PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Studi Kasus :Peraturan Daerah KabupatenSimalungun No. 1 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011.
OLEH: OCTO RYANTO LIMBONG 070906033
DosenPembimbing
: Drs. ZakariaTaher, M.SP
DosenPembaca
: AdilArifin,S.Sos, M.A
DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI Daftar Isi
..………………………….. i
Abstrak
..………………………….. ii
Abstract
..………………………….. iii
Kata Pengantar
..………………………….. iv
BAB I : PENDAHULUAN I.1.
Latar Belakang
..………………………….. 1
I.2.
Perumusan Masalah
…………………………… 5
I.3.
Pembatasan Masalah
…………………………… 5
I.4.
Tujuan Penelitian
…………………………… 6
I.5.
Manfaat Penelitian
..………………………….. 6
I.6. Kerangka Teori I.6.1
Fungsi Legislatif
..………………………….. 7
I.6.2
Teori Perwakilan Politik
..………………………….. 9
I.6.2.1 I.6.3
I.7.
I.8.
..………………………….. 7
Badan Legislatif di Indonesia
Proses Pengambilan Kebijakan
…………………………… 17 …………………………… 20
I.6.3.1
Perumusan Kebijakan
…………………………… 20
I.6.3.2
Tahapan Kebijakan
…………………………… 20
Metodologi Penelitian
…………………………… 23
I.7.1
Metode Penelitian
…………………………… 24
I.7.2
Jenis Penelitian
…………………………… 25
I.7.3
Deskripsi Lokasi Penelitian
…………………………… 27
I.7.4
Teknik Pengumpulan Data
…………………………… 27
I.7.5
Teknik Analisis Data
…………………………… 28
Sistematika Penulisan
…………………………… 29
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PROFIL DPRD DAN KABUPATEN SIMALUNGUN II.1. Deskripsi Kabupaten Simalungun
..…………………………. 31
II.2. Sistem Pemerintahan
..…………………………. 36
II.3. Lembaga DPRD Simalungun
…………………………… 44
II.4. Partai Politik di Kabupaten Simalungun
…………………………… 51
BAB III : PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2011 MENGENAI APBD KABUPATEN SIMALUNGUN TA. 2011 III.1.
Proses Pembuatan Perda dan APBD
..…………………………. 54
III.1.1. Proses Pembuatan dan Penetapan Ranperda Menjadi Perda
…………............................54
III.1.2. Proses Pembuatan dan Penetapan RAPBD menjadi APBD III.2.
Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Daerah
III.3
Pembahasan RAPBD Kabupaten Simalungu TA. 2011
............................................55 ..…………………………. 57
..…………………………. 60
III.3.1 Pandangan Umum Fraksi – Fraksi
..…………………………. 60
III.3.2 Penyusunan APBD Simalungun Tahun 2011
..…………………………. 68
III.3.3 Gambaran dan Kondisi APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2011
..…………………………. 71
III.3.3.1 Kondisi umum Pendapatan daerah
……………………………71
III.3.3.2 Belanja Daerah
……………………………76
III.3.3.3 Kendala dalam pembahasan APBD Simalungun Tahun Anggaran 2011
……………………………77
BAB IV : PENUTUP IV.1
Kesimpulan
..…………………………. 78
IV.2
Saran
..…………………………. 79
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH STUDI KASUS : PERATURAN DAERAH SIMALUNGUN NO.1 TAHUN 2011 TENTANG APBD KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2011
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati, Sebagai salah satu fungsi dari DPR/DPRD ialah dalam hal Legislasi, selain dari Budgeting (Anggaran) dan Controlling (Pengawasan). Legislasi disini artinya ialah pembuatan UU (DPR) dan Perda/Peraturan daerah (DPRD).Sebelum menjadi Perda, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyetujui sebuah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), menjadi sebuah Perda. Proses pembentukan peraturan daerah seperti yang berisikan APBD mengenai peraturan daerah dimulai dengan proses pengajuan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan juga kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati/walikota. apabila dalam satu kali masa sidang, kepala daerah dan DPRD menyampaikan materi yang sama mengenai peraturan daerah, maka hal yang akan dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan oleh kepala daerah dipergunakan sebagai bahan persandingan. Sama seperti kabupaten simalungun penyusunan rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun sebelum menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, dibahas bersama-sama oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini yaitu Bupati Simalungun bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Simalungun. Setelah itu, maka rancangan yang telah dibahas tadi akan dibuat menjadi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah yang akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan daerah simalungun no.1 tahun 2011 tentang APBD kabupaten simalungun tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan juga menganalisa hasil risalah sidang paripurna dprd kabupaten simalungun tahun 2011. Dengan fokus penelitian berusaha menganalisa bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2011?” Kata kunci : Peraturan Daerah, APBD, Legislasi.
