EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Lily Mufidah : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah.....59

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH Lily Mufidah Kementerian Hukum & HAM Kalimantan Selatan E-mail: [email protected]

Abstract : The results of the research indicate that sattlement of management conflict of a political party has been regulated by Political Party Act, one of the resolution is the presence of Political Party Tribunal. The verdict of the Political Party Tribunal or other name is internally final and binding with regard to management conflict, allthough the requirement and law of procedure of the said Tribunal are not regulated. There are other efforts of resolution including to the court. Accordinag to Regulation of General Election Commission (PKPU) Number 12 of 2015, although the management conflict is steel in the process of sattlement, the political party of the two conflicting managements may nominate a pair of candidates of regional heads. The absence of explicit regulation on this matter (there is vague norm) has brought about the impression that the legal efforts which have been taken do not have significant influence. The independence of General Election Commission (KPU) in organizing the general election especially in making regulation is hampered with the presence of Article 119 paragraph (4) of Act Number 15 of 2011 concerning Implementation of General Election with points out “Regulation of General Election Commission (PKPU) as stated in paragraph (2) is stipulated after consultation with the People’s Representative Council and the Goverment”. This regulation anables the People’s Representative Council and the Goverment to conduct political intervention to KPU in the process of consultation to make PKPU and this may effect to the indepence of KPU. In Act Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, the PKPU is a product made by a commission which is established by virtue of Act or Goverment upon instruction of the Act., Keywords: Nomination, Candidate of Regional Heads, Regional Head Election, Political Party, Management Conflict

Abstrak : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, meskipun keberadaan mahkamah partai politik tersebut tidak secara detail mengatur persyaratan dan hukum acaranya. Kemudian masih terdapat upaya lain sampai tahap pengadilan, apabila perselisihan masih dalam proses penyelesaian, partai politik dari dua kepengurusan masih dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah yang tertuang dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Sehingga tidak adanya peraturan yang tegas terkait hal tersebut (adanya kekaburan hukum), sehingga terkesan upaya-upaya hukum yang telah ditempuh tidak berpengaruh secara signifikan. Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terutama dalam membuat peraturan menjadi terganggu dengan adanya pasal Pasal 119 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”, sehingga dimungkinkan DPR dan pemerintah dapat melakukan intervensi kepada KPU dalam proses konsultasi terhadap Peraturan KPU dan mempengaruhi independensi KPU. Peraturan KPU (dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan termasuk sebagai komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang Kata kunci: Nominasi, Calon Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik, Konflik Manajemen

60 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

melahirkan Djan Faridz sebagai ketua

PENDAHULUAN Belakangan ini kepengurusan ganda

umum. Mereka juga mengklaim kepengu-

kembali menerpa partai politik (parpol).

rusannya paling sah. Nasib yang sama juga

Elite partai saling menggelar muktamar atau

menerpa Partai Golkar. Di internal partai

musyawarah versi masing-masing kubu

yang pernah berkuasa di era Orde Baru ini

yang ujung-ujungnya merebut kursi ke-

muncul dua kongres. Satu kongres digelar

pengurusan, baik ketua umum maupun

ketua umumnya Aburizal Bakrie di Bali

personalia partai. Yang terjadi kemudian,

dengan memenangkan Aburizal sebagai

masing-masing muktamar atau musyawarah

ketua umum. Sementara elite Golkar yang

menyusun kepengurusan dan mengklaim

lain, yakni Wakil Ketua Umum Agung

susunan kepengurusan mereka yang paling

Laksono, Ketua DPP Priyo Budi Santoso

sah. Apalagi dalam Undang-Undang Partai

dan

Politik ada ketentuan setiap partai politik

Kartasasmita dan beberapa pengurus teras

harus mendaftarkan akta kepengurusannya

Partai Golkar menggelar Kongres versi

kepada Kementerian Hukum dan HAM. 1

mereka di Ancol Jakarta. Dan kongres itu

Maka para elit yang sedang bertikai ini

juga melahirkan kepengurusan baru di

selain mencari keabsahan melalui gugatan

bawah ketua umumnya Agung Laksono.

Pengadilan Negeri dan PTUN, juga meminta

Akibat

pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM.

kemudian melahirkan kepengurusan ganda

Ketua

DPP

adanya

Agus

dualisme

Gumiwang

kongres

ini

Saat ini perpecahan dan kepengurusan

di tubuh partai tersebut. Masing-masing

ganda terjadi pada Partai Golkar dan PPP.

kubu mengklaim merekalah yang paling sah,

Masing-masing

paling sesuai anggaran dasar dan anggaran

elite

partai

menggelar

pemilihan ketua umumnya versi masingmasing. Sekjen PPP Romahurmusy menggelar muktamar di Surabaya. Muktamar yang melahirkan Romahurmusy sebagai

rumah tangga partai, dan paling legitimate. Terkait kepengurusan, partai politik memiliki kepengurusan tingkat nasional, provinsi dan Kab/Kota serta sampai tingkat

ketua umum, diklaim paling sah dan mereka langsung mendaftarkan hasil muktamarnya ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah.

Desa/Kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai di tiap tingkatan dipilih secara demokratis

melalui

forum

musyawarah

Sementara Ketua Umum PPP Suryadarma Ali juga menggelar muktamar di Jakarta dan 1

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .

sesuai

AD/ART

partai.

