunung Sari Karunrung

0,00 0,00 0,00 0,00

4,46 1,41 0,75 0,00

10,14 0,07 0,46 0,00

14,60 1,49 1,21 0,00

2,58

7,98

0,24

10,80

3,03 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,71 10,00 3,37 0,00 1,53 16,29 5,98 12,97 9,00 16,29 7,50 5,11 5,71

1,72 3,58 2,77 0,00 0,04 2,99 11,39 1,16 1,15 1,49 5,51 7,86 7,77

13,46 13,58 6,70 0,00 1,57 19,28 17,37 14,14 10,16 17,79 13,00 12,97 13,47

Panaikang

0,00

7,43

2,14

9,57

Paropo

0,00

5,36

0,97

6,33

Tello Baru

0,00

3,77

4,31

8,08

Pampang

0,00

0,00 155,9 2

0,00

0,00 237,7 2

Kecamatan Biringkanay a Biringkanay a Biringkanay a Tallo Tallo Tallo

1

Jaringan Jalan Terdampak Kelurahan

Total

9,38

72,42

(sumber : data spatal wilayah terdapak banjir)

Data jaringan jalan Kota Makassar berasal dari BPBD Kota Makassar yang dibagi menjadi tiga jenis kelas jalan yaitu jalan nasional, jalan kota, dan jalan lingkungan. Berikut jalan utama yang terdampak banjir. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

51

o

o o

o o

Jl. Perintis Kemerdekaan (jalur utama dari Pusat Kota Makassar ke bagian Utara Kota; Bandara; kabupaten-kabupaten lain seperti Maros, Barru, Pangkep, Pare-pare; dan jalur antar provinsi) “lumpuh”. Terminal Regional Daya terendam dan tidak berfungsi normal Jl. Tol (Akses Ke Bandar Udara, antar kabupaten lain dan antar provinsi) masih berfungsi, namun terhambat karena kemacetan. Jl. Urip Soemohardjo & Jl. Perintis Kemerdekaan akses ke Kawasan Industri Makassar (KIMA) terganggu Akses ke TPA sampah di Antang terganggu

Pada tabel di atas jumlah panjang jalan terdampak banjir sebesar 237,72 km, sedangkan berdasarkan kelas jalannya, jalan nasional sebesar 9,38 Ha, jalan kota sebesar 155,92 Ha, dan jalan lingkungan sebesar 72,42 Ha. Jaringan jalan terdampak paling besar terdapat di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya. •

Pasokan Air Bersih: Dari 3 titik instalasi tidak ada kerusakan fisik, namun distribusi terganggu sehingga kebutuhan air bersih di 24 Kelurahan terdampak banjir tidak terpenuhi.

•

Penerangan/PLN: Penerangan di 21 kelurahan dipadamkan karena dikhawatiran menyebabkan korsleting.


52

Gambar 20.

Peta Infrastruktur Jalan terdampak banjir di Kota Makassar

4) Ekonomi Dampak banjir terhadap Sektor Ekonomi: • Rumah Pemotongan Hewan tidak berfungsi • Pasar Tradisional (4 pasar strategis dengan kapasitas sekitar 1000 pedagang) tidak berfungsi • Layanan per-Bank-an terganggu


53

• • • •

SPBU (sekitar 5 SPBU) tidak dapat dioperasikan, antrian panjang di SPBU yang masih beroperasi Kawasan Industri Makassar tidak dapat beroperasi secara normal Pergudangan Parangloe dan Latebo terendam Luas kawasan Industri terdampak 12,61 Ha, perkebunan 102,29 Ha, komersial 1,33 Ha, sawah 972,12, tambak 260,66, permukiman 478,96

Tabel 21.

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kecamatan Manggala

No 1 2 3 4 5 6 7

Jenis Fasilitas

Batua

Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta Pelabuhan

Tabel 22.

Kelurahan Terdampak (unit) Antang Bangkala Tamangapa

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Manggala

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Terdampak (unit)

No

1 2 3 4 5 6 7

Jenis Fasilitas Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta Pelabuhan

Bira

Kapasa

Tamala nrea

T. Jaya

T. Indah

Parang loe

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


54

Tabel 23.

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kecamatan Rappocini

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Fasilitas Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta Pelabuhan Sektor Sosial Budaya Tempat Ibadah Pendidikan Kesehatan Pemerintahan Rumah Panti TPA/TPS

Tabel 24. Panakkukang No

1 2 3 4 5 6 7

Kelurahan Terdampak (unit) Karunrung Kassi-kassi Gunung Sari 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kec.

Jenis Fasilitas

Kelurahan Terdampak (unit) Tello Baru Pampang Panaikang Paropo

Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta Pelabuhan

Tabel 25.

1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kecamatan

Tallo No

1 2 3 4 5 6 7

Jenis Fasilitas Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta Pelabuhan

Tabel 26.

Kelurahan Terdampak (unit) Tallo Lakkang Buloa 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Prakiraan Aset Ekonomi Yang Terdampak di Kec.

Biringkanaya No

1 2 3 4 5 6

Jenis Fasilitas Sektor Ekonomi Pasar Tradisional Supermarket Industri Pergudangan Hotel Perkantoran Swasta

Kelurahan Terdampak (unit) Sudiang Sudiang Raya Paccerakkang 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


55

7

Pelabuhan

0

0

0

5) Sosial Budaya Dampak terhadap aspek sosial-budaya berupa terganggunya atau terendamnya Rumah Ibadah sebanyak 10 unit. Tidak ditemukan Adanya sarana olah raga dan asrama haji di lokasi terdampak. Tabel 27. Aset Sosial Budaya Yang Terdampakdi Kecamatan Manggala No

Jenis Fasilitas

8 9 10 11 12 13

Sektor Sosial Budaya Tempat Ibadah Pendidikan Kesehatan Pemerintahan Rumah Panti TPA/TPS

Kelurahan Terdampak (unit) Antang Bangkala Tamangapa

Batua 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

Manggala

2 1 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

Tabel 28. Aset Sosial Budaya Yang Terdampak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Terdampak (unit) No

Jenis Fasilitas

8 9 10 11 12 13


Bira

Kapasa

Tamala nrea

T. Jaya

T. Indah

Parang loe

0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 0 1 0 0 0

2 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 0

Tabel 29. Aset Sosial Budaya Yang Terdampak di Kecamatan Rappocini No

Jenis Fasilitas

8 9 10 11 12 13


Kelurahan Terdampak (unit) Karunrung Kassi-kassi Gunung Sari 1 2 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0


56

Tabel 30. Aset Sosial Budaya Yang Terdampak di Kecamatan Panakkukang No

Jenis Fasilitas

8 9 10 11 12 13


Kelurahan Terdampak (unit) Tello Baru Pampang Panaikang Paropo 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

Tabel 31. Aset Sosial Budaya Yang Terdampak di Kecamatan Tallo No

Jenis Fasilitas

8 9 10 11 12 13


Kelurahan Terdampak (unit) Tallo Lakkang Buloa 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Tabel 32. Aset Sosial Budaya Yang Terdampak di Kecamatan Biringkanaya No 8 9 10 11 12 13

Jenis Fasilitas Tempat Ibadah Pendidikan Kesehatan Pemerintahan Rumah Panti TPA/TPS

Kelurahan Terdampak (unit) Sudiang Sudiang Paccerakkang Raya 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


57

6) Pendidikan Dampak terhadap sektor pendidikan yaitu terganggunganya atau terdamnya bangunan sekolah hingga murid diliburkan selama masa tanggap darurat sebanyak 11 unit, berikut sarana pendidikan yang terdampak pada wilayah terdampak banjir. Tabel 33. Sarana Pendidikan Yang Terdampak No 1

2

Kecamatan Manggala

Tamalanrea

3

Rappocini

4

Panakukang

5

Tallo

6

Biringkanaya

Kelurahan Batua Antang Bangkala Manggala Tamangapa Bira Kapasa Tamalanrea Tamalanrea Indah Tamalanrea Jaya Parangloe Karunrung Kassi-kassi Gunung Sari Tello Baru Pampang Paropo Panaikang Tallo Lakkang Buloa Sudiang Raya Sudiang Paccerakkang

PT

SMU

SMP

SD

TK

Ket. 1 1 1 1

2 3 1

7) Kesehatan Dampak terhadap sektor Kesehatan terganggunganya atau terendamnya bangunan pusekmas hingga pelayanan kesehatan terganggu, hasil survey terdapat sebanyak 2 unit puskesmas yang berada di wilayah terdampak banjir. Berikut tabel sarana kesehatan yang berada di wilayah terdampak banjir


58

Tabel 34. Sarana KesehatanYang Terdampak RS No

Kecamatan

1

Manggala

2

Tamalanrea

3

Rappocini

4

Panakukang

5

Tallo

6

Biringkanaya

Pus kesma s

Kelurahan Batua Antang Bangkala Manggala Tamangapa Bira Kapasa Tamalanrea Tamalanrea Indah Tamalanrea Jaya Parangloe Karunrung Kassi-kassi Gunung Sari Tello Baru Pampang Paropo Panaikang Tallo Lakkang Buloa Sudiang Raya Sudiang Paccerakkang

Klini k

Dok ter

Perawat

1

?

?

1

?

?

