PENERUSAN PINJAMAN DAERAH
Drs. Sidik Budiman M.Soc.Sc Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Ditjen Perbendaharaan
DASAR HUKUM PENERUSAN PINJAMAN/HIBAH KEPADA DAERAH UU NO. 25 Thn 1999 Tentang: Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah
DIUBAH
UU NO. 33/2004 Tentang: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP No.107/2000 Tentang: Pinjaman Daerah
PP No.54 tahun 2005 Tentang: Pinjaman Daerah
PP No.57 tahun 2005 Tentang: Hibah Kepada Daerah
KMK No.35/KMK.07/2003 Tentang: Perencanaan, Pelaksanaan,Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah
Permenkeu No.Tentang: Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari PLN
Permenkeu No.Tentang: Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
SUMBER DANA PINJAMAN PEMERINTAH KEPADA DAERAH
1.
Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Pusat : - Bilateral ; - Multilateral ; - Lembaga Keuangan Lainnya.
2.
Pinjaman Dalam Negeri : Rekening Pembangunan Daerah (RPD). (Kepmenkeu Nomor: 347a/KMK.017/2000 tentang Rekening Pembangunan Daerah).
Jenis Pinjaman Daerah • • •
Pinjaman Jangka Pendek; Pinjaman Jangka Menengah; Pinjaman Jangka Panjang.
Pinjaman Jangka Pendek : • •
• • •
Jangka waktu kurang atau s/d satu tahun anggaran; Pembayaran kembali (pokok, bunga, denda) harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan; Dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran ybs; Kegiatan yang akan dibiayai telah dianggarkan dalam APBD tahun ybs; Kegiatan bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
Pinjaman Jangka Menengah : •Jangka waktu dari 1 s/d 5 tahun; •Pembayaran kembali (pokok, bunga, denda) hrs dilunasi dalam waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah ybs. •Dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
Pinjaman Jangka Panjang : • •
•
Jangka waktu s/d 20 tahun; Kewajiban pembayaran kembali dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman; Dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
PERSYARATAN USULAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI 1. 2. 3. 4. 5.
Studi Kelayakan kegiatan; Rencana Kegiatan Rinci; Realisasi APBD selama 3 tahun terakhir; APBD tahun bersangkutan; Perhitungan proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman termasuk perhitungan DSCR yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman (proyeksi DSCR) serta asumsi yang digunakan selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan;
6. 7.
8.
Rencana pembiayaan kegiatan (financing plan) secara keseluruhan; Surat persetujuan DPRD berupa persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan; Data kewajiban yang masih harus dibayar setiap tahunnya dari pinjaman yang telah dilakukan;
9.
Surat pernyataan PEMDA, yang berisi tentang : – – – –
Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan; Menyediakan dana pendamping; Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam APBD setiap tahun selama masa pinjaman; dan Dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.
KRITERIA KESIAPAN KEGIATAN PEMDA YANG AKAN MENERIMA PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI a. b. c. d.
Kesiapan indicator kinerja monitoring dan evaluasi, seperti data dasar; Alokasi Dana Pendamping untuk.pelaksanaan kegiatan tahun pertama dalam APBD; Pengadaan tanah dan/atau resettlement telah dilaksanakan; Pembentukan dan penempatan personalia Unit Manajemen Proyek (Project Management Unit/PMU) dan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU); dan
e.
Kesiapan konsep pengelolaan proyek/ petunjuk pengelolaan/ administrasi proyek/memorandum (yang berisi cakupan organisasi dan kerangka acuan kerjanya, dan pengaturan tentang pengadaan, anggaran, disbursement, laporan, dan auditing).
