KAJIAN PINJAMAN DAERAH

KAJIAN PINJAMAN DAERAH

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .....................................................................

1

1.2. Identifikasi Masalah .............................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................... ...................

3

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan .....................................................

3

KAJIAN TEORITIS 2.1. Dasar Hukum Pinjaman Daerah ..........................................

5

2.2. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah ...........................................

6

2.3. Persyaratan Pinjaman ...........................................................

7

2.4. Sumber-Sumber Pinjaman Daerah.......................................

10

2.5. Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

10

2.6. Larangan Penjaminan ..........................................................

13

2.7. Pinjaman Dimasukan Dalam APBD................... .................

13

2.8. Pembayaran Kembali Pinjaman................... ........................

13

2.9. Pelaporan Pinjaman................... ..........................................

14

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK 3.1. Kondisi Fisik ........................................................................

15

3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok ....................................

15

3.1.2 Topografi. ..................................................................

16

3.1.3 Penggunaan Lahan. ....................................................

16

3.2. Administrasi ........................................................................

18

3.3.

Kependudukan ................................................................... .

19

3.3.1 Penduduk. ..................................................................

19

ii

3.3.2 Tenaga Kerja. .............................................................

21

3.4. Pendidikan ..........................................................................

22

3.5. Kesehatan ............................................................................

22

3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan..................................................................

23

3.5.2 Sarana dan Prasarana ...............................................

24

3.6. Perhubungan ( Jalan/Jembatan) ............................................

27

3.7. Ekonomi ...............................................................................

28

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok .........................................................................

28

b. Kondisi Perekonomian .....................................................

30

BAB IV PINJAMAN DAERAH

BAB V

4.1. Analisa Kemampuan Pinjaman Daerah ...............................

32

4.2. Analisa Batas Maksimal Pinjaman .....................................

34

KESIMPULAN Analisa Kemampuan Pinjaman .....................................................

38

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

40

DAFTAR TABEL Tabel 2.3

Persyaratan Pinjaman ............................................

Tabel 3.1.3

Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok.................... 17

Tabel 3.3.1 a

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010-2015 (jiwa) .............................................

Tabel 3.3.1 b

20

Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan struktur Usia Kota Depok Tahun 2007 .......................

Tabel 3.3.2

9

20

Prosentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Depok Tahun 2007 ..................................

Tabel 3.5.1

21

Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) kota Depok .. 23

iii

Tabel 3.5.2

Proyeksi Pengembangan Gedung, Sarana dan Prasarana RSUD Kota Depok ............................... 25

Tabel 3.7.a

PDRB Kota Depok 2003-2006 ............................. 29

Tabel 3.7 a

Prosentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003-2006 ................................... 30

Tabel 3.7 b

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2002-2006 ..........................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

31

KAJIAN PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat maupun PAD, dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan. Kota Depok merupakan pintu gerbang Propinsi Jawa Barat . Secara geografis maupun fungsional pembangunan di Kota Depok memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pembangunan wilayah disekitarnya, sehingga

menjadi

satu

kesatuan

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian dengan propinsi jawa barat. Dengan demikian, diharapkan Kota Depok mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu kepada masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Depok harus dapat menyediakan anggaran/dana investasi yang sangat besar, maka salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan adalah dengan menggunakan dana pinjaman daerah, walaupun pada prinsipnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi penerimaan utama , namun paling tidak pinjaman daerah ini dapat mempercepat proses pembangunan yang dilaksanakan. Karena pinjaman daerah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek yang bersifat cost recovery khususnya untuk kepentingan pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.

Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

1

Kemandirian keuangan daerah ini tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh kemampuannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena di samping dari PAD masih ada penerimaan lain sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sejalan dengan undang-undang tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatannya di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sementara itu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi sehingga kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pembangunan sangat terbatas, untuk menutupi kekurangan dana tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penggunaan dana pinjaman daerah ini sebagai salah satu sumber pilihan pembiayaan pembangunan di masa yang akan datang akan memegang peranan penting dan membuka peluang bagi daerah untuk melakukan pinjaman dari pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.2

Identifikasi Masalah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran, yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.


2

Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 174 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah. 1.3

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok di dalam melakukan pinjaman

2.

Untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok

3.

Sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam memperkaya kajian tentang keuangan daerah khususnya mengenai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber investasi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.

4.

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kota Depok dalam memberi arah atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman daerah.

1.4

Ruang Lingkup Kegiatan Sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dan tujuan yang telah diutarakan pada latar belakang bahwa kajian pinjaman ini mampu memberikan gambaran bagaimana memaksimalkan kemampuan daerah


3

dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dengan melihat efektivitas dampak terhadap program kerja yang telah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Sesuai kerangka pemikiran di muka maka ditetapkan ruang lingkup kegiatan yaitu mengumpulkan, mengindentifikasi dan menganalisis ; a) Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dalam proses pembangunan di Kota Depok dengan sumber pembiayaan dari pinjaman. b) Sampai sejaumana kemampuan keuangan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan pinjaman.

.


