Penerapan E-Government Untuk Integrasi dan Transformasi Pemerintahan Nama Inovasi Penerapan E-Government Untuk Integrasi dan Transformasi Pemerintahan Produk Inovasi Inovasi e-Government Untuk Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pekalongan Penggagas Drs. Sri Budi Santoso, M.Si Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/5
Deskripsi
2/5
Pengembangan dan implementasi transformasi dan integrasi e-government dilakukan dalam bentuk aplikasi layanan internal (e-office/surat online) dan aplikasi layanan eksternal untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja administrasi internal serta mewujudkan integrasi data dan proses bisnis manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan dan pemanfaatan e-government di lingkungan pemerintah saat ini dapat dikatakan belum optimal dan tertinggal dari sektor bisnis, walaupun beberapa inisiasi sudah mulai bermunculan di beberapa instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Tetapi inisiatif tersebut masih bersifat sektoral serta belum terintegrasi, sehingga belum dirasakan kemanfaatan yang optimal bagi peningkatan kinerja, peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan publik. Di Kota Pekalongan juga mengalami kondisi serupa, permasalahan strategis yang dihadapi terkait pengembangan e-government yang belum terintegrasi dalam rangka penguatan good governance dan percepatan pembangunan daerah. Pilar-pilar pokok pengembangan e-government di Kota Pekalongan sebenarnya sudah memadai tetapi masih bersifat parsial, oleh karena itu sudah saatnya mengagendakan inovasi e-government pada tahapan yang lebih maju yaitu e-government untuk integrasi dan transformasi pemerintahan. Konteks inovasi yang dilakukan lebih mengarah pada pengembangan dan implementasi inovasi e-Government pada tahapan mewujudkan transform and integrated government, yaitu dalam bentuk aplikasi layanan internal (e-office /surat online) dan aplikasi layanan eksternal, dimana dalam satu sisi, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja administrasi internal SKPD, dan di sisi lain mewujudkan integrasi data dan proses bisnis manajemen penyelenggaraan Pemda. Perubahan yang dilakukan antara lain : 1) Pengembangan dan implementasi layanan aplikasi (SIM) internal (Digital-Mobile- Online Office), berupa implementasi administrasi perkantoran digital-online-mobile. Melalui aplikasi “surat online” atau inovasi “paperless-digital-mobile office”. Perubahan yang dilakukan melalui aplikasi ini lebih mengarah agar administrasi pemerintahan berada dalam “genggaman” dan dapat diakses kapan dan dari mana saja, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien; 2) Pengembangan dan implementasi layanan eksternal, yang dilakukan melalui: a) Aplikasi/ SIM Layanan Informasi Kegiatan SKPD, untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan antar SKPD tentang agenda kegiatan organisasi; b) Aplikasi/ SIM Layanan Informasi Eksekutif, yaitu aplikasi yang baru diciptakan sebagai layanan informasi strategis kepada masyarakat berbasis digital; c) Aplikasi/ SIM Administrasi Kelurahan untuk pembuatan Surat Keterangan Kelurahan yang terintegrasi dengan database SIAK/ e-KTP, dimana pelayanan permintaan surat keterangan warga tidak secara manual lagi karena menggunakan database SIAK/ e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Inovasi e-Government yang mengarah pada transform and integrated government juga mencakup 3 (tiga) level sasaran manajemen perubahan yaitu : perubahan dalam level strategi dan kebijakan, perubahan pada level manajemen dan operasional, dan perubahan pada budaya dan perilaku kerja aparatur pemerintah dan masyarakat.
