PENGADILAN NEGERI PRAYA

PENGADILAN NEGERI PRAYA STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) 2012

Jl. A. Yani No. 6 Telp. (0370) - 654082 Fax. (0370) - 653143 Kode Pos 83511 www.pn-praya.go.id Email: [email protected] 1

Halaman ini kosong...

2



PENGADILAN NEGERI PRAYA

terdakwa ditahan) paling lama 1 hari kerja ; 

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) 2012

Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika

Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum 1 hari kerja ;



Persidangan pertama ditetapkan, setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim paling lama 7 hari kerja ;

A. KEPANITERAAN PIDANA 1. PENYELESAIAN PERKARA 



sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir : 7 hari

Pengadilan Negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi

kerja 

Pembelaan dan Putusan harus selesai, kecuali dalam

Pidana apabila ada keridaklengkapan hari itu juga

perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang, paling

dikembalikan kepada Petugas dari kejaksaan tersebut.

lama 90 hari kerja ;

Penerimaan pelimpahan berkas perkara dan barang bukti

Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan

serta Pemeriksaan Kelengkapan Berkas dan Registrasi

sebagaimana

paling lama 2 hari kerja ; 

Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri

diatur

dalam

undang-undang

yang

bersangkutan, termasuk praperadilan. 

Praya dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera,

Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan

penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim paling lama 2 hari kerja ;

Pemeriksaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan,

untuk itu. Setelah berkas diteliti oleh Panitera Muda



Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari

ditunda : pada hari itu juga ; 

Majelis hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan 3

tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani



Kejaksaan berserta barang buktinya, pada hari itu juga

itu juga ;

atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

Panitera Muda Pidana bertangggung jawab atas pencatatan

yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah penerimaan



Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada

Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan

Terdakwa yang tidak hadir paling lama 7 hari kerja ; 

Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus

Pidana pada hari itu juga atau paling lama pada hari

disampaikan pada hari itu juga saat permintaan banding

kerja berikutnya ;

diajukan atau paling lama pada hari kerja berikutnya.

Panitera Muda Pidana harus menyampaikan petikan



Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding

putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta

paling lama 2 hari kerja setelah pernyataan banding

terdakwa atau Penasihat Hukumnya setelah petikan

diterima ;

putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti, paling



2. PROSES BANDING

laporan dari Panitera Pengganti : pada hari itu juga ;

Petikan Putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda



Untuk perkara verstek perkara tilang diserahkan kepada

Majelis Hakim kepada Kepaniteraan Pidana : pada hari

perkembangan persidangan tersebut kedalam buku register







Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada

lama 1 hari kerja ;

Panitera Muda Pidana dalam waktu 7 hari setelah

Dengan surat pengantar dan tanda terima.

permohonan banding diajukan. wajib



Tenggang waktu Inzage 7 hari kerja.

menyelesaikan Minutasi dan Pemberkasan perkara setelah



Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak

Majelis

Hakim

dan

Panitera

Pengganti

putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir)

pernyataan banding diterima (tanpa harus menunggu

diucapkan paling lama 14 hari kerja ;

Memori Banding) paling lama 14 hari kerja. 4



Jika permohonan banding tersebut dicabut Pemohon

Minutasi

perkara kasasi

yang diputus

bebas

dan

sebelum diputus Pengadilan Tinggi Mataram, harus

penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi

diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Mataram dan

diterima, harus selesai dalam waktu 7 hari kerja ;

Terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada 





Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

hari kerja berikutnya.

setelah permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-

kerja ;

masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas



dinyatakan tidak lengkap.

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima dalam waktu 2 hari kerja;



3. PROSES KASASI 

Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu

Kasasi setelah Termohon Kasasi menerima Memori

14 hari kerja.

Kasasi paling lama 14 hari kerja ;

Setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut



Umum dan Terdakwa atau 14 hari setelah putusan

Laporan

Kasasi

kepada

Mahkamah

Agung

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan diterima paling lama 30 hari kerja ;



diucapkan jika terdakwa diputus bebas ; 

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

harus

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan softcopy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan paling lama pada hari kerja berikutnya ; 

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon

4. PROSES PENINJAUAN KEMBALI 

Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima paling lama 2 hari kerja ;

Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali ;



Kepaniteraan

Pidana

menyerahkan

permohonan

Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri 5

Praya pada hari itu juga atau pada hari kerja 



Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli

berikutnya ;

paling lama 2 hari dan dikirimkan ke Mahkamah Agung

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya.

ditetepkan pada hari itu juga atau pada hari kerja berikutnya ; 

6. DELEGASI

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan



Kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari 

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima

kembali memenuhi persyaratan dalam waktu paling lama

paling lambat 3 hari kerja ; 

Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana 2



Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan

14 hari kerja ; 

lain/Delegasi diselesaikan 1 hari kerja ; 

itu juga atau pada hari kerja berikutnya ;

Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan diselesaikan 2 hari kerja ;



Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja

hari setelah sidang berakhir ;

Jurusita apakah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat

Kepaniteraan pidana dalam waktu 7 hari sejak berkas

waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah

diserahkan

melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan

oleh

Panitera

Pengganti

harus

sudah

mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung ;

memperhatikan relaas-relaas/hasil pekerjaannya ;

5. PROSES GRASI 

Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakwa atau Keluarga Terdakwa, dicatat dalam register paling lama 1 hari Kerja;

7. LAPORAN PANITERA MUDA PIDANA 

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya ; 6



Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan



kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 





perkara

perdata

gugatan/permohonan

diselesaikan pada hari itu juga ; 

3 tiap 4 bulannya ;

Registrasi

Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan

Panitera Muda Pidana Menyerahkan laporan 6 bulanan

Negeri

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal

Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau

3 tiap 6 bulannya ;

paling lama pada hari kerja berikutnya ;

Panitera Muda Pidana Menyerahkan laporan tahunan



Ketua

melalui

Panitera

Pengadilan

untuk

Negeri

ditetapkan

menetapkan

Majelis

Majelis


Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti

3 Januari ;

dalam waktu paling lama 2 hari kerja ;

Laporan

pelaksanaan

tugas

Hakim

Pengawas

dan



Pengamat (KIMWASMAT) paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya ;

Setelah berkas diterima Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim ditetapkan pada hari itu juga ;



Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selaama 7 Hari kerja, kecuali untuk panggilan

B. KEPANITERAAN PERDATA

delegasi disesuaikan dengan wilayah hukum pengadilan

1. PENYELESAIAN PERKARA 

negeri yang akan dimintakan delegasi dan untuk panggilan

Pendaftaran gugatan dan permohonan, diselesaikan 1 hari

luar negeri paling lama 3 bulan / disesuaikan dengan

kerja, seletah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama

departemen luar negeri.

