EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Sylvia Aryani : Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan.....153

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH Sylvia Aryani Bagian Hukum & Perundangan-undangan Setda Kota Banjarbaru E-mail: [email protected]

Abstract : This research is conducted in order to study the importance of the Regional Head’s Regulation (Perkada) as the Implementing Regulation delegated by the Regional Regulation (Perda). The background of this research is as a matter of fact, there are many governments who ignore the rule making of the Regional Head’s Regulations although they have promulgated the Regional Regulations for a long time. This research applies normative legal research method and conducted by using statute approach relating to the formation of legislation in order to find out the solutions to the problems related to the existence of the Regional Head’s Regulation as the Implementing Regulations to the Regional Regulations. It uses primary, secondary, and tertiary legal resources. And the analysis is descriptive analytical. The result of the research shows that the existence of the Regional Head’s Regulations as the implementing regulations to the Regional Regulations at the time of the validity of Act number 32 of 2004 concerning Regional Government was not clearly regulated, Thus, the existence of the Regional Head’s Regulations was not only formed as the implementing Regulations to the Regional Regulations, but also formed in order to hold government affairs which became the authorities of the region. This is different from Act Number 23 of 2014 which has revoked Act Number 32 of 2004. In Act Number 23 of 2014 it is clearly stipulated that to implement the Regional Regulations (Perda) or upon the Power of Attorney of legislation, the Regional Head enacts the Regional Head’s Regulation. Keywords: Existence of Regional head’s Regulation, Implementing Regulation, Regional Regulation

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji pentingnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sebagai Peraturan Pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah (Perda). Yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah karena dalam prakteknya, banyak Pemerintah yang mengabaikan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) meskipun Perda yang mereka buat telah lama diundangkannya, Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundangundangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait Eksistensi Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. Keberadaan Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara jelas, sehingga keberadaan Peraturan Kepala Daerah tidak hanya dibentuk sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah saja, namun juga dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas dikatakan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Kata kunci: Keberadaan Peraturan Kepala Daerah, Delegasi Kewenangan, Kewenangan Membuat Kebijakan.

154 Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017

PENDAHULUAN Negara Indonesia seperti yang ditegas-

luasnya. Pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah diarahkan untuk

kan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

mempercepat

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

1945 adalah Negara Kesatuan yang berben-

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

tuk Republik. Dan berdasarkan ketentuan

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam

Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik

lingkungan strategis globalisasi,

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi

diharapkan mampu meningkatkan daya

dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten

saing dengan memperhatikan prinsip demo-

dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten

krasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan Kota itu mempunyai Pemerintahan

dan

Daerah yang diatur dalam undang-undang.

keanekaragaman

Hal tersebut juga disebutkan dalam

terwujudnya

kekhususan

serta Daerah

kesejahteraan

daerah

potensi dalam

dan sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Dengan demikian, pada dasarnya kebe-

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

radaan

yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan

Kabupaten dan Kota tersebut dimaksudkan

Republik Indonesia dibagi atas Daerah

untuk melaksanakan wewenang, tugas dan

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas

tanggungjawab sebagian pemerintahan yang

Daerah kabupaten dan kota. Serta Pasal 3

diserahkan atau diberikan dan/atau yang

ayat (1) yang menyebutkan bahwa Daerah

diakui

provinsi dan kabupaten/kota merupakan

Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan

Daerah dan masing-masing mempunyai

menurut asas otonomi dan tugas pem-

Pemerintahan Daerah.

bantuan

Dengan dasar Undang-Undang Nomor

Pemerintahan

sebagai

Daerah

urusan

(medebewind)

Provinsi,

daerah

dengan

oleh

prinsip

otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan

23 Tahun 2014 jelaslah bahwa Negara

prinsip

Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

Indonesia.

Kesatuan

Republik

daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi

Pada hakikatnya Otonomi Daerah di-

dibagi atas Kabupaten dan Kota yang

berikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan

masing-masing mempunyai pemerintahan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan

daerah. Adapun masing-masing Pemerintah-

untuk mengatur dan mengurus sendiri

an Daerah berwenang untuk mengatur dan

Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh

mengurus sendiri Urusan Pemerintahan

Pemerintah Pusat kepada Daerah. Daerah

menurut Asas Otonomi dan Tugas Pemban-

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum

tuan dan diberikan otonomi yang seluas-

yang

mempunyai

otonomi

berwenang


mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai

dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014

aspirasi dan kepentingan masyarakatnya

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat

sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan

(1)

hukum nasional dan kepentingan umum.

melaksanakan

Dalam pelaksanaan otonomi seluas-

yang

peraturan

luasnya tersebut, daerah diberikan kewe-

Daerah

nangan

Peraturan

oleh

Pemerintah

Pusat

untuk

meyebutkan Perda

bahwa

atau

untuk

atas

kuasa

perundang-undangan menetapkan Kepala

kepala

Perkada.

Daerah

Namun

yang

sudah

membuat kebijakan daerah sebagai dasar

diperintahkan keberadaannya oleh Peraturan

hukum pelaksanaan otonomi daerah serta

Daerah seringkali diabaikan pembuatannya

untuk memberikan pelayanan, peningkatan

oleh Pemerintah Daerah. Bahkan mungkin

peran serta, prakarsa dan pemberdayaan

terlupakan jika pengaturan mengenai teknis

masyarakat yang bertujuan pada pening-

yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah,

katan kesejahteraan rakyat.

harus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Peraturan Daerah dapat

Pada dasarnya keberadaan Peraturan

disebabkan karena adanya perintah dari

Kepala Daerah yang merupakan delegasi

peraturan perundang-undangan yang lebih

dari Peraturan Daerah adalah dalam rangka

tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari

menjalankan

peraturan

dalam

perundang-undangan

tersebut.

Peraturan

Peraturan

Daerah,

Daerah

karena

secara

tegas

Selain itu juga sebagai kebijakan daerah

memerintahkan untuk membuat peraturan

yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan

pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Kepala Daerah.

