Laporan Penelitian
Penelitian Pemetaan Peraturan Daerah Dunia Usaha untuk Program Analisis Dampak Regulasi
Afriva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA ~ o v i Zdfa a Riany, SE.,M.Si. Marleni, S.Pd. H. Elyunus Asmara, SH.,CN
Dibiayai oleh The Asia Foundation dan United States Agency for International Development
Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi FAKULTAS ILMU-ILMU SOSJAL UNIWRSITAS NEGERI PADANG ;. T!-., 2007 < ,
- ,-?.,. !-
1. Judul Penelitian : Penelitian Pemetaan Peraturan Daerah Dunia Usaha untuk Program Analisis Dampak Regulasi 2. Ketua Peneliti: a.Nama b. Jenis Kelarnin c. NIP/Golongan d. Jab. Fungsional e. Jab. Struktural f. Bidang Ilmu g. Alamat h. Telfodfaks i. Alamat nunah. telfodemail
: Afiiva Khaidir, SH.,M.Hum.,MAPA : Laki-laki : 19660411 199003 1 002rm[ d : Lektor
-
: Public Administration : 1.Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang : 0751 445187 :Jl. Pramuka I No. 25 Lolong Belanti Padang 25 136
0751 444 126/afiivak@,yahoo.com 3. Anggota Peneliti
:
Novia Zulfa Riany, SE.,M.Si. Marleni, S.Pd. H. Elyunus Asmara, SH.,CN
4. Mata Kuliah yang Diampu: a. Mata Kuliah I : Hukum Administmi Negara (3 sks) b. Mata Kuliah I1 : Sistem Pemerintah Daerah (3 sks) Mengetahui: Direktur PKSBE
QRc Prof. Dr. Mestika NIP. 19550919 198203 1 003
I. PENDAHULUAN 1.1 Latat Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Metodologi 11. ANALISIS DATA DAN PELAKSANAAN P&OGRAM 11.1Analisis Data 11.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Kapupaten Solok 11.1.2 Perkembangan Dunia Usaha d i Kabupaten Solok 11.1.3 Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan Daerah 11.2Pelaksanaan Kegiatan 11.2.1 Pemetaan Regulasi Terkait Kegiatan Usaha 11.2.2 Screening uatuk Burning Issues 11.2.2.1 Penentuan bfedium List Perda 11.2.2.2 Pemilihan Short List Perda IL2.2.3 Pemilihan Dua Perda
rn. KESIMPULAN IV. REKOMENDASI Rekomendasi Hasil
BAB I PENDAHULUAN ..
.
1.1. Latar Belakang Reformasi biroktasi seharusnya merupakan pangkal dan s e w target utama
dalam proses-proses reformasi di Indonesia. Kuatnya desakan dan keinginan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dalam spirit reformasi dewasa ini juga
didukung oleh para*
baru tentang good governance, di m a reformasi bitokrasi
harm mencakup pembenahan kembali stdeson'ety rebtions. Jika ini bisa drlakukan, maka bemiti secam implisit dzui eksplisit tujuan hakiki dari pelaksanaan otonomi dan
desentralisasi adalah upaya meningkatkan hubungan timbal balik yang hannonis dan seimbang antara negara clan rnasyarakat di satu pihak clan negata dengan dunia usaha
di lain pihak. Proses ini hanpa mungkin jika tejadi perbaikan-perbaikan, baik &lam perurnusan kebijakan (polig f m u b t i o n ) maupun pelaksanaan kebijakan (pokey inghmenfation) clan evaluasi kebijakan Po& emlwation). Dalam semua ini padsipasi
lokal merupakan hal pang senttat Keluamya UU No. 22 clan 25 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan p e m e ~ t a h a ndaerah merupakan gong dati reformasi desentralisasi dan komitmen pernbedakuan otonomi daerah. Dengan ini dimaksudkan daerah semakin memiliki ruang
dan otoritas untuk mengatut daemhnya, men&
potensinya dan pada
gdmnnya menaptakan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyatakat terutama melalui pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal ini hanya dapat
dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif oleh pernerintah. Kondisi perekonomian ini sangat dipen@
oleh berbagai bentuk dan substansi kebijakan
daemh, baik yang bersifat mengatur (ngelind maupun memutuskan (beschikkin-. Pengaturan sektor swasta dan riil berdampak kepada pengembangan inovasi dunk usaha yang m&
mIt$lier fled bagi masyarakat secara umurn.
Namun demikian pada banyak kasus kebijakan justru berdarnpak negatif dan menghambat berkernbai$pya sektor dunia usaha di d a d . Salah satu penyebab tidak kondusihya iklim usaha adalah regulasi pernerintah yang menimbulkan distorsi terhadap pasar sehingga menghambat pcxtumbuhan sektor swasta. Fakta ini terlihat
dahm pembatalan lebih dari 600 Perda bermas&
oleh peme&tah pusat melahi
Departemen Dalam Negeri sepanjang d u n 2005 lalu Ini mengindikasikan persoalan serius dalam kualitas dan mekanisme penyusunan kebijakan. Setingkali penyusunan kebijakan tidak mempathbangkan dampak yang akan muncul dan ti&
melibatkan sektor swasta 'secara memadai Untuk itu, melalui
kegiatan 'Telaah Dampak Regulasi" @gulatog Inrpact Ana3sis
-
RIA), The Asia
Foundation berupaya meningkatkan kapaiitas pemerintah dan rnasyarakat di daerah memperbaiki kualitas kebijakan yang berpihak pada kepentingan masprakat, khususnya pelaku usaha mikto, ked, clan menengah (UhKMJ. Tentu saja tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk m e n d investasi swasta, disarnphg faktor eksternal seperti persaingan antar pemerintah daerah dan aacamn yang timbul dari berbagai perjanjian tentang area perdagangan bebas, baik di tingkat regional maupun global juga adanya faktor eksternal, antara lain karena adanya ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang berlaku bag^ kegiatan inrestasi
dan ketiadaan pelayanan yang profesional clan memuaskan. Kondisi ini tejadi bukan hanya katena kelernahan itnplementasi penmdang-undangan di lapangan, namun juga karena kelemahan dari substansi undang-undangatau Peraturan Daerah itu sen&.
