KAJIAN PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK
LATAR BELAKANG • • •
Keterbatasan sumber pembiayaan Peningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah Pelayanan masyarakat
MAKSUD DAN TUJUAN • • •
•
Untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok di dalam melakukan pinjaman Untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Depok dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman daerah.
RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan yaitu mengumpulkan, mengumpulkan, mengindentifikasi i d tifik i dan d menganalisis li i : a) Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dalam proses pembangunan di Kota Depok dengan sumber b pembiayaan bi d i pinjaman dari pinjaman. i j . b) Sampai sejaumana kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depokk dalam d l melakukan l k k pinjaman. pinjaman.
DASAR HUKUM • • • • • • • •
• •
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK 147/PMK.07/2006 07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.
PRINSIP DASAR PINJAMAN • • • • •
Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup kekurangan arus kas; Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri; Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (On-Lending); Tid k melebihi Tidak l bihi Batas B t Defisit D fi it APBD d dan B Batas t K Kumulatif l tif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
PERSYARATAN PINJAMAN z z z z z z z
Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5; Batas maksimal defisit APBD daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Batas masimal defisit APBD tidak termasuk SiLPA dan defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan persetujuan t j DPRD DPRD. Untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang waktu pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah
NO 1. 2. 3. 4 4. 5.
PERSYARATAN
Surat Permohonan Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Surat Persetujuan DPRD. Salinan surat pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. Kerangka Acuan Kegiatan yang berisi: a. Latar belakang b.
Maksud dan Tujuan
c c.
Ruang lingkup dalam pemanfaatan pinjaman
d.
SKPD yang menjadi Penanggungjawab kegiatan
e.
SKPD yang menjadi penanggungjawab keuangan
f.
Analisis aspek (pelayanan, keuangan, sosial, lingkungan, ekonomi dll)
g.
Keterpaduan/ Keterpaduan/ Sinergitas dengan Kegiatan Lain
h.
Jadwal Waktu Pelaksanaan
i.
Kaitan dengan RPJMD
j.
Peta wilayah atau lokasi kegiatan.
k.
Struktur organisasi pengelola kegiatan dan keuangan.
l.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 13. 14. 15. 15.
Lain-lain yang dianggap perlu, seperti: Lain• Persetujuan awal pemberi pinjaman. • Bukti pelunasan pinjaman tahun sebelumnya. Rasio Kemampuan Keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) Tahun berkenaan ≥ 2,5. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik dengan penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumya. APBD tahun bersangkutan. Perda APBD 3 (tiga) tahun berturutberturut-turut. Sisa pinjaman daerah yang masih ada Naskah Perjanjian Pinjaman. Jangka waktu pinjam. S k b Suku bunga Rencana penggunaan pinjaman Rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan Jumlah pinjaman
SUMBER PINJAMAN z
Pemerintah; z Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah); z Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/on(SLA)/on-
lending)
z z z z
Pemerintah daerah lain; Lembaga keuangan Bank; Lembaga Keuangan bukan Bank; dan Masyarakat
JENIS PINJAMAN Jangka Pendek
-1T Tahun h - Untuk menutupi arus kas - 1/6 dari APBD Jangka Menengah - Lebih dari 1 tahun - Tidak melebihi jabatan Kepala Daerah - digunakan utk Penyediaan Layanan Umum yang tidak menghasilkan Penerimaan Jangka Panjang - Lebih dari 1 tahun - membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan
DSCR : perbandingan antara penjumlahan Pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti pajak penghasilan perorangan, dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo
Rumus DCSR : (PAD + BD +DAU) +DAU)--BW DSCR
DSCR : PAD : BD : DAU : BW : P
:
B
:
BL
:
=
≥ 2,5
(P + B + BL) Debt Service Coverage ratio Pendapatan Asli Daerah Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan Dana Alokasi Umum Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo nggaran yang bersangkutan Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang Bersangkutan Biaya Lainnya Yang Jatuh Tempo (Biaya komitmen komitmen, Biaya Bank dan Lain Lain--lain yang jatuh tempo)
Perhitungan DSCR Pemerintah Kota Depok dengan Asumsi APBD tahun 2008 1.
Rencana Usulan Pinjaman
:
Rp. 100.000.000.000,00
2.
Bunga/Tahun / (%) (Mengikuti Suku Bunga yg berlaku)
:
13,00
3.
