PENGADILAN AGAMA PRAYA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2015

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Praya Tahun 2015 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Praya tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Praya tahun 2015. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Praya, 19 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Praya,

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH., MH. NIP. 19650915 199203 1 006

ii

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Praya. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Praya disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Praya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan

INDIKATOR KINERJA URAIAN a. Persentase mediasi perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara iii

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

100 %

97,13 %

97,13 %

80 %

83,63 %

83,63 %

97 %

97 %

97 %

95 %

27.27 %

27.27 %

100 %

100 %

100 %

TARGET (%) 100 %

SASARAN

INDIKATOR KINERJA URAIAN

TARGET (%)

penyelesaian perkara

lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat b. Persentase perkara yang terhadap dapat diselesaikan dengan peradilan (acces cara sidang keliling to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan perdata yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

99 %

99 %

99 %

95 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

9%

90 %

90 %

72,22 %

72,22 %

100 %

100 %

100 %

99 %

99 %

99 %

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

i

KATA PENGANTAR

ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

iii-v

DAFTAR ISI

vi

BAB I

1

BAB I I

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

1-2

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2-5

C.

STRUKTUR ORGANISASI

5-6

D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

6-7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

8

A.

RENCANA STRATEGIS

8-9

B.

TUJUAN

9-10

C.

SASARAN

D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

11-12

E.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

12-13

10

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

14

A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

14-16

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

16-23

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

24-31

PENUTUP

31

A.

KESIMPULAN

31-33

B.

SARAN-SARAN

32-33

C.

PENUTUP

33

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2015 4. RENCANA KINERJA 2016 5. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 6. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 7. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).

v

vi

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

LAKIP PENGADILAN PENGADILAN AGAMA PRAYA TAHUN 2015 2015

1

BAB I PENDAHULUAN Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapatberjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya

akuntabilitas

(pertanggungjawaban).

Melalui

keterbukaan

(transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Praya merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Agama Praya terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 3 Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai yurisdiksi


2

BAB I PENDAHULUAN 139 Kelurahan/Desa dari 12 kecamatan, dengan luas wilayah 1.208,39 Km² dan jumlah penduduk 875.231 jiwa. 2. TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan

keuangan

kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

memberikan

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;


3

BAB I PENDAHULUAN g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Praya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ; 2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ; 6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistemsistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : A. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ; B. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ; C. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ; D. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ; E. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian


4

BAB I PENDAHULUAN Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ; F. Tata persidangan ; G. Penyelesaian perkara melalui mediasi ; H. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ; I. Penyampaian Salinan Putusan ; J. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; K. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; L. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; M. Publikasi putusan ; N. Pengarsipan berkas perkara ; O. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; P. Permohonan Banding ; Q. Permohonan Perkara Kasasi ; R. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; S. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; T. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang


5

BAB I PENDAHULUAN Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari : 1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian. Yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tekhnologi dan Informasi, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada

dasarnya

laporan

akuntabiltas

kinerja

ini

untuk

mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Praya dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.


6

BAB I PENDAHULUAN Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Praya disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2015, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Praya untuk Tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Praya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Praya tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Rencana Strategis Pengadilan Agama Praya Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Praya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2016, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Praya. Dalam menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Praya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki

manajemen

informasi

yang

menjamin

akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Praya dituntut untuk dapat mewujudkan indendensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat.

B. TUJUAN Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Praya menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut :


9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Praya yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Praya. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. SASARAN Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Praya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : SASARAN INDIKATOR KINERJA NO. 1. Terwujudnya penyelesaian 1. Prosentase Penyelesaian Perkara perkara yang sederhana, 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin tepat waktu, transparan dan dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat akuntabel waktu. 3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 5. Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2. Terselesaikannya 1. Prosentase proses administrasi penerimaan Administrasi perkara yang perkara. efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase penerbitan akta cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3. Terwujudnya penyelesaian Prosentase mediasi yang berhasil perkara melaui mediasi 4. Terwujudnya pengawasan Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti internal yang efektif dan efisien


10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA D. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Agama Praya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Nomor: W22-A/6.a/OT.01/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya

penyelesaian

perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan

aksepbilitas Persentase penurunan upaya hukum:

putusan Hakim

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase

penyampaian

pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan

aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan (acces to justice)

dengan cara sidang keliling c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat


11

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA diakses

secara

on

line

dalam

waktu

maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan

terhadap putusan pengadilan.

