PENERAPAN FINANCING OPERATION DIVISION PADA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SALATIGA
TUGAS AKHIR
Oleh Nur Vika Sitarini NIM 20111033
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 2014
PENERAPAN FINANCING OPERATION DIVISION PADA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SALATIGA TUGAS AKHIR Diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
Oleh Nur Vika Sitarini NIM 20111033 JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 PERBANKAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA 2014
ii
iii
iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Nur Vika Sitarini
NIM
: 20111033
Jurusan
: Syariah
Program Studi
: Perbankan Syariah
Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.
Salatiga, 20 Agustus 2014 Yang Menyatakan,
Nur Vika Sitarini
v
MOTTO 1. Syukurilah kesulitan karena terkadang kesulitan mengantar kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. 2. Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuan kamu. 3. Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mmengangkat anda dalam kehidupan. 4. Ingatlah ketika kamu memutuskan “berhenti” untuk mencoba, saat itu juga kamu memutuskan untuk “gagal”. 5. Tak perlu menemukan sahabat yang paling menyenangkan, kamu hanya perlu menemukan sahabat yang setia dalam segala hal.
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesemmpatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dosen pembimbing dan kaprodi D3 Perbankan Syariah yang telah banyak membantu penyusunan tugas akhir ini. 2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan selalu mendoakan, Ibu, Ayah, Kakak, Adik dan saudara-saudara penulis. 3. Sahabat penulis Susi, Dini, Akhlis, May, Izza, Felix dan teman-teman lainya yang sangat membantu penyelesaian tugas akhir ini. 4. Dosen dan karyawan STAIN Salatiga. 5. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga.
vii
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Allah SWT berkat anugrah dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga”. Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh jenjang Ahli Madya Jurisan Perbankan Syariah. Penulis menyadari bahwa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki masih menjadi kendala sehingga laporan ini masih jauh dari sempurna. Dengan ini penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak untuk menjadikan penulis memperbaiki segala kekurangan. Selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya kedua Orang Tua tercinta yang memberikan semangat, dukungan dan doa dengan penuh kesabaran dan pengorbanan memberikan dukungan moral maupun materi kepada penulis selama ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd., selaku ketua STAIN Salatiga. 2. Bapak Ahmad Mifdlol Muthohar, selaku Kepala Program Studi Diploma III Perbankan Syariah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
viii
3. Ibu Wiwin Kurniasari, SE, M.Si, Akt. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan dalam menyusun tugas akhir ini. 4. Kepada Ibu dan Ayah yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil serta kasih sayang yang melimpah sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. 5. Bapak ibu dosen dan karyawan Stain Salatiga. 6. Segenap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengenal dunia perbankan yang sesungguhnya, serta mengenalkan penulis pada lembaga-lembaga keuangan terkait dengan perbankan dalam kerja sama mereka. 7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 jurusan D III Perbankan Syariah yang berjuang bersama penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Semoga atas segala bantuan dan bimbingan serta semangat yang diberikan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan ilmu bagi lingkungan akademisi.
Salatiga, 20 Agustus 2014
Penulis
ix
ABSTRAK
Vika Sitarini, Nur 2014. Penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga. Tugas Akhir. Jurusan Syariah. Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Wiwin Kurniasari, SE., M.Si, Akt. Kata Kunci: Penerapan Financing Pembiayaan
Operation
Division
pada
Administrasi
Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui standar prosedur ketentuan dan layanan pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1)Bagaimana konsep standar ketentuan layanan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga?, dan (2)Bagaimana penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut. Pada metode ini, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga penulis dapat menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa konsep standar ketentuan layanan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri yaitu informasi debitur, penilaian agunan, pembuatan akad, pengikatan agunan, asuransi dan pencairan pembiayaan. Untuk penerapan Financing Operation Division di Bank Syariah Mandiri dilakukan tata kelola dokumen, pelaporan dan monitoring pada saat pembiayaan masih berlangsung maupun setelah proses pembiayaan selesai. Saran penulis mengenai penerapan Financing Operation Division pada Bank Syariah Mandiri adalah perlu adanya tepat khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen Financing Operation Division, disediakan ruang tersendiri dan tambahan sumber daya insani untuk membantu pelaksanaan kegiatan Financing Operation Division.
x
DAFTAR ISI LEMBAR JUDUL .................. ..............................................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................... ......................................................................
ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ........................ ....................................................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN ......................... ..........................................................................
iv
MOTTO ................. ............................................................................................................
v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............. .................................................................................
vi
KATA PENGANTAR.................... ........................................................................................
vii
ABSTRAK..................... ......................................................................................................
viii
DAFTAR ISI.................... ....................................................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang ..........................................................................................
1
B.
Rumusan Masalah .....................................................................................
5
C.
Manfaat dan Tujuan ..................................................................................
5
D.
Penelitian Terdahulu .................................................................................
6
E.
Metode Penelitian .....................................................................................
8
F.
Penegasan Istilah ......................................................................................
11
G.
Sistematika Penulisan ...............................................................................
12
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Bank .......................................................................................... 1.
Pengertian Bank Syariah ...................................................................
14 14
xi
2.
Fungsi Bank Syariah ...........................................................................
17
3.
Definisi Pembiayaan ..........................................................................
18
4.
Definisi Pengawasan dan Administrasi Pembiayaan .........................
24
BAB III LAPORAN OBJEK PENELITIAN A.
Gambaran Umum .....................................................................................
29
1.
Sejarah Bank Syariah Mandiri ...........................................................
29
2.
Profil Bank Syariah Mandiri ...............................................................
31
3.
Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri ...................................................
33
4.
Budaya Bank Syariah Mandiri ............................................................
34
5.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri .........................................
35
6.
Produk-produk Bank Syariah Mandiri ...............................................
36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Standar Prosedur Operasional Financing Operation Division ...................
46
B.
Tata Kelola Dokumen dan Pelaporan ........................................................
66
C.
Monitoring .................................................................................................
76
D.
Analisis terhadap penerapan Financing Operation Division............................. 78
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................................
81
B. Saran ...........................................................................................................
82
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................
83
LAMPIRAN ................................................................................................................
85
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem perbankan yang diyakini dapat memiliki peranan yang sangat penting dalam Perekonomian Nasional. Sistem perbankan syariah menawarkan pola kerjasama kemitraan dengan sistem bagi hasil keuntungan dana resiko usaha. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia belum didampingi oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, namun dikalangan masyarakat Indonesia masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya. Umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tidak berbeda jauh seperti bank konvensional yang hanya diberi tambahan label syariah saja. Pada dasarnya fungsi utama syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional
yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyimpannya dan
menyalurkan kembali. dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pembiayaan, baik itu berupa pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi. Dalam bank konvensional disebut sebagai kredit.Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk
2
uang.Kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayaranya adalah dengan menggunakan metode angsuran. Dalam perbankan syariah istilah kredit tidak diperkenankan sehingga disebut dengan pembiayaan, karena bank syariah mempunyai skema sistem yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah. Dari beberapa pengertian yang ada mengenai pembiayaan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain/pihak
pengguna
dana
yang
mewajibkan
pihak
yang
dibiayai
untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Kasmir, 2002:14) Dalam perbankan syariah Pembiayaan itu sendiri lahir dari pengertian I believe, I trust yaitu “saya percaya” “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku Shahibul maal.Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.(Karim, 2010:7) Pengeluaran produk pembiayaan bank syariah juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Karena mengingat di zaman
3
sekarang ini setiap orang sangat memerlukan uang/dana dengan bermacam-macam sifat manusia bank syariah harus pintar-pintar memilih mudharib yang konsisten dengan kesepakatan/ perjanjian yang telah disepakati sebelum dana dikeluarkan. Agar resiko yang terjadi dalam pembiayaan syariah dapat diminimalkan, misalnya Si Mudharib tidak melaksanakan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, Si Mudharib berlaku tidak jujur sehingga mendzolimi pihak Shahibul maal, dll. Karena dilihat pada kejadian yang sudah sering terjadi, minat kesungguhan mudharib yang besar untuk memperoleh pembiayaan tidak sepadan dengan kesungguh-sungguhan mudharib dalam melakukan atau menepati janji perjanjian yang disepakati setelah dana produk pembiayaan keluar dan di operasikan mudharib misalnya dalam kasus ini pembiayaan investasi dengan tidak sesuainya laporan yang ada dengan kenyataan lapangan sehingga dapat merugikan pihak shahibul maal. Kejadian pembiayaan bermasalah atau macet seperti ini kenyataanya memang terjadi di kalangan bank syariah yang dikarenakan kurang baiknya sIstem pembiayaan dalam bank syariah itu sendiri.Oleh karena itu, salah satu upaya bank syariah dalam memperkecil masalah tersebut adalah mengelola administrasi pembiayaan dengan menerapkan Standar Prosedur Operasional Financing Operation Division. Bank menerapkan tiga pilar pada proses pembiayaan yang memisahkan fungsi bisnis, risk, dan operation. Dimana bisnis adalah unit-unit yang berkepentingan untuk mencari bisnis, risk adalah unit yang bertugas menganalisis dan melaporkan data-
4
data, kemudian operation adalah unit yang bertugas mengolah dan mengelola segala bentuk proses pembiayaan. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan fungsi operation, maka Bank menetapkan ketentuan operasional pembiayaan yang tertuang dalam Standar Prosedur Operasional Financing OperationDivision, dengan pokok-pokok ketentuan yang diatur, sebagai berikut : 1. Menetapkan struktur organisasi Financing Operation Division beserta yang menjalankan sentralisasi administrasi pembiayaan. 2. Menetapkan mekanisme operasional administrasi pembiayaan, antara lain: a. Penilaian agunan b. Pembuatan Akad Pembiayaan c. Penguasaan dan Pengikatan Agunan d. Asuransi e. Pencairan Pembiayaan 3. Menetapkan tata cara pengelolaan dokumen dan pelaporan. Pembuatan Standar Prosedur Operasional Financing Operation Division tersebut mempunyai tujuan, antara lain: 1. Menetapkan pedoman kerja bagi Financing Operation Division dalam melaksanakan proses administrasi pembiayaan. 2. Menetapkan wewenang para pejabat di Financing Operation Division dalam proses administrasi pembiayaan.