Akan tetapi dalam pembentukan Peraturan Daerah kekhasan,

harus dan

penyelenggaraan

memperhatikan kearifan

lokal

pemerintahan

Akan

tetapi,

seringkali

Peraturan

kondisi,

Kepala Daerah yang keberadaannya yang

dalam

didelegasikan oleh Peraturan Daerah justru

secara

terabaikan

oleh

Pemerintah

Daerah.

keseluruhan serta dilarang bertentangan

Pendelegasian yang diberikan Peraturan

dengan kepentingan umum dan peraturan

Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti

perundang-undangan yang lebih tinggi.

dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah.

Sama seperti Peraturan Perundang-

Instansi

yang

menjadi atas

pemrakarsa

undangan yang merupakan produk hukum

(Stakeholder)

keberadaan

suatu

dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah

Peraturan Daerah, menganggap tanggung-

juga dapat mendelegasikan dibentuknya

jawabnya telah selesai dengan diundangkan-

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk

nya Peraturan Daerah yang diusulkannya.

melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan

Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut


memerintahkan bahwa pengaturan secara

Tidak

adanya

Peraturan

Walikota

teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan

dimaksud akan menimbulkan kebingungan

Daerah akan diatur lebih lanjut dengan

bagi masyarakat kemana mereka harus


mengajukan izin usaha rumah kost. Di

Sebagai contoh Kabupaten/Kota yang

samping itu dengan tidak adanya Peraturan

mempunyai permasalahan tersebut antara

Walikota

lain

penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin,

Kota

Banjarbaru

dan

Kabupaten

Balangan.

karena

maka

akan

bagaimana

sulit

dilakukan

memberikan

sanksi

Dalam Peraturan Daerah yang dibuat

sedangkan izin belum bisa diberikan karena

oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yakni

masih belum jelasnya pengaturan mengenai

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

prosedur pemberian izin.

tentang Pengaturan Usaha Rumah Kost,

Sedangkan di Kabupaten Balangan,

yang telah diundangkan pada tanggal 15

pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013

April 2013. Di dalam Peraturan tersebut

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha

pada Pasal 8 ayat (5) menyebutkan bahwa

Daerah di Bidang Perikanan, disebutkan

“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pada Pasal 30 ayat (3) bahwa tata cara

memperoleh izin pengelolaan usaha rumah

pemberian pemanfaatan insentif diatur lebih

kost diatur lebih lanjut dengan Peraturan

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Walikota”. Dalam kenyataannya sampai

Peraturan Daerah tersebut telah di-

dengan sekarang Peraturan Walikota sebagai

undangkan dan diberlakukan, akan tetapi

tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut

Peraturan Bupati yang mengatur tata cara

belum juga dibuat.

pemberian

Tentu

saja

dengan

tidak

pemanfaatan

insentif

yang

adanya

diberikan terhadap retribusi Penjualan Pro-

Peraturan Walikota yang mengatur tentang

duksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan

tata cara memperoleh izin pengelolaan usaha

belum dibuat. Hal ini tentu saja akan

rumah kost, maka tidak ada regulasi yang

menimbulkan

menjadi pedoman dalam memberikan izin

nantinya.

pengelolaan usaha rumah kost. Dan ini tentu saja

akan

berdampak

tidak

Negara

permasalahan

Indonesia

dilapangan

seperti

yang

dapat

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

berfungsinya dengan baik Peraturan Daerah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2013. Padahal pedoman

Tahun 1945 adalah Negara Kesatuan yang

sangat diperlukan untuk proses pemberian

berbentuk

izin.

ketentuan Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan

Republik.

Dan

berdasarkan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-


daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi

melaksanakan Perda. Hal ini disebutkan

atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap

dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014

Provinsi,

itu

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 246 ayat

yang

(1) yang meyebutkan bahwa untuk melak-

Kabupaten

dan

Kota

mempunyai Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

sanakan Perda atau atas kuasa peraturan

Hal tersebut juga disebutkan dalam

perundang-undangan

kepala

Dae-rah

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

menetapkan Perkada. Pada dasarnya kebera-

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

daan Peraturan Kepala Daerah yang merupa-

yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan

kan delegasi dari Peraturan Daerah adalah

Republik Indonesia dibagi atas Daerah

dalam

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas

Daerah, karena dalam Peraturan Daerah

Daerah kabupaten dan kota. Serta Pasal 3

secara tegas memerintahkan untuk membuat

ayat (1) yang menyebutkan bahwa Daerah

peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam

provinsi dan kabupaten/kota merupakan

bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Daerah dan masing-masing mempunyai

Akan tetapi, seringkali Peraturan Kepala

Pemerintahan Daerah.

Daerah yang keberadaannya yang didele-

Keberadaan Peraturan Daerah dapat

gasikan

rangka

oleh

menjalankan

Peraturan

Daerah

terabaikan

peraturan perundang-undangan yang lebih

Pendelegasian yang diberikan Peraturan

tinggi sebagai penjabaran lebih lanjut dari

Daerah tersebut tidak segera ditindaklanjuti

peraturan

dengan dibuatnya Peraturan Kepala Daerah.

tersebut,

Instansi

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

(Stakeholder)

pembantuan.

memperhatikan

Peraturan Daerah, menganggap tanggung-

kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam

jawabnya telah selesai dengan diundangkan-

penyelenggaraan

serta

nya Peraturan Daerah yang diusulkannya.

dilarang bertentangan dengan kepentingan

Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut

umum dan peraturan perundang-undangan

memerintahkan bahwa pengaturan secara

yang lebih tinggi.

teknis yang tidak diatur di dalam Peraturan

pemerintahan

Sama seperti Peraturan Perundang-

menjadi

Daerah.

juga sebagai kebijakan daerah dalam rangka

Dengan

yang

Pemerintah

justru

disebabkan karena adanya perintah dari

perundang-undangan

oleh

Peraturan

atas

pemrakarsa

keberadaan

suatu

Daerah akan diatur lebih lanjut dengan

undangan yang merupakan produk hukum


dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah

Tidak adanya Peraturan Kepala Daerah

juga dapat mendelegasikan dibentuknya

dimaksud akan menimbulkan kebingungan

Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk

bagi masyarakat. Di samping itu dengan


tidak adanya Peraturan Kepala Daerah maka

mempunyai

Pemerintahan

Daerah.

akan sulit dilakukan penerapan sanksi

Pemerintahan Daerah tersebut berwenang

terhadap pelanggaran-pelanggaran, karena

untuk mengatur dan mengurus sendiri

bagaimana memberikan sanksi kalau masih

urusan pemerintahan menurut asas otonomi

belum jelasnya pengaturan secara teknis.

dan tugas pembantuan.