8) Kamtib (Keamanan dan Ketertiban) Dampak terhadap Keamanan dan Ketertiban seperti Meningkatnya kerawanan sosial dan Angka kriminalitas meningkat (pencurian, Perampokan) karena rumah-rumah warga yang kosong dan penerangan/listrik dipadamkan. Tabel 35. AspekKeamanan dan Ketertiban Terdampak di Kecamatan Manggala No

Kelurahan Terdampak (unit)

Jenis Fasilitas Batua

Antang

Bangkala

Tamangapa

Manggala

14

Kantor Polisi

0

0

0

0

0

15

Pos Keamanan

0

0

0

0

0


59

Tabel 36. AspekKeamanan dan KetertibanTerdampak di Kecamatan Tamalanrea No

Jenis Fasilitas

Kelurahan Terdampak (unit) Tamala T. T. Kapasa nrea Jaya Indah

Bira

Parang loe

14

Kantor Polisi

0

0

0

0

0

0

15

Pos Keamanan

0

0

0

0

0

0

Tabel 37. Aspek Keamanan dan Ketertiban Terdampak di Kecamatan Rappocini No

Jenis Fasilitas

Kelurahan Terdampak (unit) KassiGunung Karunrung kassi Sari

14

Kantor Polisi

0

0

1

15

Pos Keamanan

0

0

0

Tabel 38. AspekKeamanan dan Ketertibandi Kecamatan Panakkukang Kelurahan Terdampak (unit) No

Jenis Fasilitas

Tello Baru

Pampang

Panaikang

Paropo

14

Kantor Polisi

0

0

0

0

15

Pos Keamanan

0

0

0

0

Tabel 39. AspekKeamanandan Ketertiban Terdampak di Kecamatan Tallo No

Jenis Fasilitas

Kelurahan Terdampak (unit) Tallo

Lakkang

Buloa

14

Kantor Polisi

0

0

0

15

Pos Keamanan

0

0

0

Tabel 40. AspekKeamanan dan Ketertibanyang Terdampak di Kecamatan Biringkanaya No

Jenis Fasilitas

Kelurahan Terdampak (unit) Sudiang Sudiang Paccerakkang Raya

14

Kantor Polisi

0

0

0

15

Pos Keamanan

0

0

0


60

Bagian 4.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Dalam rencana kontijensi banjir, Pemerintah Kota Makassar mengambil beberapa kebijakan dan strategi yang akan menjadi landasan operasional untuk kegiatan tanggap darurat jika terjadi banjir. Kebijakan, strategi dan detail operasional ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir yang efektif dan efisien serta terkoordinasi dengan baik. 4.1. Kebijakan 1. Menetapkan status dan masa tanggap darurat bencana banjir selama 6 2. 3. 4.

5. 6. 7.

(enam) hari dengan Surat Keputusan Walikota Makassar; Masa tanggap darurat bencana banjir dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; Melaksanakan tanggap darurat banjir secara terkoordinasi, terpadu dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta, dan masyarakat; Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terkena bencana (terutama pengungsi) berdasarkan standar minimal bantuan sesuai peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan; Memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi para korban bencana; Masyarakat korban bencana yang termasuk kelompok rentan mendapatkan prioritas pelayanan; Penyelenggaraan tanggap darurat bencana banjir dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Strategi Untuk mewujudkan tercapainya kebijakan-kebijakan di atas maka ditetapkan strategi-strategi dibawah ini: 1. Mendirikan Posko Utama Penanggulangan Bencana banjir di Kantor BPBD

2. 3. 4.

5.

Makassar, dan mendirikan 6 (enam)Posko Bantuan di tingkat Kecamatan sesuai kebutuhan; Mendirkan 28 (dua puluh delapan) tenda pengunsian sesuai kebutuhan Melaksanakan tanggap darurat banjir secara terpadu dalam satu Komando Mengerahkan semua sumberdaya yang ada di setiap SKPD dan organisasi/lembaga terkait yang dapat dipergunakan dalam penanggulangan bencana banjir; Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi (SAR) secara cepat bagi penduduk yang membutuhkan


61

6. Mengelola

penampungan sementara atau pengungsian, dan menyelenggarakan dapur umum, penyediaan air bersih dan sanitasi umum. 7. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis bagi pengungsi secara optimal, pelayanan psikososial dasar, dan pendidikan anak pada masa darurat. 8. Menyediakan kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar minimal bantuan 9. Memerintahkan kepada seluruh Instansi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan jika dibutuhkan selama 24 jam setiap hari selama masa tanggap darurat; 10. Mengamankan aset masyarakat yang terkena dampak (aset yang dibawa maupun yang ditinggal mengungsi) 11. Memperioritaskan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat yang rentan seperti Lansia, anak-anak, ibu hamil, orang sakit dan difable (orangorang dengan kemampuan berbeda); 12. Menyediakan data informasi pengelolaan bantuan secara transparan 13. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan tanggap darurat yang sudah dilaksanakan dan menyusun laporan pertanggung jawaban.


62

Tabel 41. N o

Kecamatan

1

Manggala

Kelurahan

Batua

Antang

Bangkala

Manggala Tamangapa 2

3

Tamalanrea

Bira Kapasa Tamalanrea Tamalanrea Indah Tamalanrea Jaya Parangloe Karunrung

Rappocini

Kassi-kassi

4

Panakukang

5

Tallo

6

Biringkanay a

Gunung Sari Tello Baru Pampang Paropo Panaikang Tallo Lakkang Buloa Sudiang Raya Sudiang Paccerakkang

Total

Lokasi Evakuasi Jumlah Kapasit Lokasi Tempat as (jiwa) Pengung sian (unit) 4 ± 500 Mesjid At Thoyyibah, SMPN 8 Makassar, Kantor Kelurahan Batua, dan SD,SMP,SMA Mandiri 2 ± 700 Mesjid Raya Bukit Baruga dan Kantor Kelurahan Antang 2 ± 900 Kantor Kelurahan Bangkala dan Gedung Serbaguna Al Mubarakah 2 ± 300 SMPN 20 Makassar dan SD INP Manggala 2 ± 300 SD Kassi dan Kantor Kelurahan Tamangapa 1 ± 50 Pos polisi 1 ± 500 UKI Paulus 2 ± 200 Polsek Tamalanrea dan Mesjid Baitul Majdis 0 0 1 ± 500 SMPN 12 Makassar 0 0 1 ± 500 Politeknik Kesehatan Makassar 1 ± 100 Kantor Kelurahan Kassikassi 1 ± 500 Sekolah Islam Al Azhar 1 ± 500 Lapangan Komplek IDI 0 0 1 ± 100 Mesjid Paropo Indah 1 ± 100 Gereja Toraja Kodam 1 ± 500 Pergudangan 0 0 0 0 1 ± 500 SMAN 22 Makassar 1 ± 500 Ruko Perintis 2 ± 200 Mesjid Babul Jannah dan Kantor Kelurahan Paccerakkang 28


63

Gambar 21. Peta lokas evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi


64

Gambar 22. Peta lokas evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecaatan Biringkanaya


65

Gambar 23. Peta lokas evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecaatan Panakukang


66

Gambar 24. Peta lokasi evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecamatan Rappocini


67

Gambar 25. Peta lokasi evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecamatan Tamalanrea


68

Gambar 26. Peta lokasi evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecamatan Manggala


69

Gambar 27. Peta lokasi evakuasi, titik kumpul, dan jalur evakasi banjir Kecamatan Tallo


70

Bagian 5. PERENCANAAN SEKTORAL Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar merupakan acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam melindungi segenap masyarakat dari bencana banjir dan menata kembali kehidupan setelah bencana. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi tersebut maka perlu ditetapkan perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral ini merupakan wujud operasionalisasi fungsi-fungsi manajerial dalam pencapaian kebijakan dan strategi. Berdasarkan skenario kejadian dan skenario dampak banjir, pengalaman dalam merespon bencana banjir di Kota Makassar selama ini, serta mengacu pada Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sesuai Perka BNPB No. 10 Tahun 2010, maka bidang/sektor yang diperlukan ditetapkan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Posko (Pusat Pengendali Operasi/Pusdalops) Bidang Perencanaan Bidang Logistik dan Peralatan Bidang Operasi - Sektor SARdan Keamanan Bidang Operasi - Sektor Kesehatan Bidang Operasi - Sektor Sarana dan Prasarana

5.1. Sektor Posko (Pusat Pengendali Operasi/Pusdalops) Bidang atau sektor Pusdalops berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan.Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai pimpinan tertinggi. Komandan pengendali operasi akan dibantu oleh beberapa unit dalam melaksanakan tugasnya, antara lain unit personalia, unit perencanaan, unit logistik, unit keuangan, unit datainformasi dan Humas. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sektor-sektor terpenuhi untuk memperlancar kegiatan tanggap darurat di lapangan.


71

5.1.1. Pelibat Sektor No. 1

Lembaga /Instansi Sekretariat

Nama Kontak SEKDA

2

BPBD Makassar

Kepala BPBD

3

BMKG

Kepala BMKG

4

Dinas kominfo,

5

Sekretariat bagian humas

6

Telkom,

Kepala Dinas Kominfo Kepala Bagan Humas DIR PT.Telkom

7

Diskominfo

8

TNI

8

POLRI – Polresta Makassar

Kontak

Peran

0411-316006 atau 334947

Mengkoordinasikan seluruh SKPD dan parapihak terkait dan Mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya dari parapihak 04113633797/ Mengkoordinasikan dan 08164380077 menghimpun rencana masing-masing bidang 0411-456493, Melakukan pemantauan 449243, 0411- dan analisis kecenderungan 449286 ; perubahan kondisi 0411-455019 meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika Analisa, evaluasi dan distribusi informasi peringatan dini 0411-452377 Penyebarluasan informasi (berbagai media)

0411-329814

Penyebarluasan informasi (berbagai media)

Merencanakan “call center” di salah satu posko yang cukup aman, representatif, dengan fasilitas dan sarana yang cukup Kepala 0411-452377 Merencanakan “call center” Dinas di salah satu posko yang Kominfo cukup aman, representatif, dengan fasilitas dan sarana yang cukup Kodim 411-442351 Menyediakan rencana kamtib bagi petugas dan masyarakat, korban, dan pengungsi serta menyiapkan rencana koordinasi antar satuan di POLRI Polsekta Wajo Polsekta Wajo Menyediakan rencana Polsekta +62411319267 kamtib bagi petugas dan Mariso Polsekta Mariso masyarakat, korban, dan Polsekta Tallo +62411873753 pengungsi serta Polsekta Polsekta Tallo menyiapkan rencana +62411449326 Bontoala koordinasi antar satuan di Polsekta Polsekta satuan di POLRI Panakukang Bontoala Polsekta Biringkanaya Polsekta

0411-5076262

+62411453123 Polsekta Panakukang Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

72

Tamalate

+62411442302 Polsekta Biringkanaya +62411510108 Polsekta Tamalate +62411868496

9

Satpol PP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

0411-872844

10

ORARI/RAPI

Ketua ORARI/RAPI

(0411) 854560

Merencanakan jaminan keamanan dan ketertiban bagi infrastruktur penting seperti kantor pemerintah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum Merencanakan atau mendesain informasi dari lokasi bencana ke POSKO Bencana

5.1.2. Situasi Bencana Banjir memugkinkan menimbulkan gangguan atau bahkan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu perlu upaya untuk menghadapi bencana Banjir di Kota Makassar secara efektif, efisien dan terpadu.Untuk mewujudkan penanggulangan bencana khususnya kegiatan tanggap darurat secara efektif, efisien dan terpadu diperlukan langkah-langkah untuk mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan para pihak yang terlibat.Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai institusi/lembaga yang diberikan mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertugas untuk melaksanakan / memfasilitasi kegiatan manajemen dan koordinasi para pihak tersebut mulai dari pemerintah Daerah Kota Makassar sampai pada tingkat kelurahan.