5
3. Menetapkan standar layanan administrasi pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul akhir: “Penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga. B. Rumusan Masalah Banyaknya masalah yang sering terjadi dalam dunia perbankan konvensional, syariah maupun berbagai lembaga non bank dan dalam penyelesaianya masih belum jelas ,diantaranya mengenai produk pembiayaan. Maka dari itu untuk lebih memperkuat pelaksanaan pembiayaan dengan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi, dalam penulisan tugas akhir penulis berusaha mengkaji: 1. Bagaimana konsep standar ketentuan layanan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga? 2. Bagaimana penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga? C. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat a. Bagi penulis 1) Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar ahli madya. 2) Untuk menambah pengalaman penulis dalam bidang perbankan. 3) Untuk menerapkan teori yang diperoleh dengan praktek yang ada dilapangan.
6
b. Bagi Bank Syariah Mandiri 1) Mengatur standar ketentuan mengenai administrasi pembiayaan. 2) Menetapkan standar layanan administrasi pembiayaan. c. Bagi pembaca Dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan dan referensi untuk melakukan hal yang sama pada berbagai macam bidang yang berbeda. 2. Tujuan a. Untuk mengetahui konsep standar ketentuan layanan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga. b. Untuk mengetahui penerapan Financing Operation Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga. D. Penelitian Terdahulu Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pembiayaan, tetapi belum ada penelitian yang membahas mengenai divisi yang mengatur seluruh pembiayaan itu sendiri pada Bank Syariah Mandiri. Untuk itu penulis akan menguraikanya. Berdasarkan penelitian Slamet Riyadi (2012) berjudul Analisis Administrasi Pembiayaan yang menyimpulkan bahwa: Suatu lembaga keuangan mengeluarkan produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dalam arti kuantitas, sehingga UKM tercukupi kebutuhan modal terjaga kesinambungan
7
pelayanan
dan
kemandirian
pembiayaan.
Sistem
pembiayaan
seperti
ini
mencerminkan nilai strategis yaitu dalam rangka distribusi aset produktif serta perluasan akses sumber-sumber daya ekonomi. Macam dari produk pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan mikro, kredit program, kredit komersial perbankan, surat berharga, dan multifinance. Berdasarkan penelitian Widyaningrum (2010) dalam jurnal tugas akhir keuangan dan perbankan yang berjudul Analisis Efektifitas Pengelolaan Kredit Dalam Upaya Peningkatan Tingkat Likuiditas, menyimpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan kredit yang dilakukan Widyaningrum di PT.BPR GROGOL JOYO telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan manajemen bak senantiasa mengupayakan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas moneter tersebut. Hal ini dapat tercermin dari beberapa indikator rasio keuangan seperti NPL cenderung mengalami penurunan bahkan pada triwulan IV mendekati 5% meskipun indikator LDRnya cenderung meniingkat setiap tahunya. Berdasarkan penelitian Hindarto (2014) dalam Jurnal Administrsi Bisnis Vol.8 No.1 yang berjudul Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Modal Usaha dan Penerimaan Angsuran Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern, disimpulkan bahwa: Pada PD.BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang terdapat perangkapan tugas pada struktur organisasi yaitu account officer, yang mempunyai tugas untuk mempercepat realisasi terhadap kredit,namun dapat menyebabkan resiko kredit bermasalah. Account officer dirasakan kurang efektif karena masih lemahnya pencatatan piutang dengan belum adanya kartu utang bagi debitur, sehingga
8
mengakibatkan jalannya usaha BPR menjadi terganggu dan mengalami kesulitan dalam operasi organisasi. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Linda (2011) dalam jurnal tugas akhir yang berjudul Sistem Administrasi Pembiayaan Umum, dapat disimpulkan bahwa: PT.BPR Bandar Lampung menggunakan sistem komputerisasi pada bagian administrasi pembiayaan umum Al-Murabahah untuk membuat warkat realisasi, warkat setoran biaya administrasi, warkat pemasukan kas masih ditulis manual. Dan ketika dokumen-dokumen tersebut diperlukan kembali, maka karyawan bagian administrasi akan mencari kembali digudang tempat pengarsipan secara satu persatu. Berdasarkan pada paparan beberapa tulisan ilmiah di atas maka penelitian penulis yang berjudul Penerapan Financing Operating Division pada Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga belum pernah dibuat serta adanya perbedaan dalam pembuataan yaitu dalam hal, tempat, waktu dan pelaksanaan. Perbedaan lokasi penelitian juga sangat mempengaruhi perbedaan penerapan sistem yang dijalankan di setiap perusahaan. Dalam pembahasan Tugas Akhir penulis menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai penerapan Financing Operating Division yaitu proses permohonan pembiayaan, pencairan sampai dengan pengelolaan segala bentuk pembiayaan. E. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga.
9
2. Pendekatan dan Jenis Penelitian Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mengungkapkan kebenaran objektif, dengan mendeskripsikan suatu kondisi atau hubungan yang ada. Penelitian ini menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yang artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang ditemukan di lapangan. 3. Sumber Data Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu: a. Sumber data primer Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara mencari data dan informasi melalui wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri.
10
Sumber data sekunder Sumber data sekunder atau tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.Data sekunder dari penelitian ini data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur pendukung yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut: a. Observasi Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Financing Operation
Division
yang
bertujuan
untuk
mengantisipasi
atau
meminimalisir pembiayaan bermasalah. b. Wawancara Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai karyawan Bank Syariah Mandiri yang bertugas pada bagian Financing Operation Division yang memberikan jawaban atas pertanyaan
11
tersebut. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dari metode observasi. 5. Analisis Data Setelah seluruh data yang dicari sudah lengkap atau sekiranya sudah cukup, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, yaitu mengamati data dengan cermat dan menarik kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh. E. Penegasan Istilah 1. Bank adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. 2. Financing Operation Division (FOD) adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi administrasi pembiayaan. 3. NAP adalah Nota Analisa Pembiayaan (semua hasil dari verifikasi dilapangan). 4. Financing Compliance and Legal Administration (FCLA) adalah pejabat yang melakukan pemenuhan/penyesuaian terhadap dokumen pembiayaan. 5. Collateral Valuation (CV) adalah pejabat yang melakukan review penilaian agunan. 6. Loan Maintenance and Administration (LMA) adalah pejabat yang melakukan pencairan dan pemelliharaan data pada core banking.. 7. SP3 adalah Surat Persetujuan Pembiayaan.
12
8. Konsorsium adalah penutupan asuransi atas obyek pertanggungan dimana seluruh anggota konsorsium dikoordinir oleh ketua konsorsium yang berwenang dan bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota konsorsium. 9. KJPP adalah Kantor Jasa Penilaian Publik. 10. Hak Preferen adalah hak untuk memperoleh keuntungan dari suatu benda dengan melalui penagih lainya yang tidak mempunyai hak preferen. 11. Pialang Asuransi adalah Perusahaan yang memberian jasa keperantaraan dalam penutupsn Asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Tertanggung (UU NO.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian). 12. Asuransi Syariah menurut fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) ang sesuai dengan syariah. 13. SKKP adalah Surat Komite Keputusan Pembiayaan. F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, penulis menyusunkanya ke dalam 5 (lima) bab, dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Di awali dengan pendahuluan dan di akhiri dengan
13
bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun gambaran sekilas mengenai bab – bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan, penelitian terdahulu, metode penelitian, penegasan istilah, sistematika penuisan. Bab II Landasan Teori yang meliputi tinjauan teoritis mengenai pengertian Bank, pengertian Bank Syariah, fungsi Bank Syariah, definisi pembiayaan, definisi pengawasan dan admnistrasi pembiayaan. Bab III Laporan Objek Penelitian berisi tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri (BSM), profil BSM, visi dan misi BSM, struktur organisasi BSM, dan produk-produk BSM. Bab IV Hasil dan Pembahasan konsep standar ketentuan layanan dan penerapan Financing Operation Division yaitu informasi debitur, penilaian agunan, pembuatan akad, pengikatan agunan, asuransi, pencairan pembiayaan, tata kelola dokumen, pelaporan dan monitoring pembiayaan. Bab V Penutup bab ini berisi kesimpulan tugas akhir dan saran dari penulis.