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang

pengawasan

ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Praya, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Praya, sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan

100 % 95 % 80 % 97 %

a. b. c. d.


0% 0% 50 % 90 %

12

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA pengelolaan penyelesaian perkara

PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan peradilan (acces to dengan cara sidang keliling justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pengadilan. yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


99 % 97 % 100 %

100 % 100 % 100 % 50 %

75 %

100 % 95 %

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk

menilai

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Praya tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang


TARGET (%) 100 %

REALISASI

(%) 100 %

CAPAIAN

(%) 100 %

100 %

97,13 %

97,13 %

80 %

83,63 %

83,63 %

97 %

97 %

97 %

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Peningkatan Persentase penurunan upaya aksepbilitas hukum: putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan a. Persentase berkas yang efektifitas diajukan kasasi dan PK pengelolaan yang disampaikan secara penyelesaian lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat b. Persentase perkara yang terhadap dapat diselesaikan dengan peradilan (acces cara sidang keliling to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan perdata yang berkekuatan pengadilan. hukum tetap yang ditindaklanjuti


REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

95 %

27,27 %

27,27 %

100 %

100 %

100 %

99 %

99 %

99 %

95 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

72,22 %

72,22 %

TARGET (%)

15


SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET (%) 100 %

99 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

99 %

99 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Praya Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1.

SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi perkara yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

TARGET (%) 100 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

20 %

20 %

20 %

80 %

83,63 %

83,63 %

97 %

97 %

97 %

a. Persentase mediasi perkara yang berhasil Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi dapat dilihat melalui tabel berikut :


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INDIKATOR KINERJA Prosentase mediasi yang berhasil

TARGET REALISASI 0,1 % 0,1 %

% 0,1 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Persentase sisa perkara ditargetkan selesai …. % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai …. %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu sejumlah ….. perkara , dapat diselesaikan di tahun 2015 sebanyak …… perkara. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar …… % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Praya telah berjalan dengan baik dan lancar meskipun masih ada …… sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun 2015. Dimana perkara yang belum terselesaikan merupakan perkara waris dan perkara yang tidak diketahui alamat Tergugat/Termohonnya. Adapun

sebagai

perbandingan

persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan, sebagai berikut: NO.

PERKARA

2012

2013

2014

2015

1.

Cerai Gugat

362

413

557

……

2.

Cerai Talak

58

46

69

……

3.

Waris Mal Waris

30

32

60

……

4.

Izin Poligami

2

-

2

……

5.

Itsbat Nikah (Contentius)

5

3

5

……

6.

Itsbat Nikah (Voluntair)

241

510

498

……

7.

Verzet

-

-

2

……

8.

Wali Adhol

-

1

5

……

9.

Perwalian

-

1

4

……

10.

Pengangkatan Anak

4

3

5

……

11.

Harta Bersama

5

5

8

……


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak …… perkara dibandingkan dengan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak …… perkara adanya peningkatan sebesar …… %. Sedang penyelesaian

sisa

perkara

tahun

2015

dibandingkan

dengan

penyelesaian perkara pada tahun 2014 ada peningkatan sebesar …… %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada presentase sisa perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan. Sisa Perkara Pengadilan Agama Praya tahun 2014 adalah sebanyak : 173 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 2804 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 2997 perkara. Dalam tahun 2015 Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya telah memutus perkara sebanyak 2693 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan perkara tahun 2015 adalah …… %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target …… % yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Praya adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya adalah 2977 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya …… % maka perkara yang harus diputus adalah …… % x …… = …… perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 2693 : 12 = 225 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Praya sebanyak 9 orang ( 6 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 38 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target …… % penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal.