5.1.3. Sasaran 1. Terselenggaranya koordinasi tanggap darurat bencana banjir dengan melibatkan seluruh pihak 2. Terlaksananya pengerahan sumberdaya secara terkoordinir dari semua pihak untuk mendukung kegiatan tanggap darurat banjir 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk terkena dampak banjir sesuai standar pemberian bantuan 5.1.4. Kegiatan Kegiatan yang akan dilakukan sektor Posko untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut: Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

73

No. 1

2

3

4

5

6 7 8

Kegiatan

Pelaku

Waktu

Melaksanakan kegiatan koordinasi BPBD Makassar 15-30 menit untuk penyiapan sumberdaya dan semua pihak dengan melibatkan semua pelaku terkait bidang Posko Melakukan evaluasi, analisis data BMKG, BPBD, 30 menit potensi banjir berdasarkan; 1) dan BAPPEDA wilayah rawan bencana, 2) kenaikan permukaan air laut, 3) curah hujan maksimum serta 4) fakor lainya yang dianggap dominan Sebarluaskan informasi (berbagai media)

dinas kominfo, 15 menit humas, ORARI/RAPI Menghimpun rencana masingSekretariat 15 menit masing lembaga / instansi Daerah dan BPBD Mengaktifkan Posko Tanggap BPBD Makassar, 30 menit Darurat BPBD dan mendirikan 6 Dinas Sosial, Posko dan 28 tempat pengungsian jika dibutuhkan, Buat call center telkom, kominfo 15 menit Menginvetaris data korban dan wilayah terdampak Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan

BPBD, PMI, PSC, dan SAR BPBD

15 menit 15 menit

5.1.5. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya NO 1

2

3

KEBUTUHAN

STANDAR

VOL KBTHN

Personel:

JANGKA WAKTU 6 hari

JML KBTHN

Admn dan Keuangan

2

Org

2

12

Database

2

Org

2

12

Infokom

2

Org

2

12

Logistik

10

Org

10

120

Pendirian posko tanggap darurat bencana 1. Lapangan lokasi bencana

6

unit

3 bh/pos

18

2.

Meja lapangan

6

pos

6 bh/pos

36

3.

Kursi

6

pos

6 set/pos

36

4.

Velbet

6

pos

3 bh/pos

18

5.

Papan data

6

pos

1 bh/pos

6

6.

Dispenser

6

pos

2 bh/pos

12

Menghimpun perencanaan masing-masing bidang

6 hari

6 hari Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

74

4

5

analisa, evakuasi, penetapan rencana, distribusi perencanaan 1. Laptop

2

unit

1 pos

12

2.

Printer

2

unit

1 pos

12

3.

Genset 2500 Watt

1

unit

1 unit

6

4.

Kertas

6

pos

1 rim

36

5.

Pulpen

6

pos

1 dos

36

6.

Buku laporan

6

pos

4 bh

144

7.

Pendukung ATK

6

pos

2 paket

72

Mengumpulkan data informasi

6 hari

1.

Camera

6

pos

2 bh/pos

12

2.

Handycam

6

pos

2 bh/pos

12

3.

Flashdisk

6

pos

1 bh/pos

6

4.

TV

6

pos

1 bh/pos

6

5.

Inst pengiriman data

6

pos

1 set

12

6.

HT

6

pos

3 unit

18

7.

Pesawat telpon/HP

6

pos

2 unit

12

Pam Swakarsa

6 hari

1.

Senter

6

pos

4 bh

24

2.

Perahu karet

6

pos

4 bh

24

3.

Pelampung

6

pos

6 bh

36

4.

Megaphone

6

pos

2 bh

12

5.

Mantel

6

pos

6 bh

36

6.

P3K

6

pos

1 bh

6

7.

BBM (Perahu karet)

6

pos

15 liter

90

8.

BBM (Genset)

6

pos

10 liter

60

5.2. Sektor Perencanaan Dalam menghadapi bencana banjir, perlu disiapkan “Rencana Operasi” dengan mengadaptasi/penyesuaian Rencana Kontijensi dengan kejadian sebenarnya setelah dilakukan kajian cepat dampak bencana. Sektor perencanaan bertugas untuk mengkoordinir proses penyesuaian Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi.


75

5.2.1. Pelibat Sektor No

Lembaga / Instansi

1

SETKOT MAKASSAR

SETKOT MAKASSAR

Nomor Kontak 0411-316006 atau 334947

2

BPBD MAKASSAR

BPBD Kota Makassar

04113633797/ 08164380077

3

BAPPEDA

KEPALA BAPPEDA

0411-316940

4

BMKG

Kepala BMKG

5

Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

0411-456493, 449243, 0411449286 ;0411455019 0411-881549

6

Dinas Sosial

Kepala Sosial

Dinas

0411-448313

7

Dinas Pekerjaan Umum

Kepala PU

Dinas

0411-449340

8

Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan

0411-866547

9

KOMINFO

Kepala kominfo

Dinas

0411-452377

10

Dinas P & K

Kepala Dinas P &K

0411-868073

11

PT PLN KOTA MAKASSAR

Direktur PLN

12

PDAM

Direktur PDAM

PLN rayon utara 04113632525 PLN rayon timur 0411473222 PLN rayon selatan 0411447733 +62411876777

13

Puskesmas

Kepala PUSKESMAS

KOTA

Nama Kontak

Puskesmas Tamalate Alamat : Jl.

Peran Mempersiapkan penunjukan insiden komando dan Mempersiapkan surat pernyataan tanggap darurat bencana banjir di Kota Makassar oleh Walikota Makassar Merencanakan dan mengkoordinasikan tindak lanjut penganggaran kondisi tanggap darurat Mengkoordinir penyusunan biaya perencanaan operasi dan tanggap darurat Laporan perkembangan prakiraan cuaca dan potensi bencana banjir setiap hari Mempersiapkan penyediaan petugas kesehatan, alkes dan obat-obatan Mempersiapkan penyediaan bahan makanan (dapur umum) dan Mempersiapkan fasilitas sarana tempat pengungsian Mempersiapkan sarana sanitasi (MCK) dan perbaikan drainase Mendukung jaminan kelancaran aksebilitas dari dan menuju lokasi bencana banjir Mendukung kelancaran informasi dan kehumasan dan menyediakan analisis dan update informasi Mempersiapkan penanganan dan solusi masalah gangguan kegiatan proses belajar mengajar Mendukung/Mempersiapkan fasilitas penerangan listrik (genset)

Mempersiapkan penyediaan air bersih/air minum Mempersiapkan penyediaan petugas kesehatan, alkes dan obat-obatan


76

14

Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

Sekretaris BBWS-PJ

Dg. Tata I (Komp.Tabaria Blok G8) Telp. : 0411-867406 Puskesmas BatuaAlamat : Jl. Abd Dg. Sirua No. 338Telp. : 0411-49380 082 346 558105

Melaporkan potensi bencana banjir, hasil laporan peningkatan debit air, perkiraan luasan dampak

5.2.2. Situasi Kejadian dan dampak bencana banjir mungkin tidak persis sama antara skenario kejadian dan skenario dampak yang dibuat dalam Rencana Kontijensi, sehingga jumlah kebutuhan-kebutuhan akan berbeda dengan yang direncanakan dalam Rencana Kontijensi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian agar pengerahan sumberdaya dapat dilakukan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan. Rencana Kontijensi yang telah disesuaikan/berubah menjadi Rencana Operasi sebagai dasar parapihak melaksanakan tanggap darurat banjir. 5.2.3. Sasaran a. Tersedianya Rencana Operasi sebagai landasan operasional pelaksanaan tanggap darurat banjir b. Menyediakan analisis dan update informasi c. Menyediakan bahan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat secara berkala

5.2.4. Kegiatan No. 1

Kegiatan Mengkoordinasikan pengumpulan data asessment kebutuhan (hasil kajian cepat)

2

Mengkoordinasikan penyesuaian rencana sektoral sesuai hasil kajian cepat Mengumpulkan, kompilasi dan sinkronisasi perencanaan semua sektor menjadi “Rencana Operasi Tanggap Darurat” Mensosialisasikan Rencana Operasi kepada semua sektor

3

4

Pelaku BPBD, DPU, Dinsos, Kelurahan, Kecamatan, Kesehatan, dan Diknas Sekkot Makassar, BPBD Makassar

Waktu 15 menit

15 menit

Sekkot Makassar, BPBD Makassar

15 menit

Sekkot Makassar, BPBD Makassar

15 menit


77

5

Memantau pelaksanaan Rencana Operasi

6

Melakukan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat dan menyediakan laporan hasil evaluasi

BPBD Makassar dan BAPPEDA Makassar BPBD Makassar

15 menit

15 menit

5.2.5. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya NO

KEBUTUHAN

1

2

1

Perahu Karet

2

Alat Selam

3

STANDAR 3a

3b

VOL KBTHN

JANGKA WAKTU

JML KBTHN

5

6

6=3aX4X5

2/Kel

Unit

12

6

12

2 set/kel

Set

48

6

48

Pelampung/Life jacket

20/Kel

Buah

480

6

480

4

Ring Boy

2/Kel

Buah

48

6

48

5

Webing

6/Kel

Buah

144

6

144

6

HT (Handy Talky)

