PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR:2TAHUN2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

,,

\

wp DAERAHKABUPATENBEKASI PERATURAN NOMOR:2TAHUN2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#r

DI SUSUNOLEH: SUB.BAGIANPERUNDANG.UNDANGAN HUKUM DAN DOKUMENTASI PADABAGIANHUKUMDAN PERUNDANGUNDANGANSETDAKABUPATENBEKASI rnno

ffi-l m 1t=^': Y-rryRl

-ryry

s=z/

PERATURAN DAERAHKABUPATEN BEKASI N O M O R 2 T A H U N2 O O 9 TENTANG DAERAH PEMBENTUKAN PERATURAN DENGANRAHiIATTUHANYANGMAHA ESA BUPATIBEKASI, Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkankoordinasidan kelancaranproses pembentukan peraturandaerah,maka pertumemilikiperaturanmengenai pembentukan peraturan daerah; b. bahwa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembentukan

pembentukanPeraturanDaerah sudah tidak sesuai lagr peraturan perkembangan perundang-undangan ketentuan ;

dengan

pertimbangan sebagaimana bahwaberdasarkan dimaksuddalamhurufa dan huruf b, maka perlu membentukPeraturan Daerah tentang Peraturan Daerah. Pembentukan Mengingat

: 1 . Undang-Undang Nomor14Tahun1950tentangPembentukan

DaerahdaerahKabupaten dalamLingkunganPropinsiJawaBaratfBerita NeganaTahun 1950); Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-UndangNomor 10 Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2044 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomora389); Undang-UndangNomor 32 Tahun 20o4. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor48't'1);

2007 tentang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Pemerintah, Pemerintahan Antara Urusan Pembagian Daerah Pemerintalran dan Provinsi Pemerintahan Tahun (Lembaran Republik Indonesia Negara KabupaterVKota Republik 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara fndonesiaNomora7371; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeratunanMenten Dalam Negeri f{omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20,16 tentang JenisdanBentukProdukHukumDaerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang ProdukHukumDaerah; ProsedurPenyusunan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang DaerahdanBerilaDaerah; Lembaran 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2QO7 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalt Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2W7 tentang KepalaDaerah; DaerahdanPeraturan PerqawasanPeraturan Tahun 2008 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 6 (Lembaran Bekasi Kabupaten Pemerintahan tentang Urusan BekasiTahun 2008NomorG); DaerahKabupaten 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi tentang (Lembaran 2008Nomor7). DaerahlGbupatenBekasiTahun

\

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh persetujuan DPRDdengan bersamaBupati. Program LegislasiDaerah yang selanjutnyadisebut Prolegdaadalah instrumen perencanaanprogram pembentukanPeraturanDaerah yang disusun secara berencana, terpadu,dansistematis. 10. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintahdengan kebijakan Pemerintah Daerah agar tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan. 1 1 . Klarifikasiadalah pengkajiandan penilaianterhadap peraturandaerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangyanglebihtinggi. undangan 12. PengundanganPeraturan Daerah adalah penempatanPeraturan Daerah dalam Lembaran DaerahatauTambahan Lembaran Daerah. 13. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untukmengundangkan Peraturan Daerah. 14. Berita daerah adalah penerbitanresmi pemerintahdaerah yang digunakan untuk penaturan mergumumkan Bupati. 15. Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan j'enis,fungsi,danhierarkiperaturan daenah sesuaidengan perundangundangan. 16. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang,tujuan penyusunan,sasaran yang ingin diwujudkandan lingkup, jangkauan,obyek atau arah pengaturan peraturandaerah. 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa, selaniutnya disebut SKPD pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukanusul penyusunanrancangan perdurandaerah. BABII SUMBER HUKUM Pasal2 Pancasila merupakan sumberdarisegalasumberhukumnegara. Pasal3 Undang-Undang DasarNegaraRepubliklndonesiaTahun1945merupakan hukumdasardalam peraturan perundangrundangan.

\-

BABIII ASASPEMBENruKAN PERATUMNDAERAH Pasal4 Dalammembentukperaturandaerah harusberdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang+ndangan yangbaikyangmeliputi: a b. c d. e. f. g.

kejelasan tujuan; kelembagaan atauo(fan pembentuk yangtepat; kesesuaian antarajenisdanmaterimuatan; dapatdilaksanakan; kedayagunaandankehasipunaan; kejelasanrumusan;dan keterbkaan Pasal5

Materimr.rartan peraturandaerahmengandung asas:

p

a. b c, d e. f. g. h I j.

perEayoTan; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; btrinnekaturggalika; keadilan; kesamaan kedudukan daramhukumdanpemerintahan; ketertiban dankepastian hukum;dary'atau keseimbargan,keserasian,dankeselarasan.

BABIV IVIATERIMUATA}.I Pasal6

|'

(1)

Peraturandaenah ditetrapkanoleh Bupati seteiah menclapatpersetujuanbersama DPRD.

(2)

Peraturandaerah dibentuk dalam rangka penyelenggapanotonomi daerah dan tryas pernbantuan.

(3)

Perafurandaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tiurggi d"ng"n memperhatikan cirikhasdaerah.

(4)

Peraturandaerah sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dilarangberterrtangan dengan kepentinganumum dan/atau peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal7 (1)

Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalanr prjraturan daerah.

(2)

Peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuaidenganperaturanperundang-undangan.

(3)

Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paiing lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.OO0.0O0,O ( tO ima putuh iuta rupiah).

(4)

Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain s e b a g a i m a n ad i m a k s u d p a d a a y a t ( 3 ) , s e s u a i d e n g a n ! s r r g d i a t u r d a l a m peraturanperundang-undangan lainnya. BAB V PERET{CAI{AAAI PET{YIJSL'MNPERA]IJRAAI DAERAT-I BagianKesatuPenyusunanRancanganPeraturanDaerahBerdasarkanprclegda

PasalI penyusunan Perencanaan peraturan daerahdilakukan dalamsuatuprolegda. Pasal9 (1)

Prolegda memuat program pembentukanperaturan daerah dengarr pokok materi yangakandiatursertaketerkaitannya perundang-undangan. denganperaturan

(2)

Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitandengan peraturanperundangundanganlainnya sebagaimanadimaksuddalam Pasal 6 rnerupakanpenjelasan secaralengkapmengenai konsepsirancangan peraturan daerahyangmeliputi: a. latarbelakang dantujuanpenyusunan; b. sasamnyangakandiwujudkan; pikiran,lingkupatauobekyangakandiatur; c pokok-pokok

it t_

d.

jangkauandan arahpengaturan.

Pasal10 Prolegdaditetapkan untuk jangka waktu satu tahun pembentukan peraturan daerah.

berdasarkanskala

prioritas

Pasal11 (1)

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikanoleh kelergkapan DPRDyarg khuswmenangani bldarglegislasi.

(2)

PenyusunanProlegda di lingkungan Pemerintah.Daerah dikoordinasikanoleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SekrdariatDaerahlGbupatenBekasi.

(3)

Prolegda dilirgkurganPemerintah Daerahditetapkan denganKeputusan Bupati.

(4)

Prolegda di lingkungan DPRD ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diaturdalam TataTertibDPRD.

alat

Pasal12 (1)

Hasilpenyusunan Prolegda di lingkungan DPRDdan Pemerintah Daerahdibahasbersama antaraDPRDdan PemerintahDaerahyang pelaksanaannya dikoordinasikan olehDPRD melaluiPanitiaLegislasi.

(2)

Ketentuanlebih laniut mengenaitata cara pembahasanhasil penyusunanProlegda sebagaimana dimaksudpadaayat(1)diaturolehDPRD. Pasal13

(1) PenyusunanProlegda antara DPRD dan PemerintahDaerah .secam berencana, terpadu, dan sistematis pelaksanaan selanjutnya dikoordinasikanoleh DPRD melaluiPanitiaLegislasiOPRD.

(2) Prolegda yang telah memperolehkesepakatanbersama dilaportan pada Rapat penetapan. ParipumaDPRDuntukmendapa0
yang PengeioiaanProiegda diarahkan kepada pembentukanperaturan daerah dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaanprogram pembentukanperaturan pada tahun berjalansesuai daerah pada Prolegdabelum dapat diselesaikan dengan skala prioritasyang ditetapkan,program pembentukanperaturandaerah Prolegda utama. dijadikan tahunberikutnya denganskaiaprioritas Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikankebutuhan masyarakat, Prolegdadapat diubah skala prioritasnyaberdasarkankesepakatanoersama Daerah. antaraDPRDdanPemerintah BagianKedua PenyusunanRancanganPeraturanDaerahdi luarProlegda Pasal15

Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuharn masyarakat, DPRD atau PemerintahDaerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluarProlegda. Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda dilaksanakan berdasarxan kesepakatanbersamaantaraPemerintahDaerahdan DPRD.

BagianKetiga NaskahAkademik Pasal16 SKPD pemrakarsadalam menyusunrancanganperaturandaerah dapat tertebihdahulu menyusunnaskahakademikmengenaimateriyang akan diaturdalam rancanganperaturan daerah.

Penyusunannaskah akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaktrkan oleh SKPD pemrakarsa dengan mengikutsertakanBagian Hukum dan Perundang-undangan SekretariatDaerah Kabupaten Bekasi dan pelaksanaannya dapat diserahkankepada perguruantinggi atau pihak ketiga lainny a y ang mempunyai keahlian untukitu. Naskah akademiksebagaimanadimaksudpada ayat (1) paling sedikit mernuat yuridis, pokokdanlingkupmateriyangakandiatur. dasarfilosofis, sosioiogis,

BABVI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAT-{ BagianKesatu peratunan UsulanpengajuanRancangan Daerah Pasal17 (1)

Rancangan peraturan daerahdapatberasaldariDpRDatauBupati.

(2)

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyamparkan ltrncirngan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka ying' dibahas adarah rancangan peraturan daerah y-ang disampaikan oteir bpRo, sedangkan . Encangan peraturan daenah yang disampaikanBupati digunakan sebagai bahan untukdipersanding kan. BagianKedua Penyusunan Rancangan pemerintah Peraturan Daerahdi Lingkungan Daerah pasal1g SKPDpemrakarsa menyusun Encarganperatunan daerah. Dafampenyusunan En€ngan peraturandaerahperludibentukTintAntar€KpD. Tim sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diketuai oreh Kepara sKpD pemrakarsaatau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan sekretariai Daerah *abupaten Bekasi berkerjudukan sebagaiSekretaris Tim. Naskah Encangan peraturan daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksuct pada ayat (1), selanjutnya dilakukan harmonisasikonseptual dan teknik perancangan perundang-undanganoleh Bagian Hukum dan perundang_ undangan Sekretariat DaerahKabupatenBekasi. Ketentuanlebih lan;ut mengenai tata caru menrpersiapkarrrancangan peraturan pemerintah daerahdi lingkungan DaerahdiaturdenganplratunanBupati.

BagianKet(;a Rancangan Peraturan Daerahyarg berasaldariDpRD Pasal19 (1)

Rancanganperaturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikansecara tertulisolehPimpinanDPRDkepadaBupati.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkanrancangan peraturan daerahyangberasaldariDPRD diaturdalamPeraturan TataTertibDPRD. Pasal20

Terhadap rancangan peraturan daerahyangdisusundandisampaikan olehDPRDsebagaibentuk inisiatifDPRD, maka Bupati menr.rgaskan Kepala SKPD yang tugas pokoknyamembidangi daerahdimaksuduntukmengoordinasikan pembahasannya dengan lYFF*irancangan penah.rnan SKPDterkait. Pasal21 penyusunan Mekanisme rancanganperaturandaerahyang berasaldari DPRDsebagaimana padaayat (1), berlakuketentuansebagaimana dimaksud diaturdalamPasal18 ayat(2),ayat(3) danayat(4).

BagianKeempat peraturanDaerahkepadaDPRD Penyampaian Rancangan Pasal22 (1) Rancanganperaturandaerah yang telah disetujuioleh Bupati ke@a DPRD. Q)

disampaikan

SekretarisDaerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Seketariat Daerah KabupatenBekasi menyiapkansurat Brrpati kepada DpRD gunamenyam paikanr€tncangan peraturan daerah.