4

BAB II KAJIAN TEORITIS 2.1

Dasar Hukum Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam melakukan pinjaman yaitu : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 7. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;


5

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. 2.2

Prinsip Dasar Pinjaman Daerah Menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pinjaman daerah merupakan solusi alternatif untuk membiayai pembangunan, dimana pada era otonomi daerah saat ini beban belanja untuk pembangunan di daerah cukup besar, serta tuntutan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan umum semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk bekerja keras mencari sumber-sumber alternatif pendapatan dan pembiayaan yang cukup memadai. Adapun yang menjadi prinsip Pemerintah Daerah melakukan pinjaman adalah : 1. Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, termasuk untuk menutup kekurangan arus kas; 2. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri; 4. Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar negeri (On-Lending);


6

5. Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2.3

Persyaratan Pinjaman Seperti yang telah di isyaratkan dalam Peraturan Perundangundangan bahwasanya

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman

untuk mendanai pembangunan, namun tentunya ada kaidah-kaidah yang perlu menjadi perhatian yaitu, : 1.

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;

2.

Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5;

3.

Batas maksimal defisit APBD daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.

Batas masimal defisit APBD tidak termasuk SiLPA dan defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan

5.

Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah;

6.

Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

7.

Untuk Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang waktu pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah Debt Service Coverage ratio (DSCR) adalah merupakan

perbandingan antara penjumlahan Pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti pajak penghasilan perorangan, dana alokasi umum (DAU) setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan


7

biaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo, bila dirumuskan secara matematis perhitungan DSCR yaitu : Rumus DCSR : (PAD + BD +DAU)-BW DSCR =

≥ 2,5 (P + B + BL)

DSCR :

Debt Service Coverage ratio

PAD :

Pendapatan Asli Daerah

BD

Bagian Daerah dari PBB, BPHTB,

:

Penerimaan

Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan DAU :

Dana Alokasi Umum

BW

Belanja

:

Wajib

dipenuhi/tidak

yaitu bisa

belanja

yang

harus

dihindarkan

dalam

tahun

anggaran yang bersangkutan P

:

Angsuran

Pokok

Pinjaman

yang jatuh tempo

nggaran yang bersangkutan B

:

Bunga

Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun

anggaran yang Bersangkutan BL

:

Biaya

Lainnya

Yang

Jatuh Tempo (Biaya

komitmen, Biaya Bank dan Lain-lain yang jatuh tempo)


8

Tabel 2.3 Persyaratan Pinjaman Daerah NO

PERSYARATAN

1.

Surat Permohonan Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. 2. Surat Persetujuan DPRD. 3. Salinan surat pelantikan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 4. Surat Pernyataan dari Kepala Daerah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. 5. Kerangka Acuan Kegiatan yang berisi: a. Latar belakang b. Maksud dan Tujuan c. Ruang lingkup dalam pemanfaatan pinjaman d. SKPD yang menjadi Penanggungjawab kegiatan e. SKPD yang menjadi penanggungjawab keuangan f. Analisis aspek (pelayanan, keuangan, sosial, lingkungan, ekonomi dll) g. Keterpaduan/ Sinergitas dengan Kegiatan Lain h. Jadwal Waktu Pelaksanaan i. Kaitan dengan RPJMD j. Peta wilayah atau lokasi kegiatan. k. Struktur organisasi pengelola kegiatan dan keuangan. l. Lain-lain yang dianggap perlu, seperti: • Persetujuan awal pemberi pinjaman. • Bukti pelunasan pinjaman tahun sebelumnya. 6. Rasio Kemampuan Keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) Tahun berkenaan ≥ 2,5. 7. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik dengan penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumya. 8. APBD tahun bersangkutan. 9. Perda APBD 3 (tiga) tahun berturut-turut. 10. Sisa pinjaman daerah yang masih ada 11. Naskah Perjanjian Pinjaman. 12. Jangka waktu pinjam. 13. Suku bunga 14. Rencana penggunaan pinjaman 15. Rencana keuangan (financing plan) pinjaman yang akan diusulkan 15. Jumlah pinjaman Sumber : Departemen Dalam Negeri


9

2.4 Sumber-sumber Pinjaman Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dengan bersumber pada, : 1.

Pemerintah; a.

Pendapatan Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah);

b.

Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement (SLA)/onlending)

2.

Pemerintah daerah lain;

3.

Lembaga keuangan Bank;

4.

Lembaga Keuangan bukan Bank; dan

5.

Masyarakat Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui

Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa penerbitan Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal.

2.5

Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman 1. Pinjaman Jangka Pendek Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan digunakan hanya untuk menutupi arus kas dan jumlah maksimum adalah 1/6 dari jumlah belanja dalam APBD tahun anggaran berjalan hal ini disebabkan dengan mempertimbangkan kecukupan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek yang bersumber dari :


10

1. Pemerintah Daerah lain 2. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 3. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 2. Pinjaman jangka Menengah Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka menengah yang bersumber dari : 1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar Negeri. 2. Pemerintah Daerah Lainnya 3. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 4. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 5. Masyarakat Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

11

3. Pinjaman Jangka Panjang Merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan dalam hal ini proyek investasi yang menyangkut sarana dan prasarana yang menghasilkan pendapatan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut dan batas maksimum waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman tersebut. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari : 1. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari Dalam Negeri atau Luar Negeri. 2. Pemerintah Daerah Lainnya 3. Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 4. Lembaga keuangan bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia 5. Masyarakat


12

2.6

Larangan Penjaminan Dalam beberapa hal daerah dilarang melakukan pinjaman Daerah yang

bersipat

penjaminan

terhadap

pinjaman

pihak

lain

yang

mengakibatkan beban atas keuangan daerah yaitu : 1. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan; 2. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah. 2.7

Pinjaman dimasukan dalam APBD Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 bahwa setiap pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, wajib dialokasikan dalam APBD.

