LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 PENGADILAN NEGERI BOGOR Jl. Pengadilan No.10 BogorTelp. / Fax (0251) 8323190 – 8323121 Website : pn-bogor.go.id, E-Mail :
[email protected]
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ____________________________________________________________________________________________ 1
BAB I Pendahuluan _______________________________________________________________________________________ 2 BAB II Struktur Organisasi & S.O.P. ______________________________________________________________________ 5 BAB III Keadaan Perkara _______________________________________________________________________________ 10 BAB IV Pengawasan Internal __________________________________________________________________________ 13 BAB V Pembinaan dan Pengelolaan ___________________________________________________________________ 16
BAB VI PENUTUP _______________________________________________________________________________________ 32 Informasi Satker ________________________________________________________________________________________ 34
LAPORAN TAHUN 2014 Kata Pengantar Assalamualaikum wr wb.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya kepada kita semua, sehingga laporam
tahunan ini dapat diselesaikan.
Dalam laporan tahunan ini termuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Bogor selama 1 (satu) tahun sejak bulan Januari 2014 s/d bulan Desember 2014.
Penyusunan laporan tahunan ini tidak terlepas atas kerjasama seluruh Hakim-Hakim,
Panitera/Sekretaris dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Bogor.
Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan laporan ini, kami mohon maaf.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan di dalam penyusunan Laporan Tahunan
Anggaran Tahun 2014 pada Pengadilan Negeri Bogor.
Bogor, 07 Januari 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR
Ny. Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum. NIP : 19620512 198803 2 005
Halaman 1
LAPORAN TAHUN 2014 BAB I
Pendahuluan
KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan bathiniah, khususnya di
bidang hukum keadaannya semakin memprihatinkan dan semakin terpuruk. Pelanggaran hukum dan pelecehan hukum terjadi dimana-mana, kewibawaan hukum dan kepatuhan
kepada hukum makin jauh dari kenyataan, apalagi bila dihubungkan dengan keadaan yang akan kita hadapi bersama yaitu dalam proses globalisasi yang akan menyebabkan masuknya
pranata-pranata hukum baru khususnya Hukum Ekonomi / Busines law ke Indonesia, hal mana tidak dapat dielakan karena merupakan suatu kebutuhan.
Seluruh fakta-fakta tersebut menunjukan semakin pentingnya peranan hukum
khususnya peranan badan peradilan pada masa sekarang dan masa yang akan datang yang merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang bergelut di bidang
hukum, apakah dapat mengimbangi atau akan tertinggal dari perkembangan dunia dewasa
ini khususnya di bidang hukum. Konsekuensi dari tantangan tantangan itu semua adalah
salah satunya diperlukan persiapan - persiapan dan kesiapan dari sumber daya manusia
dibidang hukum itu sendiri yaitu diperlukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan dan
memantapkan kedudukan dari badan-badan peradilan di Indonesia pada masa kini dan masa
yang akan datang.
Pengadilan Negeri Bogor sebagai salah satu lembaga peradilan sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
berdasarkan
Pancasila yang
berwenang
memeriksa
memutus
dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang memberikan pengayoman kepada para justisiabelen Pengadilan Negeri merupakan tumpuan pertama dalam menyelesaikan setiap
sengketa hukum, baik sengketa hukum antara sesama warganegara atau badan hukum ataupun antara warganegara dengan penguasa maka sesuai dengan sistim negara hukum yang kita anut seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 maka apabila
ditempuh proses penegakan hukum melalui peradilan, hal ini menyangkut dan ikut berperannya profesi penegak hukum dan pelaksanaan dari peraturan-peraturan hukum yang
berlaku
VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA BOGOR A. Visi
Halaman 2
LAPORAN TAHUN 2014 Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan
suatu organisasi. Maka bagi Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor merupakan roh
sebuah organisasi sebagai panduan dalam mewujudkan pelaksanaan kinerja yang lebih terarah untuk mencapai tugas yang diinginkan. Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor.
Adapun Visi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor adalah : “Terwujudnya
Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor Yang Wibawa ”. B. Misi
Untuk tercapainya visi tersebut di masa yang akan datang maka ditetapkan misi
Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor untuk mencapai visi tersebut di masa depan, diterapkan misi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor yang mengandung nuansa tujuan dan
saran-saran yang ingin dicapai, selain merupakan penjabaran visi dan misi juga
menggambarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor yang memiliki dampak dan hasil yang diharapkan serta keunggulan yang ditawarkan.
Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bogor dalam rangka mewujudkan Visi di atas
adalah sebagai berikut: 1.
2.
3.
Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; Menyelenggarakan
pengembangan
penerapan
manajemen
modern
dalam
pemyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya melalui penggunaan aplikasi perkara, aplikasi keuangan, dan aplikasi SIMAK BMN serta aplikasi
4.
5.
kepegawaian;
Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan jalannya peradilan;
terhadap
Menyelenggarakan kualitas pelayanan dan Tata kelola Kepemerintahan yang baik;
RENCANA STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas;
Halaman 3
LAPORAN TAHUN 2014 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bogor adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan penerimaan putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan;
Halaman 4
LAPORAN TAHUN 2014 BAB II
Struktur Organisasi & S.O.P.
Halaman 5
LAPORAN TAHUN 2014 STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Halaman 6
LAPORAN TAHUN 2014 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Ketua Pengadilan: 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan;
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas : o
o o
o
Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; Masalah-masalah yang timbul;
Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu,
Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara);
6. Menetapkan pembagian perkara perdata kepada Majelis Hakim.;
Wakil Ketua Pengadilan:
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
2. Mewakili ketua bila berhalangan;
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan;
5. Menetapkan pembagian perkara pidana kepada Majelis Hakim ;
Hakim
1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
Halaman 7
LAPORAN TAHUN 2014 2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha
keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
Panitera
1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan;
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat
lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
4. Membuat salinan putusan;
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan ;
Wakil Panitera
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik;
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya;
Panitera Muda
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing
Panitera Pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan
kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan
Sekretaris
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan
Wakil Sekretaris
Halaman 8
LAPORAN TAHUN 2014 Membantu tugas pokok Sekretaris
Kepala sub - Bagian Umum
1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan;
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara ;
Kepala sub - Bagian Keuangan
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak,
pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar
perkara pengadilan.
Kepala sub - Bagian Kepegawaian Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: 1. Menangani keluar masuknya pegawai; 2. Menangani pensiun pegawai;
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai;
4. Menangani gaji pegawai;
5. Menangani mutasi pegawai;
6. Menangani tanda kehormatan;
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll
Jurusita 1.
Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim
2.
Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
3. 4.
Ketua Majelis;
protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan;
Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait;
Standard Operational Procedures (S.O.P.) terlampir
Halaman 9
LAPORAN TAHUN 2014 BAB III
Keadaan Perkara
KEADAAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BOGOR
Halaman 10
LAPORAN TAHUN 2014 Kompilasi Perkara Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker Pengadilan
Negeri Bogor
Bulan Januari
Sumber Daya Manusia
Bulan Februari
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya
Bulan Maret
Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
150
71
70
13
21
3
151
67
67
13
24
2
119
65
97
13
24
2
Kompilasi Perkara Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Halaman 11
Bulan April
Sumber Daya Manusia
Sumber Daya
Bulan Mei
Sumber Daya
Bulan Juni
Manusia
Manusia
Sisa Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
148
79
12
23
2
140
51
59
12
24
2
137
80
83
13
26
2
73
LAPORAN TAHUN 2014 Kompilasi Perkara Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Sumber Daya
Bulan Juli
Manusia
Bulan Agustus
Sumber Daya
Sumber Daya
Bulan September
Manusia
Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
110
51
77
11
26
2
116
61
56
12
32
2
131
79
64
11
32
2
Kompilasi Perkara Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung
No
1
Satker
Pengadilan Negeri Bogor
Halaman 12
Bulan Oktober
Sumber Daya Manusia
Bulan Nopember
Sumber Daya
Bulan Desember
Manusia
Sumber Daya Manusia
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
Sisa
Msk
Pts
Hkm
PP
JS
134
69
66
9
33
2
116
57
63
8
31
2
116
84
57
8
32
2
LAPORAN TAHUN 2014 BAB IV
Pengawasan Internal
Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan
peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian
secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas
yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Pada tahun anggaran 2014 di Pengadilan Negeri Bogor telah dilaksanakan
pengawasan Internal dalam bentuk Pengawasan Melekat, yaitu Pengawasan yang bersifat
rutin/reguler baik dari pengawasan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengawas dari Hakim Pengawas bidang Pengadilan Negeri Bogor sendiri.
Adapun pengawasan fungsional dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun
2014 sudah terlaksana, dengan ini dalam laporan tahunan 2014 yang akan disampaikan hanya mengenai kegiatan pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor khususnya yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bogor.
oleh para Hakim Pengawas Bidang pada
Pengadilan Negeri Bogor dalam menjalankan perannya sebagai lembaga Penegakan
Hukum juga telah lama mengaktifkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan bagi Calon
Hakim yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Bogor. Peran aktif dari para Hakim Senior dalam pembentukan mental dan intelektual Calon Hakim telah optimal dilaksanakan.
Pengadilan Negeri Bogor dalam hal pengawasan bidang Teknologi Informasi dan
Keterbukaan
Informasi
berdasarkan
SK
KMA
No.144/KMA/SK/VIII/2007
tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Bogor telah menetapkan Hakim Pengawas dan Penanggung Jawab Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Bogor melalui SK KPN No. W11-U2/29/KP.04.12/X/2014.PN.BGR tanggal 30 Oktober 2014;
MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN. untuk :
Pengawasan internal yang pada Pengadilan Negeri Bogor dilakukan dengan maksud
Halaman 13
LAPORAN TAHUN 2014 •
Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan, apakah telah
•
•
•
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan atau belum;
Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugastugas peradilan;
mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan peradilan ;
Menilai kinerja setiap bagian pelaksanaan administrasi baik bidang teknis maupun non-teknis pada Pengadilan Negeri Bogor;
Tujuan utama dilakukan pengawasan tersebut adalah untuk dapat mengetahui
kenyataan yang ada pada ranah praktikal sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi
pimpinan Pengadilan Negeri Bogor khususnya dan pimpinan Pengadilan Tinggi Bandung dan
Mahkamah Agung RI umumnya untuk menentukan kebijakan dan tingkah laku aparat Pengadilan Negeri Bogor dan kinerja pelayanan publik Pengadilan Negeri Bogor sehingga
terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bogor.
BENTUK DAN METODE PENGAWASAN.
Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakan dalam bentuk
pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat
terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesektariatan dengan metode wawancara dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai
berikut : • • • • •
Memeriksa program kerja;
Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja ; Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor;
Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Bogor atau Pejabat
struktural yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan yang memerlukan
tindak lanjut ;
PELAKSANAAN PENGAWASAN. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakan berdasarkan SK
Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor : No. No. W11-U2/29/KP.04.12/X/2014.PN.BGR
tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Pegawas Bidang di Pengadilan Negeri
Bogor tahun 2014 (terlampir);
Halaman 14
LAPORAN TAHUN 2014 Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Bogor dilaksanakan dengan melakukan
pemeriksaan
secara
menyeluruh
dan
penyelenggaraan peradilan yang meliputi :
berkesinambungan
terhadap
seluruh
aspek
1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : • •
Administrasi perkara ;
Administrasi persidangan ;
2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesektariatan yang mencakup : • • •
Administrasi kepegawaian ; Administrasi keuangan ;
Administrasi umum dan inventaris ;
3. Evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik .
4. Pengawasan dan
PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT. Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan
oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bogor baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan
publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor.
Temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim
Pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-
tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
Halaman 15
LAPORAN TAHUN 2014 BAB V
Pembinaan dan Pengelolaan A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial TANGGAL NO.
JABATAN
NAMA
PANGKAT/GOL.
MELAKSANAKAN
RUANG
TUGAS DI PN.BOGOR
1
KETUA
2
WAKIL KETUA
4
HAKIM
3
HAKIM
5
HAKIM
6
HAKIM
7
HAKIM
8 9
10 11
HAKIM HAKIM
PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA
12
PANMUD PERDATA
14
PANMUD HUKUM
13
PANMUD PIDANA
15
PANITERA PENGGANTI
17
PANITERA PENGGANTI
16 18 19 20 21 22 23
PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
Halaman 16
Hj. NIRWANA ., SH.,M.Hum EDY PRAMONO, SH.,MH
HERU WAHYUDI, SH.,MH
ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH.,MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
Pembina Utama Muda (IV/C)
Pembina (IV/a)
6 September 2013 17 Juni 2014
27 Desember 2010
Pembina (IV/a)
21 November 2011
DENNIE ARSAN FATRIKA,SH
Penata Tk.I (III/d)
22 JULI 2013
HENDRA HALOMOAN, SH.,MH.
Penata Tk.I(III/d)
PAUL MARPAUNG,SH
ROSANA KESUMA HIDAYAH, SH.,M.Si
Penata Tk.I(III/d)
29 Juli 2013
Penata Tk.I(III/d)
02 Februari 2011
Penata Tk.I(III/d)
01 Desember 2014
BUDI SANTOSO, SH.
Penata Tk.I (III/d)
29 Maret 2011
NOVERINI, SH.,MH.
Pembina (IV/a)
ARIF HADI SAPUTRA, S.H.
RATU HERA KARYAWATI,SH.,MH. JARA LUMBAN RAJA, SH.,MH. HERMINA MASTARIDA. S, SH.,MH NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.
Pembina (IV/a) Pembina (IV/a) Pembina (IV/a)
SUWANDI,S.H. ELA ELI, SH
20 Juni 2014
10 November 1999
Penata Tk. I(III/d)
IDA LESTARI, SH
20 Juni 2014
Penata Tk. I(III/d)
YOSE PRIYONO, SH
MARDIANA, SH,MH
20 Juni 2014
28 September 2000
Penata Tk. I(III/d)
ANIE ASMARA, SH
07 Maret 2014
Pembina (IV/a)
NURYASA SINTARI, S.Sos NILUH TUTI ARIANI, SH
18 Agustus 2014
Penata Tk. I(III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d) Penata Tk.I (III/d)
Penata Tk.I (III/d)
01 November 1999 07 November 2008 28 November 1998 19 Februari 2008 01 Juli 2010
05 September 2012 13 Januari 2011
LAPORAN TAHUN 2014 24
PANITERA PENGGANTI
MUHAMMAD YUSUF
Penata (III/c)
01 Okoteber 1983
26
PANITERA PENGGANTI
M. DJANU ISMADI IRIANTO
Penata (III/c)
01 Oktober 1983
25 27 28 29 30 31 32
PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
33
PANITERA PENGGANTI
35
PANITERA PENGGANTI
34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI JURU SITA JURU SITA
JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI
SUHENDI
HERLY ERMAWATI SIREGAR, BA YUNITA ELLYANA, S.H.
Penata (III/c) Penata (III/c)
01 Oktober 1983 01 Juni 2010
Penata (III/c)
10 Februari 2014
Penata (III/c)
10 Februari 2014
Penata (III/c)
08 Agustus 2014
EDI SOFYAN,SH
Penata Muda Tk. I (III/b)
10 Februari 2014
SUGANDI SYARIF, SH.,MH
Penata Muda Tk. I (III/b)
ERNA ROSMAWATI, SH, MH
IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH MUHAMMAD SIDIK
TONNY SEPTOMULYANA, SH
ROMU SANTA MANGADAR, SH.,MH PUDJI SUMARTONO, SH.,MH HARIAWAN PURBUDI, SH.,MH EVA TRISNAWATI, SH SYAHRIR, SH.,MH
ERIK YUSWANTO, SH. MASRI
UDIN SYAHRUDIN IYUS ROSADI, S.H.
Penata (III/c) Penata (III/c) Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)
10-Juni-2013 16 Juni 2014
08 Agustus 2014 08 Agustus 2014 08 Agustus 2014
30 Oktober 2014
Penata Muda Tk. I (III/b)
10 Februari 2014
Penata Muda(III/a)
08 Agustus 2014
Penata Muda(III/a)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b)
08 Agustus 2014 10 Juni 1997 10 Juni 1997
Penata Tk. I (III/d)
14 Januari 2008
KUNANI
Penata Muda Tk. I (III/b)
21 Desember 1996
WIDIASTUTI
Penata Muda Tk. I (III/b)
01 Desember 2003
ILAH NURLAELAH, SE ERY HARTATI
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
SRI SUNDARI
ACEP TAJUDIN NUR R. ARIFIN
SUMIYATI
ETI SUPRIYANTI RALIM, SH
DUDI GUSMAWAN,SH
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda(III/a)
01 Desember 2003 01 Januari 2002 01 Januari 2002 16 April 2007 16 April 2007 14 Juni 2010
01 Agustus 2006
Penata Muda (III/a)
01 Agustus 2006
Penata Muda (III/a)
THORICO MONADA, A.Md
Pengatur Tk.I (II/d)
EKO MARDIYANTO
01 Desember 2003
Penata Muda(III/a)
IRWAN MAULANA,S.H. IMAYANI, A.Md
08 Juni 2009
Pengatur (II/c)
01 Agustus 2006 12 Juni 2009
10 Maret 2009
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial TANGGAL NO.
JABATAN/BAGIAN
NAMA
PANGKAT/GOL.
MELAKSANAKAN
RUANG
TUGAS DI PN.BOGOR
1 2
WAKIL SEKRETARIS KASUB. KEUANGAN
Halaman 17
GUSTI HARTIN KOMARUDIN
Penata (III/c) Penata (III/c)
21 Maret 2007 21 Maret 2007
LAPORAN TAHUN 2014 3 4
KASUB. UMUM Plh KASUB.
KEPEGAWAIAN
5
STAF KEUANGAN
7
STAF KEUANGAN
6 8 9
10 11
STAF KEUANGAN STAF PERDATA STAF PIDANA
STAF PIDANA STAF PIDANA
12
STAF PERDATA
14
STAF PIDANA
13
STAF HUKUM
AGUNG TRI MARDIYANTO,SH
Penata Muda (III/a)
16 Maret 2012
EEN NURHAENI
Penata Muda TK.I (III/b)
23 desember 2003
MARDIANA IRAWATY SIREGAR SARI NURHAYATI SE
SARNI FREDTI SIMBOLAN,SE KAMLAH DEWI
YOYOH SITI SOFIAH
HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H. DIAN SUPRIHATIN, S.H.
HERWINA RACHMI, S.H.
TIA ADISTIAN PASHA, S.T. JAJAT SUDRAJAT
Penata Muda (III/a)
Penata Muda TK.I(III)/b
Penata Muda TK.I (III/b) Penta Muda Tk.I (III/b)
Penata Muda TK.I (III/b) Penata Muda TK.I (III/b) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a)
Penata Muda (III/a)
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
12 Agustus 2012
01 Agustus 2006 09 Agustus 1988
09 Februari 2009 09 Februari 2009 14 Mei 2012 14 Juli 2010
23 Mei 2011 09 Mei 2011
13 Juni 2009
3. Promosi dan Mutasi
*PURNABAKTI : 1. HJ. SUMIATI. RS, SH (Panitera Muda Hukum) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 2. MARTUA MANIK, SH.,MH (Panitera Muda Pidana) terhitung mulai tanggal 1 April 2014.
*MUTASI MASUK : -
IRSHANTY MEISITA ILMA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda menjadi Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor.
-
RATU HERA KARYAWATI, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Sekretaris Pegadilan Negeri Bogor.
-
-
Halaman 18
MUHAMMAD SIDIK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (16 Juni 2014) EDY PRAMONO, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor. (17 Juni 2014) HERMINA MASTARIDA.S, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bogor. (20 Juni 2014) JARA LUMBAN RAJA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjadi Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor. (20 Juni 2014)
LAPORAN TAHUN 2014 -
TONNY SEPTOMULYANA, SH Staf Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) ROMU SANTA MANGADAR, SH., MH Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) PUDJI SUMARTONO, SH.,MH Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) SUGANDI SYARIF, SH.,MH Staf Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) SYAHRIR, SH.,MH Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) ERIK YUSWANTO, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (08 Agustus 2014) HENDRA HALOMOAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor. (18 Agustus 2014) HARIAWAN PURBUDI, SH.,MH Jurusita Pengganti PN. Jakarta Pusat menjadi Panitera Pengganti PN. Bogor
*MUTASI KELUAR : -
IWAN DARMAWAN, SH Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor menjadi Penitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tegal.
-
Halaman 19
DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor menjadi Ketua Pengadilan Negeri Karawang. (4 April 2014) WIDIA IRFANI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI. (18 Juni 2014) SYAKILAH, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Serang. (27 Juni 2014) AYUMI SUSRIANI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI. (18 Agustus 2014) NUSI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. NI LUH SUKMARINI, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. ISNANDAR SYAHPUTRA, SH.,MH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. YUSTIKA TATAR FAUZI HARAHAP, SH.,MH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Sintang.
LAPORAN TAHUN 2014 -
IRWANTO, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bireuen. RAMLAH MUTIAH, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat AMIR RIZKI APRIADI, SH.,MH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh. DWI NOVITA PURBASARI, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh. ERWAN, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Buol. EMI TRI RAHAYU, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Karawang. HANDIKA RAHMAWAN, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang ARIANDY, SH Calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjadi Hakim Pengadilan Negeri Selayar. KASIRAN SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MUHAMMAD RAMADHAN, SH Pengganti Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *MUTASI JABATAN
-
NOVERINI, SH.,MH Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bogor (20 Juni 2014)
-
YUNITA ELLYANA, SH Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (10 Februari 2014)
-
EDI SOFYAN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (10 Februari 2014)
-
EVA TRISNAWATI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor. (10 Februari 2014)
*KENAIKAN PANGKAT : Reguler -
IRSHANTY MEISITA ILMA, SH dari Pangkat/Golongan Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d).
-
YUNITA ELLYANA, SH dari Pangkat/Golongan Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d).
Halaman 20
LAPORAN TAHUN 2014 -
SARI NURHAYATI, SE dari Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c).
-
SARNI FREDTI F. SIMBOLON, SE dari Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c).
-
ILAH NURLAELAH, SE dari Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c).
-
DIAN SUPRIHATIN, SH dari Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b).
-
IMAYANI, A.Md dari Pangkat/Golongan Pengatur Tk.I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a).
-
EKO MARDIYANTO dari Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I (II/b) menjadi Pengatur (II/c).
-
EVA TRISNAWATI dari Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b)
-
ROMU SANTA MANGADAR, SH.,MH dari Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c).
Kenaikan Pangkat Pilihan -
AGUNG TRI MARDIYANTO, SH dari Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) menjadi Penata Muda Tk.I (III/b). Penyesuaian Ijasah
-
NOVERINI, SH.,MH dari Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
-
ERNA ROSMAWATI, SH.,MH dari Pangkat/Golongan Penata (III/c) menjadi Penata Tk.I (III/d).
-
ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH.,MH dari Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
-
HERU WAHYUDI, SH.,MH dari Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
-
WIDIA IRFANI, SH., MH dari Pangkat/Golongan Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a). *PROMOSI
-
MARDIANA IRAWATY SIREGAR PLH Kasub Bag. Kepegawaian menjadi Kasub Bag. Kepegawaian.
Halaman 21
LAPORAN TAHUN 2014 4. Pengisian Jabatan Struktural TANGGAL NO.
JABATAN
NAMA
MELAKSANAKAN
PANGKAT/GOL.RUANG
TUGAS DI PN.BOGOR 1
KETUA
Hj. NIRWANA, S.H., M.Hum.
2
WAKIL KETUA
EDY PRAMONO, SH.,MH
3 4 5 6 7 8 9
10 11
PANITERA /
SEKERTARIS
Pembina Utama Muda (IV/C)
Pembina Utama Muda
RATU HERA KARYAWATI,SH.,MH.
Pembina (IV/a)
07 Maret 2014
Pembina (IV/a)
20 Juni 2014
BUDI SANTOSO, SH.
Penata Tk.I (III/d)
PANMUD PIDANA
NOVERINI, SH.,MH.
Pembina (IV/a)
PANMUD HUKUM
WAKIL SEKRETARIS KASUB. KEUANGAN KASUB. UMUM KASUB.
KEPEGAWAIAN
JARA LUMBAN RAJA, SH.,MH. HERMINA MASTARIDA. S, SH.,MH
17 Juni 2014
(IV/C)
WAKIL PENITERA
PANMUD PERDATA
6 September 2013
29 Maret 2011 20 Juni 2014
Pembina (IV/a)
20 Juni 2014
GUSTI HARTIN
Penata Tk.I (III/c)
21 Maret 2007
AGUNG TRI MARDIANTO, S.H.
Penata Muda Tk.I (III/a)
16 Maret 2012
KOMARUDIN -
Penata Tk.I (III/c) -
21 Maret 2007 -
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA No.
1. 2. 3.
4. 5.
Jenis kegiatan
Pakaian Dinas Pegawai
Pakaian Honorer
PAGU (Rp)
Jumlah
Realisasi
Keterangan
@ 345.000
380.000
79 orang
Bulan April
29.980.500
1.975.000
200.000
7 orang
Bulan April
1.975.000
a. Bangunan 50.000/M2
2.005M2 1.000M2
3 Termin
3.000.000
2 unit
a. PC : 8.000.000
7 unit
107.250.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
73.500.000
Halaman 22
Harga satuan (Rp)
Pejabat Pengadaan
30.020.000
Perawatan gedung kantor dan Halaman
Perwatan Rumah Dinas
Waktu Pengerjaan
Anggaran
6.000.000
b. Halaman 7.000/M2
b. Printer : 2.500.000
7 unit
107.213.00 0 6.000.000
Bulan April
73.300.000
LAPORAN TAHUN 2014 6.
7.
Meubelair
18.500.000
Papan Visual JUMLAH
8.000.000
245.245.000
a. kursi ruang sidang : 1.250.000
10 unit
8.000.000
1 unit
b. Kursi : 600.000
Bulan April
18.500.000
Bulan April
8.000.000
10 unit
Sebelum bulan Juli
1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Pengadaan Pengadilan Negeri Bogor pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor: 005.01.2.097645/2013 tangal 5 Desember 2012 telah melaksanakan Pengadaan berupa : 1.
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yaitu pengadaan 7 (tujuh) unit PC seharga @ Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 7 (tujuh) unit Printer seharga
@ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total nya adalah sebesar Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu ruiah).
Bahwa dari pengadaaan dimaksud telah dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.980.500,- (dua puluh Sembilan
2.
juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
Pengadaan Meubelair yaitu 10 (sepuluh) unit kursi ruang sidang seharga @ Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) unit kursi
kerja seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) totalnya adalah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
Bahwa dari pengadaan dimaksud telah dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima
3. 4.
ratus ribu rupiah)
Pengadaan Papan Visual yaitu 1 (satu) unit seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta
rupiah), dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yaitu 79 stel dengan anggaran Rp.30.020.000,-
(tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dilaksanakan dengan penunjukan langsung
dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 29.980.500,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
b) Pemeliharaan 1.
Pemeliharaan Gedung Kantor
Anggaran pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Bogor sebesar Rp.
107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemeliharaan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bogor adalah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang pertama melakukan perbaikan ruang sidang utama dan pengecatan dinding lobby, list plank samping ruang sidang utama dan list plank bagian atas, dinding
bagian luar kantor, plafond bagian luar atas dan penggantian anak kunci silinder
Halaman 23
LAPORAN TAHUN 2014 senilai Rp. 39.863.000,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu
rupiah), yang kedua melakukan pekerjaan pengeacatan listplank, dinding ruang hakim
atas, dinding sebelah kanan luar, dinding depan aula (lobby depan), dinding bagian luar sekeliling ruang sidang utama, dinding bagian dalam ruang tunggu, dinding
lorong ke ruangan keuangan dan hukum, dinding ruang umum, dinding ruang pansek, dinding ruang rapat, dan dinding ruang tunggu ketua, pekerjaan/perbaikan meliputi kamar mandi hakim atas, pemasangan kunci ruang tunggu ketua, pemasangan lampu, pemasangan pipa AC ½” , pemasangan kran bak kamar mandi hakim atas,
pemasangan plafond+rangka ruang perpustakaan, pemasangan kaca nako ruang perpustakaan dan ruang sidang IV, pemasangan alas karpet ruang sidang anak, pemasangan teakblok 16 mm ruang sidang anak, pemasangan laken meja sidang, pemasangan partisi teakwood+rangka holo ruang sidang Kartika & Chandra, dan pemasangan partisi teakwood+rangka holo ruang hakim senilai Rp.60.350.000,-
2.
(enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Pemeliharaan Rumah Dinas
Anggaran pemeliharaan rumah dinas Pengadilan Negeri Bogor sebesar Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) untuk 2 (dua) rumah dinas adapun pengerjaannya meliputi rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua antara lain pekerjaan perbaikan genteng dan pengecatan;
c) Penghapusan
Pada Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Negeri Bogor tidak ada pekerjaan untuk penghapusan Barang Milik Negara
2. Pengelolaan Teknologi Informasi a.
Perangkat Keras
Berikut adalah perangkat pembantu implementasi teknologi informasi yang digunakan pada Pengadilan Negeri Bogor dan telah tercatat dalam SIMAK BMN.
No
Jumlah
1
Server Tower IBM System X3400
1
3
Serial Printer HP LaserJet P1102
12
UPS APC SC420i
2
2 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Halaman 24
Nama Perangkat
PC Unit Dell Optiplex 390 MT
Serial Printer Epson ME Office 260 F Router Mikrotik RB750 Switch Linksys 16 Port
Laptop Dell Inspiron 14z
PC Unit Acer Aspire M3985
Serial Scanner ScanScap S1300i
Wireless Router Linksys WRT 160 NL PC Unit HP Pavilion P6 Serial Printer Xerox
5 2 1 1 5 8 2 2 7 7
Keterangan
LAPORAN TAHUN 2014 b.
Perangkat Lunak
Untuk mendukung kinerja Satker selain aplikasi perkantoran yang umum digunakan, digunakan pula beberapa aplikasi khusus. No
Nama Aplikasi
Keterangan
1
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS)
Server lokal, hosting,
2
SIMAK BMN
Bag. Umum
4
GPP
SIKEP
3
Bag. Kepegawaian Bag. Keuangan
SPM
5
Bag. Keuangan
SAKPA
6
Bag. Keuangan
RKAKL
7
Bag. Keuanagan
PP39
8
dan Server MA
Bag. Keuangan
B. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Bogor meliputi tiga bagian utama yaitu Belanja
Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Berikut adalah matrik pengelolaan keuangan untuk Tahun Anggaran 2013.
1. Belanja Pegawai
REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA & TINGKAT BANDING
PENGADILAN NEGERI BOGOR DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
PENGADILAN
NEGERI BOGOR
Rp 6.446.173.000
Rp 6.832.256.311
(Rp 446.083.311)
Proses revisi PAGU minus
2. Belanja Barang
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA & TINGKAT BANDING
PENGADILAN NEGERI BOGOR DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
Halaman 25
LAPORAN TAHUN 2014 1
PENGADILAN
Rp 722,234,000
NEGERI BOGOR
Rp 706,380,500
Rp 15,853,500
REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA & TINGKAT BANDING PENGADILAN NEGERI BOGOR DIPA BADAN PERADILAN UMUM NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
PENGADILAN
Rp 102.000.000
NEGERI BOGOR
Rp 97.600.000
Rp 4.400.000
3. Belanja Modal
REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA & TINGKAT BANDING
PENGADILAN NEGERI BOGOR DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO
SATKER
PAGU
REALISASI
SISA
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
1
PENGADILAN
NEGERI BOGOR
NIHIL
NIHIL
NIHIL
C. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN NEGERI BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT
JUMLAH
PERKARA NO
SATKER
PANITERA
PIDANA
Halaman 26
PERDATA
PENGGANTI
KET.
LAPORAN TAHUN 2014 MASUK
PUTUS
SISA
3
4
5
382
347
78
MINUTASI 1
2
Pengadilan
Negeri Bogor Kelas IB
MASUK
PUTUS
SISA
6
7
8
9
1446
1366
80
24
MINUTASI
2. Administrasi Umum a. Bagian Umum 1.
Pengurusan Surat.
Ialah proses kegiatan pengelolaan surat sejak diterima, diarahkan, dicatat di unit
kearsipan sampai diterima di unit pengolah dan sejak surat ditandatangani dan unit pengolah sampai dikirimkan oleh unit kearsipan.
2.
Surat Dinas.
Ialah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan dan menerima informasi kepada dan dari pihak lain baik perorangan / swasta maupun dinas yang dibuat oleh atau ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bogor.
Selama tahun 2013 Pengadilan Negeri Bogor telah menerima Surat Dinas sebanyak …. surat dan surat dinas keluar sebanyak …. surat;
A. Prinsip Pengurusan Surat
1. Semua surat masuk maupun keluar harus melalui unit kearsipan pada unit organisasi dan UPT dilingkungan Pengadilan Negeri Bogor.
2. Semua surat – surat yang masuk akan disampaikan kepada alamat yang sesungguhnya dengan menggunakan lembar pengantar.
3. Surat – surat yang pengolahannya perlu pertimbangan dari unit pengolah yang lain, penyampaiannya harus melalui Tata Usaha Unit pengolah yang bersangkutan.
B. Kepengurusan di Unit Kearsipan Unit Kearsipan yaitu Unit yang bertugas melaksanakan pengendalian atau pencatatan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, serta mengelola arsip inaktif.
Unit Kearsipan terdiri dari: 1. PENERIMA
Halaman 27
10
LAPORAN TAHUN 2014 Yaitu petugas yang melaksanakan penerimaan (menerima) surat masuk.
2. PENGARAH
Yaitu petugas yang menentukan kode klasifikasi surat dan mengarahkan kepada Unit Pengolah surat mana yang harus disampaikan.
3. PENATA ARSIP
Yaitu petugas yang melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan arsip.
4. PENGIRIM
Yaitu petugas yang melaksanakan pengiriman surat keluar.
C. Kepengurusan di Unit Pengolah
Unit Pengolah adalah unit yang bertugas melaksanakan pengolahan masalah yang tercantum dalam surat dan mencipta surat keluar.
Unit Pengolah terdiri dari:
1. Tata Usaha Pengolah (TU Pengolah)
Yaitu petugas yang melaksanakan, menerima, mencatat menyampaikan dan menyimpan surat – surat dilingkungan unit pengolah.
2. Pimpinan Pengolah (Pengolah)
Yaitu Pejabat yang memberikan instruksi / perintah pada pelaksanaan yang dituangkan pada Lembar Disposisi.
3. Pelaksanaan Pengolah (Pelaksana)
Yaitu petugas yang melaksanakan pengolahan surat atas dasar disposisi dari Pimpinan.
Untuk pengurusan Surat dibedakan dalam: a. Pengurusan Surat Masuk.
b. Pengurusan Surat Keluar.
D. Pengurusan Surat Masuk
Pengurusan Surat Masuk yang dimaksud disini yaitu pengurusan surat yang sejak diterima di Unit Kearsipan oleh Petugas Penerima surat sampai pada pengolah surat di Unit Pengolah. Pada Dasarnya semua surat masuk baik yang boleh dibuka
maupun yang tidak boleh dibuka disampaikan melalui satu pintu pada Unit Kearsipan dan diterima oleh petugas Penerima surat.
E. Kegiatan Unit Kearsipan dalam Pengurusan Surat Masuk 1. Penerimaan Surat Masuk (Penerima)
Surat masuk diterima oleh petugas penerima di Unit Kearsipan dan petugas penerima berkewajiban melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
a. Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat dan mengembalikan surat yang salah alamat.
b. Membubuhkan paraf, jam dan tanggal saat surat diterima pada tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan surat.
Halaman 28
LAPORAN TAHUN 2014 c. Menyortir dan memisah – misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat pribadi.
d. Mengatur / menyusun surat kedalam setiap alamat / tujuan (berdasarkan penanganan masing – masing).
e. Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada Pengarah masing – masing.
(Kegiatan penerima dalam pengurusan surat – surat masuk baik penting, biasa maupun rahasia tidak ada perbedaan).
2. Pengarahan Surat Masuk (Pengarah)
Setelah Pengarah menerima surat dari petugas penerima, maka Pengarah berkewajiban melakukan hal – hal sebagai berikut:
a. Membuka, membaca dan meneliti kelengkapan surat serta sekaligus menentukan kualifikasinya apakah surat tersebut termasuk surat penting atau surat biasa.
b. Menentukan dan mencantumkan kode masalah serta pengarahannya kemana surat tersebut disampaikan pada sudut kiri bawah ke arah ketinggian surat dengan pensil.
c. Meneliti / menentukan penyampaian untuk surat tertutup (surat rahasia).
d. Menyerahkan surat – surat yang telah ditentukan kode dan pengarahannya kepada Pencatat.
3. Pencatatan Surat Masuk (Pencatat)
Setelah pencatat menerima surat yang telah diberi kode dan pengarahan dari Pengarah maka pencatat berkewajiban melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
a. Mencatat surat biasa dan surat tertutup (Rahasia) pada lembar pengantar surat;
b. Menyerahkan surat – surat yang telah selesai dicatat
4. Penyampaian Surat Masuk
Setelah penghantar menerima surat yang sudah dicatat, maka Penghantar melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
a. Menyampaikan surat yang telah dicatat kepada Unit Pengelola disertai lembar pengantarnya;
b. Menerima lembar pengantar yang telah diparaf oleh petugas unit pengolah;
c. Menyerahkan lembar pengantar yang telah diparaf oleh unit pengolah kepada Penata Arsip
5. Penyimpanan (Penata Arsip)
a. Menerima, mencatat dan menyimpan berdasarkan pada Unit asal surat dan kronologis tanggal;
Halaman 29
LAPORAN TAHUN 2014 b. Menerima lembar pengantar yang telah diparaf oleh Unit Pengolah dan
penghantar dan selanjutnya disimpan berdasarkan pada Unit Pengolah / Penerima surat dan tanggal penyampaian surat.
F. Kegiatan Unit Pengolah Dalam Pengurusan Surat Masuk 1. Tata Usaha Pengolah (TU Pengolah)
a. Menerima surat dan lembar pengantar dari penghantar (Unit Kearsipan);
b. Meneliti Kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam lembar penghantar;
c. Menyampaikan surat kepada Pimpianan Pengolaha dengand disertai Lembar Disposisi’
d. Menerima kembali surat dari Pimpinan yang telah ada disposisinya atau
instruksi (perintah) Pimpinan tentang pelaksanaan yang menyangkut isi surat;
e. Menyampaikan surat dan disposisi asli kepada pelaksana yang ditunjuk oleh Pimpinan untuk mengolah surat tersebut;
2. Pimpinan Pengolahan (Pimpinan)
a. Menerima surat yang telah dilampiri lempar disposisi dari Tata Usaha Pengolah;
b. Memberi disposisi pada lembar disposisi yang telah tersedia berkaitan dengan isi surat kepada siapa disposisi tersebut ditujukan dengan mencantumkan tanggal penyelesaiannya;
c. Menyerahkan kembali surat dan disposisinya kepada Tata Usaha Pengolah;
3. Pelaksana Pengolah
a. Menerima surat dan lembar disposisi dari Tata Usaha Pengolah, serta membubuhkan paraf sebagai tanda terima pada lembar disposisi;
b. Melaksanakan pengolahan berdasarkan isi disposisi;
c. Menyerahkan surat dan lembar disposisi kepada Tata Usaha Pengolah setelah selesai pemrosesannya, untuk disimpan di Tata Usaha Pengolah.
G. Pengurusan Surat Keluar.
Dalam pengurusan surat keluar dibagi menjadi dua tingkat Unit Kegiatan a. Kegiatan pada Unit Pengolah;
b. Kegiatan pada Unit Kearsipan.
H. Pengurusan Surat Keluar Penting dengan Unit Pengolah sebagai Pengendali dan Pemberi Kode Nomor Surat. 1. Kegiatan pada Unit Pengolah
a. Pelaksana menyampaikan konsep dalam naskah yang telah tersedia dan menyampaikan kepada Pimpinan untuk mendapat paraf persetujuan;
Halaman 30
LAPORAN TAHUN 2014 b. Setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan naskah disampaikan kepada
TU Pengolah untuk mendapatkan tanggal, nomor kode surat dan sekaligus pengetikannya;
c. Setelah pemberian nomor / kode surat dan pengetikan net surat dan naskah disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan tanda tangan;
d. Setelah surat ditandatangani Pimpinan, TU Pengolah menyampaikan naskah, surat, dan tembusan kepada Unit Kearsipan dalam hal ini petugas pengiriman untuk disampaikan kepada alamat yang dituju;
e. Menerima kembali naskah surat, dan pertinggal surat setelah petugas
pengiriman membubuhkan paraf tanda terima / tanda telah dikirimkannya
f.
surat tersebut kepada alamat yang dituju dibelakang pertinggal surat;
Menyimpan naskah, dan pertinggal surat setelah disatukan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan pada Unit Kearsipan
a. Unit Kearsipan dalam hal ini petugas pengiriman menerima naskah, surat, tembusan – tembusan surat, beserta pertinggal surat
b. Petugas pengiriman meneliti kelengkapan dan kebenaran dari semua data yang disampaikan;
c. Membubuhkan paraf / tanda telah dikirim pada belakang pertinggal surat dan mengembalikan naskah, dan pertinggal kepada unit Pengolah;
d. Mengirimkan surat ke alamat yang dituju dengan Lembar Pengantar
e. Menerima kembali Lembar Pengantar yang telah diparaf oleh penerima f.
surat dan menyerahkan kepada Penata Arsip
Penerima Arsip menerima lembar pengantar dari petugas pengiriman untuk selanjutnya menyimpannya menurut ketentuan yang berlaku.
Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2013 dalam melaksanakan pengaturan
administrasi persuratan pada Bagian Umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan juklak seperti diatas.
Halaman 31
LAPORAN TAHUN 2014 BAB VI
Penutup KESIMPULAN
Mengingat keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Bogor, maka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bogor
Tahun 2013 ini disusun masih jauh dari harapan dan masih memerlukan penyempurnaan yang lebih baik lagi, namun demikian kami akan berusaha untuk mencapai sasaran target kinerja semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan tujuan organisasi Pengadilan Negeri Bogor.
Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk merangkum seluruh dari laporan ini ialah:
1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Bogor dengan jumlah Hakim sebanyak 13 (tiga
belas) orang termasuk Ketua/Wakil Ketua serta Panitera Pengganti sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk Panitera, Wapan, 3 (tiga) orang Panmud, Pengadilan Negeri Bogor
berhasil memutus perkara pidana pada tahun 2013 sebanyak 329 perkara dari 407
perkara yang masuk (90,38%), perkara tipiring dan perkara lalulintas 27.587 berkas dari
27.587 berkas (100%). Untuk perkara perdata gugatan sebanyak 158 berkas dari 216 (73.15 %), perkara perdata permohonan 1208 dari 1230 berkas (98.21 %).
2. Pengiriman petikan/salinan putusan dalam perkara pidana telah dilaksanakan tepat waktu.
3. Tidak ada perkara pidana maupun perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi 6 (enam) bulan.
REKOMENDASI
1. Supaya para penanggung jawab unit kerja, melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai bidangnya dan berpedoman pada program kerja.
2. Mengusulkan dalam RKA-KL tahun 2014, semua sarana dan prasarana yang diperlukan demi lancarnya tugas-tugas dan tercapainya program kerja.
3. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja.
4. Mengantisipasi semakin meningkatnya jumlah perkara pidana/perdata yang diterima
oleh Pengadilan Negeri Bogor dan untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi
Halaman 32
LAPORAN TAHUN 2014 serta memberikan kenyamanan baik bagi Hakim, Pegawai dan para pencari keadilan maka dimohon hal-hal sebagai berikut :
a. Penambahan pegawai di bidang teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
b. Renovasi gedung kantor.
c. Penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi.
Halaman 33
LAPORAN TAHUN 2014 Informasi Satker Pengadilan Negeri Bogor
Jalan Pengadilan No.10 Kota Bogor, 16121 Telp 0251-8323121
Fax 0251-8323190
Email
[email protected] Website pn-bogor.go.id
Halaman 34
LAPORAN TAHUN 2014 Lampiran
Halaman 35