Dan ini tentu saja akan berdampak tidak

Dalam rangka mengatur penyeleng-

dapat berfungsinya dengan baik Peraturan

garaan pemerintahan daerah tersebut, peme-

Daerah.

rintah menetapkan undang-undang yang

Berdasarkan uraian di atas, penulis

dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah

tertarik meneliti untuk mengkaji secara

dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

mendalam mengenai Eksistensi Peraturan

Proses mencari format pemerintahan daerah

Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana

yang ideal telah berlangsung sejak diprokla-

Peraturan Daerah, dalam suatu rumusan

masikannya

masalah sebagai berikut :

dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.

1. Apa fungsi Peraturan Kepala Daerah

1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan

sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah? 2. Apa

kemerdekaan yang diawali

Komite Nasional Daerah. Kemudian pengaturan mengenai peme-

kriteria

delegasi

wewenang

rintahan daerah tersebut silih berganti diatur

Peraturan Daerah terhadap Peraturan

dengan beberapa undang-undang dan pera-

Kepala Daerah?

turan lainnya, hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahun 2004 tentang Pemerintahan

PEMBAHASAN FUNGSI

PERATURAN

DAERAH SEBAGAI

KEPALA

PERATURAN

Daerah. Pada dasarnya, setiap peraturan baru

PELAKSANA PERATURAN DAERAH

yang mengatur tentang pemerintahan daerah

A. Keberadaan Peraturan Daerah dan

merupakan koreksi dan penyempurnaan dari

Peraturan

peraturan yang lama. Peraturan yang baru

Kepala

Daerah

menurut

selalu memuat ketentuan-ketentuan baru

Undang-Undang Sesuai

dengan

Undang-undang

amanat

Dasar

1945,

Pasal

18

dalam rangka memenuhi tuntutan aktual

Negara

masyarakat lokal sebagai stakeholder dan

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

kehendak

daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi

shareholder.

pemerintah

pusat

sebagai

dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-

Sejak keberadaan Undang-Undang No.

tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu

22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-


Aturan

Pokok

Mengenai

Pemerintahan

sentralisasi

pemerintahan

kearah

Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak

desentralisasi dengan pemberian otonomi

Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya

daerah

Sendiri, Daerah diberi kewenangan untuk

bertanggungjawab

menetapkan kebijakan daerah dalam rangka

Perubahan paradigma ini sekaligus juga

menyelenggarakan

merupakan kesempatan yang penting bagi

pemerintahan

daerah.

yang

Akan tetapi bentuk kebijakan daerah yang

pemerintah

disebutkan hanya berupa perda.

kesanggupannya

nyata,

luas

kepada

daerah

untuk

dan daerah.

membuktikan

dalam

melaksanakan

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah da-

urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai

lam perkembangannya mulai mengalami

dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat

perubahan dengan dikeluarkannya Undang-

lokal. Penetapan Undang-undang ini telah

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

mengakibatkan

tentang

Dengan

pemerintah

tersebut

berimplikasi pada perubahan beban tugas

Pemerintahan

berlandaskan

Daerah.

Undang-Undang

kemudian secara formal pada tanggal 1

dan

Januari

wadahnya.

2001

dicanangkan

pelaksanaan

terjadinya

pusat

struktur

kewenangan

dan

organisasi

daerah

yang

yang

menjadi

Otonomi Daerah. Penyelenggaraan otonomi

Substansi kewenangan daerah yang

Daerah dimaksudkan dalam rangka menum-

diatur dalam Undang-Undang ini mencakup

buh kembangkan daerah di berbagai bidang,

seluruh

serta

dalam

kewenangan dalam bidang politik luar

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

Di

rangka

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan

menumbuhkan kemandirian daerah untuk

bidang lain yang meliputi kebijakan tentang

meningkatkan

daerah.

perencanaan nasional secara makro, dana

Sedangkan bagi aparat Pemerintah Daerah

perimbangan keuangan, sistem administrasi

sebagai pengelola pemerintahan daerah,

negara dan lembaga perekonomian negara,

substansi

sangat

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya

mempunyai pengaruh penting dalam sistem

manusia, pemberdayaan sumber daya alam

pemerintahan di daerah, terutama dalam

serta

aspek

konservasi dan standarnisasi nasional.

efektivitas

samping

itu

effisiensi

juga

dalam

pembangunan

otonomi

sistem

dan

daerah

pengaturan,

di

ini

politik

dan

keuangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten. Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengubah paradigma

bidang

teknologi

pemerintahan

tinggi

yang

kecuali

strategis,

Sementara itu, kewenangan provinsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mencakup kewenangan yang bersifat

lintas

kabupaten

dan

Kota,


kewenangan yang tidak atau belum dapat

Peraturan

perundang-undangan

ber-

dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota

fungsi sebagai dasar acuan bagi masyarakat,

serta kewenangan bidang pemerintahan yang

maupun

dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil

Produk Hukum Daerah meliputi: Asas

pemerintah pusat.

kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau

Di dalam Undang-Undang ini, Pemerintah

pusat

memberikan

kewenangan

organ

pemerintah

pembentuk

dalam

yang

bertindak.

tepat,

Asas

kesesuaian antara jenis dan materi muatan,

kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah

Asas

bersama dengan DPRD) untuk menetapkan

kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas

Perda

kejelasan rumusan, Asas keterbukaan.

