PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) MATARAM. Oleh:

ISSN No. 1978-3787

Media Bina Ilmiah61

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) MATARAM Oleh: I Wayan Nuada Dosen PNS dpk pada STIE 45 Mataram Abstrak: Kas merupakan aktiva yang paling mudah untuk diselewengkan, karena sifanyat yang mudah dipindahtangankan, tidak memiliki identitas kepemilikan, bentuknya kecil membuat kas paling rawan terhadap penyelewengan. Begitu rawannya kas terhadap pencurian, penyelewengan, maka untuk pencegahannya tidak ada kata lain kecuali menerapkan pengendalian intern yang baik. Memperhatikan hal tersebut sangatlah penting untuk mengangkat topik penerapan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas Akpar Mataram. Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern tersebut guna mencegah terjadinya penyelewengan maupun pencurian terhadap kas dalam penelitian ini digunakan desciptive case studies yaitu studi kasus yang menjelaskan sistem akuntansi, teknik dan prosedur penerapan pengendalian intern tersebut. Hasil pembahaasan menunjukan bahwa pengendalian intern belum dilaksanakan sepenuhnya mengingat keterbatasan jumlah karyawan, namun khusus untuk pengendalian intern pengluaran kas bank telah diterapkan dengan baik kecuali karyawan yang menangani cek/slip belum terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas karena keterbatasan karyawan. Kata Kunci: Pengendalian Intern, Pengendalian Intern Penerimaan Kas, Pengendalian Intern Pengeluaran Kas, Kas Pendahuluan Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk menjamin teraksanakannya operasi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.Pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: Pengendalian preventif yang terkait dengan perumusan dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengamankan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian operasional yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Pengendalian kinerja yang berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan (Yadnyana, 2013: 2-3).Salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian pengendalian serius adalah bidang keuangan. Organisasi ataupun dunia kerja dewasa ini marak dilanda kasus kecurangan dan penyelewengan dalam hal keuangan. Kasus tersebut tentunya dapat merugikan perusahaan, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Kecurangan dan penyelewengan tersebut tentunya tidak bisa ditolerir karena efek yang ditimbulkan bisa sangat merugikan. Kecurangan atau penyelewengan keuangan ini bisa menyebabkan kebangkrutan jika terus menerus dilakukan tanpa

adanya upaya pengendalian. Aset yang paling rawan terjadinya kecurangan adalah kas, karena sifatnya yang mudah dipindahtangankan. Kas merupakan aset yang paling likuid sehingga berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Karena sifatnya dan kerawanan terjadinya penyelewengan pada kas, sehingga sistem pengendalian internal harus diterapkan sebaik-baiknya (http://fearlessmey. wordpress.com/2012). Akhir-akhir ini media cetak acapkali dihiasi oleh berita tentang korupi, hal ini tidak saja menerpa pejabat, kalangan politisi bahkan sampai merambah kalangan akademisi yang rupanya juga tidak luput dari kasus tersebut. Salah contoh saja berita yang cukup mengejutkan orang sekaliber Prof. Titib yang disebut-sebut ahli weda juga ikut menghiasi berita surat kabar Pos Bali terkait terkait kasus dugaan korupsi 14 item pengadaan barang dan jasa di IHDN Denpasar. Mantan Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Prof. Dr. Made Titib bersama Dr. Praptini, Pembantu Rektor II IHDN, Senin tanggal 18 Nopember 2013 ditahan Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Bersama Titib dan Praptini, Kejati Bali juga menahan Drs. Nyoman Suweca, staf Praptini di IHDN (Pos Bali Gema Merdeka, Inc. 19 Nopember 2013 : 1).

_______________________________________ http://www.lpsdimataram.comVolume 7, No. 6,Desember 2013

62 Media Bina Ilmiah

Rupanya kalangan kepala daerah maupun parlemen tercemar pula oleh virus korupsi seperti yang dilansir media Bali Post Selasa, 26 Nopember 2013 halaman 6 kolom 3—5 sebagai berikut: ”Korupsi massal yang kini terjadi adalah karena sistem politik yang digunakan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Korupsi kepala daerah terjadi, karena ia telah banyak keluar dana dalam sistem pemilihan yang sarat dengan politik uang. Karena mereka bertekad wajib menang (untuk nantinya bisa korupsi), maka ia bahkan siap menyongok di MK. Maka MK pun akhirnya bisa bobol oleh aliran gelombang uang yang mengalir di sana. Demikian juga di parlemen. Mereka harus korupsi di sana, karena sebelumnya banyak terjadi politik uang dalam proses pemilu.” Parkir bandara pun terjangkit virus korupsi seperti yang diberitakan Bali Post; “ Empat orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi retribusi parkir Rp 28 miliar di Bandara Ngurah Rai, kini sudah ditahan di Lapas Kerobokan. Mereka adalah Indra Pura Barnoza, Rudi Jhonzon Sitorus, Mikhael Maksi dan Direktur Utama PT Penata Sarana Bali (PSB) Ketut Chris Wisnu Sridana. Informasi lainnya yang yang diterima bahwadalam perkara ini, komplotan pelaku mengeruk uang parkir bandara Rp 20 juta sampai dengan Rp 30 juta setiap harinya. Jika dikalkulasi, setiap hari bandara mendapatkan retribusi parker Rp 47 juta (Bali Post, Selasa, 26 Nopember 2013, Hal. 3 kolom 5—6) Dewasa ini ternyata kasus korupsi tidak saja terjadi di organisasi profit motif juga telah merambah organisasi non profit motif atau nirlaba seperti dunia pendidikan. Sebagai organisasi nirlaba perguruan tinggi dituntut harus mampu menjamin pengadaan dan pengelolaan dana/kas yang memadai, Karena itu Akademi Pariwisata (AKPAR) Mataram salah satu perguruan tinggi swasta yang sedang menunjukkan perkembangan terkait maraknya pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat seharusnya memang sudah serius dalam melakukan pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Kas merupakan aktiva yang paling likuid yang sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional suatu organisasi. Demikian pula kas memiliki sifat yang mudah dipindahtangankan, tidak mempunyai identitas kepemilikan, bentuknya kecil membuat kas menjadi aktiva yang paling rawan terhadap penyelewengan. Kecurangan paling mudah terjadi pada kas, karena sifat kas yang mudah dipindahtangankan, tidak mempunyai identitas kepemilikan, apalagi bentuknya kecil memang membuat kas menjadi aktiva yang paling rawan terhadap penyelewengan. _______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

