Ringkasan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF-Environmental and Social Management Framework) Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR Latar Belakang RIDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. RIDF adalah perpanjangan tangan PT SMI (Sarana Multi Infrasturtur) yang dibentuk Kementerian Keuangan untuk menyalurkan pinjaman kepada Pemda yang awalnya berada di bawah skema pembiayaan general obligation – lihat Gambar 1, dan kemudian seiring dengan meningkatnya kemampuan teknis Pemda maka pemberian pinjaman dapat dialokasikan kepada proyek-proyek yang secara finansial layak. Oleh sebab itu untuk awal bisnisnya, RIDF akan berlandaskan kepada beberapa hal seperti: i) penilaian kelayakan sub-proyek lebih berdasarkan kepada kelayakan ekonomi dibandingkan keuangan (termasuk aspek sosial dan lingkungan hidup); ii) tenor pinjaman mencakup jangka pendek hingga panjang (misalnya tenor 5 hingga 20 tahun). Untuk mengurangi dampak negatif terhadap posisi keuangan PT.SMI, bisnis RIDF akan dilengkapi dengan jaminan dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme pemotongan DAU/DBH. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada PT.SMI dalam kasus gagal bayar. Gambar 1. Kriteria Pinjaman Daerah
RIDF juga akan mengaplikasikan norma kehati-hatian dalam memberikan pinjaman (prudential norms) dan proses penilaian yang ketat. Proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai oleh RIDF bersifat open menu di sektor yang terkait dengan infrasturktur lingkungan, sosial dan sektor produktif dan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Adapun sektor tersebut adalah i) pasokan air dan sanitasi; ii) 1
infrastruktur lingkungan (seperti manajemen limbah padat, drainase, dan energy effisiensi); iii) perumahan rakyat dan peningkatan pemukiman kumuh; iv) infrastruktur transportasi dan logistik (seperti pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur untuk Buss Rapid Transit); v) infrastuktur sosial (seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan pasar baru)–lihat table 1. Komponen selanjutnya dalam proyek RIDF ini, juga akan dibentuk RIDF Project Development Facility yang bertujuan untuk memberikan pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada Pemda dalam bidang penyiapan proyek, studi kelayakan, keahlian sektoral dan lain-lain. Untuk RIDF akan dilaksanakan oleh PT. SMI dibawah Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya yang berada di bawah Direktorat Pembiayaan dan Investasi. Adapun komponen RIDF-PDF akan berada di bawah Divisi Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi yang berada di bawah Direktorat Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi.
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. SMI
Aplikasi Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) RIDF Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial RIDF akan menjelaskan secara detail kebijakan, prinsip, prosedur, kerangka kerja institusi, dan juga alur kerja PT. SMI untuk menghindari, meminimisasi dan mengelola dampak lingkungan dan sosial terkait proyek infrastruktur yang 2
didukung oleh RIDF. ESMF ini disusun berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia, ESS (Environmental and Social Standards) PT.SMI dan Standar Internasional termasuk Kebijakan Safeguards Bank Dunia (OP 4.01, OP 4.04, OP 4.09, OP 4.36, OP. 4.11, OP 4.37 dan OP 4.10 and OP 4.12) (mohon lihat Annex 1 untuk penjelasan). Seperti telah disebutkan di atas, kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial ini berlaku untuk semua proyek yang akan mendapatkan pembiayaan melalui RIDF. Proyek yang menjadi cakupan ESMF ini dibagi menjadi 3 yaitu: Tabel 1. Tipe Proyek dan Action melalui ESMF No
1
Jenjang Proyek
Action di ESMF
Pemda akan menyiapkan dan mengungkapkan semua dokumen lingkungan dan social (yaitu AMDAL, UKL/UPL, EIA, EMP, Type 1 SIA, LARAP, IPP, dll) sebelum persetujuan proyek yang akan Proyek masih pada tahap mendapatkan dukungan pendanaan dari RIDF. Pada tahap ini, konseptual. Lokasi dan pemohon dapat berkolaborasi dengan tim PDF untuk alternatif desain masih mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen lingkungan dan sosial yang memiliki dampak signifikan dan dipertimbangankan penting harus dilakukan konsultasi publik yang bermakna sebelum finalisasi. Type 2
2
3
Tahap persiapan proyek telah selesai; bidding untuk konstruksi sudah dimulai. Dokumen lingkungan dan sosial telah selesai.