18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Praya Tahun 2015

1. Januari

Sisa tahun 2014 202

2. Pebruari

408

68

98

312

3. Maret

255

432

162

582

4. April

228

69

442

209

5. Mei

290

71

60

200

6. Juni

408

216

73

343

7. Juli

231

45

45

343

8. Agustus

239

111

119

255

9. September

248

272

103

424

10. Oktober

257

139

260

255

11. Nopember

360

1056

106

1253

12. Desember

173

99

1068

284

No

Bulan

Sisa akhir

Masuk

Putus

226

57

342

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2015 sejumlah …… perkara dengan jangka waktu penyelesaian di bawah 6 bulan sebanyak ……, dan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak …… perkara. 2.

PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

SASARAN Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET (%)

REALISASI

CAPAIAN

(%)

(%)

95 %

27,27 %

27,27 %

Perkara yang melanjutkan ke upaya hukum selanjutnya baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2014 sejumlah ……


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA perkara, sedangkan pada tahun 2015 sejumlah 31 perkara Ini berarti pesentase tingkat aksepbilitas putusan Hakim menurun dari tahun 2014 sebanyak …… %. 3.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

a. Persentase

berkas

yang

diajukan

PENGELOLAAN

TARGET (%) 100 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

99 %

99,62 %

99,62 %

95 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

kasasi

dan

PK

yang

disampaikan secara lengkap Perkara yang melanjutkan ke proses kasasi dan PK pada tahun 2015 sejumlah 11 perkara. Dan semua berkas telah dilengkapi secara lengkap, ini menunjukkan sasaran berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak ….. %. b. Persentase berkas yang diregister dan dan siap didistribusikan ke Majelis


20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke Majelis Hakim pada tahun 2015 adalah sejumlah 2804 perkara dan telah memenuhi target 96,62 %. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya pada tahun 2015 adalah sebanyak 2977 perkara, terdiri dari 173 perkara sisa tahun 2014 dan 2804 perkara yang diterima tahun 2015. Sedangkan jumlah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Praya sebanyak 6 majelis hakim, jadi satu majelis hakim rata-rata menangani 496 perkara. Akan tetapi meskipun jumlah majelis hakim sebanyak …… susunan majelis akan tetapi ada hakim yang selain menjadi Ketua Majelis juga merangkap sebagai anggota di majelis lain, hal ini disebabkan karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Praya hanya 9 orang, dan masih dirasakan sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Praya. d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu pada Pengadilan Agama Praya sudah mencapai 99 % . Sedangkan untuk akta cerai, dari 595 perkara cerai yang sudah diputus akta cerai yag sudah diserahkan kepada para pihak adalah sebanyak 537 akta cerai, sehingga persentase untuk penyerahan akta cerai adalah … %. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah perkara yang diajukan penyitaan di Pengadilan Agama Praya tahun 2015 sebanyak 0 perkara. Dan telah dilaksanakan …... sehingga target ….. % telah terpenuhi. 4.

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)


21


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo aksesibilitas yang diselesaikan masyarakat b. Persentase perkara yang terhadap dapat diselesaikan dengan peradilan (acces cara sidang keliling to justice) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

TARGET (%) 100 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

100 %

100 %

100 %

90 %

0%

0%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2015 adalah sebanyak 492 perkara dan telah diselesaiakan sebanyak 492 perkara. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling pada Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 127 perkara dan telah diputus sebanyak 127 perkara c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Pada tahun 2015 target putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat dikases secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja belum bisa terpenuhi. 5.