ISSN No. 1978-3787

Perlu disadari bahwa kas merupakan aktiva yang paling likuid serta sangat mempengaruhi kestabilan dan kelangsungan (going concern) perusahaan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dengan kas. “Kekurangan atau kelebihan kas menimbulkan berbagai masalah. Operasional perusahaan dapat terhenti karena kekurangan kas untuk pembelian bahan baku. Karyawan bisa mogok kerja jika gajinya tidak terbayar. Utang jatuh tempo yang tidak dapat dibayarkan menyebabkan persoalan hukum” (http://www.usbi.ac.id). Mencermati uraian di atas betapa penting asset yang disebut kas yang begitu menetukan kelangsungan aktivitas suatu organisasi termasuk perguruan tinggi. Kelangsung aktivitas suatu perguruan tinggi membutuhkan dukungan aliran kas yang memadai. Demikian pula sifat-sifat yang melakat pada kas, sehingga kas merupakan aktiva paling likuid sekaligus paling rawan terhadap penyelewengan. Berkenaan dengan hal tersebut maka, dalam penulisan artikel ini akan dibahas Pengendalian Intern Tarhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Akademi Pariwisata Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas Akademi Pariwisata Mataram untuk mencegah terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan kas. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbang saran/ masukan dalam mengamankan penerimaan dan pengeluaran kas secara normatif mengingat kas merupakan aktiva paling rawan terhadap penyelewengan. Metode Penelitian Penelitian kualitatif menurut McMillan & Schumacher dalam (Apipah, 2012) mengatakan bahwa suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sedangkan Strauss & Corbin dalam (Apipah, 2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan. Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini adalah desciptive case studies. Menurut Suharman dalam (Nuada 2012) menyatakan desciptive case studies merupakan studi kasus yang menjelaskan sistem akuntansi, teknik dan http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

prosedur yang umumnya dipergunakan dalam praktek bisnis. Dalam penelitian ini diungkap penerapan pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas Akademi Pariwisata Mataram untuk mencegah terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan kas. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara dengan bagian Biro Adminitrasi Umum dan Keuangan Akpar Mataram, Staf Keuangan dan Pengawas Keuangan Yayasan Kertya Wisata Mataram selaku Yayasan Pembinanya. Hasil Dan Pembahasan a.

Sekilkas Tentang Kas Kas adalah uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri dari uang kertas bank, uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah, dalam perusahan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lainnya yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas. (Isamaya 2006: 421). Kas1 (cash): segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan, yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominal. Kas2 (cash): uang dalam bentuk tunai maupun rekening bank yang dipunyai perusahaan (Aliminsyah 2005: 209). “Martono dan Harjito (2001) bahwa kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar (paling likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Sawair (2001) mengemukakan bahwa kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan (cash on hand) dan dana yang di simpan di bank dalam berbagai bentuk, seperti deposito dan rekening Koran” (http://www.ilmu-ekonomi.com/2011/09/pengertiankas.html).Lebih lanjutkas ( Cash) adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas/logam dan bendabenda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar/alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat (http://akuntansi-maissya.blogspot. com/ 2010/).Dengan demikian kas adalah uang kertas/logam yang diterima sebagai alat pembayaran yang syah di Indonesia dan barang-barang/aktiva lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai nominalnya. Kas merupakan aktiva yang paling lancar (likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Aktiva yang termasuk dalam kas dan bukan adalah sebagai berikut: Aktiva yang termasuk dalam kas(cash) : 1. Uang tunai dalam bentuk kertas/logam 2. Uang perusahaan yang disimpan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil

Media Bina Ilmiah63

3. 4.

5.

6.

Cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain Cek perjalanan(travell check) adalah yang diterbitkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditanda tangani oleh suatu bank,ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain Wesel post: dapat dijadikan uang tunai pada saat diperlukan

Aktiva yang tidak termasuk dalam kas (cash) Deposito berjangka/Time deposite : uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu berakhir 2. Uang yang disediakan untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya ontoh : Dana Pensiun 3. Cek mundur/Post date check : tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya 4. Perangko (http://akuntansimaissya.blogspot.com/2010/12). 1.

b.

Sekelumit Tentang Pengendalaian Intern Dengan demikian yang termasuk ke dalam kas adalah uang kertas, uang logam, cek (segala macam cek dalam rupiah kecuali cek mundur) dan wesel pos yang diterima dari pihak lain, serta saldo di Bank yang bebas diambil (giro dan tabungan) serta sangat mudah . Merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal, bila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau di ubah dalam bentuk kas. Kas adalah alat pembayaran yang syah di Indonesia dan barang-barang lain yang dapat segera diuangkan sebesar nilai nominalnya dan dapat digunakan untuk membayar utang jangka pendek, Dengan demikian yang termasuk ke dalam kas adalah uang kertas, uang logam, cek (segala macam cek dalam rupiah kecuali cek mundur) dan wesel pos yang diterima dari pihak lain, serta saldo di Bank yang bebas diambil (giro dan tabungan) konsep yang biasa dipakai dalam buku ajar Amerika yaitu uang kertas, uang logam, Cek, Wesel pos, simpanan di Bank dan barang barang lain yang dapat dterima di Bank sebagai setoran" tidak dapat dipakai di Indonesia karena tidak sesuai dengan praktik Bank di Indonesia. Kas merupakan hal yang penting dalam setiap transaksi perusahaan, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur penerimaan dan pengeluaran



