ANALISIS PERATURAN DAERAH Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
: 6 Tahun 2005
Judul
: Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.34/3428/SJ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 perlu disempurnakan. Hal yang perlu disempurnakan adalah sebagai berikut. 1. Usaha kelautan pada prinsipnya tidak dikenal dalam peraturan perundangundangan di bidang perikanan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu dari Retribusi Daerah. 2. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009, menyatakan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, SIKPI, bagi kapal perikanan dengan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Dengan demikian, Gubernur tidak berwenang mengenakan Retribusi pada kapal perikanan selain ukuran tersebut. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan Bab V tentang Usaha Kelautan dihapus. 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
b. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran kurang dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan lebih dari 30 (tiga puluh) (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK). 3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Penyidikan terhadap tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selain dilakukan oleh pejabat penyidik POLRI dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Usaha Kelautan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 Bab V. Pengaturan mengenai Usaha Kelautan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut : Orang dan/atau Badan Hukum wajib memiliki SIUK (Pasal 8 ayat (1))
USAHA KELAUTAN
EKSPLOITASI LAUT Pasal 8 ayat (2) huruf a
Kegiatan usaha perikanan dan/atau kelautan yang berkaitan dengan penelitian untuk pendidikan, olah raga, pariwisata, kegiatan budaya wajib lapor kepada Dinas
EKSPLORASI KELAUTAN
Harus dilengkapi SIEL bagi satuan areal Eksploitasi laut (Pasal 8 ayat (6)).
Pasal 8 ayat (2) huruf b
a. Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMTK) b. Pasir laut. c. Garam laut. d. Pipa dan Kabel bawah laut Pasal 8 ayat (5)
Pasal 8 ayat (3)
Hasil Analisis : 1.
Usaha Kelautan Tidak Dikenal dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi
Analisis Yuridis : Materi yang menjadi cakupan Usaha Kelautan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 pada prinsipnya sudah diatur dalam peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. a.
Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia
mempunyai hak berdaulat
untuk
melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati. b. Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, terkait dengan yurisdiksi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lainnya. c.
Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, terkait dengan yurisdiksi yang berhubungan dengan penelitian ilmiah mengenai kelautan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memuat beberapa pasal yang dalam termasuk dalam kategori Eksplorasi Kelautan a.
Pasal 7 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Menteri menetapkan jenis dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata,
dan/atau
lingkungannya.
kelestarian
sumber
daya
ikan
dan/atau
b.
Pasal 52 yang menyebutkan bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi.
c.
Pasal 57 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memuat beberapa Pasal yang memuat secara jelas ketentuan mengenai eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut. a.
Pasal 18 ayat (3) memuat tentang kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut.
2.
Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, SIKPI bagi kapal perikanan dengan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
Analisis Yuridis : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009, Pasal 21 ayat (1) yang
menyebutkan
bahwa
Gubernur
diberikan
kewenangan
untuk
menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada orang atau badan
hukum Indonesia
yang
berdomisili
di wilayah
administrasinya dan berada di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing
Pelaksanaan ketentuan tersebut dalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan adalah sebagai berikut.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010
Pasal 15 ayat (1) huruf b : Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda
Pasal 15 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi : Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran kurang dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan lebih dari 30 (tiga puluh) (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK).
Catatan : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 merupakan
tindak
lanjut
dari
Surat
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
188.34/3428/SJ tanggal 23 Agustus 2010.
Kesimpulan : 1.
Dalam Peraturan Perundangan yang lebih tinggi memang belum terdapat pengaturan secara tegas mengenai Usaha Kelautan, namun secara terpisah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa ketentuan mengenai hal-hal, yang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 termasuk dalam kategori Usaha Kelautan.
2.
Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Penangkapan Ikan, sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
PER.12/MEN/2009, Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk memungut retribusi kapal berkuran kurang dari 10 GT dan lebih dari 30 GT. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan dalam Perubahan Pasal 15 ayat (1) huruf b yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan.