14
BAB II LANDASAN TEORI
1. Pengertian Bank Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.Atau Bank bisa juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kata bank berasal dari bahasa Italiabanque atau Italia banca berarti bangku, Para bankir melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, sehingga diartikan sebagai tempat penukaran uang. Sedangkan Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 2. Pengertian Bank Syariah Pengertian Bank Syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
15
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalil mengenai Bank Syariah diantaranya: -Qs. Ar-rum (30:39) َّ ََّللاِ ۖ َو َما آتَ ْيتُ ْم ِم ْن زَ َكا ٍة تُ ِري ُدونَ َوجْ ه َّ اس فَ ََل يَرْ بُو ِع ْن َد َّللاِ فَئُولَُِ َُ ُ ُم ِ َو َما آتَ ْيتُ ْم ِم ْن ِربًا لِيَرْ ب َُو فِي أَ ْم َو ِ َّال الن َْال ُمضْ ِعفُون “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : a. sistem simpanan, b. bagi hasil, c. margi keuntungan, d. sewa, e. jasa.
16
Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah. a. Wadi’ah :titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. b. Musyarakah :akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. c. Mudharabah :akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. d. Murabahah :akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. e. Salam : pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. f. Istishna’ : merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang g. Ijarah : transaksi jual-beli barang maupun jasa (sewa). h. Wakalah : pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam halhal yang dapat diwakilkan.
17
i. Hawalah : pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. j. Rahn : menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. k. Qarrdh : pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. l. Kafalah : mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. 3. Fungsi Bank Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:
a.
Bank Syariah wajib menjalankan fungís menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
b.
Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
c.
Bank Syariah dan dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkanya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
d.
Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18
4. Definisi pembiayaan a. Pengertian Pembiayaan Pengertian pembiayaan (pada bank syari’ah) menurut undang-undang No. 10/1998 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dapat didefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.
19
Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa.Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dalam perbankan syari’ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama’ sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari’ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. b. Tujuan Pembiayaan
20
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk: a. Peningkatan ekonomi umat, b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, c. Meningkatkan produktivitas, d. Membuka lapangan kerja baru, e. Terjadi distribusi pendapatan. Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: a. Upaya memaksimalkan laba, b. Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan
laba
maksimal,
maka
pengusaha
harus
mampu
meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan pencampuranantara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
21
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.
c. Sistem Pembayaan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut: 1) Pembiayaan Produksi, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
produksi,
pedagangan,
maupun
investasi.
Jenis-jenis
pembiayaan produksi pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya adalah A. Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuan di bedakan menjadi : 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang di maksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka usaha. 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. B. Pembiayaan menurut jangka waktu 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
22
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 2) Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. d. Prinsip Analisis Pembiayaan Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari’ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu: 1) Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman 2) Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3) Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam 4) Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank 5) Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
23
Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut: 1) Personality, Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 2) Party, Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan
tertentu
berdasarkan
modal,
loyalitas
serta
karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 3) Purpose, Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambolan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya. 4) Prospect, Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5) Payment, Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 6) Profitability, Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode apakah akan
24
tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 7) Protection, Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi). e. Prosedur Pembiayaan Dalam prosedur pembiayaan yang ada dibank syari’ah’ yaitu nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian pihak bank akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan untuk apa, baru kemudian bank akan menyetujuinya ataupun ditolak. 5. Definisi Pengawasan dan Administrasi Pembiayaan Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu.Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dana pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang
25
lebih baik dan lebih efisien, guna menghindari terjadinya penyimpanganpenyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan yang benar. Jadi pada tahap pertama pengelolaan dan pengawasan pembiayaan merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk pembiayaan. Tujuan dari dilakukanya pengelolaan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah yaitu: a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank. b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan. d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Sesuai dengan teori delegated monitoring, nasabah dan masyarakat pada umumnya tidak dapat dengan mudah melakukan monitoring dan pengawasan bank. Alasannya antara lain karena kurangnya kompetensi dan kemampuan, kesulitan untuk mengakses informasi tentang kinerja bank, serta tidak tersedianya
26
waktu dan adanya masalah efisiensi untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank. Ditambah juga, BI sudah tidak berperan dalam pengawasan bank-bank di Indonesia. Oleh karena itu bank membuat suatu divisi secara khusus untuk mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan pembiayaan setelah pencairan. BI mewajibkan divisi tersebut untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI.BI dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan, sehingga membahayakan sistem perbankan dan perekonomian nasional. Jadi pentingnya pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan perbankan adalah dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, agar sistem perbankan dapat bermanfaat secara oprtimal bagi perekonomian, dan melindungi kepentingan nasabah. Pada dasarnya argumentasi pentingya pengaturan dan pengawasan perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Secara mendasar terdapat dua perbedaan penting antara bank syariah dengan bank konvensional.Pertama adalah adanya tuntutan jaminan bahwa dalam kegiatan usahanya, bank tidak melanggar ketentuan syariah; dan kedua sebagai konsekuensi dari pelarangan instrumen
27
bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil maka karakteristik risiko dan sifat hubungan antara nasabah dengan bank terlihat dari akad-akad perbankan syariah.Kedua perbedaan pokok ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur sistem pengawasan perbankan syariah. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengawas bank selain memenuhi prinsip-prinsip profesionalisme juga semestinya memiliki suatu keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi. Menurut nilai-nilai Islami unsur profesionalisme pengawas bank syariah terdiri dari sifat siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan kebenaran dan senatiasa membina), amanah (bertanggungjawab), dan fathonah (memiliki skill dan pengetahuan yang mumpuni). Begitu pula administrasi pembiayaan tidak beda jauh dengan pengawasan namun dalam pelaksanaanya lebih detail, seperti pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen, dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pembiayaan. Kegiatan dari administrasi pembiayaan ini meliputi pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, monitoring, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembiayaan oleh unit-unit kerja dalam pegelolaan pembiayaan yang sehat. Tujuan dari administrasi pembiayaan itu sendiri sebagai berikut: a. Mengelola dan mengolah data dari manajemen b. Sebagai alat komunikasi bank dengan debitur
28
c. Sebagai instrument pengawasan pembiayaan d. Sebagai bukti bila terjadi sengketa e. Sebagai sumber dana untuk untuk laporan berkala
Kegiatan administrasi pembiayaan diantaranya adalah: a. Analisis Pembiayaan, yang bertujuan untuk menentukan kemampuan dan kemauan nasabah/debitur dalam mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati. b. Financial Dokumen, semua kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan harus di rekam atau disimpan agar posisi bank lebih kuat untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. c. Financial Disbursement, pemakaian fasilitas pembiayaan harus sesuai dengan perencanaan debitur sebelumnya. d. Financial File dan Akuntansi Laporan 1) Akuntansi Pembiayaan, harus mengikuti proses kegiatan pembiayaan itu sendiri sehingga dapat mengikuti perkembangan pembiayaan atau debitur. 2) Laporan Pembiayaan, validity dari laporan pembiayaan sangat tergantung pada kelengkapan dan akurasi data, evaluasi dan sistematikanya, ketepatan waktu penyampaian, mudah dimengerti, dan informatif. 3) Berkas Pembiayaan, berkas yang sudah lengkap disimpan ditempat yang aman dan terjaga kerahasiaanya.
29
BAB III LAPORAN OBJEK PENELITIAN A. Sejarah BSM Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang
didominasi
oleh
bank-bank
konvensional
mengalami
krisis
luar
biasa.Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut
30
dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.
Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi
serta
membentuk
Tim
Pengembangan
Perbankan
Syariah.
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking sistem).
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan
Perbankan
Syariah
segera
mempersiapkan
sistem
dan
infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank
31
Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.
Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
B. Profil Perusahaan 1. Profil Nama
: PT BANK SYARIAH MANDIRI
32
Alamat kantor pusat
: Wisma Mandiri I Jl.MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340
Alamat Cabang Salatiga
: Ruko Diponegoro A6-A7 Jl.Diponegoro 77, Salatiga
Telepon kantor pusat
: (62 - 21) 2300 509, 3983 9000
Telepon kantor Cab. Salatiga
: (0298) 328558, 328885
Faksimili kantor pusat
: (62 - 21) 3983 2989
Faksimili kantor cabang
: (0298) 314407
Homepage
: www.syariahmandiri.co.id
Tanggal berdiri kantor pusat
: 25 Oktober 1999
Tanggal berdiri kantor cabang
: 10 Januari 2011-sekarang
Tanggal beroperasi
: 1 November 1999
Modal dasar
: Rp2.500.000.000.000,-
Modal disetor
: Rp1.489.021.935.000,-
Jumlah kantor cabang
: 854 kantor yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah jaringan ATM BSM
: 909 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.454, ATM Bersama 53.722 unit (include ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 66.770 unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM
33
BCA 10,596 dan Malaysia Electronic Payment sistem (MEPS) 12.010 unit. Jumlah karyawan
: 16.945 orang (Per Desember 2013)
.2. Kepemilikan Saham a. PT Bank Mandiri (Persero)Tbk: 231.648.712 lembar saham (99,999999%) b. PT Mandiri Sekuritas
: 1 lembar saham (0,000001%)
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 1. Visi Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia 2. Misi a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan. b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM. c. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan verja yang sehat. d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. e. Mengembangkan nila-nilai syariah universal.
