PENGADILAN NEGERI UNAAHA

PENGADILAN NEGERI UNAAHA Kompleks Perkantoran Jl. Inolobunggadue 94311 Telp./Fax. (0408) 3221900-3221900 E-Mail: [email protected]; Website: www.pn-unaaha.go.id

2014

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Kompleks Perkantor Jln. Inolobunggadue No.821 Telp. ( 0408 ) 2421666 – 2421900 Fax 04082421900 E-Mail : [email protected] Website : www.pn-unaaha.go.id . UNAAHA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019

1


KATA PENGANTAR Bismillahirahmanirahim Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Unaaha (PN Unaaha) telah berhasil menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019. Substansi dari Renstra Mahkamah Agung pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efesiensi dan produktivitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi “Badan Peradilan Yang Agung”. Masing-masing Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Jajaran peradilan yang berada dibawahnya harus membuat Rencana Strategis 2015 - 2019, isinya terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Dalam kaitan tersebut, PN Unaaha sebagai Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis 2015 –2019. Penyusunan Renstra PN Unaaha 2015-2019, dimaksudkan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya bagi PN Unaaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan program dan kegiatan untuk seluruh indikator guna memenuhi target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Visi dan Misi PN Unaaha.

KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA

TTD H.MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH.MH NIP. 19701222 199003 100 2


2


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

2

DAFTAR ISI

3

BAB I. PENDAHULUAN

4

1.1 Kondisi Umum

4

1.2 Potensi dan Permasalahan

7

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

11

2.1 Visi

11

2.2 Misi

11

2.3 Tujuan Strategis

11

2.4 Sasaran Strategis

11

2.5 Program Utama dan Kegiatan Pokok

13

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

15

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

15

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Unaaha

15

BAB IV. PENUTUP

16

LAMPIRAN- LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019 2. Matriks Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Tahun 2015 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Unaaha


3


BAB I PENDAHULUAN

1.1

KONDISI UMUM Pengadilan Negeri Klas II Unaaha secara georafis terletak di Kota Unaaha yang beralamat

di Kompleks Perkantor Jalan Inolobunggadue No. 821 Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha terdiri dari 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri dari 38 Kecamatan meliputi : a.

b.

Kabupaten Konawe : 1.

Kecamatan Unaaha

2.

Kecamatan Wawotobi

3.

Kecamatan Konawe

4.

Kecamatan Tongauna

5.

Kecamatan Uepai

6.

Kecamatan Anggaberi

7.

Kecamatan Wonggeduku

8.

Kecamatan Abuki

9.

Kecamatan Lambuya

10.

Kecamatan Onembute

11.

Kecamatan Puriala

12.

Kecamatan Amonggedo

13.

Kecamatan Pondidaha

14.

Kecamatan Besulutu

15.

Kecamatan Sampara

16.

Kecamatan Meluhu

17.

Kecamatan Bondoala

18.

Kecamatan Soropia

19.

Kecamatan Latoma

20.

Kecamatan Asinua

21.

Kecamatan Kapoiala

22.

Kecamatan Lalonggasumeeto

23.

Kecamatan Routa

Kabupaten Konawe Utara : 1.

Kecamatan Sawa


4


c.

2.

Kecamatan Lembo

3.

Kecamatan Lasolo

4.

Kecamatan Molawe

5.

Kecamatan Asera

6.

Kecamatan Wiwirano

7.

Kecamatan Langgikima

Kabupaten Konawe Kepulauan : 1.

Kecamatan Wawonii Utara

2.

Kecamatan Wawonii Timur

3.

Kecamatan Wawonii Tengah

4.

Kecamatan Wawonii Selatan

5.

Kecamatan Wawonii Barat

6.

Kecamatann Kepulauan

7.

Kecamatan Wawonii Timur Laut

8.

Kecamatan Wawonii Tenggara

Pengadilan Negeri Klas II Unaaha mempunyai 3 (tiga) ruang tempat sidang yaitu :

a.

1 (satu) buah ruang sidang Utama

b.

1 (satu) buah ruang sidang II

c.