MENINGKATNYA PENGADILAN

KEPATUHAN


TERHADAP

PUTUSAN

22


SASARAN Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET (%) 100 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 72,22 %

(%) 72,22 %

Permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2015 adalah sebanyak 25 permohonan dan yang sudah dilaksanakan adalah sebanyak 12 permohonan. Sehingga target yang dapat dicapai adalah sebanyak …… %. 6.

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

TARGET (%) 100 %

REALISASI

CAPAIAN

(%) 100 %

(%) 100 %

99 %

0%

0%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Praya adalah sebanyak 0 pengaduan dan semua sudah ditndaklanjuti, jadi bisa mencapai target 0 % b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti Pada tahun 2015 hasil pemeriksaan internal yaitu sebanyak 4 temuan dan sudah ditindak lanjuti sebanyak ……. temuan.


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. 1. Anggaran DIPA Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Praya tahun 2015 berjumlah Rp. 7.148.033,000,- yang didistribusikan sesuai dengan MAK yang bersangkutan. Seluruh dana dalam DIPA telah dapat diserap sesuai dengan Petunjuk Operasional yang yang telah disahkan. Anggaran DIPA telah dapat diserap sebanyak Rp. 6.463.051,112,- atau …… %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut : REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI No. 1.

Dana (Rp) 6.286.588,000,-

Realisasi (Rp) 5.637.818,102,-

Sisa 6.48.769,888,-

Ket.

Sisa 34.595,000,-

Ket.

Sisa 1.815.000,-

Ket.

REKAPITULASI BELANJA BARANG No. 1.

Dana (Rp) 5.21.445,000,-

Realisasi (Rp) 4.86.850,000,-

REKAPITULASI BELANJA MODAL No. 1.

Dana (Rp) 3.40.000,000,-

Realisasi (Rp) 338.185,000,-

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENGADILAN Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

Koordinasi/Ko nsultasi/Pembi naan/Pengawa san/Sosialisasi

Input Output

Out come

Jasa Pengiriman Surat

Input Output

Dana Pembayaran biaya perjalanan Koordinasi/Kon sultasi/Pembina an/Pengawasan/ Sosialisasi Penerimaan gaji, honor, lembur, uang makan dan tunjangan Dana Pembelian jasa pengiriman surat

Rp. 76. 140.000,12 bln

100 %

100 %

Rp. 6.120.000,12 bln


100 %

Rp. 76. 140.000,100 %

100 %

100 %

100 %

Rp. 5.617.700,91,79 %

24

91,79 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

%

100 %

91,79 %

Out Come Input Output

Perawatan Gedung Kantor

Out Come Perawatan Kendaraan Roda 4

Input Output Out Come

Perawatan Kendaraan Roda 2

Input Output Out Come

Perawatan Sarana Kantor

Input Output

Out Come

Langganan Daya dan Jasa

Input Output

Out Come

Operasioanl Perkantoran dan Pimpinan

Input Output

Biaya jasa pengiriman surat Dana Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Perbaikan dan perawatan gedung kantor Dana Perawatan kendaraan Perbaikan dan perawatan kendaraan roda 4 Dana Perawatan kendaraan Perbaikan dan perawatan kendaraan roda 2 Dana Perawatan dan perbaikan sarana kantor Kondisi peralatan dalam keadaan baik dan dapat dipergunakan dengan baik Dana Pembayaran daya jasa listrik, telepon dan air. Penggunaan jasa listrik, telepon dan air dengan lancar dan baik Dana Pembayaran dan pembelian keperluan operasional

