PDN/MJL/92/XI/2015
Dorong Dunia Usaha di Berbagai Daerah Lebih Bergairah ▀ LIPUTAN UTAMA II Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri:
Menyelaraskan Langkah, Bersinergi Membangun Iklim Usaha dan Investasi di Seluruh Daerah ▀ REFERENSIA Menelaah Regulasi E-Commerce Negeri Singa ▀ INSPIRASI USAHA Bisnis Bahan Baku Patung (Sculpting):
Berangkat dari Hobi, Dompet Tebal Berisi
Daftar isi
PENGARAH : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto REDAKTUR : Yasir Nussa EDITOR : Ni Made Kusuma Dewi
04
LIPUTAN UTAMA I
Debirokratisasi Pelayanan Publik Dorong Dunia Usaha di Berbagai Daerah Lebih Bergairah
LIPUTAN UTAMA II » 10 Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam negeri: Menyelaraskan Langkah, Bersinergi Membangun Iklim Usaha dan Investasi di Seluruh Daerah
KHAZANAH PASAR RAKYAT » 16 Pasar Sobo: Pasar Wisata Terpadu di Banyuwangi
DITERBITKAN OLEH : Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ALAMAT : Gedung Utama Lt. 8 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Email:
[email protected] [email protected]
REFERENSIA » 19 Menelaah Regulasi E-Commerce Negeri Singa
TREN BISNIS » 22 Potensi Bisnis Aneka Sambal Nusantara Mulai Menggoda
INFO LOGISTIK » 30 PDR dan PDP: Ciptakan Stabilisasi Harga Pangan, Perkuat Daya Saing Produk Nasional
KOLOM ANDA » 34 RPP E-Commerce: Pondasi Pengembangan Industri E-Commerce Indonesia
INFO SEMBAKO » 36 Stok Masih Mencukupi, Harga Ikan Relatif Terkendali
KILAS TRANSAKSI » 39 Transaksi E-Commerce di Indonesia: Berpotensi Tembus USD 4 Miliar/Tahun
DAERAH UNGGULAN » 40 Kabupaten Tuban: Hidupkan Kembali “Jalur Sutera” Perdagangan Maritim
PRODUK UNGGULAN » 44 Celah Hangat Ekspor Jahe Indonesia
2 Info PDN
Dalam rangka memperkaya informasi dan memperkuat data potensi perdagangan dalam negeri, Tim Redaksi Info PDN mengundang seluruh jajaran dinas di daerah untuk berpartisipasi mengirimkan naskah atau artikel terkait perkembangan, potensi, dan peluang-peluang perdagangan di daerah. Naskah ditulis dalam MS Word dan dikirim ke email :
[email protected] Atas partisipasinya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.
FOTO: MIDZTOYZ.COM
Redaksi
D
alam Paket Kebijakan Pemerintah Tahap-II terdapat poin-poin penting yang menekankan tentang kemudahan berusaha di daerah. Itu bisa dilakukan melalui reformasi birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, hingga pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan bagi siapapun untuk berusaha. Efeknya sangat besar. Kemudahan dalam proses perizinan akan menciptakan iklim usaha yang sehat, mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi bangsa. Pembaca, inilah yang menjadi tema Info PDN kali ini. Berkaitan dengan kemudahan berusaha, kami akan membahas mengenai bagaimana sistem pelayanan publik dengan sistem online yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tulisan menarik ini, bisa Anda nikmati pada rubrik Liputan Utama I. Masih terkait dengan kebijakan. Dalam rubrik Liputan Utama II, Info PDN akan mengetengahkan tema tentang penyelenggaraan Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2015 untuk wilayah Indonesia bagian Timur, di Bali, Selasa (20/10) lalu. Forum Sosialisasi ini dilakukan guna memberikan pemahaman Pemda terhadap sejumlah isu strategis di sektor perdagangan, serta kaitannya dengan sejumlah kebijakan agar bisa diimplementasikan oleh Pemda. Selain kedua rubrik tersebut, tak lupa kami pun menyajikan tema-tema lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan. Misal, pada rubrik Khazanah Pasar Rakyat, yang akan membahas keunikan serta potensi perdagangan Pasar Sobo di Banyuwangi. Kemudian, tema tentang kebijakan e-commerce di Singapura bisa Anda temui pada rubrik Referensia. Tak ketinggalan, rubrik Inspirasi Usaha dan Tren Bisnis yang kami yakin akan kian menambah wawasan dan menginspirasi para pembaca sekalian. Sementara rubrik Daerah Unggulan, kali ini akan mengulas potensi ekonomi dan geliat perdagangan di “Kota Pelabuhan” Kabupaten Tuban, yang pernah menjadi bagian dari “jalur sutera” perdagangan maritim sejak abad ke-11. Pembaca, kami yakin masih banyak sekali kekurangan dalam hal penyajian berita. Namun, redaksi Info PDN senantiasa berinovasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi pembaca sekalian. Akhir sapa, kami mengucapkan selamat membaca.
BISNIS BAHAN BAKU PATUNG (SCULPTING)
Berangkat dari Hobi, Dompet Tebal Berisi INSPIRASI USAHA
26
Redaksi
3 Info PDN
Edsa Midiotomo Abdurahman sangat gandrung dengan sejumlah tokoh komik dan film idolanya. Ia ingin memiliki patung tokoh-tokoh tersebut tapi tak pernah kesampaian karena mahal harganya. Hobi dan keinginan inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi pengusaha bahan baku patung beromzet ratusan juta.
LIPUTAN UTAMA I
Debirokratisasi Pelayanan Publik DORONG DUNIA USAHA DI BERBAGAI DAERAH LEBIH BERGAIRAH
4 Info PDN
Kemajuan sistem pelayanan publik terus dibangun oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah di sektor perdagangan nasional. Komitmen ini juga terlihat dari kebijakan debirokratisasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan yang termaktub dalam paket kebijakan ekonomi tahap dua. Seluruh pemerintah daerah diharapkan bisa menyesuaikan dan menerapkannya.
D
unia investasi dan usaha di dalam negeri diharapkan bisa terus tumbuh dan bergairah di tengahtengah lesunya perekonomian dunia. Hal itulah yang menjadikan langkah-langkah penyelesaian masalah kendala investai dan perizinan sebagai materi utama paket kebijakan ekonomi tahap dua yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkokoh pertahanan ekonomi nasional Indonesia. “Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu sebulan ini meluncurkan dua paket kebijakan yang diyakini akan segera memperbaiki tumpang tindih dan kelemahan regulasi yang menghambat pertumbuhan perdagangan dan invetasi,” papar Menteri Perdagangan Thomas Lembong seusai menjadi panelis pada G20–OECD Global Forum on International Investment (GFII ke-10), di Istanbul, Turki, Senin, 5/10 silam. Menurut Mendag, paket-paket kebijakan berikutnya akan segera menyusul. “Perhatian utama kami adalah konsolidasi, misalnya menyangkut kemudahan perizinan, bukan peluncuran regulasi-regulasi baru,” imbuhnya. Dalam paket kebijakan ekonomi tahap dua yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/09), atau tepat tiga pekan setelah paket kebijakan ekonomi tahap pertama diumumkan tersebut, pemerintah akan menerapkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk penanaman modal di Indonesia yang lebih efektif. Tujuan dari penyederhanaan proses perizinan investasi itu tak lain adalah guna
meningkatkan investasi di dalam negeri, baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. “Debirokratisasi ini diharapkan mampu menyinergikan kebijakan regulasi nasional dan global guna menarik kembali investasi di dalam negeri,” tandas Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Dengan langkah seperti itu, Mendag meyakini bahwa pemerintah Indonesia dapat menghindari adanya regulasi yang seolah-olah bagus di atas kertas namun merugikan di lapangan. “Paket kebijakan yang diluncurkan Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi seluruh instansi,” imbuh Mendag. Menurutnya, berbagai kebijakan restriktif di bidang perdagangan dan investasi dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja. Dalam forum tersebut, Mendag Thomas Lembong menanggapi rendahnya capaian kinerja investasi global dibanding periode sebelum krisis keuangan global 2009, yaitu hanya 40%. “Pertemuan GFII-10 membahas rekomendasi langkah-langkah untuk mengembalikan kinerja investasi (investment comeback) yang produktif dan efisien, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung pertumbuhan inklusif,” tegas Mendag Thomas Lembong. Terkait paket kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat stabilitas ekonomi nasional di tengah-tengah lesunya perdagangan global tersebut, pemerintah pusat juga akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek proses pembuatan izin usaha. “Semua ini
5 Info PDN
untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan negara tetangga bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada awak media, 29/9/2015 lalu. Tak pelak, dengan kebijakan-kebijakan tersebut dunia usaha dalam negeri pun seolah mendapat hirupan segar untuk terus berkembang. Apalagi, selama ini Kementerian Perdagangan juga terus memperbaiki pelayanannya, baik melalui deregulasi, pembenahan birokrasi dan penerapan sistem pelayanan secara online.
SISTEM PELAYANAN ONLINE Salah satu terobosan Kemendag untuk pelayanan perizinan adalah penerapan sistem pelayanan dengan sistem elektronik yang dikenal dengan INATRADE. Layanan perizinan cepat Kemendag yang dikelola Unit Pelayanan Perdagangan sejak 2008 dalam proses menuju Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini telah melayani 45 perizinan melalui portal INATRADE. Disamping 45 layanan perizinan perdagangan dalam jaringan (daring) atau secara online, INATRADE mengalami sejumlah perkembangan dalam empat tahun sejak diluncurkan. Berdasarkan data yang dirilis Kemendag RI, ada sekitar 400 perusahaan sudah mencoba layanan di INTRADE ini. Adapun jumlah perusahaan yang sudah terdaftar dalam layanan online sekitar 3.000 perusahaan. Tapi, belum semua perusahaan itu melakukan izin online dan masih banyak perusahaan yang melakukan ijin secara manual.
LIPUTAN UTAMA I
Importir harus mendapatkan izin dahulu baru barang bisa masuk pelabuhan. Jika telanjur sudah mendatangkan barang, barang harus dikembalikan ke negara asal impor.
Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) yang berada di lingkungan Kementerian Perdagangan RI: Terus melakukan perbaikan sistem perizinan yang terdapat di Kementerian Perdagangan.
Kemendag RI menyadari masih ada sejumlah kalangan pengusaha yang belum sepenuhnya mempercayai layanan perizinan secara online. Atau masih adanya anggapan bahwa mengurus perizinan secara langsung saja susah apalagi jika online. Namun demikian, pemerintah sudah siapkan antisipasinya. Dalam waktu dekat, seluruh perizinan impor, ekspor, perdagangan dalam negeri, serta perizinan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah dapat dilakukan online. Bahkan, tahun ini diharapkan seluruh perizinan di Kementerian Perdagangan sudah dikelola Unit Pelayanan Perdagangan.
6 Info PDN
Dari hasil pengamatan Info PDN, respons perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan perizinan online cukup bagus. Sebab, umumnya perusahaan menginginkan waktu yang cepat untuk mengurus perizinan. Pengurusan perizinan di Kementerian Perdagangan, sesuai prosedur operasi standar dan tingkat layanan dalam program Indonesia National Single Window (INSW), itu antara 3-5 hari. Sebelum program National Single Window, pengurusan perizinan 7-15 hari. Sekarang, dengan layanan online, pengurusan itu dua hari, tidak boleh lebih. Ke depan, Kemendag berharap bisa melayani lebih cepat dari dua hari. Sebab, melalui UPP PTSP tersebut pemerintah
FOTO-FOTO: AGUS BACHTIAR
Pegawai Kemendag RI tengah melayani pengusaha yang sedang mengurus perizinan di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) Kemendag RI.
dapat menerbitkan perizinan secara langsung. Jadi, direktorat-direktorat lain di Kementerian Perdagangan yang mengurus perizinan akan melimpahkan perizinan ke UPP. UPP kemudian memproses dan menandatangani secara langsung. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan perusahaan dari perizinan online atau INATRADE ini. Misalnya, pelayanan perizinan ini lebih cepat dan transparan karena tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Perusahaan hanya berhubungan dengan orang-orang di Unit Pelayanan Perdagangan. Hal itu sekaligus mengurangi
ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
usaha bisa dimonitor proses perizinannya.
Yang menarik ini, dalam sistem ini Kemendag juga menyediakan layanan call center sehingga importir atau eksportir dapat menghubungi pemerintah selama 24 jam. Selain itu, Kemendag juga menyediakan layanan “kontak kami” di portal INATRADE. Dari layanan tersebut, Humas Kemendag akan menanggapi pertanyaan dan keluhan perusahaan dengan menyebarkan pertanyaan ke seluruh direktorat di Kemendag. Pertanyaan itu harus dijawab maksimal dalam tiga hari sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Satu lagi, melalui halaman pelacakan dokumen (tracking document) perusahaan juga dapat melacak sampai di mana proses perizinannya.