Jenis Inovasi Teknologi Nama Instansi Kota Pekalongan Unit Instansi Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan Tahun Inisiasi 2014 Tahun Implementasi 2014 Faktor Pendorong
3/5
Faktor pendorong berhasilnya integrasi dan transformasi sistem pemerintahan melalui penerapan e-government adalah 1. Komitmen dan dukungan level strategis kebijakan pada level eksekutif dan legislatif, termasuk stakeholder yang terkait; 2. Dukungan regulasi dan kebijakan sebagai perwujudan dari komitmen dan dukungan level strategik politik; 3. Dukungan aspek manajerial – operasional dari pemimpin level menengah dan pelaksana teknis, termasuk program capacity building; dan 4. Dukungan sarana dan prasarana dalam penerapan teknologi e-government. Faktor Penghambat Faktor penghambat dari integrasi dan transformasi sistem pemerintahan melalui penerapan e-government adalah 1. Kesulitan implementasi (operasional pemanfaatan aplikasi e-gov) pada level top manajemen atau manajemen puncak Pemerintah Kota Pekalongan; 2. Kesulitan dalam operasional aplikasi oleh Kepala SKPD, terutama yang belum familiar dengan ICT; 3. Kurangnya daya dukung teknologi yang digunakan, terutama dari aspek infrastruktur jaringan dan data center; 4. Tingginya tuntutan layanan helpdesk, terutama pada masa-masa awal implementasi, baik dalam aspek aplikasi, infrastruktur maupun teknis operasional Alternatif Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 1) Menjalin koordinasi secara intensif dengan para pemangku jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; 2) Perbaikan yang berkesinambungan terhadap aspek sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi; 3) Peningkatan kapasitas SDM IT dari seluruh stakeholder terkait melalui bimbingan teknis. Tahapan Proses Penerapan e-government melalui integrasi dan transformasi pemerintahan dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 1. Mematangkan rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya, terkait e-government, termasuk mendata dokumen apa saja yang dapat diintegrasikan 2. Mengembangkan komitmen dan dukungan untuk pelaksanaan implementasi program integrasi dan transformasi pemerintahan 3. Menyiapkan assesment dan instalasi untuk mendukung pelaksanaan e-government kota Pekalongan 4. Mengatur agar peralatan pendukung bagi pelaksanaan e-office, yaitu smartphone/ tablet dipersiapkan sendiri oleh masing masing pegawai. 5. Melaksanakan capacity building untuk mengimplementasikan e-government. 6. Mengelola program agar dapat berlanjut sampai pada tahap akhir. Manfaat Kemanfaatan dari integrasi dan transformasi sistem pemerintahan melalui penerapan e-government ternyata melebihi dari apa yang diharapkan ketika gagasan ini diusulkan. Kemanfaatan implementasi program tersebut adalah 1. Mendorong reformasi birokrasi ( aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan yang terintegrasi dengan database SIAK/e-KTP merupakan perbaikan area tata laksana, penerapan SIM Layanan Informasi Kegiatan SKPD maupun Sistem Informasi Eksekutif merupakan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan SIM Digital-Mobile-Online Government mendorong penataan tata laksana); 2. Mendorong perbaikan kinerja SKPD (SIM Digital-Mobile-Online Government mempermudah akses dan komunikasi setiap pegawai, aplikasi paperless-mobile dan digital office mempermudah pencarian dokumen administrasi secara sistematis, dan aplikasi Layanan Administrasi Kelurahan yang terintegrasi dengan database SIAK/ E-KTP); 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama menyangkut kecepatan, kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik (Layanan Informasi Kegiatan SKPD, Sistem Informasi Eksekutif dan Layanan Administrasi Kelurahan; 4. Mempermudah akses, memudahkan interaksi, memudahan pemantauan dan mencari informasi strategis mengenai kondisi dan kinerja Pemerintah (SIM Layanan Informasi Kegiatan, Sistem Informasi Eksekutif). Capaian integrasi dan transformasi sistem pemerintahan sudah sesuai dengan milestone yang telah disusun pada saat laboratorium kepemimpinan berjalan. Capaian saat ini berupa : 1. Adanya aplikasi persuratan online, SIM Layanan Informasi Kegiatan SKPD, Digital-Mobile-Online Government;
Sistem Informasi Eksekutif, SIM
4/5
2. Adanya Layanan Administrasi Kelurahan yang terintegrasi dengan database SIAK/e-KTP, dan aplikasi kependidikan online; 3. Penerapan e-office untuk penggunaan sistem administrasi kota Pekalongan; 4. Penerapan aplikasi kependudukan yang diperoleh dari integrasi data kepegawaian dan kependudukan. Prasyarat Replikasi Pengimplementasian integrasi dan transformasi sistem pemerintahan melalui penerapan e-government dapat direplikasi di wilayah lain dengan cara sebagai berikut 1. Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan dan Tim Replikator; 2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan tim pelaksana untuk menyusun sistem informasi yang diterapkan melalui e-government 3. Dukungan anggaran yang memadai terkait dengan pengadaan software dan hardware. Kontak Person Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan Jl. Majapahit No. 5 Pekalongan Telp/ email: (0285) - 421243 Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & Observasi Teknik Validasi Observasi Jumlah Dilihat 531 Kali Waktu Dibuat 2016-03-24 00:06:51 Terakhir Diubah 2016-03-24 00:14:57 Waktu Diunduh 2017-01-27 00:45:25
5/5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
