1
KAJIAN TENTANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ANGGOTA CREDIT UNION (CU) Oleh: Afra Roki, S.H., LL.M.1
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena perkembangan Credit Union (CU) yang cukup pesat di Kalimantan Barat. Credit Union (CU) yang secara hukum dipayungi oleh Undang-undang Perkoperasian, nyatanya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, perlu dikaji lebih mendalam, bagaimana Credit Union (CU) menjalani kegiatan usahanya sambil tetap mempertahankan kesehatannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum yang digunakan dalam perjanjian pinjaman anggota Credit Union (CU) adalah Undang-undang Perkoperasian, Peraturan Menteri, AD/ ART dan Pola Kebijakan masing-masing Credit Union (CU). Lingkup jaminannya meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Pelaksanaan pengikatan jaminan dalam perjanjian pinjaman anggota Credit Union adalah dengan Surat Kuasa Jual atas benda bergerak atau penitipan sertifikat hak milik atas benda tak bergerak milik anggota (debitur). Perlindungan hukum bagi Credit Union (CU) sebagai kreditur dalam perjanjian pinjaman anggota masih kurang memadai. Karena pelaksanaan pengikatan jaminan tidak menjadikan Credit Union (CU) sebagai kreditur preferen apabila debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara umum keberadaan Credit Union (CU) sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun demi kelangsungan kehidupan dan kesehatannya, Credit Union (CU) sebagai kreditur, perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih. Yaitu dengan menjadikan Credit Union (CU) kreditur preferen, misalnya sebagai penerima fidusia dan/ atau Hak Tanggungan.
Kata Kunci: Credit Union, Pinjaman Anggota, Jaminan Pinjaman Anggota
1
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak
2
ABSTRACT
This research is conducted due to Credit Union increasing phenomena in West Kalimantan. Credit Union (CU) is legally held based on Cooperation Law, and obviously is increasing people wealthy. But, it is interesting to deeply know how Credit Union (CU) runs its business and keep its self healthy. Research results showed the Credit Union (CU) member’s loan agreement is based on Cooperation law, Ministerial Regulation, charter and bylaw, and policy pattern of each Credit Union (CU). The collaterals of the loan agreement consist of moving objects and immovable objects. The collateral agreement is based on selling procuration for moving objects and certificate entrusted for immovable objects. Law protection towards to Credit Union (CU) as a creditor is not properly guaranteed. Because the collateral agreement doesn’t take Credit Union (CU) to be a preference creditor when the debtor defaults or be bankrupt/ insolvent. Generally, Credit Union (CU) is very useful for people and society. To keep it alive and healthy, we need to give more law protection to Credit Union (CU) as a creditor, by making Credit Union (CU) a preference creditor, such us a fiduciary right or mortgage right holder.
Keywords: Credit Union, Member Loan, Collateral of Member Loan
3
A. GAMBARAN UMUM Keberadaan Credit Union atau CU di masyarakat, khususnya Kalimantan Barat, semakin dapat diterima secara luas. Hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya CU, baik jumlah lembaganya, anggotanya, maupun aset dan perputaran uang di dalamnya. Sejak awal lahirnya CU di Kalimantan Barat, yaitu CU Khatulistiwa Bhakti pada tahun 1985, 2 hingga saat ini di Kalimantan Barat telah terdapat 48 CU Primer.3 Jumlah anggota koperasi seluruhnya termasuk anggota CU mencapai 1,2 juta orang atau lebih dari seperlima jumlah penduduk Kalimantan Barat,4 di mana total penduduk Kalimantan Barat adalah 4.395.983 jiwa.5 Tahun 1976 sebetulnya telah berdiri CU Pancur Kasih dan CU Lantang Tipo. Namun dalam perjalanannya CU tersebut tidak berkembang, bahkan menghilang. Dan baru bangkit lagi dengan berdirinya CU Khatulistiwa Bhakti, yang merupakan laboratorium bagi CU-CU selanjutnya.6 Berkembangnya CU, khususnya di Kalimantan Barat, 7 tak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Dalam istilah sehari-hari, CU juga lazim disebut Kopdit atau Koperasi Kredit. Berbeda dengan koperasi lainnya, CU berfokus pada usaha simpan pinjam terhadap anggotanya. Sehingga CU dikategorikan sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Secara
sederhana,
CU
mendapatkan
dana
dari
anggotanya,
dan
menyalurkannya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Dari anggota, untuk anggota, sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia. Untuk produk dan pelayanan, yang ditawarkan pada dasarnya sama dengan bank, tetapi dengan sistem yang agak berbeda. CU memberikan fasilitas lebih hanya kepada orang-orang yang sudah resmi menjadi anggota.8
2