PT.SMI akan meninjau dokumen lingkungan dan social yang sudah tersedia dan akan meminta Pemda untuk melengkapi atau melakukan pengembangan atau penambahan studi lanjutan apabila diperlukan. Semua dokumen harus disetujui oleh PT SMI dan dilakukan konsultasi public yang bermakna sebelum persetujuan pinjaman
PT. SMI akan melakukan due diligence untuk mengkonfirmasi bahwa: (a) proyek tersebut memenuhi ESMF ini termasuk juga semua peraturan nasional dan internasional lain yang berlaku Type 3 terkait dengan aspek lingkungan dan social; (b) tidak ada Proyek yang sudah resiko reputasi bagi PT.SMI dan juga Bank Dunia; (c) tidak dimulai atau bahkan sudah ada masalah terdahulu (legacy issue) atau kewajiban hukum. Berdasar atas penilaian tersebut, PT. SMI akan meminta Pemda selesai konstruksinya untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan, yang diperlukan, untuk mengurangi resiko potensial terkait reputasi atau masalah yang terkait kewajiban di masa lalu.
3
Cakupan ESMF ini juga melihat dampak terhadap daerah sekitar yang kemungkinan akan terkena dampak dari proyek tersebut seperti halnya dampak dari proyek terhadap quarry (area penggalian material), koridor, transmisi listrik, jaringan pipa, kanal, terowongan, jalan akses, daerah pembuangan (disposal area), serta daerah yang berkembang secara tidak direncanakan yang timbul dari adanya proyek (influx management), seperti misalnya pemukiman mendadak, logging, atau pergeseran lahan pertanian di sepanjang jalan akses. ESMF ini juga akan mencakup analisa dampak proyek terhadap area yang digunakan untuk kegiatan mata pencaharian seperti berburu, memancing, pengembalaan, pengumpulan, pertanian, dll atau terkait dengan upacara keagamaan atau upacara yang bersifat adat. Pada intinya, ESMF ini juga melihat dampak baik langsung maupun tidak langsung dari proyek yang dibiayai oleh RIDF terhadap kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan proyek tersebut. ESMF ini menjelaskan secara komprehensif instrumen safeguards yang digunakan serta peran dari pihak terkait (PT. SMI dan Pemda) pada tiap siklus proses pinjaman dari inisiasi/aplikasi pinjaman, screening awal, penilaian proyek, penandatangan kontrak, pencairan, hingga evaluasi dan pemantauan. Gambar 2. Alur Proses Pinjaman Daerah
Dokumen ESMF ini juga mencakup audit eksternal, pembaruan dokumen dan norma-norma pengungkapan. Adapun dokumen ESMF ini meliputi:
Alat mitigasi resiko lingkungan dan sosial seperti penilaian dampak lingkungan (AMDAL, UKL UPL) dan rencana pengelolaan lingkungan (EMP atau RKL RPL) berdasarkan kategorisasi resiko proyek. 4
Pembebasan lahan dan kerangka kebijakan pemukiman kembali atau disingkat rencana aksi pemukiman kembali berdasarkan kategorisasi resiko proyek (LARAP – Land Acquisition and Resettlement Action Plan). Kerangka perencanaan masyarakat adat termasuk penanganan keluhan dan mekanisme, konsultasi public untuk memastikan pendekatan partisipatif dan adil dalam mengevaluasi dan mengurangi resiko proyek. ESMF ini juga menjelaskan secara detail stakeholder yang terkait termasuk peran dan kewajibannya. Direktorat Manajemen Resiko di PT.SMI akan menggunakan dokumen ini dalam melakukan penilaian terhadap dampai resiko lingkungan dan sosial dan bagaimana mitigasi resiko dapat diukur dan dilakukan sebelum tercapainya perjanjian akan pinjaman. Divisi Pengendalian Fasilitias Pembiayaan juga akan memonitor compliance dari perjanjian pinjaman dan norma pengungkapan (disclosure). Di lain sisi, Pemda sebagai pihak peminjam akan menggunakan dokumen ESMF ini untuk mengisi checklist terkait lingkungan dan sosial sebagai bagian dari paket aplikasi pinjaman untuk RIDF dan juga sebagai panduan dalam menyiapkan dokumen dan instrument mitigasi dampak seperti AMDAL, UKL-UPL, LARAP, IPP, dan remedial action plan, dll. Pedoman terkait capacity building (peningkatan kapasitas). Seperti telah disebutkan diatas, ESMF ini menguraikan secara detail prosedur penerapan kerangka kerja dalam siklus bisnis RIDF. ESMF mencakup juga seperangkat alat pembantu seperti template untuk check list dan bentuk penilaian, kerangka acuan (terms of reference) untuk mempersiapkan dokumen untuk pengamanan langkah-langkah mitigasi, detail perencanaan, dan detail terkait safeguards yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian pinjaman. ESMF ini juga menjelaskan secara detail prosedur operasional, aplikasi dari kerangka tersebut dan juga penggunaan template, kerangka acuan dan petunjuk lainyang telah disediakan.