2.8

Pembayaran Kembali Pinjaman Ketentuan mengenai pembayaran kembali pinjaman dilakukan sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang memberi pinjam, untuk pinjaman luar negeri mengenai penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan, dan dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan semua kewajiban pembayaran kembali pinjaman daerah menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah pusat tidak menanggung pembayaran kembali pinjaman daerah yang menjadi kewajiban daerah dan tanggung jawab daerah


13

2.9

Pelaporan Pinjaman Pemerintah daerah wajib melaporkan perjanjian pinjaman, posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, dalam hal daerah tidak menyampaikan laporan, Pemerintah dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan dan dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibekukan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan Pemerintah dan keterangan mengenai pinjaman jangka panjang dituangkan dalam lampiran dokumen APBD.


14

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA DEPOK

3.1

KONDISI FISIK 3.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6º 19’00’’ - 6º 28’00’’Lintang Selatan dan 106º43’00’’ - 106º55’30’’ Bujur Timur. Bentang alam Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50–140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Km2. Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu Propinsi. Secara lengkap wilayah ini mempunyai batasbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor. Luas keseluruhan Kota Depok 20.504,54 ha atau 200,29 km2 yang mencakup 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Beji, Limo, Cimanggis,


15

Sawangan, Sukmajaya dan Kecamatan Pancoran Mas. Kota Depok sebagai pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Pancoran Mas. 3.1.2 Topografi Secara umum wilayah Kota Depok di bagian utara merupakan

daerah

dataran

tinggi,

sedangkan

di

bagian

selatanmerupakan daerah perbukitan bergelombang lemah. peta sebaran spasial kelas lereng lahan Kota Depok, berdasarkan atas elevasi atau ketinggian garis kontur, maka bentang alam daerah Depok dari selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data RTRW Kota Depok (Anonimous, 2000), sebagian besar wilayah Kota Depok memiliki kemiringan lereng kurang dari 15% bentuk kemiringan wilayah tersebut sangat menentukan jenis penggunaan lahan, intensitas penggunaan lahan dan kepadatan bangunan. Wilayah dengan kemiringan datar hingga sedang

digunakan

untuk

berbagai

keperluan

khususnya

pemukiman, industri dan pertanian. 3.1.3 Penggunaan lahan Jenis penggunan lahan di Kota Depok dapat dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Jenis kawasan yang perlu dilindungi terdiri dari Cagar Alam Kampung Baru (Kelurahan Depok) area pinggir sungai dan situ. Berdasarkan jenis kawasan lindung yang ada menggambarkan bahwa kondisi morfologis Kota Depok relatif datar. Badan air yang terdiri dari sungai dan situ-situ lokasinya tersebar mencakup luasan 551,61 Ha (2,80%) dari total luas Kota Depok ± 20502,33 Ha. Jenis penggunaan lahan yang dikategorikan untuk kawasan budidaya pada tahun 2001 didominasi oleh pemukiman 4702,43 ha (22,94%), lahan tidur 3543,39 ha(17,28%), sawah 3473,93 ha Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

16

(16,94%), tegalan 1781,93 ha (8,69%), dan jenis

penggunaan

lahan vegetasi campuran hanya 27,80% dari total luas Kota Depok. Kondisi di atas menggambarkan Kota Depok masih mencerminkan kegiatan yang bercampur antara pertanian dan perkotaan yang dipengaruhi oleh Kota Metropolitan, masalah yang dihadapi dalam penggunaan lahan ini adalah konversi lahan pertanian (lahan basah) menjadi kegiatan non pertanian, persoalannya adalah perkembangan nilai tanah (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan dengan produktifitas pertanian sawah, dan diperkirakan akan semakin mempercepat perubahan menjadi lahan perkotaan. Jika dilihat dari sebarannya dapat dikenali kawasan perumahan terkonsentrasi dominan di bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta yaitu Kecamatan Limo, Beji dan Sukmajaya. Kemudian di bagian tengah diapit oleh Jalan Margonda Raya, Sungai Ciliwung dan Jalan Tole Iskandar. Penggunaan pertanian tersebar di Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas bagian selatan dan sebagian Kecamatan Cimanggis. Tabel 3.1.3

Jenis Penggunaan Lahan Kota Depok Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun Perumahan + Kampung Pendidikan Tinggi Jasa dan Perdagangan Industri Kawasan Tertentu (Gandul, Cilodong, Depo KRL, Brimob, Radar AURI) Ruang Terbuka Hijau Sawah Teknis dan Non Teknis Tegalan/Ladang/Kebun/Tanah Kosong Situ & Danau Pariwisata, Lapangan Golf, Kuburan Hutan Kawasan Tertentu (TVRI, RRI) Sungai Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas) Total

Luas (Ha) 9,968.43 8,874.85 230.33 300.44 308.45 254.37

% 49.77% 44.31% 1.15% 1.50% 1.54% 1.27%

10,060.57 967.40 7,078.25 168.24 388.56 26.04 176.26 82.12 1,171.70 20,029.00

50.23% 4.83% 35.34% 0.84% 1.94% 0.13% 0.88% 0.41% 5.85% 100.00%

Sumber : Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok


17

Selain itu terdapat beberapa penggunaan lahan yang cenderung intensif seperti industri yang tersebar di Jalan Raya Bogor (Kecamatan Cimanggis), perdagangan dan jasa, pendidikan dan perkantoran yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya dan Jalan Akses UI. 3.2

ADMINISTRASI Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Juli 1997 Nomor 135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka pembentukan Kota Depok sebagai wilayah administratif baru di Propinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999. Berdasarkan