34
D. Budaya Bank Syariah Mandiri Dari beberapa proses pada tahun 2005, dihasilkan nilai-nilai perusahaan yang disepakati oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Value Bank Syariah Mandiri. Shared Value Bank Syariah Mandiri disingkat ”ETHIC”, yaitu : a. Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. b. Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. c. Humanity: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. d. Integrity: Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. e. Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.
35
E. Struktur Organisasi Table 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri
Kepala Cabang
DKP PKP Pelaksana
Marketing Manager
Retail Bank Officer
Funding Officer
Operation Manager
CS Representatif
Pelaksanan Admin
Pelaksana SDI & GA
Pelaksana Marketing Support Teller
Pelaksana D &C
Security Messenger Driver
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga
36
F. Produk-Produk BSM 1. Tabungan a. Tabungan BSM Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Fitur & Karekteristik: 1) Fasilitas e-Banking yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking 2) Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit 3) Bagi hasil yang kompetitif 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. 5) Minimum setoran awal: Rp80.000. 6) Minimum setoran berikutnya: RP10.000. 7) Saldo minimum: Rp50.000. 8) Biaya tutup rekening: Rp20.000. 9) Biaya administrasi/bulan: Rp6.000. b. Tabungan Berencana Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Fitur & Karekteristik:
37
1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang. 3) Periode tabungan 1s.d. 10 tahun. 4) Usia nasabah min. 18 tahun dan max. 60 tahun saat jatuh tempo. 5) Setoranan bulanan minimal Rp100.000. 6) Target dana minimal Rp1.200.000 dan maksimal Rp200.000.000. 7) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah. 8) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. 9) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi. c. Tabungan Investa Cendekia Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. 2) Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun 3) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun). 4) Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp4.000.000. 5) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah. 6) Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan Rp1.000.000.
saldo minimal
38
d. Tabungan Simpatik Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Fitur & Karekteristik: 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah. 2) Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM). 3) Setoran berikutnya minimal Rp10.000. 4) Saldo minimal Rp20.000. 5) Biaya tutup rekening Rp10.000. 6) Biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal). e. Tabungan Kurban Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Fitur & Karekteristik: 1) Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah. 2) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah. 3) Minimum setoran awal Rp50.000.
39
4) Minimum setoran berikutnya Rp25.000. 5) Minimum saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban Rp50.000. f. Tabungan Pensiun Tabungan Pensiun BSM simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat
dan ketentuan
yang disepakati.Produk ini
merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Persyaratan: 1) Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Hakim, TNI, Polri. 2) Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP. 3) Fotokopi KTP/SIM 2. Giro BSM Giro Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Fitur & Karekteristik:
40
a) Kemudahan transaksi menggunakan cek atau B/G b) Fasilitas Intercity Cleaning untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah). c) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan. d) Bonus bulanan sesuai kebijakan BSM. e) Setoran awal minimum Rp500.000 (perorangan)
dan Rp1.000.000
(perusahaan). f) Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (preusan). g) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp10.000, sedangkan untuk preusan Rp15.000. h) Biaya tutup rekening Rp30.000. i) Biaya administrasi buku cek/BG Rp100.000. 3. Deposito Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Fitur & Karekteristik: a) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan. b) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO). c) Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan. d) Dicairkan pada saat jatuh tempo. e) Setoran awal minimum Rp2.000.000.
41
f) Biaya Materai Rp6.000. 4. Pembiayaan Konsumer a. BSM Implan BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas b. Pembiayaan Griya BSM Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem murabahah. c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah:
1. Jenis kendaraan: Mobil dan motor 2. Kondisi kendaraan: Baru dan bekas..
42
Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan). 5. Produk jasa a. BSM Card Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai karttu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bias mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM. b. BSM SMS Banking Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. c. BSM Mobile Banking Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data berbasis GPRS. d. BSM Net Banking Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. 6. Emas a. BSM Gadai Emas
43
Merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. b. BSM Cicil Emas Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan), dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. 7. Haji & Umroh a. Tabungan Mabrur Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan Ibadan ají &mura. Fitur & Karekteristik: 1) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggarakan Ibadah Ají/Mura (BPIH). 2) Setoran awal minimal Rp500.000. 3) Setoran selanjutnya minimal Rp100.000. 4) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama. 5) Biaya penutupan rekening karena batal Rp25.000.
44
b. Pembiayaan Umrah Pembiayaan Mura adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk menfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan seperti mura Namur tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya mura lanilla dengan akad ijarah. Fitur & Karekteristik: 1) Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan 2) Maksimal sebesar Rp25.000.000, plafond pembiayaan tidak melebihi 80% dari kebutuhan yang akan dibiayai. 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun.
45
BAB IV HASIL DAN PEBAHASAN
Untuk mengetahui dan memahami standar ketentuan layanan administrasi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga dibawah ini akan diuraikan standar prosedur operasional operasi financing operation division secara rinci. 1. Standar Prosedur Operasional Operasi Financing Operation Division Dalam rangka meningkatkan produktifitas untuk pertumbuhan bisnis, Bank Syariah Mandiri menetapkan pedoman kerja bagi Financing Operation Division dalam melaksanakan proses administrasi pembiayaan yaitu dengan menetapkan standar prosedur operasional operasi, diantaranya sebagai berikut: A. Informasi debitur Hal-hal yang harus dilakukan Financing Operation Division 1) Informasi debitur individual bank Indonesia dilakukan oleh financing operation division atas dasar permintaan tertulis dari unit bisnis. 2) Media yang digunakan dalam informasi debitur adalah aplikasi yang digunakan dalam operasional berupa Web informasi debitur individual Bank Indonesia. 3) Dokumen yang dibutuhkan untuk proses permintaan user iformasi debitur individual diantaranya:
46
a) Formulir permohonan pemohon b) Formulir contoh tanda tangan c) Formulir informasi debitur Bank Indonesia B. Penilaian agunan 1) Ketentuan umum Penilaian agunan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Independensi Dalam melaksanakan tugasnya, penilai intern atau penilai ekstenal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. b) Jujur Kepentingan bank adalah yang utama, oleh karena itu penilai harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap tugas-tugasnya dan secara jujur mengungkapkan fakta-fakta di lapangan mengenai keadaan obyek penilaian. c) Obyektif Dalam menentukan nilai agunan, penilai hanya didasarkan pada fakta/informasi dilapangan atas obyek penilain tersebut. d) Profesional Dalam melaksanakan penilaian agunan penilai internal maupun penilai eksternal harus berpegang teguh pada standard penilaian bank tersebut.
47
2) Penilaian kembali agunan a) Penilaian kembali agunan dilakukan setiap 12 bulan oleh penilai eksternal. Biaya penilaian kembali agunan menjadi beban nasabah. b) KJPP rekaan diperkenankan menilai agunan yang sama maksimal 2 kali periode penilaian. c) Hasil retaksasi wajib di review oleh penilai agunan financing operation. 3) Penginputan nilai agunan ke core banking sistem (CBS) dilakukan oleh financing operation division. 4) Khusus untuk penlaian agunan pembiayaan yang sedang bermasalah maka penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Eksternal (KJPP) dan wajib dilakukan review oleh penilai internal. C. Pembuatan akad pembiayaan Akad pembiayaan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani antara bank yang diwakili oleh pihak-pihak yang berwenang dan nasabah sebelum pencairan pembiayaan. Tujuan penandatanganan akad adalah : 1) Bukti tertulis hubungan hukum antara bank dengan nasabah. 2) Ketentuan yang mengikat antara hak dan kewajiban para pihak. Akad pembiayaan merupakan perjanjian pokok yang bersifat accesoir yang meliputi antara lain perjanjian pengikatan agunan, perjanjian surat pengakuan hutang dll. Akad pembiayaan merupakan satu kesatuan dengan SP3.