Kelemahan substansi sebuah Peratwan Daerah seringkali baru diketahui setelah peraturan tersebut di undangkan, padahal masalah ini dapat ditanggulangi apabiba proses pembuatan peraturan daerah dilakukan dengan mekanisme yang benar, namm kenyataan membuktikan bahwa sebagian Peratutan Daerah dibuat atau dirubah hanya b e r d a s h kondisi kesejarahan atau asumsi-asumsi yang tidak cukup valid tanpa melewati proses analisis yang bertanggung jawab
Dalam upaya untuk memperbaiki iklim usaha Pusat Kajian Sosial Budaya
dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang berkejasama dengan The Asia Foundation dengan dukungan USAID melaksakan program bantuan teknis RIA guna mengitrodusir salah satu metode pembuatan
dan review Peraturan Daerah yang partisipatif dan metodologis. Dengan ini pembuatan keputusan menjadi lebii transparan dan memiliki pertimbangan yang komprehensif clan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah melakukan sosialisasi, pembentukan T i Teknis Kabupaten maka kegiatan yang sangat penting dalam proses program RIA adalah melaksanakan pemetaan Perda (Perda Mapping) sebagai input bagi program dalam jangka
waktu 10 bulan pelaksanaan program mendatang. Proses pemetaan Perda ini .
menghasilkan 2 buah Perda yang memiliki burning issues, memiliki dampak luss
.
dan secara substansial merniliki kelemahan berupa tidak uptodatenya rujukan dan memiliki taraf sinkronisasi yang lemah. Pada gilirannya kedua Perda h i berpotensi menghambat penciptaan iklirn usaha yang kondusif, dan rnerupakan .
.
input bagi program RIA di Kab. Solok
1.2. Tujuan 1. Melakukan pemetaan Perda yang masih memiliki kekuatan hukum berlaku dl wilayah yurisdiksi Kabupaten Solok clan terkait dengan kegiatan daa pengembangan dunia usaha
2. Merekomendasikan 2 buah Perda sebagai input untuk pelaksanaan program RIA di Kab. Solok melalui proses dan metode yang dapat dipertanggungiawabkan dm memiliki isu yang krusial (burning issues) di bkasi pendampingan
1.3. Metodologi Metode yang digunakan melalui beberapa &pan .. . .
.
yang dilakukan secara ana&
kelembagaan (desk sm&) yang dilakukan oleh tirn bantuan teknis bersama den.
-
..
tim teknis serta beberapa tahapan akhir yang dilakukan secara partisipatif - .
..
melalui diskusi kelompok terfokus @cus
Mr
group discussion) maupun lo-
(workshop). Secara ringkas, tahapan metode dan tahapan yang dilakukan dapat d%kt
dari matriks di bawah ini. METODE 1. Analisis data sekunder tahap pertarna (desk study)
I
.
HASlL
Garnbaran umum p e e k m i a n daerah (local economic adlook), yang direkapitulasidalam Tabel 1 dan Tabd 2
KETERANGAN lndikator yang digunakan: Nilai PDRB menurut lapangan usaha bedasarkan haga be&b tahun fiskal2005 Jumlah perusahaan menurut SWi
-
-
2. Analisis data sekunder tahap kedua (desk study)
3. Analisis data sekunder tahap ketiga (desk study)
4. Analisis data sekunder tahap keempat (deskstvdyj
Daftar Perda (Long list - 50 Perda) yang masih berlaku dan terkait dengan kegiatan usaha, direkapitulasikandalam Tabel 3A
usaha tahun fiskal2005 Total penerimaandaerahtidun fiskal2005 Total pengeluaran daerah tahun 2005 Total pembiayaan daerah tahun fiskal2005
Mengumpulkan dan mendokumentasikanseluruh Perda yang masih berlaku dan terkait dengan Kegiatan Usaha dengan indikator: Memenuhi minimal satu kondisi sbb: (i)spesifik jenis kegiatan usaha atau komoditi, (ii) menciptakan penerimaan bagi Pemda yang bersumber dari kegiatan usaha dan atau syarat mengurus legalitas usaha, (iii) bersifat larangan yang menciptakan disentif bagi pelaku usaha, (iv) bersifat larangan yang rnenciptakan insentif bagi pelaku usaha di daerah tersebut Jumlah peraturan di tingkat nasional yang menjadi pertirnbangan Perda Jumlah SKlPeraturan Bupati sebagai juklalujuknis Perda tsb, jika ada Tujuan Perda; Apakah terkait dengan penerimaan daerah, pengaturan atau keduanya Perda yang temasuk kategori umum adalah Perda yang diberlakukan secara umum dan berlaku untuk semua jenis kegiatan usaha Perda yang termasuk kategori spesifik adalah Perda yang diberlakukan secara khusus hanya untuk jenis kegiatan usahalkomoditi tertentu Dafbr Perda (Medium list- 30 Perda) Penentuan medium list berdasarkan yang masih berlaku dan terkait screening yang memprioritaskan dengan kegiatan usaha, Perda-perda yang terrnasuk dalarn direkapitulasikan dalam Tabel 38 kategori urnum Daftar Klasiftkasi Perda smm Menentukan 10 Perda dari medium umum dan kategori berdasarkan list melalui Workshop Pelaku Usaha sektor unggulan daerah, berdasarkan burning issuesdengan direkapitulasikan dalam Tabd 4A d m indikator. waktu, tarif resmi, biaya Tabel 40 ilegal, persyratadketentuan, potensi darnpak negatif Perda tehadap kinej a dan jumlah UMKM
5. Analisis data melalui FGD dan workshop dengan Tim Teknis, pelaku usaha dan sfakeholders
Daftar Perda (Short list - 10 Perda) yang masih berlaku dan terkait dengan kegiatan usaha, direkapitulasikan dalam Tabel 5 dan Tabel 6
6. Analisis deviasi data sekunder (desk M y)
Hasil analisis deviasi antara Perda yang menjadi burning issues dengan Peraturan Nasionalyang menjadi rujukan utama Perda, direkapitulasikan dalam Tabel 7 2 buah Perda yang diputuskan sebagai input Program RIA
7. Analisis data melalui FGD dengan Pemda dan Pelaku Usaha
Melakukan analisis deviasi mengenai waktu, tarif, jumlah dokumen yang harus dilengkapi, frekuensi (daftar ulang ijinlwaktu pembayaran) antara Perda yang menjadi burning issues dengan Peraturan Nasional yang menjadi rujukan utama Perda Mengkonfirmasi hasil analisis deviasi pada tahap 5 Menyepakati 2 Perda dari short list untuk dijadikan input program RIA
BAB I1 ANAUSIS DATA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
11.1. Analisis Data 11.1.1. Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Solok Kabupaten Solok yang secara pridis formal dibentuk dengan UU No. 12 tahun 1956 semula terdiri dati 83 nagari dan 12 kecamatan. Setelah melalui beberapa kali perubahan tahun 1970, 1983, 2000, 2001 dan 2003, saat ini terdiri
~ 14 kecamatan dan 73 nag&
sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 8 tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten dan Kota. Kecamatan yang ada setelah pemekaran adalah: (1) Kecamatan Pantai Cerrnin, (2) Lernbah Gumanti, (3) Hilitan Gumanti, (4) Payung Sek*
(5) Tigo Lurah, (6) Lembang J a p ,
(7) Danau Kembar, (8) Gunung Talang, (9) Bukit Sun& (10) JX Koto Sungai Lasi, (11)
Kubung, (12) X Koto Si"gka& (13) Junjung Siri.dan (14) X Koto Diatas. Secllra organisatoris saat ini Kab. Solok memiliki 4 Badan yaitu Bappeda, BKD, BPD clan BPKD, 10 buah Dinas yaitu PU, Kesehatan, Pendidikan, Pertanh, Perhubungan, Padsata, Koperindag, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta 2 kantor yaitu Inforkom d m Polisi Parnong Praja. Untuk melihat gambaran umum p d o n o m i a a Kabupaten Solok terakhu, data yang tersedia daxi BPKD dan Bappeda adalah data tahun 2005. Total PDRB Kab. Solok adalah
Rp. 2.439.083.760,-. Dad komposisi PDRB sektor Peaaaian masih menduduki peringkat pertama dengan 45% share terhadap total PDRB dengan angka nomiaal sebesar Rp.