Dalam

hal

pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan


kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di

pengurus pusat kubu A, sedangkan pengurus wilayah di Jawa Timur memihak pengurus pusat kubu B. Namun, jika sudah ada

internal partai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dan selama proses sengketa di Pengadilan (gugatan PTUN),

putusan

pengadilan

yang

berkekuatan

hukum tetap (inkracht) semua pengurus wilayah

ataupun

kabupaten

hendaknya

menerima dengan legowo dan mendukung Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum.

pengurus

putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Memang ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku. Jika sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM atau pengadilan, maka kepengurusan ganda sudah tidak ada lagi. Karena hanya ada satu yang sah untuk menggunakan lambang, kantor dan sarana prasarana partai termasuk melakukan kegiatan atas nama partai. Seperti kita ketahui proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti Pemilihan kepala daerah, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan. Terkait sikap pengurus atau kader di bawah memang dilematis secara politik. Dalam proses sengketa yang masih dalam pemeriksaan pengadilan, wajar saja terjadi kubu-kubuan, perpecahan di level provinsi maupun kabupaten. Misalnya pengurus di Wilayah Provinsi Jawa Barat berpihak pada

yang

telah

disahkan

pengadilan.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada

pusat

Adanya dualisme kepengurusan di internal

parpol

secara

tidak

langsung

membawa dampak yang signifikan terutama dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, hal ini

menyebabkan

terhambatnya

proses

pengajuan bakal calon kepala daerah karena dalam Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi parpol agar bisa mengajukan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, alah satunya parpol harus memiliki ketentuan hukum tetap sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan dinamika perkembangan partai politik tersebut, dan dalam rangka konsolidasi demokrasi, pemerintah telah mengakomodir hak-hak parpol untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah salah satunya terhadap parpol yang sedang ada konflik kepengurusan (dualisme kepemimpinan). Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang PKPU Nomor 9 Tahun 2015


tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

A. Syarat Pengajuan Pasangan Calon

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Kepala Daerah dalam Pemilihan Gu-

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

bernur, Bupati dan Walikota

disebutkan bahwa terhadap parpol yang

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor

sedang ada konflik kepengurusan dapat

8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

mengajukan pasangan calon kepala daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

yang sama dengan persetujuan dari kedua

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

kepengurusan tersebut.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis

akan

mencoba

meneliti

dan

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupajti, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

menggali lebih dalam tentang pengajuan

disebutkan bahwa:

pasangan

1) Syarat Penyelenggaraan Pemilihan

calon

kepala

daerah

dalam

pemilihan kepala daerah oleh partai politik

Calon Kepala Daerah :

yang sedang ada konflik kepengurusan

a. Pemilihan

Gubernur

dan

Wakil

ditinjau dari berbagai aspek hukum yang

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

berlaku.

serta Walikota dan Wakil Walikota

Bagaimana

pemenuhan

persyaratan

pengajuan pasangan calon Kepala

Daerah

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah

pelaksanaan

kedaulatan

oleh Partai Politik yang sedang ada konflik

rakyat di wilayah provinsi dan

kepengurusan ?

kabupaten/kota

Bagaimana kedudukan hukum Peratur-

Gubernur

dan

untuk

memilih

Wakil

Gubernur,

an Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Bupati dan Wakil Bupati, serta

Tahun 2015 tentang Perubahan PKPU

Walikota dan Wakil Walikota secara

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan

langsung dan demokratis {Pasal 1

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

ayat (1)}.

Bupati dan Wakil

Bupati,

dan/

atau

Walikota dan Wakil Walikota ?

b. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,

PEMBAHASAN

gabungan

PENGAJUAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK YANG SEDANG ADA KONFLIK KEPENGURUSAN

perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar

partai

di

politik,

Komisi

atau

Pemilihan

Umum Provinsi {Pasal 1 ayat (3)}. c. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon


Wakil

Walikota

adalah

peserta

c) Dalam

hal

Partai

gabungan

politik, gabungan partai politik, atau

mengusulkan

perseorangan yang didaftarkan atau

menggunakan ketentuan memperoleh

mendaftar

Pemilihan

paling sedikit 20% (dua puluh

Umum Kabupaten/Kota {Pasal 1

persen) dari jumlah kursi Dewan

ayat (4)}.

Perwakilan

Komisi

2. Syarat Partai Politik yang dapat men-

Politik

atau

Pemilihan yang diusulkan oleh partai

di

Partai

Politik

dalam

pasangan

Rakyat

calon

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat

daftarkan sebagai peserta pemilihan:

(1), jika hasil bagi jumlah kursi

a) Partai Politik adalah organisasi yang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

bersifat nasional dan dibentuk oleh

menghasilkan angka pecahan maka

sekelompok warga negara Indonesia

perolehan dari jumlah kursi dihitung

secara sukarela atas dasar kesamaan

dengan pembulatan ke atas {Pasal 40

kehendak

ayat (2)}.

dan

cita-cita

memperjuangkan kepentingan

dan politik

untuk membela anggota,

d) Dalam

hal

Partai

Politik

atau

gabungan Partai Politik mengusulkan

masyarakat, bangsa dan negara, serta

pasangan

memelihara

Negara

ketentuan memperoleh paling sedikit

Indonesia

25% (dua puluh lima persen) dari

Kesatuan

keutuhan Republik

calon

menggunakan

berdasarkan Pancasila dan Undang-

akumulasi

Undang Dasar Negara Republik

sebagaimana dimaksud pada ayat

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1).

(1), ketentuan itu hanya berlaku

b) Partai Politik atau gabungan Partai

untuk

perolehan

Partai

Politik

yang

memperoleh

calon

Perwakilan Rakyat Daerah {Pasal 40

telah

memenuhi

persyaratan perolehan paling sedikit

di

sah

Politik dapat mendaftarkan pasangan jika

kursi

suara

Dewan

ayat (3)}.

20% (dua puluh persen) dari jumlah

e) Partai Politik atau gabungan Partai

kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Politik sebagaimana dimaksud pada

Daerah atau 25% (dua puluh lima

ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1

persen) dari akumulasi perolehan

(satu) pasangan calon, dan calon

suara sah dalam pemilihan umum

tersebut tidak dapat diusulkan lagi

anggota Dewan Perwakilan Rakyat

oleh Partai Politik atau gabungan

Daerah di daerah yang bersangkutan

Partai Politik lainnya {Pasal 40 ayat

{Pasal 40 ayat (1)}.