48
1) Jenis akta akad pembiayaan a) Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk akta, ditempat di mana akta dibuatnya (pasal 1868 KUH perdata). b) Akta di bawah tangan adalah suatu surat tanda bukti yang dibuat tanpa perantara seseorang pegawai/pejabat umum yang berwenang. 2) Susunan akta akad pembiayaan a) Judul Judul suatu akta diberi nama sesuai dengan isinya dan ditambahkan nomor akad pembiayaan. Judul harus mencerminkan jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah secara singkat dan jelas. b) Pembukaan Pembukaan merupakan kalimat permulaan dari suatu akta atau disebut juga dengan istilah kepala akta. c) Komparisi para pihak Komparisi merupakan bagian dari suatu akta yang menyebutkan identitas para pihak seperti nama lengkap, pekerjaan atau jabatan, tempat tinggal para pihak yang membuat perjanjian, bukti identitas
49
dan lainnya. Komparisi menyebutkan dasar kewenangan bertindak dari para pihak sehingga dalam melakukan perbuatan hukum sudah sesuai sebagaimana yang dinyatakan di dalam akta. Komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu menjelaskan identitas para pihak yang membuat akad pembiayaan, kedudukan para pihak yang bertindak, berdasarkan dokumen apa kedudukanya tersebut, para pihak cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebutka di dalam akta, dan para pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. d) Prameisse Prameisse adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu akad pembiayaan guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akad pembiayaan tersebut. e) Isi akad pembiayaan, ketentuan dan persyaratan Mencamtumkan segala hal atau isi pokok-pokok klausul yang dianggap perlu yang merupakan kehendak para pihak. Klausulklausul ini dicantumkan secara detail mengenai objek pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak. Isi akta tidak terbatas pada hal-hal yang pokok saja, namun dimungkinkan mengenai segala sesuatu yang ingin diatur oleh para
50
pihak yang dianggap penting untuk dicantumkan.Hal-hal yang lazim dicantumkan dalam akad/perjanjian pembiayaan syariah. f) Penutup Bagian penutup merupakan bagian dari akad pembiayaan yang memuat hal-hal di luar akad pembiayaan, antara lain mengenai pilihan
domisili,
tempat
dan
tanggal
akad
pembiayaan
ditandatangani, tanggal mulai berlakunya akad pembiayaan, jumlah atau rangkap yang diperlukan, dan bermaterai cukup. 3) Klausul-klausul akad pembiayaan Klausul memuat materi yang dikehendaki oleh para pihak dalam akad pembiayaan. Berikut merupakan klausul penting yang dimuat dalam suatu akad pembiayaan: a) Jumlah pembiayaan b) Jangka waktu pembiayaan c) Tujuan penggunaan pembiayaan d) Mata uang pembiayaan dan angsuranya e) Keuntungan dan bagi hasil f) Angsuran oleh para penerima pembiayaan g) Pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktunya 4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen pembiayaan dan pembuataan akad pembiayaan a) Mengecek kelengkapan dokumen
51
1. Dokumen legalitas nasabah 2. Dokumen legalitas usaha 3. Dokumen legalitas pembiayaan 4. Dokumen legalitas pemilik agunan b) Melakukan review kesesuaian isi persyaratan dalam NAP dengan SP3 untuk limit pemutus pembiayaan di kantor cabang. c) Melakukan review kesesuaian isi persyaratan dalam NAP dengan SKKP untuk limit pemutus kantor pusat. d) Mengkonfirmasikan kepada unit
bisnis
apabila ditemukan
ketidaksesuaian persyaratan antara NAP dengan SKKP/SP3. e) Melakukan pembuatan akad pembiayaan secara bawah tangan dan pembuatan order notaris pembuatan akta pembiayaan natariil. f) Memastikan para pihak yang akan menandatangani akad pembiayaan merupakan para pihak yang memiliki kewenangan dalam bertindak. Hal ini dapat dibantu dengan meminta daftar hadir pada saat penandatanganan akad. 5) Penyampaian surat order kepada notaris rekaan BSM Pada akad pembiayaan yang dibuat secara notariil, FCLA akan membuat surat order kepada notaris rekanan bank BSM untuk menyiapkan akta akad pembiayaan sesuai order dari unit bisnis. Dalam surat order kepada notaris tersebut minimal mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
52
a) Nama nasabah b) Jenis pekerjaan 1. Jenis pembiayaan 2. Plafond pembiayaan 3. Tujuan penggunaan 4. Jangka waktu pembiayaan 6) Review dokumen pembuatan akad pembiayaan bawah tangan untuk memastikan : a) Konstruksi pembuatan akad pembiayaan sesuai dengan struktur pembiayaan. b) Kelengkapan dokumen legalitas nasabah. c) Para pihak yang akan menandatangani akad pembiayaan merupakan orang yang memiliki kewenangan dalam bertindak sebagaimana yang tercantum dalam akta. d) Keakuratan isi surat order notaris yang dibuat. e) Jenis pengikatan agunan nasabah telah sesuai dengan obyek agunan. 7) Pelaksanaan penandatanganan akad pembiayaan bawah tangan a) Akad pembiayaan di bawah tangan dikirim oleh divisi financing operation kepada unit bisnis dalam bentuk pdf via email kepada marketing dan kepala unit kerja.
53
b) Unit bisnis tidak diperkenankan merubah (menambah/mengurangi) akad berupa materi, pasal, huruf dan angka yang telah tersedia pada akad pembiayaanyang dikirimkan financing operation division. c) Unit bisnis memeriksa kebenaran isi dari akad pembiayaan. Jika ada hal yang ingin diperbaiki pada akad berupa materi, pasal, huruf dan angka, maka unit bisnis meminta financing operation division untuk memperbaiki akad tersebut dan kemudian financing operationdivision mengirim kembali kepada unit bisnis. d) Unit bisnis mencetak akad di atas kertas polos A4 sebanyak 2 eksemplar masing-masing ditandatangani lengkap oleh bank dan nasabah di atas materai. e) Unit bisnis meminta para pihak yang berakad membubuhkan paraf pada setiap halaman akad. f) Akad pembiayaan ditandatangani oleh kepala unit bisnis atau alternate pejabat tersebut jika kepala unit bisnis berhalangan hadir dengan pemohon/nasabah. g) Unit bisnis menyimpan satu eksemplar akad yang telah bertanda tangan di atas materai pada sisi bank kepada nasabah. h) Unit bisnis menyimpan satu eksemplar akad yang telah bertanda tangan di atas materai pada sisi nasabah di khasanah.
54
i) Unit bisnis tidak dipernankan menguasai dua eksemplar akad atau nasabah hanya diberikan fotokopi akad. j) Penyerahan akad kepada nasabah harus disertai tanda terima dari nasabah. 8) Pelaksanaan penandatanganan akta akad pembiayaan penyelesaian akta akad pembiayaan notariil. a) Jika akta akad pembiayaan dibuat secara notariil, maka harus sesuai dengan ketentuan, antara lain : 1. Seluruh isi akta dibacakan dihadapan para pihak yang menandatangani akta tersebut kecuali para pihak sepakat untuk dibacakan ringkasanya. 2. Penandatanganan akad pembiayaan dan accesoir disaksikan minimal dua orang saksi. 3. Akad pembiayaan dan accesoir ditandatangani dihadapan notaris rekanan BSM. b) Bukti penandatanganan akad pembiayaan telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam bertindak, dalam hal ini unit bisnis melampirkan bukti daftar hadir penandatanganan akad. c) Notaris memberikan asli covernote kepada divisi financing operation dan copy covernote kepada unit bisnis yang berisi informasi penandatanganan akta akad pembiayaan. 9) Penyelesaian akta akad pembiayaan notariil
55
a) Financing operationdivision berkewajiban melakukan monitoring atas penyelesaian order pembuatan akta akad pembiayaan oleh notaris rekanan bank. b) Setelah notaris menyelesaikan dan menyerahkan asli akad pembiayaan kepada financing operation division, maka divisi tersebut melakukan penelitian kembali terhadap akta akad pembiayaan tersebut. c) Financing
operationdivision
mendistribusikan
akta
akad
pembiayaan kepada para pihak sebagai berikut : satu salinan fotocopy diserahkan kepada unit bisnis, satu salinan asli diserahkan kepada nasabah melalui unit bisnis dan satu salinan asli disimpan financing operationdivision dalam tempat penyimpanan khasanan dokumen bank. D. Penguasaan dan pengikatan agunan Penguasaan bukti kepemilikan agunan maksud dan tujuan penguasaan agunan adalah : 1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mengambil pelunasan pembiayaan atau kewajiban nasabah kepada bank, dari barang agunan apabila nasabah tidak bisa membayar kembali pembiayaanya kepada bank apada waktu yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan.
56
2. Mendorong nasabah untuk mengelola proyek/usaha yang diniayai dengan
pembiayaan
kemungkinan
bank
nasabah
secara
untuk
sungguh-sungguh,
meninggalkan
sehingga
usahanya
dengan
merugikan diri sendiri atau perusahaanya dapat dicegah. 3. Mendorong nasabah untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan di dalam akad pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) kewajiban pembiayaan agar nasabah tidak kehilangan kekayaanya yang telah dijaminkan kepada bank. Maksud dan tujuan pengikatan agunan pembiayaan oleh bank adalah sebagai berikut : 1. Pengikatan agunan pembiayaan, khususnya terhadap agunan yang bersifat kebendaan, bertujuan untuk memperoleh hak preferen dalam penyelesaian kewajiban nasabah. 2. Sebagai
faktor
pengurang
dalam
perhitungan
penyisihan
pencadangan aktiva. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima agunan : 1. Legalitas agunan dan pemilik agunan melalui pejabat yang ditunjuk (notaris). 2. Pemilik agunan: agunan dimiliki oleh nasabah atau pihak ketiga. 3. Dokumen sebagai bukti kepemilikan hak atas agunan: BPKB, SHM, SHGB, SHMRS, SHGU, Sertifikat Hak Pakai, dll.