Persyaratan Tingkat Suku Bunga: - Persyaratan pinjaman dalam NPPP (Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman) memperhatikan persyaratan pinjaman dalam NPPLN (Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri) - Mata Uang dalam NPPP dapat berupa: Mata Uang Rupiah atau Mata Uang Asing - Jika mata uang yang digunakan rupiah, pemerintah mengenakan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman untuk menanggung resiko perubahan nilai tukar sebesar 5,02% (PMK No.83/PMK.06/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan kepada Daerah)
- Jika mata uang yang digunakan adalah mata uang asing, tingkat bunga sesuai NPPLN + 0,50% (biaya administrasi) - Tambahan nilai tingkat bunga ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan nilai tukar. - Penandatanganan NPPP dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal efektif pinjaman sesuai NPPLN
PROSEDUR PENERUSAN PINJAMAN PLN KEPADA DAERAH 11 5
PEMDA
BAPPENAS
1
6
3
MENKEU DJPBN
4
MENDAGRI BAKD
7
2 8
10
12
13 14
Dep. Teknis
13
9
13
NEGOSIASI NPPLN
13
PPLN/ LENDER 13
14 NPPP SLA
DJAPK
PROSEDUR PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA DAERAH 1.
2.
Pemerintah Daerah mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman kepada Bappenas untuk dimasukkan dalam Daftar Rencana PHLN Jangka Menengah; Menteri Keuangan meminta informasi mengenai kemampuan keuangan daerah kepada Pemda;
3.
4.
Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan informasi indikasi kemampuan keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Daftar Rencana PHLN kepada Bappenas; Berdasarkan Daftar Rencana PHLN, Bappenas menyusun Daftar Kegiatan yang dapat dibiayai dengan PLN dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan;
5.
6.
Berdasarkan Daftar Kegiatan tersebut Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan menyampaikan surat kepada Pemda untuk mengajukan rencana pinjaman kepada Menteri Keuangan dilengkapi dengan dokumen rencana pinjaman; Dalam rangka penilaian atas dokumen rencana pinjaman Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan meminta pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah untuk aspek-aspek diluar perencanaan dan keuangan, meliputi : aspek politik dan administrasi pemerintahan daerah;
7.
8.
9.
Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen BAKD memberikan pertimbangan atas rencana pinjaman dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan; Atas dasar penilaian dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri , Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas rencana pinjaman dan menyampaikannya kepada Pemda pengusul; Atas dasar rencana pinjaman yang disetujui Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan calon Pemberi PLN untuk mendapatkan komitmen pendanaan;
10. Setelah melakukan evaluasi atas rencana pinjaman yang diterima, pihak PPLN menyerahkan komitmen pendanaannya kepada Menkeu; 11. Berdasarkan komitmen pendanaan yang diterima dari pihak Pemberi PLN Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Daftar Rencana Pinjaman Daerah untuk disampaikan kepada Daerah Pengusul;
12. Berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Daerah yang diterimanya, Pemda menyampaikan Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan pinjaman yang dihasilkan dari rapat paripurna kepada Menkeu, yang mencakup : • • • • • • •
Besaran plafond pinjaman; Jangka waktu pinjaman; Bunga pinjaman; Biaya komitmen; Menyediakan dana pendamping; Mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman tersebut dalam APBD setiap tahun selama masa pinjaman; Dipotong DAU/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman tertunggak..
Rekening Pembangunan Daerah
1.
Tujuan RPD
Untuk membiayai investasi Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan prasarana.
2. Sumber Dana RPD a. b. c.
d.
e.
Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri; Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RPD yang dipinjamkan kepada Pemda dan BUMD; Pembayaran biaya bunga, denda, dan biaya lain-lainnya yang timbul dari pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b; Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk RPD guna pembiayaan investasi proyek-proyek Pemda; Pinjaman atau hibah kepada pemerintah dari luar negeri.
3. Jenis-jenis Proyek 1)
Air bersih;
2)
Persampahan;
3)
Terminal angkutan darat angkutan sungai dan danau;
4)
Pasar;
5)
Rumah sakit umum daerah.
.
serta
terminal
4.
1.
BATASAN PEMBIAYAAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH (RPD). Pembiayaan investasi Pemda dalam pembangunan prasarana harus dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang ditunjukkan dengan : – Net Present Value (NPV) positif; – Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari tingkat bunga RPD yang diberikan.
2. Pembiayaan investasi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dana pendamping untuk pembiayaan investasi yang pendanaannya telah atau akan disediakan dari pinjaman lainnya; 3. Pembiayaan investasi hanya dapat dilakukan untuk komponen kegiatan yang berupa pengadaan barang dan pekerjaan sipil (konstruksi) dari proyek pembangunan prasarana terkait;
4. Pembiayaan investasi berkenaan Tidak Dapat
dilakukan untuk : • • • •
5.