Rp. 23.700.000,600 m2

100 %

100 %

Rp. 80.427.000,3 unit 3 unit

Rp. 12.162.000,5 unit 5 unit

Rp. 53.950.000,unit

unit

Rp. 31.000.000,12 bln

12 bln

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

….. %

100 %

6

91,79 %

Rp. 23.700.000,100 %

100 %

100 %

100 %

Rp. 80.425.000,100 % 100 %

100 % 100 %

Rp. 12.262.000,100 % 100 %

100 % 100 %

Rp. 53.950.000,100 %

…… %

100 %

…... %

Rp. 27.986.800,90.28 %

90.28 %

….. %

…… %

…… %

…… %

Rp. 175.391.200,…… %

…… %

Rp. 199.030.000,-


Capaian

25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1

2

3

4

5

6

…… %

…… %

…… %

Out Come

Pembinaan dan Konsultasi

Input Output

Out Come

Pertemuan/Ja muan Delegasi/Misi/ Tamu

Input Output

Out Come

Pengadaan Pakaian Dinas

Input Output

Out Come Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/ Perawat/Dokte r/Satpam/Tena ga Tekhnis Lainnya

Input Output

Out Come

perkantoran dan pimpinan Tersedianya keperluan operasional perkantoran dan pimpinan Dana Pembayaran biaya pembinaan dan konsultasi Tersedianya biaya pembinaan dan konsultasi Dana Pembayaran biaya untuk pertemuan/jamu an delegasi/misi/ta mu Tersedianya biaya pertemuan/jamu an delegasi/misi/ta mu Dana Pembelian pakaian dinas pegawai Tersedianya pakaian dinas pegawai Dana Pembelian pakaian dinas cleaning servis, satpam, sopir, pramubakti Tersedianya pakaian dinas cleaning servis, satpam, sopir, pramubakti

Rp. 44.550.000,1 thn

1 thn

100 %

…... %

Rp. 21.060.000,65 org

65 org

100 %

100 %

Rp. 44.550.000,100 %

….. %

…… %

Rp. 21.060.000,100 %

100 %

Rp.0,-

100 %

100 %

100 %

Rp.0,-

12 org

100 %

100 %

100 %

0 org

0%

0%

0%

Rp. 3.580.000,12 stel

12 stel


100 %

100 %

Rp. 3.580.000,100 %

100 %

100 %

100 %

26


2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan KMA No. 53 Tahun 2012 dipungut biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seluruhnya berjumlah Rp. 50.858.300,(lima puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus upiah), telah disetor ke Mahkamah Agung sebesar Rp. 50.858.300,Adapaun rincian penerimaan PNBP sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut : NO. 1.

2.

3.

4.

5.

BULAN JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JENIS PENERIMAAN Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan


JUMLAH PENERIMAAN (Rp) 795.000,0,2.750.000,1.036.600,460.000,15.000,2.540.000,3.187.500,940.000,42.000,2.530.000,945.400,805.000,0,1.950.000,2.556.600,765.000,-

27


NO.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

BULAN

JENIS PENERIMAAN

Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya JUNI Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya JULI Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya AGUSTUS Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya SEPTEMBER Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya OKTOBER Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya NOPEMBER Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan


JUMLAH PENERIMAAN (Rp) 0,2.270.000,865.200,1.095.000,27.000,2.920.000,945.100,470.000,18.000,4.950.000,1.823.900,505.000,0,3.370.000,1.655.600,0,0,8.630.000,2.507.800,0,0,4.150.000,4.108.100,0,-

28


NO.

12.

BULAN

DESEMBER

JENIS PENERIMAAN Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah Pada Badan Panitera Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

JUMLAH PENERIMAAN (Rp) 0,31.520.000,1.782.400,0,0,4.300.000,1.613.000,-

3. Biaya Kepaniteraan dan Biaya Administrasi (Proses) Analisis terhadap biaya perkara dibagi dalam dua kategori, yang pertama biaya kepaniteraan yang habis dipakai untuk penyelesaian perkara dan biaya administrasi yang digunakan untuk belanja ATK perkara. Biaya perkara yang diterima selama tahun 2014 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan penggunaannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : NO.

BULAN

1.

Januari

2.

Februari

3.

SISA AWAL PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp) (Rp) (Rp) 414.700,3.354.700,8.880.000,233.650,-

5.033.650,-

6.525.800,-

Maret

41.850,-

13.781.000,-

9.150.000,-

4.