1.104200.450 dengan leading sub-sektor beaurut-turut mmmn bahan makansn dimana Solok terkenal dengan industri beras sebesar 35,41%, tanaman perkebunan, pertemakan, kehutanan dan pen'kanan.
Pada prkgkat ke dua adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan share sebesar 13,53% dengan nominal Rp.330.045.650,-. Namun sektor ini didominasi oleh sub sektor perdapgan besar clan eceran sebesar 12,92%. Sub sektor restoran hanya 0,61 sedangkan hotel belum bergerak sama selrali
Sektor bedmtnya hanyalah mengkhgi sedikit di bawah yaitu sektor Jasa-jasa dengan 1296% dengan angka nominal Rp. '44.511.610,- dengan komposisi sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan dengan share sebesar 10,03% disusul dengan swasta sebesar 2,93%.
Hanya 3 sektor di atas yang rnemiliki share PDRB di atas 10% sektor lain tidak memilild share yang cukup dominan seperti sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan 9,83%, Industti Pengolahan dengan 6,90%, Bangunan 5,62%, Pertambangan dan Peqphan dengan 3,50%, Keuangan, Persewaan Bangunan clan Jasa Perusahaan dengan share 1,82%, dan di
perhgkat akhir adalah sektor List& Gas dan Ait Bersih dengan 0,57%. TABEL 1 PDRBKABUPATENSOLOKMENURUTLAPANGANUSAHABERDASARKANHARGABERLAKUTAHUN 2005
8.3
Jasa Penunjang Keuangan
8.4
Sewa Bangunan
8.5
Jasa Perusahaan Jasa-jasa
9.1
Pemerintahan Umum dan Pertahanan
9.2
Swasta
7t465.68
293
9
9,814.93
0.40
651.97
0.03
31 6,079.67
12.96
244,613.99
10.03
11.1.2. Perkembangan Dunia Usaha di Kabupaten Solok Setelah terpukul oleh krisis ekonomi yang berskala nasional, pada saat terakhir perturnbuhan ekonomi Kab. Solok pada tahun terakhir mulai menunjukkan geliat dengan angka 6,02% (data BPS dan Bappeda Kab. Solok). Perturnbuhan ini ditandai dengan komitrnen pemerintahan dengan menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu dari 3 pilar pembangunan Kab. Solok di samping pendidikan dan pertanian.
Dalam pidato 2 tahun pemerintahan Gusmal-Desra Ediwan 423 usaha kecil telah menikmati kredit ekonomi kerakyatan yang dikucurkan pemerintah. Sejak dibukanya Kantor Pelayanan Umum clan Perkhan investasi masyarakat dalam 2 bulan terakhir mencapai Rp. 14 rnilyar. Perizinan usaha yang diterbitkan berupa izin untuk usaha bengkel, toko elelctronik dan usaha kecihya.
Jurnlah perusaham yang tercatat pada Dinas Koperindag Kab. Solok adalah usaha skala mikro dan kecil masih yang. terbanyak dengan jurnlah sebesar 4301 buah, skala menengah dengan jumlah 27 buah dan skala besar sejumlah 5 buah. Cukup konsisten dengan share PDRB industri hasil pertanian, kebanyakan berupa pengolahan padi (huller) cukup berkembang dengan unit usaha d a h skala kecil sebanyak 214 buah dengan-aga kerja sebanyak 1246 orang dan nilai produksi Rp. 36 milyar. Indmtri pertanian juga memiliki satu unit usaha dengan skala menengah dengan kemampuan menyerap tenaga
kerja sebany kemampuan menyerap tenaga kerja sejumlah 662 orang clan nilai produksi Rp. 9 milyar. Industri logam dan kimia memiliki 308 industri kecil dan 1 besar dengan
kemampuan menyerap tenaga kerja sebesar 2490 orang clan nilai produksi sebesar Rp. 29 milyar lebih. Sementara itu igdustri aneka memiliki unit usaha-sebanyak 103 dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebanyak 630 orang dan nilai produksi sebesar Rp. 3 milyar lebih
Perkembangan usaha juga sangat dipengaruhi oleh sarana perdagangan yaitu pasar tradisional sebanyak 22 buah dan pasar lokal sebanyak 2 buah dan 1 buah pkar grosir. Bagaimanapun koperasi masih memegang peranan. Koperasi aktif berjurnlah sebanyak 119 buah, koperasi primer 157 buah dan KUD sebanyak 31 buah. Lembaga keuangan
milik pemerintah sebanyak 95 buah, swasta nasional sebanyak 2 buah dan milik pemerintah daerah sebanyak 4 buah. Dengan demikian secara makro trlihat bahwa sektor primer dan UMKM masih merupakan andalan bagi Kab. Solok untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah usaha terutarna kecil dan mikro merupakan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik melalui kebijakan dan -
-
perIiidungan hukum seperti dalam ha1 perizinan dan regulasi yang dihasilkan.
11.1.3. Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan Daerah Total penerimaan daerah Kab. Solok adalah sebesar Rp. 21 1.819.466.925.120,- Dari penerimaan tersebut hanyalah sebesar 4,4% adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sejumlah Rp. 9.37 1.904.828.120,-. Surnber terbesar penerimaan daerah berasal dari Dana Alokasi Umurn sebesar Rp. 151.940.000.000.000.- disusul dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 15.508.490.572.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar
Rp. 13.750.000.000.000,-.
PAD ini bahkan lebih rendah daripada dana
perimbangan dari propinsi sebesar Rp. 9.729.055.338.000,-. Jika dibandingkan antara penerimaan pajak dan retribusi hampir memiliki jumlah nominal dm share yang hampir sama yaitu sekitar 23%, meskipun share pajak daerah
lebih tinggi daripada retn'busi daerah. Sisa PAD didapatkan dari hasil Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disarnping adanya pendapatan lain yang sah dengan share yang juga berkisar pada angka 20-25%. Retribusi yang terkait dengan kegiatan usaha terdiri dari retribusi jasa urnurn, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum mengisi sebesar 47% dari share retribusi dan menyumbang sebesar 12% dari total PAD. Sementara itu retribusi jasa usaha sebesar 30% dari share retribusi dan sisanya retribusi perizinan sebesar 23%
dari share retribusi.