kas, sehingga setiap arus transaksi yang berhubungan dengan kas dapat dicatat dengan baik. Kas sebagai suatu alat pembayaran yang likuid harus dikelola dengan baik untuk menghindarkan penyalahgunaan atas kas tersebut. Sehingga perlu adanya pengendalian untuk mencegah bertambah luasnya kecurangan yang berdampak pada bertambah banyaknya kerugian yang akan dialami oleh perusahaan.Pengendalian ini dikenal dengan pengendalian internal. Dalam bisnis kas tidak saja merupakan alat tukar, melainkan ukuran kestabilan dan kelangsungan (going concern) bisnis atau perusahaan. Hampir seluruh aktivitas perusahaan dilakukan dengan kas. kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan, sedangkan kelebihan kas dapat menyebabkan ketidakefisienan bila kas berlebih tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan perusahaan atau diinvestasikan ke sasaran yang tepat. Kekurangan atau kelebihan kas menimbulkan berbagai masalah. Operasionalperusahaan dapat terhenti karena kekurangan kas untuk pembelian bahan baku. Karyawan bisa mogok kerja jika gajinyatidak terbayar dapat menyebabkan. Utang jatuh tempo yang tidak dapat dibayarkan menyebabkan persoalan hukum. Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut tentang pengendalian intern berikut ini disajikan pengertiannya yaitu menurut AICPA (American Instituite Certified Public Accountant) memberrikan definisi seperti berikut : “Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melidungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan” (Hartadi, 1999 :3). Memperhatikan pengertian di atas tersingkap tujuan atau maksud dari pengendalian intern antara lain adalah untuk: 1. Melindungi harta 2. Menjamin terhadap terjadinya utang yang tidak layak 3. Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi 4. Dapat diperolehnya operasi secara efisiensi dan 5. Menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

_______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

ISSN No. 1978-3787

Berbicara masalah pengendalian intern orang kebanyakan masih mengacu pada pengertian yang dikeluarkan oleh AICPA (American Instituite Certified Public Accountant) pada tahun 1949 yang menyatakan ada empat unsur dalam pengendalian intern sebagai berikut: 1.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang jelas. Dalam suatu organisasi hendaknya diadakan pemisahan antara fungsi otorisasi, operasi, penyimpanan aktiva, dan pencatatan formal (akuntansi). Misalnya organisasi penerimaan kas pada sebuah perusahaan di mana pemilik atau tidak semua pemilik ikut mengelola perusahaan, yang berhak mengotorisasi adalah kepala bagian keuangan, fungsi operasi dalam hal ini dilaksanakan oleh kasir, penyimpanan kas dilakukian oleh bank, dan pencatatan formal oleh bagian akuntansi.Bila kasir merangkap penyimpanan uang, maka besar kemungkinan kasir akan “meminjam “ uang sementara secara tidak sah. Bila kasir merangkap pembukuan formal (akuntansi) kemungkinan penerimaan kas dicatat lebih kecil dari seharusnya dan sisanya digunakan digunakan sendiri. Perlu diingat bahwa kasir biasanya juga melakukan pencatatan untuk kepentingannya “sendiri”. Miasalnya kasir juga menyelenggarakan buku hariuan kasir, tetapi buku ini bukan catatan formal. Catatan formalnya adalah rekening buku besar kas yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi. 2.

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap harta, utang, pendapatan, dan biaya. Sistem otorisasi berarti untuk setiap transaksi yang terjadi harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pihak yang mengotorisasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Dengan menggunakan contoh penanganan transaksi kas, misalkan ada pelanggan yang akan melunasi tagihan perusahaan 50% dulu sisanya kemudian. Apakah hal demikian boleh? Bagimana bila hanya 25% ? Bagaimana bila dibayar dengan cek mundur? Atau apakah jumlah yang akan dibayar oleh pelanggan sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam faktur? Hal-hal semacam itulah yang perlu mendapat otorisasi. Yang dimaksud dengan prosedur pencatatan dalam hal ini adalah sistem dan dan prosedur akuntasi yang tepat untuk organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya sistem akuntansi yang maka pertanggungjawaban harta dan kewajiban perusahaan dapat dipelihara dengan benar. Harta yang tidak diadministrasikan dengan baik dapat berakibat hilangnya harta yang http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

bersangkutan. Misalnya piutang yang tidak dibukukan dengan baik kepada siapa harus ditagih, tentunya menyulitkan upaya penagihannya. Utang yang tidak dibukukan dengan baik juga dapat menimbulkan kerugian. Misalkan sejumlah utang yang seharusnya sudah dilunasi, ternyata belum dibayar karena tidak diketahui tanggal jatuh temponya. Dalam hal ini perusahaan dapat dianggap tidak bonafide dan dapat menyulitkan untuk memperoleh kredit selanjutnya. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. Dengan adanya praktik-praktik yang sehat maka kemanan harta dan utang perusahaan dapat lebih terjamin. Beberapa contoh praktik yang sehat: penggunaan formulir bernomor urut tercetak, melaksanakan audit mendadak, wajib cuti sementara, rotasi jabatan, pemanfaatan jasa asuransi, pencocokan jumlah-jumlah fisik dengan catatan

Media Bina Ilmiah65

3.

4. 5.

3.

4.

Karyawan yang mampu mel;aksanakan tugas (Narko, 2007: 59—60). Tak dapat dipungkiri bahwa di sektor apapun, sumber daya manusia selalu memegang posisi kunci, tidak terkecuali dalam hal sistem pengendalian interen. Sumber daya manusia atau karyawan adalah bagian sekaligus pelaku sistem itu sendiri. Untuk melaksanakan sistem pengendalian interen dibutuhkan karyawan yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan tinggi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tanpa adanya karyawan yang jujur maka meskipun unsur-unsur sistem pengendalian interen yang lain sangat baik dapat saja terjadi kolusi atau persekongkolan. Padahal syarat berjalannya sistem pengendalian intern adalah adanya asumsi bahwa tidak ada kolusi. Sebaiknya meskipun suatu organisasi memiliki karyawan yang semula jujur, dapat saja berubah menjadi karyawan yang tidak jujur karena terdapat kesempatan yang luas untuk berbuat tidak jujur. Di sisi lain dibutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan tinggi di bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. c.

1.

2.

Prinsip-Prinsip Aktivitas Pengendalian Intern Enam prinsip Aktivitas Pengendalian yaitu: Penetapan tanggung jawab Pengendalian akan sangat efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas suatu tugas tertentu Pemisahan tugas Tugas-tugas yang berkaitan, misalnya siapa yang menjaga aset secara fisik, dan siapa yang

6.

mencatat aset tersebut, harus diberikan kepada individu yang berbeda. Prosedur dokumentasi Dokumen harus diberikan nomor urat tercetak dan penggunaannya dikendalikan. Pengendalian secara fisik Verifikasi internal secara independen Verifikasi catatan-catatan secara berkala atau secara mendadak, Verifikasi catatan-catatan oleh karyawan yang independen dari karyawan yang rutin melaksanakan, adanya perbedaan/selisih harus dilaporkan kepada manajemen Pengendalian sumber daya manusia Pertanggungkan karyawan, Rotasi pekerjaan karyawan dan berikan mereka kesempatan cuti, lakukan pengecekan secara diam-diam (http://www.warsidi.com/2011/11/akuntansipengantar-berbasis-ifrs.html )

d.