dalam

rangka

penyelenggaraan

dapat

dilaksanakan,

Asas

Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut

Sedangkan materi muatan peraturan

dari peraturan perundang-undangan yang

sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12

lebih tinggi. Peraturan Daerah tersebut tidak

Tahun 2011 harus mencerminkan asas: Asas

boleh bertentangan dengan kepentingan

pengayoman,

umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan

kebangsaan,


kenusantaraan, Asas Bhinneka Tunggal Ika,

Asas Asas

kemanusiaan,

Asas

kekeluargaan,

Asas

Asas keadilan, Asas kesamaan kedudukan B. Tata Cara Pembentukan Peraturan

dalam hukum dan pemerintahan, Asas

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

ketertiban dan kepastian hukum, Asas

Dalam sistem hukum modern, hukum

keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

tertulis digunakan sebagai alat rekayasa

Pada

sosial (Law as tool of social eigeneering)

perundang-undangan

yang memegang peranan penting dalam

proses atau tata cara, yaitu suatu tahapan

kehidupan

kegiatan

sebagai

negara-negara sarana

perubahan-perubahan

modern

untuk

baik

mengadakan

maupun

sarana

dasarnya,

yang

pembentukan

peraturan

dilakukan

dilaksanakan

melalui

secara

berkesinambungan untuk membentuknya. Proses tersebut diawali dari terbentuknya

kontrol. Perubahan dalam dan oleh hukum

idea

tersebut

Peraturan

pengaturan terhadap suatu permasalahan,

Perundang-undangan yang memang menjadi

yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan

salah satu ciri pada hukum modern yaitu

mempersiapkan rancangan. Saat ini tata cara

sifatnya yang tertulis. Peraturan perundang-

pembentukan

undangan berfungsi sebagai dasar acuan

undangan

bagi masyarakat, maupun pemerintah dalam

Undang Nomor 12 Tahun 2011.

bertindak.

disalurkan

melalui

atau

gagasan

tentang

Peraturan

berpedoman

perlunya

Perundangpada

Undang-


Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Per-

yang digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan.

undang-undangan harus melalui perencana-

Sebagaimana

disebutkan

dalam

an, persiapan, teknik penyusunan, perumus-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

an, pembahasan, pengesahan, pengundangan

pemerintah memberikan kewenangan untuk

dan penyebarluasan. Akan tetapi, tidak

membentuk Perda adalah dalam rangka

semua peraturan perundang-undangan harus

menyelenggarakan

melalui tahapan-tahapan tersebut. Adapun

tugas pembantuan atau untuk menjabarkan

yang disebutkan secara jelas dalam Undang-

lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

Undang ini hanyalah pembentukan Undang-

undangan yang lebih tinggi.

undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah,

Menurut Maria Farida Indrati, di dalam Kelompok norma hukum terdapat peraturan

Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah

pelaksanaan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

otonom

Adapun Peraturan

tata

cara

pembentukan

Perundang-undangan

yang

otonomi daerah dan

(verordung)

(Autonome

dan

peraturan

Satzung).

Peraturan

pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan

peraturan-peraturan

yang

merupakan produk hukum daerah, diatur

terletak dibawah Undang-undang. Adapun

dalam Peraturan menteri Dalam Negeri

peraturan

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

kewenangan delegasi sedangkan peraturan

Produk Hukum daerah yang sebelumnya

otonom

diatur dengan Peraturan Menteri Dalam

atribusi.1

Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

pelaksanaan

bersumber

Dengan

bersumber

dari

demikian

dari

kewenangan

dapat

dikatakan

bahwa dalam peraturan perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-

C. Fungsi

Peraturan Kepala Daerah

undangan yang berupa peraturan pelaksana

sebagai Peraturan Pelaksana Peratur-

dan

an Daerah

adalah karena diperintahkan oleh peraturan

peraturan

otonom.

Keberadaannya

Dalam rangka penyelenggaraan peme-

perundang-undangan yang lebih tinggi dan

rintahan Daerah, Kepala Daerah diberikan

bersumber pada kewenangan delegasi dan

kewenangan untuk membuat produk hukum

kewenangan atribusi.

daerah berupa pengaturan maupun penetap-

Atribusi kewenangan dalam pemben-

an. Produk hukum yang berupa pengaturan

tukan Peraturan Perundang-undangan (attri-

dibuat dalam bentuk Perda dan Perkada 1

Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu PerundangUndangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 55.


butie van wetgevingbevoegdheid) adalah

an dinyatakan dengan tegas maupun tidak.3

pemberian kewenangan membentuk peratur-

Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada

an perundang-undangan yang diberikan oleh

kewenangan delegasi kewenangan tersebut

Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet

tidak diberikan, melainkan diwakilkan dan

(Undang-undang) kepada suatu lembaga

selain itu, kewenangan delegasi ini bersifat

Negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut

sementara dalam arti kewenangan ini dapat

melekat terus menerus dan dapat dilaksana-

diselenggarakan sepanjang pelimpahan ter-

kan atas prakarsa sendiri setiap waktu

sebut masih ada.

diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.2 Sebagai

KRITERIA PENDELEGASIAN KEWEcontoh

adanya

atribusi

NANGAN PERATURAN DAERAH KE

kewenangan dapat dilihat dalam Undang-

DALAM

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-

DAERAH

an Daerah yakni pada Pasal 236. Pasal ini

Materi Muatan Peraturan Daerah dan

memberikan atribusi kewenangan kepada

Peraturan Kepala Daerah

PERATURAN

KEPALA

Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda

Secara teoritis, suatu kebijakan dibuat

dalam rangka menyelenggarakan otonomi

dan dikeluarkan karena ada kebutuhan atau

dan tugas pebantuan. Disamping itu juga

dibutuhkan demi kepentingan umum. Ada-

Pasal 238 memberikan atribusi kewenangan

pun kebutuhan tersebut bisa saja timbul

kepada Pemerintah Daerah untuk memben-

karena adanya kebutuhan akan pedoman

tuk Perda dengan memuat sanksi pidana

atau

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

penyelenggaraan pemerintahan atau dalam

pidana

rangka menciptakan ketertiban masyarakat

denda

paling

banyak

Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

payung

hukum

sebagai

landasan

dalam segala hal, yaitu sebagai perlindungan

Sedangkan yang dimaksud delegasi

hak, penjaminan pemenuhan hak, prevensi

kewenangan dalam pembentukan peraturan

terhadap perilaku tidak tertib dan sebagai-

perundang-undangan (delegatie van wetge-

nya.

vingsbevoegdheid)

ialah

pelimpahan

Adapun kebijakan daerah, berdasarkan

kewenangan membentuk peraturan per-

Undang-Undang

undang-undangan

oleh

Daerah yang pernah berlaku dan yang masih

Peraturan perundang-undangan yang lebih

berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun

tinggi

2014)

kepada

yang

dilakukan

peraturan

perundang-

undangan yang lebih rendah baik pelimpah2

Loc. Cit.