2/Kel

Buah

48

6

48

7

Megaphone

2/kel

Buah

48

6

48

8

Senter besar/Lampu sorot

1/kel

Buah

24

6

24

9

Tali tambang

150 / kel

meter

3600

6

3600

10

Tandu

4 /kel

unit

96

6

96

11

Kantong mayat

10 /kel

lemb

240

6

240

12

Personil

30 /kel

orang

720

6

720

13

Mobil operasional

3 /kel

unit

72

6

72

14

MCK Mobil

4 /kel

unit

96

6

96

4 /kel

unit

96

6

96

3

15

Tandom air kap. 2 m

16

Tenda pengungsi

2 /kel

unit

48

6

48

17

Tenda posko

1 /kel

unit

24

6

24


78

5.3. Sektor Penanganan Logistik Mempersiapkan dan menyediakan logistik yang memadai bagi korban bencana (pengungsi baik pangan maupun sandang sesuai dengan kebutuhan). 5.3.1. Pelibat Sektor 1

Lembaga/ Instansi BPBD

2

DINAS SOSIAL

3 4

PDAM Dinas PU

5

6 7

No

Nama Kontak

No Kontak

BPBD Kota Makassar Kepala Dinas Sosial

04113633797/ 08164380077 0411-448313

Kepala Dinas PU

0411-449340

SATPOL PP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

0411-872844

TNI

Kodim

411-442351

Polri

Polres Makassar Timur Polres Makassar Barat Polsekta Wajo Polsekta Mariso Polsekta Tallo Polsekta Bontoala Polsekta Panakukang Polsekta Biringkanaya Polsekta Tamalate

8

Dinas Kesehatan

9

PLN

Kepala Dinas Kesehatan Direktur PLN

Polres Makassar Timur +62411423183 Polres Makassar Barat +62411335935 Polsekta Wajo +62411319267 Polsekta Mariso +62411873753 Polsekta Tallo +62411449326 Polsekta Bontoala +62411453123 Polsekta Panakukang +62411442302 Polsekta Biringkanaya +62411510108 Polsekta Tamalate +62411868496 0411-881549

10 11 12

Dinas Pendidikan PMI LSM/LPM dan lembaga sosial

Kepala Dinas Ketua PMI

PLN rayon utara 04113632525 PLN rayon timur 0411473222 PLN rayon selatan 0411447733

868073 +62411854221

Peran Koordinator Penyediaan logistik dan Pemberdayaan pengungsi Penyediaan air bersih Penanganan Drainase dan Infrastruktur terkait banjir Keamanan

Keamanan Keamanan

Menyediakan layanan kesehatan Listrik

Pendidikan Dapur umum Kegiatan pemberdayaan


79

5.3.2. Situasi Masyarakat telah dievakuasi oleh tim evakuasi menuju tempat aman untuk pengungsian. Di lokasi pengungsian perlu dilakukan distribusi tempat tinggal, sehingga pengungsi tidak terkonsentrasi di satu lokasi. Masyarakat yang berada dilokasi pengungsian perlu mendapakatkan fasilitas kebutuhan dasar seperati pelayanan pangan, sandang, kesehatan (fisik maupun psikis), air dan sanitasi serta pendidikan. 5.3.3. Sasaran 1. Pengungsi mendapatkan tempat pengungsian yang layak 2. Pengungsi mendapatkan layanan pangan, sandang yang dibutuhkan dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan 3. Pengungsi mendapatkan layanan kesehatan baik fisik maupun psikis 4. Lokasi pengungsian tersedia air dan sanitasi 5. Tersedianya fasilitas bagi orang yang berkemampuan khusus 6. Tersedianya tempat pendidikan sementara. 5.3.4. Kegiatan No 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kegiatan Menyediakan tempat penampungan pengungsian yang layak Menyediakan air bersih Menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai (kamar mandi, WC, pengolahan limbah padat/cair) Menyediakan layanan kesehatan (fisik dan psikis) Menyediakan tempat ibadah Menyediakan pangan bagi pengungsi dan petugas/relawan Menyediakan alat-alat kebersihan pribadi (sabun, sikat gigi, dll) Menyediakan pakaian dan selimut layak pakai Menyediakan alat makan/minum dan bantuan non pangan lainnya Menyediakan kebutuhan khusus wanita dan bayi/balita Menyediakan perlengkapan dapur umum Menyediakan “bilik cinta” Menyediaan fasilitas pendukung bagi “diffable” Menyediakan hiburan Menyelenggarakan kegiatan produktif bagi pengungsi Menyediakan sarana pendidikan anak Menyusun aturan main/etika di pengungsian Mengorganisir pemberdayaan pengungsi (dalam mengelola penampungan pengungsi) Melaksanakan kegiatan assesment kebutuhan logistik

Pelaku Dinsos

Waktu 30 menit

PDAM PU

30 menit 30 menit

Dinkes Dinsos

30 menit 30 menit 30 menit

Dinsos

30 menit

Dinsos

30 menit 30 menit

BPBD,

30 menit

Dinsos Dinsos Dinsos Dinsos BPM

30 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit

Diknas Kesbang Dinsos

30 menit 30 menit 30 menit

Dinsos

30 menit


80

5.4.5. Kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya No

Kebutuhan

1

Personel

2

Sarpras Tenda Posko (Posko Bantuan) Tenda pengungsi (TP) Tenda Keluarga Alas tikar Terpal Velbed MCK Pompa air Selang air Tandon air Ember air Jerigen 20 liter Gayung mandi Tempat sampah Tali plastik Tali tambang Parang Sabit Cangkul Sekop Senter besar

Jmlh

700

6 28 28 280 280 112 51 28 5.600 28 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Keters ediaan

Lokasi

Rasio Kecukup an

org

752

BPBD, SAR, Dinas Sosial. Kesbanglinmas, Polres, Kodim, ORARI/RAPI, Relawan

1,1

Buah

2

Buah

3

Buah

12

Buah Buah

Satu an

Ket

BPBD, Dinsos, Kodim, Polres BPBD, Dinsos, Kodim, Polres BPBD, Dinsos, Kodim, Polres

0,33

1 buah /Posko/Kec

0,11

1 tenda/TP

0,43

2 tenda/TP

50

BPBD dan DINSOS

0,18

10 Buah /TP

50

BPBD dan DINSOS

0,18

10 Buah /TP

BPBD dan DINSOS

Buah

4 Buah/TP

Buah

50

BPBD dan DINSOS

0,99

2 Buah/TP

Buah

1

Dinsos

0,04

1 Buah /TP

Buah

2

Dinsos

0,00

200 m /TP

Buah

1

Dinsos

0,04

1 Buah /TP

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

2 Buah /TP

Buah

1

BPBD dan DINSOS

0,02

2 Buah /TP

Buah

0

Dinsos

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

Dinas PU

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

Dinas PU

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

Dinas PU

0,00

2 Buah /TP

Buah

0

Dinas PU

0,00

2 Buah /TP

Buah

10

Dinas PU

0,18

2 Buah /TP

Buah

2

BPBD & Dinas PU

0,04

2 Buah /TP

Buah

2

0,00

100 Buah /TP

BPBD dan PMI Masker

2.800


81

Jas hujan

2.800

Sepatu boat Tempat lapangan

2.800 tidur

Megaphone Handy Talky Lampu darurat Genset Truk Mobil tangki air

56 56 56 56 56 56 28

Mobil operasional Kendaraan roda 2 Obat-obatan Paket dapur umum Water Tretment Portable 3

Pangan Beras Mie instan Telur Air minum kemasan air bersih Makanan tambahan bayi Makanan tambahan manula

6 6 2.800 28 28

2.429 8.400 1.072 15.18 0 7.084

Buah

0

-

0,00

100 Buah /TP

Buah

0

-

0,00

100 Buah /TP

Buah

50

-

0,89

10 Buah /TP

Buah

1

BPBD

0,02

2 Buah /TP

Buah

20

ORARI/RAPI

0,36

2 Buah /TP

Buah

0

-

0,00

2 Buah /TP

Buah

3

Dinsos

0,05

1Buah /TP

Buah

10

PU

0,18

2 Buah /TP

unit

2

PDAM

0,07

1 unit /posko

unit

4

0,67

1 unit /posko

unit

6

1,00

1 unit /posko

set

0

Dinkes

0,00

100 set /TP

set

2

BPBD dan DINSOS

0,07

1Buah /TP

set

1

BPBD

0,04

1Buah /TP

kg

0

DINSOS

0,00

dus

0

BPBD dan DINSOS

0,00

kg 200 dus /TP/hari

kg

0

BPBD dan DINSOS

0,00

kg

liter

0

BPBD dan DINSOS

0,00

liter

liter

0

BPBD dan DINSOS

0,00

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Kg

0

BPBD dan DINSOS

0,00

BPBD, Dinsos, Kodim, Polres BPBD, Dinsos, Kodim, Polres

Gula

3.360 607

Kopi

840

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Teh

840

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Kantong plastik Tempat makan plastik

840

dos

0

BPBD dan DINSOS

0,00

liter 20 DOS/ TP/hari 100 DOS/TP/hari 20 DOS/ TP/hari Kg 50 Dus/posko/ha ri 50 Dus/posko/ha ri 5 Pak/TP/hari

lusin

0

BPBD dan DINSOS

0,00

lusin

lusin

0

BPBD dan DINSOS

0,00

lusin

Susu ibu hamil

Sendok plastik

3.360 3.360

84 84


82

Gelas plastik 4

Non Pangan Sabun bayi Minyak bayi Bedak bayi Selimut bayi Sabun mandi bayi Sabun mandi Sikat gigi Pasta gigi Sabun cuci Shampo Pembalut perempuan Sarung Tali jemuran gas elpiji + kompor selimut dewasa pakaian lauk pauk

