daftar isi Kata Pengantar Kerangka Hukum Pinjaman Daerah Mengapa Daerah Perlu Meminjam? Sumber Pinjaman Daerah Manfaat Pinjaman Daerah

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

daftar isi

2

03

Kata Pengantar

04

Kerangka Hukum Pinjaman Daerah

04

Mengapa Daerah Perlu Meminjam?

04

Sumber Pinjaman Daerah

05

Manfaat Pinjaman Daerah

06

Jenis Pinjaman Daerah

07

Mengapa PT SMI?

08

Company Highlight

09

Peta Distribusi Portofolio Pembiayaan Pemerintah Daerah Oleh PT SMI

10

Stakeholders Dalam Ruang Lingkup Pinjaman Daerah

11

Prosedur Pengajuan Pinjaman Daerah ke PT SMI

12

Alur Kerja Pinjaman Daerah oleh PT SMI

13

Dokumen Persyaratan Untuk Memperoleh Pertimbangan Menteri Dalam Negeri

14

Standar Penyusunan Studi Kelayakan

15

Dokumentasi Portofolio Pembiayaan Pemerintah Daerah Oleh PT SMI

16

Nomor Kontak Penting

17

Formulir Inisiasi Pemerintah Daerah

18

Template Nota Perencanaan

19

Template Rencana Kerja Pinjaman Daerah

Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah


kata pengantar Yang Terhormat Para Pemangku Kepentingan,

pendanaan

infrastruktur

Indonesia

hingga

2019

mencapai Rp5.519 triliun dimana 10% dari kebutuhan Sejak didirikan pada tahun 2009, PT Sarana Multi

tersebut didanani melalui APBD. Mengingat sebagian

Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”), terus berupaya

daerah memiliki kapasitas fiskal APBD cukup terbatas,

menjalankan misi khususnya untuk menjadi katalis dalam

maka Pinjaman Daerah merupakan alternatif instrumen

percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

pendanaan yang dapat digunakan oleh Pemda untuk membiayai pembangunan dan menutup defisit APBD,

PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus

Perusahaan

bawah

kas dalam rangka belanja modal daerah serta untuk

koordinasi Kementerian Keuangan. Sebagai Lembaga

Pembiayaan

percepatan pencapaian target Program Pembangunan

Keuangan

Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Non-Bank,

Infrastruktur

maka

kegiatan

di

pembiayaan

merupakan salah satu aktivitas inti Perseroan. Selain kegiatan pembiayaan untuk Pinjaman Daerah, Seiring dengan berjalannya waktu dan melihat kebutuhan

PT SMI juga sangat terbuka untuk bersinergi dengan

pembangunan infrastruktur di daerah, PT SMI diberikan

Pemda untuk percepatan pembangunan infrastruktur

mandat oleh Pemerintah untuk memberikan dukungan

daerah melalui pilar bisnis lainnya, yaitu pendampingan

kepada

hal

untuk penyiapan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah

pembiayaan proyek Infrastruktur. Baik untuk membiayai

Pemerintah

Badan Usaha (KPBU) dan pemberian jasa konsultas

infrastruktur yang bersifat pelayanan publik yang tidak

(advisory).

menghasilkan

Daerah

penerimaan

(Pemda)

ke

APBD

dalam

(non-revenue

generating project), maupun proyek Infrastruktur yang

Semoga “Panduan Inisiasi Pinjaman Daerah” ini dapat

menghasilkan penerimaan kepada APBD (revenue-

menjadi referensi bagi para Pemangku Kepentingan,

generating

khususnya Pemda, untuk memahami dan menginisiasi

project),

sepanjang

keduanya

memiliki

manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan data Bappenas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN)

tahun

2015-2019,

kebutuhan

Pinjaman Daerah. Hormat kami Emma Sri Martini Direktur Utama


3


Kerangka Hukum Pinjaman Daerah 1.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

2.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Mengapa Daerah Perlu Meminjam? 1.

Alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah.

2.

Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah.

3.

Adanya kegiatan Prioritas Daerah.

4.

Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Sumber Pinjaman Daerah

4

1.

Pemerintah Pusat,

2.

Pemerintah Daerah lain,

3.

Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank), antara lain PT SMI

4.

Masyarakat (obligasi).



manfaat Pinjaman Daerah 1.

Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.

2.

Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

3.

Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.

4.

Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah.

5.

Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).


5


Jenis Pinjaman Daerah 2.

Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

3.

Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman,

bunga,

dan/atau kewajiban

lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/ atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut: 1.

Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam

a.

pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya)

pembangunan prasarana dan sarana tersebut; b.

yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan

yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan

6


Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD

seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Menghasilkan penerimaan langsung berupa

tersebut tidak dilaksanakan; c.

Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.


Mengapa PT SMI?

1.

Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.

2.

Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.

3.

Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.

4.

Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.


7


Company Highlight PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) “PT SMI” adalah

•

Jalan dan Jembatan

Lembaga Keuangan Non-Bank berbadan hukum milik

•

Pasokan Air

negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian

•

Energi Efisiensi

Keuangan. PT SMI memiliki peran aktif dalam pembiayaan

•

Telekomunikasi

infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek

•

Manajemen Air Limbah dan Persampahan

infrastruktur, baik yang dilakukan melalui layanan

•

Minyak dan Gas

konsultasi maupun pengembangan proyek bagi proyek-

•

Rolling stock kereta api

proyek infrastruktur di Indonesia.

•

Irigasi

•

Rumah Sakit

Sektor-sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh

•

Pasar

PT SMI:

•

Sekolah

•

Ketenagalistrikan

•

Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Pariwisata

•

Transportasi

•

Lembaga Pemasyarakatan

Visi Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Misi 1.

Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2.

Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel.

3.

Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik

8



Peta Distribusi Portofolio Pembiayaan Pemerintah Daerah Oleh PT SMI

Pemkab Boalemo Jalan Pemkot Palu RSUD

Pemkot Padang RSUD Pemkab Muko-muko Jalan dan Jembatan

Pemkot Gorontalo Terminal Angkutan Umum

Pemprov Sulbar RSUD

Pemkab Halmahera Selatan Jalan

Pemkab Lampung Selatan Jalan Pemprov Sulsel Jalan dan Jembatan

Pemprov Sultra RSUD dan Jalan

Pemkab Pesisir Selatan RSUD

Pemkab Buton Jalan

Pemkot Bandar Lampung Jalan dan Jembatan Pemkab Temanggung RSUD Pemkab Bangkalan RSUD

*Berdasarkan data pada Februari 2016

Pemkab Muna RSUD

Pemkab Karangasem Pasar & RSUD Pemkab Lombok Tengah Jalan

Pemkab Bulukumba RSUD

Pemkab Lombok Timur Pasar


9


Stakeholders Dalam Ruang Lingkup Pinjaman Daerah

Pemenuhan kepatuhan atas legalitas dan regulasi teknis

Pemerintah Daerah

Pemberian Opini atas kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Persetujuan Pengajuan Pinjaman (untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang)

Pertimbangan/Rekomendasi untuk memperoleh Pinjaman dari Lembaga Keuangan (untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang)

Badan Pemeriksa Keuangan

Izin dari Menteri Keuangan untuk pelampauan batas maksimal defisit APBD (jika pinjaman mengakibatkan pelampauan batas maksimal defisit APBD)

Pemberi Pinjaman

PT SMI selaku Pemberi Pinjaman

10


Kementerian teknis / lembaga lainnya

Legislatif (DPRD)

Kemendagri c.q Dirjen Bina Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan


Prosedur Pengajuan Pinjaman Daerah ke PT SMI 1.

Mengajukan Surat Permohonan Pinjaman yang

5.

Menyerahkan Detail Engineering Design (DED).

dilampiri dengan:

6.

Menyerahkan Rencana Kerja Pinjaman Daerah

i. ii.

2.

Pertimbangan

dan

Rekomendasi

dari

(format dari PT SMI).

Kemendagri*.

7.

Menyerahkan Nota Perencanaan (format dari PT SMI).

Izin Pelampauan Batas maksimal defisit (jika

8.

Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK

pinjaman akan mengakibatkan pelampauan

atas laporan keuangan daerah (beserta catatan/

batas makimal defisit APBD dalam suatu tahun

penjelasan atas LHP) selama 5 (lima) tahun terakhir

anggaran)**.

dengan 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan opini

Mengisi Formulir Inisiasi Pinjaman Daerah (format

minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari

dari PT SMI).

BPK.

3.

Menyerahkan APBD tahun berjalan.

4.

Menyerahkan Studi Kelayakan atas usulan proyek

9.

Rencana Pembangunan Jangka Mengenah (RPJMD) Daerah yang masih berlaku yang sekurang-

yang akan dibiayai yang didasarkan atas Standar

kurangnya memuat informasi bahwa proyek yang

Biaya Umum terakhir.

diusulkan telah masuk dalam program prioritas pembangunan daerah.