Biaya konsultan, termasuk Laporan Kelayakan Proyek (LKP), desain rinci maupun supervisi; Biaya pengadaan tanah; Biaya pematangan tanah; Biaya administrasi umum.
Pembiayaan investasi pembangunan prasarana tersebut setinggi-tingginya 75% dari biaya proyek keseluruhan setelah dikurangi pembiayaan kegiatan tersebut pada angka 4;
6. Pemda bersedia membiayai dengan sumber dana sendiri dan bukan bersumber dari pinjaman pihak manapun sekurang-kurangnya 25% dari kebutuhan biaya proyek diluar biaya untuk kegiatan tersebut pada angka 4; 7. Pemda bersedia menempatkan pembayaran kembali pinjaman RPD dan pembayaran kewajiban lainnya yang timbul dari pinjaman RPD dengan hak mendahului terhadap kewajiban Pemda kepada pemberi pinjaman lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.
5.
KRITERIA PENERIMA PINJAMAN RPD
Untuk dapat menerima pinjaman RPD, Pemda sekurang- kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Jumlah kumulatif pokok pinjaman Pemda yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lainnya serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu;
b. Selama jangka waktu pinjaman, proyeksi DSCR dari Pemda paling sedikit 2,5 kali; c. Pemda tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban pembayaran pinjaman yang pernah diterima dari Pemerintah.
6. Persyaratan Pinjaman RPD a) Jangka waktu pinjaman maksimum adalah 20 tahun termasuk masa tenggang maksimum 4 tahun b) Bunga pinjaman ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku pada periode ditetapkannya persetujuan pemberian pinjaman (untuk saat ini tingkat bunga yang berlaku adalah 11,5% per tahun) c) Commitment tahun.
charge
0,75%
per
PROSEDUR PINJAMAN DANA RPD
7. Penjelasan Prosedur RPD a)
Pinjaman
Peminjam mengajukan permohonan pinjaman dengan surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dilampiri dengan dokumen : LKP dari kegiatan yang dimintakan pembiayaannya; Realisasi APBD selama 3 (tiga) tahun terakhir; Proyeksi APBD selama jangka waktu pinjaman yang diusulkan;
Daftar rincian jumlah pinjaman, berikut sumber pinjaman dan jadwal pembayaran dari pinjaman dimaksud; Persetujuan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas permintaan pembiayaan; Rekomendasi dari dinas terkait Pemerintah Propinsi, khusus untuk pembangunan rumah sakit umum daerah dan terminal.
b) Surat permohonan pinjaman tersebut dapat diajukan kepada Menteri Keuangan beserta persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pengajuan pinjaman. c) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan proyek yang akan dibiayai dari pinjaman dari segi finansiil, ekonomi serta kebijaksanaan pembangunan nasional.
d)
Berdasarkan hasil penilaian pada huruf c di atas, Menteri Keuangan akan menyetujui atau merekomendasi permintaan. Persetujuan dilaksanakan dengan menerbitkan surat persetujuan prinsip yang ditujukan kepada calon peminjam yang berisi : Plafond pinjaman; Jangka waktu pinjaman; Tingkat bunga pinjaman (biaya administrasi). e) Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut pada huruf d di atas, calon peminjam mengirimkan konfirmasi atas persetujuan prinsip tersebut disertai penyampaian Rencana Pembiayaan Proyek (RPP) dan Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT).
f)
Berdasarkan persetujuan prinsip dan konfirmasi dari calon peminjam tersebut, maka : ¾ Ditandatangani Perjanjian Pinjaman (PP) antara Pemerintah cq. Departemen Keuangan dan Peminjam. ¾ Dilakukan pembahasan RPP dan RPT oleh DJPB, DJAPK dalam rapat interdep. ¾ Berdasarkan hasil pembahasan RPP dan RPT tersebut diterbitkan SP RPT yang ditanda tangani oleh DJPB, DJAPK.
g) Berdasarkan kondisi dilapangan, apabila diperlukan lingkup pekerjaan proyek dapat ditinjau kembali dengan merevisi RPT dan dibahas dalam rapat interdep oleh DJPB, DJAPK, dan peminjam. asalkan tidak merubah plafond RPT dan plafond pinjaman. h) Revisi RPT tersebut harus disetujui oleh Ditjen Perbendaharaan
HIBAH KEPADA DAERAH Definisi HIBAH : Penerimaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. (PP No. 57 th 2005).