84

560 253 1.012 253 253 253 337 1.012 5.600 2.520 1.012 1.012 6.072

lusin

0

BPBD dan DINSOS

0,00

lusin

set

0

BPBD dan DINSOS

0,00

20 set perlengkapan bayi/TP

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Buah /KK

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Buah /org

Buah Buah Buah

0 0 0

BPBD dan DINSOS BPBD dan DINSOS BPBD dan DINSOS

0,00 0,00 0,00

Buah /KK Buah /KK Buah /KK

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Buah /KK

Buah

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Buah /org

mete r

0

BPBD dan DINSOS

0,00

200 meter/TP

Liter

0

BPBD dan DINSOS

0,00

Liter/hari/posk o

0

BPBD dan DINSOS

0,00

lembar /org

0

BPBD dan DINSOS

0,00

lembar /org

0

BPBD dan DINSOS

0,00

1 kg/org/hari

Lemb ar Lemb ar kg

5.4. Sektor SAR dan Keamanan Sektor SARdan Keamanan bertugas untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan banjir mendapatkan perlindungan baik dari ancaman bencana banjir maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat.Pada saat terjadi bencana, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan banjir untuk mengungsi ke tempat yang aman. Bersama-sama dengan penduduk setempat serta tim siaga kelurahan (jika ada), sektor ini melakukan tugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Pada saat terjadi banjir, sektor ini bertugas melakukan penanganan pertama jika muncul korban, baik yang mengalami cidera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan Sektor Kesehatan untuk penanganan lanjutan bagi penduduk yang mengalami cidera serius.Jika muncul laporan kehilangan dari anggota masyarakat yang ditengarai menjadi korban banjir, sektor ini bertugas untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

83

5.4.1. Pelibat sektor No.

Instansi/Lembaga

1

BPBD Makassar

2 3

BASARNAS TNI - KODIM

4

POLRI POLRESTA

5

POLAIRUD

6

LANTAMAL

7

PMI

Ketua PMI

0411-854221

9 10

DAMKAR SAR BRIMOB Satuan Brimob Polda Sulsel

Kepala Dinas SATUAN BRIMOB POLDA SULSEL

0411-854444 0411-873986

11

SAR POLAIR Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulsel

KOMPOL ANDI AMIR BA, KASI SAR BINMAS AIR

085399086252

12

Bankompol Merpati Bankompol kamtibmas “Merpati” Kota Makassar SAR SULAWESI

KETUA 0411 874942 /081241005947 / 0816275184 KETUA UMUM

081241005947 / 0816275184

13

Nama Kontak BPBD Makassar

–

No. Kontak

Kota

04113633797/ 08164380077

KEpala Basarnas

62-411-55515

Kodim

411-442351

Polsekta Wajo Polsekta Mariso Polsekta Tallo Polsekta Bontoala Polsekta Panakukang Polsekta Biringkanaya Polsekta Tamalate

Polsekta Wajo +62411319267 Polsekta Mariso +62411873753 Polsekta Tallo +62411449326 Polsekta Bontoala +62411453123 Polsekta Panakukang +62411442302 Polsekta Biringkanaya +62411510108 Polsekta Tamalate +62411868496

KEPALA POLAIRUT DANYON PASOPS

/

DANYON : 085 215 279 707 PASOPS : 082 230 326 578

0411-5043007 / 082189641456

Peran Mengkoordinasikan semua pihak yang ada di Sektor SAR Oprasi SAR Oprasi SAR dan pengamanan jaminan keamanandan bantuan Oprasi SAR

jaminan keamanandan bantuan Oprasi SAR jaminan keamanandan bantuan Oprasi SAR

Bantuan Darurat dan Medis Oprasi SAR MENYIAPKAN TIM SAR

melaksanakan kerja sama penanganan sar serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan sar perairan perbantuan komunikasi dari lokasi terjadinya bencana dan bantuan relawan sar, pencarian dan pertolongan korban musibah pelayaran & penerbangan, bencana lama serta bencana lainnya


84

14

SAR UNHAS

KETUA (DIMAS) 082335377378

19

UKM SAR UNM

KETUA UMUM ( ADI MUAMMAR M)

20

SAR Islamiyah

USTADZ HATTA 085341974187

0411-493162 0411-495856

21

SAR MARTEAM

0411 - 579404

22

SAR pramuka Satuan gugus darma pramuka brigade pramuka penolong (BPP) SAR UNIV. 45 Search And Rescue Universitas 45 Sar Hidayatullah

ASHARI (081355157715) Ketua SAR

MUH AHYAR (085396509994)

082192732682

siaga posko dan rescuer

KETUA, ABDUL HADI, S.PD

085 595

sosial dan dakwah

23

24

Wahdah

0411-582111 / 085241585255 ht : 146,860 mhz 082346457991

081 255

355

255

/

275

992

melaksanakan siaga dan operasi sar

pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi pembinaan ummat, pendidikan sosial dan lingkungan hidup pertolongan dan sosial kemanusiaan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi

5.4.2. Situasi Pada saat bencana banjir, sektor ini melakukan koordinasi dengan tim siaga kelurahan untuk melakukan langkah-langkah preventif dengan menghimbau penduduk yang rumahnya berada di kawasan rawan banjir untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hal ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan harta benda penduduk dari ancaman banjir. Jika ada laporan bahwa banjir telah terjadi, sektor ini bersama dengan sektor kesehatan dan pemulihan darurat segera menuju lokasi bencana banjir untuk melakukan penanganan. 5.4.3. Sasaran a. Terlaksananya operasi SAR secara terkoordinir untuk melakukan pertolongan bagi masyarakat korban bencana b. Terevakuasinya masyarakat yang terkena dampak sebanyak 1012 jiwa ke tempat aman yang telah disiapkan. 5.5.5. Kegiatan No Kegiatan Koordinasi/komunikasi 1

2

Pelaku

1) Koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan operasi SAR 2) Identifikasi musibah Penyiapan unsur sarana dan prasarana 1) Pesonil/ SPU 2) Brefing 3) Perencanaan OPS

BPBD, Basarnas, TNI, Polri, PMI, Damkar, Potensi SAR BPBD Basarnas Unsur terkait


Waktu 30 menit

30 menit

85

3

4

4) Pembentukan unsur OPS SAR Pelaksanaan OPS SAR BPBD 1) Pembagian SRU ke titik lokasi musibah Basarnas, PMI, 2) Koordinasi posko yang ada di lokasi TNI, Polri musibah/bencana Potensi SAR 3) Pencariaan, pertolongan, penyelamatan Polairud ke posko yang telah ada/disediakan baik Masyarakat korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan OPS Basarnas SAR


6 hari

30 menit

86

5.4.4. Kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya NO

KEBUTUHAN

1

2

STANDAR

VOL KBTHN

JANGKA WAKTU

JML KBTHN

3a

3b

5

6

6=3aX4X5

2/posko

Unit

12

6

12

2 set/posko

Set

48

6

48

20/posko

Buah

480

6

480

2/posko

Buah

48

6

48

1

Perahu Karet

2

4

Alat Selam Pelampung/Life jacket Ring Boy

5

Webing

6/posko

Buah

144

6

144

6

HT (Handy Talky)

2/posko

Buah

48

6

48

7

2/posko

Buah

48

6

48

1/posko

Buah

24

6

24

9

Megaphone Senter besar/Lampu sorot Tali tambang

150 / posko

meter

3600

6

3600

10

Tandu

4 /posko

unit

96

6

96

11

Kantong mayat

10 /posko

lemb

240

6

240

12

Personil

30 /posko

orang

720

6

720

13

Mobil operasional

3 /posko

unit

72

6

72

14

MCK Mobil

4 /posko

unit

96

6

96

4 /posko

unit

96

6

96

2 /posko

unit

48

6

48

1 /kec

unit

24

6

24

4 / perahu 200 meter / perahu 1 / perahu 80ltr/hari/engine ltr/hari/engine 2 ltr/hari/engine

unit

48

6

48

unit

40000

6

360

unit

12

6

12

unit

6400

6

38400

unit

24

6

144

3

8

15

Tandom air kap. 2 m

16

Tenda pengungsi

17

Tenda posko

18

Dayung

19

Tali (30x12)

20

Engine + PK

21

Bahan Bakar

22

Oli

3

5.5. Sektor Kesehatan Sektor kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi banjir maupun pada saat berlangsungnya situasi darurat sampai situasi darurat berakhir kepada penduduk yang terpapar dan terdampak banjir.


87

5.5.1. Pelibat Sektor

Lembaga/ Instansi

Nama Kontak

1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar

Kepala BPBD

2

Dinas Kesehatan Kota Makassar

Kepala Dinas Kesehatan

3

Rumah Sakit Kepala Umum daerah, Rumah sakit Rumah Sakit

4

Puskesmas

No.

Kepala PUSKESMAS

No. Kontak 04113633797/ 08164380077

0411-881549

RSU Wahidin S +0411584677 RSU Pelamonia +62411319381 RSU Labuang Baji +62411873482 RS Bhayangkara +62411836344 RS Awalbros +62411454567 RS Unhas +62411591244 RS Haji +62411856090 RS Daya +62411513127 Puskesmas Tamalate Alamat : Jl. Dg. Tata I (Komp.Tabaria Blok G8) Telp. : 0411-

Peran Mengkoordinasi SKPD dan Relawan untuk Mobilisasi dan Mengkerahkan pada saat tanggap darurat. Sektor kesehatan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesehatan baik pada saat terjadi banjir maupun pada saat berlangsungnya situasi darurat sampai situasi darurat berakhir kepada penduduk yang terpapar dan terdampak banjir Menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam penanganan pasien rujukan akibat bencana banjir.

1. Memberikan Pertolongan Pertama pada korban bencana


88

TIM BANTUAN MEDIS 110 FK-UMI Tim Bantuan Medis Calcaneus FK UNHAS Public Safety Centre (PSC)

SURYADI

867406 Puskesmas BatuaAlamat : Jl. Abd Dg. Sirua No. 338Telp. : 041149380 081354583231

KETUA

082195031300

DIREKTUR UTAMA

0811-418564

8

SIAGA NERS (Squad Of Disaster And Emergency Assistance Ners)

KOORDINATOR OPSLAP (OPERASI LAPANGAN)

085 397 801 821 /085 299 373 623

9

PMI Kota Ketua PMI, PMI 411854221 Makassar, TBM Ketua TBM TBM se universitas

5 6

7

2.

3.

4.