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri



Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama majelis

Praya, yang dibayar langsung ke bank yang ditunjuk

hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang

setelah meja pertama memberikan nomor rekening

waktu untuk mediasi sesuai PERMA No.01 Tahun 2008

Pengadilan Negeri Praya tersebut ;

kecuali terhadap perkara – perkara perdata khusus. 7





Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal



Majelis

hakim

dan

panitera

pengganti

wajib

penundaan sidang beserta alasannya pada hari itu juga

menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara 14 hari

kepada kepanitraan perdata.

kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan

Pemeriksaan perkara (Gugatan, jawaban, replik, duplik,

putusan akhir) diucapkan.

pembuktian, kesimpulan, putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara perdata khusus. 

Panitera pengganti wajib meminta perincian biaya perkara





: 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan

putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir

diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir. 

Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding

Pada saat putusan diucapkan, majlis hakim membacakan

paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan banding

putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani.

diterima tanpa menunggu memori banding.

Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar



Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh

putusan kepada kepanitraan perdata pada hari itu juga

panitera pengganti kepada kepaniteraan perdata dalam

setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk

waktu 14 hari setelah permohonan banding diajukan.

memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak



hadir. 

Pernyataan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu

kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah

perdata pada hari itu juga. 

2. Proses banding :

Kepanitraan perdata mencatat perkembangan persidangan

para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) selama : 14 hari kerja



pengiriman berkas perkara kepengadilan tinggi paling

tersebut kedalam buku register yang diperuntukan untuk

lama 30 hari setelah pernyataan banding diterima

itu pada hari itu juga setelah meneria laporan dari

(tanpa harus menuggu memori banding /terkecuali ada

panitera pengganti.

pemberitahhuan delegasi yang belum kembali). 8



Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon

kasasi paling lama : 2 hari kerja setelah pernyataan kasasi

pengadilan tinggi, harus diberitahukan kepada pengadilan

diterima.





dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi

pengadilan negeri setelah berkas dikirim maka pengadilan

diajukan. 

kasasi dalam waktu : 2 hari kerja, setelah memori

disertai relaas pemberitahuannya.

diterima.

Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy



Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh Termohon

masing – masing putusan, apabila tidak disertai maka

kasasi dalam waktu : 14 hari, setelah Termohon kasasi

berkas dinyatakan tidak lengkap.

menerima memori kasasi.

Dalam setiap putusan banding yang diterima dari



Pemberitahuan putusan banding dari pengadilan tinggi

Pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak pernyataan kasasi diterima.




diberitahukann kepada para pihak dalam waktu paling

masing – masing putusan, apabila tidak disertai maka

lama 2 hari setelah putusan diterima.

berkas dinyatakan tidak lengkap. 

3. Proses kasasi : 

Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon

memori banding tersebut sesegera mungkin dengan

pengadilan tinggi harus disertai soft copy. 

Permohonan kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya

Apabila ada memori banding yang diterima oleh

negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra



Pemberitahhuan pernyataan kasasi kepada termohon

dan berkas tersebut telah dikirim dan belum diputus oleh

tiggi dan terbanding pada hari itu juga. 



Pernyataan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada

Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari mahkamah agung dimohon disertai soft copy.



Putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama : 2 hari, setelah putusan diterima.

para pihak. 9



4. Proses peninjauan kembali : Penerimaan

permohonan

dan

pernyataan

dalam

register

peninjauan kembali, paling lama : 1 hari kerja; 

dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy. 

diterima.

tenggang waktu : 180 hari kerja ; setelah putusan kasasi

bukti baru (novum), disertai dengan alasan peninjauan kambali. 

Pemberitahuan permohonan peninjauan kembali kepada

5. Delegasi : 



Jawaban atas alasan peninjauan kambali dapat diserahkan oleh termohon peninjauan kembali dalam waktu : 30 hari, setelah termohon kembali menerima alasan peninjauan kembali.



Dalam waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari termohon peninjauan kembali berkas peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung.




Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/Delegasi, diselesaikan : 1 hari kerja.



Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima,

termohon peninjauan kembali paling lama : 2 hari kerja, setelah permohonan peninjauan kembali diterima.

Putusan peninjauan kembali diberitahukan keada para pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan

Pernyataan peninjauan kembali dapat diajukan dalam

diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan

Dalam setiap putusan peninjauan kembali yang diterima

paling lama : 3 hari kerja. 

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan, diselesaikan : 2 hari kerja.



Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja jurusita apakah sudah benar - benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan

dengan

memperlihatkan

relas-relas/hasil

pekerjaannya.

masing – masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. 10

6. Sita dan Eksekusi I. 

membayar ; 

berkas

aanmaning/peneguran

oleh

bag.eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan

juga;

tanggal peneguran (pada hari itu juga) ;

Kepaniteraan perdata/bagian eksekusi mempersiapkan



Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga ;



Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan :

penyitaan;

7 hari kerja apabila tempat tinggal termohon berada di

Jurusita melaksanakan sita jaminan paling lama 3 hari

luar wilayah hukum pengadilan negeri ybs ; 

Jurusita melakukan pemanggilan kepada termohon pada

perdata/bagian eksekusi;

hari itu juga dan atau paling lama 3 hari sebelum hari

Jurusita menyerahkan beerkas sita jaminan kepada

dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan ;

kepaniteraan perdata/bagian eksekusi perdata paling lama



1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.

Jurusita membuat berita acara peneguran pada hari itu juga setelah di jakukan peneguran ;

Surat masuk permohonan aanmaning, diposisi KPN dan pansek pada hari yang sama dengan surat masuk ;



Penyerahan

penetapan sita jaminan dari Majelis Hakim pada hari itu

setelah meenerima berkas sita jaminan dari kepanitraan



mempersiapkan

Panitera muda perdata meneliti kelengkapan berkas dan

membayar dan mencatatnya kedalam buku register



perdata/bag.eksekusi

penetapan KPN paling lama 2 hari setelah pemohon

penunjukan jurusita pada hari itu juga setelah pemohon



Kepaniteraan

Sita Jaminan

menghitung panjar biaya setelah menerima salinan





Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan

II. 

menghitung panjar biaya setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam reg. eksekusi paling lama satu hari setelah menerima disposisi;

Sita Eksekusi Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk ;



Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya setelah menerima disposisi dari 11

KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku register





menghitung panjar setelah menerima disposisi dari

disposisi ;

KPN/Pansek,

Kepaniteraan/bag.eksekusi

mempersiapkan

penetapan

Kepaniteraan

Perdata/bag.eksekusi

mempersiapkan


untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi ;

membayar

KPN/Pansek meneliti penetapan sita Eksekusi untuk

eksekusi ; 

Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan

untuk

KPN/Pansek

selanjutnya

meneliti

dibuatkan

penetapan

penetapan

eksekusi

untuk

ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga; 

Jurusita melaksanakan Rapat Koordonasi paling lama 3

Jurusita melaksanakan sita Eksekusi paling lama 3 hari

hari setelah menerima berkas eksekusi dari bagian

setelah menerima berkas sita eksekusi dari bagian

eksekusi;

eksekusi ; 



KPN paling lama 2 hari setelah pemohon membayar

pada hari itu juga ; 

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan

eksekusi paling lama satu hari setelah menerima

ditandaangani oleh KPN pada hari itu juga ; 





Jurusita

melaksanakan

pemberitahuan

pelaksanaan

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada

eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum

bag.eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah

hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan ;

pelaksanaan ;



Jurusita

menyerahkan

berkas

eksekusi

kepada

bag.eksekusi perdata paling lama 1 hari setelah III. 

Eksekusi Riil/Pengosongan

pelaksanaan eksekusi ;

Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk ;

IV. 

Eksekusi Lelang Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang sama dengan surat masuk ; 12







Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya setelah menerima disposisi dari


KPN/Pansek,

3 tiap 4 bulannya.

Kepaniteraan

Perdata/bag.eksekusi



mempersiapkan



Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan



membayar biaya eksekusi melalui rekening bank yang

3 tiap 6 bulannya. 

ditunjuk untuk selanjutnya dibuat eksekusi lelang ; 

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan

KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi lelang untuk

kepada Panitera Muda Hukum paling lambat paada

ditandatangani oleh KPN pada hari itu juga ;

tanggal 3 januari.

Kepaniteraan perdata/bag.eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditandatangani ;

C. KEPANITERAAN HUKUM 1.

Membuat laporan bulanan yang terdiri dari : a. Laporan keadaan perkara pidana/perdata, palimg lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor

b. Laporan keuangan perkara pidana/perdata, paling lambat

kesulitan masing- masing.

tanggal 5 setiap bulannya. c. Laporan jenis perkara pidana/perdata, paling lambat

7. Laporan Perdata (untuk diserahkan kepada Kepaniteraan

tanggal 5 setiap bulannya.

Hukum) 

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya.

2.

Membuat laporan 4 bulanan yang terdiri dari : a. Laporan perkara pidana/perdata yang di mohonkan Banding, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

13

b. Laporan perkara pidana/perdata yang dimohonkan Kasasi,

7.

paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. c. Laporan

perkara

pidana/perdata

yang

Menerima surat - surat pengaduan dan mengagendakan, diselesaikan 1 hari kerja.

dimohonkan

8.

peninjauan kembali, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

pengadilan negeri, diselesaikan 1 hari kerja. 9.

d. Laporan perkara perdata yang dimohonkan Eksekusi, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. e. Laporan perkara pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi,

Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada ketua

Membuat pengantar hasil telaah pengaduan, diselesaikan 1 hari kerja.

10.

Mencatat dan mendaftar surat – surat masuk dari Notaris dan lain – lain, diselesaikan 1 hari kerja.

paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. 3.

Membuat laporan 6 bulanan yang terdiri dari : a. Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara pidana, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. b. Laporan tentang kegiatan Hakim Perkara perdata, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

4.

Laporan pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT), paling lambat tanggl 5 setiap bulannya.

5.

Membuat statistik perkara perdata dan perkara pidana setiap awal tahun, diselesaikan paling lambat 7 hari kerja.

6.

Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari kepaniteraan perdata dan pidana, diselesaikan berdasarkan kebbutuhan.

14

4. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar

ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

yang

DI PENGADILAN NEGERI PRAYA Ketua Pengadilan Negeri managerial

terhadap

bertanggung jawab secara

pelaksanaan

administrasi

umum

(kesekretariatan) Panitera/Sekertaris bertanggung jawab penuh

dibuat

oleh

Urusan

umum,

keuangan

dan

kepegawaian diselesaikan 1 hari kerja; 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan sesuai kebutuhan;

terhadap pengelolaan administrasi umum (kesekretariatan) yang

6. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan

dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris melalui garis komando

seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan

terhadap para Urusan.

melalui Panitera/Sekretaris dilaksanakan 3 hari kerja.

Dalam hal pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Panitera / Sekretaris bertanggung jawab penuh selaku

B. URUSAN UMUM

Kuasa Pengguna Anggaran yang telah didelegasikan oleh Ketua

PENGELOLA ADMINISTRASI

Pengadilan Negeri.

Pengelolaan administrasi yang menjadi tugas pokok Urusan Umum meliputi :

A. Tugas Wakil Sekretaris 1. Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komite (P2K) di laksanakan setelah turun DIPA, diselesaikan selama 10 hari kerja; 2. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan diselesaikan selama 10 hari kerja; 3. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Urusan umum, keuangan, dan kepegawaian setiap hari;

1. Administrasi Tata Persuratan, 2. Administrasi Perlengkapan, 3. Administrasi Perencanaan, 4. Kerumahtanggaan. 1. ADMINISTRASI TATA PERSURATAN a. Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat-surat dinas

(termasuk

penahanan/ijin

surat

permohonan

penggeledahan

ijin

perpanjangan

penyitaan)

yang 15

ditunjuk kepengadilan negeri dan diterima pada Urusan

c. Pengelolaan Surat Keluar -

Umum ; b. Pengelolaan surat masuk -

Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar di beri nomor sesuai kode surat dan tanggal pada hari dan

Surat yang diterima diberikan tanda terima dan

tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada

diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan

Urusan umum sebagai arsip, diselesaikan 1 hari kerja; -

nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Urusan Umum

Pengiriman

surat

dilakukan

melalui

pos

dan

dan diparaf dan diteruskan ke panitera/sekretaris dan

dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang

diparaf dan panitera/sekretaris mensortir surat untuk

sangat mendesak/penting dikirim hari itu juga melalui

diteruskan kepada KPN ataw WKPN diselesaikan 1

kurir.

hari kerja; -

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat tersebut, diselesaikan pada hari itu juga (kecuali

-

2. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN 

ketua dinas luar);

pada barang/jasa setelah addanya penyerahan/laporan dari

Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi,

KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan

diselesaikan 1 hari kerja;

pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN

Surat

didistribusikan

Panitera/Sekretaris

sesuai

kepada

disposisi Wasek

oleh

atau

staf

Wapan

diselesaikan 2 hari kerja; 

diselesaikan pada hari itu juga; -

Pencatatan aset/barang milik negara, dan setiap pengadaan

Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan masing-

2 hari kerja; 

masing harus sudah dijawab/ditanggapi, diselesaikan paling lama 3 hari kerja;