Pengawasan Terhadap Kas Agar kas tidak di salah gunakan atau tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan sehingga perlu diadakan pengawasan terhadap kas antara lain pada 1. Penerimaan Kas Karena uang yang di terima oleh perusahaan adalah dari berbagai sumber , seperti penjualan tunai, pelunasan puitang dan pinjaman, maka prosedur pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a) Diadakan pembagian tugas antara fungsi penerima , pencatatan dan penyimpanan kas. b) Setiap penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kas dan segera dicatat , kemudian disetorkan ke bank. c) Di buat laporan kas setiap hari. d) Secara intern tanpa pemberitahuan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan kas. 2.

Pengeluaran kas Pengeluaran uang dalam suatu perusahaan adalah untuk membayar berbagai macam transaksi, maka prosedur pengawasannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) Semua pengeluaran uang yang relatif cukup besar menggunakan cek. b) Dibuat laporan kas setiap hari. c) Dipisahkan antara yang menulis cek, menandatangani cek dan yang mencatat pengeluaran perusahaan . d) Diselenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya rekatif kecil dan sifatnya rutin.



e)

Diadakan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.(http://hellowhite.blogspot.com/2013/04/pengawasankas.html)

e.

Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan dan Penggunaan Kas Akpar Mataram

1.

Kebijakan Penerimaan Kas Akpar Penerimaan kas Akpar berasal dari 2(dua) sumber yaitu dari Mahasiswa dan sumber lainnya. Sementara ini sumber penerimaan utama Akpar Mataram adalah sumbangan dan penerimaan dari mahasiswa dengan rincian sebagai berikut: a) Sumbangan Dana Pembangunan (SDP), dipunggut hanya sekali saat penerimaan mahasiswa baru yang pembayarannya dapat dicicil 3(tiga) kali. b) Registrasi Semester dipunggut per semester. c) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dipunggut per semester. d) Asuransi & Kartu Mahasiswa dipunggut hanya sekali saat penerimaan mahasiswa baru. e) Pembinaan Disiplin Sikap Profesi (PDSP) Mahasiswa Baru, dipunggut hanya sekali menjelang pelaksanaan PDSP. f) Pendaftaran Calon Mahasiswa, dipunggut sekali saat pendaftaran calon mahasiswa. g) Sistem Kredit Semester (SKS), dipunggut per semester. h) Praktek, dipunggut tiap mengikuti mata kuliah praktek yaitu semester 3, 4, dan 5. i) Ujian Akhir Semester (UAS), dipunggut setiap pelaksanaan UAS. j) Karya Tulis Akhir (KTA), dipunggut sekali saat menjadualkan KTA k) Yudisium, dipunggut hanya sekali saat yudisium. l) Wisuda, dipunggut hanya sekali saat wisuda. m) Sumbangan Buku, dipunggut hanya sekali saat wisuda. Sedangkan penerimaan Akpar dari sumber lainnya bersifat insidental berasal dari: a) Pelatihan dalam bentuk kerjasama dengan lembanga lain baik pemerintah maupun swasta. b) Bantuan Pemda NTB. c) Hibah Bersaing. Penerimaan kas Akpar Mataram ditangani oleh bagian Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAU) yang dalam administrasi pengeloloan kas dilengkapi program IT keuangan yang dibeli dari programmer keuangan professional seharga Rp 35.000.000,-. Standar Operasinal Prosedur (SOP) _______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

ISSN No. 1978-3787

penerimaan uang/kas dari mahasiswa adalah sebagai berikut: a) Mahasiswa datang membayar kepada BAU b) BAU menjurnal pembayaran mahasiswa sesuai item pembayaran ke program komputer keuangan yang dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan kas. c) BAU Mencetak /printout kuitansi dalam 3 (tiga) rangkap. d) BAU Menandatangai kuitansi penerimaan kas untuk keabsahan bukti. e) BAU Mendistribusikan Kuintansi tersebut yaitu; aslinya(warna putih) untuk mahasiswa, copy 1(warna kuning) didistribusikan ke bagian keuangan yayasan, dan copy 2 (warna merah) arsif BAU. f) BAU menyetorkan penerimaan uang/kas dilengkapi dengan jurnal transaksi penerimaan kas berserta masing-masing kuitansinya. g) Selanjutnya bagian keuangan yayasan menyetorkan penerimaan kas tersebut ke bank. Sedangkan penerimaan dari sumber lain yang sifatnya insidental seperti dari pelatihan, bantuan Pemda, dan hibah bersaing langsung masuk ke rekening khusus Akpar Mataram di BNI dan penggunaannya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Akpar Mataram. 2.

Kebijakan Penggunaan Kas Akpar Mataram Sumbangan dan beban lainnya yang bersumber dari mahasiswa digunakan untuk pembiayaan kegiatan aktivitas rutin Akpar Mataram yaitu: a) Bahan Habis Pakai Bahan habis pakai yang meliputi biaya administrasi rutin (ATK), dan penerbitan majalah ilmiah. b) Transportasi Transportasi meliputi biaya perjalanan dinas, biaya transportasi / bensin, peningkatan SDM, kegiatan dosen (seminar dll), borang akreditasi. c) Beban Personil Beban Personil meliputi gaji karyawan dan dosen tetap, honor dan transport dosen , honor dosen pembimbing penguji KTA, honor dosen praktek, honor dosen penguji komprehensip, honor dosen PA, honor reviuwer, honor dosen pembimbing OT, honor piket / PANPEN, honor panitia PDSP, honor tutor extra class, honor piket sore, honor wisuda, honor panitia pembangunan gedung, tunjangan uang makan karyawan kontrak , tunjangan hari raya (THR), biaya konsumsi karyawan, asuransi, biaya penerimaan mahasiswa baru, biaya PDSP mahasiswa baru, biaya praktek mahasiswa, biaya http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