tentang

Pemerintahan

keberadaannya dibutuhkan dalam

rangka menyelenggarakan otonomi daerah 3

Ibid., hlm. 56-57.


dan tugas Pembantuan, selain itu juga

tingan nasional, sehingga tercipta keseim-

karena adanya perintah dari peraturan

bangan antara kepentingan nasional yang


sinergis dan tetap memperhatikan kondisi

Pada

hakekatnya

Otonomi

kekhasan dan kearifan lokal dalam penye-

Daerah sendiri mengandung arti adanya

lenggaraan pemerintahan secara keseluruh-

kebebasan

an.

daerah

konsep

untuk

mengambil

keputusan, baik politik maupun administratif,

menurut

prakarsa

daerah

Oleh karena keberadaan Perda dan

sendiri.

Perkada diperlukan sebagai dasar hukum

Dengan adanya otonomi daerah tersebut

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah-

maka daerah memiliki kemandirian untuk

an yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi

meningkatkan daya saing dengan memper-

daerah maka

hatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

muatan perda adalah seluruh materi muatan

keadilan, keistimewaan dan kekhususan

dalam

serta potensi dan keanekaragaman daerah

pemerintahan yang menjadi kewenangannya

dalam sistem Negara Kesatuan Republik

dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

Indonesia, untuk mencapai tujuan nasional

tugas pembantuan serta menampung kondisi

secara keseluruhan.

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih

Dengan demikian sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi,

daerah

berwenang

mengatur

dan

dengan demikian materi

rangka

penyelenggaraan

urusan

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan tersebut meliputi materi

mengurus wilayahnya sesuai aspirasi dan

yang :

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak

a. memberikan beban kepada masyarakat;

bertentangan dengan tatanan hukum nasio-

maksudnya

nal dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah merupakan kaidah

Dalam rangka mengatur dan mengurus

bahwa

materi

muatan

yang memberikan kewajiban kepada

wilayahnya tersebut, Pemerintah Daerah

masyarakat

untuk

melakukan

dapat membuat kebijakan dalam bentuk

pembayaran pajak dan/atau retribusi.

Perda, Perkada dan Keputusan kepala

b. mengurangi

Daerah. keberadaan Kebijakan Daerah di-

maksudnya

maksud diperlukan sebagai dasar hukum


dalam penyelenggaraan urusan pemerintah-

yang

an yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi

individu

daerah. Akan tetapi kebijakan Daerah

kebebasan yang dimiliki oleh individu

tersebut harus tetap memperhatikan kepen-

kebebasan bahwa

membatasi dalam

masyarakat;

materi

kebebasan masyarakat,

muatan

setiap agar


yang satu tidak menimbulkan kerugian

pahkan wewenang kepada instansi vertikal

bagi individu yang lainnya.

yang ada di daerah atau gubernur sebagai

c. membatasi

hak-hak

maksudnya

bahwa

masyarakat; muatan

konsentrasi. Adapun urusan pemerintahan


absolut menurut pasal 10 dan penjelasannya

yang membatasi hak-hak masyarakat

meliputi urusan :

agar

a. Politik luar negeri; yang dimaksud

tercipta

materi

wakil pemerintah pusat berdasarkan asas

adanya

ketentraman,

kedamaian dan keadilan di masyarakat. d. telah

ditentukan

peraturan

diplomatik dan menunjuk warga negara

perundang-undangan yang sederajat atau

untuk duduk dalam jabatan lembaga

tingkatannya

yang

internasional, menetapkan kebijakan luar

memerintahkan untuk diatur dengan

negeri, melakukan perjanjian dengan

peraturan daerah.

negara

lebih

dalam

urusan ini misalnya mengangkat pejabat

tinggi

Pada dasarnya urusan Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang 23 Tahun 2014 terdiri atas urusan

pemerintahan

menetapkan

perdagangan

luar

kebijakan

negeri,

dan

sebagainya. b. Pertahanan; yang dimaksud urusan ini

urusan

misalnya mendirikan dan membentuk

pemerintahan konkuren dan urusan pemerin-

angkatan bersenjata, menyatakan damai

tahan umum. Urusan Pemerintahan absolut

dan perang, menyatakan negara atau

adalah urusan pemerintahan yang sepenuh-

sebagian wilayah negara dalam keadaan

nya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

bahaya,

Dan urusan pemerintahan konkuren adalah

mengambangkan

urusan pemerintahan yang dibagi antara

negara dan persenjataan menetapkan

pemerintah pemerintah pusat dan daerah

kebijakan untuk wajib milliter, bela

provinsi

negara bagi setiap warga negara dan

dan

daerah

absolut,

lain,

kabupaten/kota.

Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden

sebagai

Kepala

Pemerintahan.

membangun sistem

dan pertahanan

sebagainya. c. Keamanan; yang dimaksud urusan ini misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan

Pemerintah pusat dalam menyelengga-

keamanan nasional, menindak setiap

rakan Urusan Pemerintahan absolut dapat

orang kelompok atau organisasi yang

melaksanakan sendiri (apabila dilaksanakan

kegiatannya

langsung oleh kementerian atau lembaga

negara dan sebagainya.

pemerintah non kementerian) atau melim-

mengganggu

keamanan


d. Yustisi; yang dimaksud urusan ini

menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia

misalnya mendirikan lembaga peradilan,

adalah Negara hukum”. Dan juga di dalam

mengangkat

Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 yang

hakim

dan

jaksa,

mendirikan lembaga pemasyarakatan,

berbunyi sebagai berikut :

menetapkan kebijakan kehakiman dan

“ …. Untuk membentuk suatu pemerintahan

keimigrasian,

grasi,

Negara Indonesia yang melindungi segenap

amnesti, abolisi, membentuk Undang-

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Undang,

Indonesia

membertikan

Peraturan

pemerintah

dan

peraturan lain berskala nasional.

dan

kesejahteraan

e. Moneter dan fiskal nasional; yang

untuk umum,

ketertiban

makro ekonomi, misalnya mencetak

kemerdekaan,

uang dan menentukan nilai mata uang,

keadilan sosial ….”