(3) suratBupatisebagaimana dimaksudpadaayat(2)palingsedikitmemuat: a. sifatpenyelesaian peraturan rancangan daerah; b. carapenanganan ataupembahasannya. (4) Dalam rangka pembahasan ranelngan peraturandaerah di DPRD, sKpD pemrakarsamemperbanyakrancangan peraturan daerah tersebut dalam jumlah yangdiperlukan.

BagianKelima Pembentukan TlmAsistensi Pasal23 Dalam rangka pembahasanrancanganperaturan daerah di DPRD, baik yang berasaldari Bupati maupun atas inisiatif DPRD dibentuk Trm Asisterrsiyang Sekretaris DaerahatiaupejabatyangditunjukolehBupati. diketuaioleh SekretariatTim Asistensisebagaimanadimaksudpada ayat (1) berada pada BagianHukumdanPerundang-undangan Sekretariat Daenah Kabupaten Bekasi.

BABVIII PEMBAITASATI DAT{PENGESAMNMhICANCAAN PERATUMNDAERAH BagianKesatu Penrbahasan RancarganPeraturan Daerahdi DPRD PasBtl24 Bupati menyampaikanketerangan mengenai rancargan peraturan daerah kepada DPRDdahmsuaturapatparipuma. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-rrndangan Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkan keterangan sebagaimana dimaksdpadaayat(1)bersam+sama denganSKPDpemrakarsa. Ketenangansebagaimanadimaksud pada ayat (21, menggambarkankeseluruhan peraturan substansirancangan daerahyarg palingsedikitmemuat: a b. c. d.

urgensidan tujuanpenpsunan; sasamnyangingindiwujudkan; pokokprikinan, lingkupatauobyekyangakandiatundan Jangkauansertaarahpengatunan; Pasal25

PembahasanrancanganPeraturanDaerah besamaBupati.

di DPRD dilakukanoleh DPRD

Pembahasanbersama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui pembicaraan. tingkat-tirgkat Tingkat-tingkatpembicaraansebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alatkelengkapan DPRD yang khusus menangani Udarglegislaidanrapatparipuma. Ketentuanlebihlanjutmengenaitata cara pembahasan rancanganperaturandaerah Peraturan TataTertibDPRD. sebagaimana dimaksudpadaayat(3)diaturdengan Pasal26 Rancanganperatunandaerah

dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama

Rancanganperaturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali persetujuan berdasarkan bersamaDPRDdanBupati. Ketentuanlebih hnjut mengenaitata cam penarikankembali Encangan peraturan daerahdiaturderganPeraturan TataTertibDPRD. Pa l27 pendapat akhir dalam pembahasanrancangan peraturan 9up"1i .menYamPaikan daerahdi DPRDdalamsuaturapatparipuma. Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Seketariat Daerah Kabupaten Bekasi menyiapkanpendapat akhir seUagaimina dimaksudpadaayat(1)bersama-sama denganSKpDpemrakarsa. BagianKedua EvaluasiRancangan Peraturan DaerahtentangAPBD,Perubahan APBD,pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,PajakDaerah,RetribusiDaerah danTataRuang Pmal28 (1) Proses penetapan rancangan peratunandaerah yang berkaitan dengan ApBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paFk daerah, retribusidaerah dan tata ruang sebelum ditetapkanoleh Bupati paling lama 3 (tiga)haridisampaikan kepadaGubemurJanraBaratuntukdievatuasi. 0

Penyenrpumaan hasil evaluasi ranelr€an peratunan daenah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan panitia Angganan/Panitia Khusus DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasiievaluasi. Hasil penyempurnaansebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh prmpnanDPRDyarq dituarqkankedahmKeputusanpimpinanDPRD. Kepuftsan Pimflnan DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, penanggufiawabanpelaksanaanAPBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata rtErE. Keputusanpimpinan DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (4) bersifat final dandilaporkanpadasirJangberikutnya.

Pasal29 peraturan daerahyangberkaitan denganorganisasi perangkat FT ptryOpanrancangan jawa Baratuntuk &rahmenjadi peraturan daerahterlebihdahutudisampaikan ke Gubemur difasilitasi denganketentuan menggunakan mekanisme sebagaimana tJiatur dalampasalZg.

BagianKetiga Penetapan Pasal30 Rancanganperaturandaerah yang telah disetujuibersamaoleh DPRD dan Bupati disampaikanoleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadiperaturan daerah. Terhadap Encangan peraturandaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2g dan Pasal 29 yang telah disetujui bersama dan telah dievaluasi/difasilitasi disampaikanoleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkanmenjadi peraturan daenah. Penyampaianranctngan peraturandaerah sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukandalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejaktarggalpersefujuan bersama. Pasal31 Rancanganperaturandaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkantanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancanganperaturandaerah tersebut disetujui bersamaolehDPRDdanBupati. Dalam hal rancanganperaturandaerah sebagaimanadimaksudpada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling larnbat30 (tiga puluh) hari sejak rancanganperaturandaerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah darr wajib diundangkan. Dalam hal sahnya ranetngan peraturandaerah sebagalmanadimaksudpada ayat (2), maka kalimat pengesahannyaberbunyi:PeraturanDaerah ini dinyatakan sah, Kalimat pengesahanyang berbunyisebagaimanadimaksudpada ayat (3) harus dibubuhkanpada hafamanterakhir peraturandaerah sebelum penguntlangan naskahperaturan daerahkedalamlembaran daerah.

BABVIII TEKNIKPENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN DAEMH Pasal 32 Penyusunanrancangan peraturan daerah penyusunan peraturanperundang-undangan.

0

dilakukan sesuai dengarr teknik

Ketentuanmengenaiteknik penyusunan peraturandaerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantumdalam lampiranyang tidak terpisahkandari peratunan daerahini. Dalam hal terjadi perubahanterhadap teknik penyusunanperaturarrdaeralr padaayat(2)diaturlebihlanjutdenganPeraturan sebagaimana dimaksud Bupati.

BABX PENGUNDANGAN DANPENYEBARLUASAN BagianKesatu Pergundargan Pasal33 (1) Agar setiap orang mengetahuinya,peraturan daerah harus diundangkandengan menempatcannya dahm LembaranDaerahlGhrpatenBekasi. (2) Dalam hal peraturandaerah memuat penjelasan,maka dicatat dalam Tambahan Lembanan DaerahlGfupatenBekasi. Pasal34 Pegundangan dalam LembaranDaerah lGh.rpatenBekasi merupakanpemberitahuan peraturan formalsuatu daerahsehinggamempunyaidaya ikatterhadapmasyarakat. Pasal35 peraturandaerahdalam LembaranDaerahKabupatenBekasidilaksanakan Pengundangan dehSekretaris Drerah. Pasal36 Penaturan daerahmulaiberlakudan mempunyai kekuatanmengikatpadatanggaldiundangkan, keqlaliditentukan laindi dalamperaturan daerahyangbersangkutan. BagianKedua Penomorandan Pendokumerilasian Peraturar r Daenah

Pasal37 (1) Penomoranperaturan daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukumdan perundang-undangan Sekretariat DaerahlGbupatenBekasi, (2) Penomoran peraturan daerah merggunakan nomorbulat.

sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

BagianKetrga Klarffikasi Pasal38 (1) Bupati menyampaikanperaturan daerah yang telah tetapkan kepada Gubemur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (t'{uh)harisetelahdiundangkan untukmendapatkan klarifi kasi. 0

Tata carErpenyampaianperaturandaerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diaksanakan sesuaidenganketentuanperaturanperundangrundangan.

BagianKeempat Peraturan Penyebarluasan Daerah Pasal39

I)

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah dalamLembaran DaerahlGhrpatenBekasi. diundangkan

(2)

Peraturan daerah sebelum disebarluaskanharus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi.

B)

CIentifikasisebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagia,r HukumdanPerundang-undangan. BABX PARTISIPASI MASYAMKAT Pasal40

Masyarakat berhakmemberikan masukansecaralisanatautertulisdaiamrangkapenyiapan abupembahasan Encanganpenaturan daerah.

BABXI PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH Pasal41 (1) Untuk melaksanakanperaturan daerah dan atas kuasa peraturan perundangundangan, Bupatimenetapkan PeraturanBupatidanatauKeputusanBupati. 0

PeraturanBupati dan atau KeputusanBupati sebagaimanadimaksudpada ayat (1), dilarang bertentangandengan kepentinganumum, peraturandaerah, dan peraturan perundang-undangan yanglebihtinggi, BABXII KETENTUAN I.AIN.IAIN Pasal42

Tuhadap ranernganperaturandaerahyangtidak dapatditetapkanmenjadiperaturandaerah &pat diajukan kembalipadakesempatan berikutnyadan dituangkankembalidalamprolegda Utun berikutnya. Pasal43 T*nikpenyusunan dan/ataubentukPeraturanBupati,PeraturanBersamaKepalaDaerah, Pimpinan DPRD,KeputusanBupati,PeraturanSKPD dan Keputusan kepala .Koputusan r{anlafarr

han}rrlz

rrana

r{iafirr

Aalam

Pasal 4

peraturan berkaitan denganpenyusunan rancangan daerahd'bebankarr kepada Kabupaten Bekasi. BABXIII KETENTUANPENUTUP Pasal45 hdasaat PeraturanDaerahini mulaiberlaku,makaPeraturanDaerahKabupatenBekasi l{omor 23 Tahun 2000 tentangTata Cara PenyusunanRancanganPeraturanDaerahdan Rancangan PeraturanDaerahPerubahan(LembaranDaerahKabupatenBekasiTahun2000 llomor 9 SeriD),dicabutdandinyatakan tidakberlaku. Pasal46 Daerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar pengundanganPeraturanDaerah ini setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatannya &ngan dalamLembaran DaerahKabupaten Bekasi.

Disahkandi Bekasi padatanggal14 Mei 2009

BUPATIBEKASI Ttd H. SA'DUDDIN Diundangkan di Bekasipada hnggal 14 Mei2009 SEKRETARIS DAERAHI(ABUPATEN BEKASI ttd l|.DADANG MULYADI LEMBARAN DAERAHKABUPATENB

KEPAIABAGIAN SEKRETARIAT

TAHUN2OO9 NOMOR aslinya PERUNDANG.UNDANGAN KABUPATEN BEKASI.

ROHENDI

I-A[{PIRAN PEMTUMT{ DAEMI-I IGBUPATENBEKASI NOMOR

2009

TENTANG PEMBENTUKAN PEMTURANDAEMH SIS]EI\4ANKA TEKNIKPENYUSUMN PERATUMNDAERAH BAB I KERAtlGlqPEMTURANnAERAFI A. JUDUL B. PEMBUIGAN 1. FraseDenganRahmat TuhanYangMahaEsa 2. JabatanPembentuk Peraturan Daerah 3. Konsidenans 4. DasarHukum 5. Dktum c. BATANGTUBUH Ketentuan Umum MateriPokokyangDiatur Ketentuan Pidana(ika diperlukan) (ikadiperlukan Ketentuan Peralihan ) Ketentuan Penutup D, PENUTUP (ikadiperlukan) E. PENJELA9qN (ikadiperlukan) F. I-AMPIRAN BAB IIHAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENYIDIKAN C. PENCABUTAN D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH BABlll RAGAlvl BAI{ASA PERATRAl DAERA}I A BAHASiAPEMTURAN DAERAH B. PILIHANKATAATAU ]STILAH

c. TEKNIKPENGACUAN

SBtVBENTUKRANOANGAI{PEMTURAN DAEMH A BENTUKRANCANGANPERATURANDAERAHPADAUMUMNYA B BENTUKRANCANGANPERATUMN DAERAHTENTANGPERUBAHAN PERATURANDAEMH C BENTUK RANCANGANPERATURAN DAERAH PENCABUTAN PEMTURAN DAERAH

RtsI PEMTURANDAERAH KETTANGKA 1, KerargkaPerduranDaerahterdiriatas: A B C. D. E F.

Jr.rdul; Pemhlkaan; BabngTuhrh; Penutup; (ika diperiukan); Penjelasan (ika Lampriran diperiukan).