5.

dibidang kesehatan Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obatobatan dan sarana transportasi yang dimiliki Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obatobatan dan sarana transportasi yang dimiliki Mengerahkan personel, peralatan dan perlengkapan medis, obatobatan dan sarana transportasi yang dimiliki, Melakukan pertolongan pertama dan mengarahkan tindak lanjut perawatan dalam hal pertolongan medis

5.5.2. Situasi Banjir dapat menyebabkan sejumlah penduduk menderita cidera/luka, terpapar penyakit, bahkan mungkin akan menimbulkan korban jiwa dan sebagian besar penduduk harus mengungsi ke tempat yang aman. Kondisi pengungsian yang minim sarana dan prasarana menyebabkan ancaman menurunnya kualitas kesehatan bagi para penduduk yang mengungsi. 5.5.3. Sasaran Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

89

a. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi para penduduk korban banjir baik yang terpapar dan terdampak b. Terlaksananya tindak lanjut rujukan pelayanan kesehatan yang optimal bagi korban banjir 5.5.4. Kegiatan No 1

2

3

4

5

Kegiatan

Pelaku

Pertemuan koordinasi sektor BPBD Kota Makassar, kesehatan Dinkes Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas,Instansi terkait PMI, dan LSM Kesehatan penyusunan rencana BPBD Kota Makassar, petugas yang akan Dinkes Kota ditempatkan pada saat Makassar,Rumah Sakit menjelang musim hujan Umum Daerah, Rumah (pembangunan posko Sakit Swasta, kesiapsiagaan pada lokasi Puskesmas,Instansi rencana evakuasi sesuai terkait PMI, dan LSM skenario) Kesehatan inventarisasi dan penyiapan BPBD Kota Makassar, sumber daya yang tersedia Dinkes Kota Makassar,Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas,Instansi terkait PMI, dan LSM Kesehatan Penyiapan Tim Reaksi BPBD Kota Makassar, Cepat (TRC) Medis dan Tim Dinkes Kota Kajian Cepat Kesehatan Makassar,dan Puskesmas Memberikan Pertolongan 1. PMI Kota Makassar, Pertama pada korban 2. Public Safety Centre bencana (PSC) 3. TBM se universitas/TRC, PRC/Ners, Hibgabi 4. TIM BANTUAN MEDIS 110 FK-UMI 5. Tim Bantuan Medis Calcaneus FK UNHAS 6. Public Safety Centre (PSC) 7. SIAGA NERS(Squad Of Disaster And Emergency Assistance Ners)

Waktu 15 menit

15 menit

15 menit

15 menit

24 jam


90

6

7

8

penyiapan puskesmas & Dinkes Kota Makassar, rumah sakit rujukan dan Puskesmas pelayanan 24 jam Pengerahan sumber daya 1. BPBD Makassar, 2. Dinkes Kota Makassar, 3. Rumah Sakit Umum Daerah, 4. Rumah Sakit Swasta, 5. Puskesmas, 6. Instansi terkait 7. PMI, 8. BSMI, 9. LSM Kesehatan, 10. TBM se universitas/TRC, 11. PRC/Ners, 12. Hibgabi Penyusunan laporan BPBD Kota Makassar kegiatan tanggap darurat

15 menit

15 menit

15 menit

5.5.5. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya Perhitungan Kebutuhan Kebutuhan Satuan

Freq

Jmlh Kebu t

Kese n Jang an

Ketersediaan Jm l

Asal

A. Tenaga Teknis  Dokter Umum

1

Org

6

hari

1

4

 Dokter Bedah

1

Org

6

hari

1

2

 Dokter Anastesi

1

Org

6

hari

1

5

 Perawat

10

Org

6

hari

10

10

 Konselor jiwa

1

Org

6

hari

1

1

 Fisioterapi

1

Org

6

hari

1

1

 Apoteker

2

Org

6

hari

2

2

 Asisten Apoteker

1

Org

6

hari

1

1

 Bidan

2

Org

6

hari

2

2

 Sopir ambulance

2

Org

6

hari

2

2

2

Org

6

hari

2

2

 Surveylance epidemologi

DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU


& & & & & & & & & & & 91

4 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1

 Petugas komunikasi

2

Org

6

hari

2

2

 Enthomolog

2

Org

6

hari

2

2

 Sanitarian

4

Org

6

hari

4

4

 Ahli Gizi

4

Org

6

hari

4

4

 Petugas Rontgen

1

Org

6

hari

1

1

 Tenaga administrasi 2

Org

6

hari

2

2

DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU DINKES RSU

& & & & & &

1 1 1 1 1 1

A. Prasarana  Ambulance

2

unit

6

hari

2

2

DINKES

1

 Kendaraan Roda 2

2

unit

6

hari

2

2

DINKES

1

5

unit

6

hari

5

5

DINKES

1

 Puskesmas

6

unit

6

hari

6

6

DINKES

1

 Pustu/pusling

12

unit

6

hari

12

12

DINKES

1

24

unit

6

hari

24

24

DINKES

1

 Papan data

24

unit

6

hari

24

24

DINKES

1

 ATK

24

paket

6

hari

24

24

DINKES

1

 Komputer/laptop

1

unit

6

hari

1

1

DINKES

1

 Printer

6

unit

6

hari

6

6

DINKES

1

 Lampu penerangan

24

unit

6

hari

24

24

DINKES

1

 Generator set

10

unit

6

hari

10

10

DINKES

1

 Diagnostic set

6

unit

6

hari

6

1

RSU & PMI

0,17

 Heacting set

6

unit

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Partus set

6

unit

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Perawatan luka set

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Timbangan

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Bed periksa

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Lampu periksa

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Waskom cuci

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Rumah Sakit rujukan

 Pos Kesehatan Desa

B.Sarana


92

tangan  Bengkok

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Tempat tidur pasien

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Sarung tangan

6

bh

6

hari

6

0

RSU & PMI

0

 Kantong mayat

60

bh

6

hari

60

60

RSU & PMI

1

 Kantong darah

60

bh

6

hari

60

60

RSU & PMI

1

 Sanitarian kit

60

bh

6

hari

60

60

BPBD

1

6

bh

6

hari

6

6

PMI

1

6

bh

6

hari

6

6

RSU & PMI

1

60

paket

6

hari

60

60

RSU & PMI

1

 Dragbar / tandu lipat

 Tabung oksigen besar  Tabung oksigen kecil  Obat-obatan


93

5.6. Sektor Sarana dan Prasarana Kejadian banjir seringkali menyebabkan infrastruktur rusak atau tidak berfungsi.Padahal dalam situasi darurat, fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat. 5.6.1. Pelibat Sektor No Lembaga / Instansi 1 Dinas PU

2

Dishub

3

Diskominfo

4

Telkom

5

PT PLN KOTA MAKASSAR

6

PDAM

7

TNI

6

Polri

Nama Kontak

Nomor Kontak

Kepala Dinas PU

0411-449340

Polsekta

Polsekta Mariso

Peran

Memastikan fungsifungsi infrastruktur perhubungan berfungsi Memastikan infrastruktur perhubungan berfungsi 0411-866547 Kepala Dinas Memastikan jalur-jalur transportasi alternatif baik darat maupun laut berfungsi Kepala Dinas 0411-452377 Memastikan jalur-jalur Kominfo transportasi alternatif baik darat maupun laut berfungsi DIR PT.Telkom 0411-5076262 Memastikan fungsi telekomunikasi berfungsi Direktur PLN fungsi PLN rayon Memastikan penerangan berfungsi utara 04113632525 PLN rayon timur 0411473222 PLN rayon selatan 0411447733 Direktur PDAM +62411876777 Memastikan tersedianya pasokan air bersih bagi penduduk di lokasi pengungsian Kodim 411-442351 Memberikan dukungan personel dan peralatan Polsekta Wajo Polsekta Wajo Memberikan Polsekta Mariso +62411319267 dukungan personel Tallo


94

Polsekta Bontoala Polsekta Panakukang Polsekta Biringkanaya Polsekta Tamalate

+62411873753 Polsekta Tallo +62411449326 Polsekta Bontoala +62411453123 Polsekta Panakukang +62411442302 Polsekta Biringkanaya +62411510108 Polsekta Tamalate +62411868496

dan peralatan

5.6.2. Situasi Genangan baniir diperkirakan akan menggenangi sejumlah infrastruktur dan badan jalan-jalan utama sehingga mengganggu akses transportasi dan berfungsinya infrastruktur vital. Untuk itu dibutuhkan upaya segera dalam situasi darurat untuk memulihkan fungsi infrastruktur vital seperti pengaturan transportasi, listrik dan pasokan air bersih.

5.6.3. Sasaran a. Berfungsinya akses transportasi menuju ke wilayah yang terdampak b. Berfungsinya penerangan di wilayah yang terdampak c. Berfungsinya pasokan air bersih di wilayah yang terdampak. Tersedianya pasokan air bersih.

5.6.4. Kegiatan No 1

2

3

Kegiatan Pelaku Melakukan pertemuan koordinasi Dinas PU, antar pihak Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri. Pendataan sumberdaya yang Dinas PU, tersedia Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri. Penyusunan rencana tanggap Dinas PU, darurat sektor pemulihan darurat Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri.

Waktu Sebelum musim hujan

Sebelum musim hujan

Sebelum musim hujan


95

4

5

MobilisasiMenyiapkansumberdaya Dinas PU, yang dibutuhkan Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri. Mengaktifkan posko lapangan Dinas PU, Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri.