* Merujuk pada Pasal 39 PP30/2011, sebelum mengajukan usulan Pinjaman kepada Lembaga Keuangan, Kepala Daerah harus menyampaikan rencana Pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi (khusus untuk pinjaman Jangka Menengah dan Pinjaman Jangka Panjang). ** Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah.


11


Alur Kerja Pinjaman Daerah oleh PT SMI 2

4

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan dan regulasi

Pemeriksaan data tunggakan

1 Inisiasi Pemda

6

3

8

Site visit

Analisa kelayakan

5

Analisa Kemampuan Keuangan Daerah dan Proyek

7

Pemaparan proposal

Due diligence

9 Internal rating

15

13

Pengakhiran Perjanjian

14 Monitoring, administrasi, dan pengendalian

12


11

Pemantauan dan Pencairan

12 Perikatan Pembiayaan

Penawaran Fasilitas

10 Keputusan Pembiayaan


Dokumen Persyaratan Untuk Memperoleh Pertimbangan Menteri Dalam Negeri

1.

Persetujuan DPRD.

6.

2.

Salinan berita acara pelantikan gubernur, bupati, atau walikota.

3.

Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian

pinjaman

yang

berasal

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir.

7.

Rancangan APBD Tahun berkenaan.

8.

Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah

dari

jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi

Pemerintah.

75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun

4.

Kerangka acuan kegiatan/studi kelayakan.

sebelumnya.

5.

Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan

9.

Rencana keuangan pinjaman.

daerah untuk mengembalikan pinjaman.


13


Standar Penyusunan Studi Kelayakan 1.

2.

Ringkasan Eksekutif (executive summary). Informasi

Memuat informasi di antaranya Rencana Anggaran

tentang ringkasan dan kesimpulan hasil penilaian

Biaya, perkiraan masa konstruksi (kurva S) dan

kelayakan atas proyek yang diusulkan.

pemeliharaan, serta Detail Engineering Design (DED).

Bab I Pendahuluan

6.

Bab VI Review Aspek Legal dan Perijinan.

Penjelasan secara garis besar hal-hal terkait dengan

Kajian kelayakan rencana pelaksanaan proyek

proyek yang berisi memuat Latar Belakang, Tujuan

dari segi legal dan perijinan termasuk namun tidak

dan Ruang Lingkup.

terbatas pada Analisis dampak sosial dan AMDAL/ UPL-UKL, izin terkait pembangunan dan izin usaha,

3.

Bab II Analisis Kebutuhan/ Penyediaan

serta kepatuhan proyek atas regulasi sektoral.

Kajian urgensi kebutuhan termasuk di antaranya gambaran

Industri

proyek

secara

umum,

7.

Bab VII Kelayakan Keuangan Daerah dan Proyek.

permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh

Kajian kelayakan keuangan Pemda selaku calon

Pemda serta studi atas permintaan/kebutuhan

peminjam serta kelayakan keuangan atas proyek

sebagai dasar pembangunan proyek.

yang dibiayai seperti proyeksi APBD, perhitungan DSCR, rencana kegiatan (kurva S) termasuk rencana

4.

Bab III Gambaran Umum Pemerintah Daerah

penarikan yang disesuaikan dengan progres proyek

Memuat profil dan informasi daerah termasuk

yang mengacu pada kurva S, perhitungan IRR,

namum tidak terbatas pada potensi daerah, kondisi

NPV, dan Payback Period. Dalam hal proyek tidak

makro ekonomi daerah serta profil demografi,

menghasilkan penerimaan (proyek non-revenue

dan penjelasan bahwa Pemda telah melakukan

generating), maka perhitungan dilakukan dengan

perencanaan atas pelaksanaan proyek ini sesuai

menggunakan metode Economic Internal Rate of

dengan RPJMD sehingga dapat diambil kesimpulan

Return (EIRR).

bahwa proyek ini merupakan prioritas Pemda. 8. 5.

14

Bab VIII Penutup.

Bab V Penjelasan Aspek Teknis.

Kesimpulan dari pelaksanaan Studi Kelayakan yang

Kajian kelayakan rencana pelaksanaan proyek

telah dilakukan yang menyatakan apakah proyek ini

dari segi teknis perencanaan dan konstruksi.

layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.