J i a dilihat dari penyumbang terbesar dari masing-masing sumber retribusi, untuk retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehata. rnemberikan sumbangan terbesar. Sementara itu untuk retribusi jasa usaha kontribusi terbesar diberikan oleh retribusi pemakaian kekayaan daerah dan untuk retribusi perizinan kontribusi terbesar diberikan oleh pajak k e n d m bermotor retribusi izin g a . g u a n dan retribusi izin mendirikan bangunan. Dengan demikian sebetulnya retribusi hanya menyumbang sedikit dari
- Pendapatan Asli Daerah, apalagi terhadap penerirnaan daerah secara total. TABEL 2 JUMLAH PERUSAHAAN. PENERlMAAN DAERAH, PENGELUARAN DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
11.2. Pelaksanaan Kegiatan
11.2.1. Pemetaan Regulasi Terkait Kegiatan Usaha
--
Kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2004 di 80 negara menunjukkan
bahwa regulasi merupakan salah satu hambatan penting dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif. Regulasi yang kalau di daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) mempengaruhi iklirn usaha baik secara langsung maupun ti&
Karena itu disarnping
diperlukan analisis yang hati-hati clan cennat dalarn proses perurnusan sebuah regulasi, diperlukan juga aktivitas berupa review terhadap regulasi yang sndah dan aka.berjalan.
Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan metode untuk menjelaskan proses penunusan
dan review regulasi yang baik agar dapat berjalan dengan efektif narnum
dapat menekan dampak yang tidak baik baik masyarakat utamanya iklim usaha. Sebagai langkah awal dalarn pelaksanaan program RIA di Kab. Solok maka dilakukan beberapa langkah yang dimulai dengan melakukan pendataan regulasi yang masih berlaku berupa
hukurn positif di Kab. Solok, kemudian menentukan regulasi yang berdarnpak dan berhubungan dengan aktivitas ekonomi secara umum dan dunia usaha. Kegiatan ini dinamakan pemetaan perda. Dalarn mengkategorisasikan perda-perda ini yang terkait dengan kegiatan usaha digunakan acuan-acuan sebagai berikut: a. Apakah perda dimaksud mengatur secara urnum ataukan spesifik jenis kegiatan usaha atau komoditi; b. menciptakan penerimaan (pendapatan) bagi daerah yang bersurnber dari kegiatan usaha clan atau syarat mengurus legalitas usaha; c. bersifat larangan yang menciptakan disinsentif bagi pelaku usaha di daerah tersebut; d. bersifat larangan yang menciptakan insentif bagi pelaku usaha di daerah tersebut. TABEL 3 A DAFTAR LONG LIST PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROP. SUMATERA BARAT 7
No
No Perda
Tahun Perda
1
10
1982
2
6
1995
3
6
1995
28
1997
4
Judul Perda
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Retribusi Pemeriksaandan Pengisian Racun Api pada Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sol& Penyertaan Modal Daerah Tingkat ll Kabupaten Solok Pada Pihak Ketiga Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama Papan Petunjuk. Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II
Jumlah Peraturan di tlngkat Nasional Yang Menjadi Pertirnbanga n Perda
Jumlah
Kelompok Perda
Surat Keputusan (SKI BWfl Wali kota sebagai Juklakl Juknis Perda
Tujuan Perda
Umum
4
na
Pengaturan
X
8
na
Pengaturan
X
8
na
Pengaturan
X
11
na
Pengatoran
X
Spesifik Jenls Keglatan Usahal Komoditi
Solok
5
l5
6
2
26
27
8
Rettiiusi lzin Trayek Igg8 Angkutan Penurnpang Urnurn
16
na
Rencana lndok PengembanganPariwisata Daerah
17
na
2003
Retribusi Pasar
10
na
2003
Retribusi Pelayanan Inserninasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan Ternak
11
na
2002
Pengaturan Pendapatan
X Pengaturan
Pengaturan endapatan
X
Pengaturan Pendapatan
X
28
29
30
Pelayanan Perizinan 2003 Dibidang lndustri dan Perdagangan
23
11
Pembinaan Pelayanan 2003 Dibidang Perkoperasian dan Usaha
19
12
kin Usaha Hotel, Restoranl Rumah Makan dan Musik Ruangan
14
10
2003
na
Pengaturan Pendapatan
X
Pengaturan
x
Pengaturan Pendapatan
X
na
na
1I
i
I '
31
2004
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum
16
na
Pengaturan Pendapatan
X
32
2004
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11
na
Pengaturan Pendapatan
X
33
2004
Retribusi Persampahan1 Kebenihan
13
na
Pengaturan Pendapatan
2M)4
PerusahaanDaerah Solok Nan lndah
8
na
Pengaturan Pendapatan
2005
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
9
na
PengabYRn I
2005
Pokok-Pokok Pengeloiaan Barang Daerah
26
na
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umurn
20
na
21
na
Pengaturan
na
Pengaturan Pendapatan
34
35 36
]
Pengaturan
lo
38
11
2005 PengelolaanAir Tanah
12
PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Solok 2005 Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
16
PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Solok 2005 Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
13
na
Pengaturan Pendapatan
2005
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor
24
na
Pengaturan Pendapatan
2005
Retribusi Perizinan Biiang Peiayanan Kesehatan Swasta
22
RetribusiTempat Usaha PenyelenggaraanPos dan Telekomunikasi
19
39
40
41
42
43
13
14
15
16
20115
I
X X
Penda atan
37
!
I
Pengaturan
X
I x ! X
I
X
X na
Pengaturan Pendapatan
X
na
Pengaturan Pendapatan
X
X
44
17
2005
Retribusi Usaha Pariwisata
17
na
Pengaturan Pendapatan
45
18
2US
Retn'busi Penyedotan Kakus
10
na
Pengaturan Pendapatan
X
2005
Retribusi Biiang Pertambangan Umwn
25
na
Pengatuan Pendapatan
X
2005
Retribusi lzin Pengambilan dan PemanfaatanAir Eawah Tanah
20
na
Pengaturan Pendapatan
46
47
19
20
I
X
48 49
50
5 6
9
2006
Retribusi lzin Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan
20
na
Pengaturan Pendapatan
2006
Retribusi Pasar Grosir
10
na
Pengaturan Pendapatan
2006
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10
na
Pengaturan Pendapatan
Satu hal penting yang perlu dipaharni dalam proses regdasi di Kab. Solok adalah ditemukannya bahwa tidak ada Perda yang hanya berisikan hanya pendapatan, namun selalu diawali dengan beberapa klausula tentang pengaturan. Temuan lain adalah sebagian besar kalau tidak semua Perda tidak memiliki juklak atau juknis dalam penyelenggaraannya.