ujian tengah semester (UTS), biaya ujian khir semester (UAS), biaya listrik, telepon & PDAM, biaya yudisium,biaya wisuda, biaya rapat dosen, sumbangan sosial, pemeliharaan gedung & peralatan kantor, pemeliharaan mobil, pemeliharaan taman, Koran, kegiatan ibadah, pemebayaran SPT Tahunan/PBB , peningkatan SDM pendidikan dosen tetapke S2 atau S3, kelistrikan, LP2M (penelitian dosen), kegiatan kemahasiswaan, kesehatan, biaya rapat, pakaian seragam,web site/pemasangan speedy, kecuali Sumbangan Dana Pembangunan dikelola oleh yayasan untuk aktivitas investasi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional Akpar Mataram. Penganggaran Penerimaan dan Penggunaan Kas AKPAR Mataram Kebijakan penganggaran yang dalam rangka mengamankan penerimaan dan penggunaan kas Akpar Mataram agar ekonomis , efisien dan efektif adalah sebagai berikut: a) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Penyusunan anggaran yang dikemas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) merupakan perencanaan strategis pengelolaan keuangan untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan anggaran didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disusun dalam proses penyusunan program. RAPB disusun oleh Asisten Direktur (Asdir) II Akpar Mataram pada awal tahun akdemik sebelum perkuliahan dimulai. Dalam penyiapan data sebagai dasar penyusunan RAPB ini Asdir II Akpar Mataram dibantu oleh Biro Adminstrasi Keuangan dan Umum. Setelah RAPB tersusun segera dikonsultasi dengan Direktur Akpar Mataram untuk mendapat pengesahan. b) Merapatkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) dengan pihak Yayasan. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penghalusan prakiraan baik kegiatan untuk memperoleh dana maupun kegiatan penggunaan dana serta arus kasnya. Disamping itu karena pengesahan program pada dasarnya merupakan persetujuan secara prinsip dari manajemen puncak, maka dalam proses penyusunan anggaran, persetujuan prinsip tersebut dimintakan otorisasi pelaksanaannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. RAPB yang telah disahkan oleh Direktur Akpar Mataram tersebut, kemudian dirapatkan bersama pihak yayasan untuk memperoleh

Media Bina Ilmiah67

c)

3.

masukan dan mendapatkan pengesahan dari yayasan. Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) utnuk dapat dioperasionalkan Pengesahan RAPB pada dasarnya merupakan persetujuan secara prinsip dari manajemen puncak, maka dalam proses penyusunan RAPB tersebut, persetujuan prinsip tersebut dimintakan otorisasi pelaksanaannya dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Karena itu RAPB hasil rapat bersama pihak yayasan kemudian disusun kembali dan dimintakan pengesahan dari Direktur Akpar Mataram dan Ketua Yayasan. Setelah mendapat pengesahan tersebut, maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) dapat dioperasionalkan.

4.

Kebijakan Untuk Mencegah Kucurangan, Penggelapan Terhadap Penggunaan Kas Kebijakan untuk mencegah kucurangan, penggelapan terhadap penggunaan kas, makadalam proses pelaksanaan anggaran, setiap terjadi kebutuhan kas masing-masing unit kerja Akpar mengajukan permohonan dana kepada Direktur sesuai dengan kebutuhan dan anggaran (RAPB) yang telah disahkan. Permohonan dana tersebut diproses oleh Biro Administrasi Keuangan dan Umum untuk mengecek kesesuainya dengan anggaran (RAPB). Jika pengajuan tersebut sesuai dengan mata anggaran maka dimintakan otorisasi/pengesahan dari Direktur Akpar Mataram. Pengajuan dana tersebut selanjunya diajukan kepada yayasan untuk memperoleh persetujuan sekaligus pencairan dana. Permohonan tersebut diperiksa oleh pengawas keuangan yayasan, bila permohanan pencairan dana disetujui yayasan maka pencairan dana tersebut dapat dilakukan. Slip pencairan dana disiapkan oleh Staf Administrasi Keuangan Yayasan dengan didukung oleh buktibukti pengajuan. Slip pencairan dana ini absah bila ditandatangi minimal oleh dua orang yang contoh spesimen tanda tangannya ada di bank yaitu oleh bendahara dan salah satu dari pengurus Yayasan. Selanjutnya pencairan dana ke bank dilakukan oleh Staf Administrasi Keuangan Yayasan untuk selanjutnya diditribusikan ke Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAU) Akpar Mataram untuk dioperasinalkan. Pada setiap akhir periode kegiatan BAU atau unit kerja yang menerima dana membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang otentik . LPJ keuangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Mataram disampaikan ke yayasan,yang selanjutnya akan diperiksa oleh Pengawas Keuangan



ISSN No. 1978-3787

Yayasan. Jika laporan sudah sesuai maka diserahkan ke bagian Staff Administrasi Keuangan Yayasan untuk dilakukan pencatatan. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan Akpar Mataram agar mampu mendemonstrasikan public accoutability dari segi penempatan dan alokasi dana dan sumber daya lainnya dikaitkan dengan pengukuran tangible outcome dan justifikasi untuk memperbesar investasi dana publik maupun privat setiap tahun dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Audit dilakukan atas laporan keuangan pokok Akpar Mataram yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas. f.

Analisis Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan dan Penggunaan Kas Akpar Mataram

1.