A.JUDUL 2. Judul Peraturan Daerah memuat keteranganmengenaijenis, pergundangan ataupenetapan, dannamaPeraturan Daerah.

nomor, tahun

3. Nama PeraturanDaerah dibuat secara singkat dan mencerminkanisi Perattrran Daerah. 4, Judul ditulis seluruhnyadengan huruf kapital yang diletakkandi tengah narjin tanpadiakhiritandabaca. Contoh: PEMTURAAI DAEMI.IIGBUPATEN BEI(AST NIOI/IOR oTAHUNffi TENTANG URUSAhI PEMERINIAI-IAN IGBUPATEN BEI(ASI 5. Pada judul peraturandaerah perubahanditambahkanfrase perubahanatas depan namaPerafuran Daerahyangdiubah. Contoh: PEMTURAI{DAEMI-IKABUPATEM BEKASI NOMOR8 TAHUN2006 TENTANG PERUBAI-IAN ATASPERATURAN DAEMH KABUPATEN BEKASINOMOR8 TAHUN2OO1 TENTANG PENGELOI-AAN PASAR DAT'ITEMPATPERBETANJMN 6. Jika Peraturandaerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kati, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keteranganyang menunjukkanberapa kali perubahan tersehlttelahdilakukan, tanpamerinciperubahan sebelumnya.

Contofr: PERATURAT.I DAEMFIIGBUPATEN BEKASI NOfvtoR3TAF|UN2mT TENTANG PERUBAMNKEDUAATASPERATUMI.IDAERAI-I IGBUPATENBEKASI NOi/|OR8 TAFIUN 2OO4 TENIAI{GKEDUDI.JI(AT.I PROTOKOLER DAI{KEUAI.IGAN PIMPIMNDAI\I ANGGO'IADE1/Al.lPER\ArAKllAt{ RAKYATDAERAH 1. Padajudulperaturandaerah pencabutan disisipkankatapencabutan di depannama perafurandaenah yangdicabut.

PEMTTJRAAI DAERAI-I IGBUPATEN BEKASI tgvffi3TAl-Lt{2m4 TENTANG PENCABI.'TAI.I PERATUMT{NAERAI{}GBIJPATEN BET(ASI NICTvIOR 5TAI-il.,ItI 2M1TENIANIG RETRIEI.}SI PE.AYAMN DIBIDAT'IGffi B.PEMBUI(MI{ t

perahrnan Pembukaan daerahterdidatas: 1. L 3. 4. 5

FraseDenganRahmatTuhan YangMahaEsa; JabatanPembentuk Peraturan Daerah; Konsiderars; DasarHuknm;dan Dlftrn.

B,1,Fnase DenganRahmatTuhan YangMahaEsa 0, Pada pembukaantiap peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturandaerah dicantumkanftase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG tr/IAHA ESAyang ditulbseluruhnya derganhunrfkapitalyang diletakkan ditengahmarjin. Bl Jabatan Pembentuk PeraturanDaerah A Jabatanpembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan hurufkapital yang diletakkandi tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca lrcrna. 8.3, Konsiderans ll, Konsitbrans diawalidengankataMenimbang.

12

KonsirJeransmemuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi . latarbelakargdanalasanpembuatan peraturan daerah.

13' Pokok-pokokpikiran pada konsideransperaturan daerah memuat unsur filosofis, yrridis,dansosiorogis yangmenjadiratarberakang pembuatannya. 14. Pokok-pokokpikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adatah kurang tepat karena tidak mencerminkantentang latar belakangdanalasandibuatnya peraturan daerah. 15' Jika konsideransmemuat lebih dari satu pokok pikiran, tiaptiap pokok pikiran dirumuskan daramrangkaian karimatyangmerupakan kesafuanpengertian. 16. Tiaptiap pokok pikiran diawati dengan huruf abjad, dan dirumuskandalam satu kalimat yang diawafi dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Menimbang:

a. b. G

bahwa...; bahwa...; bahwa...;

17' Jil€konsknenans.:Tu"tp$h_darisatu pertimbangan, '|vsr" 'v'Irse rumusanbutirpertimbangan terakhirberh.rnyisebagaiberikut Contofr: Menimbang:

a. b. c

tr peilimbangau sebagaimana Thr berdasarkan dimaksuddafamhurufa din huruib pertu menetapkan PeraturanDaerahtentang

Konsiderans PeraturanDaerahdapatmemuatsatupertimbangan yangberisiuraianringkas mergenaiperlunyamelaksanakan ketentuanp"r.i atau beberapapasal dari ketentuan penaturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatanperatauran daerahyang lsinyamenunjuk pasal (-pasali oiri ketentuan peraturan perundang+rndangan yang memedrtahkan pembuatannya. Contoh: Menimbang: bahwauntukmelaksanakan ketentuanpasal 14 ayat (3) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana terahtiubahbeberapa kariteiakhiro"ng;n undangUndangNomor12 Tahun200gtentangperubahan-Kedua atas undang-Undang Nomor32 Tahun2oo? tentange"r"rintahan Daerahjunctopasar12 peraturanpemeri'tah Nomor3g rahun 2007tentangpembagianUrusanpemerintahan antarapemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, pemerfntahan Daerah Kabupaten/Kota, makaperrumenetapkanperaturanDaerah tentang UrusanpemerintahanlGbupaten Betesi.

B.4. DasarHukum 18. DasarhukumdiawalidengankataMengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenanganpembuatanperaturandaerah yang pembuatan peraturan memerintahkan daerahtersebut. 19. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hulium hanya peraturan perundang-undangan yangtingkatannya samaataulebihtinggi. 20. Penaturandaerah yang akan dicabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk atau peraturandaerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi beriaku. tidak dicantumkan sebagai dasarhukum. ?1. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukuqt lebih dari satu, uMan pencantuman perlu memperhatikantata urutarr peraturan perunclangundangan dan jika tingkatannyasama disusun secara krorrologisberdasalkan saat pengundanganataupenetapannya. A. Apabila dasar hukum yang diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-UncJang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan keduahurufu ditulisdenganhurr.rfkapital.

Mengingat:

Pasal5 ayat(1)danPasal20 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1915;

B.DasarhukumyangbukanUndang-undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945tidakperlumencantumkan pasal,tetapicukupmencantumkan nama judulperaturan perundang-undangan. Penulisan undang-undang, keduahurufu ditulisdenganhururf kapital. Undang-Undang, PeraturanPemerintah, dan PeraturanPresidenperludilengkapi dengan pencantuman LembaranNegaraRepubliklndonesiadan TambahanLembaranNegara Republik yangdiletakkan Indonesia di antaratandabacakurung.

Mengingat:

1. 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan NegaraYang Bersitrdan Bebas dariKorupsi, (LembarNegara KolusidanNepotisme Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaranNegara Republiklndonesia Nomor3851);

jaman Hindia 24. Dasar hukum yang berasal dari peraturanperundang-undangan yang Belanda atau dikeluarkanoleh PemerintahKolonial Belanda samperidengan tanggal 27 Desember1949, ditulis lebih dulu terjemahannyadalam Bahasa Indonesiadan kemudianjudul asli Bahasa Belandadan ditengkapidengan tahun yangdicetakmiringdi antaratandabacakurung. dan nomorStaatsblad Contoh: Mengingat:1. 2.

Kitab Undang-UndangHukum Dagang (Wetboekvan Koophandel, Staatsblad1847:23); ...;

perundang-undangan, Jikadasarhukummemuatlebihdarisatuperaturan tiap dasarhukum diawali denganangkaArab1,2, 3, danseterusnya, dandiakhiri dengantandabacatitikkoma. Contoh: Mengingat :

Diktum Dktumterdiriatas: a. kataMemutuskan: b. kataMenetapkan; G

namaperatunan daerah.

Kata Memutuskanditulis seluruhnyadengan huruf kapital tanpa spasi di antara sukukata dan diakhiridengan tanda baca titik dua serta diletakkandi tengah mafin. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskandicantumkanfrase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEI(AS|dan BUPATI BEI(ASI,yang ditulis seluruhnyadengan huruf kapital oan diletaldcan di tergahmarjin. Cmtotr: DerpanPersetuj uanBersama DE\A/AI{ PER\ruAKII.AT.I RA} TATDAEMH KABIJPATEN BEKASI dan BUPATIBEIGSI MEMUTUSIGN: KataMenetapkandicantumkansesudahkata Memr.rtuskan yang disejajarkanke bawah dengan Menimbang Mengingat. Huruf kata ditulisdenganhuruf kata dan awal Menetapkan kapital dandiakhiridengantandabacatitikdua.

Nama yang tercantumdalam judul peraturandaerah dicantumkanlagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa frase Republik lndonesia, serta dituiis seluruhnya denganhurufkaptital dandiakhiridengantandabacatitik. Cmtoh:

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURANDAEMH KABUPATENBEI(AS| TENTANG URUSAN PEMERINTAI{AN KABUPATEN BEIGSI.

Pembukaan Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala SKPD secara mutatis padapembukaan peraturan mutandbberpedoman daerah. BATANGTUBUH Batang tufuh peraturandaerah memuat semua substansl peraturan daerah yang dirumuskan dalampasal(pasal). Padaumumnyasubstansidalam batangtubuhdikelompokkan kedalam: a h G

d e.

lGtentuanUmum; MateriPokokyarg Diatuq (jikadiperiukan); lGtentuanPkJana Ketentuan Penalihan fiikadipedukan); KetentuanPenutup.

Dalam pengelompokkansubstansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab Ketentuan Lain ({ain) atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan,diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiridenganjudulyangsesuaidenganmateriyangdiatur. Substansiyang berupa sanksi administratifatau sanksi keperdataanatas pelanggarannorma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan ffxma yangmernberikan sanksiadministratif atausanksikeperdataan. Jika norma yang memberikansanksi administratifatau keperdataanterdapat iebih dari satu pasal, sanksi administratifatau sanksi keperdataandirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hrndari rumusanketentuansanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, s?r1ksi perdata, dansanksiadministratif dalamsatubab. Sanksi administratifdapat berupa, antara lain, pencabutanizin, penrbubaran, pengawasan,pemberhentiansementara, denda administratif,atau daya paksa plisional.Sanksikeperdataan dapatberupa,antaralain,gantikerugian. Pengelompokkan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dahmbuku,bab,bagian,danparagraf. Jikaperaturandaerah mempunyaimateri yang ruang lingkupnyasangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal Gpasal)tersebut dapat dikelompokkanmenjadi: buku kodifikasi), bab,bagian,danparagraf. fiikamerupakan

materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukanatas Pengelompokkan dasarkesamaan materi. adalahsebagaiberikut: Unrtanpergelompokan a b. G

.

babdenganpasal(pasal)tanpabagiandanparagnaf; babdenganbagiandanpasal(+asal)tanpaparagraf; atau paragraf yang pasal (-pasal). berisi babdenganbagiandan

Buku diberi nomor uM dengan bilangantingkat dan judul yang seluruhnyaditulis denganhurufkapital. Contoh: BUKUKETIGA BADANPERMUSYAWARATAN DESA

{3, Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulisdenganhurufkapital. Contofr: BABI KETENruANUMUM 14, Bagiandiberi nomor uM dengan bilangantingkat yang ditulis dengan hunrf dan diberijudul. {'5 Huruf awal katrabagian,uMan bilangan,dan srtiap kata pada judul bagian ditulis denganhuruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada altalffase. Contofr:

Kelima Bagian DewanPerwakilan Sekretariat RakyatDaenah tGfupatenBekasi Paragraf diberinomoruM denganangkaArabdandiberijudul. HuMawaldarikataparagrafdansetiapkatapadajudulparagrafditulisdengan huMkapital,kecualihurufaual katapartikelyangtidakterletakpadaaualftase. Contoh: Paragraf1 TugasPokokdanFungsi Pasalmerupakan satuanafurandalamperaturandaerahyang memuatsatu norma jelas,danlt€as. dirumuskan dalamsatukalimatyangdisusunseerrasingkat,

v.

Materi peraturandaerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masingpasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu yangtidakdapatdipisahkan. nangkaian

0

PasaldiberinomorurutdenganangkaArab.

1

Hurufawalkatapasalyangdigunakansebagaiacuanditulisdenganhurufkapital. Contoh: Pasal4 Dalam melaksanakan urusan pemerintahanwajib dan pilihansebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, berpedomankepada norma, standar,prosedur,dan kriteria yang telah ditetapkansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasaldapat dirincike dalambeberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiritandabacatitik. Satu ayat hendaknya hanyamemuatsatu normayangdirumuskan dalamsatu kalimat uhrh. Hurufawalkataayatyangdigunakan sebagaiacuanditulisdenganhurufkecil. Contoh: Pasal5 (1)

Dalammenyelenggarakan urusanpemerintahan tersebutPemerintalr Kabupaten Bekasidapat: a. b. c

(2)

menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan sebagianurusanpemerintahan kepadaCamaULurah; menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahantersebut kepada pemerintahandesa berdasarkan asastugaspembantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) huruf b dan huM c diaturdenganPeraturan Bupati.

Jikasatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalambentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalambenfuk tabulasi. Contoh rumusan tabulasi: Pasal5 (1) Dalammenyelenggarakan urusanpemerintahan tersebutPemerintah Kabupaten Bekasidapat: a. b.

menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan sebagian urusanpemerintahan kepadaCamaVlurah;

c. me n u g a ska n d a n/ataum enyer ahkansebagianur usanper ner intahan tersebutkepadapemerintahan desaberdasarkan asastugaspembantuan. i7,

Dalam membuatrumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan haltralsebagaiberikut: a b. c d.

e. f.

h.

setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaiankesatuan dengan ftasepembuka; setiaprinciandiawalidenganhuruf(abjad)kecildandiberitandabacatitik; setiapfiesedalamrinciandiawalidenganhunrfkecil; setiaprinciandiakhiridengantandabacatitikkoma; jika suatu rinciandibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebutdituliskan masukke dalam; di belakangrincian yang masih mempunyairincian lebih lanjut diberi tanda bacatitikdua; pembagianrincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; atfad kecil dengan tanda baca kururq tr.rtr.rp; angka Arrab dengan tanda bacakurungMup; pembagianrincianhendaknyatidak melebihiempattingkat.Jika rincianmelebihi empattingkat,perludipertimbangkan pemecahan pasalyangbersangkr.rtan ke dalam pasalatauayd lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkansebagai rincian kumulatif, ditambahkankata dan yang diletakkandi belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rindan dalam tabulasi dimaksudkansebagai rincian altematif ditambahkan kataatauyangdiletakkan di belakangrinciankeduadaririncianterakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkansebagai rincian kumulatil dan aftematif, ditambahkankata dan/atau yang diletakkandi belakang rincian kedua dali rincianterakhir. l(atadan,atau,dary'atau tidakperludiulangipada akhirsetiap unsurataurincian. Contotr: a

TiaptiaprinciandilandaiderganhuM a, hunrfh danseterusnya. Contoh: Paal9

4....;

b,,,.;(dan,atau,dan/atau) c....... Jika suatu rincian memerlukanlebih lanjut, rincian itu ditandai denganangkaArab 1,2,danseterusnya. Contoh: Pasal12

(1)....

( 2 ). . . :

c

Pasal20 (1 ) (2) (3)

'..: a ...; b. ...; (dan, atau, dan/atau) G

...:

1....; 2....;( dan, atau,dan/atau) 3....: a) ...; b) ...; (dan,atau,darVatau) c) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukanrincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya. Contoh: Pasl22

, Ketentuan Umum Ketentuan umum diletakkandalam bab kesatu. Jika dalam peraturan daerah tidakdilakukanpengelompokanbab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal G psal)aml. Ketentuan umumdapatmemuatlebihdansatupasal.

Ketentuan umumberisi: a. batasanpengertian ataudefinisi; b. singkatanatauakronimyangdQunakan dalamperafuran; c hal-hal lain yang bersifat umum yang bedaku bagi pasal (-pasal) berikutnya yangmencerminkan antanalainketentuan asas,maksud,dantujuan. Dalam Frasepembukadalamketentuan umumperaturan daerahberbunyi, PeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan: Jika ketentuanumum memuat batasan pengertianatau definisi, singkatanatau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannyadiberi nomor urut dengan angka Arab dan diawalidengan huruf kapitalserta diakhiridengan tanda bacatitik. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuanumum.hanyalahkata atau istilah yangd(Tunakan berulang-ulang didalampasal(-pasal)selanjutnya. Jika suatu kata atiau istilah hanya digunakansatu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraftertentu, dianjurkan agarkataatauistilahitudiberidefinisi. Jika suatu batasan pengertianatau definisi perlu dikutip kembali cli dalam ketentuan umum suafu penaturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertianatau definisi di dalam peraturan pelaksanaanharus sama dengan rumusan batasan pengertianatau definsi yang terdapat di dalam peraturanlebih tinggiyangdilaksanakan tersebut. lGrena batasan pengertianatau definisi, singkatan,atau akronim berfungsiuntuk menjelaskanmakna suatu kata atau istilah maka batasan pengertianatau definisi, singkatan,atau akronim tidak perlu diberi penjelasan,dan karena itu harus dirumuskansedemikianrupa sehingga tidak menimbulkanpengertian ganda. Urutan penempatankata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagaiberikut: a pengertianyang mengaturtentang lingkup umum ditempatkanlebih dahulu khusus; dariyangberlingkup b. pengertianyang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempafl
Pembagianmateri pokok ke dalam kelompokyang lebih kecil dilakukanmenuM kriteriayangdijadikan dasarpembagian. Cmtotr: pembagianberdasarkanurutanjenjangjabatan,seperti Bupati Bekasi,Wakil Bupati, SekretarisDaerah,KepalaSKPO,Asisten,Sekretaris, KepalaBagian,KepalaBidangdan seterusnya.

c.3.KetentuanPkJana(ika diperiukan) 74. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakanpenjatuhan pidana atas pelarggalanterhadapketentranyangberisinonna lararganatauperintah. Dalam merumuskanketentuan pidana periu diperhatikanasas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang'Undang HukumPidanakecualijikaolehUndang-Undang ditentukan lain. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkanmengenai dampak yang ditimbulkanoleh tindak pidana dalam pelaku. masyarakat sertaunsurkesalahan Ketentuanpidana ditempatkandalam bab tersendiri,yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan.Jika bab ketentuanperalihantidak ada, letaknya adalah sebelurn bab kdenfuanpenutrp. Jika di dalam peraturandaerah tidak diadakanpengelompokan bab per bab, pidana ketentuan ditempatkandalam pasal yang terletak langbung sebelum pasal (pasal) yang berisi ketentuanperalihan.Jika tidak ada pasal yang berisi peralihan,ketentuanp*Janadiletald
m.

Rumusanketentuan pidana harus menyebutkansecara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan lnenyebutkanpasal (-pasal) yang memuat periudihindari: norma tersehrtDengandemikian, pidanalain. a perqacuan kepadaketentuan jikaelemenatau h pengacuan kepadaKitabUndang-Undang HukumPidana, unsuHrnsurdari normayangdiacutidaksama;atau c' penyusunanrumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam yarg diaturdalampasal(aasal)sebelumnya. norma{rorma Jika ketentuanpidana beriaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan denganftasesetiaporarg. Contotr: Pasal89 (1) Banang siapamelanggar ketentuan kewajiban danlarangandalamPasal60, Pasal6 l, Pasal62ayat(1)danPasalT3ayat3 diancampidanakurungan palinglama 3 (tiga) bulankurungandan ataudendapalingbanVakRp 50.000.000,00 (limapuluhjuta" (2)Tlndakpidanasebagaimana rupiah). dimaksudpadaayat(1)adalahpelanggaran.

L

Jika ketentuan pidana hanya beriaku bagi subyek tertentu, subyek dirumuskansecarategas,misalnya,orangasing,pegawainegeri,saksi.

itu

Contoh: Pasal95 Setiaporangyang melanggarketentuansebagaimanadimaksuddalant dan Pasal.......,dipidanadenganpidanakurungan Pasal..... Pasai............... 00 (limapultth palinglama6 enam)bulandan dendapalingbanyakRp 50.000.000, juta ruPiah).

83, Sehubungan dalam peraturan daerah hanya diperkenankan merumuskan tindak harus menyatakan secara tegas perlcuatan yang pidana pelanggaran, maka pidana'rtu sebagaipelanggaran. dikualiftkasikan diancamdengan

BABV KETENTUANPIDAM Pasal89 (1) Barang siapa melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 73 ayat 3 diancam pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan dan atau denda paling banyak (limapuluhjuta ruptah). Rp 50.000.000,@

padaayat(1)adalahpelanggaran. (2) Tindakpidanasebagaimana dimaksud 84. Rumusanketentuan pidana harus menyatakansecara tegas apakah pidana attematif. ataukumulatif attematif, yangdijatuhkan bersifatkumulatif, Contoh: - Sifatkumulatif: dan larangandalamPasal60, Pasal61, kewajiban ketentuan Setiapmelanggar Pasal62 ayat(1)danPasal73 ayat3 diancampidanakurunganpalinglama (linta 3 (tiga)bulankurungandan dendapalingbanyakRp 50.000.000,00 puluhjutaruPiah). -

Sifatalternatif: dalamPasal60, Pasal61, danlarangan ketentuan kewajiban Setiapmelanggar paliriglanra Pasal62 ayat(1)danPasal73 ayat3 diancampidanakurungan (lima paling Rp 50.000.000,00 banyak denda (tiga) kurungan atau bulan 3 juta puluh rupiah).

- Sifatkumulatifattematif: Setiapmelarggarketentuan kalrrajiban dan larangandalamPasal60, Pasal61, palinglama3 (1) Pasal62ayat danPasalT3ayat3 diancampidanakurungan (tiga)bulankurungandan/ataudendapalingbanyakRp 50.0t)0.0@,00 (lima puluhjutarupiah). Hindarirumus€lndalam ketentuanpidana yang tidak menunjukkandengan jelas perbuatan pidanabersifatkumulatif apakah unsuHrnsur ataualternatif. Contoh: Setiaporarp yangmelanggarketentuansebagaimana dimaksuddalamPasal 12, Pasal13 dan Pasal14, dipidanadenganpidanakurunganpalinglamaenam (enam)bulan. Jika suatu peraturan daerahyang memuat ketentdan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya aeas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kilab Undang-Undang Hukum Pidana yang menydakan bafi$/aketentuanpidanatidakbolehberlakusurut. Contoir: Peraturandaerahini mulai berlakupada tanggaldiundangkan dan berlaku pidananya. surutsejaktanggal1 Januari200,kecualiuntukketentuan Tindakpidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidanaterhadaptindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kqada: a badanhukum,perseroan,perkumpulan, atauyayasan; h merekayang memberi perintah melakukantindak pidana atau yang bertindak dalammelakukan sebagaipimpinan tindakfldana;atau keduaduanya. Kdentuan Peralihan fiikadiperlukan) peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah t'ang Ketentuan sudah ada pada saat peraturan daerah baru mulai berlaku, agar peraturan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkanpermasalahan daerah

htun. peralihandimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkandi lGentuan Eftn bab ketentuanpidana dan bab KetentuanPenutup.Jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokanbab, pasal yang memuat ketentuan sebelumpasalyangmemuatketentuanpenutrp. Halilunditempatkan Padasaat suatu peraturandaerah dinyatakanmulai berlaku,segala hubungan lukumyang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum,pada saat, maupun sesudah peraturan daerah yang baru itu dinyatakanmulai berlaku, peraturan tndukpada ketentuan daerahbaru.

)1.

Di dalam peraturandaerah yang baru, dapat dimuat pengaturanyang memuat penyimpangansementanaatau penundaansementara bagi tindakan hukum atau hukumtertentu. hubungan Penyimpangan sementara diberiakusurufl
ilu

beriaku juga

bagi

ketenttian

yang

Jika suatu peraturandaerah diberlakukansurut, peraturan daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi,atau hubunganhukum yang ada di dalam tenggangwaktu antam tanggal mulaiberiakusurutdantanggalmulaiberiakupengundangannya. Contoh: Selisihtunjanganyang timbul akibatPeraturanDaerahini dibayarkanpaling ini. Daenah lambat3 (tiga)bulansejaksaattanggalpengundangan.Peraturan Mengingat berlakunyaasas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku bagi ketentuan yang meltyangkut surut hendaknyatidak diberiakusurutkan p*tanaataupemkianaan. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan daerah yarg memuatkdentuanyangmember!bebankonkretkepadamasy'anakat. Jika penenapansuatu ketentuan peraturan daerah dinyatakan ditunda sementana bagi tindakan hukum atau huh.rngan hukum tertentu, ketenh.ranperaturan daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yarg dimaksud,serta jangka waktu atau syarat-syaratberakhintya penundaan tersebut. sementara Contoh: lzin yang telah dikeluarkan berdasaftan Peraturan Daerah Nomor beriakuuntukjarBkawaktu@ (enampuluh)harisejak tetrap .......Tahun.........masih Daerahini' pergundangan Peratunan tranggal Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubungatas ketentuan peraturan daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukandengan membuat batasan pengertianbaru di dalam ketentuan umum peraturan daerah atau dilakukan dengan membuat peraturan daerah perubahan.. Contoh: Pasal... PeraturanDaerahini (1) Desayangsudahadapadasaatmulaiberlakunya menurutPasalt hurtrfa. sebagaidesa dinyatakan Penutup Ketenfuan Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokanbab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) tenakhir.