1 (satu) buah ruang sidang III Ruang sidang utama yang berukuran besar terutama digunakan untuk menyidangkan

perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 ruang sidang utama tidak dapat digunakan karena dilakukan rehab dari 1 lantai menjadi 2 lantai, namun karena anggaran yang disediakan tidak mencukupi sehingga pengerjaannya hanya sampai struktur Beton, ruang sidang II yang berukuran sedang digunakan untuk menyidangkan perkara pidana ringan, biasa dan perkara perdata, dan ruang sidang III untuk perkara lalu lintas dan perkara anak. Pengadilan Negeri Unaaha sebagai lembaga peradilan (Yudikatif) dibawah Mahkamah Agung RI fungsinya adalah menjalankan kekuasaan kehakiman. Meskipun Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan (Yudikatif), namun ia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga negara lainnya, seperti lembaga pemerintah (eksekutif) dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah (eksekutif), maka lembaga peradilan (yudikatif) dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan kekuasaannya melalui apa yang diatur di dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan kewajiban lembaga


5


Peradilan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Unaaha dapat dilihat seperti pada gambar lampiran 1. Adapun jumlah pegawai ( termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim ) pada Pengadilan Negeri Unaaha sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) orang pegawai ditambah 10 (sepuluh) orang tenaga honorer per 31 Desember 2013 Yaitu : Menurut Jabatan : -

Ketua

:

1

Orang

-

Wakil Ketua

:

1

Orang

-

Hakim

:

3

Orang

-

Panitera/Sekretaris

:

1

Orang

-

Wakil Panitera

:

1

Orang

-

Wakil Sekretaris

:

1

Orang

-

Panitera Muda

:

3

Orang

-

Kepala Urusan

:

3

Orang

-

Panitera Pengganti

:

1

Orang

-

Jurusita

:

1

Orang

-

Jurusita Pengganti

:

1

Orang

-

Staf

:

14

Orang

-

CPNS

:

1

Orang

-

Tenaga Honorer

:

10

Orang

Menurut Golongan : -

Golongan IV

:

2

Orang

-

Golongan III

:

26

Orang

-

Golongan II

:

4

Orang

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan didalam Misi pembangunan 2010-2014. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014. Dimana misi tersebut adalah: 1) Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; 2) Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi; dan 3) Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintah; Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi; Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019

6


Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam bentuk sasaran pembangunan nasional 2010-2014, yaitu: 1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; 2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi; dan 3) Sasaran Program Penegakan Hukum. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda, sasaran pembangunan dan arah kebijakan umum pemerintah tersebut, pemerintah menetapkan sebelas (11) Program Prioritas Nasional yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Bencana; 10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta 11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikan secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk meyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9

(sembilan) bidang pembangunan yaitu: 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2) Bidang Ekonomi; 3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4) Bidang Sarana dan Prasarana; 5) Bidang Politik; 6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; 7) Bidang Hukum dan Aparatur; 8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan 9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat 1 (satu) bidang yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bidang Hukum dan Aparatur, dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, prioritas bidang hukum dan aparatur adalah peningkatan Penyelenggaran Tata Kelola Pemerintah yang baik, dengan fokus prioritas pada: 1) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-undangan; 2) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019

7


Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; 3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; 4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan 7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi.

1.2 A.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Riau dan kepulauan Riau 2. Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Riau dan Kepulauan Riau 1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tiinggi Pekanbaru 2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Pengadilan Tingkat Banding

B.

Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan‐kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Unaaha dirinci dalam beberpa aspek: 1.

Aspek Proses Peradilan • Putusan Pengadilan Negeri Unaaha belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat • Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Pengadilan Negeri Unaaha belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan • Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Unaaha

3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja • Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi

3.

Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Unaaha dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga sampai saat ini Gedung Kantor Pengadilan Unaaha


8


C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1.

Aspek Proses Peradilan • Adanya website Pengadilan Negeri Unaaha yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

B.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja • Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

4.

Aspek Sarana dan Prasarana • Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Negeri Unaaha berupa internet, website Pengadilan Negeri Unaaha

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri Unaaha yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1.

Aspek Proses Peradilan • Bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha meliputi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara serta Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga dalam proses peradilan terkadang mengalami hambatan terutama perkara yang berasal dari masyarakat Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan, hal ini disebabkan karena jarak antara Pengadilan Negeri Unaaha dengan Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan cukup jauh, terlebih lagi Kabupaten Konawe kepulauan untuk ke Pengadilan Negeri Unaaha harus lewat laut dan 1 Kota Madya yaitu Kotamadya Kendari.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Personil di Pengadilan Negeri Unaaha khususnya untuk tenaga Panitera Pengganti sampai saat ini masih kurang karena yang ada sekarang untuk Panitera Pengganti murni hanya 1 (satu) orang

3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4.

Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan • Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru membutuhkan waktu lebih lama


9


5.

Aspek Sarana dan Prasarana • Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga sampai sekarang Gedung Kantor Pengadilan Negeri Unaaha belum sesuai dengan prototype

6.

Aspek Anggaran Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Pengadilan Negeri Unaaha.


10


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1

VISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Negeri Unaaha. Visi Pengadilan Negeri Unaaha mengacu pada Mahkamah Agung RI ada sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 2.2

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah,

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Misi Pengadilan Negeri Unaaha sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Unaaha, maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. A.