Inspektur Jenderal Kemendag Karyanto Suprih, Selasa (11/8), di Jakarta, mengatakan, selama ini, proses kepengurusan perizinan melibatkan 20 kementerian dan lembaga (K/L). Sebanyak 20 K/L itu menerbitkan 115 rekomendasi yang kemudian akan ditangani Kemendag.
PERIZINAN DI KEMENDAG LIBATKAN 20 LEMBAGA Kementerian Perdagangan menargetkan semua rekomendasi dan perizinan ekspor dan impor harus diurus melalui sistem elektronik. Hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan tanpa dokumen fisik, mulai dari memasukkan izin sampai izin dikeluarkan. Proses itu akan dilakukan secara transparan dalam INATRADE atau layanan perizinan bidang perdagangan secara elektronik yang dikelola Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dengan demikian, pelaku
7 Info PDN
Pengurusan perizinan dan rekomendasi itu di luar proses dwelling time atau waktu tunggu barang yang dibutuhkan mulai diturunkan dari kapal hingga keluar dari area pelabuhan. Namun, dalam praktik, importir kerap kali memasukkan barang ke pelabuhan terlebih dahulu baru mengurus izin. “Ini merupakan celah dan harus ditutup. Oleh karena itu, Kemendag merevisi regulasi ketentuan impor. Importir harus mendapatkan izin dahulu baru barang bisa masuk pelabuhan. Jika telanjur sudah mendatangkan barang, barang harus dikembalikan ke negara asal impor,” kata Karyanto. Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 48/M-Dag/ Per/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor. Ketentuan yang diterbitkan 3 Juli 2015 itu, mulai berlaku 1 Januari 2016. Selain itu, lanjut Karyanto, Kemendag memperbaiki sistem perizinan eskpor dan impor
LIPUTAN UTAMA I
“Kami memahami kalau pelaku usaha pasti akan kesulitan tanpa dokumen fisik. Namun, mereka bisa menunjukkan dokumen itu melalui telepon pintar. Prinsipnya, sama seperti memperlihatkan tiket pesawat elektronik,” kata Karyanto. Selain upaya itu, Kemendag akan membentuk tim deregulasi perizinan ekspor dan impor yang bertugas memetakan dan menghapus perizinan-perizinan yang sebenarnya tidak diperlukan. Targetnya, pada 1 hingga 2 hari ini, tim akan terbentuk.
Kami memahami kalau pelaku usaha pasti akan kesulitan tanpa dokumen fisik. Namun, mereka bisa menunjukkan dokumen itu melalui telepon pintar. Prinsipnya, sama seperti memperlihatkan tiket pesawat elektronik.
RIBUAN PERIZINAN
Kantor Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) Kemendag RI.
secara elektronik. Selama ini, pengurusan dan penyampaian rekomendasi ekspor dan impor ke Kemendag masih secara manual. Perizinan sejumlah komoditas ekspor dan impor juga masih dilakukan secara manual. Ke depan, baik penyampaian rekomendasi maupun perizinan semua komoditas ekspor dan impor melalui pelabuhan akan dilakukan secara elektronik. “Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perjumpaan antar-pengurus izin dengan pejabat,” ujarnya. Karyanto menjelaskan, nantinya 115 rekomendasi dari 20 K/L dikirimkan secara elektronik ke Inatrade. Pengiriman itu bisa melalui NSW. Kemendag akan berkoordinasi dengan K/L terkait kebijakan itu. Kemendag juga akan menyosialisasikan kepada pelaku usaha.
Berdasarkan data Kemendag, rata-rata izin yang diterbitkan sebanyak 1.883 perizinan ekspor dan impor per bulan pada kurun waktu Januari-Juli 2015. Izin itu ditangani Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), Direktorat Impor, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, dan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. Jumlah perizinan ekspor dan impor Januari-Juli 2015 paling banyak dikeluarkan UPTP, yakni 5.892 izin, Direktorat Impor 5.825 izin. Adapun Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menerbitkan 794 izin dan Direktorat Ekspor produk Industri dan Pertambangan mengeluarkan 669 izin. Total izin yang diterbitkan mencapai 13.180 izin dalam tujuh bulan. Sebelumnya, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kepabeanan dan Pengkajian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Adil Karim menyatakan, NSW sebenarnya membantu pelaku usaha. Namun, sejauh ini, sistem itu belum berjalan efektif karena tidak semua sistem kementerian dan lembaga negara yang memiliki kewenangan perizinan ekspor impor terintegrasi dengan NSW. [amf)
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 PEMERINTAH akan terus mendorong seluruh instansinya untuk berinovasi dan berkompetisi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dan mendongkrak peringkat Ease of Doing Bussiness (EODB). Seperti diketahui sebelumnya, peringkat EODB Indonesia saat ini berada di posisi 109 dari 189 negara. Hal tersebut memang mengalami peningkatan dari sebelumnya yang menempati urutan ke 114.
Menurut beberapa pakar ekonomi, rendahnya peringkat tersebut dikarenakan sulitnya melakukan usaha di dalam negeri. Oleh karena itu, dengan inovasi-inovasi dan deregulasi yang akan dilakukan, diharapkan mampu memberikan kemudahan berusaha dan membuka peluang investasi. Terkait dengan masalah tersebut, Kemendag RI terus melakukan Sosialisasi Permendag 53/2014 Tentang Unit Pelayan Terpadu Perdagangan dan Permendag
8 Info PDN
UPTP untuk Perizinan Mandatory Online serta Simulasi INATRADE. Sosialisasi Permendag tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara lebih detail dan sistematis berkaitan dengan INATRADE yaitu sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet, serta Mandatory Online yang merupakan metode UPTP.
P
E
R
S
P
E
K
T
I
F
E-Government di Sektor Perdagangan Pemerintah Indonesia terus mengembangkan penerapan e-government di segala lini, termasuk di sektor pelayanan perizinan yang berhubungan dengan pembangunan perdagangan nasional. Pelayanan publik berbasis elektronik atau digital ini telah menjadi kebutuhan yang tak mungkin dihindari lagi agar Indonesia punya daya saing tinggi dalam segala bidang, termasuk di sektor perdagangan.
B
erdasarkan hasil survei E-Government Survey 2014 yang dilakukan oleh PBB, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia soal pengadopsian pemerintahan yang berbasis digital ini. Fakta lain juga menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) di Indonesia pun masih cukup tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Kementerian Perdagangan sebagai institusi yang berada di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia juga memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan good governance terutama di sektor pelayanan perdagangan. Kementerian Perdagangan memiliki sistem perizinan perdagangan yang disebut INATRADE sebagai unit yang mengelola perizinan perdagangan bagi eksportir maupun importir berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 28/M-DAG/PER/6/2009 dalam mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008.
Bicara evaluasi, setidaknya ada beberapa persoalan yang perlu segera dibenahi. Pertama, soal kurang meratanya penerapan sistem e-government di daerah-daerah. Tentu saja ini butuh waktu. Namun tetap perlu ada upaya-upaya yang mengarah ke arah pemerataan tersebut. Kedua, kurang meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, penyiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem ini dengan baik dan benar.
Sistem INATRADE dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan/atau impor. Artinya, proses pelayanan yang berkualitas, transparan, dan cepat merupakan nilai penting yang diharapkan oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk eksportir dan importir. Hal ini, tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Sebab, sistem ini tentu akan terus mengalami perkembangan tuntutan seiring dengan kemajuan zaman yang terus berjalan. [red]
Kabar baiknya, pemerintah Indonesia terbilang cukup serius dengan rencana pelaksanaan e-government ini guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Bahkan, pemerintah menargetkan proyek ini kelar pada tahun 2019. Lantas, bagaimanakah dengan pelayanan publik yang berhubungan dengan sektor perdagangan.
9 Info PDN
LIPUTAN UTAMA II
FORUM SOSIALISASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
FOTO-FOTO: AGUS BACHTIAR
Menyelaraskan Langkah, Bersinergi Membangun Iklim Usaha dan Investasi di Seluruh Daerah
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina membuka Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri yang berlangsung di Bintang Ballroom, Hotel Ramada Bintang Resort, Bali, Selasa (20/10).
Sektor perdagangan memainkan peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara. Berbagai elemen kebijakan perdagangan dari pemerintah pusat, terutama yang berhubungan dengan upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat sangat penting untuk dipahami oleh para pemangku kebijakan di berbagai daerah. Diperlukan persamaan visi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai penerapan strategi guna memperkuat perekonomian di dalam negeri. 10 Info PDN
E
ra globalisasi pun makin dinamis. Perubahan demi perubahan terus terjadi. Ruang-ruang kompetisi di sektor perdagangan global juga makin terbuka lebar dan tak bisa dihindari. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, terutama dengan kondisi ketidakstabilan ekonomi nasional di tengah-tengah lesunya laju perekonomian global belakangan ini.
Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, manfaatnya apabila terjadi kelangkaan pasokan atau barang penting, maka Pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan itu. Inilah pokok pikiran yang melandasi diselenggarakannya kegiatan Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dengan tema “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat di Indonesia”, di Bali, Selasa (20/10) lalu. Pelaksanaan Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri di wilayah Koridor Timur tersebut diselenggarakan selama dua hari (20-21 Oktober 2015). Berlokasi di Bintang Ballrom, Hotel Ramada Bintang Resort, Provinsi Bali. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 150 orang peserta yang berasal dari Dinas-dinas di Bidang Perdagangan, dari 17 Provinsi dan 133 Kabupaten/Kota se-Indonesia, acara Forum Sosialisasi tersebut dibagi ke dalam dua sesi Diskusi Panel. Menurut agenda Ditjen PDN Kemendag, kegiatan serupa akan diselenggarakan di daerah lain juga. Yakni, di wilayah Koridor Barat. “Forum ini sangat penting untuk membahas berbagai isu strategis berkaitan dengan perdagangan di dalam negeri,” ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Srie Agustina, saat memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Srie menyampaikan perlunya langkah-langkah strategis dan peran serta sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan seluruh instrumen kebijakan yang ada. Misalnya, kata Srie, dengan
memaksimalkan kinerja sektor perdagangan dalam negeri melalui upaya memberikan kepastian hukum berusaha di dalam negeri. “Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum yang sangat penting bagi pembangunan perdagangan ke depan,” kata Srie. Menurutnya, dengan adanya Undang-Undang Perdagangan itu, diharapkan kinerja sektor perdagangan akan menjadi lebih kuat dan strategis. Selama ini, kata Srie, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selalu mengikuti irama perkembangan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Namun, saat ini Kemendag sudah memiliki pegangan pasti, yaitu UU Perdagangan dan melandaskan setiap kebijakan turunannya kepada 3 Kebijakan Utama, yakni Peningkatan Ekspor NonMigas, Penguatan Pasar Dalam Negeri, Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Perlindungan Industri Dalam Negeri. Ketiganya bisa berjalan dengan disokong berbagai instrumen kebijakan Pemerintah. “Namun, yang terpenting adalah bagaimana Pemda-pemda dapat mengimplementasikan setiap poin dari kebijakan tersebut di daerah masing-masing,” imbuh dia. Karena itu, dengan diselenggarakannya acara Forum Sosialisasi Kebijakan ini Srie berharap agar para peserta bisa konsisten dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh
11 Info PDN
Pemerintah Pusat. Khususnya, berkaitan dengan pelaksanaan segala urusan Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi. Kemudian, Pemda juga harus memberikan umpan balik apabila terjadi kendala ataupun permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri di daerah. Selain itu, dalam kerangka penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perdagangan, maka setiap Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengadopsi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Soal pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dengan daerah itu juga dipaparkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto. Menurutnya, para dinas baik itu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyusun program serta kegiatan yang seirama atau sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. “Khususnya, program-program dan kegiatan yang disusun Pemda adalah yang berkaitan dengan Kebijakan Perdagangan di Dalam Negeri,” ujarnya penuh penekanan.
4 TOPIK KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Dalam Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri di Koridor Timur Indonesia 2015 tersebut, terdapat empat
LIPUTAN UTAMA II
Kebijakan toko swalayan dikeluarkan untuk menciptakan keseimbangan dan persaingan sehat di dunia usaha.
topik Kebijakan yang menjadi pembahasan utama. Pertama, adalah soal Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. Hal ini berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam rangka stabilisasi harga dan pengendalian ketersediaan pangan berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 25-29. Ada dua regulasi yang bisa menjadi payung hukum dari kebijakan ini, yakni Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan RPP Permendag tentang Perdagangan Antarpulau. Dalam hal ini, Kepala Biro Hukum Kemendag Lasminingsih, memaparkan bahwa Pemerintah Pusat telah menindaklanjuti amanat Perpres 71 Tahun 2015 melalui sejumlah program strategis, yakni Pembentukan Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga. Kemudian, Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Harga: harga acuan, harga pembelian pemerintah, harga khusus, harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar, dan harga subsidi; Pengelolaan Kebijakan Impor Pangan; Pemantauan Gudang; dan, Pembangunan Sarana Perdagangan. “Untuk kebijakan ini, ada dua hal utama yang memerlukan peran Pemerintah Daerah: Identifikasi Ketersediaan Komoditas, Pengendalian Harga dan Pasokan/Permintaan, serta Identifikasi Kendala dan Hambatan Distribusi Komoditas,” ungkap dia. Kedua, mengenai Gudang. Dalam UU Perdagangan, terdapat 4 Pasal yang membahas secara khusus mengenai pergudangan, yaitu Pasal 12, Pasal 15,
Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dihadiri 150 orang peserta dari Dinas yang membidangi Perdagangan yang berada di 17 Provinsi dan 133 Kabupaten/Kota, khususnya yang berada di Wilayah Timur Indonesia.