SUMBER HIBAH : • Dalam Negeri – Pemerintah – Pemerintah Daerah Lain – Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri – Kelompok Masyarakat/Perorangan • Luar Negeri – Bilateral – Multilateral – Donor Lainnya
BENTUK HIBAH: • Uang : Rupiah, Devisa, dan/atau Surat Berharga • Barang : Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak • Jasa : Bantuan Teknis, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Jasa Lainnya
PRINSIP PEMBERIAN HIBAH: • Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan Daerah; • Bila bersumber dari Pendapatan Dalam Negeri kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementrian Negara/Lembaga; • Bila bersumber dari Pinjaman Luar Negeri kegiatannya telah diusulkan oleh Kementrian Negara/Lembaga; • Bila bersumber dari Hibah Luar Negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh Kementrian Negara/Lembaga dan/atau Daerah;
• Ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri pada Kementrian Negara/Lembaga terkait; • Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); • Daerah bersedia menyediakan dana pendamping apabila dipersyaratkan dalam NPHD/NPPH; • Mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Daerah.
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Bersumber dari Pendapatan Dalam Negeri: • Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan Aparatur Daerah; • Untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional di Daerah; • Untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri: • Untuk kegiatan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas nasional; • Diprioritaskan untuk Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah, berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung yang menjadi kewajiban Daerah.
KRITERIA PEMBERIAN HIBAH: Bersumber dari Hibah Luar Negeri: • Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan Aparatur Daerah; • Hibah diteruskan kepada Daerah sesuai dengan NPHLN.
PETA KAPASITAS FISKAL Adalah peta yang menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk DAK, dana darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan belanja pegawai dan jumlah penduduk miskin.
PENGELOMPOKAN PETA KAPASITAS FISKAL • Daerah berkapasitas fiskal Tinggi, mendapatkan porsi hibah sebesar 30% dari total nilai proyek; • Daerah berkapasitas fiskal Sedang, mendapatkan porsi hibah sebesar 60% dari total nilai proyek; • Daerah berkapasitas fiskal Rendah, mendapatkan porsi hibah sebesar 90% dari total nilai proyek.
TAHAPAN PEMBENTUKAN PETA KAPASITAS FISKAL • Penghitungan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Penghitungan indeks kapasitas fiskal Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
FORMULA PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL (PAD + BH + DAU + LP) – BP KF = ---------------------------------------JUMLAH PENDUDUK MISKIN
Keterangan : • • • • •
• •
KF PAD BH
= Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) DAU = Dana Alokasi Umum LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah kecuali DAK, Dana Darurat, Pinjaman dan Penerimaan Lain yang Penggunaannya dibatasi BP = Belanja Pegawai JUMLAH PENDUDUK MISKIN = Jumlah penduduk Miskin berdasarkan data BPS Pusat.
PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL •
•
Untuk Propinsi dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masingmasing Daerah propinsi dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh Daerah propinsi; Untuk kapasitas fiskal Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung kapasitas fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
PENGHITUNGAN KAPASITAS FISKAL • •
Perhitungan APBD tahun terakhir; Terhadap Daerah yang tidak menyampaikan data perhitungan APBD tahun terakhir kepada Depkeu maka data yang digunakan dalam penghitungan kapasitas fiskal adalah data perhitungan APBD tahun sebelumnya dengan menambah jumlah pendapatan sebesar 10%.
HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KAPASITAS FISKAL •
•
•
Merupakan Daerah dengan Kapasitas Fiskal Tinggi apabila hasil penghitungan indeks kapasitas fiskalnya lebih dari 1 atau sama dengan 1; Merupakan Daerah dengan Kapasitas Fiskal Sedang apabila hasil penghitungan indeks kapasitas fiskalnya antara 0,5 atau sama dengan 0,5 sampai dengan 1; Merupakan Daerah dengan Kapasitas Fiskal Rendah apabila hasil penghitungan indeks kapasitas fiskalnya kurang dari 0,5.