TUJUAN STRATEGIS Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Unaaha adalah sebagai berikut : 1.

Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan


11


-

2.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

3.

Teraksesnya informasi perkara bagi masyarakat luas yang membutuhkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Unaaha adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara 2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Sumber daya manusia yang berkualitas 4. Pengawasan yang berkualitas 5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara 6. Penyediaan sarana dan prasarana 7. Tersedianya sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut : TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

PENJELASAN

KINERJA UTAMA 1. Peningkatan Penyelesaian perkara

1. Penyelesaian perkara

2. Peningkatan 2. Aksesibilitas aksesibilitas masyarakat masyarakat atas putusan terhadap perkara peradilan (acces to justice) 3. Peningkatan 3. Sumber daya kualitas manusia yang sumber daya berkualitas manusia

a. Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat b. Persentase pegawai yang lulus diklat


a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat b. Perbandingan antara

12


4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan tertib administrasi perkara

4. Pengawasan dan pembinaan yang berkualitas

5. Tertib administrasi perkara

c. sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat a. Persentase a. Perbandingan jumlah pengaduan yang pengaduan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan b. Persentase b. Perbandingan jumlah temuan yang temuan yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan a. Persentase a. Perbandingan antara berkas yang berkas yang diajukan diajukan banding banding yang lengkap yang (terdiri dari bundel A disampaikan dan bundel B) dengan secara lengkap jumlah perkara yang diajukan banding b. Persentase b. Perbandingan antara berkas yang berkas perkara yang diregister dan diterima Pengadilan siap Tingkat Pertama dengan didistribusikan berkas perkara yang ke Majelis didistribusikan

6. Peningkatan 6. Sarana dan Persentase penyediaan Prasarana pengadaan sarana sarana dan dan prasarana prasarana

2.5

Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Ada enam sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Unaaha untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan


13


Negeri Unaaha dalam pelaksanaan Progra Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah

b.

1.

Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,

2.

Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,

3.

Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5.

Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

c.

1.

Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2.

Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3.

Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.


14


BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1. ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI UNAAHA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Unaaha menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : •

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

•

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

•

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

•

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : •

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

•

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

•

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk


15


BAB IV PENUTUP

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena perubahan, menganalisa dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama. Perubahan kondisi juga dihadapi oleh Badan Peradilan. Banyak permasalahan timbul akibat adanya perubahan kondisi yang harus dihadapi oleh Badan Peradilan. Permasalahan tersebut mulai dari permasalahan manajemen dan kepemimpinan, proses peradilan, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan dan aset, kepuasan pengguna jasa pengadilan, keterjangkauan jasa pengadilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. Sedangkan perubahan kondisi yang mengharuskan Badan Peradilan untuk secara cepat menyesuaikannya adalah adanya gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Gerakan ini menuntut pembaharuan mendasar di bidang organisasi dan SDM. Tujuannya mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan K/L dan Pemda. Rencana Strategis (Renstra) PN Unaaha 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah PN Unaaha yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Unaaha berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Oleh karena itu, mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, PN Unaaha menyusun Renstra 2010-2014 demi mewujudkan Visi PN Unaaha; “Terwujudnya Pengadilan Negeri Unaaha yang Agung” dengan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan untuk tahun 2010-2014.


16


LAMPIRAN


17


PENGADILAN NEGERI UNAAHA SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA Nomor : W23-U5/ /KU.05.10/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI UNAAHA KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah; c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015 - 2019 MENGINGAT : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah; 2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masingmasing; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012; MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI UNAAHA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019

18


PERTAMA

: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis 2015 -2019 dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Unaaha;

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Unaaha Pada tanggal : 28 Januari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA TTD H. MUH. ALFI SAHRIN USUP,SH.MH NIP : 19701222 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ; 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta ; 4. Yth. Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ; 5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari ; 6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


19


Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : W23.U5/ /KU.05.10/I/2014 Tanggal : 28 Januari 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 2015 -2019 PENGADILAN NEGERI UNAAHA

NO.

NAMA/NIP

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

1.

MOH. NURHAYAT,SH.MH NIP. 19690430 199003 1 002

Panitera/Sekretaris

Penanggung Jawab

2.

MUH. SAIN W, SH.MH NIP. 19691024 199203 1 001

Wakil Panitera

Koordinator I

3.

MUH. NASIR NIP. 19650304 198603 1 003

Wakil Sekretaris

Koordinator II

4.

HASRIM,SH NIP. 19730402 199303 1 006

Panmud Hukum

Sekretaris

5.