Dokumentasi Portofolio Pembiayaan Pemerintah Daerah Oleh PT SMi

7 Ruas Jalan dan 2 Jembatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

RSUD Anutapura Palu, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Jembatan Konaweha, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

Terminal Dungigi, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo

Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung Pronvisi Jawa Tengah

RSUD Karangasem, Kabupaten Karangsem Provinsi Bali


15


Nomor Kontak Penting PERTIMBANGAN KEMENDAGRI UNTUK MEMPEROLEH PINJAMAN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Jl. Veteran No. 7, Jakarta Pusat Telp

: 021-3851193

Email

: [email protected]

IZIN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710 Telp

: 021-3509442

Fax

: 021-3509443

INFORMASI INISIASI PINJAMAN DAERAH Sekretaris Perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Jakarta Pusat 10210

16

Telp

: 021-57851499

Fax

: 021-57854298

email

: [email protected]



Formulir inisiasi pemerintah daerah Kepada Yth, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di tempat Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ........................................................................................................................ Nomor Induk Pegawai : ........................................................................................................................ Jabatan : ........................................................................................................................ Nomor Telepon : ....................................................... HP : ....................................................... bertindak untuk Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kotamadya)................................................. Mengajukan permohonan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menindaklanjuti inisiasi pembangunan infrastruktur prioritas daerah kami berupa : Infrastruktur yang akan dibangun :.......................................................................................................... Rencana anggaran pembiayaan sebesar : ........................................................................................... Jangka waktu rencana pembiayaan : ...............................................sd. ............................................... Manfaat : ..................................................................................................................................................................................................................... Sebagai pemenuhan syarat inisiasi, bersama ini kami lampirkan dokumen sbb. (beri tanda √): 1

Salinan berita acara pelantikan Gubernur, Bupati, atau Walikota

2

Pernyataan Pemda tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pihak manapun

3

Perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman

4

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (beserta catatan/penjelasan atas LHP) selama 5 (lima) tahun terakhir

5

APBD tahun berjalan

6

Perhitungan jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya

7

Rencana keuangan pinjaman

8

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) periode ________

9

Detail Engineering Design Beserta Nota Perencanaan

10 Rencana Kerja Pinjaman Daerah

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. .........................................., dd – mmmm – yyyy Pemohon 1), ............................................... Note : 1. Formulir ini ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah. 2. Pemohon memahami bahwa formulir ini tidak secara otomatis mengikat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk memberikan pembiayaan kepada Pemohon. 3. Formulir ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Lampiran

17


Template nota perencanaan [KOP SURAT KONSULTAN]

Nama_Daerah, tanggal/bulan/tahun

Dengan ini kami Konsultan Perencana PT____________________ menyatakan bahwa: 1.

Umur teknis bangunan adalah ____ bulan/tahun.

2.

Keterangan mengenai standar dan kode perencanaan.

3.

Perhitungan volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah sesuai dengan Detail Engineering Design (DED).

4.

Keterangan yang menjelaskan bahwa prarancangan telah memenuhi peraturan perundangan sektoral yang berlaku.

5.

Prarancangan telah memenuhi kerangka acuan kerja perencanaan yang diminta oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah _____________________________.

6.

Nota prarancangan telah disetujui oleh pihak yang berwenang oleh Pemerintah Daerah ___________________________.

_________________, tanggal/bulan/tahun

18

Lampiran

Konsultan Perencana

Mengeahui,

Ttd, stempel dan materai Rp 6,000.

Ttd dan stempel

Nama Lengkap Jabatan PT _____________________

Nama Lengkap Sesuai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen Nama_Instansi


Template Rencana Kerja Pinjaman Daerah Rencana Kerja Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ____________________ Aktivitas

Tahun 1 1

2

3

4

5

6

7

Tahun 2 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Penyusunan Studi Kelayakan (FS) Persetujuan DPRD Untuk Pinjaman Rekomendasi/Pertimbangan oleh Kemendagri Untuk Usulan Pinjaman Surat Persetujuan Menteri Keuangan Untuk Pelampauan Batas Maksimal Defisit (jika diperlukan) Pengajuan Surat Permohonan Pinjaman Penunjukan Konsultan Perencana (Proses Lelang) Pelaksanaan Jasa Konsultasi Perencanaan (DED) Persetujuan Prinsip (Offering Letter) dari PT SMI Penandatanganan Perjanjian Kredit Penetapan Perda Pinjaman dan APBD Penunjukan Konsultan Untuk Izin Lingkungan (Proses Lelang) Pelaksanaan Pekerjaan Izin Lingkungan Penunjukan Kontraktor (Proses Lelang) Pencairan Pertama Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan Pemeliharaan

_______ , __ Februari 2016 Mengusulkan,

[Nama pejabat berwenang Pemkab] Jabatan _______________________ NIK ____________________________

Lampiran

19

daftar isi Kata Pengantar Kerangka Hukum Pinjaman Daerah Mengapa Daerah Perlu Meminjam? Sumber Pinjaman Daerah Manfaat Pinjaman Daerah

Recommend Documents