http://pipiw.wordpress.com/2008/09/18/credit-union-di-indonesia-seperti-apa/ Data hingga tahun 2006. Lihat: http://indobersatu.blogspot.com/ 4 http://m.antarakalbar.com/berita/311721/wagub--12-juta-anggota-koperasi-di-kalbar 5 Data hingga tahun 2010. Lihat: http://kalbar.bps.go.id/ 6 http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=1170 7 Khususnya di Kalimantan Barat, karena sampai saat ini memang CU berkembang paling pesat di Kalimantan Barat. Banyak CU lain yang mempelajari kelembagaan CU di Kalimantan Barat, untuk dikembangkan di daerah masing-masing, misalnya di Jawa. 8 http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaan-bank-cu/ 3
4
Credit Union mempunyai aturan berbeda untuk menjadi anggotanya. Yaitu dengan tidak begitu saja menerima setiap orang yang “punya uang” untuk menjadi anggota. Anggota harus melalui masa calon anggota, dan menerima pendidikan dasar sebelum menjadi anggota.9 Artinya setelah menjadi anggota dan menempuh pendidikan dasar, barulah masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan fasilitas layanan CU, meliputi penyimpanan dan peminjaman. Hal ini juga sejalan dengan aturan perundangundangan, bahwa hanya anggota koperasi c.q. CU yang dapat memanfaatkan fasilitas koperasi.10 Selain itu, CU berfokus pada servis atau pelayanan, lebih dari pada keuntungan finansial yang diraih. Tingkat suku bunga, sebagai contoh, lebih menarik di credit union daripada bank. Bunga simpanan yang lebih tinggi, serta bunga yang dikenakan kepada pinjaman, lebih rendah. 11 Dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang juga melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dana masyarakat, CU memiliki kemudahan khususnya dalam hal memberikan pinjaman kepada anggota. Tidak serta merta memberikan pinjaman. Selain harus menjadi anggota sebelumnya, anggota harus memenuhi jangka waktu tertentu sebagai penabung aktif, barulah bisa mendapatkan layanan pinjam anggota. Dalam hal ini CU menanamkan kebiasaan menabung bagi para anggotanya. Dengan demikian, CU mengubah pola pikir anggotanya. Dari budaya masyarakat yang terbiasa instan - langsung memanfaatkan uang saat mendapat pinjaman - menjadi menciptakan modal dahulu dengan menabung secara rutin. Jika telah tercipta modal atau tabungan, baru dapat memanfaatkan jasa pinjam anggota.12 Kemudahan peminjaman oleh anggota ini merupakan daya tertarik tersendiri sebuah CU di mata para anggota. Ketiadaan syarat yang berbelit-belit, hanya bermodalkan simpanan sukarela yang menjadi bagian saham di CU, anggota sudah bisa langsung mendapatkan pinjaman anggota. Tidak perlu menyertakan
9
Ibid. Vide Pasal 26 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 11 http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaan-bank-cu/ 12 http://www.antaranews.com/print/1182836295/mengambil-manfaat-dari-credit-union 10
5
slip gaji dari suatu pekerjaan tetap seperti yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan lain jika hendak memberikan pinjaman. Waktu yang diperlukan sejak permohonan pinjaman anggota hingga cairnya dana sangat singkat, bahkan dalam hitungan menit hingga jam saja di hari yang sama. Apalagi bila anggota yang bersangkutan diketahui memiliki track record yang baik dalam pinjaman-pinjaman sebelumnya dan tak pernah bermasalah dalam melunasi pinjamannya. Sistem pengembalian pinjaman juga sangat memudahkan keuangan anggota. Dengan suku bunga anuitas, menurun sesuai dengan sisa pokok pinjaman, anggota dapat mengatur jangka waktu yang dikehendakinya dalam mengembalikan pinjaman sesuai kemampuannya. Bila anggota memiliki kemampuan untuk mengembalikan sisa pinjaman sekaligus atau lebih besar dari cicilan pokoknya, maka anggota tak dikenai penalti sama sekali. Berbagai kemudahan layanan anggota di CU ini turut andil dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, apalagi yang berada di pedalaman. Di mana biasanya bank tidak menjangkau masyarakat hingga pedalaman, sebaliknya CU bahkan dapat berdiri di sebuah kampung kecil. Hal ini membuat CU dekat dengan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya CU dengan anggotanya, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah kemudahan pemberian kredit dengan tanpa jaminan kebendaan. Meskipun CU tetap mengadakan analisis saat hendak memberikan pinjaman kepada anggota, tetap saja dirasakan syarat pinjaman oleh CU lebih mudah dibanding lembaga keuangan lainnya. Di satu sisi CU sebagai kreditur, memiliki kepentingan agar pelunasan piutangnya dapat terpenuhi. Selain jaminan kepemilikan tabungan peminjam sebagai saham di CU, tentunya harus ada jaminan lain yang dapat memberi kepastian pelunasan pinjaman anggota. Terutama bila pinjaman anggota melebihi simpanan sahamnya yang menjadi jaminan. Bagaimana kemudian CU menyelenggarakan kegiatan simpan pinjamnya, sambil tetap menjaga kesehatan perusahaannya? Bagaimana CU memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya, yang harus seiring dengan usahanya menjadi partner masyarakat, khususnya anggota, dalam menggerakkan perekonomian?