SAHIR.R NIP. 19650803 199103 1 005

Panmud Pidana

Anggota

6.

MALLEWAI NIP. 19650709 199003 1 005

Panmud Perfdata

Anggota

7.

REYNOLD SANDU, ST NIP. 19810714 200912 1 006

Kaur Umum

Anggota

8.

ASRUL, SE.MM NIP. 19710824 200502 1 001

Kaur Keuangan

Anggota

9.

BENNY KRISTIAN LABAN,S.KOM NIP. 19800228 200904 1 004

Kaur Kepegawaian

Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA TTD H. MUH. ALFI SAHRIN USUP,SH.MH NIP : 19701222 199403 1 002


20


RENCANA KINERJA TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI UNAAHA No 1.

2.

3.

4.

Sasaran Strategis Peningkatan penyelesaian upaya Mediasi.

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan.

100%

a.

Persentase perkara yang diselesaikan.

100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100%

a.

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

100%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis.

100%

c.

Persentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu.

100%

Persentase penyampaian pemberitahuan d. relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

Peningkatan penyelesaian perkara.

Peningkatan tertib administrasi perkara.

e.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

100%

a.

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

100%

b.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

100%

Peningkatan kualitas SDM.

a. 5.

6.

Target

Peningkatan kualitas pengawasan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan.


100% 100% 100%

21



22

23

23 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019

24

PENGADILAN NEGERI UNAAHA Jl. Kompleks Perkantoran No. 821 Tlp. (0408) 2421666-2421900

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS II UNAAHA

1. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 5 TAHUN 1996 Tgl. 13 Agustus 1996 2. KEP. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NO.KMA/004/SK/11/1999 Tgl. 1 Februari 1999 3. KEP. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. M.01.PR.07.02 TAHUN 1999 Tgl. 5 Januari 1999

K E T U A WAKIL KETUA MAJELIS HAKIM PANITERA / WAKIL PANITERA

URUSAN KEPANITERAAN PERDATA/ PANITERA MUDA PERDATA

URUSAN KEPANITERAAN PIDANA / PANITERA MUDA PIDANA

URUSAN KEPANITERAAN HUKUM/ PANITERA MUDA HUKUM

SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS

URUSAN BAGIAN KEPEGAWAIAN

URUSAN BAGIAN KEUANGAN

URUSAN BAGIAN UMUM

KELOMPOK TENAGA FUNGSIONAL KEPANITERAAN 1. PANITERA PENGGANTI 2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Keterangan : :

GARIS KOORDINASI

:

GARIS TANGGUNG JAWAB

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019 24

25

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. PENGADILAN NEGERI UNAAHA SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara.

INDIKATOR KINERJA

2015 %

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 % % %

2019 %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

100

100

100

100

100

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

100

100

100

100

100

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan aksepbilitas putusan

Persentase penurunan upaya hukum:

Hakim.

- Banding

97,45

97,45

97,45

100

100

- Kasasi

98,42

98,42

98,42

98,42

100

- Peninjauan Kembali.

100

100

100

100

100

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

100

100

100

100

100

siap

100

100

100

100

100

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

disampaikan secara lengkap. b. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

didistribusikan ke Majelis. tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Unaaha 2015 - 2019 25

26

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

100

100

100

100

100

Peningkatan aksesibilitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100

100

100

100

100

masyarakat terhadap peradilan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara

-

-

-

-

-

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100

100

100

100

100

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

100

100

100

100

100

(acces to justice)

zetting plaat.

Peningkatan penyelesaian perkara.

c. Persentase

(amar)

putusan

perkara

(yang

menarik

perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

putusan pengadilan.

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

ditindaklanjuti.


Unaaha, 28 Januari 2014 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI UNAAHA

TTD TTD H.MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH.MH NIP. 19701222 199003 100 2

MOH. NURHAYAT,SH.MH 19690430 199003 1 002


27

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015 PENGADILAN NEGERI UNAAHA NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi diselesaikan

yang

b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara diselesaikan

yang

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

PENJELASAN Perbandingan antara mediasi yang proses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.; Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1)dikali seratus persen Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

PENANGGUNG JAWAB Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Hakim Majelis


Panitera/Sekretaris



28

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkarapredeo yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan



Kepaniteraan/ Kesekretariatan


Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris


c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Hakim

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti



29

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase masyarakat ditindaklanjuti

pengaduan yang

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek



Unaaha, 28 Januari 2014 PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI UNAAHA

TTD

TTD

H.MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH.MH NIP. 19701222 199003 100 2

MOH. NURHAYAT,SH.MH 19690430 199003 1 002


30


PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Recommend Documents