12 Info PDN
Pasal 17, dan Pasal 29. Itu artinya, peran pergudangan dalam kancah perdagangan nasional sangat penting dan erat kaitannya dengan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Singkatnya, berdasarkan pemaparan Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Jimy Bella, ada empat regulasi yang bisa menjadi pedoman dalam hal pergudangan. Misal, UU Perdagangan, Perpres 71 Tahun 2015, Perpres 39 Tahun 2014, dan Permendag 90 Tahun 2014. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, manfaatnya apabila terjadi kelangkaan pasokan atau barang penting, maka Pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan itu. Ketiga, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Jimmy Bella menjabarkan mengenai perkembangan serta Kebijakan Penataan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Usaha ritel di Indonesia, kata Jimmy, berkembang sangat pesat. Itu bisa dilihat dari data Nielsen Rolling Retail Establishment Survey (RRES), yang mengungkap jumlah usaha ritel bertambah hingga 1 juta unit toko baru dalam 1 dekade terakhir. Karenanya, penyebaran toko swalayan harus ditata melalui regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah. Dalam catatan Info PDN, selama ini ada 5 beleid yang di dalamnya mengatur tentang penataan toko swalayan. Di antaranya adalah UU Perdagangan, Perpres 112 Tahun 2007, Permendag 53 Tahun 2008, Permendag 70 Tahun 2014, dan Permendag 56 Tahun 2014. Kebijakan toko swalayan dikeluarkan untuk
menciptakan keseimbangan dan persaingan sehat di dunia usaha. Kendati demikian, Pemda dipersilakan menjalankan Kebijakan Ritel sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing.
dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemberdayaan Koperasi serta UMKM di Sektor Perdagangan; dan rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.
“Oleh karena itu, daerah sekurang-kurangnya perlu mengatur tentang dua hal. Pertama, jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kedua, adalah jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar rakyat dan toko eceran tradisional,” jelas Jimmy Bella.
Langkah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut diambil mengingat perdagangan bebas ASEAN yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan itu, kepastian berusaha akan didapat dan daya saing pelaku Koperasi dan UMKM di tanah air dapat meningkat.
Keempat, membahas Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di bidang Perdagangan. Pembahasan ini berkaitan dengan rencana
Kedua sektor ini, diharapkan bakal memberikan kon tribusi lebih besar bagi
SELA EKSKLUSIF
Srie Agustina
perekonomian nasional. Sebagai informasi, kedua rancangan peraturan itu saat ini tengah dalam tahapan penyempurnaan. Finalisasi kebijakan akan digodok oleh tim dari Kementerian/Lembaga terkait untuk kemudian dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) antar Kementerian/Lembaga. Keempat topik tersebut secara bergantian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto, Direktur Bahan Pokok dan Barang Penting Robert James Bintaryo, Direktur Bina Usaha Perdagangan Fetnayeti, dan Plt. Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Jimmy Bella. [ccp/amf]
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI
UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
Dasar Hukum Pembangunan Perdagangan ke Depan PERKEMBANGAN masif sektor perdagangan memunculkan dinamika tersendiri bagi dunia usaha di tanah air. Diperlukan langkah-langkah strategis dengan dilandasi berbagai Peraturan Pemerintah, sebagai dasar hukum kuat dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
Kota mengeluhkan banyaknya ritel modern yang tumbuh di daerah mereka. Lalu kontribusi apa yang diharapkan dari Pemerintah Daerah? Dalam mengimplementasikan setiap kebijakan Pemerintah Pusat, masing-masing Pemda diharapkan dapat menerapkan: Konsistensi pelaksanaan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Terkait pelaksanaan urusan Pemerintah Pusat di daerah dalam kerangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi); Memberi umpan balik jika terjadi kendala atau permasalahan pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri di daerah.
Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Srie Agustina, disahkannya Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan pada awal tahun 2014 lalu merupakan dasar hukum yang sangat penting bagi pembangunan perdagangan ke depan. Harapannya, kata Srie, implementasi berbagai elemen kebijakan dapat membuat kinerja sektor perdagangan menjadi lebih kuat dan strategis, dan berperan dalam memulihkan kondisi perekonomian domestik yang kini masih belum stabil.
Selain itu, dalam kerangka penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perdagangan, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengadopsi segala Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan Dirjen PDN Srie Agustina pada Info PDN: Apa tujuan diselenggarakannya Forum Sosialisasi Kebijakan ini? Teman-teman dinas di daerah harus mengikuti dan memahami irama perkembangan perdagangan dalam negeri di tanah air. Jadi, forum semacam ini sangat penting untuk membahas berbagai isu strategis dalam dunia perdagangan. Harapannya, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat untuk selanjutnya diterapkan di daerah mereka masing-masing.
Apa kendala dari penerapan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah selama ini? Intinya, regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat merupakan sebuah panduan. Implementasi dari regulasi tersebut untuk selanjutnya diatur lagi oleh Pemda melalui Perda dengan mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing. Jadi jangan dikembalikan ke pusat seperti yang selama ini terjadi. Misalnya soal kebijakan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, dan Toko Modern. Kadang-kadang saya miris kalau mendengar perwakilan Kabupaten/
13 Info PDN
Terkait deregulasi, ada rencana merevisi Perpres 112/2007. Apa poin yang ditekankan dalam revisinya nanti? Pekerjaan rumah kita memang masih banyak, termasuk soal revisi Perpres 112 Tahun 2007 itu. Ada Pasal-pasal yang sudah tidak sejalan dengan UU Perdagangan. Kita juga akan memasukkan amanah-amanah berkaitan dengan upaya melindungi atau menata atau melakukan pembinaan kepada pasar rakyat. Kemudian, terkait dengan pembangunan toko-toko swalayan nantinya. Itu sangat terkait erat dengan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah.*
REVIEW KEBIJAKAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Latar Belakang Kebijakan
● “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; ● “Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
Dunia saat ini telah banyak mengalami perubahan. Sektor perdagangan yang berkembang pesat dan semakin terbuka memunculkan dinamika tersendiri bagi dunia usaha. Persaingan yang kian ketat, tak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha berskala besar, melainkan juga usaha kecil dan menengah. Apalagi, Indonesia akan menghadapi era liberalisasi perdagangan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Penataan Pasar Tradisional ● Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. ● Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m2 (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. ● Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
Dunia usaha tentunya mengharapkan campur tangan Pemerintah, untuk memproteksi mereka dari berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan saat implementasi pasar tunggal berlangsung. Salah satu upaya konkret adalah melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah itu tadi, yang dilandasi oleh regulasi sebagai dasar hukumnya. Inilah kiranya logika berpikir diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokok Modern. Dengan menggunakan beleid ini, diharapkan sektor usaha perdagangan berskala kecil dan menengah dapat tumbuh dan berkembang. Saling serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di dalam negeri.
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ● Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. ● Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi); b. Supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); c. Hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi); d. Department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter persegi); e. Perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi). ● Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
Definisi ● “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; ● “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar; ● “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang; ● “Toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual; ● “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan; ● “Pengelola Jaringan Minimarket” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya; ● “Pemasok” adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha; ● “Usaha Kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; ● “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; ● “Syarat Perdagangan” (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan; ● “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
Persyaratan Pendirian Usaha ● Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. ● Penyediaan areal parkir dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain. ● Pedoman mengenai ketentuan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pengaturan Lokasi dan Jarak ● Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. ● Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
14 Info PDN
wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok. ● Barang dengan karakteristik tertentu, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi. ● Perubahan jenis biaya ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.
● (3) Supermarket dan Department Store: (3) Supermarkets and Department Stores: a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. ● Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. ● Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten. ● Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. ● Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. ● Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. ● Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. ● Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusatpusat kegiatan. ● Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
Penggunaan Private Label ● Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah. ● Penggunaan merek Toko Modern sendiri mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia. ● Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perizinan ● Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki: a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional. b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan. c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan. ● IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. ● Izin melakukan usaha diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan \oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan. Pengaturan Jam Kerja ● Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut: a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat. b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat. ● Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat.
Pembinaan dan Pengawasan ● Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. ● Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah: a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional; c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. ● Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar: a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. ● Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah, atas permintaan Menteri maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemasokan Barang Kepada Toko Modern ● Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. ● Apabila dalam kerjasama usaha diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis. ● Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok; b. Pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak; c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya; d. Pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; e. Biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan. ● Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok, adalah: a. Potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli; b. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan; c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan; d. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern; e. Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern; f. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau g. Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan besaran yang
Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. Peralihan ● Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Presiden ini. ● Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Presiden ini. ● Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini. ● Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini. ● Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini. ● Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.*
15 Info PDN
KHAZANAH PASAR RAKYAT
PASAR SOBO
Pasar Wisata Terpadu di Banyuwangi
Maket desain Pasar Wisata Terpadu "Pasar Sobo" Banyuwangi.
Pasar Sobo akan menjadi pasar rakyat pertama yang menjelma menjadi pasar wisata terpadu dengan konsep modern di Indonesia. Pasar ini, selain berfungsi seperti umumnya pasar rakyat, juga akan dilengkapi dengan pusat kerajinan, penginapan juga terminal angkutan tujuan wisata. Pasar Sobo bakal menjadi ruang tamu Banyuwangi menyambut para pelancongnya.
M
enjadikan pasar rakyat sebagai pasar wisata sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Klewer di Solo, menjadi contoh bagaimana pasar rakyat telah menjadi pasar wisata. Pada umumnya, setiap pasar yang berada di lokasi wisata otomatis akan menjadi pasar wisata yang menjual berbagai kerajinan setempat. Namun jika konsep pasar wisata dibuat dengan fasilitas yang sangat lengkap, hingga penginapan pun dijadikan fasilitas yang ada dalam komplek pasar, sepertinya Pasar
Sobo di Banyuwangi akan menjadi satusatunya pasar dengan konsep ini. Apalagi, pasar ini terpadu dengan terminal untuk memudahkan akses transportasi. Pasar ini mulai dibangun sejak awal 2015. Pasar rakyat yang berdiri di atas lahan 7.000 meter persegi ini semula adalah pasar rakyat biasa, pasar yang terkesan kotor dan tidak teratur. Pasar ini diisi oleh berbagai macam pedagang, mulai pedagang kelontong, pasar burung, barang elektronik, hingga tempat biliar ada di sana. Lantaran Banyuwangi kini tengah fokus
16 Info PDN
menjual pariwisatanya, Pasar Sobo dijadikan pasar representatif penunjang proyek pariwisata yang tengah gencar dibangun pemerintah setempat. Lewat tangan arsitek Andra Matin, Pasar Sobo disulap menjadi pasar modern dengan konsep terpadu dengan berbagai fasilitas, selain fungsi pasar pada umumnya. Pasar ini juga dibangun dengan konsep go green. Pasar Sobo memiliki empat lantai. Lantai dasar untuk area parkir, musala dan toilet, dan perkantoran agen travel. Lantai I, untuk los-los pedagang yang disediakan untuk 90 pedagang. Sedangkan lantai II dan III,
untuk dormitory atau tempat penginapan. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengapresiasi konsep pasar tersebut. Ketika blusukan ke sejumlah pasar di Banyuwangi, Sabtu (10/10) lalu, Mendag menyempatkan diri mengunjungi proses pembangunan pasar tersebut. Menurutnya, terminal dan pasar terpadu Sobo akan menjadi pasar rakyat percontohan yang pantas ditiru konsepnya di wilayah lain. “Kita mau belajar dan kita akan sebarkan ilmu yang saya dapat di Banyuwangi ini. Ide terminal dan pasar terpadu ini sangat brilian dan ini akan menjadi percontohan,” ungkapnya ketika itu. Pasar ini nantinya merupakan pasar rakyat yang selain menjual kebutuhan pangan rakyat seharihari, juga akan menyediakan kerajinan lokal yang menjadi suvenir para wisatawan. Dengan terminal terpadu yang mendukungnya, lengkap sudah konsep pasar wisata yang dibangun di Kelurahan Sobo, Banyuwangi ini. “Ciri khas pasar rakyat adalah budayanya. Kita harapkan ini bisa diperkuat dan tidak lupa juga harus bersih, sumber air bersih, dan sirkulasi udara yang baik,” tambahnya.