Pencatatan Barang-Barang Persediaan (ATK) diselesaikan

Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN diselesaikan 3 hari kerja;



Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja yang berlaku selama 1 tahun; 16



Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) di selesaikan 3



sesuai kebutuhan ;

hari kerja; 

Pembuatan Laporan Neraca (SIMAK BMN) ke Urusan keuangan dilakukan selama 3 hari dan dilaporkan setiap





kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,Panitera/Sekretaris,

ke Instansi terkait, diselesaikan 7 hari kerja;

Kepaniteraan dan Kesekratariatan tahun yang akan datang,

setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL

diselesaikan selama 7 ( tujuh ) hari ; 

dengan sarana dan prasarana,diselesaikan

hari kerja;

(sepuluh) hari ;

pendataan barang inventaris yang telah rusak dan tidak





selama 10

Menyusun rencana kerja dan program kerja Urusan umum setiap awal tahun, diselesaikan selama 7 (tujuh) hari;

4. KERUMAH TANGGAAN

14 hari kerja;



Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan

melakukan opname barang setiap triwulan, diselesaikan 3

bisa dipakai untuk dilakukan penghapusan, diselesaikan 

Menghimpun data kebutuhan ATK dan serana penunjang

Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester

diselesaikan 3 hari kerja; 

3. ADMINISTRASI PERENCANAAN 

akhir bulan; 

Menguras dan mengisi kembali hidran, dilaksanakan

perpanjangan pajak kendaraan oprasional roda 2 (dua) dan

Pelaksanaan tugas kerumah tanggaan dibedakan dalam 4

roda 4 (empat), diselesaikan 2 hari kerja;

(empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan/

perbaikan dan perawatan kendaraan oprasional roda

pemeliharaan

2(dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diprbaiki

kebersihan lingkungan kantor.

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

a. pengelolaan perpustakaan

Perawatan dan pemeliharaan barang investaris setiap 3 bulan sekali oleh pihak ketiga ;

kantor,



sarana gedung kantor, pengamanan dan

Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku agenda,

buku

induk

dan

penomoran

menurut 17

klasifikasi, yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari oleh petugas perpustakaan ; 

Menurut perencanaan dan mengusulkan keadaan buku-

b.

 Menyusun uraian tugas (Job Discription) satuan

daerah dan buku tentang hukum, serta buku-buku yang

pengamanan setiap awal bulan diselesaikan selama 1

ada

(satu) hari ;

relevensinya

dengan

kedinasan

diselesaikan



pertemuan

dalam

rangka

evaluasi

pelaksanaan tugas dengan stap Urusan umum dan

Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian

satuan pengamanan setiap ahir bulan ;  Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2

Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-

(dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan oleh

buku satu minggu sekali.

petugas pengamanan dan staf Urusan umum ;

gedung



 Melakukan

Urusan umum ;

Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

C. Keamanan

buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

buku dalam buku peminjaman, pada hari itu juga ; 

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali.

selama 1 (satu) hari setiap ahir tahun oleh kepala 



 Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (Polres, Polsek, Kodim) apabila di perlukan ;

Memanaskan genset satu kali sebulan selama 30 (tiga

 Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket ;

puluh) menit ;

 Melakukan pengontrolan semua ruang kerja setelah

Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan

jam kerja mematikan AC, Listrik dan komputer yang

kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai

masih menyala dan mengunci pintu yang belum

kebutuhan ;

terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh satuan

Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor,

pengamanan ;

setip 3 (tiga) bulan sekali oleh pihak ketiga ;

 Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh petugas pengamanan ; 18

 Mencatat dalam buku bagian pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor

2. Administrasi Keuangan a. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh

diluar jam kerja di selesaikan sesuai dengan keperluan.

dan

b. Surat keluar/jawaban surat diselesaikan dalam 1 hari.

diselesaikan selama 1 (satu) hari ; 

Negeri

diterima.

Menyusun uraian tugas (job discription ) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan,

Pengadilan

Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu

D. Kebersihan 

Ketua

Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian

c. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi : 1 hari kerja.

tugas (job discription).

d. Membuat

Rekapitulasi

Gaji

Pegawai

yang

disampaikan ke Bank : 2 Hari Kerja. Disamping tugas-tugas tersebut diatas Urusan umum juga

3. Pelaksanaan Anggaran

bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan

a. Gaji Induk

kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang



Membuat

daftar

gaji

pegawai

menggunakan

pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari

aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji

keadilan .

(SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan Pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK Mutasi) diselesaikan selama 3 hari kerja setiap awal bulan.

C. URUSAN KEUANGAN 1. Perencanaan Anggaran



Mataram paling lambat bulan Februari.

faktur

pajak/setoran

pajak

(SSP)

diselesaikan selama 1 hari kerja.

Membuat dan Menyusun RKAKL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi

Membuat



Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk

19

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

diselesaikan selama 1 hari kerja.

kelengjkapannya diselesaikan selama 1 (satu) hari

Membuat surat perintah membayar (SPM) dan

kerja ;

surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh







Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangaan gaji dan

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

kelengkapannya beserta surat pernyataan tanggung

(SPM) diselesaikan selama 2 hari kerja.

jawab mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh

Mengantar surat perintah membayar (SPM) ke

kuasa pengguna anggaran diselesaikan selama 1

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(satu) hari kerja ;

Mataram

paling

lambat

tanggal

10

setiap



bulannya.

Membuat surat printah membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar (SPM) diselesaikan selama 2

b. Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Beras 

Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan

(dua) hari kerja ; 

Mengantar

surat

perintah

membayar

(SPM)

beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan

kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN)

menyusun kelengkapan daptar gaji (SK kenaikan

Mataram diselesaikan selama 1(satu) hari kerja ;

berkala SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak,



SK mutasi) diselesaikan selama 3 (tiga) hari

c. Uang mukan

kerja;



Membuat dan mengkoreksi daftar nominatif uang

Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP)

makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari

diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja;

Urusan

kepegawaian

pada

tanggal

5

setiap

bulannya diselesaikan selama 2 (dua) hari kerja ; 20



Membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak

anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari

(SPTJM) dan ditandatangani oleh kuasa pengguna

kerja ;

anggaran (KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari; 

Membuat surat perintah



pernyataan tanggung jawab mutlak ( SPTJM )

membayar (SPM) dan

diselesaikan selama 1 hari kerja;

surat setoran pajak (SSP) diselesaikan selama 1 

(satu) hari kerja ; 