6
Bagaimana CU dapat mempertahankan kegiatan usahanya, yang walaupun tidak berorientasi keuntungan namun harus tetap memiliki dana dan kesehatan yang cukup untuk dapat beroperasi? Hal ini kemudian menjadi menarik untuk diamati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkan ide ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “Jaminan dalam Perjanjian Pinjaman Anggota Credit Union (Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Credit Union Sebagai Kreditur)”. Khususnya Untuk mengetahui pengaturan hukum dan lingkup jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjaman anggota Credit Union (CU); untuk mengetahui pengikatan jaminan yang dilaksanakan dalam praktik perjanjian pinjaman anggota Credit Union (CU); untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi Credit Union (CU) sebagai kreditur dalam perjanjian pinjaman anggota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,13 meskipun terdapat pula penelitian ke lapangan, karena aspek yang diteliti tetap terkait dengan norma. 14 Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu, 15 fenomena tersebut juga digambarkan dengan sangat rinci.16 Sedangkan dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
17
Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selain penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat lepas dari pendekatan perundang-undangan. 18 Pendekatan perundang-undangan merupakan keharusan untuk digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai
13
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 14. 14 Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan. 15 Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8-9. 16 Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan. 17 Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Cetakan 2007. Hal 10. 18 Pieter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Hal 96.
7
aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 19 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan karena hendak membahas berbagai peraturan perundang-undangan terkait Credit Union (CU), untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga. Yaitu tentang pengaturan hukum dan lingkup jaminan dalam perjanjian kredit di lembaga Credit Union (CU), serta kajian perlindungan hukum bagi Credit Union (CU) sebagai kreditur dalam perjanjian kredit. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil. 20 Perlunya fakta materiil diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada ratio decidendi.21 Pendekatan kasus ini digunakan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan permasalahan yang kedua. Yaitu bagaimana praktik pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit di lembaga Credit Union (CU). Walaupun kasus-kasus yang dimaksud belumlah sampai pada tahap putusan yang inkracht di pengadilan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh berbagai dokumen yang relevan. Dalam penelitian kepustakaan ini, data yang diperoleh adalah data sekunder,22 yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dan lapangan dilaksanakan di Pontianak, dengan lingkup Provinsi Kalimantan Barat dengan studi dokumen.
19
Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Hal 302. 20 Ian McLeod dalam Pieter Mahmud Marzuki. Op.Cit. Hal 119. 21 Pieter Mahmud Marzuki. Loc.Cit. 22 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Lihat Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hal 12.
8
Selain studi dokumen, diperlukan pengajuan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Metode pemilihan narasumber akan menggunakan model snowball sampling 23 dan convenience sampling. 24 Proses ini menggunakan instrumen wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada narasumber,25 atau disebut juga dengan face to face interview. 26 Analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, namun tidak hanya menyajikan informasi yang bersifat deskriptif belaka, tetapi di dalamnya juga menganalisis dan mengkaji informasi yang diperoleh dari sumber baru dan menghubungkan dengan sumber-sumber lainnya.27 Ilmu
Hukum
termasuk
ke
dalam
kelompok Ilmu-ilmu
Praktikal
Normologikal. Ilmu Praktikal adalah ilmu yang secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian terhadap masalah konkret. Ilmu hukum berjenis Normologikal karena merupakan ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi, yakni menautkan tanggung jawab atau kewajiban untuk menetapkan apa yang seharusnya terjadi atau menjadi kewajiban subjek hukum tertentu dengan situasi konkret tertentu. 28 Metode Penelitiannya menurut Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal. Inti masalahnya adalah menentukan apa yang menjadi hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Untuk itu diperlukan proses penalaran 23
Pemilihan sampel dengan beberapa tahap, di mana sampel berikutnya ditunjuk oleh sampel sebelumnya, dan seterusnya menggelinding seperti bola salju. Lihat: Bailey, Kenneth D. 1982. Methods of Social Research. The Free Press, New York. Hal 99-100. 24 Metode convenience sampling yaitu dengan memilih orang-orang yang dianggap paling dekat dan paling mudah untuk menjadi sampel secara sederhana. Lihat: Singleton, Royce. 1988. Approaches to Social Research. Oxford University Press, New York. Hal 153. 25 Irawan Soehartono. 1995. Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal 67. 26 Babbie, Earl. 1998. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing Company, USA. Hal 268-269. 27 Beberapa langkah dalam metode penelitian ini diambil dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Diah Apriani Atika Sari dalam tesis yang berjudul “Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo”, pada Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, 2008. 28 Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed). 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Hal 143.
9
hukum (legal reasoning). Untuk mencapai proses penalaran hukum guna mencapai putusan hukum (proposisi hukum) secara rasional bertanggung jawab, maka kegiatan ilmiah
ilmu hukum mencakup kegiatan menginventarisasi,
menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.29 Proses pengumpulan dan analisis bahan-bahan hukum dan non-hukum dilakukan dengan metode sirkuler, yaitu berulang-ulang selama penelitian. 30 Namun dilihat dari langkah-langkah penelitian yang disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut di atas, maka secara umum yang merupakan bagian tahap analisis adalah kegiatan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
B. PERISTILAHAN CREDIT UNION (CU) Istilah Credit Union (CU) berasal dari Bahasa Latin, yaitu “credere” yang artinya percaya, dan “union” atau “unus” yang berarti kumpulan. Sehingga “Credit Union” memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan organisasi dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.31 Bagi masyarakat Kalimantan Barat yang sudah bergelut sehari-hari dengan CU dalam kehidupannya, sudah tak asing lagi dengan istilah CU. Secara umum CU juga lazim disebut Koperasi Kredit. Undang-undang Perkoperasian yang baru menggunakan istilah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan mendasarkan pada kegiatan usaha koperasi tersebut. Namun demikian bagi masyarakat yang sudah akrab dengan koperasi tentulah dapat membedakan CU dengan koperasi pada umumnya.