Undang-undang

tersebut,

dalam

rangka

pengembangan fungsi kotanya sesuai dengan potensinya dan guna memenuhi kebutuhan pada masa-masa mendatang, terutama untuk sarana dan prasarana fisik kota, serta untuk kesatuan perencanaan, pembinaan wilayah,

dan

penduduk

yang

berbatasan

dengan

wilayah

Kota

Administratif Depok, maka wilayah Kota Depok tidak hanya terdiri dari wilayah Kota Administratif Depok, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bogor lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede yang terdiri dari Desa Pondokterong, Desa Ratujaya, Desa Pondokjaya, Desa Cipayung dan Desa Cipayung Jaya. Sehingga wilayah Kota Depok terdiri


18

dari 6 Kecamatan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kota Depok. Sampai dengan tahun 2007 Kota Depok mempunyai 63 kelurahan, 828 Rukun Warga (RW), dan 4.538 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok tahun 2007 adalah 6.762 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 86 orang, golongan II sebanyak 1.471 orang, golongan III sebanyak 2.483 orang, dan golongan IV sebanyak 2.722 orang. Jumlah anggota DPRD Kota Depok hasil pemilu 2004 (periode 2004 – 2009) adalah 45 orang, laki-laki 39 orang, dan perempuan 6 orang. Anggota DPRD dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera 12 orang, kemudian Fraksi partai Golkar 8 orang, Fraksi Partai Demokrat 8 oang, Fraksi Partai Amanat Nasional 5 orang, Fraksi PDI Perjuangan 6 orang, dan Fraksi Persatuan Bangsa 6 orang. Jumlah keputusan DPRD Kota Depok pada tahun 2007 yang berupa Surat keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 2, sedangkan Surat Keputusan Dewan (DPRD) ada 24 keputusan, dan sebanyak 4 berupa Peraturan Daerah (PERDA). 3.3

KEPENDUDUKAN 3.3.1. Penduduk Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2007 mencapai 1.470.002 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 761.382 jiwa dan perempuan 708.620 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Depok tahun 2007 3,43 persen, sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Depok adalah 102. Kecamatan Cimanggis paling banyak penduduknya dibanding kecamatan lain di Kota Depok, yaitu 403.037 jiwa, Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Beji yaitu 139.888 jiwa. Di Tahun 2007, kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 7.339,37 jiwa/km2. Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota


19

Depok dengan tingkat kepadatan 10.033,61 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Beji dengan tingkat kepadatan 9.782,38 jiwa/km2. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 3.634,84 jiwa/km2.

Tabel 3.3.1.a Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (jiwa) Kecamatan

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2010

2015

Pancoran Mas

310,717

350,660

Sukmajaya

398,265

478,226

Beji

179,189

220,854

Sawangan

207,523

249,189

Limo

182,989

217,526

Cimanggis

451,925

515,111

1,732,642

2,035,293

TOTAL

Sumber: Hasil Revisi RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010, BAPEDA Kota Depok

Tabel 3.1.3.b Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia Di Kota Depok Tahun 2007 Laki-Laki

Kelompok Umur

N

1

2

0‐4 5‐9 10‐14 15‐19 20‐24 25‐29 30‐34 35‐39 40‐44 45‐49 50‐54 55‐59 60‐64 65‐69 70‐74 75 +

73.306 71.218 64.881 65.636 72.278 77.081 75.537 65.905 51.320 41.041 32.805 23.438 16.968 13.118 9.901 6.949

J UML AH

761.382

%

Perempuan N %

3

4

9,63 9,35 8,52 8,62 8,62 10,12 9,92 8,66 6,74 5,39 4,31 3,08 2,23 1,72 1,30 0,91 100

66.685 63.982 57.842 60.900 69.501 73.869 70.360 61.768 48.921 35.762 30.905 22.632 15.601 13.567 9.002 7.323 708.620

5

9,41 9,03 8,16 8,59 9,81 10,42 9,93 8,72 6,90 5,05 4,36 3,19 2,20 1,91 1,27 1,03 100

Laki-Laki+Perempuan N % 6

139.991 135.200 122.723 126.536 141.779 150.950 145.897 127.673 100.241 76.803 63.710 46.070 32.569 26.685 18.903 14.272 1.470.002

7

RJK 8

9,52 9,20 8,35 8,61 9,64 10,27 9,92 8,69 6,82 5,22 4,33 3,13 2,22 1,82 1,29 0,97 100

109,93 111,31 112,17 107,78 104,00 104,35 107,36 106,70 104,90 114,76 106,15 103,56 108,76 96,69 109,99 94,89 107,45

Sumber : Depok Dalam Angka Tahun 2007


20

3.3.2. Tenaga Kerja Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri dari “ angkatan kerja” dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja adalah mereka yamg aktif dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai pengangur. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang bekerja 44,63 % sedangkan yang menganggur sekitar 9,36 %. Jadi penduduk Kota Depok yang tergolong angkatan kerja 53,98 %, sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang bekerja masih didominasi lakilaki dari pada perempuan (lakilaki 63,56 % dan perempuan 25,71dari penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja di sektor jasa dan perdagangan dengan persentase masing-masing 27,98 % dan 26,92 %. Status pekerjaan didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 64,84 %, kemudian berusaha sendiri 26,79 %. Tabel 3.3.2 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kota Depok, Tahun 2007 Lapangan Usaha 1 Pertanian Pertamb. & Penggalian Industri Listrik, Gas & Air Konstruksi Perdagangan Angkutan & Komunikasi Keuangan Jasa-jasa Lain-lain JUMLAH