11.2.2. Screening untuk Burning Isues Proses screening untuk mengungkapkan burning issues atau masalah-masalah yang krusial sehingga beberapa Perda layak untuk direview dan menjadi objek dalam pelaksanaan program RIA. di Kab. Solok. Tahapan yang dilakukan dimulai dengan penentuan medium list Perda yang terdiri dari 30 buah Perda yang diambil dari 50 buah Perda yang memiliki dampak terhadap iklim dan dunia usaha di daerah ini. Dari 30 buah Perda ini dilakukan lokakarya Perda Mapping untuk mencari 10 buah Perda yang akan menjadi nominator pada tahapan berikutnya. Penentuan 10 Perda dilakukan melalui lokakarya aktif dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu yaitu masalah waktu, tarif resmi, biaya ilegal, persyaratadketentuan, potensi dampak negatif terhadap kinerja UKM dan potensi dampak negatif terhadap jurnlah UKM. Pada saat terakhir dari 10 buah Perda diadakan FGD yang diikuti oleh representasi dari SKPD terkait yang tergabung di bawah tirn teknis ditambah dengan representasi dari stakeholders penting seperti dunia usaha, LSM, akademisi dan tokoh maqarakt untuk mendapatkan 2 buah Perda yang akan menjadi "raw material" dari program RIA di Kab. Solok.
X X
r l ? / ~ d/ 8~11-p I
C!)
11.2.2.1. Penentuan Medium List Perda Berikut ini adalah 30 buah Perda yang merupakan hasil penyaringan tahap awal dari long list menjadi medium list. Dari proses ini didapatkan 17 buah Perda yang mengatur umum sebagai prioritas utama, kemudian sisanya sebanyak 13 buah Perda-perda spesifrk yang menjadi kontributor terbesar dalarn menyumbang PDRB di Kab. Solok. Hasil seleksi Perda yang mengatur secara sektoral ini terdiri dari 4 buah Perda di sektor pertanian dan 9 buah perda di sektor perdagangan, hotel dan restoran. TABEL 3 PERDA HASlL PROSES PERDA MAPPING (MEDIUM LIST)
No 1
Nomor Perda 10
2
Tahun Perda 1982
1995
-
Judul Perda
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Retribusi Pemeriksaandan Pengisian Racun Api pada Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
Umum
Umurn
Umum
8
l3
2002
9
18
2002
Penyertaan Modal Daerah Tmgkat ll Kabupaten Solok Pada Pihak Ketiga Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat IISol& Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata Daerah Retribusi Surat lzin Usaha Jasa Kontruksi Retnbusi Periu'nan dibiiang Ketenagakejaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retriiusi lzin Mendirikan Bangunan
10
19
2002
Retribusi lzin Gangguan
Urnum
11
5
2003
Pajak Penerangan Jalan
Umum
12
6
2003
PajakRekhme
Urnum
13
4
2004
Retribusi Persampahanl Kebenihan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perubahan Kedua Atas Pwaturan Daerah Kabupaten Sol& Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Umum
3
6
1995
4
28
1997
5
2002
6
2M)2
7
2002
14
2005
15
2005
16
l3
2005
17
9
2006
Urnum
Umum Umum Umum Umum Umum Umum
Umum Umum Umum
Umurn
Sektoral
18
10
2002
Retnbusl Sarang Burung Wafet
Pertanian
19
15
2002
Pertanian
20
9
2003
2006
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pelayanan lnseminasi Buatan dan Pernenksaan Kebuntingan Temak Retribusi lzin Usaha di Biiang Kehutanan dan Perkebunan
21
.
Pertanian Pertanian
22
8
2002
Pajak Hotel
Perdagangan. Hotel dan Restoran
23
9
2002
Pajak Restoran
Perdagangan, Hotel dan Restoran
2002
Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Perdagangan, Hotel dan Restoran
24 25
6
2003
Pajak Reklame
Perdagangan, Hotel dan Restoran
26
8
2003
Retribusi Pasar
Perdagangan. Hotel dan Restoran
27
2003
Pelayanan Perizinan D i b i i lndustri dan Perdagangan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
28
2003
Pembinaan Pelayanan Dibidang Perkoperasian dan Usaha
Perdagangan. Hotel dan Restoran
29
2003
Izin Usaha Hotel. RestoranlRurnah Makan dan Musik Ruangan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
2004
Pemsahaan Daerah SOWNan lndah
Perdagangan, Hotel dan Restoran
6
30
TABEL 4A KLASIFIKASI PERDA SECARA UMUM KAB. SOLOK, PROP. SUMATERA BARAT Kelompok Perda Penerimaan Daerah
Umum Spesifik SektorlKomodii a. Pertanian b. Perdagangan, Hotel dan Restoran c. Jasa-jasa d. Pengangkutan dan Komunikasi e. Lain-lain Total
0
Tujuan Perda Pengaturan Pengaturan dan Penerimaan Daerah 6 11
Total
17
0
3
0
0
31 4
34 4
0 0
1 0
9 10
10 10
0 0 0
0 2 9
5 3 42
5
5 51
TABEL 46 KLASlFlKASl PERDA (MEDIUM LIST) KAB. SOLOK, PROP. SUMATERA BARAT
Kelompok Perda Penerimaan Daerah
Umum Spesifik Sektor/Komoditi a. Petfanian b. Perdagangan, Hotel dan Restoran Total
0
0
0 0
Total
Tujuan Perda Pengaturan Pengaturan dan Penerimaan Daerah 6 11
17
1 0
12 4
13 4
1 7
8
9
23
30
11.2.2.2. Pemilihan Short List Perda Dengan menjadikan 30 buah Perda yang didapatkan pada proses medium list yang terkait dengan iklim dan dunia usaha dilakukan pemilihan 10 buah Perda yang dikategorikan sebagai "burning issues" menurut stakeholders terutama dunia usaha, masyarakat, LSM, akademisi, SKPD pelaksana teknis dan tokoh masyarakat. Pemilihan 10 buah Perda itu dilakukan dengan sebuah lokakarya (workshop)dengan menghadiikan lebih kurang 40 orang. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2007 di ruangan operation room Sekretariat Daerah di pusat pemerintahan di Arosuka Kab. Solok. Lokakarya dilaksanakan selarna lebih dari 3 jam di mulai jam 8.30 wib pagi sampai 13.00 wib siang. Workshop dibuka oleh Kabag Hukum Sekdakab Solok dengan susunan acara: 1. Registrasi peserta (untuk pembagian kelompok);
2. Pembukaan; 3. Penjelasan umum oleh panitia; 4. Presentasi proses shorlist menjadi medium list serta penjelasan tentang kriteria
penilaian dm diskusi dalam lokakarya oleh Afiiva Khaidir;
5. Pembagian menjadi 3 kelompok dan diskusi kelompok;
.
.
6. Presentasi oleh juru bicara kelompok dan tanggapan dalarn sidang pleno;
7. Pengolahan skor penilaian oleh Novia Zulfa;
8. Paparan tentang ranking Perda dan 10 Perda terpilih; 9. Penutup Dengan demikian peserta dibagi ke dalam 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10-15 orang yang dipimpin oleh satu pemimpin diskusi dari kalangan peserta sendiri dan 1 orang tim teknis sebagai juru tulis. Setiap kelompok juga memutuskan satu orang untuk melaksanakan presentasi dalam sidang pleno. Adapun pedoman indiikator dalarn memberikan skor adalah sesuai dengan tabel berikut ini. Meskipun penilaian dilakukan dengan memberikan skor, narnun dilaksanakan juga penyampaian ilustrasi dan pendapat secara verbal dengan parameter kualitatif terhadap Perda. TABEL 4C PENllAlAN SKOR PERDA (SHORT LIST)
No.