29
Ibid. Hal 145. Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM oleh Nurhasan Ismail. 2008. Tidak dipublikasikan. 31 A. Suman Kurik. 2008. Membangun Ekonomi Kerakyatan. Cet. 2. Grha Guru, Yogyakarta. Hal 33. 30
10
Walaupun kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat seperti lazimnya lembaga keuangan lain, CU tidaklah sama dengan lembaga keuangan lainnya. Terutama dalam hal filosofi yang dianut dan mendasari kegiatan CU. Hal yang pertama dilihat dari asal katanya di atas, Credit Union terutama ditujukan bagi kesejahteraan anggotanya. Dalam hal ini profit bukanlah yang diutamakan, melainkan pelayanan yang ditujukan bagi kesejahteraan anggota. Dengan kata lain, CU tidak berorientasi mencari keuntungan.32 Hal kedua, CU berorientasi pada kemandirian finansial anggotanya. Tujuan utama CU adalah bagaimana agar dapat mengelola uang secara bijaksana, meningkatkan nilai-nilai moral dan fisik manusia, agar mau bertindak menolong dirinya sendiri. Dalam hal ini faktor manusia adalah yang utama, CU adalah pembangunan manusia, kumpulan manusia, bukan kumpulan uang.33 Hal ketiga, berbeda dengan lembaga keuangan lain, anggota CU adalah sekaligus pemilik CU. Hal ini meningkatkan kepercayaan satu sama lain dalam CU. Bandingkan dengan bank misalnya, di mana nasabah hanyalah “user” atau pengguna dari bank, bukan merangkap “owner” seperti halnya anggota CU. oelh karena itulah tingkat kepercayaan dalam pemberian kredit di bank cenderung lebih rendah dibanding dari CU kepada anggotanya. Bank memerlukan jaminan yang besar saat mengucurkan kredit dengan syarat yang cenderung sulit. Hal ini memang bisa dipahami karena bank perlu kepastian pelunasan piutangnya.34 Perbedaannya dengan CU, ketika anggota juga adalah pemilik, tingkat kepercayaan pun meningkat. Anggota aktif dalam mengelola keuangannya, di mana mereka harus memiliki tabungan terlebih dahulu, lalu harus menabung secara teratur setiap bulan. Pihak CU sangat mengetahui kondisi keuangan anggotanya yang dilihat dari keaktifan yang bersangkutan dalam CU. Hal inilah yang mendasari kepercayaan CU untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya.
32
Sesuai dengan filosofi Credit Union – not for profit, not for charity, but for service. Lihat: Munaldus, dkk. 2012. Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal 25. 33 Munaldus, dkk. 2013. Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hal xxv. 34 Francis X. Wahono. 2012. Pancur Kasih Credit Union Movement. Institut Dayakologi, Pontianak. Hal 1-2.
11
Pembinaan CU kepada anggota menumbuhkan sikap gemar menabung bagi masyarakat, juga meminimalisir penggunaan uang yang dipinjam anggota untuk hal-hal yang tidak penting atau bersifat konsumtif semata. Hal ini tentu tidak terdapat dalam lembaga keuangan lainnya. World Council of Credit Unions sebagai lembaga CU dunia memberi pengertian CU adalah lembaga keuangan nonprofit
yang menyediakan jasa
simpan dan pinjam serta jasa keuangan lain kepada anggotanya. 35 Namun demikian CU berbeda dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Perbedaannya dengan bank lembaga keuangan lain misalnya dalam hal struktur kelembagaan, CU bersifat not-for-profit, member-owned financial cooperatives funded largely by voluntary member deposit. Artinya tidak berorientasi keuntungan, di mana kepemilikannya oleh anggota dan pendanaan terutama bersumber dari simpanan sukarela para anggotanya.36 Bandingkan dengan bank yang bersifat for-profit institutions owned by stockholders, sebagai lembaga yang berorientasi keuangan dengan kepemilikan lembaga oleh pemegang saham. Serta lembaga keuangan lain sebagai institutions typically funded by external loans, grants and/or investors –lembaga yang pendanaannya pada umumnya diperoleh melalui pihak eksternal, melalui pinjaman, penjamin, atau dana dari investor.37 Dari sisi pengguna jasanya, CU memiliki anggota yang saling membagi modal bersama, di tempat mereka tinggal, kerja, atau ikatan kemasyarakatan
35
Selengkapnya: Credit unions, called by various names around the world, are member–owned, not–for–profit financial cooperatives that provide savings, credit and other financial services to their members. Credit union membership is based on a common bond, a linkage shared by savers and borrowers who belong to a specific community, organization, religion or place of employment. Credit unions pool their members' savings deposits and shares to finance their own loan portfolios rather than rely on outside capital. Members benefit from higher returns on savings, lower rates on loans and fewer fees on average. Credit unions worldwide offer members from all walks of life much more than financial services. They provide members the chance to own their own financial institution and help them create opportunities such as starting small businesses, growing farms, building family homes and educating their children. Regardless of account size in the credit union, each member may run for the volunteer board of directors and cast a vote in elections. In some countries, members encounter their first taste of democratic decision making through their credit unions. Lihat: http://www.woccu.org/about/creditunion 36 Ibid. 37 Ibid.