Analisis Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan Kas Akpar Mataram Prosedur penerimaan kas di dalam perguruan tinggi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat atapun tidak diterimanya kas menjadi lebih kecil kemungkinannya. Dalam merancang prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan kas yang dapat digunakan sebagai pedoman, antara lain : a) Setiap penerimaan kas harus segera dicatat b) Penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari c) Petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas d) Fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas terpisah e) Laporan penerimaan kas dibuat secara periodik (http://www.scribd.com/doc/26773429 ). Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan pengendalian intern penerimaan terhadap kas Akpar Mataram akan disajikan tabel 1 seperti di bawah ini. Tabel 1. Penerapan Pengendalian Penerimaan KasAkpar Mataram

Intern

Sumber : BAU Akpar Mataram (data diolah) _______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

Memperhatikan tabel 1 di atas secara normatif pedoman pengendalian intern penerimaan kas ada 5 item. Dari 5 item tersebut 3 item telah diterapkan yang artinya 60 % (3/6 x 100%) telah diterapkan. Dua item atau 40 % yaitu item no 3 (petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas) dan no 4 (fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas) belum diterapkan karena keterbatasan jumlah karyawan (SDM). Keterbatasan jumlah karyawan tersebut menjadi alasan utama Akpar Mataram seperti halnya usaha berskala kecil dan menengah pada umumnya dimana unsur kepercayaan terhadap karyawan lebih dominan dibandingkan sistim pengendalian internnya. Usaha penerimaan kas yang bersumber dari mahasiswa sepertinya belum dikelola secara optimal terbukti dari informasi piutang Akpar kepada mahasiswanya per tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp 1,028,073,000.00 ( informasi dari BAU). Jumlah tagihan yang sangat material bagi perguruan tinggi yang masih berskala kecil. Ditambah lagi bahwa status dari mahasiswa yang nunggak tersebut tidak diketahui secara pasti apakah masih aktif atau berhenti atau cuti. 2.

Analisis Penerapan Pengendalian Intern Penggunaan Kas Akpar Mataram Bagaimana caranya melakukan pengawasan sekaligus mencegah pencurian atau penggelapan kas—yang bisa diimplementasikan langsung, mudah, cepat dan efektif. Dalam ini disajikan best practice dari pengalaman Controller dan konsultan keuangan selama bertahun-tahun di berbagai perusahaan.Ada 2 bentuk kas dalam setiap perusahaan demikian juga halnya Akpar Mataram, yaitu: Kas Kecil (Petty Cash) dan Kas Bank (Checking Account). a) Penerapan pengendalian intern terhadap penggunaan kas kecil (petty cash) Kas kecil atau yang biasa disebut ‘petty cash’ jumlahnya memang kecil, tetapi bukan berarti bebas dari risiko pencurian (penggelapan). Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan atau kontrol yang serius. Berikut adalah tehnik pengawasan yang direkomendasikan (untuk perusahaan berskala kecil hingga menengah): 1) Batasi penggunaan petty cash – meskipun petty cash digunakan untuk belanja dan pembayaran dalam jumlah kecil, pada prakteknya sering kali menjadi semakin besar. Jika terus dibiarkan, lama-lama setiap permintaan belanja akan minta tunai untuk alasan kepraktisan. http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

2) Pertimbangkan penggunaan procurement card – procurement card yang saya maksudkan adalah debit card khusus untuk perusahaan (atas nama perusahaan). Penggunaan procurement card sangat efektif jika volume arus belanja tunai cukup besar 3) Berlakukan otorisasi terbatas – misalnya: setiap permintaan belanja dengan petty cash bernilai lebih dari Rp 100,000 memerlukan approval dari direktur. 4) Batasi Persediaan Petty Cash –jumlah persediaan petty cash per hari perlu dibatasi, logikanya semakin sedikit jumlah uang tunai semakin kecil minat orang untuk mencuri. Mereka akan menghitung, risikonya jauh lebih besar dibandingkan hasilnya jika sampai tertangkap. 5) Pergunakan petty cash voucher berseri – setiap pengeluaran petty cash, selain nota selalu harus disetai voucher bernomor seri. Hal ini sangat dibutuhkan agar setiap petty cash log (jurnal) selalu disertai nomor, sehingga bisa dibandingkan dengan bukti transaksi saat audit. 6) Lakukan audit fisik petty cash – audit mendadak sangat efektif untuk menemukan keanehan - keanehan dalam penggunaan petty cash. Jangan kaget jika pada saat audit ditemukan begitu banyak uang kecil yang dipinjamkan atau uang kembalian yang belum disetor. Itu nyaris terjadi di setiap perusahaan. Tegaskan bahwa itu adalah bentuk pelanggaran. Jika di audit berikutnya masih ditemukan, berikan teguran tertulis. Sebagus apapun tehnik yang diterapkan untuk mencegahan pencurian (penggelapan) petty cash, tidak akan berfungsi banyak jika tidak diterapkan secara konsisten dan disiplin. (http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011)

Media Bina Ilmiah69

dengan pertanggujawaban penggunaannya yang didukung dengan bukti-bukti sperti nota dan kuitansi. Pengendalian intern lebih mengutamakan pemilihan karyawan dari segi kejujurannya. Karena katanya sebagus apapun sistem pengendalian internnya tanpa dukungan karyawan yang jujur maka sistem tersebut akan tidak banyak bermakna. Tabel 2. Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penggunaan Petty CashAkademi Pariwisata Mataram Penerapan NO Normatif 1 Batasi penggunaan petty Belum diatur cash secara tegas lebih menekankan kepraktisan 2 Pertimbangkan Belum menjadi penggunaan procurement bahan card pertimbangan 3 Berlakukan otorisasi Diterapkan terbatas 4 Batasi Persediaan Petty Diterapkan Cash 5 Pergunakan petty cash Belum voucher berseri diterapkan 6 Lakukan audit fisik petty Belum cash dilakukan Sumber : BAU Akpar Mataram dan Staf Admiistrasi Keuangan Yayasan (data diolah) Sebaiknya seiring dengan perkembangan Akpar sudah mulai untuk menerapkan pengendalian intern demi mencegah pencurian/penggelapan petty cash. Seperti sering kita dengar kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. b) Penerapan pengendalian intern terhadap penggunaan kas bank (checking account). Transaksi pengunaan kas untuk mendukung aktivitas/operasional perusahaan ataupun perguruan tinggi merupakan peristiwa yang sangat sering terjadi sehingga perlu tindakan pengamanan terhadap transaksi tersebut. Untuk menjamin bahwa penggunaan kas hanya untuk pembayaran atas transaksi yang sah serta memastikan bahwa kas digunakan secara efisien maka perlu dilakukan pengendalian intern. Karena transaksi pembayaran kas merupakan peristiwa yang sering terjadi dan pembayaran itu untuk bermacam-macam keperluan, maka perlu tindakan pengendalian intern atas