6

Pengerahan dibutuhkan

sumberdaya

7

Menyusun laporan tanggap darurat

yang Dinas PU, Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri kegiatan Dinas PU, Dishubkominfo, Telkom, PLN, PDAM, TNI, Polri

5.6.5. Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya Keter N Satua Kebutuhan Jmlh sedia o n an 1 2 3 4 5 1 Personel Operator 1 Org 10 Pembantu operator 1 Org 2 Sopir 2 Org 4 Pengawas lapangan 2 Org 4 Tenaga adm 1 Org 4 Petugas jaga 2 Org 4

2

Operator komunikasi

1

Org

4

Peralatan Dump Truck Genset 13 KVA Genset 5.000 watt Genset 250 KVA Pompa air Selang air

6 1 2 1 6 6

Unit Unit Unit Unit Unit Set

1 2 2 1 1 1

Lokasi 6

Sebelum musim hujan

Pada saat informasi peringatan dini dikeluarkan Pada saat terjadi banjir

Pada saat kegiatan tanggap darurat berlangsung dan di akhir kegiatan

Rasio Kecuk upan 7

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU ORARI/RA PI

10 2 2 2 4 2

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

0,2 2,0 1,0 1,0 0,2 0,2

Keter angan 8

4


96

Chain Saw Gergaji Sekop Cangkul Linggis Parang Palu / martil Kereta sorong Senter besar Masker Terpal Jas hujan Helm proyek Sepatu boat BBM

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah liter

0 1 1 1 1 1 1 2 2 4 100 100 6 0 0

0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 16,7 16,7 1,0 0,0 0,0

1 2

Dinas PU BPBD Dinas PU BPBD BPBD BPBD BPBD Dinas PU BPBD PMI BPBD BPBD BPBD Dinas PU BPBD ORARI/RA PI Dinas PU PLN

Handy talky

28

Unit

20

Mobil operasional PU Mobil operasional PLN Mobil operasional Telkom Mobil operasional PDAM Peta lokasi GPS Papan Bicara Penunjuk Jalan Rambu Jalan Kacamata Pelindung

1 1

Unit Unit

1

Unit

2

Telkom

2,0

1

Unit

2

PDAM

2,0

28 28 28 28 280 280

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

0 2 0 0 0 0

BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,7 1,0 2,0


97

Bagian 6. PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT Setelah proses penyusunan rencana kontinjensi dan dihimpun dalam suatudokumen resmi, tahap selanjutnya adalah perlu ditindak-lanjuti dengan berbagaikegiatan/langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi kejadian bencana.Pelaksanaan tindak lanjut tersebut menuntut peran aktif masingmasing sektor yang juga memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik. 6.1. Rencana Tindak Lanjut 1. Dokumen Rencana Kontinjensi ini disusun bersama oleh para pemangku kepentingan dari Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Kota Makassar, pada situasi dan kondisi bulan Desember 2013. 2. Dokumen Rencana Kontijensi ini akan ditandatangani oleh setiap Pimpinan Instansi yang terlibat dan dikukuhkan oleh Walikota selaku Kepala Daerah Kota Makassar 3. Aktivasi dari Rencana Kontinjensi ini menjadi Rencana Operasional pada saat terjadi bencana yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Makassar 4. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian isi dokumen Rencana Kontijensi. 5. Apabila hingga batas waktu yang direncanakan/diperkirakan tidak terjadi bencana, maka Rencana Kontinjensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun berikutnya. 6. Evaluasi atas isi dokumen Rencana Kontijensi ini akan dilakukan setiap 3 tahun untuk penyesuaian isi dokumen Rencana Kontijensi.


98

7. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran Rencana Kontinjensi ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.

6.2.

Simulasi/Gladi Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang dibuat, maka perlu dilakukanuji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan

supaya

besaran

dan

skalanya

mendekati

peristiwa/kejadian yang si skenariokan. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya. 6.3.

Pemutakhiran Data a.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka rencana tindak lanjut ini disusun dalam tabel yang memuat tahapan-tahapan dan para pelaku/sektor-sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan.

b.

Inventarisasi dan pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di tiap daerah dilakukan secara berkala.

c.

Pertemuan-pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi-asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumberdaya.

d.

Menyusun prosedur-prosedur tetap yang sifatnya dapat mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontinjensi yang telah disusun.

e.

Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya.


99

6.4.

Rencana aksi SIMULASI RENCANA KONTIJENSI BANJIR KOTA MAKASSAR 2014 MODEL SIMULASI ADALAH TABLE TOP EXERCISE (TTX)

Kerangka pikir/ alur proses TTX berdasarkan dari Hasil Finalisasi Draff I. Situasi Siaga 1. Memasuki musim penghujan di Kota Makassar ada informasi Early Worning System (EWS) dari BMKG, Orari, Ormas dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan ke Posko Siaga BPBDKota Makassar yang berisi tentang tingginya intensitas curah hujan yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir. 2. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka BPBD Kota Makassar membentuk Pusdalops dan meneruskan informasi yang dimaksudkan di atas ke wilayah yang rawan banjir melalui unsur Tripikadan masyarakat setempat agar siaga banjir di wilayah masing-masing (waktu bersamaan dengan diterimanya informasi EWS). 3. Setelah Pusdalops BPBD Kota Makassar menyebarkan/ meneruskan informasi tersebut, maka BPBD Kota Makassar melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pihak Terkait untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana banjir tersebut (Waktu paling lambat sehari setelah EWS dan dilaksanakan selama 1 hari) 4. Dari hasil rapat koordinasi itu, maka disusunlah sektor dengan tupoksi dan struktur organisasi masing-masing sektor sebagai serta penanggung jawab (Koordinator) sektornya untuk memudahkan koordinasi dalam rencana operasi penaganan banjir tersebut, serta oleh Kepala BPBD menunjuk Komandan OperasiSiaga-Daraurat untuk memudahkan koordinasi antar sektor tersebut. Adapun sektor yang disepakati dalam rapat koordinasi itu sesuai dengan kebutuhan untuk menangani banjir tersebut ( sesuai finalisasi draff rencana kontijensi banjir Kota Makassar tahun 2014) adalah sebagai berikut (waktu bersamaan dengan rapat koordinasi); a. Sektor Posko (Pusdalops dan Posko Operasi Lapangan) Sektor Posko berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lapangan. Sektor ini dibawah komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Walikota Makassar sebagai pimpinan tertinggi.


100

Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD Makassar, Sekretariat, BMKG, Dinas Kominfo, TELKOM, TNI-KODIM, POLRI- Polresta Makassar, SATPOL PP, ORARI/RAPI, Perwakilan Lembaga Terkait. b. Sektor Perencanaan Dalam menghadapi bencana banjir, perlu disiapkan “Rencana Operasi” dengan mengadaptasi / penyesuaian Rencana Kontijensi dengan kejadian sebenarnya setelah dilakukan kajian cepat dampak bencana. Sektor perencanaan bertugas untuk mengkoordinir proses penyesuaian Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi. Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : SETKOT Makassar, BPBD Kota Makassar, BAPPEDA, BMKG, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perhubungan, PT PLN Kota Makassar, PDAM, Puskesmas, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang, LANTAMAL. c. Sektor Logistik Sektor Logistik bertugas untuk mempersiapkan dan menyediakan logistik yang memadai bagi korban bencana (pengungsi baik pangan maupun sandang sesuai dengan kebutuhan) Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD, DINSOS, Dinas PU, Satpol PP, TNI, POLRI, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, PLN, Rohaniawan, PKK, LSM, PMI. d. Sektor Keamanan dan SAR Sektor Keamanan dan SAR bertugas untuk memastikan bahwa penduduk di kawasan yang rawan banjir mendapatkan perlindungan baik dari ancaman bencana banjir maupun dari ancaman keamanan wilayah pada saat terjadi situasi darurat.pada saat terjadi bencana, sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah rawan banjir untyuk mengungsi ketempat yang aman. Pada saat terjadi banjir, sektor ini bertugas untuk melakukan penanganan pertama jika muncul korban baik yang mengalami cidera maupun korban meninggal dan melakukan koordinasi dengan Sektor kesehatan untuk penanganan lanjutan bagi penduduk yang mengalami cidera serius. Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : BPBD, BASARNAS, TNI-KODIM, POLRI-POLRES, POLAIRUD, LANTAMAL, PMI, SAR Sulawesi, DAMKAR, Potensi SAR, SAR BROMOB, SAR POLAIR, BANKOMPOL, SAR SULAWESI, SAR UNHAS, TIM BANTUAN MEDIS 110 FK-UMI, TIM BANTUAN MEDIS CALCANEUS FK UNHAS, PUBLIC SAFETY CENTER (PSC), SIAGA NERS, UKM SAR UNM, SAR WAHDAH ISLAMIYAH, SAR MARTEAM, SAR PRAMUKA, SAR UNIV, SAR HIDAYATULLAH.


101

e. Sektor Kesehatan Sektor Kesehatan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang terpapar dan terdampak banjir mulai pada saat terjadinya banjir (situasi darurat) sampai dengan berakhirnyamasa tanggap darurat banjir. Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi: BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, PMI dan Organisasi Kesehatan lain serta Relawan Kesehatan Kota Makassar f. Sektor Prasarana dan Sarana Sektor Prasarana dan Sarana bertugas untuk memulihkan kembali berfungsinya infrastruktur dasar yang rusak akibat terjadinya bencana banjir. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam situasi darurat, karena fungsi-fungsi infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, penerangan, pasokan air bersih, dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan dari kegiatan tanggap darurat. Pelibat Sektor dari lembaga atau instansi : Dinas PU, Dishub, Telkom, PLN, PDAM, TNI, POLRI 5. Setelah semua sektor telah dibentuk, maka Sektor Perencanaan melaksanakan penyusunan metode rencana operasi dan analisa kebutuhan beserta jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat bencana banjir sesuai dengan data survey dari daerah yang akan terpapar dan terdampak contoh jumlah korban, jumlah dan luas wilayah, jumlah kelompok rentang, jenis kelamin, dll.(waktu untuk kegiatan ini 1 hari) 6. Selanjutnya oleh Komandan Operasi Siaga-Darurat melakukan koordinasi antar sektor mengenai ketersediaan sumber daya yang tersedia baik manusia maupun peralatan untuk dijadikan dasar dalam menghitung tingkat rasio kesenjangan antara sumber daya dan kebutuhan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan ril dalam melaksnakan operasi darurat bencana banjir yang dihadapi (waktu untuk kegiatan ini 1-2 hari)

II. Situasi Darurat 1. Pusdalops menerima laporan tindak lanjut dari EWS dari tripika setempat bahwa telah terjadi banjir dibeberapa wilayah yang terindikasi rawan banjir antara lain Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanayya dan beberapa Kecamatan lainnya sesuai data dalam dokumen Rencana kontigensi, maka komandan siagadarurat melaporkan ke Walikota Kota Makassar untuk meminta Persetujuan Surat Pernyataan Waktu Darurat Bencana Banjir. Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