12
lainnya. Biasanya melayani masyarakat kalangan menengah ke bawah, dengan menawarkan bunga yang menarik dan kompetitif.38 Bank pada umumnya melayani masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sedangkan lembaga keuangan lain melayani anggota dengan penghasilan menengah ke bawah, terutama masyarakat dalam komunitas yang sama. Perbedaan mencolok CU dengan lembaga keuangan lain adalah lebih kepada struktur pendanaan lembaganya seperti yang disebut di atas.39 World Council of Credit Unions, 40 atau WOCCU, merupakan asosiasi perdagangan
global
dan
agen
pembangunan
CU.
Tujuannya
adalah
mengembangkan pembangunan berkelanjutan bagi CU dan lembaga keuangan lain di seluruh dunia. Penelitian-penelitian semacam ini juga akan membantu eksplorasi CU di Kalimantan
Barat
dan
di
Indonesia
pada
umumnya.
Dalam
rangka
memberdayakan masyarakat, melalui pemberdayaan CU secara lembaga terlebih dahulu. Misalnya dalam Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPKK), salah satu CU terbesar di Kalimantan Barat.41 Mempelajari dan meneliti berbagai aspek CU, di antaranya jaminan dalam pinjaman anggota, juga merupakan usaha untuk memberdayakan CU dan anggotanya. Agar diperoleh suatu pemahaman komprehensif tentang CU, khususnya dalam hal jaminan, yang turut mendukung kesehatan CU. Muaranya adalah kesejahteraan anggota. Credit Union (CU) berbadan hukum koperasi, yang ditunjukkan dengan akta pendiriannya yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi koperasi. 38
Members share a common bond, such as where they live, work or worship. Service to the poor is blended with service to a broader spectrum of the population, which allows credit unions to offer competitive rates and fees. Ibid. 39 Commercial banks typically serve middle-to-high income clients. No restrictions on clientele. Another financial institutions: target low-income members/clients, mostly women, who belong to the same community. Ibid. 40 World Council of Credit Unions is the global trade association and development agency for credit unions. World Council promotes the sustainable development of credit unions and other financial cooperatives around the world to empower people through access to high quality and affordable financial services. World Council advocates on behalf of the global credit union system before international organizations and works with national governments to improve legislation and regulation. Its technical assistance programs introduce new tools and technologies to strengthen credit unions' financial performance and increase their outreach. Lihat: http://www.woccu.org/newsroom#newsroom_Overview 41 Francis X. Wahono, dkk. 2012. Pancur Kasih Empowerment Movement. Intitut Dayakologi, Pontianak. Hal 1.
13
Dengan demikian, CU tunduk pada aturan tentang Perkoperasian dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2012. Undang-undang Perkoperasian yang baru ini mencabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan koperasi dewasa ini. Pasal 1 Angka 1 menyebutkan: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Kegiatan CU meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan kegiatan utama dan satu-satunya yaitu simpan pinjam, maka CU digolongkan dalam Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Perkoperasian yang berbunyi: “Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.” Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. 42 Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.43 Dengan demikian membicarakan CU dalam aspek hukumnya, tak akan lepas dari pembahasan Koperasi Simpan Pinjam.
C. PENGATURAN HUKUM JAMINAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ANGGOTA CREDIT UNION (CU) Pengaturan yang bersifat
umum misalnya syarat
legalitas dan
administratif pendirian CU, jenis kegiatan usaha, serta struktur kelembagaan CU. Hal tersebut diatur dalam Perkoperasian Nomor 25 Tahun1992. Berbagai
ketentuan
tentang
kesehatan
keuangan,
syarat
teknis
pembukaan cabang kantor pelayanan dan lain-lain ditetapkan dengan peraturan 42 43
Vide Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Perkoperasian Vide Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Perkoperasian
14
perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Misalnya Peraturan Pemerintah serta berbagai peraturan menteri. Hal-hal yang sifatnya sangat teknis, seperti varian simpanan dan pinjaman, besarnya simpanan pokok dan wajib serta setoran minimal, besarnya bunga simpanan dan pinjaman, syarat-syarat pinjaman anggota, ditetapkan dalam AD/ ART dan Pola Kebijakan masing-masing Credit Union (CU). sehingga dalam pelaksanaannya tentu saja akan berbeda-beda antara satu CU dengan CU lainnya.