Nom or Perda
Tahun Perda
Judul Perda
1
2
3
4
5
6
Total
Bobot
Total
Skor
per Indika
Mlai
Ranking
tor
'
4
2002
2
5
2006
3
6
1995
4
4
2004
10
1982
6
18
2002
7
19
2002
8
5
2003
9
6
2004
10
6
1995
11
28
1997
1
5
Retribusi Surat lzin Usaha Jasa Kontruksi
3
2
2
2
3
1
13
16.67
2l6.67
1
Retn'busi lzin Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Kabupaten Solok Pada Pihak Ketiga
2
1
1
2
3
3
12
1667
200.00
2
3
2
1
3
1
1
11
16.67
1B33
3
l1
16.67
IS33
4
Retnausi Penampahan 1Kebenihan Kebenihan, Keindahan dan Keterb'ban Retribusi lzin Mendirikan Bangunan Retribusi lzin Gangguan Pajak Penerangan Jalan Perusahaan Daerah Solok Nan lndah Retribusi Pemeriksaan dan Pengisian Racun Api pada Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok Penggunaan Bahasa Indonesia pada Papan Nama Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
3
1
1
1
3
1
10
16.67
16.67
5
2
2
1
2
1
2
10
16.67
166.67
6
2
2
1 ' 2
1
2
10
16.67
166.67
7
2
3
1
2
1
1
16.67
166.67
8
2
3
1
2
1
1
10
16.67
166.67
9
3
2
1
1
1
1
9
16.67
EO.00
10
2
1
1
2
1
2
9
16.67
150.00
12
2
2002
Rencana lnduk Pengembangan Pariwisata Daerah
13
13
2002
Ret"busi Pemakaian Kekayaan Daerah
14
6
2003
15
5
2002
16
7
2005
17
13
2005
18
9
2006
19
10
2002
20
9
2003
21
8
2002
22 23
2002 17
2002
24
8
2003
25
10
2003
26
11
2003
27
15
2002
28
12
2003
29
8
2005
30
6
2003
3
2
1
1
1
1
9
16.67
150.00
16.67
150.00
Pajak Reklarne
2
2
1
2
1
1
9
16.67
150.00
Retnbusi Perizinan dibidang Ketenagakejaan
2
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
1
2
1
2
1
1
8
16.67
13333
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Retnbusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Sarang Burung Walet Retribusi Pelayanan lnseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan Temak Pajak Hotel
2
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
2
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
2
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
1
2
1
2
1
1
8
16.67
133.33
2
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
Pajak Restoran Retnbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Pasar Pelayanan Perizinan Dibidang lndustri dan Perdagangan Pernbinaan Pelayanan Dibidang Perkoperasiandan Usaha Retribusi Rumah Potong Hewan lzin Usaha Hotel. Restoran1Rumah Makan dan Musik Ruangan Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah Pajak Reklarne
2
2
1
1
1
1
8
16.67
13333
2
2
1
1
1
1
8
1667
133.33
2
2 2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
2
1
1
1
1
8
16.67
133.33
2
2
1
1
1
1
8
16-67
13333
2
1
1
1
1
1
7
16.67
116.67
2
1
1
1
1
1
7
16.67
116.67
1667
0.00
1667
0.00
TABEL 5 INDIKATOR BURNING ISSUES DAN SKORNYA No 1
2 3 4 5 6
lndikator
Waktu Tarif Resrni Biaya Illegal Persyaratanl Ketentuan Potensi Darnpak Negatif Perda Terhadap Kinerja UMKM Potensi Dampak Negatif Perda Terhadap Jumlah UMKM
1 Cepat Murah Tidak Ada Ringan Tidak Ada Tidak Ada
Skor 2 Normal Normal Ada tapi kecil Normal Ada tapi kecil Ada tapi kecil
3 Lambat Mahal Ada dan besar Memberatkan Ada dan besar Ada dan besar
Lokakarya menghasilkan 10 buah Perda sebagai "burning issues" di kalangan pelaku usaha dan stakeholders, yang dengan sendirinya menjadi short list, yang dapat dilihat pada tabel 6, yaitu berturut-turut berdasarkan perolehan skor hasil penilaian lokakarya: 1. Perda No. 4 tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; (spesifik) 2. Perda No. 5 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; (spesifik) 3. Perda No. 7 tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah tingkat I1 Kabupaten Solok pada Pihak Ketiga; (spesifik) 4. Perda No. 4 tahun 2004 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan; (umurn)
5. Perda No. 10 tahun 1982 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban; (umum) 6. Perda No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi E m Mendirikan Bangunan; (urnum) 7. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan; (umurn)
8. Perda No. 5 tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan; (umurn) 9. Perda No. 6 tahun 2004 tentang Perusaham Daerah Solok Nan Indah; (spesifik) 10. Perda No. 6 tahun 1995 tentang Retribusi Pemeriksaan clan Pengisian Racun Api pada f
i t Pemadam Kebakaran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat I1 Solok (umurn)
Beberapa catatan penting dapat diambil dari proses lokakarya ini. 2 buah Perda yang menempati urutan pertama dan kedua adalah perda spesifik. Selatas dengan penelitian rang
dilakuban sebelumnya, Perda SIUJK memang memberikan beban kepada turnbuhnya dunia
properti dan pembmgunan di Kab. Solok Perda ini jugs rnernbe*
disinsentif kepah
kontraktor dari luar Kab. Solok dengan memberikan beban yang diistilahkan sebagai "uang lompat pagat", namun demikian untuk masyarakat m u m Per& ini kurang dipahami dan nampaknya sosialisasi juga kurang dilakukan. Perda tentang Rettibusi Izin Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan merup* salah satu Perda yang dibatalkan oleh Depdagn (Hadan Singgalang, 25 Juli 2007). Dengan demikian Perda ini menjadi tidak relevan untuk dilakukan- review, meskipun masalah eksploitasi hutan merupakan salah satu masalah krusial di Kab. Solok, namun Nkup sarat dengan kompleksitas rnasalah yang melmgkupinya.