REKAPITULASI TUNGGAKAN JATUH TEMPO PEMDA, PER 31 MARET 2006 (JUTA Rupiah)
No 1
Uraian LANCAR
Pemda Jumlah
Jumlah Tunggakan
63
(2.828,93)
41
7.825,86
- KONDISI TUNGGAKAN LEBIH DARI 0 S.D 6 HARI
2
DALAM PERHATIAN - KONDISI TUNGGAKAN 6 HR- 6 BLN
3
KURANG LANCAR - KONDISI TUNGGAKAN LEBIH 6 BLN- 12 BLN
11
13.431,82
4
DIRAGUKAN DAN MACET - KONDISI TUNGGAKAN LEBIH DARI 12 BLN
75
652.338,73
190
670.367,48
JUMLAH
PROSENTASE PENGEMBALIAN PINJAMAN PEMDA TERHADAP KEWAJIBAN JATUH TEMPO PER 31 MARET 2006
URAIAN
PEMDA
%
PRESENTASE PENGEMBALIAN 0-5%
19
10,00
PRESENTASE PENGEMBALIAN >5-25%
17
8,95
PRESENTASE PENGEMBALIAN >25-50%
16
8,42
PRESENTASE PENGEMBALIAN >50-75%
18
9,47
PRESENTASE PENGEMBALIAN >75-100%
42
22,11
PRESENTASE PENGEMBALIAN 100%
69
36,32
PRESENTASE PENGEMBALIAN >100%
9
4,74
CONTOH PERHITUNGAN DSCR Pendapatan Asli Daerah (PAD)
:
24.607.667.938
Dana Alokasi Umum (DAU)
:
161.534.900.000
Dana Bagi Hasil (DBH)
:
38.196.336.380
- Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR)
:
-
Belanja Wajib
:
- Belanja Pegawai
:
- Belanja Anggota DPRD
:
Angsuran Pokok Pinjaman
:
262.418.972
Angsuran Bunga Pinjaman
:
3.919.053.855
Biaya Lain (B. Komitmen+Jasa Bank)
:
162.173.499.366
-
: DSCR = (PAD+DAU+(DBH+DBHDR))- Belanja Pkk Pinj+Bunga+Biaya Lain
:
14,87
KETERANGAN PAD
:
24.607.667.938
DAU
:
161.534.900.000
DBH
:
38.196.336.380
DBHDR
: JUMLAH 1
-
:
224.338.904.318
:
162.173.499.366
:
62.165.404.952
POKOK PINJAMAN
:
262.418.972
BUNGA
:
3.919.053.855
BIAYA LAIN
:
BELANJA PAD+DAU+(DBH=DBHDR)-BELANJA
(JML 2)
JUMLAH 3
DSCR= JUMLAH2/JUMLAH3
-
:
4.181.472.827
:
14,87
CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN TIDAK MELEBIHI 75% PENERIMAAN UMUM TAHUN SEBELUMNYA JUMLAH SISA PINJAMAN
:
1.650.000.000
JUMLAH PINJAMAN YANG AKAN DITARIK
:
69.184.000.000
JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN
:
70.834.000.000
:
366.109.624.068
:
14.367.870.000
JUMLAH PENERIMAAN APBD TAHUN SEBELUMNYA
(1)
DIKURANGI - DAK
(2)
- DANA DARURAT
(3)
:
-
- DANA PINJAMAN LAMA
(4)
:
1.650.000.000
(5)
:
251.735.726.122
:
98.356.027.946
:
73.767.020.960
- PENERIMAAN LAIN YG KEGUNAANYA DIBATASI (B.Wajib+Hibah) PENERIMAAN UMUM ((6= 1-(2+3+4+5)) 75% * PENERIMAAN UMUM
CONTOH PLAFOND PINJAMAN MAKSIMUM 75% DARI BIAYA PROYEK (RPD)
URAIAN
SUMBER BIAYA PEMDA
Inv Non Konstruksi
2.000.000
Inv Konstruksi
9.979.800
persentase TOTAL persentase
25,48% 11.979.800 29,10%
JUMLAH
RPD 29.184.000
2.000.000 39.163.800
74,52% 29.184.000 70,90%
1 41.163.800 1