TIGA ASPEK YANG MENJADI LANDASAN Arsitek Pasar Sobo Banyuwangi Andra Matin mengaku konsep Pasar Sobo berasal dari Bupati Banyuwangi. Dia hanya menerjemahkan keinginan Bupati untuk mewujudkan satu pasar terpadu yang dapat mendukung pariwisata Banyuwangi yang lokasinya tersebar di seluruh pelosok wilayah timur Pulau Jawa ini.
Lonjakan kunjungan wisatawan ke daerah berjuluk “The Sunrise of Java” yang terus meningkat secara otomatis mendongkrak permintaan produk-produk kreatif, seperti kerajinan, busana, dan jasa hiburan kebudayaan.
Pasar Sobo yang juga akan dilengkapi dengan terminal terpadu, akan menjadi pintu masuk para pelancong ke Banyuwangi. Untuk itu, selain menjadi etalase pariwisata dan kerajinan lokal, di sini juga akan menjadi tempat peristirahatan sekaligus terminal angkutan yang akan mengantarkan wisatawan ke sejumlah lokasi wisata di Banyuwangi. ”Banyuwangi memiliki banyak tempat pariwisata dengan lokasi tersebar, ada yang di pegunungan, laut atau pantai serta desa-desa adat yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga dibutuhkan tempat penginapan untuk memfasilitasi pelancong-pelancong lokal dan internasional,” kata Andra Matin pada Info PDN. Soal konsep go green yang dikembangkan di pasar ini, Andra Matin mengungkapkan, bangunan pasar
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat meninjau Pasar Sobo, Banyuwangi, Sabtu (10/10).
FOTO: SKYSCRAPERCITY.COM
Sementara itu Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, revitalisasi Pasar Sobo sejatinya untuk mengubah paradigma masyarakat yang selama ini mengonotasikan pasar rakyat adalah kumuh dan kotor, menjadi pasar yang bersih dan tertata rapih.
Dengan pasar terpadu ini harapan pemerintah bisa menjadi alternatif utama dalam berbelanja. Di pasar ini pengelola akan mengatur per blok, mana yang menjual ikan dan daging, sembako, sayur, dan lainnya. ”Kelebihannya pasar ini adalah pasar rakyat yang juga menjual oleh-oleh bagi wisatawan sehingga bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Bupati Anas.
17 Info PDN
KHAZANAH PASAR RAKYAT
Pertumbuhan industri kreatif di Banyuwangi di atas 10%, bahkan ada yang menembus 80%, melampaui pertumbuhan ekonomi daerah yang rata-rata berkisar 7%.
ini akan meminimalisir penggunaan energi dengan memanfaatkan potensi alam yakni memaksimalkan cahaya matahari dan menciptakan sirkulasi udara dengan baik. Selain itu, Andra juga tengah mendiskusikan soal pengelolaan sampah yang efektif di Pasar Sobo. Merevitalisasi pasar rakyat merupakan jawaban dari ancaman toko-toko waralaba dan pasar modern yang merambah di seluruh pelosok. Selama empat tahun terakhir, Banyuwangi berupaya memproteksi pasar rakyat agar tidak tergerus oleh pasar modern. Merevitalisasi pasar menjadi cara untuk mengangkat derajat pasar rakyat di mata masyarakat. Menurut Andra, dalam upaya merevitalisasi pasar rakyat, perlu diperhatikan konsep bangunan, pengelolaan, dan budaya masyarakat setempat. Ketiga aspek tersebut memiliki peranan yang sama besar dan saling terkait satu sama lain. Tidak bisa diintervensi lewat satu aspek saja. Dibutuhkan suatu pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, Andra mensyaratkan partisipasi dari semua pihak yang terkait, baik dari pengguna, pengelola, dan perancang. “Dalam hal ini, arsitek sebagai perancang harus bisa merangkum ketepatgunaan penyediaan fungsi, sekaligus menetapkan visinya sendiri,” papar Andra. Revitalisasi Pasar Sobo tak cukup satu tahun. Tahun 2015 ini merupakan tahap pertama, targetnya 50% pembangunan struktur. Awal 2016, pembangunan dilanjutkan dengan penyelesaian struktur dan arsitektur.
GELIAT WISATA BANYUWANGI Beberapa tahun terakhir, Banyuwangi begitu gencar mempromosikan destinasi wisata yang ada di wilayah ini. Berbagai festival kesenian dan kebudayaan juga marak terselenggara di sini. Pariwisata telah membuka peluang ekonomi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi beberapa tahun ini.
Konsep desain bagian dalam Pasar Wisata Terpadu Banyuwangi
18 Info PDN
Setidaknya ada 12 lokasi wisata di Banyuwangi yang telah banyak dikunjungi para pelancong. Ada Cagar Alam Baluran, Pantai Bama, Pantai Watu Dodol, Pantai Rajeg Wesi, Pantai Sukamade, Teluk Hijau, Pantai Plengkung, Agrowisata Kalibendo, Pemandian Tamansuruh, Pantai Pulau Merah, Kawah Ijen, dan Wisata Mangrove di Bedul. Lonjakan kunjungan wisatawan ke daerah berjuluk “The Sunrise of Java” yang terus meningkat secara otomatis mendongkrak permintaan produk-produk kreatif, seperti kerajinan, busana, dan jasa hiburan kebudayaan. Pengembangan pariwisata sejalan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri kreatif, seperti barang seni, pertunjukan seni, kerajinan, fesyen, dan kuliner. “Oleh karena itu, ke depan pariwisata terus ditingkatkan di Banyuwangi, sehingga dengan sendirinya bisa menggerakkan para pelaku industri kreatif,” kata Bupati Abdullah. Pertumbuhan industri kreatif di Banyuwangi di atas 10%, bahkan ada yang menembus 80%, melampaui pertumbuhan ekonomi daerah yang rata-rata berkisar 7%. Pertumbuhan sektor wisata di sini juga mengatrol kinerja sektor kuliner, yang dampak lanjutannya adalah penyerapan produkproduk pertanian Banyuwangi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan angka kunjungan wisatawan domestik tahun 2012 ke Banyuwangi sebanyak 860.000 orang. Kemudian naik menjadi 1.500.000 orang pada 2014. Wisatawan mancanegara pun meningkat tajam, dari 5.000 pada 2012 menjadi 28.000 pelancong pada 2014. Sektor pariwisata secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Banyuwangi, dari Rp14,97 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp33 juta per tahun pada 2014. Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) juga naik dari Rp23,56 triliun menjadi Rp40,48 triliun. [den]
REFERENSIA
FOTO: BUSINESSTIMES.COM.SG
Menelaah Regulasi E-Commerce Negeri Singa
Bicara e-commerce, di Asia Tenggara, Singapura merupakan kiblatnya. Negeri yang memiliki visi untuk menjadi pusat e-commerce internasional ini memiliki tatanan dan regulasi yang lengkap dan paling memadai di antara negara-negara ASEAN lainnya.
E
-commerce kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Gaya hidup berbelanja melalui jalur internet ini menjamur begitu pesat beberapa tahun ini. Hampir seluruh perdagangan barang sampai jasa kini transaksinya sudah dilakukan secara elektronik. Tentu ini menjadi fenomena yang perlu ditata pelaksanaannya dengan regulasi yang tepat. Adalah cukup beralasan bagi Indonesia untuk mengintip, atau lebih tepatnya menelaah dan mempelajari kebijakan dan aturan soal e-commerce di Singapura. Mengapa?
Bicara e-commerce, di Asia Tenggara, Singapura merupakan kiblatnya. Negeri Singa ini diakui oleh banyak pihak sebagai negara di ASEAN yang terdepan dalam menyikapi fenomena e-commerce. Sejak kemunculan komputer di tahun 1980-an, banyak negara yang tidak siap menghadapi gelombang media baru yang dibangun manusia abad ini. Sementara Singapura sangat tanggap dengan fenomena ini. Bahkan Singapura punya misi menjadi pusat e-commerce internasional, dengan begitu Singapura bisa mewujudkan gol besarnya sebagai pusat produksi dan penggunaan IT global.
19 Info PDN
Singapura telah merancang strategi bagaimana mewujudkan mimpinya tersebut dengan empat fase. Yakni, fase awal di tahun 1980-1985 dimulai dengan mewujudkan sistem pemerintahan yang terkomputerisasi. Fase kedua dilaksanakan tahun 1986-1990, dengan mengupayakan agar komputerisasi dan kemudahan akses informasi dapat dinikmati masyarakat nasional, sehingga di fase ketiga sepanjang 1990-1999, Singapura dapat menjadi ‘Intelligent’ Island dan pusat IT. Memasuki tahun 2000, Singapura mencapai fase keempat dengan membangun negaranya menjadi Pusat IT Global.
REFERENSIA
Dari 80% masyarakat Singapura pernah berbelanja secara online, sehingga masyarakat Singapura digelari pemboros secara online tertinggi di Asia.
Key facts about online users and shoppers in the ASEAN 6
Online Users Number of online users (million)
% total population
ASEAN 6
158
29%
Indonesia
39
Malaysia
% below 35 years old
Online Shoppers Time online (hours per week)
Time spent on social media
Number of online shoppers (million)
% online population
% using mobile to buy
70%
19.4
29%
87
55%
57%
16%
70%
13.5
25%
5
12%
61%
20
67%
63%
16
32%
16
80%
47%
Philippines
36
37%
71%
16.4
42%
25
70%
62%
Singapore
4
73%
51%
16.6
16%
3
80%
48%
Thailand
19
29%
74%
27.2
31%
14
75%
58%
Vietnam
40
44%
74%
26.2
22%
24
60%
58%
Sources: International Telecommunication Union, ComScore via UBS, Nielsen's global curvey of e-commerce (Q1 2014), eMarketer, Trend Macro, MasterCard, Paypal, VECITA; A.T. Kearney analysis.
Singapura sangat serius dengan strateginya ini. Pelaksanaan tersebut dimulai dengan menerapkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam industri, pemerintahan, dan universitas-universitas. Kemudian di fase ketiga, Singapura mulai merancang formulasi kebijakan yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi.
jasa dengan cara menarik investasi asing dalam kegiatan e-commerce, mempercepat jasa pengiriman elektronik sebagai salah satu pelayanan publik, mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan jasa e-commerce, serta mengharmonisasi hukum dan kebijakan-kebijakan mengenai e-commerce.
Tahun 1993, kebijakan Computer Misuse Act (CMA) dimasukkan ke dalam BAB 50 A Konstitusi Singapura. CMA merupakan adopsi kebijakan dari undang-undang Inggris tahun 1990 mengenai penyalahgunaan dalam penggunaan komputer.
Hukum dan kebijakan yang terkait e-commerce menjadi tanggung jawab Badan Komputer Nasional (National Computer Board/NCB) yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Industri (Ministry of Trade and Industri/MTI) Singapura. NCB didirikan tahun 1981, mengiringi strategi yang dibuat Singapura dalam penguasaan IT tahun 1980.
Kebijakan secara khusus menyangkut kegiatan perdagangan melalui media elektronik telah mulai diperkenalkan tahun 1996 melalui E-Commerce Hotbed Program. Aturan resmi yang pertama mengenai e-commerce di Singapura tersebut berisi tentang infrastruktur dalam mengembangkan e-commerce baik secara perangkat hukum maupun secara teknis. Pada tahun 1998, aturan yang lebih komprehensif dikeluarkan oleh pemerintah Singapura, yakni Electronic Commerce Master Plan. Visi Singapura sebagai pusat e-commerce internasional mulai dicanangkan dalam master plan tersebut. Rencana perwujudannya diupayakan dengan membangun kekuatan dalam perdagangan internasional, jasa keuangan internasional, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Master plan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan e-commerce sebagai sebuah industri
20 Info PDN
Pada tahun 1999, NCB bergabung dengan otoritas telekomunikasi Singapura, Telecommunication Authority of Singapore (TAS) yang didirikan pada tahun 1992 sebagai penyedia jasa layanan telepon di Singapura. Proses merger kedua badan tersebut melahirkan Otoritas Pembangunan Info-komunikasi (Info-communications Development Authority/ IDA) di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan IT (Ministry of Communications and IT/MCIT). Di tahun 2001, MCIT diperluas jangkauan tanggung jawabnya untuk mengatur dunia penyiaran dan konten-konten di internet, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Seni (Ministry of Information, Communications, and the Arts/MITA). Regulasi yang menjadi landasan perdagangan
E-Commerce Potential in ASEAN
Japan
11% 10%
6%
12-15
10-15 8-12
EU 5
25% 25%
Market size ($ billion)
United States
China
25-30
ASEAN 6
Estimated e-commerce growth rate (2013-2017)
7-10 5-7
1.3
1.3
1.0
1.7
0.9
0.8
Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
Sources: A.T. Kearney
Pemerintah Singapura juga mengeluarkan semacam lisensi dan kode etik yang mengatur konten-konten dalam media elektronik, seperti SBA (Class License) Notification yang dikeluarkan pada 15 Juli 1996 dan SBA Internet Code of Practice yang mulai berlaku pada 1 November 1997. Masalah pajak dalam kegiatan e-commerce turut diatur oleh Otoritas Perpajakan Dalam Negeri Singapura (Inland Revenue Authority of Singapore/IRAS). Sedangkan urusan ekspor dan impor ditangani oleh Badan Kemajuan Perdagangan (Trade Development Board/ TDB) Singapura.