Laki-laki

2005 (%) Perempuan

Jumlah (%)

2

3

4

3.06 0.14 14.75 0.70 6.79 23.41 15.49 9.36 25.88 0.42 100.00

0.35 0.00 21.28 0.00 0.00 35.60 3.36 6.24 33.17 0.00 100.00

2.27 0.10 16.63 0.50 4.83 26.92 12.00 8.48 27.98 0.30 100.00

Sumber: Bapeda Kota Depok


21

3.4

PENDIDIKAN Tahun Ajaran 2006/2007 jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak di Kota Depok sebanyak 314 sekolah, jumlah murid TK 14.053, dan 954 guru TK. Sekolah SD sebanyak 362 sekolah, dengan 125.581 murid, dan 4.656 orang guru. Sekolah SMP berjumlah 137 sekolah dengan jumlah siswa 44.601 orang dan jumlah guru 3.023 orang. Di tingkat SMA terdapat 51 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 14.937 orang dan 1.183 orang. Selain itu terdapat 55 sekolah SMK, dengan jumlah murid 18.726 orang dan jumlah guru 1.371 orang. Pada tahun 2006, penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA dan sederajat. 27,67%. Memiliki Ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk Kota Depok yang berumur 10 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf latin 59,99 %, huruf lainnya 1,07 %, huruf latin dan huruf lainnya 37,51 %, dan yang buta huruf 1,43 %.

3.5

KESEHATAN Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kota Depok harus selalu ditingkatkan melihat perkembangan jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran kesehatan, serta penambahan tenaga medis terus dilakukan sehingga pelayanan secara maksimal bagi semua lapisan masyarakat dapat dirasakan dan tingkat


22

kepuasan dapat lebih dimaksimalkan dengan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah ( Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah). Seperti apa yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006 – 2011 dimana disebutkan

bahwa

prioritas

perencanaan

pembangunan

lebih

menitikberatkan pada bagaimana meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan parasarana pelayanan yang memadai sehingga peningkatan kualitas pelayanan khususnya penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatkan kesehatan keluarga, kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan dapat lebih dioptimalkan. 3.5.1 Sumber Daya Manusia Tenaga Kesehatan Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang optimal karena hal ini sangat mempengaruhi mutu pelayanan dan pengelolaan kesehatan. Tabel 3.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan (RSUD) Kota Depok No Spesifikasi Jumlah Pendidikan 1.

Tenaga Medis 26 orang

2.

Paramedis Keperawatan

3.

10 orang Paramedis Non Keperawatan Tenaga Non 20 orang Medis

4.

19 orang


1. Dokter Umum 2. Dkter Gigi 3. Dokter spesialis 1. D3 Keperawatan 2. Sarjana Keperawatan 3. SPK 1. D3 Kebidanan 2. D3 Gigi 1. Apoteker 2. SMF 3. Administrasi Negara

23

4. Ekonomi 5. D3 Lingkungan 6. D3 Rontgent 7. D3 Rekam Medik 8. D3 Gizi 9. D3 Analis 10. D3 Administrasi RS 11. SKM 12. SMA Sumber : RSUD Kota Depok

3.5.2 Sarana dan Prasarana Untuk

mengoptimalkan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat Kota Depok pada saat ini sudah tersedia Rumah Sakit Umum Daerah dimana proses pembangunan gedung RSUD dilakukan secara bertahap sesuai dengan Master Plan yang telah dibuat. Untuk saat ini RSUD sudah dapat beroperasi, namun hanya ada satu gedung yang telah siap untuk digunakan untuk pelayanan diataranya : IGD, OK, poliklinik RSUD Kota Depok dan ruang perawatan kelas III. Mengacu pada sarana dan prsarana yang tersedia di RSUD Kota Depok, terutama bangunan gedung dibagi dalam tiga kategori yaitu : a.

Bangunan/gedung dengan luas 3.420 M2 (yang terdiri dari gedung A, IPAL, dan genset) sudah selesai dan berfungsi:

b.

Bangunan/gedung dengan luas 4.010 M2 (yaitu gedung C) sedang proses pembangunan (Pondasi)

c.

Bangunan/gedung dengan luas 8.210 M2 belum dibangun. Untuk meningkatkan pelayanan yang optimal tentunya

sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan, mengingat jumlah penduduk yang harus dilayani akan semakin berkembang setiap tahunnya. Di Kota Depok tahun 2007 tersedia 27 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan dan 10 puskesmas pembantu. Sarana Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

24

pelayanan kesehatan antara lain rumah sakit juga tersedia di Kota Depok. Sampai dengan tahun 2007 rumah sakit umum yang ada di Kota Depok ada 10, rumah sakit ibu dan anak ada 4 rumah sakit, Balai Pengobatan 142, Rumah Bersalin 24 buah. Tabel 3.5.2 Proyeksi Pengembangan Gedung, Sarana dan Prasarana RSUD Kota Depok Kelas C GED

PERUNTUKAN

LUAS

A

Lt 1 : POLIKLINIK UGD

3300

B

Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 3 Lt 1 : RADIOLOGI, FARMASI, LAB, REHAB MEDIK, CSSD

3250

C

Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 2 Lt 3 : ADMINISTRASI MEDICAL RECORD Lt 1 : POLI TAMBAHAN, ANAK & KEBIDANAN, FAS UMUM Lt 2 : KANDUNGAN & BEDAH SENTRAL, INST. BEDAH SENTRAL