Penerbitan surat perintah membayar (SPM) dan

Penandatanganan surat perintah membayar surat

pembuatan surat setoran pajak (SSP) diselesaikan

perintah membayar (SPM) diselesaiakn 1 (satu)

selama 1 (satu) hari kerja ; 

hari kerja ; 

Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan surat

Mengantar kekantor

surat

membayar

(SPM)

pejabat penandatanganan surat perintah membayar

perbendaharaan

Negara

(SPM) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;

perintah

pelayanan

Penatanganan surat perintah membayar (SPM) oleh

(KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;



Mengantar

surat

perintah

membayar

(SPM)

kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;

d. Uang lembur 

 

Membuat

surat

perintah kerja lembur

yang

ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran

e. Gaji ke 13 ( Tiga Belas)

(KPA) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;



Membuat daftar gaji ke 13 hakim dan Pegawai

Membuat daftar absen lembur diselesaikan selama

menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya

2 (dua) hari kerja ;

mengacu pada daftar gaji bulan juni, deilaksanakan

Penandatanganan oleh penerima / yang diperintah

setelah ada surat edaran mentri keuangan melalui

kerja lembur dan disetujui kuasa pengguna

kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 3 (Tiga) hari kerja ; 21

 

Membuat paktur pajak / surat setoran pajak (SSP)

kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat

diselesaikan selama 1(satu) hari kerja ;

Perintah dari Pengadilan Tinggi Mataram di

Koreksi daftar gaji ke 13 (tiga Belas) dan

selesaikan selama 3 (tiga) hari ;

kelengkapannya di selesaikan selama 1 (satu) hari 

daftar

oleh

Bendahara

Kepala

Urusan

Keuangan

Pengajuan daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya

diselesaikan selama 1 hari kerja ; 

dan

nominatif

Pengeluaran

Penandatanganan

rekapitulasi

permintaan

kuasa

remunerasi Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua

pengguna anggaran diselesaikan selama 1 (satu)

Pengadilan Negeri Praya dan Kuasa Pengguna

hari kerja ;

Anggaran diselesaikan selama 1 hari kerja ;

(SPTJM)

untuk

ditandatangani

oleh

Penerbitan surat perintah membayar surat (SPM)



Mengirim

rekapituasi

permintaan

remunerasi

dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Mataram

oleh

diselesaikan diselesaikan selama 1 hari kerja ;

pejabat

penandatanganan

surat

perintah

membayar (SPM) diselesaikan selama 1 (satu)



hari kerja ; 

Koreksi

kerja ;

dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak





Mengantar

Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang menerima remunerasi

surat

perintah

membayar

diselesaikan selama 7 hari kerja ;

(SPM)

kekantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) diselesaikan selama 1 (satu) hari kerja ;



Penadatanganan rekapituasi pertanggung jawaban perminntaan remunerasi Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Kuasa

f. Remunerasi dan pertanggung jawabannya

Pengguna Anggaran diselesaikan selama 1 hari



kerja ;

Membuat daftar nominatif remunerasi pengadilan negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Urusan

22



Mengatur

rekapitulasi

pertanggungjawaban



Pembuatan

surat

permohonan

permintaan

permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Praya ke

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan

Pengadilan Tinggi Mataram selama 1 hari kerja ;

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dilaksanakan dalam waktu 1 hari kerja ; 

g. Pengajuan Uang Persediaan 

Mengajukan Permintaan Kartu Pengawas (Karwas)

dengan kelengkapannya dilaksanakan selama 1

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

hari kerja ;

(KPPN)



Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP)

sebagai

pertanggungjawaban

kas

di



Mengantar

surat

peruntah

membayar

(SPM)

bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat

Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor

pengajuan uang persediaan (UP), diselesaikan

Pelayanan

selama 3 hari ;


Perbendaharaan

Negara

(KPPN)

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

i. Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)




Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya diselesaikan selama 2 hari kerja ;



h. Tambahan Uang Persediaan 

Pembuatan

Surat

Permohonan

Permintaan

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor

Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan

Negeara


Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat

mendesak

untuk

menunjang

Uang

Persediaan yang tidak cukup (dilaksanakan sesuai kebutuhan) ;

j. Pengajuan SPM Langsung (LS) 

Membuat SMP Langsung (LS) dan kelengkapannya diselesaikan selama 1 hari kerja ; 23



Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke



Pembuatan Pelaporan memasukkan data ke aplikasi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

setelah menerima bukti setoran dari Bendahara


Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN, diselesaikan selama 1 hari kerja ;

k. Pengelolaan

Penegerimaan

Negara

Bukan



Pajak 

Menerima,

disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat membukukan

menyetorkan

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank

tersebut di input ke aplikasi SAKPA diselesaikan 2

persepsi,

hari kerja ;

dilaksanakan

dan

setiap

hari

Jumat

(kecuali hari Jumat libur dilaksanakan hari 



Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil

kerja sebelumnya) ;

belanja selama sebulan antara satker dan KPPN

Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran

diselesaikan 1 hari kerja ;

untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada 

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah



Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor

setiap hari senin ;

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke

Mataram setelah menerima Laporan SIMAK

Koordinator Wilayah paling lambat tanggal 5

Barang Milik Negara (BMN) dari Urusan Umum

setiap bulannya ;

paling

lambat

tanggal

3

setiap

bulannya

diselesaikan 1 hari kerja ; 4. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan a. Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)



Mengantar laporan keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling 24

lambat tanggal 10 setiap bulannya diselesaikan 1

- Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Mataram

hari kerja ;

b. Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan 



selama 1 hari kerja ;

5. Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

Laporan Realisasi Belanja per Triwulan

a. Buku Kas Umum

Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja



Buku Kas

Umum

pada awal

tahun diberi

selama 3 bulan diantar ke Koordinator Wilayah dan

penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh

ke Mahkamah Agung RI, diselesaikan 2 hari

Kuasa Pengguna Anggaran diselesaikan 1 hari

kerja ;

kerja ;

Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi



Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan

Bappenas) per Triwulan

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

- Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun

(KPA) diselesaikan 1 hari kerja ;

2006 formulir A untuk Pengadilan Negeri Praya dan Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat

b. Buku Pembantu

Komitmen (PPK) diselesaikan 1 hari kerja ;



- Mengantar laporan aplikasi PP No. 39 Tahun

transaksi dan ditutup setiap bulan, diselesaikan 1

2006 ke Koordinator Wilayah diselesaikan 1 hari kerja (Aplikasi Bappenas) ; 

Buku Pembantu kas tunai dibukukan pada setiap

hari kerja ; 

Buku Pembantu bank dibukukan pada setiap ada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

transaksi yang ada direkening giro, diselesaikan 1

(LAKIP)

hari kerja ;

- Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir bulan; 25



Buku Pembantu pajak dibukukan pada setiap

Urusan Kepegawaian diselesaikan selama 2 hari

transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP),

kerja ;  Mengirimkan surat yang telah ditandatangani

diselesaikan 1 hari kerja ; 

melakukan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya/Panitera

pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas

Sekretaris baik melalui fax maupun melalui

Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu

bagian umum, diselesaikan selama 1 hari kerja;

Kuasa

Pengguna

Anggaran

Pajak selama tiga bulan sekali ; b. Pengelolaan File Hakim dan Pegawai Pengadilan D. URUSAN KEPEGAWAIAN 1.