SEIRING dengan derasnya arus globalisasi, tren perdagangan melalui media elektronik pun telah menggejala di setiap negara. Maka, tak mengherankan bila persoalan e-commerce juga masuk dalam pembahasan pada lingkup regional. Di tingkat ASEAN misalnya, pada November 1999 negara-negara yang tergabung di kawasan ini menyepakati e-ASEAN Task Force 3, yakni sebuah badan pengawas yang terdiri atas perwakilan pihak pemerintah dan swasta dari sepuluh negara anggota.
▀ 2013 level ▀ Theoretical potential
secara elektronik di Singapura adalah Electronic Transaction Act (ETA) yang disahkan pada 10 Juli 1998. UU ini dibuat untuk mengatur segala bentuk fasilitas komunikasi elektronik, mulai dari pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, hingga mengatur alat bukti dalam transaksi elektronik.
Peta Pasar E-Commerce di ASEAN
tertinggi di Asia. Sementara survei MasterCard mengungkapkan, dua dari tiga masyarakat Singapura mengakses internet untuk berbelanja online. Data lain yang menguatkan kejayaan Singapura dalam industri e-commerce adalah lansiran dari AC Nielsen berdasarkan survei 2011; 85% pengakses internet di Singapura sering terkoneksi dengan media sosial, dan 69% dari mereka terhubung dan terlibat dengan merek dan perusahaan. Demand yang tumbuh bersama gaya hidup ini secara sinergi juga menumbuhkan pengusaha online shop. Situs emall.sg, salah satu portal yang merangkum berbagai perusahaan online di Singapura, mencatat ada 4.000 perusahaan bisnis online yang berbasis di Singapura dengan berbagai jenis perdagangannya.
Rancangan yang terimplementasi dengan baik tadilah yang membuat e-commerce di negara dengan luas wilayah 718,3 kilometer persegi ini tumbuh positif secara ekonomi.
Singapura mengatur berbagi aspek yang terkait dengan aktivitas perdagangan secara elektronik, termasuk secara kelembagaan, pemerintah juga mengupayakan pekerjaan membangun e-commerce menjadi pekerjaan bersama antarinstansi.
Survei Asia Pasifik Digital Marketing Yearbook 2009 mengungkapkan, dari 80% masyarakat Singapura pernah berbelanja secara online, sehingga masyarakat Singapura digelari pemboros secara online
E-commerce layaknya peradaban baru manusia yang berbagai unsur di dalamnya harus dapat terurai dengan jeli sehingga pengaturannya pun harus dilakukan secara komprehensif. [den]
21 Info PDN
Salah satu tujuan utama e-ASEAN Task Force ialah mendukung kemunculan e-commerce berupa usaha dot-com, dan proyek-proyek yang menopangnya, seperti e-enterpreneurship seminar, ASEAN School Network, jaringan perdagangan regional, portal ASEAN World Master, serta program pertukaran bisnis/industri. Alasan kesepakatan tersebut juga cukup beralasan bila dilihat dari potensi pasar e-commerce di ASEAN. Memang, banyak pihak menilai pasar e-commerce di ASEAN belum maksimal dibanding pasar-pasar e-commerce di kawasan-kawasan lain semisal Eropa dan Amerika. Meski demikian, ke depan ASEAN diakui bakal menjadi pasar yang cukup potensial. Sebagai gambaran, tahun 2013 Indonesia memiliki sekitar 39 juta pengguna internet. Namun dengan potensi tersebut jumlah pembeli online-nya masih sedikit jika dibandingkan negara lain. Indonesia hanya memiliki sekitar 5 juta pembeli online, atau hanya sekitar 12% dari jumlah pengguna internet yang ada. Jumlah itu, di banding Singapura memang lebih banyak. Negeri Singa ini hanya memiliki 3,2 juta pembeli. Namun perlu diingat bahwa negara ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit pula yakni sekitar 5,5 juta. Ya, nilai pasar e-commerce di Indonesia termasuk yang paling tinggi yakni USD 1,3 miliar (Rp16,7 tiliun), sama dengan Malaysia. Namun, angka itu tetap di bawah Singapura yang memiliki nilai pasar tertinggi yakni USD 1,7 miliar (Rp21,8 triliun). Hal ini mungkin dikarenakan daya beli di negara ini lebih tinggi.*
FOTO: BLOG.BAFFARO.COM
TREN BISNIS
Potensi Bisnis Aneka Sambal Nusantara Mulai Menggoda Sambal, bagi orang Indonesia, menjadi menu wajib yang mendampingi setiap sajian di meja makan. Tak hanya makanan berat, camilan sekalipun, tak lengkap rasanya tanpa cocolan sambal. Kini, marak berkembang bisnis sambal dalam kemasan di seantero Nusantara.
P
entingnya peran sambal dalam setiap sajian makanan, layaknya menjadi bagian dari kehidupan orang Indonesia. Bahkan ada selorohan: Pilih istri itu harus yang pinter nyambel. Dari Merauke hingga ke Sabang, setiap daerah punya sambal khasnya masingmasing. Ada sambal roa, dabu-dabu, sambal matah, sambal goang, sambal terasi, sambal kacang, hingga sambal goreng yang banyak dikenal untuk berbagai jenis makanan. Mungkin banyaknya jenis sambal sebanyak jumlah suku di Indonesia.
Pokoknya, selera nusantara tak bisa meninggalkan sambal. Sambal tetap menjadi unsur penting dalam setiap masakan Indonesia. Namun, pergeseran gaya hidup kadang menyulitkan orang untuk sekadar menyempatkan diri membuat sambal. Situasi ini kemudian menginspirasi banyak pengusaha kreatif untuk memproduksi sambal-sambal dalam kemasan. Mereka menawarkan jasa membuat berbagai jenis sambal. Rata-rata mereka adalah pengusaha yang mulai dari nol. Dimulai dengan produksi skala kecil secara
22 Info PDN
mandiri—produksi hingga pemasaran sendiri—dengan jumlah produksi yang hanya bisa disebar ke kalangan terdekat yakni tetangga dan teman dekat, sampai kini banyak pengusaha sambal kemasan yang sudah melempar produknya ke luar pulau dengan omzet puluhan juta rupiah per bulannya. Salah satu merek sambal kemasan yang begitu gencar memasarkan produknya adalah Sambal Roa 354. Sambal racikan Wirda Ayu Layuhibu ini sudah begitu santer dengan pemasaran yang dikelola apik lewat media
23
FOTO: AGUS BACHTIAR
Info PDN
FOTO: AGUS BACHTIAR
TREN BISNIS
Displai aneka sambal kemasan di toko-toko retail modern ini cukup menarik dan menggugah selera.
Kelebihan dari sambal tradisional kemasan yang sejauh ini masih dipertahankan oleh para produsennya adalah kekhasan bumbu Indonesia yang berasal dari rempah yang beragam.
internet, etalasenya di www.sambalroa354.com. Di bawah bimbingan CV. Serasa Food Indonesia, sambal roa buatan Wirda ini sudah merebak ke seluruh penjuru nusantara, meski usaha ini baru dirintis awal 2015. Di Surabaya, ada ibu rumah tangga lain yang juga membuka usaha sambal tradisional kemasan. Susilaningsih, lebih dulu membuka bisnis sambal tradisional ini. Dengan label Sambal Dede Satoe atau DD-1, Susilaningsih merintis usahanya sejak 2011 lalu. “Saya ingin membuktikan bahwa sebagai ibu rumah tangga pun bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, tidak hanya diam di rumah tanpa menghasilkan apa-apa. Dan yang bisa dilakukan adalah membuat sambal ini,” kata Susilaningsih. Ketika merintis, Susilaningsih mengaku hanya bermodalkan uang Rp50 ribu untuk membeli 1 kg cabai. Namun seiring waktu, setelah melakukan berbagai eksperimen, akhirnya Susilaningsih mampu mengembangkan usahanya ini hingga tak hanya cukup untuk menggaji 10 orang pekerjanya, tetapi dia juga bisa membeli mesin
24 Info PDN
produksi. Kini, dia tengah menikmati hasil kerja kerasnya. Saat ini Susilaningsih membutuhkan 100 kg cabai untuk bisa memproduksi 100 kg sambal atau sekitar 500 botol per harinya. Omzetnya kini mencapai Rp50 juta per bulan. Soal pemasaran, Sambal Dede Satoe juga menggunakan internet seperti yang dilakukan Sambal Roa 354. Namun perdagangan konvensional tetap menjadi andalan Susilaningsih untuk memasarkan produknya. Selain membuka toko sendiri di rumahnya, dia juga menitip dagangannya ke sejumlah toko oleh-oleh khas Surabaya dan supermarket. Pemasaran terbesarnya saat ini berada di wilayah Sampit, Madura. Kedua perempuan ini hanya sebagian kecil pengusaha sambal tradisional kemasan yang kini tengah naik daun. Bisnis kuliner memang usaha menjanjikan yang pasarnya tak pernah sepi. Namun di bisnis kuliner, kualitas bahan makanan, kebersihan dan kesehatan menjadi faktor penting yang patut diperhatikan. Kemudian, kemasan dan strategi pemasaran yang jitu
juga perlu dirancang serius mengingat kesan pada pandangan pertama menjadi pertimbangan penting dalam perdagangan. Kelebihan dari sambal tradisional kemasan yang sejauh ini masih dipertahankan oleh para produsennya adalah kekhasan bumbu Indonesia yang berasal dari rempah yang beragam. Selain itu, sambal tradisional kemasan ini juga pantang menggunakan bahan pengawet. Semoga industri ini tetap berlaku bijak dengan mempertahankan semangat tradisi tanah air sebagai basis perdagangannya.
MERAMBAH PASAR DUNIA Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, produk pertanian olahan asal Indonesia khususnya sambal tengah diminati di pasar dunia. ”Permintaan untuk sambal itu besar sekali, dan jenis sambalnya diterima semua, baik itu sambal pecel, sambal bajak, sambal terasi dan lainnya, semua diterima,” katanya.
Berdasarkan catatan Kementeementerian Perdagangan, pasarr speciality food di Amerika Serikat ikat mencapai sekitar USD 90 miliar. Sementara ekspor por makanan olahan Indonesia esia ke AS saat ini baru mencapai apai USD 75 juta. Sekitar 40% dari nilai ekspor tersebut diekspor oleh usaha kecil menengah (UKM). UKM). Diperkirakan, pada 2015 hingga 2016 potensi tersebut ut akan meningkat menjadi USD 125 juta. Salah satu merek sambal al tradisional yang tengah hits di AS adalah Sambal Three Anoa, yakni perusahaan haan milik diaspora Indonesia di wilayah Washington hington D.C. Produk Three Anoa berhasil masuk jaringan i supermarket k t The Th Whole Foods Market di AS. Pendiri Three Anoa, Agus Wong mengatakan, masuknya sambal di pasar internasional merupakan salah satu cara untuk mempromosikan ciri khas masakan Indonesia di dunia internasional. [den]
Indonesia memiliki aneka macam jenis sambal yang masih bisa dieksplorasi keunikan dan peluang pasarnya.
FOTO: SAMBALIKANROA.COM
Untuk melakukan ekspor produk sambal tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti soal kemasan yang baik, label yang memadai, dan juga diperlukan sertifikasi. Begitu populernya sambal tradisional Indonesia di pasar global hingga kata
sambal telah masuk ke dalam alam kamus bahasa Inggris Oxford (Oxford Dictionary).
25 Info PDN
INSPIRASI USAHA
BISNIS BAHAN BAKU PATUNG (SCULPTING) B
Berangkat dari Hobi, Dompet Tebal Berisi
Edsa Midiotomo Abdurahman sangat gandrung dengan sejumlah tokoh komik dan film idolanya. Ia ingin memiliki patung tokoh-tokoh tersebut tapi tak pernah kesampaian karena mahal harganya. Hobi dan keinginan inilah yang kemudian mengantarkannya menjadi pengusaha bahan baku patung beromzet ratusan juta.
B
isnis berlatar belakang hobi bukan barang baru di dunia usaha. Bahkan saat ini, bisnis yang dikembangkan dari hobi disebut-sebut sebagai dorongan paling kuat ketika orang memutuskan untuk membuka usaha.
Edsa Midiotomo Abdurahman sangat optimis dengan masa depan usahanya.