11.2.2.3. Pemilihan Dua Perda Pemilihan dua perda yang akan menjadi fokus dari program RIA selanjutnya diawali dengan telah dirnilikinya daftar short list dengan -tan
skoring sebagai output dari
lokakarya perda mapping. Tahapan pemilihan dua perda ini dilakukan melalui sebuah konsultasi publik berupa FGD yang diikuti oleh stakeholders terkait terutarna dunia usaha dengan dimotori oleh tim TA PKSBE clan tim teknis Pemkab Solok. Namun demikian aktivitas ini diawali dengan melakukan analisis deviasi mengenai waktu, tarif, jumlah dokumen yang hams dilengkapi, fiekuensi daftar ulang izin dan atau waktu pembayaran antara Perda yang menjadi "burning issues" dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat nasional yang menjadi mjukan utama Perda. Standar rujukan nasional ini utamanya digunakan rujukan yang menjadi konsideran Perda, narnun seandaimya Perda sudah tidak aktual, rujukan beralih kepada peraturan perundang-undangan terbaru yang menjadi hukurn positif pada saat ini. Hasil analisis deviasi dapat dilihat pada lampiran tabel 7. Analisis deviasi hanya relevan pada Perda-perda yang mengatur tentang pajak, retribusi dan perizinan. Dengan demikian untuk kasus Kab. Solok adalah: = Perda No. 4 tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; Perda No. 5 tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan; Perda No. 4 tahun 2004 tentang Retribusi Persarnpahan dan Kebersihan;
Perda No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Perda'No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan; Perda No. 5 tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan; Perda No. 6 tahun 1995 tentang ~ettibusi~emeriksaandan Pengisian Racun Api pada Alat Pemadam Kebakaran Dalam Kabupaten Daerah Tingkat I1 Solok
Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pada indikator-indikator yang telah ditetapkan hanya diatur dengan aturan-aturaA setingkat Perda. Dengan kata lain tidak ditemukan acuan-acuan yang mengatut secara spesifik hal-hal teknis sedemikian pada level nasional. Satu-satunya rujukan nasional yang cukup teknis adalah Permendagn No. 24 tahun
2006 tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu. Secara prinsip peraturan ini menegaskan dalam pasal4 bahwa: (1) Bqati/ Wakkota wqi'b m e h h k a npe~edwhanmnpevhngaraanpehyanan terpadu satupintu. (2) Penydkrhanmn penqrbnggaraanp b a n a n sebagaimana &aksudparib g a t (1) mencaktrp :
a. pekyanan a f a s p m o b o n a n p ~ n a nhn nonpen'qinan rlihkukan oleh PPTSP; b. pentpatan waku proses penyebsaian pekyanan tihk mehbihi standar w a h yang tehb ditetaphn ribhmperafuran daerah; c. &astian biqa pehyanan t i h k mebbihi dan' ketent~an yang tekrh ditedaphn h h m paturan hmh; d k j e h a n prosedw pehyanan +at ditelusun' a h &tohui setiap tahqan pro~espemberian pen'@nan dan nonpeti+an sesuai dkngan urnfunpsedumya; e. mengurangi bedas kebngkqan pmohonan pmvnun yang sama untuk dua afaH bbib pemohonan peri~nan; J pmbebasan biqa pen'p'nan bagi Usaba M i h KedlMenengah (UMKM)yang ingin memukzi waha barn sesuai dknganperaturanyang be&&; h n g.pemberian hak ,&pa& mayarakat untuk me+b infomananh h m kaitannya dengan penyehnggaraan pchayanan Selanjutnya bab V mengatur tentang proses, waktu clan biaya penyelenggaraan pelayanan pada pasall 1 yang berbunyi: Jangh waku pe~ebsaianpehyanan pen'enun h n nonpPCn@nan ditetaphn pakng hma 15 ( h a be&) ban' k d a ferhifung mulid sgak diferimapz b w h s pmohonan bes& s e h b hhngkqbantya. Sem pasall2 yang berbunyi:
(1) Besaran biqa penynan h n non peri@natl &hittrng s e m i hngan tarfyang rttctaphn b&mbnpmturan &ma. Dengan demikian setiap Perda yang rnasuk di dahm short list memiliki peluang yang
sama untuk dijadikan fokus dalam program
RM jika dipanclang
dari sisi deviasi Perda
terhadap ketentuan nasional di atasnya. Alhasil diskusi intensif dalam FGD akhir menjadi . penentu dalam menentukan final 2 Perda yang akan menjadi input program ke depan. Dua Perda yang potensial didapatkan dengan proses FGD dengan pihak leading sector di
Pemda ditambah dengan beberapa stakeholders terkait pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007
puku.09.00-13.30 wib yang dilaksanakan di ruangan Bawasda Kab. Solok. FGD diikuti oleh 20 orang peserta dari msut Pemda sebanjak 12 orang, akademisi 2 orang, dan LSM/tokoh/dunia usaha sebanyak 6 orang. FGD diawali dengan presentasi proses terbentuknya shortlist 10 Perda dalam lokakarya
perda mapping. Tahap kedua merupakan sebuah langkah penting karena di sini di
can
kesepakatan tentang kriteria yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan FGD dalam meniki skala priolitas dari 10 Perda tersebut Akhirnya disepekati adanya 6 (enam) buah kriteria yaitu: 1. Pengaruh Perda terhadap iklim usaha;
2. Hambatan terhadap iklim usaha;
3. Jangkauan darnpak Perda; 4. ~kmditlsPerda;
5. Kekut.angan substansial dari Perda; 6. Catatan lain yang tidak tennasuk ke dalam luiteria yang ada.
hlelalui diskusi yang sangat hangat karena terungkapnya sudut pandang yang berbeda di kalangan peserta akhimya FGD menyepakati bahwa perda yang menjadi input dalam proses
RIA selanjutnya adalah: 1. Perda No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
Alasan pemilihan Perda No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah:
a. IMB memilik pengaruh yang sangat besar kepada dunia usaha kerena sebelurn pengurusan SITU haruslah memiliki bangunan dan ini mempersyaratkan adanya IMB. b. Dengan sendirinya pengurusan IMB yang berbelit-belit dan tidak jelas merniliki potensi hambatan kepada dunia usaha.
c. Perda IMB merniliki dampak luas baik dari sisi sektoral maupun teritorial. Dengan dernikian jangkauan RIA hams sampai ke tingkat kecamatan dan nagari.
d. Perda IMB tidak aktual lagi karena ia dihasilkan pada saat euphoria pasca reformasi pemerintah daerah, dimana Pemda berloiba-lomba memacu PAD dan belum memikirkan dampak luasnya dari pemberian fasilitasi kepada dunia usaha. e. Perda IMB memiliki kekurangan substansial yang cukup besar karena tidak jelasnya kriteria di dalamnya, bahkan menyulitkan pelaksana pemukungan retribusi IMB dan membuka peluang kepada timbulnya penyelewengan dan pelanggaran;
f. Telah ada W tentang Bangunan yang baru yang dihasilkan pada tahun 2006. Alasan pemilihan Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan adalah: a. HO memberi pengaruh yang sangat besar kepada dunia usaha serta lingkungan kemasyarakatan sekitarnya. b. Kriteria pemberian HO kurang jelas, kurang tepat dan perlu ditinjau ulang.