TOTAL

16.250.000.000 4010

Lt 3 : ICU DAN ICCU

20.050.000.000

D

Lt 1 : RAWAT INAP KELAS VIP

1850

E

LAUNDRY

300

1.500.000.000

F

INSTALASI GIZI

350

1.750.000.000

G

EKSISTING WORKSHOP

H

AMBULANCE CENTER

60

300.000.000

I J K L

INSENERATOR IPAL GENSET NORTULARY (KAMAR JEAZAH)

50 50 70 180

250.000.000 900.000.000

M N O

Instalasi Logistik Landasan Oksigen Sentral Instalasi Oksigen ke Gedung B, C, D

80 24

400.000.000 60.000.000 345.000.000

P

MESJID

150

SELASAR 1 LT

SELASAR 2 LT

Lt 2 : RAWAT INAP KELAS 1

9.250.000.000

750.000.000

TOTAL

13.724

51.805.000.000

Gambar

4%

2.072.200.000

Konsultan+Pengawas

3%

1.554.150.000


25

Penyempurnaan Master Plan

150.000.000

Inflasi TOTAL

10%

5.180.500.000 60.761.850.000

ALKES

70%

42.533.295.000

Kelas B GED A B

C

D

PERUNTUKAN Poli, UGD, Kelas III 60 TT Lantai 1: CSSD, Farmasi Rehabilitasi Medik, Medical Record Lantai 2: Rinap Kelas III A 60 TT Lantai 3: Kelas II 50 TT Lantai 4: Kelas II 50 TT Lantai 1: Radiologi (kamar (X-Ray 2), Ct-Scan, Ruang Praktek 6, Laboratorium Sentral & Administrasi, Apotik, Ruang Tunggu Lantai 2: OK 4 Kamar, VK 1 kamar, kamar RR 2, Haemodialisa 4 TT Lantai 3: ICU 6TT, ICCU 4TT, NICU 4TT Lantai 1: Rinap Kelas 1 A 20 TT Lantai 2: Rinap Kelas 1 B 20

LUAS 3300 4330

TOTAL 21.650.000.000

4010

20.050.000.000

3700

18.500.000.000

300 350

1.500.000.000 1.750.000.000 300.000.000 -

TT Lantai 3: Rinap Kelas VIP 8 TT dan Super VIP 2 TT Lantai 4: Administrasi E F G H I

Laundry Instalasi Gizi Workshop Ambulance Center IPAL


60 50

26

J K L M N O P

Insenerator Genset Kamar Jenazah Instalasi Logistik Landasan Oksigen Sentral Pekerjaan Pipa Oksigen ke Gedung A, B,C,D Masjid

50

250.000.000

70

-

180

900.000.000

80

400.000.000

24

60.000.000 690.000.000

150

750.000.000

Selasar Jumlah Gambar Penyempurnaan Master Plan

16.654 4%

150.000.000 150.000.000

Penyempurnaan FS Konsultan+Pengawas

3% 10%

1.932.000.000 6.440.000.000

TOTAL 70%

77.358.000.000 54.150.600.000

Inflasi BIAYA ALKES Sumber : RSUD Kota Depok

3.6

66.110.000.000 2.644.400.000

PERHUBUNGAN (JALAN/JEMBATAN) Perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah angkutan, ijin trayek, jumlah penumpang yang ada di Kota depok merupakan investasi yang menunjang pembangunan di Kota Depok dan merupakan salah satu asset di dalam penghitungan PAD Kota Depok. Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi yang banyak diminati hal ini dikarenakan biayanya yang relative murah dan cepat sampai ditujuan. Di Kota Depok terdapat 5


27

Stasiun Kereta Api, antara lain : Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam. Panjang jalan di Kota Depok tahun 2007 adalah 503,24 km2, jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan negara 14,31 km2, jalan propinsi 19,16 km2, jalan kota 469,77 km2. Pada bulan September 2007 jumlah pelanggan Kancatel Depok sebesar 72.476 dengan jumlah kapasitas sentral dan jumlah LIS (Line in service) 80.301 dan 75.529. 3.7

EKONOMI Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah., pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic

growth);

pembangunan

ekonomi

mendorong

pertumbuhan

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan

perekonomian

Kota

Depok

tahun

ketahun-nya

mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya aktifitas perekonomian, hal ini mencerminkan bahwa Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan kegiatan Industri, perdagangan dan jasa, serta pertanian menunjukan pertumbuhan yang terus meningkat. a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok Kota Depok sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbasiskan ekonomi perkotaan dan ekonomi pedesaan, dimana masing-masing sektor perekonomian berkembang,

hal

menunjukan peningkatan yang terus

ini mencerminkan bahwa

indikator

makro

ekonomi daerah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Depok terakhir (tahun 2006), atas dasar harga berlaku, Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

28

mengalami peningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005, yaitu dari Rp. 7.541.666,15,-

(dalam juta) pada Tahun 2005

menjadi Rp. 8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005 menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalam juta) Tahun 2006. Tabel 3.7.a PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006

10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2003

2004

2005

2006

PDRB atas dasar harga berlaku PDRB atas dasar harga konstan


29

Tabel 3.7.a Presentase PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 - 2006 KELOMPOK SEKTOR

2003

2004

2005)*

2006)*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3,59

3,23

2,99

2,65

3,59

3,23

2,99

2,65

-

-

-

-

48,51

48,59

48,57

47,13

1. INDUSTRI PENGOLAHAN

38,30

38,52

2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

4,34

4,09

4,81

4,73

3. BANGUNAN/KONSTRUKSI

5,87

5,98

5,27

4,86

47,90

48,18

48,44

50,22

1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

30,44

30,60

30,07

32,32

2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

5,66

5,64

6,81

6,42

3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

3,82

3,94

3,83

3,53

4.JASA-JASA

7,98

8,00

7,71

7,94

A. P R I M E R 1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN B. S E K U N BD E R

C. T E R S I E R

38,49

37,54

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

b. Kondisi perekonomian Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01 %).