Mulanya dia merupakan bagian dari orang yang suka dengan tokoh komik dan film. Kegemarannya sejak kecil ini rupanya tak putus hingga dia duduk di bangku kuliah, Fakultas MIPA jurusan Biologi Universitas Indonesia (UI). Seperti kebanyakan orang, dia pun ingin memiliki setiap action figure idamannya. Namun tak semua kesampaian lantaran harga patung tokoh komik cukup mahal.
26 Info PDN
FOTO-FOTO: MIDZTOYZ.COM
Bagai sebuah investasi, menggeluti hobi merupakan modal pengetahuan yang menjadi penting ketika memutuskan untuk membuka bisnis di kemudian hari. Begitulah kira-kira kisah singkat bisnis Edsa Midiotomo Abdurahman.
Patung-patung tokoh film kartun dalam berbagai pose gerakan khasnya.
Menyiasati kondisinya ketika itu, Edsa pun mencoba membuat sendiri tokoh idolanya. Namun dalam proses berkarya, dia menghadapi kendala. Bahan baku patung yang bagus sulit di dapat di Indonesia, karena masih disuplai dari impor. Edsa yang kreatif tak habis akal. Dia kemudian mencoba membuat sendiri bahan baku patung dengan segala keterbatasannya. Edsa tak memiliki latar belakang seni. Namun hobinya yang mengenalkan dia lebih jauh dengan dunia Sculpting, hingga selain bagaimana membuat action figure, dia juga paham bagaimana membuat bahan baku untuk patung yang baik. Berbekal pengetahuan yang dia gali dari berbagai sumber dan keuletannya, akhirnya Edsa mampu menciptakan bahan baku patung figur sendiri. Dan di kemudian hari, kemampuannya membuat bahan baku patung itu menjadi ladang bisnisnya. Kini Edsa menjadi
pengusaha bahan baku Sculpting dengan merek Midztoyz. ”Saya sudah mulai merintis Midztoyz dari bangku kuliah. Tapi baru mulai serius tahun 2009. Dimulai dari hobi dan keingingan memiliki patung figur terkenal tapi tidak kesampaian karena harganya mahal. Saya mulai aja bikin sendiri, eh terkendala di bahan. Jadi saya musti bikin bahannya dulu,” kata Edsa.
SIBUK BERDAGANG LUPA BERKARYA Bahan baku patung yang dibuat Edsa rupanya mendapat tempat di pasar kalangan penggemar patung figur. Sukses menjual bahan baku pembuatan patung rupanya mengalihkan perhatian Edsa dengan hobi membuat patung figur. Sempat lama dia tak membuat action figure. Dia fokus dengan membuat bahan baku dan bereskperimen dengan bahan-bahan untuk mendapatkan bahan baku yang paling baik untuk membuat patung.
27 Info PDN
Kemampuannya membuat bahan baku patung itu menjadi ladang bisnisnya. Kini Edsa menjadi pengusaha bahan baku Sculpting dengan merek Midztoyz.
INSPIRASI USAHA
Apa yang dilakukan Edsa ini otomatis memberikan kepercayaan bagi konsumennya. Mengingat dalam bisnis e-commerce, faktor kepercayaan menjadi sangat penting.
Bisnisnya yang terus menanjak ini juga menguras energinya untuk fokus dalam memasarkan produknya. Kesibukan berdagang inilah yang kemudian mengalihkan perhatiannya dari hobi membuat action figure. ”Saya malah keasyikan bikin dan jualan bahan, lupa membuat action figure,” kata Edsa tersenyum. Namun dia mengaku setahun belakangan ini dia mulai membuat action figure kembali, meski dia menegaskan bisnis utamanya tetap pada pembuatan bahan baku patung. ”Usaha utama Midztoyz adalah penjualan bahan baku, membuat patung itu sampingannya,” papar Edsa. Bisnis di dunia patung figur, kata Edsa cukup baik dan prospeknya cukup panjang. ”Pasar menyambut
28 Info PDN
baik produk kreatif unik seperti patung dan kriya. Saya pun sudah melihat adanya kemampuan dari studio dan pengrajin untuk memproduksi massal produk mereka,” jelas Edsa. Dia menegaskan, patung yang dia maksud bukan sekedar action figure, namun lebih luas lagi termasuk kriya. Yang membuat dia optimistis dalam usaha ini adalah, patung ini orientasinya pada barang koleksi, bukan sekedar pajangan. ”Jadi pasar akan selalu ada, walau kecil,” paparnya.
BERDAGANG SAMBIL BERBAGI ILMU Dalam memasarkan produknya, Edsa menggunakan cara yang cukup unik. Media sosial menjadi andalan dia untuk mempromosikan produknya. Bahkan dia membuka grup di media sosial; Komunitas Sculptor
Proses pembuatan sculpting atau patung-patung tokoh-tokoh kartun dan superhero.
Indonesia di Facebook. Komunitas ini secara tidak langsung menjadi pasar produknya. Sampai tulisan ini dibuat, sudah ada 2.500 lebih anggota di grup ini. Selain itu, dia juga membagi tutorial pembuatan patung figur di media sosial. Di youtube, tutorial pembuatan patung yang diunggah Midtoyz sampai rata-rata tayang hingga 50 ribu kali. Selain itu, dia juga kerap membuka kelas mematung secara virtual di Picarto.tv. Apa yang dilakukan Edsa ini otomatis memberikan kepercayaan bagi konsumennya. Mengingat dalam bisnis e-commerce, faktor kepercayaan menjadi sangat penting. Kini dua produk bahan baku pembuatan patung yang tengah dipasarkan Edsa adalah waxZ dari
Midztoyz. Bahan modeling yang merupakan bahan campuran dari malam dan tanah liat juga epoxy. Kedua bahan baku ini dibuat sendiri. “Bahannya asli buatan Indonesia,” kata Edsa. Ide membuat bahan baku ini dilandasi pengalaman Edsa sendiri yang kesulitan mendapatkannya ketika dia hendak berkarya. Dia juga mengaku prihatin dengan fenomena maraknya pembuatan patung figur di Indonesia tak sejurus dengan ketersediaan bahan baku yang baik di dalam negeri. ”Saya pun awalnya bermasalah di bahan, karena umumnya bahan yang bagus harus impor, dari situ saya mulai mengembangkan produk Midztoyz dengan tujuan menyediakan bahan baku kualitas prima, produk Indonesia dengan harga terjangkau,” tuturnya. [den]
29 Info PDN
Berbekal pengetahuan yang dia gali dari berbagai sumber dan keuletannya, akhirnya Edsa mampu menciptakan bahan baku patung figur sendiri.
INFO LOGISTIK
PDR DAN PDP
Ciptakan Stabilisasi Harga Pangan, Perkuat Daya Saing Produk Nasional Pemerintah terus berupaya keras membenahi infrastruktur logistik dan distribusi nasional. Sesuai dengan tupoksinya, Kementerian Perdagangan memiliki rencana aksi berupa terbangunnya jaringan logistik penyangga komoditas pokok dan strategis di setiap koridor ekonomi dan terbangunnya sistem manajemen rantai pasok untuk komoditas pokok dan strategis di setiap koridor ekonomi.
P
ersoalan kelangkaan stok, disparitas, dan fluktuasi komoditas barang pokok dan barang penting terus menjadi perhatian serius Pemerintah. Kelangkaan stok ini, terjadi apabila suatu daerah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan untuk memenuhi konsumsi bahan-bahan pokok masyarakat secara kontinyu. Kondisi ini, akan berdampak terhadap instabilitas dan disparitas harga barang kebutuhan pokok di pasaran. Banyak faktor sebenarnya yang ikut mempengaruhi terjadinya kelangkaan stok ini. Pertama, adalah dari sisi pertanian. Kegagalan panen berbagai komoditas bahan pokok bisa memicu berkurangnya pasokan di pasaran. Kedua, yang menyebabkan kelangkaan stok adalah faktor kondisi alam; cuaca ekstrem, hingga bencana alam, yang berdampak pada rusaknya areal pertanian. Ketiga, yakni kelemahan manajemen distribusi barang pokok.
Dari ketiga faktor tersebut, yang paling mendapatkan sorotan adalah soal manajeman distribusi. Alur distribusi yang terlalu panjang serta tingginya biaya logistik merupakan salah satu isu penting dalam Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Manajemen distribusi, jika dikelola dengan baik tentunya akan menjamin kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok dari sentra produksi ke daerah-daerah konsumen secara berkesinambungan. Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ini, akan memberikan jaminan terhadap ketepatan stok, dan bermuara kepada menurunnya disparitas serta terkendalinya harga komoditas bahan-bahan pokok. Ujung-ujungnya, tingkat inflasi daerah maupun nasional bisa dikendalikan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan dapat terjaga. Untuk mengatasi persoalan-persoalan
30 Info PDN
tersebut, Pemerintah sebenarnya telah berupaya keras dengan salah satu caranya melalui pemanfaatan instrumen kebijakan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dirjen PDN Kemendag, Srie Agustina, mengatakan bahwa dalam beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo itu, Pemerintah mengategorikan 14 komoditas sebagai bahan pokok yang menjadi prioritas utama untuk dijaga kestabilan stok/ pasokan dan harganya di pasaran. Adapun 14 komoditas tersebut meliputi: beras, kedelai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan bandeng, ikan kembung, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Menurut Srie, nantinya Kemendag akan
FOTO: AGUS BACHTIAR
melakukan penegakan hukum bersama pihak Kepolisian terkait adanya kemungkinan penimbunan oleh pelaku usaha. Pasalnya, kata Srie, semenjak Perpres 71/2015 berlaku, pengusaha sudah dilarang menyimpan stok barang kebutuhan pokok lebih dari 3 bulan lamanya. Bahkan rencananya, Kemendag bakal memperpendek lagi masa penyimpanan menjadi 6 minggu. Itu dilakukan agar persoalan seperti terjadi dalam kasus daging sapi yang naik karena kurangnya pasokan tak terulang. Akan tetapi, ujar Srie, Kemendag akan melihat lebih dahulu apakah ada indikasi penimbunan secara sengaja untuk mengambil keuntungan atau tidak.
PENDIRIAN PDR DAN PDP Selain melalui Perpres 71/2015, upaya konkret lain yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok adalah melalui pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan Pusat Distribusi Provinsi (PDP).
PDR dan PDP dibangun Kemendag di beberapa lokasi potensial, sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Sislognas dan MP3I dalam konteks pengembangan koridor ekonomi Indonesia. PDR dibangun Kemendag di dua lokasi di Pulau Sulawesi, yakni Bitung dan Makassar. Pembangunan PDR Bitung, dilakukan guna mendukung pembangunan koridor ekonomi Sulawesi, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Keberadaan PDR Bitung ini didukung oleh daerah-daerah produsen di sekitarnya, seperti Maluku, Sulawesi, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Daerah-daerah tersebut dapat menghasilkan berbagai komoditas unggulan semisal kentang, pala, minyak kelapa, kopra, ikan, dan rumput laut. Sedangkan PDR Makassar diperlukan untuk mendukung jalur perdagangan di wilayah Indonesia Timur, selain berpotensi sebagai penghubung dengan pasar global, khususnya Australia.
31 Info PDN
Selain melalui Perpres 71/2015, upaya konkret lain yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok adalah melalui pembangunan PDR dan PDP.
INFO LOGISTIK
PDR dan PDP didirikan untuk menangani sistem rantai pasok komoditas bahan pokok dengan menjalankan aktivitas sebagai penampung, pemasar, grosir, dan penyedia jasa logistik.
SloC Malaca
Kuala Tanjung
Pusat Distribusi Provinsi
ALKI-I
Pusat Distribusi Nasional Pelabuhan Primer Pelabuhan Utama Internasional Alternatif Pelabuhan Hub Internasional Bandara Internasional
Sea Lane of Communication (SLoC) dan ALKI Jalur Laut Nasional Primer Jalur Laut Nasional Sekunder Jalur Utama Darat (Jalan dan/atau KA)
PDR Makassar didukung oleh daerah-daerah produsen di Sulawesi Tengah, yang mampu menghasilkan komoditas beras, jagung, kakao, bawang merah, cabai, jeruk besar, kentang, dan berbagai produk dari industri pengolahan. Selain di kedua daerah itu, PDR dan PDP direncanakan akan dibangun di lokasi lainnya, seperti Pulau Sumatera di Kuala Tanjung Padang, dan Palembang; Pulau Jawa di Jakarta, Semarang, dan Surabaya; Pulau Kalimantan di Banjarmasin; Pulau Nusa Tenggara di Larantuka; Pulau Papua di Sorong dan Jayapura. Pendirian PDR dan PDP ini dilandasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 48/M-DAG/ PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi. Dalam beleid tersebut, Pusat Distribusi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarkabupaten
32 Info PDN
ALKI-II
dan kota maupun antarprovinsi, untuk tujuan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Ada beberapa karakter atau syarat utama yang menjadi dasar penilaian dari pendirian PDR ini, yakni berfungsi sebagai penyangga komoditas utama di beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, dan daerah konsumen. PDR pun harus dapat bersifat kolektor, berada dekat pelabuhan utama dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan antarpulau.
