TESIS
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2013/Pengadilan Negeri Ambon)
OLEH:
JO WENDY SUYOTO NPM 201320251033
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
“Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu”
iii Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang penulis beri judul : “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus Putusan No.54/Pid.B/2013/PN.AB)”. Tujuan penulisan tesis ini yang merupakan salah saru syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Harapan Penulis kiranya, tesis ini dapat menjadi tambahan ilmu di khasanah pendidikan dan memberikan wawasan yang lebih luasserta menjadi sumbangan
pemikiran
kepada
pembaca
khususnya
mahasiswa
Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan penulis baik dari secara teori maupun praktek, dan oleh sebab itu pula segala kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati, untuk penyempurnaan penulisan tesis ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak yang telah
membantu penulis, terutama kepada : 1. Bapak
Drs.H.Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya. 2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M, selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
iv Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
3. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya. 4. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H, selaku Pembimbing Satu yang telah
memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam proses penulisan tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 5. Bapak Dr. M Ibrahim, SH., MH, selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian
dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan tesis ini. 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan seluruh Staff Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 7. Kepada seluruh keluargaku tercinta yang turut memberikan masukan dan motivasi untuk penulis agar senantiasa semangat dalam mengerjakan tesis. 8. Teman-teman satu angkatan di Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberi masukan, saran serta kritik dalam pembuatan tesis. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantua. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Jakarta, 11 Mei 2016 Jo Wendy Suyoto
v Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
vi Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
ABSTRAK Tindak Pidana Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap perempuan seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kejahatan kesusilaan atau moral offences bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual ? (2) Bagaimana penerapan pasal 289 KUHP dalam upaya penanggulangan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB.) Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan Pengadilan Negeri Ambon, yakni : (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, (d) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (f) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo.UU RI No.31 Tahun 2014, (h) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan (i) Putusan No. 54/Pid.B/2013/PN.AB. Perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan/pelecehan seksual diberikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) , Buku III KUHP Bab XIV, UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku; maupun calon-calon pelaku tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual, dan tidak memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban serta masyarakat pada umumnya. Semua elemen masyarakat harus bekerja keras melakukan pencegahan dan memberantas segala tindak kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan hakim sebagai unsur penegak hukum seharusnya menjatuhkan putusan hukuman yang maksimal terhadap para pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan dan korban harus diberi akses seluas-luasnya kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. vi Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
ABSTRACT Crime of Violence / Sexual Abuse against women often occurs in public life in Indonesia. Crime decency or moral offenses is not only a legal issue but a national of a country already is legal in all states in the world or a global problem. Issues to be addressed in this study are (1) how the legal protection that should be given to women who are victims of violence / sexual abuse? (2) How does the application of Article 289 Penal Code in the response to violence / sexual harassment against women (A Case Study of Decision No. 54 / Pid.B / 2013 / PN.AB.) Law enforcement in cases of violence against women stipulated in the Indonesian criminal justice system. The research in this thesis focuses on assessing the rules or norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, the decision of the District Court of Ambon, namely: (a) the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (b) of the Act Law penal (penal Code), (c) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women, (d) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights, (e) Law Law of the Republic of Indonesia No. 23 on the Elimination of Domestic violence, (f) of Presidential Instruction No. 9 of 2000 on Gender mainstreaming in National Development, (g) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 on Witness and Victim Protection Decree No. Jo.UU .31 In 2014, (h) of the Constitution of the Republic of Indonesia No.21 Year 2007 on Combating Trafficking in Persons, and (i) Decision No. 54 / Pid.B / 2013 / PN.AB. The legal protection for victims of violence / sexual harassment given by the Law of the Republic of Indonesia No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT), Book III of the Penal Code Chapter XIV, RI Law No.39 Year 1999 on Human Rights, and the Law of the Republic of Indonesia No.31 of 2014 on the Amendment of the Law of the Republic of Indonesia No.13 of 2006 on Witness and Victim Protection Agency. A light punishment for the perpetrators of crimes of violence against women would not provide a deterrent effect against perpetrators; or prospective perpetrators of criminal acts of violence / sexual harassment, and does not give a sense of justice, especially for the victims and society in general. All elements of society must work hard to prevent and combat all acts of violence / sexual abuse against women and judges as an element of law enforcement should have dropped the sentence of a maximum of perpetrators of violence / sexual abuse against women and the victims should be given the widest access to the mechanisms of justice and guaranteed by national legislation to obtain a fair and effective compensation for the harm suffered
vii Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS ......................................................................
ii
MOTTO .................................................................................................................. iii KATA PENGANTAR............................................................................................. iv ABSTRAK.............................................................................................................. vi ABSTRACT.............................................................................................................. vii DAFTAR ISI........................................................................................................... viii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah.............................................................
1
B.
Rumusan Masalah........................................................................
11
C.
Batasan Masalah .........................................................................
12
D.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian.................................................
12
E.
KerangkaTeoritis ........................................................................
13
F.
Metode Penelitian .......................................................................
19
TINJAUAN PUSTAKA A.
Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan .................
22
1. Pengertian Kekerasan Secara Umum .....................................
22
2. Pelecehan Seksual...................................................................
28
viii Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
B.
3. Pencabulan ..............................................................................
33
4. Pengertian Kekerasan Menurut Perundang - undangan..........
38
5. Kekerasan Seksual Pada Perempuan.......................................
41
Korban .......................................................................................... 48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual ......................................................................................54
BAB III
1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP ...
54
2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Luar KUHP. .
56
PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan/Pelecehana Seksual...................................................... 61 1.Kekerasan Dalam Rumah Tangga.................................................62 2.Kekerasan/Pelecehan Seksual.......................................................64 3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual ............................................ 71 4.Ranah Pelecehan Seksual..............................................................74 5.Perkosaan......................................................................................78 6.Pencabulan....................................................................................78 B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam KUHP........... 80 C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di luar KUHP............ 85 BAB IV
UPAYA
PENANGGULANGAN
KORBAN
PELECEHAN
SEKSUAL A.
Upaya Penanggulangan Korban Pelecehan Seksual ..................... 93 ix Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
B. Kasus Posisi.................................................................................... 95 C. Terdakwa ....................................................................................... 97 D. Tuntutan/Dakwaan Jaksa............................................................... 99 E.
Fakta – Fakta Persidangan ........................................................... 101
F.
Pertimbangan Hakim..................................................................... 101
G.
Putusan Hakim............................................................................... 105
H. Analisis Putusan Hakim................................................................... 105 BAB V
PENUTUP A.
Kesimpulan................................................................................... 108
B.
Saran............................................................................................. 109
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN
x Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
xi Tindak Pidana..., Jo wendy, Pascasarjana 2016