102

2. Setelah mendapat surat pernyataan darurat bencana banjir, maka Komandan Operasi Siaga-Darurat langsung memerintahkan TimKaji Cepat turun ke lokasi bencana banjir untuk melaksanakan pengecekan awal untuk mengetahui jumlah korban terpapar, terdampak, kerusakan rumah penduduk, kerusakan infrastruktur, korban luka, korban hilang/ meninggal dan kerugian lain yg diakibatkan banjir ini serta kebutuhan pertolongan awal yg dibutuhkan. 3. Tim Kaji Cepat melaporkan atau kembali ke Pusdalops untuk menyampaikan hasil kajian cepat yang diperoleh dari lokasi banjir tersebut. 4. Setelah menerima dan mengkaji laporan dari Tim Kaji Cepat, Komandan Operasi Siaga-Darurat melaksanakan koordianasi antar sektor dan segera mendirikan/ membentuk PoskoOperasi Lapangan serta memerintahkan semua sektor untuk segera melaksanakan tindak lanjut aksi penanganan korban banjir tersebut sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti melakukan evakuasi tanggung jawab oleh sektor apa, penyediaan tempat pengunsianoleh sektor apa, logistik oleh sektor apa, pertolongan korban yang sakit dan luka oleh sektor apa, dan hal lain yang dibutuhkan pada saat darurat. 5. Semua hasil kegiatan beserta biayanya selama masa darurat yang dilaksanakan oleh sektor masing-masing, harus dibuatkan Laporan untuk disampaikan ke Komandan Operasi Siaga-Darutat untuk dijadikan bahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan operasi Siaga-Darurat berlangsung. 6. Setelah Masa Darurat bencana banjir akan berakhir, maka komandan Operasi Siaga-Darurat melakukan rapat evaluasi bersama semua sektor yang terkait untuk mengetahui semua masalah baik yang mendukung maupun yang menghambat jalannya Operasi Siaga-Darurat yang telah dilaksanakan. Hal ini merupakan koreksi untuk penanganan Darurat Bencana Banjir ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien 7. Selanjutnya apabila Masa Tanggap Darurat Banjir dinyatakan berakhir oleh Walikota Makassar yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan tidak diperpanjang, maka Komandan Operasi Siaga-Darurat rapat bersama semua sektor terkait dan sekaligus menyatakan operasi tanggap darurat telah ditutup atau diberhentikan. 8. Menindaklanjuti berakhirnya operasi siaga-darurat ini, maka Komandan Operasi Siaga-Darurat bersama semua sektor terkait menyusun laporan final pertanggungjawaban hasil dari selama operasi siaga-darurat ini berlangsung untuk diserahkan ke Walikota Makassar selaku penaggungjawab melalui Kepala BPBD secara keseluruhan dari penanganan bencana di Kota Makassar, dimana Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Makassar |

103

laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 3 hari setelah masa darurat berakhir. 9. Laporan ini harus dipublikasikan pertanggungjawabannya sebagai wujud transparansi dalam penaganan bencana kepada masyarakat secara umum.

Demikian skenario proses dan alur singkat simulasi Table Top Exercise(TTX) Rencana Kontigensi Banjir di Kota Makassar dan apabila ada kekurangan, maka kami mengharapkan masukan dari semua pihak terkait untuk menjadi bahan perbaikan agar ke depan dapat lebih baik sesuai yang kita harapkan bersama.

Makassar,

Juli 2014

Tim Penyusun


104

BAGAN ALUR SIMULASI TTX RENCANA KONTIJENSI BANJIR KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

EWS

Pernyataan Darurat Walikota

Posko Siaga BPBD PUSDALOPS Komandan Operasi Rapat Koordinasi TRC Wilayah Rawan Bencana

Posko Operasi Lapangan

Sektor Kesehatan

Sektor Logistik

Sektor Keamanan / SAR

Sektor Sarpras

Sektor Posko

Sektor Perenc.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


105

LEMBAR PERNYATAAN Kami institusi/unit kerja di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkahlangkah sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kontinjensi Kota Makassar, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini : No

Sektor

1

Sektor POSKO

Penaggungjawab/ koordinator Kepala BPBD

Pelaku/Pelaksana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2

Sektor Perencanaan

Kepala BAPPEDA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

3

Sektor Penanganan Logistik

Kepala Sosial

Dinas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BPBD Kota Makassar BMKG Dinas kominfo, Sekretariat bagian humas Telkom, Diskominfo TNI ORARI/RAPI

Bapppeda Kota Makassar BPBD Kota MAKASSAR BMKG Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Dinas KOMINFO Dinas P & K PT PLN KOTA MAKASSAR PDAM RSU Puskesmas Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang BPBD Kota Makassar Dinas Sosial PDAM Dinas PU SATPOL PP TNI Polri Dinas Kesehatan PLN Dinas Pendidikan PMI LSM/LPM dan lembaga sosial lainnya

Uraian Kegiatan

waktu

1. Melakukan evaluasi, analisis data potensi banjir berdasarkan; 1) wilayah rawan bencana, 2) kenaikan permukaan air laut, 3) curah hujan maksimum serta 4) fakor lainya yang dianggap dominan 2. Melaksanakan kegiatan koordinasi untuk penyiapan sumberdaya dengan melibatkan semua pelaku bidang Posko 3. Sebarluaskan informasi (berbagai media) 4. Menghimpun rencana masing-masing lembaga / instansi 5. Mengaktifkan Posko Tanggap Darurat BPBD dan mendirikan 6 Posko dan 28 tempat pengungsian jika dibutuhkan, 6. Buat call center 7. Menginvetaris data korban dan wilayah terdampak 8. Melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan. Uraian Kegiatan : a. Mengkoordinasikan pengumpulan data asessment kebutuhan (hasil kajian cepat) b. Mengkoordinasikan penyesuaian rencana sektoral sesuai hasil kajian cepat, c. Mengumpulkan, kompilasi dan sinkronisasi perencanaan semua sektor menjadi “Rencana Operasi Tanggap Darurat”, d. Mensosialisasikan Rencana Operasi kepada semua sector, e. Memantau pelaksanaan Rencana Operasi f. Melakukan evaluasi kegiatan Operasi Tanggap Darurat dan menyediakan laporan hasil evaluasi.

6 HARI

Uraian Kegiatan : 1. Menyediakan pangan bagi pengungsi dan petugas/relawan 2. Menyediakan alat-alat kebersihan pribadi (sabun, sikat gigi, dll) 3. Menyediakan pakaian dan selimut layak pakai 4. Menyediakan alat makan/minum dan bantuan non pangan lainnya 5. Menyediakan kebutuhan khusus wanita dan bayi/balita 6. Menyediakan perlengkapan dapur umum 7. Menyediakan “bilik cinta” 8. Menyediaan fasilitas pendukung bagi “diffable” 9. Menyediakan hiburan 10. Menyelenggarakan kegiatan produktif bagi pengungsi 11. Menyediakan sarana pendidikan anak 12. Menyusun aturan main/etika di pengungsian 13. Mengorganisir pemberdayaan pengungsi (dalam mengelola penampungan pengungsi) 14. Melaksanakan kegiatan assesment kebutuhan logistik

6 HARI


106

6 HARI

4

Sektor SAR dan Keamanan

Kodim 1408 BS Makassar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 5

Sektor Kesehatan

Kepala Kesehatan

Dinas

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

6

Sektor Sarana dan Prasarana

Kepala Dinas PU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BPBD Makassar BASARNAS POLRI – POLRESTA POLAIRUD LANTAMAL PMI DAMKAR SAR BRIMOB Satuan Brimob Polda Sulsel SAR POLAIR Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulsel Bankompol Merpati Bankompol kamtibmas “Merpati” Kota Makassar SAR SULAWESI SAR UNHAS UKM SAR UNM SAR Wahdah Islamiyah SAR MARTEAM SAR pramuka Satuan gugus darma pramuka brigade pramuka penolong (BPP) SAR UNIV. 45 Search And Rescue Universitas 45 Sar Hidayatullah Dan Potensi SAR Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Dinas Kesehatan Kota Makassar Rumah Sakit Umum daerah, Rumah Sakit Puskesmas PMI Kota Makassar, Public Safety Centre (PSC) TBM se universitas/TRC, PRC/Ners, Hibgabi TIM BANTUAN MEDIS 110 FK-UMI Tim Bantuan Medis Calcaneus FK UNHAS Public Safety Centre (PSC) SIAGA NERS(Squad Of Disaster And Emergency Assistance Ners) Dinas PU Dishub Diskominfo Telkom PT PLN KOTA MAKASSAR PDAM TNI Polri

Uraian Kegiatan : 1) Koordinasi/komunikasi • Koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan operasi SAR • Identifikasi musibah 2) Penyiapan unsur sarana dan prasarana • Pesonil/ SPU • Brefing • Perencanaan OPS • Pembentukan unsur OPS SAR 3) Pelaksanaan OPS SAR • Pembagian SRU ke titik lokasi musibah • Koordinasi posko yang ada di lokasi musibah/bencana • Pencariaan, pertolongan, penyelamatan ke posko yang telah ada/disediakan baik korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal 4) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan OPS SAR

6 HARI

Uraian Kegiatan : 1) Koordinasi/komunikasi 2) Koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan operasi SAR 3) Identifikasi musibah 4) Penyiapan unsur sarana dan prasarana 5) Pesonil/ SPU 6) Brefing 7) Perencanaan OPS 8) Pembentukan unsur OPS SAR 9) Pelaksanaan OPS SAR 10) Pembagian SRU ke titik lokasi musibah 11) Koordinasi posko yang ada di lokasi musibah/bencana 12) Pencariaan, pertolongan, penyelamatan ke posko yang telah ada/disediakan baik korban selamat, memerlukan perawatan medis atau meninggal 13) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan OPS SAR

6 HARI

Uraian Kegiatan : a. Melakukan pertemuan koordinasi antar pihak b. Pendataan sumberdaya yang tersedia c. Penyusunan rencana tanggap darurat sektor pemulihan darurat d. Mobilisasi Menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan e. Pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan f. Menyusun laporan kegiatan tanggap darurat

6 HARI


107

Bagian 7. PENUTUP Demikian dokumen Rencana ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, bencana khususnya tanggap darurat bencana banjir secara efektif, efisien dan terpadu. Proyeksi royeksi kebutuhan yang masih belum bisa tersedia kiranya dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber sumber daya yang ada, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga, instansi-instansi instansi vertikal, lembaga-lembaga lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain. lain lain. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kontinjensi Banjir ini masih perlu penyempurnaan dan peninjauan secara berkala untuk pemutahiran data yang ada.


108

RENCANA KONTIJENSI BANJIR K O T A M A K A S S A R PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NO 48 TAHUN 2014

Recommend Documents