Untuk mencermati tentang penerapan pengendalian intern terhadap penggunaan petty cash Akpar Mataram dapat dicermati dengan memperhatikan tabel 2.Tabel 2 belum menerapkan pengendalian intern terhadap penggunaan petty cash (penerapannya baru = 33 %) lebih mengutamakan unsur kepraktisan dan unsur kepercayaan kepada karyawannya dengan memilih karyawan yang telah teruji kejujurannya bertahun-tahun. Akpar Mataram mengelola petty cashnya secara praktis dan sederhana yaitu setiap bulan ditentukan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 dan akan diisi kembali



penggunaan kas. Menurut Dunia dalam Sanusi (2009 : 1) dalam Buku Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi menyebutkan aspek-aspek pengendalian internal yang baik atas pengeluaran kas sebagai berikut : 1) Setiap pengeluaran dilakukan dengan cek, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui kas kecil (petty cash) 2) Pengeluaran-pengeluaran besar harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. 3) Karyawan yang menangani cek harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas. 4) Auditor Internal (jika ada) memeriksa transaksi-transaksi perusahaan, apakah sesuai dengan kebijaksanaan manajemen. 5) Buku cek yang digunakan harus disimpan dalam kotak besi dan dibawah pengawasan pejabat yang bukan menangani akuntansi Buku cek yang digunakan harus disimpan dalam kotak besi dan dibawah pengawasan pejabat yang bukan menangani akuntansi (http://sanoesi.wordpress.com /2009/02/25/pengawasan-kas/) Tabel 3. Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pengeluaran kas bank (checking account).Akademi Pariwisata Mataram

Sumber : BAU Akpar Mataram dan Pengawas Keuangan Yayasan (data diolah)

Memperhatikan tabel 3 di atas dari 6 item pengendalian intern terhadap pengeluaran kas bank (checking account) Akpar Mataram telah menerapkan 5 item atau 83 % ( 5:6 X 100%). Salah satu item yang belum diterapkan yaitu karyawan yang menangani cek harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat keterbatasan jumlah staf/.karyawan, namun demikian untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran-pembayaran _______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

ISSN No. 1978-3787

dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang sah,serta memastikan bahwa kas dipergunakan secara efisien diterapkan prosedur pencairan kas. Adapun prosedur pencairan kas (dana) Akpar Mataram adalah sebagai berikut: 1) Mengajukan permohonan dana kepada Direktur. Dalam proses pelaksanaan anggaran , setiap terjadi kebutuhan dana masing-masing unit/bagian mengajukan permohonan dana kepada Direktur Akpar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran (RAPB) yang telah disahkan. Permohonan dana tersebut diproses di Biro Administrasi Keuangan dan Umum untuk mengecek kesesuainya dengan anggaran (RAPB). Jika pengajuan tersebut sesuai dengan mata anggaran maka akan direkap semua permohanan tersebut. Selanjutnya dimintakan otorisasi/pengesahan dari Direktur Akpar Mataram. Direktur sebelum menandatangani akan mengecek permohonan tersebut dengan berpedoman pada RAPB yang telah disahkan. 2) Rekapan permohanan dana yang telah diotorisasi oleh Direktur diajukan ke Yayasan. Pengajuan dana tersebut selanjutnya diajukan kepada Yayasan melalui staff Administrasi Keuangan Yayasan untuk memperoleh persetujuan sekaligus pencairan dana. Permohonan tersebut akan diteruskan Pengawas Keuangan Yayasan untuk memperoleh persetujuan. Bila permohanan pencairan dana disetujui Yayasan maka pencairan dana tersebut dapat dilakukan. Slip pencairan dana disiapkan oleh staf administrasi keuangan Yayasan dengan didukung oleh bukti-bukti pengajuan. Slip pencairan dana ini absah bila ditandatangi minimal oleh dua orang yang contoh spesimen tanda tangannya ada di bank yaitu oleh bendahara dan salah satu dari pengurus Yayasan. 3) Pencairan dana ke bank Selanjutnya pencairan dana ke bank dilakukan oleh staf Administrasi Keuangan Yayasan untuk selanjutnya diditribusikan ke Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAU) Akpar Mataram. Selanjutnya bagian BAU akan mengelolanya atau mendistribusikan ke masing-masing unit

http://www.lpsdimataram.com

ISSN No. 1978-3787

Media Bina Ilmiah71

yang mengajukan permohonan dana tersebut. 4) Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Yayasan Pada setiap akhir periode kegiatan BAU atau unit/bagian yang menerima dana membuat Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi yang otentik . Lpj keuangan yang telah ditandatangani oleh Direktur Akpar Mataram disampaikan ke Yayasan,yang selanjutnya akan diperiksa oleh Pengawas Keuangan Yayasan. Jika laporan sudah sesuai maka diserahkan ke bagian staff Administrasi Keuangan Yayasan untuk dilakukan pencatatan. Dengan mencermati uraian prosedur pencairan kas (dana) Akpar Mataram di atas serta mengingat Akpar Mataram masih tergolong PTS kecil, maka secara sederhana pengendalian intern terhadap pengeluaran kas bank (checking account) Akademi Pariwisata Mataram telah diterapkan dengan baik. Penutup a. Simpulan Berdasarkan hasil pembahaasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan Pengendalian Intern Penerimaan Kas Akpar Mataram Secara normatif pedoman pengendalian intern penerimaan kas baru diterapkan 60 %. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan jumlah karyawan yang menjadi alasan utama Akpar Mataram seperti halnya usaha berskala kecil dan menengah pada umumnya dimana unsur kepercayaan terhadap karyawan lebih dominan dibandingkan sistim pengendalian internnya. 2. Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Penggunaan Petty Cash Akpar Mataram belum menerapkan pengendalian intern dengan baik terhadap penggunaan petty cash (penerapannya baru = 33%), Akpar lebih mengutamakan unsur kepraktisan dan unsur kepercayaan kepada karyawannya dengan memilih karyawan yang telah teruji kejujurannya bertahun-tahun. 3. Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pengeluaran kas bank (checking account) Akpar Mataram telah menerapkan pengendalian intern terhadap pengeluaran kas bank (checking account) dengan baik ( 83 %). Hanya satu item yang belum diterapkan yaitu karyawan yang

menangani cek harus terpisah dengan yang mencatat pengeluaran kas. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat keterbatasan jumlah staf/.karyawan, namun demikian untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran-pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang sah,serta memastikan bahwa kas dipergunakan secara efisien dengan diterapkannya prosedur pencairan kas. Dalam prosedur ini ada beberapa pihak yang terlibat mulai dari bagian yang membutuhkan, BAU, Direktur, Staff Keuangan Yayasan, Pengawas Keuangan Yayasan, penandatanganan slip pencairan dana bank. Ini berarti bahwa pengendalian intern terhadap pengeluaran kas bank sudal dilaksanakan dengan baik. 2.