D. LINGKUP JAMINAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ANGGOTA CREDIT UNION (CU) Ada dua jenis jaminan yang lazim digunakan dalam praktik kegiatan usaha CU. Penjelasannya dijabarkan sebagai berikut: 1. Jaminan orang Dalam jaminan orang, biasanya CU mensyaratkan calon peminjam mendapatkan jaminan dari minimal dua orang anggota lainnya. Anggota penjamin tidak boleh dari jajaran atau pengawas CU. Harus merupakan anggota biasa. Keikutsertaan penjamin orang dalam pinjaman dinyatakan dalam form perjanjian pinjaman umum atau jenis pinjaman berisiko lainnya. Penjamin orang membubuhkan tanda tangan, alamat, dan nomor buku anggota pada form. Dengan menandatangani form pinjaman, penjamin orang menyatakan turut mengetahui dan menjamin pinjaman anggota yang bersangkutan. Ketika pinjaman bermasalah dalam pembayarannya di kemudian hari, penjamin turut melakukan penagihan, turut serta menyelesaikan permasalahan pinjaman, serta menjadi mediator saat peminjam mengadakan mediasi dengan pihak CU.
2. Jaminan kebendaan Jika diperlukan jaminan lain berupa jaminan kebendaan, maka pihak CU akan mengambil agunan berupa barang bergerak atau tak bergerak milik anggota calon peminjam. Jenisnya disesuaikan dengan besarnya jumlah
15
pinjaman dan risiko dari tujuan penggunaan pinjaman yang bersangkutan. Juga rasio jumlah pinjaman dibanding jumlah simpanan anggota. Jaminan kebendaan dapat berupa barang bergerak maupun tak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan bermotor. Barang tak bergerak misalnya tanah dan atau rumah, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. 3. Jenis Pinjaman Anggota44 Inti dari kegiatan CU adalah simpan dan pinjam. Khusus untuk tulisan ini membahas tentang pinjaman. Jenis pinjaman anggota CU cukup beragam. Penamaan dan ketentuannya bisa berbeda-beda antara CU satu dengan CU lain. Namun, prinsip dasar dan skemanya sama. Termasuk pengaturan tentang jaminan pinjaman anggotanya. Beberapa jenis pinjaman anggota antara lain sebagai berikut: a. Pinjaman Kapitalisasi Istilah yang digunakan mungkin berbeda antara satu CU dengan CU lain. Pinjaman kapitalisasi adalah pinjaman perdana anggota CU. Setiap orang yang menjadi anggota CU, harus memenuhi beberapa kewajiban sebelum dapat memanfaatkan seluruh fasilitas CU dengan maksimal. Salah satunya adalah pinjaman kapitalisasi atau pinjaman perdana. b. Pinjaman Umum Pinjaman umum merupakan pinjaman yang paling banyak digunakan. Karena secara umum syaratnya paling mudah. Pinjaman umum adalah pinjaman anggota yang pagunya di atas simpanan yang dimiliki anggota. Pinjaman umum ini termasuk pinjaman yang berisiko, karena jauh melebihi modal simpanan yang dimiliki seorang anggota di CU. Oleh karena itu seharusnya pinjaman semacam ini menggunakan jaminan. c. Pinjaman Mikro Pinjaman mikro adalah pinjaman anggota yang besar pagunya di bawah dana simpanan yang dimiliki anggota di CU yang bersangkutan. Besar pinjaman mikro biasanya maksimal 80% dari saldo simpanan anggota, termasuk simpanan saham, simpanan pokok dan simpanan wajib. 44
Hasil penelitian yang telah disarikan/ parafrase.
16
d. Pinjaman Perumahan Salah satu pelayanan pinjaman lain yang diberikan CU adalah pinjaman perumahan. Layanan ini diberikan kepada anggota yang hendak memiliki perumahan secara kredit, atau renovasi rumah. Persyaratan KPR yang diminta oleh bank konvensional pada umumnya cukup berat, bersifat administratif dan procedural yang tidak semuanya dapat dipenuhi nasabah. e. Pinjaman Kendaraan Seperti halnya pinjaman perumahan, pinjaman kendaraan juga ditujukan bagi anggota yang hendak memiliki kebendaan, yaitu berupa kendaraan. Baik kendaraan roda dua maupun empat atau lebih. Tujuannya adalah memberi kemudahan anggota untuk dapat memiliki kendaraan. Bunga yang diberikan juga relatif lebih kecil dibanding pinjaman umum. Yaitu berkisar antara 1,51,8% per bulan menurun (anuitas). Biasanya kredit kendaraan roda empat bunganya lebih besar dibanding roda dua. f. Pinjaman Usaha Tani Jenis lain dari pinjaman anggota adalah pinjaman usaha tani. Jenis pinjaman ini khusus bagi anggota yang hendak menggunakan uang pinjaman untuk keperluan produksi di bidang pertanian. Misalnya untuk mendirikan peternakan atau menggarap tanah perkebunan. Bunga yang diberikan juga relatif kecil, hanya sekitar 1,1% per bulan dan bersifat tetap. Pinjaman jenis ini sebenarnya juga berisiko tinggi. Karena tak dapat dipastikan keberhasilan anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, kredit produktif seperti ini justru sangat diharapkan diambil oleh anggota. Dana yang dipinjam tak semata-mata habis dikonsumsi, tetapi diputar sebagai modal untuk kegiatan yang lebih produktif serta tak habis dalam satu masa saja.