(4)}.


3). Syarat Calon Kepala Daerah :

tahun atau lebih (ancaman pidanya dida-

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya, dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan tentang persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah sebagai

dan pengecualian untuk calon

yang

telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan

dimulainya

jadwal

waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling

singkat

5

tahun,

pidana penjara karena kealpaan ringan dan karena alasan politik); g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya

berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Esa; b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan

c. Berpendidikan paling rendah sekolah

d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Bupati

serta

pernah

melakukan

perbuatan

tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; sedang

utang secara

memiliki

tanggungan

perseorangan

dan/atau

secara badan hukum yang menjadi

lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Wakil

h. Tidak

j. Tidak

Republik Indonesia;

Calon

sarkan pada pidana penjara maksimal

Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota; e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter (tidak menghalangi penyandang disabilitas); f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; k. Tidak

sedang

dinyatakan

pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum

tetap; l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; m. Belum

pernah

menjabat

sebagai

Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2

(dua) kali

jabatan

yang

masa sama

jabatan dalam untuk

Calon

Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;


n. Belum

pernah

menjabat

sebagai

b. Syarat Pengajuan Pasangan Kepala

Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk

Daerah

Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil

Gubernur, Bupati dan Walikota oleh

Bupati, dan Calon Wakil Walikota;

Partai Politik yang sedang dalam

o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur,

dalam

Pemilihan

Umum

Konflik Kepengurusan

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Mencermati munculnya kepengurusan

Walikota, dan Wakil Walikota yang

ganda pada Partai Golkar dan Partai

mencalonkan diri di daerah

Persatuan

lain

sejak ditetapkan sebagai calon; p. Tidak

berstatus

sebagai

Pembangunan

(PPP)

serta

keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum penjabat

dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan

Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat

perubahan susunan kepengurusan partai

Walikota;

politik (salah satu pengurus dari masing-

q. Tidak memiliki konflik kepentingan

masing kubu partai) mempengaruhi agenda

dengan petahana (Gubernur atau Wakil

politik kenegaraan khususnya menyangkut

Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan

penyelenggaraan

Walikota atau Wakil

serentak yang telah ditetapkan oleh Komisi

Walikota yang

sedang menjabat);

pelaksanaan

pilkada

Pemilihan Umum RI pada tanggal 9

r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

Desember

2015

lalu

dan

telah

pula

Bupati,

mengganggu Pola Hubungan Presiden dan

Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil

DPR dalam bidang legislasi, anggaran dan

Walikota kepada Pimpinan

pengawasan serta hubungan riil politik

Dewan

Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

kepada

diantara Presiden dan DPR. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah

Jakarta

bagi anggota Dewan

217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 25 Februari

Perwakilan

dalam

putusannya

Nomor

:

Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan

2015 telah mengabulkan gugatan PPP Kubu

Perwakilan Rakyat

bagi

Suryadharma Ali (SDA) pimpinan Djan

Rakyat

Faridz untuk menunda keputusan Menteri

anggota

Dewan

Daerah Perwakilan

Daerah;

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

s. Mengundurkan diri sebagai anggota

M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Oktober

Negara Pegawai

Republik Negeri

2014,

yang

mengesahkan

Indonesia,

dan

kepengurusan PPP kubu Romahurmuzy

Sipil

sejak

(Romy). Selain mengabulkan gugatan PPP

mendaftarkan diri sebagai calon.

Kubu SDA pimpinan Djan Faridz, agar


menunda

pelaksanaan

pengesahan

kepengurusan PPP kubu Romy, PTUN juga memerintahkan kepada Menteri Hukum dan

Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b) tidak

dapat

dikabulkan umum

apabila

Hak Asasi Manusia agar tidak melakukan

kepentingan

dalam

rangka

tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara

pembangunan

lainnya dalam hal ini yang berhubungan

dilaksanakannya keputusan tersebut.

mengharuskan

dengan Surat Keputusan untuk pengesahan

Pengurus Partai Golkar kubu Abu Rizal

kepengurusan PPP, sampai adanya islah

Bakrie pada saat itu mengajukan juga

antara elite PPP yang bersengketa tersebut.

gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri

Berdasarkan

5

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

mengesahkan kepengurusan Partai Golkar

Negara Pasal 67 disebutkan :

versi Agung Laksono (SK Nomor : M.HH-

1)

Undang-undang

Gugatan

tidak

Nomor

menunda

atau

01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret

menghalangi dilaksanakannya Keputusan

2015

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Tangga serta Komposisi dan Personalia

Negara yang digugat.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan

2)

Penggugat

Pengesahan

Perubahan

mengajukan

Karya.). Bahwa dalam putusan Pengadilan

permohonan agar pelaksanaan Keputusan

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

Tata Usaha Negara itu ditunda selama

62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara

telah membatalkan Surat Keputusan Menteri

sedang

Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

berjalan,

Pengadilan

dapat

tentang

sampai

ada

putusan

yang memperoleh kekuatan

Dalam

pertimbangan

putusan

tersebut,

hukum tetap.

antara lain menyebutkan : guna menghindari

3)

kekosongan

Permohonan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus

Golkar

dalam gugatan dan dapat diputus terlebih

dibatalkannya

dahulu dari pokok sengketanya.

sengketa

4)

Permohonan

penundaan

kepengurusan

sebagai

akibat

surat

oleh

DPP

Partai

ditunda

keputusan

Pengadilan,

dan obyek

Pengadilan

menegaskan bahwa DPP Partai Golkar hasil

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Musyawarah

a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat

berdasarkan

keadaan yang sangat mendesak yang

Hukum

dan

mengakibatkan kepentingan penggugat

21.AH.11.01

sangat dirugikan jika Keputusan Tata

September

Nasional Surat

Keputusan

HAM Tahun 2012

Pekanbaru

RI 2012

tentang

No.