Saran Dari hasil kesimpulan di atas dapat disarankan antara lain: 1. Dalam penerimaan kas disarankan perlu menjadi pemikiran ke depan petugas penerima kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas, serta fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas terpisah. Disarankan pula perlu penanganan lebih serius terhadap penagihan piutang karena berdasarkan data hasil penelitian tagihan/piutang kepada mahasiswa cukup material yaitu sampai Rp 1,028,073,000.00. Untuk penanganan piutang disarankan perlu didata status mahasiswa, setiap saat mahasiswa perlu diingatkan secara tertulis melalui pengumuman tertulis ditempel di papan pengumuman, dan secara oral diumumkan ke klas-klas/ruangan pada saat perkuliahan. Perlu pula dilakukan analisis umur piutang, mahasiswa yang menunggak lewat waktu perlu dipanggil dan bila dipandang perlu panggil orang tuanya. Bila mahasiswa yang masih nunggak tidak sering diingatkan ada kemungkinan dia lalai. 2. Dalam penerapan pengendalian intern terhadap penggunaan petty cash ke depan disarankan antara lain: perlu dipisahkan petty cash dengan uang pribadi pemegangnya dengan memanfaatkan brankas (safety deposit box), memang sebaiknya petty cash tidak dibawa pulang untuk menghidari berbagi resiko, perlu dipertimbangkan penggunaan petty cash voucher berseri dan yang tidak kalah pentingnya adalah audit fisik petty cash setiap saat secara mendadak.



3.

Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas bank (checking account) sudah dilaksanakan dengan baik perlu dilanjutkan dan kalau ke depan sudah memungkinkan perlu dilakukan dipisahkan karyawan yang menangani cek/slip bank dengan yang mencatat pengeluaran kas.

Daftar Pustaka Aliminsyah dan Padji., 2005. Kamus Istilah Akuntansi , Cetakan II, Bandung: CV Yrama Widya. Anonim,

2010.,Prosedur-Penerimaan-Kas http://www.scribd.com/doc/26773429/ Prosedur - Penerimaan-Kas (dikases tanggal 15 Nopember 2013 Pukul 17.45 Wita.

Anonim, 2011., Pengertian Kas . (http://www.ilmuekonomi.com/2011/09/pengertian-kas.html diakses tanggal 19 Nopember 2013 Pukul 10.37 Wita). Anonim,

2011., Cara-Mencegah-PencurianPenggelapan-Kas (http:// jurnalakuntansikeuangan .com /2011/08 /cara-mencegah-pencurian-penggelapankas/ dikases tanggal 20 Nopember 2013 Pukul 17.35 Wita)

Anonim, 2012., penerapan-pengendalian-internalatas-kas-pada-perusahaan-di-indonesia, Direktorat Keuangan.(http://fearlessmey.wordpress. com/ 2012/06/03/penerapan pengendalian internal-atas-kas-pada-perusahaan-diindonesia/ diakses tanggal 11 Nopember 2013 Pukul 14.43 Wita). Anonim, 2013., Surat Kabar Pos Bali Gema Merdeka Inc. Selasa 19 Nopember 2013: Hal. 1. Anonim, 2013.,. Surat Kabar Bali Post, Selasa, 26 Nopember 2013, Hal. 3 kolom 5—6 Anonim, 2013., Pengawasan Kas (http://hellowhite.blogspot.com/2013/04/pengawasankas.html / diakses tanggal 11/11/ 2013 Pukul 11.25 Wita). Apipah

Admin, 2012., Pengertian Penelitian kualitatifhttp://www.diaryapipah.com/ 2012/05 /pengertian-penelitian-kualitatif. html/ daiakses tanggal 28 Nopember 2013 Pukul 11.26 Wita.

_______________________________________________ Volume 7, No. 6, Desember 2013

ISSN No. 1978-3787

Hartadi, Bambang, 1999., Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen Dan Audit, Edisi Ketiga, Yogyakarata: BPFE Yogyakarta. Ismaya, Sujana., 2006. Kamus Akuntansi, Cetakan I, Bandung: CV Pustaka Grafika. Karyawati, Golrida P, 2013., Memahami Laporan Arus Kas dengan Lebih Baik, (http://www.usbi.ac.id/id/faculty-business/ publications/bisnis-indonesia/memahamilaporan/ diakses tanggal 28 Nopember 2013 Pukul 09.55 Wita) Narko, 2007., Sistem Akuntansi Dilengkapi dengan Soal Jawab, Cetakan Kelima, Yoyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama. Nuada, I Wayan, 2012., Unsur-Unsur Biaya yang menentukan Harga pokok Produksi Dodol Usaha Rumahan Ibu Izah (Nama Samaran), Dikelurahan Karang Baru, Kota Mataram dalam Media Bina Ilmiah, Mataram; LPSDI Bina Patria,ISSN 19783787 Hal.;53-61. Sanusi Ahmad Nasution, 2009., Pengawasan Kas (http://sanoesi.wordpress.com/2009/02/25/ pengawasan -kas/ diakses tanggal 5 Nopember 2013 Pukul 15.30 Wita). Star, Maissya, 2010., Definisi Kas, Yang Termasuk Dan Tidak Termasuk Kas/Cash. (http:// akuntansimaissya. blogspot.com/2010/12/definisi-kas-yangtermasuk-dan-tidak.html/ diakses 13 Nopember 2013 Pukul 10.24 Wita) Warsidi, 2011., Kecurangan ,Pengendalian Internal , dan Kas, Akuntansi Keuangan Berbasis IFRS, (http://www.warsidi.com/2011/11/akuntan si-pengantar-berbasis-ifrs.html / diakses tanggal 19 Nopember 2013 Pukul 10.37 Wita. Yadnyana I Ketut, 2013., Penyusunan Laporan Keuangan Perguruan Tinggi, Makalah disampaikan pada workshop keuangan Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VIII se-NTB, di Mataram.

http://www.lpsdimataram.com

PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) MATARAM. Oleh:

Recommend Documents