E. PENGIKATAN
JAMINAN
DALAM
PRAKTIK
PERJANJIAN
PINJAMAN ANGGOTA CREDIT UNION (CU) Dari beberapa jenis pinjaman di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman anggota ada yang mengandung risiko dan ada yang tidak. Mengandung risiko apabila jumlah pinjaman lebih besar dari jumlah simpanan
17
yang dimiliki seorang anggota di CU. Pinjaman berisiko maksudnya adalah risiko dalam hal mendapatkan pengembaliannya. Untuk pinjaman umum yang pagunya lebih besar dari simpanan yang dimiliki anggota atau jenis pinjaman yang berisiko lainnya, CU menentukan jaminan bagi pelunasan pinjaman tersebut. Seperti telah dijelaskan sebagian pada sub bab di atas, jaminan dapat berupa jaminan orang dan atau jaminan kebendaan. Pelaksanaan jaminan pinjaman CU dijelaskan sebagai berikut: 1. Jaminan orang Dalam jaminan orang, biasanya CU mensyaratkan calon peminjam mendapatkan jaminan dari minimal dua orang anggota lainnya. Anggota penjamin tidak boleh dari jajaran atau pengawas CU. Harus merupakan anggota biasa. 2. Jaminan kebendaan Jika diperlukan jaminan lain berupa jaminan kebendaan, maka pihak CU akan mengambil agunan berupa barang bergerak atau tak bergerak milik anggota calon peminjam. Jenisnya disesuaikan dengan besarnya jumlah pinjaman dan risiko dari tujuan penggunaan pinjaman yang bersangkutan. Juga rasio jumlah pinjaman dibanding jumlah simpanan anggota. Jaminan kebendaan dapat berupa barang bergerak maupun tak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan bermotor. Barang tak bergerak misalnya tanah dan atau rumah, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat. Dalam praktik pinjaman anggota di CU, tak semua jaminan dengan benda bergerak diikat dengan perjanjian khusus berupa fidusia dan benda tak bergerak dengan hak tanggungan seperti halnya pinjaman nasabah di bank konvensional pada umumnya. Anggota hanya membayar jasa pelayanan sebagai biaya administratif pinjaman. Tak ada biaya khusus pengikatan jaminan berupa fidusia ataupun hak tanggungan di notaris. Pada perjanjian dengan jaminan benda bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dalam praktiknya anggota peminjam hanya menyerahkan bukti pemilikan kendaraan berupa BPKB. Selanjutnya pada pencairan dana pinjaman, anggota hanya menandatangani Surat Kuasa Jual, yang isinya memberikan
18
kuasa pada pihak CU untuk menjual benda bergerak tersebut sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Pada perjanjian dengan jaminan benda tak bergerak berupa tanah dan atau rumah, peminjam hanya menitipkan sertifikat bukti kepemilikan dan akan disimpan oleh pihak CU. Sangat jarang menggunakan pengikatan jaminan dengan hak tanggungan yang aktanya dibuat oleh notaris. Dalam beberapa kasus tak jarang malah ada anggota peminjam yang tak menitipkan sama sekali sertifikat kepemilikan benda tak bergerak kepada CU. Dengan kata lain pinjaman tersebut tanpa jaminan sama sekali. Walaupun pada perjanjiannya disebutkan bahwa jaminannya berupa barang tak bergerak. Alasannya hanyalah peminjam tak sempat menyerahkan sertifikat pada CU atau pihak CU sudah mengenal dengan baik pihak peminjam yang memang adalah anggota CU.
F. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CREDIT UNION (CU) SEBAGAI KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ANGGOTA Sebagai kreditur dalam perjanjian pinjaman anggota, CU perlu mendapatkan perlindungan. Terutama agar memperoleh kepastian hukum pelunasan piutangnya. Salah satu cara yang direkomendasikan adalah dengan menjadikan CU sebagai kreditur preferen. Bila suatu waktu peminjam mengalami kepailitan berdasarkan putusan pengadilan, maka CU akan mendapatkan kepastian jaminan pelunasan yang diutamakan. Posisi kreditur preferen bisa didapatkan salah satunya apabila CU berkedudukan sebagai penerima fidusia atau hak tanggungan atas benda milik anggota yang dijadikan jaminan pinjaman. Pengadaan
perjanjian
fidusia
dan
atau
hak
tanggungan
akan
menimbulkan biaya. Prinsip CU yang seminimal mungkin menimbulkan biaya dalam kegiatan usaha, dapat disiasati dengan berbagai cara, misalnya dengan mengalokasikan sebagian iuran jasa pelayanan di setiap pinjaman. Lalu sisa biaya dibebankan kepada anggota yang meminjam. Mungkin akan menjadi lebih berat dari sisi pembiayaan, namun harus diingat, upaya ini adalah upaya mengamankan dana yang disalurkan oleh CU.