April

1.944.600,-

5.244.600,-

25.756.500,-

5.

Mei

383.100,-

7.043.100,-

4.540.000,-

6.

Juni

507.100,-

14.187.100,-

13.024.000,-

7.

Juli

165.600,-

2.145.600,-

2.600.000,-

8.

Agustus

184.000,-

4.024.000,-

6.685.000,-

9.

September

156.500,-

4.320.000,-

13.560.000,-

10.

Oktober

674.200,-

5.654.000,-

6.510.000,-

11.

Nopember

337.200,-

10.957.200,-

46.297.000,-


29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12.

7.124.350,-

Desember

4.950.000,-

11.175.000,-

Sedangkan keuangan administrasi atau biaya proses selama tahun 2014, telah digunakan sesuai dengan petunjuk Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2 tahun 2009 Adapun rincian keadaan keuangan perkara Pengadilan Agama Praya pada tahun 2015 terdiri dari saldo akhir tahun 2014 sejumlah Rp. 131.257.000,-. Penerimaan biaya perkara tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp. 1.009.593.000,-. Pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp. 894.168.000,-. Saldo Akhir tahun 2014 Rp. 115.425.000,- dengan rincian keuangan perkara sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

URAIAN Saldo Tahun 2014 Penerimaan Tahun Ini Panggilan Aanmaning Hak-hak Kepaniteraan Pengamanan Sidang Aanmaning Pemberitahuan Eksekusi Pelaksanaan Eksekusi Materai Administrasi / Pemberkasan Pengembalian Sisa Panjar

PENERIMAAN (Rp) 77.280.000,91.968.000,0,0,0,0,0,0,0,0,-

PENGELUARAN (Rp) 0,08.915.000,375.000,0,23.400.000,61.815.000,276.000,0,17.807.000,112.588.000,-

SALDO JUMLAH


169.248.000,-

56.660.000,-

30

BAB IV PENUTUP BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Praya Tahun 2014 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran ; 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015 ; 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Praya dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Praya dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa

beban

kerja

sebagai

implementasi

dari

Undang-Undang

No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan Agama Praya belum memenuhi target dan belum berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 216 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 1.219 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Praya berjumlah 1.435 perkara, dari jumlah sebanyak 435 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.262 perkara (87,94 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2014 sebanyak 173 perkara (12,06 %) ;


31

BAB IV PENUTUP 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan kendala. 6. Pelaksanaan dan pelaporan Barang Milik Negara oleh seluruh satker di Lingkungan Pengadilan Agama Praya telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan walaupun terdapat sebagian kecil satuan kerja yang belum sama antara aplikasi persediaan dengan SIMAK BMN, yang diakibatkan error aplikasi.

B. SARAN – SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Mataram, agar : 1. Memberikan tambahan tenaga Hakim di Pengadilan Agama Praya karena tingkat penerimaan perkara yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan jumlah Hakim yang memadai, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. 2. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan secara rutin tentang pola Bindalmin ( administrasi perkara ), dan Pelaporan Akuntasi Instansi secara berkala. 3. Meningkatkan alokasi dana untuk pembinaan, pelatihan dan pengawasan ke daerah agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga pelayanan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik lagi. 4. Meningkatkan pembinaan ke daerah tentang administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan kedaerah secara integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada. 5. Mempermudah dan mempercepat pengaplikasian Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) secara tertib dan akurat dan persediaan, mohon supaya diadakan pelatihan lebih banyak lagi terutama


32

BAB IV PENUTUP untuk daerah agar pelaporan Barang Milik Negara dan Persediaan tepat waktu, akurat dan akuntable. C. PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Praya sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Praya yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini. Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP 1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

RKT 2015 & 2016

4.

Matriks Renstra 2010-2014

5.

Matriks Renstra 2015-2019

6.

SK Tim Penyusun LAKIP

7.

Lampiran-lampiran lainnya.


33

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Recommend Documents