Peningkatan

Pengelolaan

Negeri Praya dilaksanakan setiap hari kerja ; Data

dan

Informasi

Kepegawaian

c. Mengadakan Inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting)

a. Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi

anggaran,

yang

disusun

pengetikan

pada

jumlah

akhir data

tahun

pegawai

Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris

(Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian

Pengadilan Negeri Praya ;

diselesaika selama 4 hari kerja ;

 Surat yang diterima urusan kepegawaian dari

d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

disposisi Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat sejak surat itu diterima hari itu juga ;  Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan

disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian diselesaikan selama 4 hari kerja ;

dan koreksi oleh Ka. 26

e. Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim

h. Pembuatan

Surat

Keputusan

mengenai

Kuasa

Pengadilan Negeri (Pelaksanan sesuai kebutuhan)

Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari


Pengadilan Tinggi Mataram diselesaikan selama 1

f. Mempersiapkan mesin absensi (finger print) daftar

hari kerja ;

hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai

i. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola

Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan setiap hari

Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

kerja ;

Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola

g. Pengepakan absensi Hakim dan karyawan/karyawati

Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) SK Penguji

Pengadilan Negeri Praya.

Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola

 Pengumpulan hasil daftar absensi dan hasil

Keuangan),

rekapan mesin absen diselesaikan selama 3 hari

Bendahara

Penerima,

Bendahara

Pengeluaran diselesaikan selama 1 hari kerja;

kerja;  Koreksi oleh Kaur Kepegawaian diselesaikan

dan IT) ;

selama 2 hari kerja ;  Penyerahan Keuangan

rekap untuk

absensi uang

kepada

makan

dan

Urusan

k. Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim

uang

remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ;

j. Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Sopir, Satpam,

Pengamat (Pelaksanaan sesuai kebutuhan) ; l. Membuat jadwal piket karyawan/karyawati selama 3 (tiga) bulan sekali, dilaksanakan sewaktu-waktu ; 27

2.

 Koreksi oleh Urusan Kepegawaian terhadap

Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat a. Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan

usulan kenaikan pangkat reguler diselesaikan selama 3 hari kerja ;

usulan, dan koreksi oleh Urusan Kepegawaian diselesaikan selama 7 hari kerja;

 Dibuat telaahan diselesaikan selama 2 hari

b. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya

telah

d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah

ditandatangani

oleh

Ketua

kerja;  Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan ;

Pengadilan

Negeri

atau

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Praya diselesaikan selama 3 hari

 Pengetikan

koreksi

oleh

Urusan

Kepegawaian diselesaikan selama 3 hari kerja ;  Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah

kerja ;

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

c. Kenaikan Pangkat Reguler

Praya  Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun dan siselesaikan selama 2 hari kerja;  Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat diselesaikan selama 5 hari kerja ;  Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari

usulan,

Pengadilan

Negeri


Praya

diselesaikan

ke

Pengadilan

Tinggi

Mataram

diselesaikan selama 2 hari kerja ; e. Kenaikan Pangkat Pilihan  Dibuat telaahan diselesaikan selama 1 hari kerja;  Mengusulkan

usul

kenaikan

pangkat

yang

diselesaikan selama 7 hari kerja ;  Dilakukan

Baperjakat

dilaksanakan

sesuai

dengan kebutuhan ; 28

 Pengetikan usulan dan koreksi oleh Urusan

a.

Kepegwaian diselesaikan selama 2 hari kerja ;

Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun, diselesaikan

 Mengirimkan usul Kenaikan Pangkat yang telah selama 4 hari kerja ;

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya

ke

Pengadilan

Tinggi

b.

Mataram


bulan

c.

 Pengumpulan Data diselesaikan selama 5 hari

selama 5 hari kerja ;  Pengetikan dan koreksi oleh Urusan Kepegwaian

4.

a.

berkala,

dan

dimasukkan

ke

file

yang

Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan


ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tinggi

gaji

Surat Petintah Menduduki Jabatan, diselesaikan

 Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang talah b.

Mataram

Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan

diselesaikan selama 2 hari kerja ; Kenaikan Gaji Berkala

gaji

Mutasi Hakim dan Pegawai


3.

kenaikan

bersangkutan, diselesaikan selama 2 hari kerja ;

 Mengusulkan usul kenaikan pangkat diselesaikan

Pengadilan

TMT

Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuta daftar

kerja ;

ke

sebelum


f. Kenaikan Pangkat Pengabdian

Praya

Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2

dimasukkan

ke

file

yang

bersangkutan,

diselesaikan selama 2 hari kerja ; 5.

Usul Jabatan a.

Penelitian

Dokumen

dan

dibuatkan

telaahan

diselesaikan selama 3 hari kerja ; 29

b.

Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan

8.

kebutuhan ; c.

Cuti Hakim dan Pegawai a.

Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani

kerja ;

oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya ke Pengadilan

b.

Tinggi Mataram diselesaikan selama 2 hari kerja ; 6.

c.

file yang bersangkutan diselesaikan selama 1 hari

bersangkutan memasuki usia pensiun diselesaikan

kerja ;

Mengirimkan

usul

9. pensiun

yang

telah

Hukuman disiplin a.

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya ke Pengadilan Tinggi Mataram diselesaikan selama

b.

Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang

kerja ; c.

telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun,

Mengirimkan usulan tanda penghargaan Satya

Membuat dan mengirim surat panggilan diselesaikan selama 3 hari kerja;

d.

diselesaikan setiap awal tahun ; b.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa diselesaikan selama 2 hari

Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana a.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya diselesaikan selama 1 hari kerja;

2 hari kerja ; 7.

Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip

Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang

selama 5 hari kerja ; b.

Mencatat pada buku agenda cuti diselesaikan selama 1 hari kerja ;

Usul Pensiun a.

Pengetikan surat cuti diselesaikan selama 1 hari

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ;

e.

Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua

Praya serta tindak lanjut sesuai rekomendasi,

Pengadilan Negeri Praya ke Pengadilan Tinggi

diselesaikan selama 2 hari kerja;

Mataram diselesaikan selama 8 hari kerja ; 30

10. DP3 a.

Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai, diselesaikan selama 1 hari kerja ;

b.

Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Jurusita, untuk karyawan diserahkan kepada Urusan

masing-masing

dan

dikerjakan

oleh

Urusannya masing-masing selama 7 hari kerja ; c.

Penandatanganan oleh Pejabat Penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali

ke

file

yang

bersangkutan

tersebut


31

PENGAWASAN MELEKAT 1. Ruang Lingkup Pengawasan a. Meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finasnsial pengadilan. b. Sasaran pengawasan : Aparat Pengadilan Negeri Praya. 2. Bentuk Pengawasan a. Pengawsan langsung : dengan cara pemeriksaan regular, dan pemeriksaan khusus. b. Pengawasan tidak langsung : dengan cara melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan, dan pemberitaan media masa. 3. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri Praya a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara. b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang meliputi administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris Umum dan Administrasi Umum c. Pengawasan terhadap perilaku Aparat Pengadilan d. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepeminpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan public. A. Pengawasan di Bidang Teknis dan Administrasi I. Pengawasan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Praya terhadap :

1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya a. Pelaksanaan Tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri Praya ; b. Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Praya ; c. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakimhakim, Kepaniteraan dan Pegawai di Pengadilan Negeri Praya. 2. Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, dan Hakim Pengawas Bidan dan Calon Hakim a. Tenggang waktu penyelesaian perkara Pidana ; - Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan ; - Penyelesaian/mutasi perkara ; - Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat ; b. Tenggang waktu penyelesaian perkara Perdata : - Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992. - Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP. c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata ; d. Menerima laporan, Hakim Pengawas, dan Pengamat Narapidan, serta Hakim Pengawas Bidang ; 32

3. Panitera/Sekretasis a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara dan administrasi umum ; c. Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan Laporan Pertanggungjawaban DIPA ; d. Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk eksekusi berdasarkan delegasi dan Pengadilan Negeri lain ; e. Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara perdata pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari kejaksaan ; f. Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta konsignasi ; II. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya a. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jajarannya pada Pengadilan Negeri Praya ; b. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan perkara perdata ; c. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri Praya ; d. Melaksanakan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Praya berdasarkan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 ; e. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum ;

III. Pengawasan oleh Panitera/Sekretaris terhadap : 1. Wakil Panitera a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; b. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara ; c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala ; d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti ; e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan melaporkan keuangan perkara setiap bulannya ; 2. Wakil Sekretaris a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; b. Memantau pelaksanaan DIPA ; c. Mengawasi pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap pada Kepala Urusan ; e. Memantau pelaksanaan tugas di urusan umum, kepegawaian dan keuangan IV. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Muda di Kepaniteraan sesuai dengan Pila BINDALMIN dan SOP ; 33

2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf ; 3. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda ; 4. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda ; 5. Pelaksanaan tugas Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ; V. Pengawasan oleh Wakil Sekretaris terhadap Kepala Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian. 1. Pelaksanaan tugas-tugas di Kesekretariatan sesuai dengan Pola BINDALMIN dan SOP ; 2. Memantau pelaksanaan pengawasan dan Pembinaan oleh Ka. Urusan Umum, Ka. Urusan Keuangan dan Ka. Urusan Kepegawaian ; 3. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) ke Mahkamah Agung RI dan instansi terkait ; 4. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya ; 5. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para kepala urusan ; 6. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor ; VI. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap staf : 1. Panitera Muda Pidana

a. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan praperadilan ; b. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan, dan pembantaran penahanan ; c. Pelaksanaan registrasi barang bukti ; d. Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan ; e. Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum ; f. Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan ; g. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada majelis; h. Penyampaian salinan dan atau petikan perkara ; i. Pelaksanaan pemberkasan perkara ; j. Mempersiapkan mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI ; k. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan ; l. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana, dan dana bantuan hukum ; m. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP. 2. Panitera Muda Pidana a. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi ; b. Pelaksanaan jurnal biaya perkara ; 34

c. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada Majelis ; d. Pelaksanaan pemberkasan perkara ; e. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI ; f. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diarsipkan. g. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara ; h. Penyerahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima ; i. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara perdata ; j. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP. 3. Panitera Muda Hukum a. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata ; b. Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI ; c. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata ; d. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara ; e. Pelaksanaan register Badan Hukum, surat kuasa, legislasi, dan surat-surat keterangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ; f. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP. VII. Pengawasan oleh para Kepala Urusan terhadap staf : 1. Urusan Umum

a. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) b. Pencatatan barang persediaan ; c. Pencatatan permintaan barang persediaan ; d. Pelaksanaan inventaris Barang Milik Negara (BMN) ; e. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ; f. Mengelola agenda surat masuk dan surat keluar ; g. Pengiriman surat-surat keluar ; h. Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan ; i. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor ; j. Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor ; k. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor, dan petugas piket harian ; l. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI ; m. Menjaga ketertiban di Lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan ; n. Pembuatan konsep-konsep laporan ; o. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; 2. Urusan Kepegawaian a. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk ; b. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian ; c. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan jabatan, usulan PNS, mutasi, cuti, pembuatan DP3, kenaikan gaji berkala, pensiun, usulan Satya Lencana, pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis, hukuman 35

d. e.

f. g.

disiplin, pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas, dan lain-lain ; Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir Hakim dan Pegawai ; Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan, serah terima jabatan, serta prosesi Purnabakti Hakim ; Pembuatan konsep-konsep laporan ; Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ;

3. Urusan Kepegawaian a. Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL ; b. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran ; c. Pelaksanaan penyetoran pajak ; d. Pelaksanaan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ; e. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran ; f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP ; B. Pembuatan Kontrak Kerja Agar Pengawasan Berjalan Efektif dan Efisien. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, perlu dibuat kontrak kinerja apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, antara : 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya dengan Ketua Pengadilan Negeri Praya ; 2. Hakim dengan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya ;