57
Pelaksanaan pengikatan agunan dilakukan oleh financing operation division atas dasar surat order dari unit bisnis. a) Sebelum dilakukan pengikatan agunan , unit bisnis melakukan: 1. Penelitian legalitas dokumen/bukti kepemilikan atau keabsahan dokumen dan beban-beban/sengketa dengan pihak ketiga terhadap obyek agunan kepada instansi yang terkait melalui pejabat yang ditunjuk (notaris rekanan BSM). 2. Pengecekan bukti kepemilikan agunan khususnya agunan berupa hak kepemilikan atas tanah yang pelaksanaanya dapat dilakukan oleh notaris rekanan BSM. b) Pengikatan agunan harus dilakukan oleh notaris rekanan BSM. c) Ketentuan mengenai penggunaan notaris bukan rekanan bank dapat diterima, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Notaris tersebut memiliki ijin usaha/profesi dan telah terdaftar sebagai rekanan di Bank Syariah Mandiri. 2. Notaris telah terdaftar sebagai anggota assosiasi. 3. Tidak termasuk notaris yang bermasalah. Tugas pelaksanaan pengikatan agunan pembiayaan oleh financing operationdivision tidak terhenti setelah penandatanganan akta pengikatan
agunan
pembiayaan.Financing
operationdivision
berkewajiban melakukan monitoring penyelesaian pengikatan agunan
58
pembiayaan yang dilakukan oleh notaris yang melaksanakan pengurusan pengikatan agunan dimaksud. Pada saat notaris menyerahkan dokumen agunan yang telah selesai diikat, maka financing operationdivision pada kesempatan pertama harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Meneliti
kelengkapan
salinan
dan/
atau
sertifikat
bukti
kepemilikan hak dan pengikatanya. b) Meneliti isi akta pengikatan dan sertifikatnya Dalam hal dijumpai adanya ketidaktepatan pencantuman hal-hal sebagaimana disebutkan dengan surat order bank, maka financing operationdivision segera meminta kepada notaris untuk segera melakukan perbaikan atau penyesuaian. E. Asuransi Fungsi asuransi bagi bank adalah sebagai sarana penanggulangan resiko apabila terjadi gagal bayar atas peristiwa yang dialami oleh nasabah bank baik berupa kematian, cacat sebagian, cacat total, dapat segera tercover oleh asuransi untuk dilakukan pelunasan atas sisa pembiayaanya kepada bank. 1) Jenis-jenis asuransi di Bank Syariah Mandiri a) Asuransi Jiwa
59
Adalah penutupan pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya nasabah dalam jangka waktu pertanggungan. Dokumen yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi jiwa terdiri dari:
a. Surat penutupan asuransi jiwa untuk non medikal, dan KTP debitur. b. Form aplikasi pemerikasaan kesehatan untuk penutupan medikal. c. Dokumen lain-lain sesuai dengan ketentuan asuransi rekanan. Metode penutupan asuransi jiwa dilakukan secara langsung yaitu penutupan asuransi yang dilakukan oleh bank kepada perusahaan asuransi rekanan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penutupan asuransi: a. Pastikan bahwa nasabah mengisi dan menandatangani sendiri surat penutupan asuransi jiwa tanpa diwakilkan oleh siapapun. b. Apabila
terjadi
perubahan
kondisi
tertanggung
setelah
berjalannya cover resiko segera melaporkan kepada pihak asuransi untuk mendapatkan catatan tambahan. Polis asuransi adalah kontrak (perjanjian) tertulis yang berisi fakta-fakta yang berkaitan tentang pemegang polis, penutupan
60
asuransi, objek yang diasuransikan,dan penanggung. Polis juga menetapkan hak dan kewajiban hukum penanggung dan pemegang polis dan berisi semua informasi yang diperlukan untuk kelengkapan kontrak. Proses klaim asuransi jiwa adalah proses pengajuan tuntutan hak pemegang polis kepada pihak asuransi akibat suatu kejadian yang ditanggung atau berakhirnya kontrak asuransi.
1. Dokumen untuk pengajuan klaim asuransi jiwa meliputi: a. Form pengajuan klaim dari asuransi rekanan b. Surat permohonan klaim dari BSM c. Sertifikat/polis kepesertaan asuransi d. Surat keterangan meninggal dari pemerintah setempat yang dilegalisir. e. Surat keterangan dokter yang menyatakan nasabah meninggal. f. Surat keterangna sebab terjadinya kecelakaan dari pihak kepolisian. g. Dan dokumen lainya sesuai ketentuan dari pihak asuransi rekanan. b) Asuransi Kerugian
61
Adalah
penutupan
pertanggungan
untuk
kerugian
karena
kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungkan dalam kontrak atau polis asuransi. 1.
Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita, bank harus melaporkan kejadian tersebut langsung kepada pihak asuransi, secara lisan/tertulis melalui telepon/faksimili/e-mail dalam waktu lima hari kerja.
2. Dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kerugian meliputi: a. Form pengajuan klaim b. Sertifikat kepesertaan asuransi (asli) c. Kartu identitas peserta asli atau fotokopi yang telah dilegalisir (KTP/SIM) d. Dokumen lainyang dianggap perlu oleh pihak asuransi dan ada relevansinya dengan proses penyelesaian klaim. c) Penjaminan Adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah bank dan bank berhak menerima klaim penjaminan dari perusahaan penjaminan apabila nasabah bank tidak dapat memenuhi kewajiban perikatanya kepada bank sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
62
1. Tatacara memperoleh penjaminan pembiayaan adalah: a. Bank
meminta
perusahaan
penjaminan
menerbitkan
sertifikat kafalah dengan melampirkan dokumen data normatif identitas terjamin, persyaratan kelengkapan dokumen lainya. b. Bank mengirimkan dokumen tersebut kepada perusahaan penjaminan melalui surat/fax/e-mail. 2. Bank mengajukan klaim disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. Copy sertifikat kafalah b. Daftar normatif c. Dokumen-dokumen
yang
sesuai
dengan
ceklist
kelengkapan dokumen d. Data terakhir posisi terakhir pinjaman terjamin e. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (bagi nasabah yang meninggal dunia). f. Surat keterangan dari instansi terjamin bekerja bagi terjamin yang terkena PHK g. Berita acara klaim h. Jadwal penarikan/pembayaran tunggakan pembiayaan i. Rekening pembiayaan enam bulan terakhir sebelum jatuh tempo
63
F. Pemenuhan persyaratan pembiayaan Ketentuan umum pemenuhan persyaratan pembiayaan meliputi proses pengecekan dokumen oleh financing operation division, sesuai dengan fungsi dan tanggung awab meliputi: a) Persyaratan penandatangan akad dengan pemenuhan bukti permohonan pembiayaan, pemenuhan bukti legalitas pemohon, pemenuhan bukti legalitas usaha, pemenuhan bukti kepemilikan agunan,
pemenuhan
kewenangan
bertindak
bukti
legalitas
pemilik
pemilik
agunan,
agunan/bukti
pemenuhan
bukti
persetujuan pembiayaan. b) Persyaratan pencairan pembiayaan dengan, pemenuhan bukti perjanjian/akad
pembiayaan,
pemenuhan
pemenuhan bukti pendaftaran agunan,
bukti
pengikatan,
pemenuhan bukti
penutupan asuransi, pemenuhan bukti permohonan pencairan, pemenuhan bukti dokumen pembiayaan lainya. Pelaksanaan review kelengkapan dokumen pembiayaan Review kelengkapan dokumen pembiayaan dilakukan oleh financing operation division sesuai wilayah kerjanya. 1) langkah-langkah review dokumen
64
Memeriksa
struktur
kepemilikan,
butir
pengikatan
pembiayaan, agunan,
memeriksa
memeriksa
jenis,
kelengkapan
dokumen penandatanganan akad, memeriksa dokumen syarat pencairan pembiayaan. 2) Kewenangan penandatangan formreview pembiayaan Form review pembiayaan yang telah ditandatangani oleh unit bisnis akan diperiksa oleh financing operation division. Hasil pemeriksaan berupa
penandatanganan pada
form
tersebut.