Dari

semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami

pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju tersier

adalah

subsektor

pertumbuhan

sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang

bertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok. Subsektor yang tinggi pula pertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.


30

Tabel 3.7.b Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2003-2006 KELOMPOK SEKTOR

2003

2004

2005*

2006**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2,23

4,24

4,70

-4,27

2,23

4,24

4,70

-4,27

-

-

-

-

6,88

6,94

8,03

6,44

1. INDUSTRI PENGOLAHAN

7,21

7,27

9,00

7,15

2. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM

5,62

5,66

7,86

3,03

3. BANGUNAN/KONSTRUKSI

5,54

5,58

2,00

3,49

5,93

6,21

5,98

7,73

1.PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

5,87

5,91

6,07

9,39

2. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

6,95

6,83

7,95

2,23

3.BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

7,34

10,32

6,64

2,80

4.JASA-JASA

4,78

4,83

3,94

8,04

PDRB KOTA DEPOK

6,26

6,50

6,96

6,65

PDRB PROPINSI JAWA BARAT

4,84

4,77

5,62

6,01

A. P R I M E R 1. PERTANIAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN B. S E K U N BD E R

C. T E R S I E R

Sumber : BPS Kota Depok, 2006

*)Angka Perbaikan **)Angka sementara


31

BAB IV PINJAMAN DAERAH 4.1

Analisis Kemampuan Pinjaman Daerah Kota

Depok

dalam

pelaksanaan

pembangunannya

belum

melakukan pinjaman, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran ke pihak lembaga pemberi pinjaman manapun. Kota Depok dalam melakukan pembiayaan pembangunan lebih mengefektifkan pendanaan dari APBD, namun untuk pembangunan selanjutnya Pemerintah Kota Depok dimungkinkan melakukan pinjaman apabila program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan sumber

dananya tidak

mencukupi . Dalam rangka pinjaman daerah Pemerintah Kota Depok perlu melakukan analisis kewajiban pinjaman berdasarkan potensi pendapatan riil maupun besaran biaya yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pengembaliannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan perumusan yang sistematis dan terkoordinasi melalui suatu perhitungan sebagai berikut: Perhitungan DSCR Pemerintah Kota Depok dengan Asumsi APBD tahun 2008, yaitu : 1. Rencana Usulan Pinjaman

:

Rp. 131.508.600.000,00

2. Bunga/Tahun (%)

:

12,00

(Mengikuti Suku Bunga yg berlaku) 3. Jangka Waktu Pinjaman

:

8 (delapan) Tahun

(PAD + BHP/BHBP+DAU+DBHP Prov + DP OTSUS + BK Prov) - (BW) DSCR = ANGSURAN POKOK PINJAMAN + BUNGA + BIAYA LAIN


32

(KOMPONEN A) - (KOMPONEN B) DSCR = KOMPONEN C

Keterangan : PAD

:

Pendapatan Asli Daerah

BHP/BHBP

:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

DAU

:

Dana Alokasi Umum

DBHP Prop

:

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

DP Otsus

:

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

BK Prop

:

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

PK

:

Pembayaran Pokok Utang

Biaya Lain

:

Biaya

Administrasi,

Biaya

Provisi,

Biaya

Komitmen, asuransi dan Denda :

Komponen A 1.

PAD

:

80.425.378.821,54

2.

BHP/BHBP

:

130.292.958.847,62

3.

DAU

:

427.136.387.000,00

4.

DBHP Prop

:

106.426.381.500,00

5.

DP Otsus

:

-

6.

BK Prop

:

44.057.766.509,31 (+) JUMLAH =

788.338.872.678,47

Komponen B 1. 2.

Belanja

Pegawai

(

Tdk

Langsung

:

Pembayaran Utang Pokok

:

459.815.792.450,74 65.754.300.000,00 (+) JUMLAH =


525.570.092.450.74

33

Komponen C 1.

Angsuran Bunga

2.

Angsuran

3.

:

Pokok

(

15.781.032.000,00

Jumlah

Pinjaman/jangka waktu)

:

16.438.575.000,00

Biaya Lain ( Prediksi

:

789.051.600,00

-

Provisi Bank 0,5%

-

Notaris 1 permil

(+) JUMLAH =

33.008.658.600,00

788.338.872.678,47 – 525.570.092.450,74 DSCR = 33.008.658.600,00

262.768.780.227,73 DSCR = 33.008.657.600,00 DSCR = 7,96 Ketentuan DSCR ≥ 2,5 ( Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman)

4.2

Analisa Batas Maksimal Pinjaman Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa batas maksimal pinjaman Pemerintah Kota Depok dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 dapat dirumuskan sebagai berikut :


34

Komponen A Pendapatan Daerah

: 749,346,265,979.95

Komponen B a. DAK

: 11,877,000,000.00

b. Dana Darurat

:

-

c. Pembayaran Pokok utang : 10,672,127,800.00 (+) Jumlah

: 22,549,127,800.00

PENERIMAAN UMUM APBD TAHUN 2007 Komponen A

: 749,346,265,979.95

Komponen B

: 22,549,127,800.00 (-) Jumlah

Maksimum Pinjaman

: 726,797,138,179.95 : 75% x Penerimaan Umum APBD TA 2007 75% x 726,797,138,179.95