c. Perda HO memiliki dampak luas baik dari sisi sektoral maupun teritorial. Dengan dernikianjangkauan RIA hams sampai ke tingkat kecarnatan dan nagari. d. Perda HO tidak aktual lagi karena ia dihasilkan pada saat euphoria pasca reformasi pemerintah daerah, dimana Pemda berlomba-lomba memacu PAD dan belum memikirkan dampak luasnya dari pemberian fasilitasi kepada dunia usaha. Pada saat terakhir Bupati mencanangkan untuk memberikan pembebasan HO (disamping SlUP dan SITU) pada masayarakat (usaha mikro dan kecil)
e. Perda IMB memiliki kekurangan substansial yang cukup besar. Untuk memberikan gambaran urgensi kedua Perda tersebut dibandingkan dengan Perdaperda lain yang mas& ke dalarn short list dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
TABEL 8 REKAPITULASI HASlL FGD PENENTUAN 2 PERDA UNTUK INPUT PROGRAM RIA KAB. SOLOK
Nama Peraturan Daerah
I Perda No. 42002 Retribusi S U J K Perda No. 512006 Retribusi lzin Usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan Perda No. 711995 Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Kabupaten Solok pada Pihak Ketiga Perda No. MOO4 Retribusi Persampahandan Kebersihan Perda No. 1011982 Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Perda No. 18/2002 Retribusi la'n Mendirikan Bangunan (IMB) Perda No. 1912002 Retribusi tzin Gangguan
Perda Na WOO3 Pajak Penerangan Jalan Perda Na WOO4 PerusdaSolok Nan lndah Perda No. 612995 Retn'busi P e m e n i a n dan Pengisii Racun Api pada AIat Pemadam Kebakaran dalam Kabupaten Daerah tingkat If Solok
Pengaruh terhadap iklim usaha 2 kecii
Hambatan : terttadap
iklim usaha
..- --. ..,
r
Jangkauan dampak Perda
4
3 :-_ 2
AMualitas
Kekurangan Substansial
6
5
Kecil
Baru
Kecil
Catatan lain
7 Praktek rnerugikan
Aecil
tidak
Terba!zs
Baru
Besar
Sangat ~ecil
tidak
Tetoatas
Sangat tidak aktual
Besar
Kecil
tidak
Luas
Aktual
Kecil
Xecil
tidak
Luas
Aktual
Kecil
Sangat besar
Bisa Luas rnengharnbat
Tidak aktual
Besar
UU tentang Bangunan yang baru
Sangat besar
Menghambat Luas
Tidak aktual
Besar
Keranwan dalam klasifikasi jenis usaha Ada kebijakan daerah untuk pernbebasan
Tidak ada
Tidak
Luas
Aktual
Kecil
Tidak ada
Tiak
Kecil
Tidak aktual
Besar
Ssngat sedikit
Tidak
kecil
Tidak aktual
kecil
Ada ket PP 5812005
Secara de facto tidak efeklif
KESIMPULAN Regulasi terutama yang berhubungan dengan pajak, retribusi dan perizinan masih merupakan salah satu hambatan dalarn pengembangan dunia usaha dan penciptaan iMim usaha di Kab. Solok. Hal ini bukan saja merupakan kesimpulan dari kalangan dunia usaha narnun juga dari kalangan LSM, masyarakat dan birokrasi bahkan dari unsur pelaksana sendiri, misalnya instansi pemberi izin. Sedangkan sebenarnya dari sisi kontribusi dan share pajak dan retribusi ke pada PAD hanyalah sedikit apalagi dibandingkan dengan darnpaknya kepada dunia usaha Secara umurn kelemahan regulasi di Kab. Solok adalah tidak lengkapnya juknis dan juklak sehingga memiliki kelemahan dari segi prosedur tekuis. Hal ini memberikan dampak kepada kesulitan teknis dan peluang kepada penyimpangan dan pelanggaran. Narnun yang terpenting adalah merupakan disinsentif dari segi waktu dan biaya bagi dunia usaha Setelah melalui proses perda mapping yang dimulai dengan pemetaan Perda, kategorisasi Perda, lokakarya dan FGD yang menyaring 51 Perda, 30 Perda, 10 Perda akhirnya terpilih 2 Perda sebagai regulasi yang paling potensial mtuk mengharnbat iklim usaha secara signifikan yaitu: 1. Perda No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirkin Bangunan;
2. Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
REKOMENDASI Dalarn penyusunan kebijakan tenrtama yang bersifat mengatur (regelend), pembuat kebijakan seharusnya mempertimbangkan dampak yang timbul kepada masyarakat. Proses pembuatannya semertinya juga melakukan pertimbangan yang matang dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas seperti konsultasi publik d m penyiapan naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan itu, melalui prograrn Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment - RIA) Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonorni (PKSBE) Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang berkerjasama dengan The Asia Foundation dengan dukungan
dari United States Agency for International Development (USAID) berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat Kab. Solok guna memperbaiki mutu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyaiakat, khususnya dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Kegiatan Pemetaan Perda Pada tahap awal dari seluruh rangkaian program RTA setelah pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan kegiatan Perda Mapping yang pada pokoknya merupakan pemetaan produk regulasi yang berdampak kepada dunia usaha Aktivitas ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan semua Perda yang masih berlaku dengan menetapkan dengan beberapa kategori. Hasil analisis divalidasi dalarn kegiatan lokakarya (workshop) dan FGD dengan melibatkan representasi dari pemerintah dan stakeholders yang terkait. Perda Mapping akan menghasilkan temuan awal untuk didiskusikan dengan Pimpinan Daerah Kab. Solok tentang regulasi dan kebijakan yang dapat diperbaiki dalam rangka menciptakan iklim
usaha yang baik.
Rekomendasi Hasil Seluruh rangkaian dalam kegiatan Perda Mapping merekomendasikan Perda No. 18
tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perda No. 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai dua Perda yang paling potensial dalam menghambat iklim kegiatan usaha di Kab. Solok.
- Setelah adanya konsensus tentang isu-isu di atas Pemerintah Daerah akan dilibatkan secara langsung d m aktif dalam proses RL4 selanjutnya, termasuk dengan memberikan pelatihan clan mempersiapkan laporan RIA untuk kebijakan-kebijakan spesifik dimaksud. Proses akan senantias dilakukan dengan partisipatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk mendorong pemerintah agar melakukan revisi dan perbaikan kualitas regulasi terhadap dua Perda tersebut. Pada gilirannya program bertujuan untuk melembagakan secara formal institusi dan proses RIA dalam proses penyusunan regulasi di Kab. Solok.
DAFTAR HADlR
Lokakarya Pemetaan Perda PROGRAM REGULATORYI7dPACT ASSESSMENT (RL4) Arosuka, Selasa-17 Juli 2007
\ .CENTREFOR BOCIOCVLTURE .*
*L--.
, g
AND ECOlKlMlC STUDIES
The Asia Foundation
FGD Perda Mapping PROGRdM REGULA TORY IMPACT ASSESSMENT (RL4) Arosuka, Rabu 25 Juli 2007
SekretarfalaL'
urnpit FaJc~iMsammimu Sosial, unvenilas Negerl ~ a d a n g ~Tawar lr Padang 25131 Telp. 0751.7860338,081363607157.Fax. 0751.7055671, E-mail:pMeun@yahoamm
DAFTAR HADIR
Lokakarya Pemetaan Perda PROGR4MREGvLATORY IrnACTASSESSMENT (RL4) Arosuka, Selasa-17 Juli 2007
Program Of6cerTA RIA Kabupaten Solok