Padaumumnya penutupmemuatketentuan ketentuan mengenai: a penunjukan organ atau alat perlengkapanyang melaksanakanperaturan daerah. b. nam€lsingkat; G statusperaturan daerahyangsudahada;dan peraturan d. saatmulaibedaku daerah. Ketenfuanpenutupdapatmemuatpenaturan pelaksanaan yangbersifat: a menjalankan (eksekutiQ,misalnya, penunjukan pejabat. tertelrtu yang diberi kevrrenangan unfukmemberikan izin,mengangkat pegavuai, dan lain-tain; b. mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peratunan pelaksanaan. Jika materi dalam peraturan daerah baru menyebabkanperiunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peratunandaerah lama, di dalam peraturan daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebaghnperafurandaerahhma. Rumusan pencabutandiawali dengan frase, Pada seat Ptl:aturan Daenh inl mulal berlahu, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan daerahpencabtrtan tersendiri. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan daerah hendaknya tidak dirumuskansecarEl umum tetapi menyebutkandengan tegas peraturan daerah manayarg dicahn. Untuk mencabut peraturandaerah yang telah diundangkandan telah mulai berlaku,gunakanfrasedicahrtdandinyatakan tidakberlaku. Contotr: Pasal Padasaat PeraturanDaerahini muraiberraku,peraturanDaeralr ...tentang Fbup"t* BekasiNomor............Tahun fiembanan DaerahKabupatenBekasirahun.... Nomor (iixaiad Tambahan LembaranDaerahKabpatenBekasi Nomor...),dicabutdan dinyatakantidak berlaku. Jikajumlah peraturan daer:ah yang dicabut lebih dari 1 dipertimbangkan carapenulisan denganrinciandalambentuktrabulasi.

(satu), dapat

Contoh: Pasal94 PadasaatPeraturan Daerahiniberlaku, maka: 1. PeraturanDaerahKabupatenBekasiNomor:9 Tahun 1990tentanglzin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerahkabupaten BekasiTahun 1g90NomoigSeriC);

PeraturanDaerahKabupatenBekasiNomor10 Tahun1990tentangBungalow, Villa, dan \Msma serta FasilitasRekreasiLainnya(LembaranDaerahlGbupaten BekasiTahun 1990Nomor2 SeriD).

2

dbahl dandinyatrakan tidakberlakulagi. 106. Pencabutanperaturandaerah harus disertaidenganketeranganmengenaistatus peraturanlebihrendah,atau keputusan yangtelah hukumdari peraturanpelaksanaan, dikeiuarkan berdasakanperaturan daerahyangdicabut. Contoh: Pasal7 yangterkait PadasaatPeraturanDaerahini mulaiberlaku,semuaperaturanpelaksanaan denganurusanpemerintahan dinyatakan masihtetapberlakusepanjang belumdigantidan denganPeraturan tidakbertentangan Daerahini. Untuk mencabut peraturandaerah yang telah diundangkantetapi belum mulai berlaku,gunakanftaseditarikkembalidandinyatakan tidakberlaku. Contoh: Pasal... Pada saat PeraturanDaerahini mulai berlaku,PeraturanDaerahKabupaten BekasiNomor...Tahun...tentang... (Lembaran DaerahKabupaten BekasiTahun ... Nomor..., (jikaada)TambahanLembaranDaerahKabupatenBekasiNomor ....)ditarikkembalidan dinyatakan tidakberlaku. Pada dasamyasetiap peraturandaerah mulai berlaku pada saat peraturanyang bersargkutan diundangkan. Jika ada penyimpanganterhadap saat mulai berlakunyaperaturan daerah yang bersangkutanpada saat diundangkan,hal ini hendaknyadinyatakansecara tegasdidalamperaturan daerahyangbersangkutan dengan: a

menenfukan tanggaltertentu saatperatunan akanberlaku; Cmtott: Daerahinimulaiberlakupadatanggal2 Januari2008. Peraturan

b.

dengan menentukanlewatnyatenggangwaktu tertentu sejak saat Pergundanganatau penetapan.Agar tidak menimbulkankekeliruan penafuiran gunakanftasesetelah...(tenggang waktu)sejak... Contotr: Peraturan Daerahini mulaiberlakusetelah1 (satu)tahunsejaktanggal pergundargan.

-

atau yang sejenisnya, mulai berlaku efektif pada tanggal resmi berlakunya saat karena frase ini menimbulkan ketidakpastianmengenai suatu peraturandaerah, Saatpengundanganatausaat berlakuefektif.

1't0 Hindari frase

t.

Pada dasamya saat mulai berlaku peraturan daerah adalah Sama b'agi seluruh bagianperaturandaerahdan seluruhwilayahKabupatenBekasi.

Contoh: PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. penyimpanganterhadap saat mulai berlaku peraturandaerah hendaknyad:nyatakan secarategasdengan: menetapkan bagian-bagian mana berbedasaatmulaiberlakunYa;

a.

dalam

peraturan daerah

itu yang

contoh' ,asar45 (1)

dimaksuddalamPasal8 ayat ('t), ayat(2), ayat (3)' Ketentuansebagaimana dan ayat(4) mulaiberlakupadatanggal....

menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi kecamatan atau desa tertentu.

b.

Contoh: Pasal40 (1)

dalamPasal15ayat(1)mulai dimaksud sebagaimana Ketentuan padatanggal... atauDesa................' ............... untukKecamatan berlaku

pada dasamya saat mulai berlakunyaperaturan daerah tidak dapat ditentukan lebihawaldaripadasaatpengundangannya' peraturandaerah lebih awal Jikaada alasan yang kuat untuk memberlakukan (artinya, berlaku surut), perlu diperhatikantraldaripadasaat pengundangannya halsebagaibehkut: ketentuanbaru yang berkaitandengan masalah pidana, baik j'enis, berat, tidakikutdiberlakusuMkan; sifat,maupunklasifikasinya, rincian mengenaipengaruhketentuanberlaku surut itu terhadap tinCakan hukum,hubunganhukum,dan akibat hukum tertentuyang sudah ada, perlu dimuatdalamketentuan Peralihan; I

awal dari saat mutai berlaku peraturandaerah sebaiknyaditetapkantidak lebih dahulu dari saat ranelngan peraturandaerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan undang-undang itu ke DPRD. disampaikan

tidakbolehditetapkanlebihawal $aat mulaiberlakuperaturandaerah,pelaksanaannya daerahyangmendasarinya' &ripada saatmulaiberlakuperaturan

7.

Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang tingkatannya samaataulebihtinggi. PENUTUP Penutupmerupakan bagianakhirperaturan daerahdanmemuat: a. rumusanperintahpengundangandan penempatanperaturandaerah dalam Lembaran DaerahKabupaten Bekasi; pengesahan peraturan b. penandatanganan ataupenetapan dae.rah; peraluran c Pengundangan daerah;dan d. akhirbagianpenutup. 'peraturan Rumusan perintahpengundangan dan penempatan daerah dalam LembaranDaerahKabupaten Bekasiyangberbunyisebagaiberikut: Contoh: pengundangarr... Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupaten Elekasi.

pengesahan peraturan 0. Penandatanganan ataupenetapan daerahmemuat: tempatdantanggalpengesahan ataupenetapan; namajabatan; tandatanganpejabat;dan namalengkappejabatyangmenandatangani, tanpageiardanpangkat Rumusantempat dan tanggal pengesahanatau penetapandiletakkandi sebelah kanan. Namajabatandan nama pejabatditulisdenganhuruf kapital.Pada akhir nama jabatandiberitandabacakoma. Contohuntukpengesahan : Disahkan di Bekasi padatanggal... BUPATIBEKASI. tandatangan t{AltLA peraturan 123.Pengundangan daerahmemuat: a. b. c.

tempatdantanggalPengundangan; namajabatanyangbcrurenang mengundangkan; tandatangan;dan

d.

namalengkappejabatyangmenandatangani, tanpagelardanpangkat.

Tempattanggalpengundangan peraturan daerahdiletakkan di sebelahkiri(di bawahpenandatanganan pengesahan ataupenetapan). Namajabatandannamapejabatditulisdenganhurufkapital.Padaakhirnama jabatandiberitandabacakoma. Contoh: Diundangkan di... padatanggal ... SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN BEI(ASI, tiandatangan I\|AMA Peraturan Daerahsebelumdisebarluaskanharus terlobihdahulu dilakukan yangmemuat: otentifikasi, a. c d.

namajabatanyangberuenangmengotentifikasi; tandatangan;dan namalengkappejabatyangmenandatangani, tanpagelarclanpangkat.

rumusan otentifikasi,berbunyi:Salinan sesuai dengan aslinya, diletakkandi tengahmarjindi bawahpenandatanganan pengesahan dan pengundangan). Nama jabatan dan nama pejabatditulisdenganhuruf kapital.Pada al:trirnama jabatandiberitanda bacakoma.

Salinansesuaidenganaslinya KEPAI.ABAGIANHUKUMDANPERUNDANG.UNDANGAN SEKRETARIAT DAEMH KABUPATEN BEKASI, tandatangan t.lAMA Jika dalam waktu paling lambat30 (tiga puluh) hari Bupatitidak menanclatangani rancanganperaturandaerah yang telah disetujuibersamaantara DPRD dan Bupati,maka dicantumkankalimatpengesahan setelah nama pejabatyalrg mengundangkan yangberbunyi:Peraturan Daerahinidinyatakan sah. Pada akhir bagian penutupdicantumkanLembaranDaerah KabupatenBekasi besertatahundan nomordarilembarandaerahtersebut. Penulisanfrase LembaranDaerah KabupatenBekasi ditulis seluruhnyadengan hurufkapital.

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BEKASI TAHUN...

NOMOR....

PENJELASAN

1U Peraturan daerahdapatdiberipenjelasan, jika diperlukan. 111

Penjelasanberfungsisebagaitafsiran resmi pembentukperaturandaerah atas normatertentudalam batangtubuh. Oleh karenaitu, penjelasanhanya memuat uraianatau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam bating tubuh. Dengandemikian,penjelasansebagaisarana untuk memperjelasnorma dalam batangtubuh tidak boleh mengakibatkanterjadinyaketidakjelasan dari norma yangdijelaskan.

134.Penjelasantidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturanlebih lanjut.Oleh karena itu, hindarirnembuatrumusannorma tJi dalanr bagianpenjelasan. 136'Dalampenjelasandihindarirumusanyang isinya memuat perubahanterselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. l$. Naskah penjelasan disusun bersama-samadengan penyusunan rancangan peraturan daerahyangbersangkutan. lxl, Judulpenjdman samaderganjudulperaturan yangbersangkutan. daenah Cmtotr: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAI{IGBUPATEN BEKASI tgvffi'.TAfL

t..

TENTANG

Penjelasanperaturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasanpasal demipasal. Rincianpenjelasanumum dan penjelasanpasal demi pasal dlawali dengan angkaRomawidanditulisseluruhnya &ngan hurufkapital. Cmtotr:

t. il.

I,N,|IJM PASALDEMIPASAL

Penjelasanumum memuat uraian secara sistematis mengenai.latar belakang pemikiran, maksud,dantujuanpenyusunan peraturan daerahyangtelah

tujuan,ataupokoksertaasas-asas, tercantumsecarasingkatdalambutirkonsiderans, pokokyangterkandung daerah. dalambatangtubuhperaturan umumdapatdiberinomordenganangkaArab, 141. Bagian-bagian daripenjelasan jika halini lebihmemberikan kejelasan.

UMUM 1.

DasarPemikiran

2.

\Mlayah Pembagian

3.

Pemerintahan Asas-asas Penyelenggara

4.