ESMF ini terdiri atas 4 bagian – (i) Penapisan proyek dan penilaian dampak ; (ii) Langkah mitigasi beserta implementasinya; (iii) Implementasi terkait kebutuhan yang telah disebutkan; dan (iv) pemantauan, pengawasan dan pelaporan. Dalam menegakkan rencana mitigasi, hasil dari penilaian isu terkait lingkungan dan social harus diterjemahkan kedalam perjanjian tentang pelaksanaan instrumen pengamanan antara PT.SMI dan Pemda. Dalam perjanjian pinjaman tersebut juga harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil apabila terjanji masalah yang tidak diinginkan. Pemda juga diwajibkan secara berkala menyampaikan laporan kemajuan kepada PT. SMI terkait pelaksanaan rencana mitigasi yang disepakati dalam instrumen safeguards. Selanjutnya, PT. SMI akan melakukan kunjungan rutin untuk memverifikasi kemajuan dan kinerja pelaksanaan instrument safeguards yang disepakati. Secara khusus, ESMF ini juga mengharuskan pembebasan lahan dan persyaratan pengungkapan (disclosure requirement) terkait harus terpenuhi sebelum pencairan pinjaman.
5
Updating dan Operasionalisasi ESMF ESMF ini adalah dokumen yang dapat terus diperbaharui oleh PT. SMI dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini. ESMF yang diperbaharui harus juga mendapat persetujuan dari pihak Bank Dunia dan akan tersedia untuk para pemangku kepentingan melalui website PT. SMI. Detail prosedur yang harus diikuti olehPT.SMI untuk setiap jenis proyek untuk screening, penilaian dampak, dan penentuan instrument pengamanan dan tindakan perbaikan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan serta konsultasi publik dan pengungkapan untuk proyek akan dimasukkan ke dalam dokumen Operational Manual dari RIDF.
6
Annex 1. PT.SMI ESS dan World Bank Safeguards Operational Policies PT SMI’s Environmental and Social Safeguards 1. ES-1: Assessment and Management of Environmental & Social Risks and Impact 2. ES-2: Labour and Working Conditions 3. ES-3: Pollution Prevention and Abatement 4. ES-4: Safety, Health and Security 5. ES-5: Land Acquisition and Resettlement 6. ES-6: Biodiversity Conservation and Natural Resources Management 7. ES-7: Indigenous Peoples and Local Communities 8. ES-8: Cultural Heritage 9. ES-9: Energy Conservation and Environment-Friendly Energy 10. ES-10: Consultation and Grievance Mechanisms World Bank’s Safeguards Operational Policies 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
OP 4.01 Environmental Assessment OP 4.04 Natural Habitats OP 4.09 Pest Management OP 4.11 Physical Cultural Resources OP 4.12 Involuntary Resettlement OP 4.10 Indigenous Peoples OP 4.36 Forests OP 4.37 Safety of Dam World Bank Group General EHS Guidelines and Industry Sector Guidelines
7