kebijakan

moneter,

mengendalikan

peredaran

uang dan

sebagainya.

menetapkan

keagamaan

yang

nasional, terhadap

dunia

Konsep

yang

perdamaian

Negara

berdasarkan abadi

Hukum

dan

menurut

Aristoteles (384-322 s.M) adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin

f. Agama, yang dimaksud urusan ini misalnya

mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

dimaksud urusan ini adalah kebijakan

menetapkan

memajukan

hari

berlaku

memberikan keberadaan

libur

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan

syarat

bagi

tercapainya

secara

kebahagian hidup untuk warga negaranya,

pengakuan

dan sebagai dasar dari pada keadilan itu

agama,

perlu diajarkan rasa susila kepada setiap

dalam

manusia agar ia menjadi warga negara yang

penyelenggaraan kehidupan keagamaan

baik. Dan menurutnya yang memerintah

dan sebagainya.

dalam negara bukanlah manusia sebenarnya,

menetapkan

suatu

kebijakan

melainkan pikiran yang adil. Sedangkan B. Kriteria Pendelegasian Kewenangan

penguasa

Peraturan Daerah Ke Dalam Peraturan

hukum dan keseimbangan saja4.

Kepala Daerah

Dalam

sebenarnya

hanya

pendelegasian

pemegang

kewenangan

Negara Indonesia adalah negara yang

kepada perkada, perda harus secara jelas

berdasar atas hukum (Rechtstaat) dalam arti

menyebutkan materi muatan yang akan

Negara pengurus (Verzorgingstaat). Hal ini

diatur dalam Perkada sehingga muatan yang

dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (3)

harus diatur Perkada menjadi jelas.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 4

Republik Indonesia Tahun 1945 yang

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. PSHTN FH UI dan Sinar Bakti. Hal. 153.


Dalam

pendelegasian

kewenangan

masyarakat di daerah, dan juga sebagai alat

mengatur tidak boleh adanya delegasi

pembangunan dalam meningkatkan kesejah-

blanko,

menggambarkan

teraan daerah. Meskipun daerah diberikan

pendelegasian wewenang yang tidak jelas

kewenangan untuk membentuk Perda namun

diatur ruang lingkupnya.

pengaturannya tetap dalam kerangka Negara

delegasi

yang

Kesatuan Republik Indonesia yang berlinC. Tinjauan Yuridis Perkada sebagai Peraturan

Pelaksana

Peraturan

daskan Pancasila dan UUD 1945. Ada kalanya keberadaan Peraturan Daerah

Daerah

adalah

karena

diperintah

atau

Peraturan perundang-undangan meru-

didelegasikan oleh Peraturan Perundang-

pakan aturan tertulis yang dibuat oleh lem-

undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu

baga negara atau pejabat yang berwenang

maka Peraturan Daerah juga berfungsi seba-

dan mengikat secara umum. Oleh karena

gai peraturan pelaksana dari peraturan

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis

perundang-undangan

peraturan perundang-undangan yang meru-

Akan tetapi fungsi Peraturan Daerah harus

pakan bagian dari sistem hukum nasional

tunduk pada ketentuan hierarki peraturan

berdasarkan pancasila maka pembentukan

perundang-undangan.

Peraturan Daerah harus dilakukan oleh

Seperti

yang lebih

yang

telah

tinggi.

dijabarkan

pejabat berwenang yang dalam hal ini

sebelumnya, keberadaan Perkada adalah

adalah Kepala Daerah bersama dengan

karena adanya delegasi dari Perda atau

DPRD. Peraturan Daerah juga mengikat

peraturan perundang-undangan lain. Dan

secara umum kepada masyarakat yang

secara yuridis formal, hal ini disebutkan

berada

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

dalam

wilayah

diundangkannya

Peraturan Daerah tersebut.

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

Pada dasarnya Peraturan Daerah mem-

menyebutkan bahwa keberadaan Perkada

punyai fungsi sebagai instrumen kebijakan

dimaksudkan dalam rangka melaksanakan

untuk melaksanakan otonomi daerah dan

perda atau atas kuasa perundang-undangan.

tugas pembantuan sebagaimana amanat

Namun sebelum keluarnya Undang-Undang

UUD Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, terdapat

1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Perkada

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di

delegasi dari dari Perda atau peraturan

samping itu Peraturan Daerah juga berfungsi

perundang-undangan lain.

sebagai

penampung

kekhususan

dan

keragaman daerah, serta penyalur aspirasi

yang

dibentuk

tanpa

adanya

Adapun yang menjadi dasar mengapa Perkada

tersebut

dapat

dibuat,

adalah


berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2)

kan dalam Pasal 13 (untuk Pemerintah

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

Daerah Propinsi) dan Pasal 14 (untuk

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).

bahwa “dalam menyelenggarakan urusan

Keberadaan Perkada dalam Undang-

pemerintahan, yang menjadi kewenangan

Undang

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintahan Daerah, memang tidak diatur

pemerintahan daerah menjalankan otonomi

secara jelas, sehingga penafsirannya pun

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengu-

menjadi berbeda-beda dan dimungkinkan

rus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan

Perkada dibuat tanpa diperintahkan oleh

asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Perda ataupun Peraturan Perundang-undang-

Dari

bunyi

Pasal

10

ayat

(2),

32

Tahun

2004

tentang

an lainnya sepanjang dibentuk dalam rangka

Pemerintah (Pusat) memberikan kewenang-

menyelenggarakan

an

untuk

Daerah. Hal ini berbeda dengan Undang-

mengatur dan mengurus sendiri urusannya.

Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-

Dengan

an Daerah yang mencabut Undang-Undang

kepada

Pemerintah

otonomi

Daerah

seluas-luasnya

yang

diberikan kepada daerah untuk mengurus

urusan

pemerintahan

32 Tahun 2004 .

sendiri urusan pemerintahan itulah, maka

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun

kemudian daerah membentuk regulasi dalam

2014 pada Pasal 17 ayat (1) juga menyebut-

bentuk Perkada tanpa adanya delegasi Perda

kan bahwa Daerah berhak menetapkan

ataupun

Perundang-undangan

kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan

lainnya. Pemerintah Daerah menjadikan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewena-

alasan bahwa Perkada tersebut digunakan

ngan Daerah. Dari ketentuan ini dapat saja

sebagai dasar hukum untuk menyelenggara-

ditafsirkan bahwa bentuk kebijakan daerah

kan urusan yang menjadi kewenangan

yang digunakan untuk menyelenggarakan

daerah.

urusan yang menjadi kewenangan daerah

Peraturan

Meskipun dengan dasar ketentuan Pasal

adalah Perkada. Namun dalam Pasal 246

10 ayat (2) tersebut, Pemerintah Daerah

ayat (1) disebutkan secara jelas bahwa

kemudian membuat regulasi dalam bentuk

“untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa

Perkada

peraturan

sebagai

dasar

hukum

yang

digunakan untuk menyelenggarakan urusan

perundang-undangan,

kepala

daerah menetapkan Perkada.”

yang menjadi kewenangan daerah namun perlu digaris bawahi bahwa regulasi tersebut

PENUTUP

hanya mengatur urusan yang menjadi kewe-

Berdasarkan pembahasan dan hasil

nangan daerah, sebagaimana yang disebut-

analisa pada bab-bab sebelumnya, maka


penulis dapat menarik kesimpulan sebagai

diperintahkan

berikut :

perkada

1. Mengenai

Fungsi

Peraturan

Kepala

maka

tersebut

menjadi

tentu

saja

nantinya

akan

pedoman

dalam

Daerah (Perkada) bagi Peraturan Daerah

penyelenggaraan perda. Dan perkada

(Perda) dapat disimpulkan bahwa:

tersebut menjadi bagian yang tidak

a. Sebagaimana

disebutkan

ketentuan

246

pasal

dalam

ayat

(1)

terpisahkan

dari

Keberadaannya

Perda.

tidak

dapat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun

diabaikan dan dilupakan, karena

2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perda

fungsi perkada bagi perda adalah

menimbulkan ketidak pastian dalam

sebagai peraturan pelaksana Perda.

penegakan

Hal ini disebabkan karena perkada

Perkada tidak pernah ada tanpa

dibentuk berdasarkan pendelegasian

delegasi dari Perda.

tanpa

Perkada

Perda.

dapat

Sedangkan

kewenangan Perda. Adapun ruang

2. Adapun mengenai kriteria pendelegasian

lingkup materi muatan yang diatur

kewenangan Perda kedalam perkada

dalam perkada adalah sesuai dengan

dapat disimpulkan bahwa:

materi

yang

oleh

a. Pada dasarnya asas pembentukan dan

Perda.

Dengan

materi

materi muatan serta pembentukan

muatan

didelegasikan demikian

Perkada

merupakan

perda

berlaku

secara

mutatis

penjabaran lebih lanjut dari muatan

mutandis terhadap asas pembentukan

materi pokok yang didelegasikan

dan

oleh Perda.

pembentukan perkada.

b. Sebagai peraturan yang berfungsi

materi

muatan

serta Hal ini

secara jelas disebutkan dalam Pasal

sebagai peraturan pelaksana perda

246

maka keberadaan perkada tentu saja

Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan

menjadi

di

bahwa ketentuan mengenai asas

untuk

pembentukan dan materi muatan

pembentukannya. Terutama dalam

serta pembentukan Perda dimaksud

rangka

dalam pasal 237 berlaku secara

penting

delegasikan

hukum

oleh

ketika Perda

memberikan dalam

Ketika

lingkupnya

penerapan

pembuatan

didelegasikan mengatur

kepastian

oleh

materi

Perda. perkada

perda

untuk

yang

ruang

sesuai

yang

ayat

mutatis

(2)

mutandis

Undang-Undang

terhadap

asas

pembentukan dan materi muatan serta pembentukan Perkada. b. Dengan mutandis

berlaku tersebut

secara

mutatis

maka

dengan


demikian kriteria materi muatan

Peraturan Perundang-undangan yang

yang diatur di dalam Perkada sama

baik.

dengan kriteria materi muatan yang

Berdasarkan

hasil

kesimpulan

dalam

kepala daerah sebagai peraturan pelaksana

otonomi

penyelenggaraan

daerah

pembantuan

dan

tugas

serta materi muatan

lokal yang menunjukan kekhasan daerah

yang

tidak

bertentangan

eksistensi

dan

diatur dalam Perda, yakni dibuat rangka

terkait

analisis

peraturan

peraturan daerah, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 1. Agar

pemerintah

daerah

tidak

mengabaikan begitu saja pembuatan

dengan perundang-undangan. Hanya

perkada

saja yang membedakan adalah, ruang

pembuatannya oleh perda, mengingat

lingkup materi muatan perkada yakni

pentingnya keberadaan perkada yang

harus disebutkan secara jelas oleh

merupakan peraturan pelaksana perda

Perda yang memberikan delegasi.

dalam rangka memberikan kepastian

c. Suatu

Perda

bisa

saja

apabila

hukum

bagi

mendelegasikan dibuatnya beberapa

terpenuhinya

perkada,

peraturan

sesuai

dengan

ruang

lingkup muatan yang didelegasi oleh perda. Tidak ada pembatasan untuk pembuatan

perkada

sepanjang

diperintahkan

masyarakat

asas-asas

dan

pembentukan

perundang-undangan

yang

baik. 2. Apabila dalam pembuatan perda akan mendelegasikan

pembuatan

perkada,

memanng delegasinya diberikan oleh

hendaknya pemerintah daerah (melalui

perda secara jelas (tidak dalam

SKPD

bentuk delegasi blanko). Akan tetapi

rancangan perkada yang didelegasikan

jika

tersebut

suatu

Perda

tidak

teknis)

juga

agar

menyiapkan

ketika

perda

mendelegasikan dibuatnya perkada

diundangkankan, perkada juga dapat

maka Perkada tidak dapat dibentuk.

segera ditetapkan.

d. Dengan tidak dibentuknya Perkada

3. Agar

di

dalam

perda

sebagai peraturan pelaksana Perda

mendelegasikan

yang mendelegasikannya maka akan

terdapat ketentuan penutup yang isinya

berdampak

terpenuhinya

menyebutkan batas waktu dibentuknya

pembentukan

perkada sehingga pembuatan Perkada

beberapa

tidak asas

Peraturan Perundang-undangan yang

tersebut

baik sehingga Perda tersebut tidak

tanggungjawab

dapat

dikategorikan

menjadi

pembuatan

yang

menjadi

perkada

perhatian SKPD

dan untuk


menindaklanjutinya,

tidak

lagi

diabaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Hukum Daerah

tentang

Penetapan

Aturan-Aturan

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan

Pokok

Mengenai

Pemerintahan

Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun

Sendiri

Di

Berhak

Mengatur

Daerah-Daerah Dan

Yang

Mengurus

Rumah Tangganya Sendiri

tentang tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan.

tentang Pemerintahan Daerah

tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan

Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah

tentang

Pemerintah Provinsi Kalimantan

Amiroedin

Syarif,

1987,

Perundang-

Membuatnya, Jakarta : Bina Aksara.

Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan

Masyarakat

Yang

Demokrasi

diterjemahkan

oleh

Johanes Usfunan.dkk. Edisi Kedua, Business Advisory Indonesia,Jakarta Bagir Manan, 1987, Peranan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 2006

Hukum Daerah di Lingkungan

Ann Seidman, dkk. 2002, Penyusunan


Tahun

Pedoman Pembentukan Produk

undangan, Dasar, jenis dan Teknik


Pembentukan

Nomor 025 Tahun 2012 tentang

Selatan


tentang

Produk Hukum Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan


tentang

2001 tentang Prosedur Penyusunan

Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Perundang-undangan

dalam

Pembinaan Hukum Nasional, Armico, Bandung: ___________,1993,

Perjalanan

Historis

Tahun 2011 tentang Produk Hukum

Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan

Daerah

Undang-Undang Jakarta: Unsika.

Pelaksanaannya),


___________,1994, Demokrasi

Pelaksanaan Pancasila

Jimly

Asshiddiqie,

1994,

Gagasan

Dalam

Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi

Pembangunan Jangka Panjang II,

dan Pelaksanaannya di Indonesia,

Makalah dalam Lokakarya Pancasila,

Jakarta: Intermasa.

Jakarta: Bandung

___________,,

___________,1999, Kepresidenan,

Lembaga Yogyakarta,

Gama

Media

Hukum

2006, Tata

Pengantar Negara

Ilmu

Jilid

II,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta

___________, 2005, Menyongsong Fajar

Lili Romli, 2007, Potret Otonomi Daerah

Otonomi Daerah, Cet. IV, Yogyakarta

dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal,

: Pustaka Pelajar Offset.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlan Thaib, dkk, 1999, Teori Hukum dan Konstitusi, Jakarta; Raja Grafindo.

Putra

Kurnia,

dkk.

2007,

Pedoman Naskah Akademik Peraturan

E. Utrecht, 1957, Pengantar Hukum Tata

Daerah

Partisipatif,

Cet.

I,

Usaha Negara Indonesia, Cet. II,N. V.

Yogyakarta : Kreasi Total Media.

Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,

Maria Farida Indrati Soeprapti, 2006, Ilmu

Jakarta, HAW

Wijaya,

Perundang-undangan; 2005,

Penyelenggaraan

Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah,

Jakarta: Raja Grafindo. H.

Mahendra

R.

Sumantri

Terhadap

M.,

Pembentukannya,

dan

Persepsi Sistem

___________,

2007,

Muatan,

___________,

2007,

Tubuh UUD 1945, Bandung : Alumni.

Pembentukannya,

Peraturan

Perundang-

Perundang-

Yogyakarta,

KANISIUS

undangan;

Perancang

Ilmu

undangan (1) Jenis, Fungsi dan

Perubahan Konstitusi dalam Batang

I.C. Van der Vlies. 2005. Buku Pegangan

Kanisius,

Yogyakarta, YAPPIKA

Materi

1997,

Prosedur

dan

Dasar-dasar

Ilmu

Proses

Perundangdan

Teknik Kanisius,

Yogyakarta Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988.

undangan diterjemahkan oleh Linus

Pengantar

Doludjawa.

Jakarta

Indonesia. PSHTN FH UI dan Sinar

Direktorat

Jenderal

Perundang-undangan

Selatan

:

Peraturan Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Hukum

Tata

Negara

Bakti. Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 2005, Ilmu Negara, Cet. Kelima, Jakarta : Gaya Media Pratama.


Marjuki Lubis, 2011, Pergeseran Garis Peraturan

Perundang-undangan

tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam

Ketatanegaraan

Indonesia,

Bandung: Mandar Maju.

Indonesia,

N.

V.

Andalusia, Jakarta Ni’matul

Huda,

Hukum

PT.

Tata

Rajagrafindo

Persada.

Ilmu Perundang-Undangan, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Soehino,

1985,

Hukum

Tata

Negara

dan

UUD

1945

adalah

Negara

Hukum, Yogyakarta : Liberty. Soekanto,

2010,

Pengentar

Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta : UI-Press.

Hukum, Cet. I, Jakarta : Prenada Media. Rachmat Trijono, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan

Perundang-undangan¸

Cet. I, Depok Timur : Papas Sinar Sinanti. Romy Librayanto, 2008. Trias Politica Struktur

Indonesia.

Pukap

Ketatanegaraan –

Indonesia

:

Makassar. Satjipto Rahadjo, 2006, Ilmu Hukum, Cet. VI, Semarang: Citra Aditya Bakti. Sirajuddin dkk, 2008, Legislative Drafting: Pelembagaan

Metode

Partisipatif

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan, YAPPIKA.

Negara Hukum, Bandung, Alumni. Victor M Simatupang dan Cormentyna Sitanggang, 1994, Hukum Administrasi

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian

Dalam

Administrasi

Sudarto Gautama, 1983, Pengertian tentang

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012,

Dalam

Hukum

Negara, Cet. V Liberty, Yogyakarta

Soerjono

2005,

Negara,Jakarta:

Pokok-Pokok

Kesatuan RI Berdasarkan Pancasila

Mr. WF. Prins, 1975, Pengantar Hukum Administrasi

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, M.D, 2009,

Jakarta,

Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Recommend Documents