Menteri M.HH-

tanggal

04

Pengesahan


Susunan Komposisi dan Personalia Partai

Usaha

Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015

(mengikat

semua

yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H.

mengikat

terhadap

Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku

bersengketa), maka kepada Tergugat atau

Sekretaris Jenderal adalah yang berlaku,

Lembaga Negara lainnya wajib untuk

selama

Nomor.

mematuhi putusan dan atau penetapan yang

62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015

telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha

masih dinyatakan sah dan berlaku dan

Negara. Putusan badan peradilan adalah

perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

norma khusus yang berupa penerapan dan

Hal

oleh

pembentukan hukum yang bersandar kepada

Pengadilan guna memberikan perlindungan

norma umum berupa undang-undang dan

hukum

Partai

kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa

Gokar untuk ikut serta mengikuti pilkada

konkrit yang disebut norma khusus. Maka,

serentak dari kemungkinan berlanjutnya

Putusan

intervensi

HAM

kedudukan yang sederajat dengan Undang-

dengan memanfaatkan proses upaya hukum

undang yang berisi norma umum yang

(rechtsmidellen)

dan

berupa penerapan dan pembentukan hukum

konvensional berdasarkan hukum acara

yang bersandar kepada norma dasar berupa

Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai organ

konstitusi. Oleh karena itu, baik Penetapan

lembaga negara yang diberi tugas dan

maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan

kewenangan untuk menegakan hukum dan

sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan

keadilan,

kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum

Penetapan

demikian

harus

dilakukan

(rechtbescherming)

Menteri

bagi

Hukum

yang

Pengadilan

dan

panjang

tidak

boleh

membiarkan Tergugat yang nyata-nyata

Negara

Badan

bersifat

erga

omnes

pihak,

bukan

hanya

para

pihak

yang

Peradilan

memilki

publik maupun lapangan hukum perdata”.3

mengunakan hukum sebagai alat yang

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 2

menyimpang dari tujuannya. Hak Partai

Tahun 2011 tentang Partai Politik, telah

Politik untuk mengikuti agenda politik

diatur tentang kepengurusan partai politik

nasional tidak boleh dirampas oleh Pejabat

dan penyelesaian perselisihan kepengurusan

Tata Usaha Negara dengan berlindung pada

partai politik.

2

asas Praesumptio Iustae Causa.

Pertimbangan lainnya dalam putusan tersebut menyatakan : “bahwa oleh karena

c. Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Politik melalui Mahkamah Partai

Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Tata 2

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 62/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 18 Mei 2015 hal. 169.

3

Ibid hal. 170.


Dalam

Pasal

32

Undang-undang

6.

keberatan terhadap keputusan Partai

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Politik.

antara lain disebutkan bahwa :

Sesuai Undang-Undang tentang Partai

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan

Politik tersebut, dapat diartikan bahwa setiap

oleh internal Partai Politik sebagaimana

partai mempunyai mahkamah partai atau

diatur di dalam AD dan ART.

sebutan lain sesuai AD dan ART partai

2. Penyelesaian perselisihan internal partai

tersebut. Partai dapat memberi nama lain

politik sebagaimana dimaksud pada ayat

untuk lembaga mahkamah partai. Partai

(1) dilakukan oleh suatu mahkamah

Kebangkitan

partai politik atau sebutan lain yang

memberi nama Majelis Tahkim. Susunan

dibentuk oleh partai politik.

keanggotaan mahkamah disampaikan ke

Bangsa

(PKB)

misalnya,

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau

Kementerian Hukum dan HAM. Secara

sebutan lain sebagaimana dimaksud pada

teoretis, mahkamah partai memiliki posisi

ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan

strategis,

Partai Politik kepada Kementerian.

Undang-Undang Partai Politik. Pengadilan

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai

selalu

keberadaannya

menolak

diatur

dalam

mengadili

konflik

Politik sebagaimana dimaksud pada ayat

kepengurusan partai bila belum diadili oleh

(2) harus diselesaikan paling lambat 60

mahkamah partai, salah satunya putusan

(enam puluh) hari.

Mahkamah Agung Nomor 101K/Pdt.Sus-

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau

Parpol/2014,

yakni

Partai

perselisihan

Kebangkitan

para

sebutan lain bersifat final dan mengikat

pengurus

Nasional

secara internal dalam hal perselisihan

Ulama (PKNU) di Jawa Timur. Perkara ini

yang berkenaan dengan kepengurusan.

sampai ke Mahkamah Agung (MA). MA

Yang dimaksud dengan "perselisihan

membatalkan putusan Pengadilan Negeri

internal Partai Politik" dalam Pasal 32

Bondowoso dan mengadili sendiri. Salah

tersebut meliputi antara lain:

satu pertimbangan majelis kasasi adalah

1.

perselisihan yang berkenaan dengan

tidak digunakannya mekanisme mahkamah

kepengurusan;

partai. Pertimbangan majelis hakim antara

2.

pelanggaran

terhadap

hak

anggota

lain menyebutkan terbukti penyelesaian

Partai Politik;

melalui

3.

pemecatan tanpa alasan yang jelas;

dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan

4.

penyalahgunaan kewenangan;

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang tentang

5.

pertanggungjawaban atau

keuangan;

dan/

mahkamah

partai

belum

Partai Politik yaitu “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal

32

tidak

tercapai,

penyelesaian

berkesinambungan meskipun dibatasi oleh

perselisihan dilakukan melalui Pengadilan

masa

jabatan

tertentu.

Negeri”, tidak dimungkinkan melakukan

menegaskan KPU dalam menyelenggarakan

gugatan ke pengadilan. Disebabkan belum

Pemilu

bebas

dari

Sifat

mandiri

pengaruh

pihak

5

ada putusan melalui mahkamah partai

manapun. Prinsip yang dijalankan KPU di

politik, maka

adalah

dalam penyelenggaraan pemilu bersifat self-

prematur. Sebagian besar majelis hakim

rule. Konsekuensi dari prinsip self-rule

yang mengadili perselisihan partai melihat

adalah

terlebih

bertanggung jawab terhadap publik atau

gugatan

dahulu

tersebut

apakah

mekanisme

mahkamah partai sudah ditempuh atau belum.