DaerahOtonom

5.

\MlayahAdministratif

6.

Pengawasan

Jika dalam penjelasanumum dimuat pengacuanke peraturandaerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan nrengenai sumbemya. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumus€rnnya: a. b. G d.

denganmateripokokyangdiaturdalambatangtubuh; tidakbertentangan ataumenambah normayangadadalambatangtubuh; tidakmemperluas tidak melakukanpengulanganatas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangiuraian kata, istilah,atau pengertianyang telah dimuatdi dalamketentuan umum.

Ketentuanumum yang memuat batasan pengertianatau definisi dari kata atau istilah,tidak perlu diberikan penjelasankarena itu batasan pengertianatau definisiharus dirumuskansedemikianrupa sehinggadapat dimengertitanpa penjelasanlebihlanjut. memerlukan Padapasal atau ayat yang tidak memerlukanpenjelasanditulis frase Cukup jelas yangdiakhiridengantanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal yangtidakmemerlukan penjelasan. berurutan Contohyangkurangtepat: Pasal7, PasalI danPasal9(Pasal7 s/dPasal9)Cukup jelas. Seharusnya: Pasal7

Cukupjelas.

PasalI Cukupjelas. Pasal9 Cukupjelas. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butirtidak memerlukan penjelasan,pasal yang bersangkutancukup diberi penjelasanCukup jelas, tanpamedncimasing-masing ayatataubutir. a. Jikasuatupasalterdiri daribeberapa ayatataubutirdansalahsatuayatatau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dandilengkapi yangsesuai. denganpenjelasan Contoh: Pasal7 A ya t(1 ) Cukupjelas. Ayat(2) Ayatinidimaksudkan untuk memberikepastianhukum perainan. dalamhalpemberian Ayat(3) Cukupjelas. Ayat(a) Cukupjelas. b, Jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tandabacapetik("...")padaistilah/kataffrase tersebut. Contoh. Pasal25 Ayat(1) Yangdimaksud dengan"persidangan ),angberikut"adaiah masapersidangan DPRDyanghanyadiantarai satumasa reses. Ayat(2) Cukupjelas. Ayat(3) Cukupjelas. Ayat(4) Cukupjelas. LAMPIRAN (ika diperlukan) Dalam hal peraturandaerahmemerlukan lampiran,hal tersebutharus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataanbahwa lampirantersebutmerupakanbagian yangtidak terpisahkandari peraturandaerah yang bersangkutan. Pada akhir hmpiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturandaerahyang bersangkutan.

BABII HAL.HAL KHUSUS PENDELEGASIAN KEWENANGAN Peraturandaerah dapat mendelegasikan kewendnganmengaturlebih lanjut kepadaPeraturan BupatiatauKeputusan Bupati. Pendelegasian kewenangan mengatur, harusmenyebut dengantegas: a b.

ruanglingkupmateriyangdiatur;dan jenisprodukhukumnya.

a,

Jikamateriyangdidelegasikan sebagiansudahdiaturpokok-pokoknya di dalam peraturandaerahyang mendelegasikan tetapi rnateriitu harus diatur hanya di dalam produkhukum yang didelegasikan (subdelegasi), gunakan kalimat,Ketentuanlebih lanjutmengenai...diatur dengan....

b.

Jika pengaturanmateri tersebut dibolehkandidelegasikanlebih lanjut (subdelegasi) gunakankalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur denganatau berdasarkan.... Contohhurufa: Pasal... (l)

(2',)

Ketentuan lebihlanjutmengenai ...diaturdenganPeraturan Bupati.

Contohhurufb : Pasal... (l) Q)

Ketentuan lebihlanjutmengenai... diaturdenganatau berdasarkan PeraturanBupati.

Jikamateriyangdidelegasikan samasekalibelumdiaturpokok-pokoknya di dalamperaturandaerahyangmendelegasikan dan materiitu harusdiaturdi dalam peratunan yang diberi delegasidan tidak boleh didelegasikarr lebih lanjut ke produkhukumyang lebih rendah(subdelegasi), gunakankalimatKetentuan mengenai... diatur dengan.... Jika pengaturanmateri tersebut dibolehkandidelegasikanlebih lanjut (subdelegasi) digunakankalimatKetentuanmengenai... diaturdenganatau berdasarkan .... Contohhurufa : Pasal... (21 Ketentuan mengenai ...diaturdenganPeraturan Bupati.

Contohhurufb: Pasal...

(l)

(2)

i"t"ntu"n mengenai... diaturdenganatauberdasarkanperaturan Bupati.

untukmempermudah datampenentuan judurdari peraturanp.eraksana yang akandibuat,rumusanpenderegasian perrumencantumkan secara singkat tetapi lengkapmengenaiapayangakandiaiurlebihlanjut Contoh: (1) (2)

Pasal10 rebihranjutt-entang tatacarapermohonan perizinan dan f!-"l!r". pembayaran retribusi diaturdenganpeiaturan Bupatl.

Jikapasalterdiridari beberapaayat,penderegasian kewenangan dimuatpada ayatterakhirdaripasalyangbersangkutan. Jika pasal terdiri dari banyak pendefegasian kewenangandapat dipertimbangkan untuk Oimujt . fyat, pasal tersendiri, fare-namateri pendelegasian ini pada dasarnya{alam berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayatsebelumnya.

3ii$r,f,,i'li,lT"t'"t

kewenansan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya Pasal...

Hal-halyangbeiumcukupdiaturdaiamUndang-undang ini, diaturrebihranjut denganPeraturanpemerintah. Peraturan pelaksanaannya hendaknyatidak mengulangiketentuan norma yang telahdiaturdi dalam peraturandaerah yang mendelegasikan, jika kecuali hal temebut memangtidakdapatdihindari. Didalamperaturanpelaksanasedapat mungkin dihindaripengutipankembali rumusan norma atau ketentuan yang terd"pit d"la, peraturan daerah yang pengutipan kemba-iidapat mendelegasikan. dirakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuantersebut diperrukansebagai f"ng"nt",, (aanroop)untulr merumuskan norma atau ketentuanrebih ranjut di orr"i" pasar (-pasaf)atau ayat (ryat) selanjutnya. PENYIDII(AN lGtentuan penyidikan h6nyadapatdrmuatdi daramperaturanDaerah. lQentuanpenyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik Pogawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyidikperanggaian terhadapketenttran praturan daerah.

hm merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebaga! peryidik

diusahakanagar tidak mengurangikewenanganpenyidik. umurn melakukan penyidikan.

Contoh: PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudi lingkungan... (namaSKPD)...dapat penyidikanterhadappelanggaran untukmelaksanakan diberikankewenangan dalamPeraturanDaerahini. terhadapketentuan-ketentuan ditempatkan sebelumketentuanpidanaataujika dalamperaturan 162. Ketentuanpenyidikan ditempatkanpada pasal (-pasal)sebelum daerahtidak diadakanpengelompokan, pidana. ketentuan

C. PENCABUTAN 163. Jlka eda peraturandaerahlama yang fldak dlperlukanlag! dan digantidengan peraturandaerah baru, peraturandaerah yang baru harus secara tegas peraturan itu. daerahyangtidakdiperlukan mencabut daerah. Peraturan daerahhanyadapatdicabutmelaluiperaturan Peraturan perundang-undanganyang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yanglebihtinggi. Pencabutanmelalui peraturandaerah dilakukanjika peraturandaerah tersebut dimaksudkanuntuk menampungkembali seluruh atau sebagian dari materi peraturandaerahyangdicabutitu. Jika peraturandaerah baru mengaturkembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan,pencabutanperaturandaerah itu dinyatakandalam salah satu pasal dalam ketentuanpenutupdari peraturandaerah yang haru, denganmenggunakan rumusandicabutdandinyatakan tidakberraku. Pencabutanperaturandaerah yang sudah diunclangkanatau diumumkan,tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukandengan peraturantersendiridengan menggunakan rumusanditarikkembalidandinyatakan tidakberlaku. Jika pencabutanperaturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri,poraturanpencabutanitu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditr.rlis denganangkaArab,yaitusebagaiberikut: a.

Pasal 1 memuatketentuanyang menyatakantidak berlakunyaperaruran daerahyangsudahdiundangkan tetapibelummulaiberlaku.

b'

Pasal 2 memuat ketentuantentang saat mulai berlakunyaperatulan daerahpencabutanyangbersangkutan.

Contoh: Pasal1 Peraturan DaerahKabupaten BekasiNomor...Tahun ............tentang (Lembaran DaerahKabupaten BekasiTahun... Nomor...,fiika ada)TambahanLembaran DaerahKabupaten BekasiNomor...) dicabr.rt dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal2 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan' Pencabutanperaturandaerah yang menimbulkanperubahan dalam peraturan daerahlain yang terkait, tidak mengubahperaturandaerah lain yang terkait lainsecarategas. kecualiditentukan tersebut, Peraturandaerah atau ketentuanyang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali,meskipunperaturandaerah yang mencabutdi kemudianhart dicabut puia.

DAERAI-I DPERUBAMN PERATURAT{

n

dengan: peraturan dilakukan daerah Perubahan a.

materike dalamperaturandaerah;atau ataumenambah menyisipkan

b.

daerah. materiperaturan ataumenggantisebagian menghapus

terhadap: peraturan daerahdapatdilakukan Perubahan a

seluruhatau sebagianbuku, bab, bagian,paragraf,pasal, dan/atauayat; atau

b. kata,istilah,kalimat,angka,dan/atautandabaca. Padadasarnyabatang tubuh peraturandaerah perubahanterdiri atas 2 (dtta) pasalyang ditulisdenganangkaRomawiyaitusebagaiberikut: a. pasal I memuatjudul peraturandaerah yang diubah,dengan menyeb'ltkan LembaranDaerah KabupatenBekasi dan $ika ada) TambahanLembararr DaerahKabupatenBekasi yang diletakkandi antara tanda baca kurung sertamemuatmateri atau norma yang dirrbah.Jika materi perubahanlebih dari satu, setiap materi perubahandirincidenganmenggunakanangka Arab (1,2, 3, danseterusnYa). Contoh: Pasal I DaerahNomcr...Tahun...tentang dalamPeraturan ketentuan Beberapa ... Nomor... , flikaada) BekasiTahun DaerahKabupaten ...(Lembaran TambahanLembaranDaerah KabupatenBekasi Nomor".) diubah sebagaiberikut: 1.

Pasal6diubahsehinggaberbunyisebagaiberil
2.

berilcut berbunyisebagai PasalSdiubahsehingga Ketentuan

3.

... danseterusnya

daerahtelahdiubahlebihdari satukali,pasalI memuat, Jikaperaturan hurufa, jugatahun dan ketentuanpadaNomor mengikuti selain nomordari peraturandaerah perubahanyang ada serta LembaranDaerah Bekasi Tahun ... Nomor ... , (jika ada) TambahanLembaran Kabupaten

Daerah KabupatenBekasi Nomor...yang diletakkan diantara tanda baca (a, b, c Can kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil seterusnya). Contoh: PasalI PeraturanDaerah KabupatenBel:asi Nomor............. Tahun (LembaranDaerahKabupatenBekasiTahun... Noinor... , fiika ada) TambahanLembaranDaerahKabupaten BekasiNomor...) yangtelah beberapa kalidiubahdenganUndang-undang:

c.

a.

(LembaranDaerah KabupatenBekasi Nomor Tahun Tahun ... Nomor... , (ika ada) TambahanLembaranDaerah Kabupaten BekasiNomor...);

b.

(LembaranDaerah KabupatenBekasi Nomor Tahun (ika Tahun Nomor..., ada) TambahanLembaranDaerah Kabupaten BekasiNomor...);

c.

Nomor...Tahun... (Lembaran DaerahKabupaten Bekasi Tahun... Nomor..., (ika ada)TambahanLembaran Daerah Kabupaten BekasiNomor...);

Pasalll memuatketentuantentangsaatmulaiberlaku.Dalamhaltertentu,Pasal ll juga dapat memuatketentuanperalihandari peraturandaerah perubahan, yangmaksudnya berbedadenganketentuanperalihandariperaturan daerahyang diubah.