CARA KERJA PDR DAN PDP Salah satu amanat Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional adalah terwujudnya sistem logistik komoditas penggerak utama (key commodities) yang mampu meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik, pasar regional maupun di pasar global.
Peta titik-titik lokasi Pusat Distribusi Provinsi (PDP) dan Pusat Distribusi Regional (PDR) di seluruh Indonesia.
Bitung
Makassar
ALKI-III C ALKI-III
ALKI-III B
Menurut Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, kriteria penempatan PDR adalah jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen (bukan penghasil dan bukan daerah produsen), dapat berfungsi sebagai kolektor (pusat konsolidasi) dan distributor, berada pada wilayah dekat pelabuhan utama, dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. Untuk itu big win yang hendak dicapai pada tahap I (2011-2015) adalah terwujudnya pusat distribusi regional komoditas pokok dan strategis pada setiap koridor ekonomi.
PDP dalam sistem distribusi nasional meliputi:
PDR dan PDP didirikan untuk menangani sistem rantai pasok komoditas bahan pokok dengan menjalankan aktivitas sebagai penampung (collector), pemasar (marketer), grosir (wholesaler), dan penyedia jasa logistik.
3). Dalam menjalankan tugasnya, PDR bakal mencari dan menutupi kekurangan pasokan di Provinsi yang dinaunginya;
Pada dasarnya, PDR adalah salah satu subsistem jaringan yang berfungsi sebagai penyokong bagi PDP. Secara rinci hubungan antara PDR dengan
1). PDR sebagai sarana pengumpulan data mengenai seberapa besar tingkat kebutuhan komoditas di setiap Provinsi; 2). Kemudian, data mengenai persediaan komoditas yang ada di PDP di setiap Provinsi. Data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya diagregatkan menjadi data persediaan regional dan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan;
4). PDR memiliki posisi sebagai pusat konsolidasi dalam hal pemesanan komoditas. Itu dilakukan saat kuota pemesanan komoditas bahan pokok di PDP yang membutuhkan tidak mencukupi untuk melakukan pemesanan secara mandiri. [ccp]
33 Info PDN
KOLOM ANDA
RPP E-COMMERCE
Pondasi Pengembangan Industri E-Commerce Indonesia Oleh: Ir. Fetnayeti, MM Direktur Bina Usaha Perdagangan
Indonesia berpotensi sebagai salah satu pemain utama di industri e-commerce dunia. Guna mendorong hal tersebut, Kementerian Perdagangan RI telah menuntaskan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur transaksi jual-beli online (e-commerce) ini dan akan diterapkan dalam waktu dekat. RPP E-Commerce ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembangunan perdagangan berbasis elektronik di tanah air ke depan.
D
i tengah pelambatan ekonomi dunia, industri e-commerce di tanah air justru mengalami pertumbuhan di atas dua digit. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, nilai transaksi e-commerce Indonesia sepanjang tahun 2014 lalu mampu menembus angka USD 12 miliar, atau setara dengan Rp150 triliun. TechinAsia bahkan memprediksi pertumbuhan transaksi e-commerce setiap tahunnya mencapai 20%-an. Hal itu didasari oleh angka pengguna internet di Indonesia yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Pada tahun 2015 ini saja, dari 250 juta total penduduk Indonesia terdapat sekitar 93,5 juta pengguna internet. Jumlah itu bisa meningkat mencapai lebih dari 102 juta orang pada 2016 mendatang. Menariknya, dari total keseluruhan pengguna internet (netizen), sebagian besar berusia di bawah 30 tahun. Inilah yang menyebabkan perkembangan dunia digital dan media sosial begitu masif, sehingga membuat ranah dunia maya menjadi “basah” dan menjanjikan peluang bagi tumbuh kembangnya bisnis e-commerce. Hal lain yang membuat industri e-commerce Indonesia begitu bergeliat adalah mudahnya akses untuk mendapatkan smartphone dengan harga murah. Perangkat smartphone yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan aplikasi memudahkan orang melakukan interaksi sosial hingga jual beli di dunia maya. Jumlah netizen yang berbelanja secara online pun meningkat tajam dari sekitar 4,3 juta orang di tahun 2013, menjadi 7,4 juta orang saat ini. Tak mengherankan, bila para pelaku e-commerce pun optimis angka itu bakal terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Bahkan, banyak kalangan di industri e-commerce tanah air memperkirakan bahwa pada tahun 2016 yang akan datang, jumlah pembeli melalui e-commerce Indonesia menyentuh 8,4 juta orang pembeli, dengan angka penjualan diprediksi dapat mencapai USD 4,5 miliar, atau sekitar Rp61 triliun. Demam belanja online yang tengah melanda konsumen Indonesia dewasa kini bisa dilihat dari survei AC Nielsen (2014). Dari survei tersebut, menggambarkan besaran transaksi perdagangan elektronik berdasarkan pengelompokan barang atau jasa yang diperdagangkan melalui marketplace. Misal, sekitar setengah dari konsumen Indonesia atau 55%-nya sudah
34 Info PDN
Diharapkan Pemerintah bisa mendorong tumbuh kembangnya industri e-commerce yang sehat di tanah air, sehingga bisa mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan dan mampu menggairahkan perekonomian di masa yang akan datang.
merencanakan membeli secara online tiket pesawat, dan melakukan pemesanan hotel dan biro perjalanan (46%) dalam waktu 4-6 bulan ke depan.
akan memperketat syarat perizinan usaha, baik platform maupun marketplace. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah pun berencana mengeluarkan e-commerce dari Dafar Negatif Investasi (DNI) dalam Perpres No.39/2014.
Kemudian, terungkap bahwa 4 dari 10 konsumen Indonesia (40%) berencana membeli buku elektronik (e-book); 4 dari 10 konsumen berencana membeli pakaian atau aksesori maupun sepatu (37%), dan sepertiga konsumen lagi merencanakan untuk membeli tiket berbagai acara (34%) secara online.
Ketiga, adalah kewajiban pencantuman KYC atau Knowing Your Customer untuk berjualan. KYC ini meliputi identitas-identitas seperti KTP, Izin Usaha, dan Nomor SK Pengesahan Badan Hukum. Intinya, draf RPP tidak akan terlalu banyak mengatur sebab yang mengetahui tentang perkembangan usaha e-commerce adalah pelaku bisnis itu sendiri. RPP ini pada dasarnya hanya mengelompokkan, siapa saja penyelenggara (e-commerce) itu.
RPP E-COMMERCE Pada pertengahan Juni 2015 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP) yang mengatur tentang transaksi jual-beli online (e-commerce).
Selain melalui RPP e-commerce, Kementerian Perdagangan pun menginisiasi pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI), sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap konsumen karena sistem pembayaran ini menjadi salah satu fokus Kemendag dalam membenahi sistem perdagangan elektronik di Indonesia.
Pro dan kontra pun mengalir silih berganti datang dari berbagai pihak, baik itu dari pelaku e-commerce itu sendiri maupun pengamat. Tetapi, seperti kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina, masukan serta saran dari berbagai pihak tetap diperlukan. Sehingga, pada saat diluncurkan beleid tersebut dapat diterima dan bisa diimplementasikan.
Pembentukan FSPI ini, bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri e-commerce di tanah air, dan dapat memacu transaksi elektronik melalui Kementerian Perdagangan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, yakni mencapai USD 25 miliar pada 2016 nanti.
PP e-commerce sejatinya dikeluarkan guna mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk di dalamnya pelaku usaha dan konsumen yang perlu mendapatkan jaminan keamanan saat bertransaksi.
Selain menyiapkan peraturan, Pemerintah saat ini juga tengah menyusun sejumlah hal dalam roadmap tentang perdagangan berbasis online (e-commerce). Beberapa hal yang dibahas dalam roadmap tersebut di antaranya adalah soal cara bertransaksi, sistem keamanan, sistem pergudangan, serta mekanisme pengiriman dan transaksi yang akan diterapkan.
Dari sini, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik ini, dengan berlandaskan pada tujuan untuk mendorong perkembangan industri e-commerce Indonesia. Pertama, yang menjadi poin dalam RPP e-commerce adalah adanya satu pasal dalam draf yang menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha bertanggungjawab atas pengiriman barang ke konsumen.
Alhasil, semua itu tadi diharapkan Pemerintah bisa mendorong tumbuh kembangnya industri e-commerce yang sehat di tanah air, sehingga bisa mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan dan mampu menggairahkan perekonomian di masa yang akan datang. [red]
Kedua, untuk menjamin keamanan konsumen, RPP e-commerce
35 Info PDN
INFO SEMBAKO
Stok Masih Mencukupi,
Harga Ikan Relatif Terkendali 36 Info PDN
FOTO-FOTO: AGUS BACHTIAR
Konsumsi ikan masyarakat Indonesia dilaporkan terus mengalami peningkatan hingga 5,33% per tahun. Kondisi itu diiringi dengan naiknya produktivitas ikan nasional, sehingga persediaan ikan di pasaran masih mencukupi dan hargapun relatif stabil nan terkendali.
Produksi ikan Indonesia terdeteksi tumbuh sebesar 240%-an. Meskipun di sisi lain, total ekspor ikan mengalami penurunan 10%-an, namun ekspor ikan tuna Indonesia meningkat 80%.
D
alam beberapa bulan terakhir, harga ikan di pasaran cenderung lebih stabil bila kita bandingkan dengan komoditas lain, seperti daging sapi dan ayam. Di beberapa pasar rakyat di Jakarta, seperti Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Minggu, Pasar senen Blok III-VI, Pasar Majestik, dan Pasar Jembatan Merah misalnya, sejak bulan Oktober 2015 lalu rata-rata harga berbagai jenis ikan berada di kisaran Rp30.000-Rp35.714 per kilogram. Stabilitas harga tersebut juga bisa dilikat dari website Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 20 November 2015 lalu. Tercatat, harga ikan di sejumlah kota-kota besar seperti Kota Bandar Lampung dan Semarang cukup stabil, yakni berada di kisaran Rp35.000-Rp44.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat Pemerintah sampai dengan saat ini belum mengeluarkan kebijakannya terkait upaya stabilisasi harga ikan. Pasalnya, belum nampak tanda-tanda kelangkaan pasokan maupun gejolak harga ikan di pasaran. Kendati begitu, langkah-langkah antisipatif tetap dipersiapkan Pemerintah manakala ada indikasi pergerakan harga ikan di atas harga rata-rata lantaran berkurangnya pasokan. Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Seperti diketahui, ikan merupakan salah satu dari 14 jenis komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang peredarannya diatur oleh Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Layaknya komoditas lain seperti beras, gula, dan daging, beleid tersebut menjadi bekal Pemerintah dalam mengatur seberapa besar tingkat ketersediaan dan harga acuan sejumlah jenis ikan. Misalnya ikan bandeng segar, ikan tuna/tongkol/ cakalang segar, dan ikan kembung segar.
Pedagang ikan di sebuah pasar rakyat di Jakarta.
Tak hanya itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina, menjelaskan bahwa Perpres 71 Tahun 2015 juga mengatur persediaan stok barang pokok maksimum tiga bulan persediaan barang berjalan, dan baru dinilai ideal. “Pengusaha tentu harus mempunyai stok barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka,” ucap Srie. Lebih jauh, berkaitan dengan penentuan 14 barang kebutuhan pokok/barang penting ini, menurut Srie, didasari atas beberapa pertimbangan. Misalnya saja alokasi pengeluaran rumah tangga terhadap komoditas tersebut tinggi. Lalu memiliki pengaruh pada inflasi dan terdapat kandungan gizi yang bermanfaat bagi manusia. “Perpres 71 Tahun 2015 adalah payung dari kebijakan penetapan harga. Jadi, saat lonjakan harga terjadi, pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag),” jelasnya.
KONSUMSI MENINGKAT, PRODUKTIVITAS TERANGKAT Tiga perempat wilayah Indonesia adalah lautan. Garis pantainya termasuk salah satu yang terpanjang di dunia. Maka, tak mengherankan bila Indonesia memiliki potensi persediaan ikan yang cukup melimpah dan menakjubkan. Dari sisi perdagangan, ikan memiliki potensi pasar
37 Info PDN
INFO SEMBAKO
Indonesia bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam perikanan dunia, jika mengingat posisi Indonesia yang berada di peringkat kedua setelah China untuk ikan tangkap.