Jika

belum,

hakim

selalu

bahwa

KPU

dibentuk

bersifat mandiri. Produk hukum yang dapat dikeluarkan

menyatakan gugatan yang diajukan tidak

oleh KPU ada 2 (dua) bentuk yaitu:

dapat

1) Peraturan

diterima

(niet

ontvankelijk

verklaard).4

KPU,

diterbitkan

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM a. Kemandirian KPU dalam Penyeleng-

Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Ketiga 22

Tahun

Penyelenggara menyatakan

dan

Undang-undang 2007

Pemilihan bahwa:

diselenggarakan

”pemilihan

oleh

suatu

tentang Umum umum Komisi

Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap,

dan

mandiri”.

Sifat

nasional

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan 4

tugas

penyelenggaraan kepentingan tahap-tahap

garaan Pemilihan Umum

Nomor

sebagai

pelaksanaan atribusi kewenangan dari undang-undang

Perubahan

dan

secara

Imam Anshari Saleh. 2016. “Mahkamah Partai Tak Bergigi”. https://www.tempo.co. Diakses tanggal 25 Januari 2016.

dalam pemilu

pengaturan pemilu,

rangka dan

untuk

pelaksanaan

sebagai

contoh

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

yang

menyebutkan

bahwa

penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu tahapan persiapan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan terkait terbitnya PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut,

merupakan

delegasi

dari

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (10) : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana 5

Sirajudin dan Winardi. 2015. Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang : Setara Press, hlm. 323.


dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

angka 6 yang menyatakan : “Komisi

Peraturan KPU”.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut

2) Keputusan

KPU, diterbitkan karena

KPU adalah lembaga penyelenggara

adanya kebutuhan khusus yang sifatnya

pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

menunjang

mandiri”, serta Pasal 3 ayat (3) Undang-

kegiatan

Sebagian

lagi

operasional.

dikeluarkan

untuk

Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang

kepentingan penetapan (beschiking) atas

menyatakan: ”Dalam menyelenggarakan

suatu produk yang akan dikeluarkan

Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak

KPU. Perbedaan 2 (dua) produk hukum

manapun berkaitan dengan pelaksanaan

itu didasarkan pada materi dan ruang

tugas dan wewenangnya”;

lingkupnya. Untuk materi yang bersifat mengatur

dituangkan

dalam

2. Pemberhentian

dan

pengangkatan

bentuk

anggota KPU menggunakan mekanisme

peraturan. Sedangkan produk hukum

tertentu yang diatur khusus, bukan

yang

semata-mata

materinya

bersifat

berdasarkan (Political

kehendak

penetapan/individual dituangkan dalam

Presiden

appointed).

bentuk keputusan.

Mekanisme dimaksud, pengangkatannya

Fungsi, tugas dan kedudukan KPU

diatur dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 25,

diatur dalam Undang-undang Nomor 15

dan 26, sedangkan pemberhentiannya

Tahun

diatur dalam Pasal 27, 28 dan 29

2011

Pemilihan

tentang

Umum.

Penyelenggara Hasil

analisis

menunjukkan bahwa :6

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; 3. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif

1. Independensi KPU dinyatakan secara

kolegial,

jumlah

anggota

atau

tegas oleh pembentuk Undang-undang

komisioner bersifat ganjil (7 orang) dan

dalam undang-undang komisi tersebut.

keputusan diambil secara mayoritas

Hal ini tercermin dalam Pasal 22 E ayat

suara. Hal ini tercermin dalam Pasal 6

(5)

Negara

ayat (1) dan pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35,

Republik Indonesia Tahun 1945, yang

dan 36 Undang-Undang Nomor 15

menyatakan

Tahun 2011;

Undang-Undang :

diselenggarakan

Dasar

“Pemilihan

komisi

4. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak

bersifat

mayoritas berasal dari partai politik

nasional,tetap dan mandiri” dan pasal 1

tertentu. Hal ini tercermin dalam pasal

pemilihan

oleh

umum

suatu

umum

yang

11 huruf i Undang-Undang Nomor 15 6

Gunawan A. Tauda. 2012. Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan. Yogyakarta : GENTA Press, hlm. 102-104.

Tahun 2011, yang mensyaratkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota


KPU adalah tidak pernah menjadi

independen yang memiliki kedudukan dan

anggota pertai politik yang dinyatakan

fungsi yang sederajat dengan lembaga

dalam surat pernyataan yang sah atau

negara lainnya dalam rangka mewujudkan

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak

tujuan negara yang diamanatkan oleh UUD

lagi menjadi anggota partai politik yang

1945. Berdasarkan stuffenbautheorie (teori

dibuktikan dengan surat keterangan dari

hierarki

pengurus partai politik bersangkutan.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat

5. Masa

jabatan

para

anggota

KPU

norma

hukum)

Hans

Kalsen,

(1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

definitif, dan habis secara bersamaan.

Pembentukan

Hal ini tercermin dalam Pasal 6 ayat (6)

Undangan menyebutkan bahwa jenis dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,

hierarki

yang menyatakan “masa keanggotaan

terdiri atas :

KPU,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik

KPU

Provinsi,

KPU

Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak

pengucapan

sumpah/janji”.

Dengan demikian, untuk kategori ini ,KPU hanya memenuhi karakteristik masa jabatan pimpinan definitif, namun

Peraturan

Peraturan

Perundang-undangan

Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan

Majelis

3. Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah;

bertahap (staggered terms).

5. Peraturan Presiden;

untuk menjaga keseimbangan perwakilan

Permusyawaratan

Rakyat;

tidak menggunakan penggantian secara

Keanggotaan KPU tidak ditujukan

perundang-

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

yang bersifat nonpartisan. Undang-Undang

Dari sisi dan jenis hierarkis tersebut,

Nomor 15 Tahun 2011 tidak mengatur

PKPU jelas tidak termasuk dalam salah satu

tentang keanggotaan KPU yang terdiri dari

jenis dan hierarki Peraturan Perundang-

keseimbangan perwakilan yang bersifat

undangan tersebut.

nonpartisan.

Berdasarkan

b. Kedudukan Hukum PKPU Nomor 12 Tahun

2015

dalam

Peraturan

Perundangan- undangan Mengacu pada asas negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan

hierarki

peraturan

perundang-undangan tersebut, dasar atau alas hukum pembentukan dan legitimasi kewenangan komisi negara independen baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu : 7

norma hukum yang berlaku, termasuk didalamnya pembentukan komisi negara 7

Ibid hal. 92.


1. Komisi

negara

independen

yang

dibentuk berdasarkan konstitusi;

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-

dibentuk

undangan berupa “Peraturan KPU”, namun

berdasarkan undang-undang yang masih

frase “…peraturan yang ditetapkan oleh

terbagi lagi menjadi komisi negara

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

independen

memiliki

Undang-Undang” di atas, mencerminkan

constututional importance (derajat yang

keberadaan Peraturan KPU sebagai salah

sama dengan lembaga negara yang

satu jenis peraturan perundang-undangan.

dibentuk

Dengan demikian, Peraturan KPU setelah

2. Komisi

independen

yang

yang

melalui

konstitusi,

guna

kepentingan mewujudkan democratische

berlakunya

rechtsstaat) dan yang tidak memiliki

Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.

tersebut;

Undang-undang Nomor 12

Materi-materi yang tertuang dalam

3. Komisi

negara

dibentuk

independent

berdasarkan

perundang-undangan

lain

yang

PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang

peraturan

Perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015

di

bawah

undang-undang (presidential policy). Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan

bahwa

Perundang-undangan

Jenis

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan

bukan hanya bersifat administratif bahkan

selain sebagaimana

substantif secara hukum, dapat dilihat dari

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup

ketentuan

beberapa

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

penambahan pasal.

perubahan

atau

Permusyawaratan

Rakyat,

Dewan

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah

Perwakilan

Dewan

Perwakilan

kekuatan mengikat Peraturan KPU tersebut?

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,

Tahun 2011 menegaskan:

Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,

“Peraturan

badan, lembaga, atau komisi yang setingkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

keberadaannya dan mempunyai kekuatan

Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

hukum mengikat sepanjang diperintahkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

oleh Peraturan Perundang-undangan yang

Gubernur,

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

kewenangan”.

Kepala Desa atau yang setingkat.

Pasal 42 1) Perencanaan

Perundang-undangan

penyusunan

Perundang-undangan

Peraturan lainnya


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

hukum administrasi negara, kewenangan

ayat (1) merupakan kewenangan dan

atributif adalah kewenangan yang diberikan

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga,

kepada suatu lembaga untuk melaksanakan

komisi, atau instansi masing-masing.

sesuatu hal yang diatur di dalam peraturan,

2) Perencanaan

sebagaimana

dimaksud

dan dimungkinkan melahirkan diskresi.

pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga,

Diskresi yang dimiliki oleh KPU diatur

komisi, atau instansi masing-masing

secara jelas di dalam Undang-Undang

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Nomor 10 Tahun 2008, yaitu kewenangan

Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

electoral regulation, electoral process, dan

Pasal 8 ayat (1) tersebut diatas, maka KPU

electoral

termasuk dalam komisi yang setingkat yang

regulation, adalah segala ketentuan atau

dibentuk

atau

aturan mengenai pemilu yang berlaku,

Pemerintah atas perintah Undang-Undang.

bersifat mengikat dan menjadi pedoman

Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

bagi penyelenggara, calon dan pemilih

Perubahan

bahwa:

dalam menunaikan peran dan fungsi masing-

”Pemilihan umum diselenggarakan oleh

masing. Electoral process, dimaksudkan

suatu

yang

bahwa seluruh kegiatan yang terkait secara

nasional, tetap, dan mandiri”.

langsung dengan pemilu yang bersifat legal

Pembuat undang-undang menetapkan bahwa

maupun teknikal. Electoral law enforcement

lembaga yang menyelenggarakan pemilu

adalah penegakan hukum terhadap aturan-

diberi nama ”Komisi Pemilihan Umum”

aturan pemilu baik administratif, maupun

atau KPU, seperti yang diatur dalam

pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

kebutuhan internalnya, KPU dapat membuat

Artinya, KPU termasuk salah satu lembaga-

pengaturan

lembaga

pelaksanaan tugasnya (bersifat internal).9

dengan

Ketiga

Komisi

bersifat

Undang-Undang

menyatakan

Pemilihan

yang

memiliki

Umum

constitutional

law

Artinya

enforcement.

sepanjang

tersendiri

Electoral

menyangkut

dalam

rangka

importance dalam sistem konstitusional

Berdasarkan Undang-undang Nomor

berdasarkan UUD 1945.8 Kewenangan yang

12 Tahun 2011 tersebut, kedudukan PKPU

diberikan UUD 1945 kepada lembaga KPU

menjadi tidak jelas apakah tingkatannya

bersifat

yaitu

sama dengan peraturan Menteri, dibawah

langsung

Presiden langsung atau dibawah Undang-

kepada suatu lembaga. Dalam perspektif

undang. PKPU tidak bisa dikatakan secara

kewenangan

kewenangan

yang

atributif,

diberikan

serta merta sebagai peraturan perundang8

Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mujiyana dalam jurnal Konstitusi UMY Vol 2 no 1. Hlm 108.

9

Diakses melalui : http://adibsantrimbeling.blogspot.co.id/2012/06/norm al-0-false-false-false-en-us-x-none.html


undangan apabila materi muatan yang diatur

dalam rangka konsolidasi demokrasi, pada

dalam PKPU tersebut dipandang perlu

pertemuan konsultasi Pemerintah, Partai

mengikat

Politik, dan Penyelenggara Pemilu tentang

rakyat

masyarakat

secara

keseluruhan, maka materi ini seharusnya

pelaksanaan

diangkat

Serentak Tahun 2015 pada tanggal 13 Juli

kedalam

bentuk

perundang-

Pemilihan

2015,

Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, terutama

kesepahaman berkaitan dengan persoalan

dalam Pasal terkait kepengurusan ganda

yang dihadapi oleh adanya sengketa Partai

partai politik yang dapat mengajukan calon

Politik, khususnya Partai Golkar dan PPP,

kepala daerah, seharusnya masuk dalan

maka disepakati untuk mencari terobosan

Undang-undang tentang Partai Politik atau

hukum yang di satu pihak tetap berpijak

Undang-undang

Pemilihan

pada aspek legalitas konstitusional, namun

Gubernur, Bupati dan Walikota supaya tidak

di sisi lain terus mengupayakan kepentingan

adanya kekaburan hukum. Substansi yang

bangsa dengan mempertimbangkan asas

terdapat dalam PKPU harus mengacu pada

kemanfaatan, dan disepakati bahwa masing-

peraturan yang lebih tinggi.

masing partai tersebut akan mencalonkan

Dari ketentuan di atas, terdapat dua

disepakati

Daerah

undanganan. Dalam materi muatan PKPU

tentang

telah

Kepala

pokok-pokok

Pasangan Calon yang sama.

syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana

Sedangkan dasar hukum diterbitkannya

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-

PKPU tersebut terkait adanya penambahan

undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki

pasal terkait adanya kepengurusan ganda di

kekuatan

tubuh partai politik (merujuk pada adanya

mengikat

sebagai

peraturan

perundang-undangan, yaitu:

kepengurusan ganda partai golkar dan PPP),

1. diperintahkan oleh peraturan perundang

yaitu :

undangan yang lebih tinggi; atau

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

tentang Partai Politik

Latar belakang diterbitkannya PKPU Nomor 12 Tahun 2015 terutama pada pasal 36 dan 42A terkait syarat pengajuan calon kepala daerah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota oleh partai

politik

yang

mempunyai

dua

kepengurusan ganda, dasar pertimbangannya adalah demi kepentingan bangsa dan negara

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan : Pasal 119 1. Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk

peraturan

KPU

dan

keputusan KPU. 2. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.


3. Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi

dan

KPU

tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah,

membentuk keputusan dengan mengacu

terutama pada jangka waktu perbaikan

kepada pedoman yang ditetapkan oleh

syarat pencalonan dan/atau syarat calon dari

KPU.

partai

4. Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada

ayat

(2)

berkonsultasi

ditetapkan

dengan

Disamping

hanya itu

4

(empat)

pengaturan

hari. terkait

setelah

perselisihan kepengurusan partai politik

dan

sebelumnya telah diatur dalam Undang-

DPR

pemerintah.

undang tentang partai politik, sehingga

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

politik

Perubahan

Undang-undang

dengan

adanya

menjadikannya

PKPU solusi

tersebut konkrit,

tidak karena

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

pengaturan dalam Undang-undang lebih

Peraturan

tinggi tingkatannya;

Pemerintah

Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014

Keberadaan Mahkamah Partai Politik

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

dalam menyelesaikan perselisihan partai

Walikota menjadi Undang-undang.

politik

tidak

berjalan

efektif

karena

Artinya, PKPU merupakan pelaksanaan

kewenangan yang kurang independen dan

Undang-undang

tegas, serta masih dibukanya upaya hukum

tersebut

dan

memiliki

kekuatan mengikat.

lainnya

(pengadilan)

yang

kebanyakan

menjadi pilihan partai politik. KPU dalam menjalankan tugas dan

PENUTUP Calon pasangan kepala daerah (Guber-

fungsinya

terutama

kaitannya

nur/Bupati/Walikota) dari partai politik yang

mengeluarkan

mempunyai

tetap

mengacu pada Undang-undang, akan tetapi

dapat memperoleh haknya untuk mengaju-

munculnya pasal 119 ayat (4) Undang-

kan pasangan calon kepala daerah tersebut

undang Nomor 15 Tahun 2011 yang

ke KPU Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai

menyatakan : “Peraturan KPU sebagaimana

dengan persyaratan dalam PKPU Nomor 12

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah

Tahun 2015. Namun dalam prakteknya,

berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”

PKPU tersebut meskipun telah mengakomo-

dapat mempengaruhi kemandirian KPU,

dir pasangan calon kepala daerah yang

sehingga dimungkinkan DPR yang notabene

diusung dari partai politik yang mempunyai

pembentuk Undang-undang dapat melaku-

kepengurusan ganda, tetapi tidak dapat

kan intervensi kepada KPU dalam proses

berjalan secara efektif, karena dalam PKPU

konsultasi terhadap Peraturan KPU terkait

kepengurusan

ganda,

peraturan

sejatinya

dalam telah


pencalonan pasangan Gubernur, Bupati dan

keikutsertaan pasangan calon kepala daerah

Walikota demi mengakomodasi kepentingan

yang diusung oleh partai politik yang sedang

partai politik yang tidak mendapat legalitas

ada konflik kepengurusan yang terdapat

dari Kementerian Hukum dan HAM.

dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015

Agar tidak terjadi

kembali

kasus

sebaiknya dituangkan dalam peraturan yang

penundaan pemilihan kepala daerah yang

lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang-

disebabkan oleh berbelitnya alur sengketa

undang, misalnya dengan menambahkan

partai politik. Maka perlu ada desain

ayat dalam Pasal 40 terkait keikutsertaan

penyelesaian

partai

sengketa

harus

dibuat

politik

yang

mempunyai

sederhana, tidak tumpang tindih antara

kepengurusan ganda dalam pendaftaran

keputusan satu lembaga dengan lembaga

calon kepala daerah

lainnya.