Jikadalamperaturandaerahditambahkan atau disisipkanbab, bagian,paragraf,atau pasalbaru, maka bab, bagian,paragraf,atau pasal baru tersebutdicantumkan padatempatyangsesuaidenganmateriyangbersangkutan. Contohpenyisipan bab: Di antaraBABlX dan BABX disisipkan 1 (satu) bab,yakniBAt! lX A sehinggaberbunyisebagaiberikut: BABIX A TATACARAPET/BERIANtrNLhDAtC-tAmlGCrAl.lC€tlAN DAl.lIZNTEIvPATI.JSAFIA BagianPertamaTataCarapemberianlzinUndang-Undang Gangguan Pasal29A

Pasal29 B

Contohpenyisipan pasat. b.

Di antaraPasat3 dan pasat4dlslstpkan 1 (satu)pasal,yaknlpasal 3 A sehinggaberbunyisebagaiberikut: Pasal3 A (1) a. Setiapperusahaankawasanindustidan perusahaanindustriwajib memilikilzin DUG,kecuatibagi perusahaanyangJenisirrdustrinya wajibAmdalatauyangbertokasi dalamkawasawindustri. b. Setiap perusahaanyang tidak menimbulkangangguandan pencemaran lingkungan yang kriterianya sebagaimana ditetapkan dalamlampiranPeraturanDaerahNomor14 Tahrrn 1991,wajibmemiliki lzinTempatUsaha.

176'Jlkadalam1 (satu)pasalyangterdlrldarl beberapaayatdlslslpkanayatbaru,penuilsan ayatbaru tersebutdiawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan danditambahdenganhurufkecila, b, c, yangdiletakkan di antaratahdabaca kurung.

10. Diantaraayat(1)danayat(2) pasat18 disisipkan 2 (dua)ayat,yakni ayat(1a)danayat(1b)sehinggaPasal18berbunyisebagai berikr.rt: Pasal18

(2\ Jikadalamsuatu peraturandaerah dilakukanpenghapusanatas suatu bab, hgian,paragraf,pasal, atau ayat, maka uMan bab, bagian paragraf,pasal, atau ryattersebut tetapdicantumkan dengandiberiketerangandihapus. Contoh:

9.

Pasal16dihapus.

10.

Pasal18 ayat(2)dihapussehinggapasal1Bbertrunyi sebagai berikut:

(1) (2) (3)

Pasal18 Dihapus.

perubahan uJatu peraturandaerahmengakibatkan : sistematika peraturandaerahberubah; materiperaturan daerahberubahlebihdari50o/o (timapuluhpersen);atau *ensinyaberubah,

Peraturandaerahyangdiubahtersebutlebihbaikdicabutdandisusunkembalidalam peraturan daerahyangbarumengenai masalah tersebut. 179. Jika suatu peraturan daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulfiKan penggunaperaturandaerah, sebaiknyaperaturandaerah tersebut menyulitkan disusunkembalidalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yerngtelah yang telah dilakukan,denganmengadakan penyesuaian pada :

1) 2) 3)

urutanbab,bagian,paragraf, pasal,ayat,angka,ataubutir; penyebutan-penyebutan ; dan ejaanyangdisempumakan.

BABIII MGAM BAI.!qSAPERATURAN DAERAH BAITASA PERATURAN DAERAH Bahasaperaturandaerah pada dasarnyatunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkutpembentukankata, penyusunankalimat,teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiriyang bercirikan kejernihan ataukejelasanpengertian,kelugasan,kebakuan,keserasian,dan ketaatan asas sesuai dengankebutuhan hukum.

Pasal34 (1) Suamiisteriwajibsalingcintamencintai,hormatmenghormati setia dan memberibantuanlahirbathinyangsatukepadayanglain. yanglebihbaik: Rumusan (1) Suami isteri wajib saling mencintai,menghormati, setia, dan menrberi bantuan lahirbatin. Ddam merumuskan peraturan ketentuan daerahdigunakan yangtegas, kaiirnat 'plas, singkat, danmudahdimengerti. Pasal5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat(1) urrdang-Undang ini, harus dipenuhisyarat-syarat sebagaiberikut: yanglebihbaik: (1) Permohonan b e r i s t r li e b i hd a r i s e o r a n gs e b a g a i m a n ad i m a k s u dd a l a n r Pasal4 ayat(1) harusmemenuhisyarat-syarat sebagaiberikut: p e n g g u n a a nk a t a a t a u f r a s e y a n g a r t i n y a k u r a n g m e n € , n t ua t a u dalamkalimatkurangjelas.

lstilahminumankerasmempunyaimaknayang kurangjelas denganistilahminumanberalkohol. dibandingkan Dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah, gunakan kaidah tata bahasa Indonesiayangbaku. Contohkalimatyangtidakbaku: 1. 2. 3.

Rumahitu pintunyaputih. Pinturumahitu warnanyaputih. lzin usahaperusahaanyang melanggarkewajiban sebagaimana dimaksuddalamPasal6 dapatdicabut.

Contohkalimatyang baku: 1. 2.

3.

Rumahitu mempunyaipintu(yangberwarna)putih. Pinturumahitu (benntama) Putih. Wama pinturumahitu putih. Perusahaanyang melanggarkewajitransebagaitnana dimaksud dalamPasal6 dapatdicabutizinusahanya.

Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudait diketahui umumtanpamembuatdefinisibaru,gunakankatameliputi. Contoh: 6.

Pejabatnegara meliputidireksibadan usaha milik negaradan direksibadanusahamilikdaerah.

pengertian kata atau isilahyangsudah diketahui Untuk mempersempit umum membuat definisibaru,gunakankatatidakrneliputi. tanpa Contoh: 5.

Anakbuahkapaltidakmeliputikoki magang.

Hindaripemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu me n yi mp a nd ga ri ma kn a y a n g b i a s a d i g u n a k a n d a l a m p e n g g u n a a n bahasa ,lehari-hari. Contoh : 3.

peternakan, pulaperkebunan, danperikanan Pertanian meliputi

yangbaik Rumusan 3.

perkebunan. meliputi Pertanian

Daerahyangsamahindaripenggunaan: Peraturan ltrdalam istilahyang berbedauntukmenyatakansatu. beberapa

lstilah gaji' upah, atau penda.patandapat menyatakan pensertii;' beninasitan.Jika untuk menyatakanpenghasilan, dalam dalamtrtt, pisaf telah digunakankata gaji mqkg upah kata menggu.nakan ja-ngan pasat-fasal selanjutnya penghasilan. pengertian plnJrpatan untukmenya[akan "t., yang pengertian b. satuistilahuntukbeberapa

|sti|ahpenangkapantidakdigunakanuntukmeliputipengertian penahananalau pengamanankarenapengertianpenahanart pengamanan' tidaksamadenganpengertian sedupat mungkin Jika membuat pengacuanke pasal atau ayat lain' dihindari atau ptnggrn""n frase tanpa mengurangi,dengan tidak mengurangi, tanpa dari. menyimpang maka Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang untuk rumusan dalam peraturan daerah, kata atau frasrr menyederhanakan sebaiknya pengertian, dalam PasalYang memuatarti kata, istilah, didefinisikan atau singkatanatauakronim' digunakan : Contoh a. b. c.

BupatiadalahBuPatiBekasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang disebutDPRDadalah"" selanjutnya disingkatASKES' AsuransiKesehatanyangselanjutnya

dipandang lka dalam peraturandaerah atau peraturanpelaksanaan perlu kembali definisi atau batasan pengertianyang terdapat rnencantumkan 0lam yang dilaksanakan,rumusan definisi atau batasatt pengertian hratrrran lnebut pengertiailyang tidakberbedadenganrumusandefinisiataubatasan hndaknya yanglebihtinggi' dalamperaturanperundang-undangan hlapat SKPDsebaiknya namasuatuSKPD,penyebutan menghindariperubahan padatugasdan tanggungjawab lunrirn penyebutanyang didasarkan

di bidang SKPD adalahSKPDyangtugasdantanggungjawabnya bidangketenagakerjaan) .... (misalnya, dan apankata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat disesuaikan jika kataataufrasetersebut: konotasiyangcocok;

b. lebih singkat bila dibandingkan derrgan padanannya dalam Bahasalndonesia, c" mempunyaicorakintemasional; d. lebihmempermudah kesepakatan, atau tercapainya e. lebihmudahdipahamidaripada terjemahannya dalamBahasaIndonesia. Contoh: nilaiuang) 1. devaluasi(penurunan 2. devisa(alatpembayaran luarnegeri) 193. Penggunaankata atau frase bahasaasing hendaknyahanya digunakandi dalam penjelasanperaturanperundang-undangan. Kata atau frase bahasa asing itu didahuluioleh padanannyadalam Bahasa Indonesia,ditulis miring,dan diletakkan di antaratandabacakurung. Contoh: 1. penghinaan terhadapperadilan(contemptof court) (merget1. 2. penggabungan B. PILIHANKATAATAUISTILAH 194. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam pidanaataubatasan menentukan ancaman waktuyangdigunakarr katapaling. Contoh: Barangsiapa melanggarketentuankewajibandan larangandalam Pasal60, Pasal61, Pasal62 ayat (1) dan Pasal73 ayat3 diancam pidanakurunganpalinglama3 (tiga)bulankurungandan ataudenda palingbanyakRp50.000.000,00 (limapuluhjutarupiah). 5.

maksimum Untukmenyatakan danminimum bagisatuan: a. waktu,gunakanfrasepalingsingkatataupalinglama; b. jumlahuang,gunakanfrasepalingsedikitataupalingbanyak; gunakanfrasepalingrendahdanpalingtinggi; c. jumlahnon-uang,

b.

Untuk menyatakanmakna tidak termasuk gunakankata kecuali.Kata kecualiditempatkandi awal kalimat,jika yang dikecualikan adalahseluruh kalimat. Contoh: kesaksian KecualiA dan B, setiaporangwajibmemberikan di depan sidangpengadilan.

97. Katakecualiditempatkan langsungdi belakangsuatukata,jika yang akan dibatasihanyakatayangbersangkutan. Contoh: juru Yang dimaksuddengananak buahkapal adalahrnualim, dankoki,kecualikokimagang. mudi,pelaut, gunakankataselain. 198.Untukmenyatakan maknatermasuk,

Contoh: Pasal7' selain wajib memenuhisyaratyangtelah ditentukandalam dimaksud sebagainrana pemohonwalibmemUayaibiayi pendaftaran dalamPasal14. digunakankata atau kemungkinan, Untuk menyatakanmaknapengandaian jika,apabila,ataufrasedalamhal' suatuhubungankausal a. Katajika digunakanuntukmenyatakan karena-maka)

(ppla

Contoh: Ji ka su a tu p e ru sa h a anm etanggar kewajibansebagaimanadimak s ud tersebutdapatdicabut. dalampasai6,izinperusahaan b-Kataapabi|a.digun3kan,untukmenyatakanhubungankausa| waKu. yang menganctung Co n t oh : Desa berhentidalam masa ApabitaanggotaBadan Permusyawaratan dimaksuddalamPasal"' , yang s m as a sebagaimana jabatannya k|rena .b e rsa n g ku ta n dalasan |g a ntikanolehanggotapenggantlsampa|habr jabatannYa. suatukem ungkinan, c . F ra sed a l a mh a l d i g u nakanuntukmenyatakan terjadi keadaanatau kondisiyang mungkinterladi atau mungkintidak (polakemungkinan-maka). C o n to h : DalamhalKetuatidakdapathadir,sidangdipimpinolehwakil Ketua' yang pas:i Frase pada saat digunakanuntuk menyatakansuatu keadaan akanterjadidimasadePan. Contoh 46' Pada saat PeraturanDaerahini mulai berlaku,Pasal45, Pasal dan Pasal 47 PeraturanDaerah Nomor ""'tentang """"Tahun tidakberlaku. .....dinYatakan menyatakan

Untuk

sifat

kumulatil,

digunakan

kata

dan.