3. Panitera/Sekretaris dengan Ketua Pengadilan Negeri Praya ; 4. Wakil Panitera/Wakil Sekretaris dengan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya ; 5. Panitera Muda Pidana, Perdata, dan Hukum dengan Wakil Panitera ; 6. Kepala Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Wakil Sekretaris ; 7. Panitera Pengganti dan Jurusita dengan Panitera/Sekretaris ; 8. Staf Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum ; 9. Staf Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian dengan Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian. C. Sanksi Terhadap pelanggaran kontrak kinerja dapat dijatuhkan sanksi berupa : 1. Majelis hakim yang banyak tunggakan perkara, pembagian perkara untuk bulan berikutnya dikurangi dan berpengaruh terhadap penilaian DP3 ; 2. Panitera Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian minutasi dikurangi pembagian perkaranya dan berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Panitera Pengganti ; 3. Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya berpengaruh terhadap penilaian DP3 serta dapat diusulkan untuk pemberhentian dari jabatannya sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti ; 4. Pegawai/Staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diperintahkan oleh atasan langsungnya berpengaruh terhadap 36

penilaian DP3 serta dapat diusulkan penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan penghentian tunjangan remunerasi ; 5. Hukuman disiplin lainnya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009, tanggal 13 Mei 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN A. KENYAMANAN Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang refresentatif meliputi : - Ruang Sidang ; - Ruang Sidang Anak ; - Ruang Mediasi ; - Ruang Humas ; - Ruang Tunggu Jaksa ; - Ruang Tunggu Penasihat Hukum ; - Ruang Tahanan Anak, Wanita dan Pria ; - Ruang Poliklinik ; - Ruang Tamu/Pengunjung ; - Ruang Tunggu Sidang Anak ; - Ruang Nursery ; 1. KENYAMANAN LINGKUNGAN KANTOR Dalam rangka menciptakan rasa nyaman di lingkungan kantor dilakukan langkah-langkah penanganan sebagai berikut :  Memelihara kebersihan lingkungan kantor, dilakukan secara berkala setiap 3 jam ;  Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet secara berkala setiap 2 jam dan tersedianya air bersih yang mencukupi ;  Memelihara taman sari ;  Penataan parkir dengan teratur dan rapi ;  Tersedianya tempat ibadah ;  Tersedianya kantin yang bersih ; 37

  

Menyediakan tempat sampah yang mencukupi ; Menyediakan kursi tunggu untuk tamu ; Memasang peraturan, tata tertib dan himbauan bagi para pengunjung pengadilan dalam bentuk stiker, pamflet dan papan pengumuman ; Tamu mengisi formulir yang telah disediakan ; Tamu harus meninggalkan Kartu Identitas di tempat piket ; Petugas piket memberikan Tanda Tamu ; Petugas Piket terlebih dahulu menghubungi Pejabat/Pegawai yang akan dikunjungi ; Menyediakan tempat khusus untuk merokok ;

3. KENYAMANAN RUANG TAHANAN Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para tahanan yang akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Praya diperlukan :  Ruangan yang memadai, bersih dan sejuk ;  Kamar mandi/toilet yang bersih ;  Bangku yang cukup ;  Penerangan ruangan yang cukup ;  Tersedianya tempat untuk keluarga yang bertamu para tahanan yang memadai ;  Tersedianya tempat sampah yang memadai ;  Tersedianya tempat ibadah untuk tahanan (untuk sholat dan sebagainya) ;

2. KENYAMANAN TEMPAT SIDANG Untuk menciptakan kenyamanan persidangan perlu tersedia :  Ruang yang bersih dan sejuk ;  Kursi dan Meja untuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum yang layak ;  Kursi Terdakwa yang layak ;  Kursi Saksi yang layak ;  Kursi Pengunjung yang layak ;  Sound System yang memadai ;  Penerangan yang memadai ;  Pembatas antara Terdakwa dan Pengunjung ;  Tersedianya ruang tunggu para saksi yang memadai ;  Sarana dan prasarana (kelengkapan) ruang sidang yang cukukp.

4. KENYAMANAN RUANG TUNGGU Dalam rangka memberikan pelayanan dan menciptakan kenyamanan ruang tunggu bagi tamu/pencari keadilan diperlukan :  Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup ;  Tersedianya air minum untuk pengunjung ;  Bangku pengunjung yang cukup ;  Papan pengumuman dan meja informasi ;  Jadwal persidangan yang di muat pada sarana elektronik (desk information) termasuk tempat dan waktu persidangan sudah terpasang sehari sebelum persidangan dimulai ;  Media elektronik seperti televisi dan surat kabar/majalah ;  Kamar mandi/toilet yang bersih ;

    

38

B. KEAMANAN DAN KESELAMATAN 1. Keamanan Umum  Petugas keamanan yang cukup ;  Pagar keliling kantor ;  Pintu darurat ;  Pos keamanan ;  Tempat parkir pegawai dan tamu ;  Stand Metal Detector, Hand Metal Detector dan Car Metal Detector ;  Close Circuit Television (CCTV) dan Handy talky (HT) ;  Pengontrolan lingkungan kantor secara berkala setiap 2 jam ;  Tersedianya penerangan di malam hari yang memadai ;  Berkoordinasi dengan Aparatur Keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM, KORAMIL dan lainnya) ;  Larangan bagi pedagang/sales untuk berjualan di lingkungan kantor ;  Mengkoordinir Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan setiap bulan dilaksanakan 3 jam ; 2. PENGAMANAN PERSIDANGAN  Ada pintu darurat untuk Hakim pada Ruang Sidang ;  Ada Penanggung Jawab Ruang Sidang ;  Tersedianya Petugas Pengamanan yang cukup khususnya untuk persidangan yang menarik perhatian masyarakat ;  Tersedianya bangku pengunjung yang dipasang permanen sehingga sulit diangkat/dipindahan ;

 Diluar Ruang Sidang dipasang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Pengunjung ;  Pengunjung Sidang sebelum masuk ruang sidang/mengikuti persidangan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas (seblum diperkenankan memasuki ruang sidang) ;  Setelah persidangan selesai Penanggung Jawab Ruang Sidang bertanggung jawab atas sarana ruang sidang termasuk kebersihan kemudian mengunci ruang sidang untuk dipersiapkan persidangan selanjutnya ;  Tersedianya CCTV untuk memonitor jalannya persidangan ;  Tersedianya keamanan dari pihak kepolisian setempat. 3. PENGAMANAN TAMU  Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor, khusus yang membawa mobil kaca jendela harus dibuka Petugas/Satuan Pengamanan (SATPAM) memeriksa tamu dengan Car Metal Detector kemudian diberikan tempat parkir yang berbeda dengan tempat parkir pegawai/karyawan ;  Petuga Keamanan memeriksa tamu dengan Hand Metal Detector ;  Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan bagi Petugas Keamanan dan harus dititpkan kepada petugas piket dan disimpan pada locker yang telah disediakan ;

39

 Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor yang membawa kendaraan harus menunjukkan STNK kepada petugas ;  Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan Petugas Piket segera melaporkan kepada Penanggung Jawab Petugas Piket. Praya,

Februari 2012

MENGETAHUI : KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

TTD

TTD

HJ. ERMA SUHARTI, SH. NIP. 19660102 199212 2 001

SUHAIRI Z., SH. MH. NIP : 19620719 198503 1 002

40

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Recommend Documents