Misalnya

perlunya

penguatan

kewenangan Mahkamah Partai yang lebih

DAFTAR PUSTAKA

independen dan jelas kewenangan serta

Amal, Ichlasul (Editor). 1996. Teori-Teori

kedudukannya, serta dengan menambahkan

Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta:

ayat dalam pasal 32 Undang-undang Nomor

PT. Tiara Wacana Yogya.

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu

A. Tauda, Gunawan. 2012. Komisi Negara

“Putusan Mahkamah Partai bersifat final

Independen, Eksistensi Independent

dan mengikat dan tidak dapat diajukan

Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan

upaya hukum lainnya khususnya terhadap.

Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan.

Penyelesaian

Yogyakarta: Genta Press.

perselisihan

kepengurusan

menjelang pemilihan umum”, hal tersebut

Budiardjo, Miriam. 1998.

agar penyelesaian sengketa partai politik

Ilmu

benar-benar final dan mengikat (tidak dapat

Pustaka Utama.

diajukan gugatan ke Pengadilan).

Politik.

Dasar-Dasar

Jakarta:

Gramedia

Djawamaku, Anto. 2005. Percehan Partai

Perlu dilakukan penyempurnaan terha-

Politik, Pemberantasan Korupsi dan

dap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015

Berbagai Masalah Politik Lainnya.

terkait pemilihan kepala daerah, karena

Jakarta: Jurnal Analisis CSIS : Peran

persoalan dualisme kepengurusan di tubuh

Masyarakat dan Demokrasi Lokal,

partai politik dapat muncul kapan saja

Vol. 34, No.2.

seiring dengan waktu, sementara PKPU

Friedrich,

Carl.

1967.

Constitutional

hanya bersifat insidentil atau sementara

Goverment and Democracy, Waltham

untuk

Mass,

kepengtingan

penyelenggaraan

pemilihan umum, sehingga aturan terkait

Blaisdell

Company.

Publishing


Inu kencana Syafii dkk. 2006. Sistem Politik Indonesia.

Bandung:

PT.

Refika

Aditama. Mujiyana.

tentang

Perubahan

Pemilihan

Kemandirian Komisi Umum

Dalam

Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Makna

atas

Daerah

menjadi

Undang-Undang. Republik

Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Nomor

Yogyakarta: Jurnal Konstitusi UMY

Penetapan

Vol. 2 No. 1.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Nazuruddin Sjamsuddin, Zukifli Hamid, dan

1

Undang-Undang

Tahun

2015

Peraturan Pemerintah

Tahun 2014

tentang

Toto Pribadi. 1988. Sistem Politik

Gubernur,

Indonesia. Jakarta: Karunika Jakarta,

menjadi Undang-Undang.

Universitas Terbuka.

Republik

Sirajudin dan Winardi. 2015. Dasar-dasar Hukum

Tata

Negara

Indonesia.

Malang: Setara Press.

dinamika dan konsep Mendatang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Jakarta:

PT.

Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Bupati

Indonesia. 30

Administrasi Republik

Suharizal. 2012. Pemilukada : Regulasi,

Politik.

Nomor

Nomor

tentang

dan

Walikota

Undang-Undang

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan.

Indonesia. 15

Pemilihan

Undang-Undang

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilu. Republik Nomor

Indonesia. 12

Tahun

Undang-Undang 2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.

Republijk Nomor

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor

Indonesia. 2

Perubahan

Tahun

Undang-undang 2011

tentang

atas Undang-Undang

8 Tahun 2015 tentang Penetapan

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Peraturan

Politik.

Pemerintah

Pengganti


Republik

Indonesia.

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Nomor

dan

Pemerintahan

Walikota

menjadi

Undang-

Undang.

Republik

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Daerah.

Indonesia. 56

Undang-Undang

Tahun

Undang-Undang 1986

tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengganti

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah


Pengganti Undang-undang Nomor 2


2014 tentang Perubahan atas

Adib Zain. 20 Juni 2012. “Independensi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Komisi Pemilihan Umum”. Artikel

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dalam

Tahun

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah

http://adibsantrimbeling.blogspot.co.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1

Gunawan A. Tauda. 2012. “Komisi Negara

Tahun

2014

tentang

Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota.

Independen, Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan

Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi

Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan.

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

Artikel dalam Genta Press Yogyakarta.

2015 tentang Perubahan PKPU Nomor

Hari Tri Wasono. 29 September 2015. “MK

9 Tahun 2015 tentang Pencalonan

Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal,

Pemilihan

KPU Blitar Kelabakan”. Artikel dalam

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota

dan

Wakil

Walikota.

tempo.co. Blitar: tempo.co. Mujiyana. “Makna Kemandirian Komisi Pemilihan

Umum

Dalam

Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi

Penyelenggaraan Pemilihan Umum”.

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

Artikel dalam Jurnal Konstitusi UMY

2015 tentang Tahapan, Program dan

Vol 2 No. 1.

Pemilihan

Sitompul, Chudry. 06 April 2010. “Konflik

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Internal Partai Sebagai Salah Satu

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

Penyebab Kompleksitas Sistem Multi

dan Wakil Walikota.

Partai di Indonesia”. Artikel dalam

Jadwal

Penyelenggaraan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor:

100/PUU-

XIII/2015. Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 62/G/2015/ PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015. Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 217/G/2014/ PTUN-JKT tanggal 6 November 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Balai Pustaka, Cetakan Ketiga.

Direktorat

Jenderal

Peraturan

Perundang-Undangan. ditjenpp.kemenkumhaJm.go.id.

Jakarta:

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Recommend Documents