Contoh: A dan B daPatmenjadi". kataatau' digunakan sifataltematif, Untukmenyatakan Contoh: A atauB wajibmemberikan"' sifatkumulatifsekaligusaltematif,gunakanfrasedan/atau Untukmenyatakan Gontoh: A dan/atauB daPatmemPeroleh"'

204. Untukmenyatakan adanyasuatuhak,gunakankataberhak. Contoh: pendapatdi mukaumum. Setiaporangberhakmengemukakan 205. Untuk menyatakanpemberian kewenangankepada seseorat'tg atau lembagagunakan kataberwenang. Contoh: Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak berwenang pengurangan, memberikan keringanan pajak. danpembebasan 206. Untuk menyatakan sifat diskresionerdari suatu kewenanganyang diberikankepadaseorangataulembaga, gunakankatadapat. Contoh: Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikanpengurangan, keringanan pajak. danpembebasan 207. Untukmenyatakan adanyasuatukewajibanyangtelah ditetapkan, gunakan kata wajib.Jika kewajibantersebuttidak dipenuhi,yang bersangkutan akan dijatuhisanksi hukummenurut hukumyangberlaku. Contoh: Untuk membangun rumah, seseorangwajib memiliki izin mendirikanbangunan. 208. Untukmenyatakan pemenuhansuatu kondisiatau persyaratan terterrtu, gunakan.kataharus.Jikakeharusan yangbersangkutan tersebuttidakdipenuhi, tidak memperolehsesuatu yang seharusnyaakan didapat,seandairrya ia memenuhikondisiataupersyaratan tersebut Contoh: Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseerang harusmemenuhisyarat-syarat sebagaiberikut: 209, Untukmenyatakan gunakankatadilarang. adanyalarangan, C.

TEKNIKPENGACUAN

210. Pada dasarnyasetiap pasal merupakansuatu kebulatanpengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapatdigunakan teknikpengacuan. I ,211. Teknik pengacuandilakukandengan menunjukpasal atau ayat dari peraturan d6erah yang bersangkutan atau peraturan perundangundanganyang lain denganmenggunakan frase sebagaimana dimaksud d a l a mP a sa ..... l a ta use b a gaimana padaayat... dimaksud Contoh: Pentyaratan sebagairiiana dirnaksud dalamPasal13 ayat dan ayat(2)... b.

lzinsebagaimana dimaksudpadaayat( 3 ) berlakupula...

(1)

212. Pengacuandua atau lebihterhadappasal atau ayat yang berurutantidak perlumenyebutkan pasaldemipasalatauayatdemiayatyangdiacutetapi frasesampaidengan. cukupdenganmenggunakan Contoh: a.

dimaksuddalam Pasal 5 sampaidengan ... sebagaimana Pasal12.

b

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) sampai .,. sebagaimana denganayat(4).

213, Pengacuan dua atau lebih terhadappasal atau ayat yang berurutan, pasal atau ayat tetapi ada ayat dalam salahsatu pasalyang dikecualikan, yangtidakikutdiacudinyatakan dengankatakecuali. Contoh: a.

Ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 sampai denganPasal12 berlakujugabagicalonhakim,kecualiFasal 7 ayat(1).

b.

Ketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (1) sampai denganayat (5) berlakujuga bagi tahanan,kecualiayat (4) hurufa.

214. Kata Pasal ini tidak perlu digunakanjika ayat yang diacu merupakan salah satuayatdalampasalyangbersangkutan. Cmtoft: Pasal8 (l)

(2)

i=in s"O.gaimanadimaksudpada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enampuluh)hari.

Jika ada dua atau lebih pengacuan,urutandari pengacuandimulaidari ayat dalam pasal yang bersangkutanfiika ada), kemudiandiikutidengan pasalatauayatyangangkanyalebihkecil. Gontoh: Pasal15

(D (2) (3)

...

dimaksudpadaayat(1),Pasal7 ayal (2) lzinsebagaimana dan ayat(4),Pasal12,dan Pasal13 ayat(3) diajukankepada Bupati.

sedapatmungkin dilakukan denganmencantumkan pula Pengacuan secarasingkatmateripokokyangdiacu. Contoh: dimaksuddalamPasal batubarasebagaimana lzin penambangan oleh.... 15 diberikan

217. Pengacuan hanya dapat dilakukanke peraturanperundang-undangan yangtingkatannya samaataulebihtinggi. 218. Hindari pengacuanke pasalatau ayat yang terletaksetelahpasalatat' ayat yangbersangkutan. Contoh: Pasal5 Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagainnana dimaksuddalarnPasal17dibuatdalamrangkap5 (lima.). 219. Pengacuan dilakukan denganmenyebutkan secarategas nomordari pasalatau ayatyangdiacu dan dihindarkan penggunafrasepasal yang terdahuluataupasaltersebut di atas. no.

Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undanganyang tidak disebutkan secara' rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

221. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu peraturandaerah masih diberlakukanatau dinyatakanberlaku selama belum diadakanpenggantiandenganprodukhukum yang baru, gunakan frase berlaku sepanjangtidak bertentangandengan ketentuan dalam(enis peraturanyangbersangkutan). 222. Jika peraturandaerahyang dinyatakanmasihtetapberlakuhanyasebagian dari ketentuanperaturandaerah tersebut,gunakanfrase tetap berlaku, kecuaii.... Contoh: Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor... Tahun (Lembaran Daerah KabupatenBekasi Tahun Nomor..., (ika ada) Tambahan LembaranDaerahKabupaten BekasiNomor...)tetapberlaku,kecuali Pasal5 sampaidenganPasal10.

BABM BENTUKRANCANGAN PERATUMNDAEMH BENTUKRANOAhIGAII PEMTUMi.I DAERAI{}GBUPATENBEKASI

PERATURAN DAERAHKABUPATEN BEKASI N O M O R. . . T A H U N . . . TENTANG (namaPeraturan Daerah) DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBEKASI,

ilfffmbang:

bahwa...; a. b. bahwa...; c. dan s e t e r u s n y a. . . ;

l f e n g i ng a t:

1 . ...; 2....; ..,; 3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHIGBUPATENBEKASI dan BUPATI BEI(ASi MEMUTUSKAN:

pneapfan:

I

I I )

PERATURAN DAEMH TENTANG ...(namaPeratunan Drerah. BAB I KETENTUANUMUM Pasal1

BAB II Pasal... BAB... (danseterusnya)

Pasal Peraturan Daerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangdapatmengetahuinya, pengundangan memerintahkan PeraturanDaerah inidenganpenempatannya dalamLembaran DaerahKabupaten Bekasi. Disahkandi Bekasi padatanggal... BUPAT] BEKASI (tandatangan) (NAMA)

Diundangkan di Bekasi padatanggal... SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BEKASI (tandatangan)(NAMA) LEMBAMNDAEMH KABUPATEN BEI(ASITAHUN ..

NOMOR..

B. BENTUKRANCANCAAN PERATURANDAEMH PERUBAFI'AN

PEMTURATIDAERAHIGBUPATEN BEKASI NCh/CR- .TFl-t-llTENTANG PERUBAMNATASPERATURAI{ DAERAI-I I{OINOR...TAI.IUN pertama) TENTANG...(untukperubahan atau PERUBAHAN KEDUAATASPERATUMNDAERAHIGBUPATENBEKASI NOMOR...TAHUN...TENTANG ...( untuk perubahan kedua,dan seterusnya ) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBEI(ASI, Menimbang

a. bahwa...; b .b a h wa......; c. bahwa......;dan seterusnya ...;

Mengingat

1. .......; 2. ..........', ...; danseterusnya

DenganPersetujuan Bersama DEIA/ANPERWAKILAN RAKYATDAERAHI(ABUPATENBEI(ASI dan BUPATIBEKASI MEMUTUSI(AN: Menetapkan :

PERATUMN DAERAH KABUPATEN BEI(ASI TENTANG PERUBAHANATAS PEMTURAN DAERAH KABUPATEN'EEI(ASI r'Cl,CR-TAFIN-18{fFf€-

PasalI Beberapa ketentuandalam PeraturanDaerah KabupatenBekasi Nomor... Tahun (Lembaran DaerahKabupaten BekasiTahun... Nomor..., (iikaada)TambahanLembaran DaerahKabupaten BekasiNomor...), diubahsebagaiberikut:

1.

Ketentuan Pasal...(bunyirumusantergantung keperluan), danseterusnya. Pasalll

Peratuan Daerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalamLembaran DaerahKabupaten Bekasi. Disahkan di Bekasi padatanggal... BUPATIBEKASI (tandatangan) (I.|AMA) Diundangkan di...pada t a n g g a l ... SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BEKASI (tandatangan) (I.|AMA)

LEMBAMNDAEMH IGBUPATEN BEKASITAHUN.. NOMOR

D. BENTUKRANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAHPENCABUTAN PERATURAN

PEMTUMAI DAEMH I(ABUPATEN BEKASI NOMOR...TAHUN... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN BEKASI (Nama peraturan NOMOR...TAHUN... TENTANG ... daerah)

DENGANMHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIBEIGSI. Menimbarg

Mengingat

a . b a h w a ...; b. bahwa...: c danseterusnya ...; 1....; 2 . ...; 3. danseterusnya ...; DenganPersetujuan Bersama

DEIA/AN PERWAKIIANMKYAT DAERAHKABUPATEN BE](ASI dan BUPATIBEKASI MEMUTUSl(AN: Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAH IABUPATEN BEKASI ... . N OMOR...TAHUN...TENTANG Pasal1

(Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tahun (jika Kabupaten Bekasi Tahun Nomor Tambahan Lembaran Daerah ada) , KabupatenBekasi Nomor ...), dicabut dan dinyatakantidak berlaku (bagi peraturan daerah yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakantidak berlaku (bagi peraturandaerahyang sudahdiundangkantetapibelummulai berlaku).

Pasal2 Peraturan Daerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiap orangmengetahuinya, memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahini denganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBekasi.

Disahkandi Bekasi padatanggal... BUPATIBEKASI (tandatangan) (MIvlA) DundargkandiBekasi padatanggal... SEKRETARIS DAERAHIGBUPATENBEKASI (tandatangan) (NAMA) LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BEKASITAHUN.

NOMOR.

,E.

BENTUKLEMBARAN DAEMH KABUPATEN BEKASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATENBEKASI

TAHUN

NOMOR

PERATURAN DAEMH KABUPATEN BEKASI N O M O R. . .T A H U N. . . TENTANG (namaPeraturanDaerah) DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIBEKASI, Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa...; b. bahwa...; c. dan seterusnya..,; 1, . . . ; 2. ...; 3. dan seterusnya... ;

DenganPersetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN BEKASI dan BUPATIBEKASI MEMUTUSKAN. Menetapkan:

PERATURAN DAERAHTENTANG...(namaPeraturan Daerah. BAB I KETENTUAN UMUMPasal1 BAB II Pasal... BAB... (danseterusnya)

Pasal Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Peraturan pengundangan PeraturanDaerahini memerintahkan Agarsetiaporangdapatmengetahuinya, penempatannya DaerahKabupaten Bekasi. dalamLembaran dengan Disahkan diBekasipada tanggal... BUPATIBEKASI Ttd. (MrvlA) Diundangkan di Bekasipada tanggal,,. SEKRETARISDAERAH IGBUPATEN BEKASI (tandatangan) (NAMA)

BEKASITAHUN LEMBARAN DAERAHI(ABUPATEN

-1r

NOMOR. .

F, BENTUK OTENnFIKASI PERATURATI DAERAII

PEMTURAT{ DAERA}I}GBUPATEN BEKASI l0\ffi.'TAl-LN... TENTANG (namaPeraturan Daerah) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBEI(ASI, Menimbang :

Mengingat

tt enetapkan

Pasal.. BAB.. (danseterusnya) Pasal Peraturan Daerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan Agarsetlaporangdapatmengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah inidenganpenempatannya Daerah dalamLembaran Kabupaten Bekasi. Disahkan diBekasi padatanggal... BUPATIBEI#\SI Ttd. (NAMA) Diundangkan di Bekasi padatanggal... SEKRETARIS DAERAH}GBUPATENBEKASI Ttd. (NAMA) LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BEKASITAHUN...

NOMOR...

SalinansesuaidenganAslinya, KEPATABAGIANHUKUMDANPERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN BEKASI (tandatangan) (MMA)

Disahkan diBekasi padatanggal14Mei2009 BUPATIBEKASI, Ttd H.SA'DUDDIN Diundangkan diBekasi padatanggal14 Mei2009 DAERAHKABUPATEN BEKASI SEKRETARIS ttd H. DADANGMULYADI LEMBARANDAERAHI(ABUPATEN BEI(ASI

sallnan KEPAI.ABAGIANHUKUM SEKRETARIAT

UN 2OO9 NOMOR

aslinya ATENBEIGSI.