Pengaturan penandatanganan diatur secara internal oleh unit kerja financing operation division. 3) Limit transaksi adalah limit yang terkait dengan proses pembukuan ke dalam sistem dimana jenis dan limit transaksi telah dibatasi sesuai dengan wewenangnya. Limit transaksi untuk supervisor menunjukkan kewenangan untuk melakukan override transaksi sekaligus melakukan otorisasi. G. Pencairan pembiayaan 1) Pencairan pembiayaan langsung Pencairan pembiayaan dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan pembiayaan telah dipenuhi, dan telah di tetapkan dalam nota analisa pembiayaan, SKKP, SP3, Akad pembiayaan, dan dokumen lainya yang terkait.
65
2) Pencairan pembiayaan untuk remote area Pencairan ini dilakukan apabila secara geografis letak unit bisnis tidak terjangkau oleh financing operationdivision (waktu tempuh perjalanan lebih dari 60 menit) dan tidak adanya pegawai financing operation di outlet tersebut. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Financing Operation Division pada administrasi pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga.Dibawah ini akan diuraikan tentang tata kelola dokumen, pelaporan dan monitoring pembiayaan yang dilaksanakan setelah proses pencairan pembiayaan. 2. Tata kelola dokumen dan pelaporan Pengelolaan dokumen dan pelaporan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.Dapat mengevaluasi
kesalahan-kesalahan
karyawan
analisis
pembiayaan
dan
mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulanag lagi. A. Pengelolaan dokumentasi pembiayaan Dokumen pembiayaan memiliki kegunaan utama sebagai sumber informasi yang lengkap untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabahnya dan sebagai alat bukti hukum
66
yang sah. Dari dokumen pembiayaan ini akan diperoleh catatan atas adatidaknya penyimpangan dalam pemberian dan penggunaan pembiayaan, kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan dan sebagainya. Oleh karena itu dokumentasi pembiayaan harus dilakukan secara benar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen pembiayaan adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan, mengingat fungsinya yang strategis yaitu: 1) Sebagai alat bukti adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah 2) Sebagai alat bukti pengikatan/penguasaan jaminan 3) Sebagai alat bukti penutupan asuransi 4) Sebagai alat bukti transaksi keuangan antara nasabah dengan bank 5) Sebagai alat bukti adanya pembiayaan bank kepada nasabah 6) Sebagai sarana pembuktian di pengadilan bila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah Cakupan dokumen pembiayaan dalam pedoman pembiayaan ini mencakup dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses pembiayaan mulai dari: 1) Tahap permohonan yaitu formulir dan persyaratan yang diperlukan pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. 2) Tahap investigasi yaitu dokumen yang dikeluarkan pada saat tim survei pembiayaan melakukan investigasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.
67
3) Tahap analisa yaitu penyelidikan yang dilakukan setelah tahap investigasi apakah nasabah layak memperoleh pembiayaan atau tidak. 4) Tahap persetujuan yaitu tahap yang dilakukan setelah mendapat laporan dari tim analisis pembiayaan. 5) Tahap pencairan yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pencairan pembiayaan nasabah. 6) Tahap monitoring yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengawasan terhadap nasabah pembiayaan. Jenis
penyelenggaraan
arsip
pembiayaan
dalam
pelaksanaan
operasional di bank, dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Arsip umum (general file) Yaitu arsip yang memuat data atau informasi penting, yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pembiayaan kepada nasabah, di mana berkas-berkas ini diarsipkan sesuai tahapan proses pembiayaan. Arsip ini juga berfungsi sebagai working files bagi unit kerja yang mengelola arsip/dokumen-dokumen tersebut. 2) Arsip hukum (legal file) Yaitu kumpulan berkas-berkas/dokumen pembiayaan yang fungsi atau kegunaanya adalah sebagai bahan/alat yang sah dalam pembuktian secara hukum atas hubungan pembiayaan dengan
68
nasabah.Pembuktian meliputi adanya perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan antara bank dengan nasabah atau pihak ketiga lainya yang terkait dalam suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Legal
file
ini
dalam
penggolongan
arsipnya
dapat
dikategorikan sebagai arsip yang bersifat vital. Legal file dibagi menjadi dua yaitu: a. Financing agreement file Yaitu file yang berisikan nota analisa pembiayaan beserta dokumen pendukung, berkas asli dokumen persetujuan pembiayaan
dan
akadd
pembiayaan
beserta
dokumen
pendukung. b. Collateral file Yaitu file yang berisikan berkas asli dokumen agunan dan pengikatan berikut dokumen-dokumen yang terkait dengan agunan. Penyusunan arsip pembiayaan di bank menggunakan sistematika yang mengacu pada kemudahan dalam penyelenggaraanya, yaitu arsip umum dan arsip legal. Dokumen yang masuk dalam financing agreement file adalah berkas asli dokumen yang berkaitan dengan proses pembiayaan,
69
persetujuan dan perjanjian/pengikatan pembiayaan antara bank dengan nasabahnya, meliputi: Table 4.1 Macam-macam dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan Collateral File 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Financing Agreement File
Sertifikat Hak Milik (SHM) A.Nota Analisa Pembiayaan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) (NAP) Sertifikat Hak Pakai (SHP) B. Surat Persetujuan Pemberian Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Pembiayaan (SP3) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) C. Akad – Akad Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan D. Memo dan Surat (SKMHT) E. Surat Kontrak Kerja 7. Akta Pengikatan Hak Tanggungan F. Berita Bagi Hasil 8. Akta Balik Nama G. Surat Pengakuan Hutang 9. Akta Hipotik Kapal (Promes) 10. Sertifikat Deposito H. Tanda Terima Uang Tunai 11. Akta Gadai 12. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 13. Surat Blokir BPKB 14. Sertifikat Jaminan Fidusia 15. Jaminan Perusahaan 16. Jaminan Perorangan 17. Polis Asuransi 18. Izin Mendirikan Bangunan 19. Bukti Pembayaran Pajak Atas Agunan 20. Faktur 21. Bank Garansi 22. Bilyet Giro 23. Lembaran Cek Sumber: www.syariahmandiri.com
70
Catatan: item arsip pembiayaan tidak selalu lengkap seperti list diatas, tergantung kelengkapan yang dikirimkan unit bisnis kepada financing operation. Tata cara pengelolaan dokumen legal pembiayaan oleh financing operationdivision adalah sebagai berikut: 1) Penyerahan dokumen a. Penyerahan dokumen legal pembiayaan dari unit bisnis kepada financing operation division atau sebaliknya disertai dengan berita acara serah terima sebagai bukti tanda terima pengalihan tanggung jawab atas dokumen. b. Financing operation division sebagai unit yang menerima dokumen wajib memastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan dari unit bisnis dan kesesuaian antara berita acara serah terima dengan fisik dokumen. 2) Pemberkasan dan penyimpanan dokumen a. Tempat penyimpanan dokumen dipisah berdasarkan segmentasi pembiayaan. b. Jenis dokumen legal pembiayaan yang disimpan dalam folder dokumen legal adalah sebagai berikut: (1) Tempat penyimpanan dokumen dipisah berdasarkan segmentasi pembiayaan.