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT FORMATION PROCESS AREA REGULATIONS CASE STUDY : THE REGULATION OF 2011 ON THE NO.1 Simalungun budget Simalungun DISTRICT FISCAL YEAR 2011 Legislative Council of the Parliament is abbreviated authority to establish local regulations, the draft local regulations may originate from parliament or the Regent, as a function of the DPR / DPRD is in terms of legislation, apart from Budgeting (Budget) and Controlling (Supervision). Legislation is here means legislation (DPR) and regulation / regulation region (DPRD). Prior to becoming legislation, there are several steps that must be taken to approve a Ranperda (Draft Regulation), became a law. The process of formation of such local regulations containing rules regarding local budget process begins with the submission of the draft rules can be derived from the local legislature (DPRD) and also in this case the regional chief governor, regent / mayor. if in one session period, the regional head and DPRD deliver the same materials regarding local regulations, then that will be discussed is the draft rules submitted by the regional parliament, while the draft regulations submitted by the head of the region used for comparison. Just as the district Simalungun drafting Receipts and Expenditure Budget Simalungun before becoming Receipts and Expenditure Budget, jointly addressed by the district government in this case is Regents Simelungun together with the Parliament Simalungun. After that, the design of which has been discussed earlier will be made into Receipts and Expenditure Budget to be passed by the Legislative Council be Simelungun no.1 local regulations in 2011 on the district budget Simelungun fiscal year 2011. This study used a qualitative method using interviews and also analyze the results of the minutes of the plenary session of the local parliament Simelungun in 2011. With the focus of the study attempted to analyze how the process of the formation of the Regional Regulation on Budget Revenues and Expenditures for Fiscal Year 2011 Simalungun? "
Keywords : Regional Regulation , Budgets , Legislation .
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa, sudah sepantasnya penulis memanjatkan puji dan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2011. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU. 2. Terima kasih kepada Ibu Dra. T. Irmayani, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP USU. 3. Terima kasih kepada Bapak Drs. Zakaria, M.SP selaku dosen pembimbing skripsi saya. Bapak begitu banyak memberikan masukan dan gagasan-gagasan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Bapak juga telah menganggap saya seperti anaknya sendiri, sehingga bapak begitu murah hati bagi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan yang telah bapak berikan. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya itu, dan semoga bapak tetap berada dalam naungan Tuhan Yang Maha Pengasih. 4. Terima kasih kepada Bapak Adil Arifin,S.Sos, M.A selaku dosen pembaca saya. Bapak juga begitu banyak memberikan masukan dan gagasan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Bapak senantiasa mengingatkan saya, hingga kesalahan sekecil apapun dalam penulisan skripsi ini. Saya tidak bisa membalas kebaikan yang telah bapak berikan. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya itu, dan semoga bapak tetap berada dalam naungan Tuhan Yang Maha Pengasih. 5. Terima kasih kepada kedua orangtuaku Bapak T. LIMBONG dan Ibu T br. SIREGAR, yang begitu berarti bagiku. Terima kasih karena telah membesarkan aku mulai dari aku kecil sampai dengan aku dapat memperoleh semua ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah kalian lakukan demi kami anak-anakmu. Kalian juga telah menurunkan sifat sabar kepada ku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Tidak terbalas kasih yang telah kalian berikan kepadaku, kiranya Tuhan yang menjadikan semua cita-cita kita indah pada
Universitas Sumatera Utara
waktunya. Semua ini aku persembahkan hanya kepada My Father and My Mom tercinta. Doa dan pengharapan kalian senantiasa mengiringi dan menyertai aku dalam menjalani hidup ini. Penulis sadar, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan karena penulis tahu bahwa Kesempurnaan itu hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari orang-orang yang membaca makalah ini, khususnya kritik yang dapat memotivasi penulis untuk dapat lebih baik kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap agar makalah ini bemanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua.
Penulis
Universitas Sumatera Utara