19
Tak semua juga pinjaman disarankan menggunakan jaminan kebendaan yang diikat dengan fidusia atau hak tanggungan. Maka sebaiknya CU membuat kriteria-kriteria standar jenis kredit yang jaminannya diikat dengan perjanjian tertentu. Terutama jenis-jenis pinjaman berisiko tinggi. Pihak CU juga harus tegas dan mengedepankan profesionalitas dalam melayani anggota. Jangan sampai ada anggota yang melalaikan bahkan kewajiban pokok untuk menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai jaminan. Jangan hanya memandang hubungan personal atau kedekatan CU dengan anggota yang bersangkutan. Karena kepastian hukum tentu erat kaitannya dengan aspek legalitas dan bukti-bukti formal. Perlindungan hukum bagi CU dengan menjadikan CU sebagai kreditur preferen dapat dibahas dalam tingkat rapat pengurus yang kemudian diteruskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Semua upaya hanyalah ditujukan bagi upaya pemeliharaan kesehatan CU sebagai salah satu lembaga mediasi keuangan. Selanjutnya aturan dapat dimuat dalam bentuk peraturan perundangundangan, sehingga seluruh CU dapat memperoleh perlindungan hukum yang sama dalam kegiatan usaha di masa-masa mendatang.
G. PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum yang digunakan dalam perjanjian pinjaman anggota Credit Union (CU) adalah didasarkan pada Undang-undang Perkoperasian, Peraturan Menteri, AD/ ART dan Pola Kebijakan masing-masing Credit Union (CU). Sedangkan lingkup jaminannya meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, tergantung jenis dan besar pinjaman anggota. 2. Pelaksanaan pengikatan jaminan dalam perjanjian pinjaman anggota Credit Union adalah dengan Surat Kuasa Jual atas benda bergerak atau penitipan sertifikat hak milik atas benda tak bergerak milik anggota peminjam, kepada Credit Union (CU). 3. Perlindungan hukum bagi Credit Union (CU) sebagai kreditur dalam perjanjian pinjaman anggota masih kurang memadai. Karena pelaksanaan pengikatan
20
jaminan tidak menjadikan Credit Union (CU) sebagai kreditur preferen yang berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu apabila debitur (anggota peminjam) wanprestasi atau dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara umum keberadaan Credit Union (CU) sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun demi kelangsungan kehidupan dan kesehatannya, Credit Union (CU) sebagai kreditur, perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih dari piutangnya tersebut. Yaitu dengan menjadikan Credit Union (CU) kreditur preferen, misalnya sebagai penerima fidusia dan/ atau Hak Tanggungan. Untuk memperkuat legalitasnya, kedudukan Credit Union (CU) sebagai kreditur dan pemegang jaminan, perlu diatur khusus dalam suatu peraturan perundangundangan.
21
Daftar Pustaka A. Daftar Buku A. Suman Kurik. 2008. Membangun Ekonomi Kerakyatan. Cet. 2. Grha Guru, Yogyakarta. Babbie, Earl. 1998. The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing Company, USA. Bailey, Kenneth D. 1982. Methods of Social Research. The Free Press, New York. Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta. Bernard Arief Sidharta dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Ed). 2011. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Burhan Ashshofa. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta. Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta. Francis X. Wahono, dkk. 2012. Pancur Kasih Empowerment Movement. Intitut Dayakologi, Pontianak. Francis X. Wahono. 2012. Pancur Kasih Credit Union Movement. Institut Dayakologi, Pontianak. Irawan Soehartono. 1995. Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya). PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing, Malang. Maria S. W. Sumardjono. 2001. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Munaldus, dkk. 2012. Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Munaldus, dkk. 2013. Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Pieter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Edisi Pertama Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta. Singleton, Royce. 1988. Approaches to Social Research. Oxford University Press, New York. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Cetakan 2007. Sutrisno Hadi. 2000. Metodologi Research. Andi, Yogyakarta.
B. Daftar Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502
22
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Credit Union (CU) Pola Kebijakan Pengurus Credit Union (CU) C. Daftar Jurnal, Tesis, Handout, dan lain-lain yang terkait Diah Apriani Atika Sari. 2008. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Zone Management) Secara Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Tesis. Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta. Nurhasan Ismail. 2008. Catatan bahan pekuliahan Seminar Desain Penelitian, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, UGM. Tidak dipublikasikan. D. Daftar Website http://indobersatu.blogspot.com/ http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaan-bank-cu/ http://infocreditunion.wordpress.com/perbedaan-bank-cu/ http://kalbar.bps.go.id/ http://m.antarakalbar.com/berita/311721/wagub--12-juta-anggota-koperasi-dikalbar http://pipiw.wordpress.com/2008/09/18/credit-union-di-indonesia-seperti-apa/ http://www.antaranews.com/print/1182836295/mengambil-manfaat-dari-creditunion http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=1170 http://www.woccu.org/about/creditunion http://www.woccu.org/newsroom#newsroom_Overview