Jumlah Sisa Pinjaman TA 2007

: 545,097,853,634.96 : 10,672,127,800.00

Rencana Pinjaman TA 2008 : 131,508,600,000.00 (+) Total Pinjaman


: 142,180,727,800.00

35

Perhitungan perbandingan sisa pinjaman daerah dengan jumlah pinjaman yang akan diterima dengan penerimaan umum APBD TA 2008 dapat dirumuskan sebagai berikut : Rencana Pinjaman

: 131,508,600,000.00

Sisa Pinjaman Tahun 2008

: 11,488,750,000.00 (+)

Total Pinjaman

: 142,997,350,000.00

PENERIMAAN UMUM APBD TA 2008 Komponen A Pendapatan Daerah

: 795,988,872,678.47

Komponen B a. DAK

: 7,650,000,000.00

b. Dana Darurat

:

-

c. Pembayaran Pokok Utang : 11,488,750,000.00 (+) Jumlah

: 19,138,750,000.00

Penerimaan Umum APBD TA 2008 Komponen A

: 795,988,872,678.47

Komponen B

: 19,138,750,000.00 (+) Jumlah

: 776,850,122,678.47

Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2008 142,997,350,000.00 =

x 100% 776,850,122,678.47

= 18,41 Persyaratan

= ≤ 75 %


36

Perhitungan defisit APBD Pemerintah Kota Depok TA 2008 menurut PMK 95 tahun 2007 dapat dirumuskan sebagai berikut : Asumsi APBD TA 2008 adalah defisit (Pendapatan-Belanja)

+

(SiLPA

TA

2007

+Pencairan Dana Cadangan+Penerimaan kembali pemberian pinjaman+ pencairan deposito) Surplus/Defisit =

x 100% Total Pendapatan

Komponen A Pendapatan Daerah

: 795,988,872,678.47

Total Belanja

: 998,719,496,249.63 (-) Jumlah

: (202,730,623,571.16)

Silpa TA 2007

: 106,219,372,571.16

Pencairan Dana Cadangan

:

Penerimaan Kembali Pinjaman

:

Pencairan Deposito

:

Jumlah

513,360,000.00 -

(+)

: (95,997,891,000.00)

TA 2008 Defisit

Komponen B Pendapatan Daerah Surpus/Defisit = Defisit APBD

x 100%

795,988,872,678.47 = x 100% (95,997,891,000.00) = 12,06 % Ketentuan Defisit ≤ 3% Kajian Pinjaman Daerah Pemerintah Kota Depok

37

BAB V KESIMPULAN Pemerintah Kota Depok dengan cara meminjam dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah membayar kembali pinjamannya. Namun untuk menentukan apakah Pemerintah Kota Depok layak atau tidak untuk melakukan pinjaman, diperlukan adanya analisis untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan besarnya pinjaman, serta batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan saat ini, karena pinjaman daerah ini berbeda dengan Pedapatan Asli Daerah seperti pajak dan restribusi, dalam pinjaman ini terdapat kewajiban dari Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan berupa angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi dan denda. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam kajian ini dapat dianalisis beberapa kesimpulan yaitu : 1.

Bahwa berdasarkan perhitungan DSCR (Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Depok memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman hal ini disebabkan rasio kemampuan Pemerintah Kota Depok untuk mengembalikan pinjaman adalah sebesar 7,96 % lebih besar dari syarat DSCR ≤ 2,5%

2.

Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 75% dari total penerimaan APBD tahun 2007 yaitu sebsear Rp. 545,097,853,634.96

jadi apabila Pemerintah Kota Depok mengajukan pinjaman sebesar Rp.131,508,600,000.00 memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan PP 54 Tahun 2005 pasal 12 3.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 bahwa defisit APBD TA 2008 adalah sebesar Rp.(95,997,891,000.00) dan hasil perhitungan batas maksimal defisit APBD Kota Depok adalah 12,06 %


38

sehingga sesuai dengan ketentuan apabila defisit APBD melebihi dari 3 % dari proyeksi PDB. 4.

Defisit APBD Pemerintah Kota Depok lebih dari 3% maka untuk dapat melakukan pinjaman harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Keuangan dan apabila defisit APBD dibawah 3% maka rekomendasi cukup dari Departemen Dalam Negeri.

5.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pinjaman sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah menuju pada pinjaman daerah yaitu : Kerangka Acuan Kegiatan yang terdiri dari : 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup Kegiatan 4. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Kegiatan 5. SKPD yang menjadi Penanggung Jawab Keuangan 6. Analisis aspek (Pelayanan, Keuangan ,Sosial, Lungkungan, Ekonomi dst) 7. Keterpaduan/sinergitas dengan kegiatan yang lain 8. Jadwal Waktu Pelaksanaan 9. Kaitan dengan RPJMD 10. Peta Wilayah 11. Struktur Organisasi Pengelolan Kegiatan Keuangan 12. Lain-lain yang dianggap perlu •

Persetujuan Awal Pinjaman

•

Bukti Pinjaman tahun sebelumnya ( bila ada)


39

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah; Bapeda Kota Depok, Depok Dalam Angka Tahun 2007 Dinas Kesehatan Kota Depok,Profil Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2007


40

Bachrul Elmi 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI Press. APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 APBD Pemerintah Kota Depok, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006 – 2011 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum


41

KAJIAN PINJAMAN DAERAH

Recommend Documents