Jangka Waktu Pinjaman
:
2 (dua) Tahun
(PAD + BHP/BHBP+DAU+DBHP Prov + DP OTSUS + BK Prov) - (BW) DSCR = ANGSURAN POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN
(KOMPONEN A) - (KOMPONEN B) DSCR = KOMPONEN C
Komponen A
:
1. 2.
PAD
:
80.425.378.821,54
BHP/BHBP
:
130.292.958.847,62
3.
DAU
:
427.136.387.000,00
4.
DBHP Prop
:
106.426.381.500,00
5. 6.
DP Otsus BK Prop
: :
44.057.766.509,31 JUMLAH =
(+) 788.338.872.678,47
Komponen B 1. 2.
Belanja Pegawai ( Tdk Langsung
:
459.815.792.450,74
Pembayaran Utang Pokok
:
50.000.000.000,00 JUMLAH =
(+) 509.815.792.450.74
Komponen C 1 1. 2. 3.
Angsuran Bunga
:
13.000.000.000,00
Angsuran Pokok ( Jumlah Pinjaman/jangka waktu) Biaya Lain ( Prediksi -Provisi Bank 0,5% -Notaris Notaris 1 permil
:
50.000.000.000,00
:
600.000.000,00 JUMLAH =
(+) 63.600.000.000,00
788.338.872.678,47 – 509.815.792.450,74 DSCR = 63.600.000.000,00 278.523.080.227,74
DSCR = 63.600.000.000,00
DSCR = 4,3 Ketentuan DSCR ≥ 2,5
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa batas maksimal pinjaman Pemerintah Kota Depok dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((APBD)) tahun 2007 Komponen A Pendapatan Daerah
:
Komponen B a DAK a. b. Dana Darurat c. Pembayaran Pokok utang Jumlah
: 11,877,000,000.00 11 877 000 000 00 : : 10,672,127,800.00 (+) :
PENERIMAAN UMUM APBD TAHUN 2007 Komponen A Komponen B Jumlah
: 749,346,265,979.95 : 22,549,127,800.00 (-) : 726,797,138,179.95
Maksimum Pinjaman
749,346,265,979.95
22,549,127,800.00
: 75% x Penerimaan Umum APBD TA 2007 75% x 726,797,138,179.95 Jumlah
Sisa Pinjaman TA 2007 : 10,672,127,800.00 10 672 127 800 00 Rencana Pinjaman TA 2008 : 100,000,000,000.00 (+) Total Pinjaman
: 545,097,853,634.96
: 110,672,127,800.00
Perhitungan perbandingan sisa pinjaman daerah dengan jumlah pinjaman yang akan diterima dengan penerimaan umum APBD TA 2008 Rencana Pinjaman Sisa Pinjaman Tahun 2008 Total Pinjaman
: 100,000,000,000.00 : 11,488,750,000.00 (+) : 111,488,750,000.00
PENERIMAAN UMUM APBD TA 2008 K Komponen A Pendapatan Daerah
: 795,988,872,678.47
Komponen B a. DAK b D b. Dana D Darurat c. Pembayaran Pokok Utang Jumlah
: 7,650,000,000.00 : : 11,488,750,000.00 (+)
Penerimaan Umum APBD TA 2008 Komponen A Komponen B Jumlah
: 795,988,872,678.47 : 19,138,750,000.00 (+)
: 19,138,750,000.00
: 766,850,122,678.47
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2008 111,488,750,000.00 = x 100% 766,850,122,678.47 = 14,35 14 35 Persyaratan = ≤ 75 %
Perhitungan defisit APBD Pemerintah Kota Depok TA 2008 menurut PMK 95 Asumsi APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2008 (Pendapatan Belanja) + (SiLPA TA 2007 +Pencairan (Pendapatan-Belanja) Pencairan Dana Cadangan+Penerimaan kembali pemberian pinjaman+ pencairan deposito) Surplus/Defisit =
X 100%
Total Pendapatan
Komponen A Pendapatan Daerah Total Belanja
: 795,988,872,678.47 : 998,719,496,249.63 (-) : (202,730,623,571.16) : 106,219,372,571.16 106 219 372 571 16 : : 513,360,000.00 : (+) : (95,997,891,000.00) ( , , , )
Jumlah Silpa TA 2007 Sil Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Kembali Pinjaman Pencairan Deposito Jumlah TA 2008 Defisit Komponen B
Pendapatan Daerah S rp s/Defisit Surpus/Defisit
=
x 100% Defisit APBD 795,988,872,678.47
=
x 100% (95,997,891,000.00)
= 12,06 % (Ketentuan Defisit ≤ 3%)