Seorang petani ikan sedang merawat ikan-ikan di kolam dengan sistem karamba.
cukup besar. Tentu bukan hanya untuk kebutuhan ekspor, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Sebab, saat ini ikan mulai menjadi komoditas yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa dirasakan dengan semakin menjamurnya restoran atau warung tenda yang menyajikan menu masakan seafood sebagai unggulan. Selain itu, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nampak tren konsumsi ikan mengalami peningkatan sejak tahun 2010 lalu, yakni sebesar 5,33% per tahun. Tercatat, pada tahun 2010 lalu tingkat konsumsi ikan hanya sebesar 30,4 kilogram (kg) per kapita per tahun. Angka itu naik sebanyak 32,2 kilogram per kapita per tahun pada 2011, dan 33,8 kilogram per kapita per tahun di 2012. Tren peningkatan konsumsi ikan berlanjut di 2013 mencapai 35,6 kilogram per kapita per tahun. Kemudian, kembali naik hingga 38 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2014. Kabar baiknya, peningkatan konsumsi ikan ini diiringi oleh naiknya produksi ikan nelayan Indonesia. Produksi ikan Indonesia terdeteksi tumbuh sebesar 240%-an. Meskipun di sisi lain, total ekspor ikan mengalami penurunan 10%-an, namun ekspor ikan tuna Indonesia meningkat 80%. “Sektor perikanan Indonesia saat ini naik hampir 40% jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor perikanan kita hingga 8,4%-an,” ucap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Tak hanya ikan tangkapan nelayan yang mengalami
38 Info PDN
peningkatan signifikan. Dari catatan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, untuk tahun 2015 ini produksi perikanan budi daya pada Triwulan III-2015 juga mengalami peningkatan sebesar 10,6 juta ton. Jika melihat potensi yang ada, Indonesia agaknya sangat berpeluang menjadi pemasok ikan dunia. Sebab, ikan kini merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat dunia, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Instabilitas harga daging sapi dan ayam membuat ikan sebagai alternatif utama dalam kaitannya memenuhi kebutuhan protein manusia. Apalagi, produksi ikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sangatlah besar. Sebagai informasi, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, memperkirakan bahwa jumlah nelayan dan petambak ikan di seluruh dunia mencapai 58.272 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 84,16%-nya berada di kawasan Asia. Sedangkan jumlah produksi ikan dunia saat ini diprediksi menembus angka 158 juta ton. Dosen Budidaya Perikanan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Murwantoko, mengatakan bahwa dari jumlah produksi sebesar itu, diperkirakan sebanyak 136,2 juta ton ikan dipergunakan secara langsung untuk konsumsi, dan sisanya sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak. “Indonesia bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam perikanan dunia, jika mengingat posisi Indonesia yang berada di peringkat kedua setelah China untuk ikan tangkap. Dan, urutan keempat setelah China, India, dan Vietnam sebagai produsen ikan budi daya,” imbuhnya. [ccp/amf]
KILAS TRANSAKSI
TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA
Berpotensi Tembus USD 4 Miliar/Tahun Industri dan juga pasar e-commerce di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang fantantis, yakni sekitar 20%-an per tahun. Banyak pihak optimis bila Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama yang akan diperhitungkan oleh dunia internasional di kancah persaingan industri, maupun perdagangan berbasis jaringan internet ini.
P
ertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini memang cukup melambat. Meski demikian, pasar e-commerce di tanah air tetap mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Menurut data yang dirilis oleh TechinAsia masyarakat yang belanja melalui online di Indonesia mampu mengeluarkan dana mencapai USD 2,60 miliar sepanjang 2014 lalu. Dan angka itu diprediksi bakal naik menjadi sekitar USD 4 miliar pada tahun 2015 ini. Bahkan, angka itu ke depan akan terus mengalami kenaikan sekitar 20% per tahun. Prediksi ini tentu tak berlebihan. Pasalnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar sangatlah potensial. Hasil riset perusahaan pemasaran digital Criteo menyebutkan bahwa transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) dari ponsel semakin meningkat. Menurut hasil analisis Criteo terhadap 1,4 4 miliar transaksi e-commerce perorangan yang g berjumlah lebih dari USD 160 miliar penjualan n tahunan secara global, transaksi e-commercee dari ponsel pintar di Asia Tenggara sekarang g telah mencapai 27% dari seluruh transaksi si e-commerce pada kuartal kedua 2015. Dari angka tersebut, transaksi e-commerce dengan ponsel dari Indonesia tercatat mencapai 34%, kemudian Taiwan 31%, dan Singapura 29% pada kuartal kedua 2015. 5. Pembelian e-commerce secara global terba-nyak di sektor fesyen, barang mewah, dan hal al yang berkaitan dengan travel. [amf]
39 Info PDN
FOTO-FOTO: WIGNYO HS
DAERAH UNGGULAN
Pintu Gerbang Kabupaten Tuban: Daerah ini memiliki aneka potensi dan peluang perdagangan yang cukup besar untuk diberdayakan.
KABUPATEN TUBAN
Hidupkan Kembali “Jalur Sutera” Perdagangan Maritim Letak Kabupaten Tuban sangat strategis; berada di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Pada abad ke 11 pernah termasuk ke dalam “Jalur Sutera” perdagangan maritim dunia. Historia masa kejayaan 700 tahun silam inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh daerah ini. Kekayaannya yang melimpah ruah merupakan bekal menyongsong persaingan di era globalisasi yang makin ketat ini.
P
opularitas Kabupaten Tuban saat ini mungkin saja kalah mentereng bila dibandingkan dengan Surabaya dan Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Sebagian besar orang, bahkan hanya mengetahui bahwa Kabupaten Tuban tempo dulu merupakan salah satu daerah pusat penyebaran agama Islam oleh Walisongo. Itulah mengapa, daerah yang pada 12 November
2015 lalu genap berusia 722 tahun ini kemudian menyandang julukan “Bumi Wali”. Padahal, Kabupaten yang sekarang telah berkembang sebagai salah satu daerah dengan per tumbuhan ekonomi terbesar di Jawa Timur ini pernah berjaya dan dikenal luas oleh dunia sebagai “entrepot” perdagangan maritim.
40 Info PDN
Itu terjadi jauh sebelum konsep poros maritim Presiden Jokowi; melalui pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan hub sebagai simpul konektivitas perdagangan di lautan menyeruak ke permukaan. Tuban, justru telah berkembang pesat sebagai pusat interaksi perdagangan dari dan ke luar Pulau Jawa. Lebih dari itu, letaknya yang secara geografis
berbatasan langsung dengan Laut Jawa di Utara (Pantura), Kabupaten Lamongan di Timur, Kabupaten Bojonegoro di Selatan, Rembang dan Blora, Jawa Tengah, di Barat, membuatnya sangat strategis sebagai sarana aktivitas ekspor impor rempah-rempah dan barang berharga lainnya antarpedagang dari berbagai belahan dunia. Karenanya, tak ayal jika warga dan Pemerintah Kabupaten Tuban berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kejayaan beratus tahun lalu yang lenyap ditelan zaman itu. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk membangun pelabuhan internasional di Pantai Tanjung Awar-Awar. Rencananya, Pemkab bakal membangun pelabuhan di pantai yang berlokasi di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, itu dengan memanfaatkan lahan milik negara seluas 450 hektar. Tanjung Awar-Awar dianggap cocok sebagai lokasi pelabuhan karena kedalaman lautnya bisa dipergunakan kapal-kapal besar untuk bersandar. Selain itu, fakta sejarah pun telah membuktikan bahwa di lokasi ini pulalah dahulu Kerajaan Majapahit dan Kahuripan sempat memanfaatkannya sebagai salah satu pelabuhan internasional.
Selain terdapat lokasi strategis untuk pembangunan pelabuhan, faktor lainnya adalah lokasi Tuban yang hanya berjarak 20 menit dengan Blok Cepu, dan 2 jam dengan Surabaya. Tak cuma itu, yang membuat Pemda Tuban optimis mampu menghidupkan kembali masa kejayaan mereka adalah tersedianya kekayaan alam yang melimpah ruah, seperti dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan pertambangan. Di sektor pertanian misalnya, Tuban merupakan penghasil jagung terbesar di Jawa Timur. Produktivitas jagung Tuban tahun 2015 ini saja naik mencapai 9,2 ton per hektare, dari tahun sebelumnya yang hanya 7 ton per hektare. Sedangkan di sektor peternakan, pada tahun 2014 lalu populasi sapi di Kabupaten Tuban mengalami perkembangan signifikan. Tercatat, dari total peternak sapi di Kota Tuban sebanyak 104.9779 peternak, sanggup menghasilkan sekitar 314.973 ekor sapi. Jumlah itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 311.358 ekor sapi.
Belum lama ini, Pemkab Tuban berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group, Indonesia Attractivenes Index (IAI), dengan nilai index 65,85 dari 112 Kota/ Kabupaten seIndonesia.
Letaknya yang berada di jalur Pantura pun tak boleh dikesampingkan. Oleh karena itu, Tuban juga tercatat sebagai salah satu daerah penghasil ikan
Goa Akbar: Salah satu potensi pariwisata Kota Tuban.
41 Info PDN
DAERAH UNGGULAN
Potensi bahari daerah Tuban: Pernah berjaya dan tersohor sebagai "Kota Pelabuhan" pada tahun 1293 M.
terbesar di Jawa Timur. Buktinya, angka produktivitas tangkapan ikan nelayan Tuban bisa mencapai 127 ribu ton per tahun. Dalam hal ini, Pemkab Tuban mencoba memfasilitasi para nelayan dengan mendirikan tujuh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di sejumlah Kecamatan. Begitu pula pada sektor pertambangan Galian C, gas, dan minyak bumi. Saat ini, kekayaan Migas Tuban baru dieksplorasi oleh Petrochina dan Migas Joint Operating Body Petrochina East Java (JOB-PPEJ). Pemkab Tuban masih membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk berinvestasi pada sektor ini. Sektor industri Kabupaten Tuban juga layak diperhitungkan. Pasalnya, saat ini Tuban memiliki Kawasan Industri mencapai 50 ribu hektare. Kawasan Industri tersebut tersebar di tiga Zona di 10 Kecamatan. Zona 1 berada di Kecamatan Bancar dengan luas 5,802 hektare. Sedangkan Zona 2 seluas 34,000 hektare dan Zona 3 mencapai 9,225 hektare berada di 9 Kecamatan lainnya.
42 Info PDN
Sektor lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi Tuban dan telah menyumbangkan pemasukan pada PAD adalah Industri Kecil Menengah (IKM). Berdasarkan data Disperindag Pemkab Tuban, pertumbuhan IKM saat ini terpantau sangat menggembirakan. Bayangkan saja, dari sisi jumlahnya, pelaku IKM di Tuban mengalami peningkatan lebih dari 60%. Pun dari sisi omzetnya, sektor ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Adapun produk-produk IKM yang bisa dikembangkan adalah batik tradisional dan kacang tanah dengan kualitas terbaik se-Indonesia. Kemudian ada produk gayam yang hanya ada di Tuban. Itu belum termasuk berbagai produk makanan olahan hasil laut dan pertanian. Contohnya produksi ikan kaleng/sarden, kerupuk ikan, ikan asap, terasi, petis, produksi buah dalam kaleng, keripik, jenang/dodol, dan lain sebagainya. Hebatnya, produk makanan olahan IKM di Tuban bukan hanya untuk memenuhi pasar lokal, melainkan
12,66%
Hebatnya lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban pun tercatat mengalami peningkatan paling signifikan, 12,66%.
telah dikirim ke berbagai daerah di sekitarnya. Misal, Bojonegoro, Lamongan, dan Cepu.
PERKEMBANGAN EKONOMI Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group, Indonesia Attractivenes Index (IAI), dengan nilai index 65,85 dari 112 Kota/Kabupaten se-Indonesia. Penghargaan tersebut, diberikan lantaran Pemda Kabupaten berjuluk “Kota Seribu Goa” itu sanggup mendongkrak laju Pendapatan Daerah hingga 4,6% atau Rp 1,823 triliun pada tahun 2014 lalu. Hebatnya lagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban pun tercatat mengalami peningkatan paling signifikan, 12,66%. Artinya, capaian Pendapatan Daerah seluas 1904,70 km2 itu pada tahun lalu jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 1,752 triliun.
semisal perdagangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Geliat perekonomian Tuban terus merangkak naik seiring dengan maraknya pembangunan kawasan bisnis dan industri. Banyak pertokoan, hotel, restoran, dan perkantoran tumbuh subur di sekitaran pusat kota Tuban. Belum lagi investasi di sektor industri yang terus mengalami perkembangan.
HISTORIA JALUR SUTERA Dari masa ke masa, Kabupaten Tuban memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa. pada masa kerajaan-kerajaan nusantara berkembang, Tuban berperan dalam perkembangan politik, ekonomi, dan sosial, sejak zaman raja-raja Hindu-Budha. Berdasarkan literatur sejarah, terkuak informasi menarik mengenai rentang waktu masa kejayaan Kabupaten Tuban yang berlangsung sangat lama, yakni semenjak Dinasti Medang (1019) sampai Kerajaan Mataram Islam (1619). