•
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR 1. TAHUN 2016 NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BOGOR
KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR, Memperhatikan
Rapat bulanan Pengadilan Negeri Bogar pada 7 Juni 2016 ;
Menimbang
a. Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogar, diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bogar dengan melakukan penjaminan mutu pelayanan ; b. Bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kual itas pelayanan , publik kepada masyarakat secara berkeadilan , cepat, sederhana , biaya ringan , transparan , dan akuntabel ; c. Bahwa untuk upaya tersebut perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bogar; d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bogar tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bogar;
Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tentang Pelayanan Publik;
Tahun 2012 25 Tahun
Tentang 2009.
5. Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
Nomor
MEMUTUSKAN
Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BOGOR
KESATU
Membentuk Tim Penjaminan sebagaimana Terlampir.
KEDUA
Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
Mutu
dengan
susunan
keanggotaan
a. Menyusun rencana kerja penjaminan mutu , dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari l
mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. d. Membangun koordinasi , fasilitasi monitoring-evaluasi , pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; KETIGA
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Boger dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ;
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Yth . Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 2. Yth . Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung (sebagai laporan).
Ditetapkan di: Boger Pada tanggal : 7 Juni 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR
H. MINANOER RACHMAN
LAMPI RAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR: TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BOGOR
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BOGOR
ManajerPuncak/Penanggun~awab
Ketua Pengadilan Negeri Bogar
Wakil Manajer / Koordinator
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogar
Sekretaris I
Panitera Pengadilan Negeri Bogar
Sekretaris II
Sekretaris Pengadilan Negeri Bogar
Kelompok Kerja (Pokja) I: Standar Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan
Pembentukan Tim , Perumusan roadmap , Pemantauan dan evaluasi , perubahan pola pikir dan budaya kerja) Ketua Pokja
AGUNG SULISTIYONO, SH ., S.Sos.,M.Hum
Sekretaris
AGUS MULIAWAN , SH
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
NIKEN IRAWATI , S.H .,M.H. SANDRAYANA SANGKALA, SH .,MH NURYASA SINTARI , S. Sos ILAH NURLALELAH , SE . ETI SUPRIYANTI EEN NURHAENI
Kelompok Kerja II : Standar Mutu Penataan Penetapan Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan
(harmonisasi, sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan) Ketua Pokja
NARNI PRISKA FARIDAYANTI , SH ., MH .
Sekretaris
MARDIANA IRAWATY SIREGAR
Anggota 1. 2. 3. 4. 5.
NILUH TUTI ARIANI, SH SUWANDI , SH IYUS ROSADI , SH . THORICO MONADA, A.Md . SARI NURHAYATI , SE.
Kelompok Kerja Ill: Standar Mutu Penataan dan Penguatan Organisasi:
(evaluasi , penataan) Ketua Pokja
RIKATAMA BUDIYANTIE, SH
Sekretaris
IDA LESTARI , SH.
Anggota 1. ELAELI. SH
Kelompok Kerja IV:
Standar Mutu Penataan Tatalaksana penyelenggaraan persidangan yang berwibawa, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan , pelayanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses, egovernment, keterbukaan informasi publik) Ketua Pokja
JIFL Y Z. ADAM , SH
Sekretaris
NOVERINI , SH .,MH
Anggota 1.
ERNA ROSMAWATI, SH MH
2. MUHAMMAD SIDIK, SH . 3. 4.
5. 6.
SRI HARTINI , SE , MH . KUNANI NURJAYA NOVI LIANA, ST.
Kelompok Kerja V:
Standar Mutu Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, perencanaan, aset, dan keuangan (perencanaan kebutuhan pegawai , penerimaan pegawai transparan akuntabel objektif dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi , promosi jabatan secara terbuka, penetapan kinerja individu , penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku , pelaksanaan evaluasi jabatan, sistem informasi kepegawaian) Ketua Pokja
EFRIDA YANTl ,SH.MH.
Sekretaris
HASRI PRIMA HANDAWATI , SH.
Anggota 1. 2. 3. 4. 5.
NIRMALIAANGGRAINI , SH . KOMARUDIN ERi HARTATI EKO MARDIYANTO SARNI FREDTI FLIANI SIMBOLON, SE.
Kelompok Kerja VI :
Standar Mutu Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas (keterlibatan pimpinan , pengelolaan akuntabilitas kinerja , nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi) Ketua Pokja
ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN , SH ., MH
Sekretaris
AGUNG TRI MARDIYANTO , SH .
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
HARIAWAN PURBUDI , SH. ,MH DIAN SUPRIHATIN, SH EVA TRISNAWATI, SH . SRI SUNDARI TIA ADISTIAN PASHA, ST. YOYOH SITI SOPIAH
Kelompok Kerja VII : Standar Mutu Penguatan Pengawasan (penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah , pengaduan masyarakat, whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan , pembangunan zona integritas, Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Ketua Pokja Sekretaris
ABDI DINATA SEBAYANG , S.H., M.H. : AGNASIA MARLIANA TUBALAWONY, SH
Anggota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
YUNITA ELLYANA, SH . SUDIANTO, SH .,MH. MORY SENSY SIREGAR, SH ACEP TAJUDIN NUR KAMLAH DEWI JAJAT SUDRAJAT
Kelompok Kerja VIII / Tim Survei Kepuasan Pengguna Standar Mutu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (standar pelayanan , budaya pelayanan prima , pengelolaan pengaduan , penilaian kepuasan terhadap pelayanan , pemanfaatan teknologi informasi) Ketua Pokja
: HENDRA HALOMOAN, S.H.,M.H.
Sekretaris
: AGUS SARDJIANTO, S.Kom , SH ., MH .
Anggota 1. EDI SOFYAN, SH . 2. RALIM, S.H. 3. UDIN SYAHRUDIN 4. MASRI 5. MUHAMMAD IBRAHIM ALIUDDIN , S.H 6. IRWAN MAULANA,S.H 7. SUMIYATI
Kelompok Kerja IX: Standar Mutu kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan (Terwujudnya Peradilan Yang Bersih Dan Bebas KKN , Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat) Ketua Pokja
SITI SURYANI HASANAH , SH .,MH .
Sekretaris
SUHENDI
Anggota 1. SURYANI , S.H 2. IRSHANTI MEISITA ILMA, SH .,MH 3. R. ARIFIN 4. HERWINA RACHMI , SH . 5. KHAF IDA HANDASAH , SH.
Ke utusan tersebut PENGADILAN NEGERI BOGOR
Ditetapkan di: Bogar Pada tanggal: 7 Juni 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI BOGOR