71
(2) Jenis dokumen legal pembiayaan disimpan dalam folder dokumen legal. (3) Penggunaan atau pengambilan dokumen pembiayaan dari tempat penyimpanan, harus dilakukan secara dual custody atau dua orang. Ruang khasanah untuk penyimpanan dokumen di financing operation division atau unit kerja yang ditunjuk, menggunakan kunci pengaman yang dikuasai oleh dua pejabat yang berbeda yang ditunjuk oleh kepala unit kerja. c. Peminjam dan pengembalian dokumen (1) Petugas di financing operation division membuat buku administrasi peminjaman
dokumen
yang
mencatat
peminjaman
dan
pengembalian dokumen legal pembiayaan. (2) Peminjaman dokumen legal pembiayaan adalah pihak intern yaitu pihak yang berada di unit kerja financing operation division atau pihak ekstern yaitu pihak yang berada di luar financing operationdivision yaitu unit bisnis, pemeriksa intern dan pemeriksa ekstern (kantor akuntan publik), auditor Bank Indonesia atau pihakpihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. (3) Peminjaman terhadap dokumen legal pembiayaan dapat diberikan apabila terdapat surat permohonan yang mencantumkan keperluan peminjaman, dari unit kerja atau instansi yang bersangkutan dan
72
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di unit kerja atau instansi tersebut. (4) Peminjaman harus diketahui dan ditandatangani oleh atasan pegawai yang meminjam dokumen, dan harus disetujui oleh pimpinan yang membawahi pengelolaan dokumen pembiayaan. (5) Financing
operationdivision
wajib memonitor pengembalian
dokumen yang dipinjam oleh pihak internal dan eksternal. d. Penggandaan dokumen Seluruh dokumen legal pembiayaan dapat dimintakan penggandaanya oleh unit kerja terkait dan dilakukan pencatatan atas penggandaan dokumen harus dilakukan secara tertulis. e. Pengeluaran dokumen Pengeluaran
dokumen
pembiayaan
hanya
dilakukan
untuk
perpanjangan jangka waktu pengurusan pemilikan agunan, pelunasan dan keperluan lelang. Setiap pengeluaran dokumen pembiayaan dari dalam khasanah harus disertai instruksi tertulis dari kepala unit kerja financing operation f. Penanganan dokumen rusak Dokumen rusak adalah dokumen yang tidak dapat lagi dipergunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatanya.Terhadap dokumen legal dan agunan yang ditemukan dalam keadaan rusak.Financing operation division membuat berita acara dan tetap mengamankanya serta
73
menindaklanjutinya
untuk
pembuatan
dokumen
agunan
pengganti/duplikat kepada instansi/ lembaga yang menerbitkanya. g. Penanganan dokumen hilang Dokumen hilang adalah dokumen yang tidak ditemukan keberadaanya setelah upaya pencarian dilakukan secara optimal. Penangananya adalah sebagai berikut: (1) Dokumen akta notariil, yaitu financing operation division membuat berita acara laporan kehilangan serta menindaklanjutinya untuk pembuatan dokumen pengganti/duplikat kepada instansi/lembaga yang menerbitkanya. (2) Bukti pengikatan, yaitu financing operation division membuat berita acara laporan kehilangan serta menindaklanjutinya untuk pembuatan akta dan sertifikat pengikatan agunan dari notaris rekanan bank. h. Pemusnahan dokumen Pemusnahan dokumen pembiayaan yang dikelola financing operation division dapat dilakukan apabila: (a) Telah melalui jangka waktu wajib simpan yang tercantum dalam jadwal retensi arsip BSM. (b) Tidak lagi mempunyai nilai guna bagi kepentingan bank. (c) Tidak mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional. (d) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang
74
(e) Tidak terdapat kaitan dengan perkara pidana atau perkara yang masih dalam proses. B. Pelaporan Dalam rangka penyampaian laporan debitur, unit pelapor menunjuk petugas pelaksanan dan pejabat penanggung jawab dengan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan sandi pelaporanya. (a) Meyusun dan menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia. (b) Melakukan verifikasi, keabsahan, dan kelengkapan laporan debitur yang terkini sebelum disampaikan kepada Bank Indonesia. (c) Mengajukan permohonan dan menerima informasi debitur dari Bank Indonesia. Unit pelapor selanjutnya memberitahukan secara tertulis: (a) Nama, nomor telepon, nomor facsimile dan alamt e-mail petugas laporan debitur. (b) Nama, nomor telepon, nomor facsimile, dan alamat e-mail penanggung jawab laporan debitur. Setiap ada perubahan atau penambahan nasabah untuk pelaporan informasi debitur, harus selalu diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan tembusan dari financing operation division. Setiap petugas dan penanggung jawab yang telah diberi wewenang tersebut wajib menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan userid.
75
C. Monitoring Monitoring adalah salah satu fungsi yang dilakukan oleh financing operation division untuk memantau atau memastikan proses operasional pembiayaan yang sedang berjalan maupun transaksi yang telah selesai. Kegiatan monitoring meliputi: A. Transaction control 1) Transaction
control
adalah
pemeriksaan
kebenaran
fisik,
kelengkapan dokumen, kebenaran validasi pada saat aktivitas operasional pembiayaan yang masih atau sedang berlangsung untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan menjaga prinsip kehati-hatian. 2) Mekanisme transaction control adalah sebagai berikut: a) Dilaksanakan setiap hari terhadap aktivitas operasional pembiayaan. b) Dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas operasional pembiayaan harus diadministrasikan dengan tertib. B. Post transaction control Post transaction control dalah pemeriksaan kembali atas kebenaran fisik, kelengkapan dokumen, kebenaran validasi setelah aktivitas operasional pembiayaan selesai dilakukan dan telah sesuai
76
dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian. Mekanisme post transaction control adalah sebagai berikut: 1) Dilaksanakan setelah aktivitas operasional pembiayaan selesai dilakukan. 2) Dilakukan melalui pengawasan dan monitoring transaksi yang dilakukan secara periodik, baik harian, mingguan atau bulanan. 3) Dokumen-dokumen yang terkait dengan aktivitas operasional pembiayaan harus diadministrasikan dengan tertib. 4) Mencakup pelaksanaan post transaction control antara lain terhadap: a) Permintaan informasi debitur Bank Indonesia. b) Penilaian agunan pembiayaan. c) Pembuatan akad pembiayaan. d) Pengikatan agunan pembiayaan. e) Penutupan asuransi. f) Pemenuhan syarat pencairan pembiayaan. g) Penginputan fasilitas pembiayaan. h) Dokumentasi dan administrasi pembiayaan. i) Sistem informasi debitur. j) Pencairan pembiayaan
77
Analisis terhadap Penerapan Financing Operating Division Produk pembiayaan sangat rentan dan beresiko bila tidak menggunakan prosedur atau tatacara yang benar, prosedur/tatacara ini bertujuan agar dapat meminimalkan resiko yang mungkin terjadi sehingga tidak merugikan pihak yang mengeluarkan dana. Untuk itu Bank Syariah Mandiri membuat suatu divisi yang bernama Financing Operation Division, tugas divisi ini adalah memanajemen seluruh jalanya proses pembiayaan dari mengetahui informasi mengenai pihak yang membutuhkan dana, melakukan penilaian terhadap agunan yang dijaminkan, membuat akad/perjanjian diatas materai bahwa pihak debitur menyanggupi syaratsyarat yang tertera dalam pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Disamping itu divisi ini juga mempunyai tugas mengelola dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan pembiayaan pihak debitur dengan meyimpannya ditempat yang aman sampai waktu yang ditentukan, melakukan pelaporan kepada pihak yang membutuhkan informasi, dan yang terpenting adalah melakukan pengawasan terhadap pihak debitur agar lembaga yang mengeluarkan pembiayaan mengetahui perkembangan dana yang dipakai sesuai perjanjian. Menurut pengamatan peneliti selama 3 bulan, penerapan standar prosedur operasional financing operation division pada Bank Syariah Mandiri masih harus evaluasi secara berkala dalam pelaksanaanya dan dilakukan penyesuaian apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau perbaikan dari sistem yang sekiranya dilihat belum efektif, karena masih barunya divisi ini dan dilihat dari segi tata kelola
78
dokumen-dokumen masih belum rapi sehingga sering terjadi dokumen yang hilang atau rusak. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dalam penerapan Financing Operation Division. Kekurangan dalam penerapan Financing Operation Division di Bank Syariah Mandiri diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya karyawan dalam divisi ini sehingga dalam melaksanakan tugasnya Financing Operation Division ini belum efektif dan efisien waktu. 2. Ruang kerja dan media yang kurang memadai. 3. Penyimpanan file-file penting dalam komputer masih kurang diproteksi. 4. Penyimpanan dokumen-dokumen penting yang belum tertata rapi. 5. Terdapat kemungkinan salah input data nasabah pembiayaan dikarenakan sistem yang kurang canggih dan efektif. Data nasabah pembiayaan masih menggunakan sistem manual pada microsoft excel dan dalam penginputanya membutuhkan kolom yang banyak sehingga kurang efektif dan tidak mudah dibaca. Adapun kelebihan Financing Operation Division di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: 1. Dapat meminimalkan resiko tidak terbayarnya angsuran pembiayaan yang telah disepakati. 2. Terdapat bagian yang fokus menangani proses pembiayaan, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat lebih efektif.
79
3. Memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai nasabah yang melakukan pembiayaan. 4. Amannya agunan-agunan yang dijaminkan karena dikelola oleh divisi yang khusus menangani seluruh rangkaian pembiayaan. 5. Terselenggaranya pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait.
80
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Setelah pembahasan penulis mengenai Standar Prosedur Operasional di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Salatiga, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam standar prosedur operasional financing operation division mencakup tujuh tugas yang harus dilaksanakan diantaranya adalah mengidentifikasi informasi debitur, penilaian agunan, pembuatan akad, penguasaan dan pengikatan agunan, asuransi, dan pencairan pembiayaan. 2. Tata kelola dokumen, pelaporan dan monitoring adalah penerapan tugas financing operation division dalam memanajemen pembiayaan setelah pengajuan yang telah diterima dan disetujui, yaitu berupa pengelolaan dokumentasi dan pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan seluruh informasi mengenai pembiayaan. Selain itu financing operation division juga mengawasi pembiayaan yang sedang berjalan atau sudah selesai untuk segera dilakukan penyelesaian pembiayaan. B. Saran Setelah penulis mengambil kesimpulan mengenai
Iplementasi
Financing Operating Division di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
81
Salatiga,maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan antara lain: 1. Tempat yang disediakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sedang dalam proses maupun sudah tidak dipergunakan lagi sebaiknya dibuatkan tempat tersendiri. 2. Sebaiknya disediakan ruang tersendiri bagi divisi ini untuk melakukan tugasnya, karena tugas financing operation division diharuskan teliti dan fokus dalam melakukan monitoring nasabah pembiayaan agar tidak terjadi suatu kesalahan. 3. Perlu adanya tambahan sumber daya insani untuk membantu pembagian tugas-tugas financing operation division ini agar lebih efektif dan efisien waktu.
Lampiran-Lampiran
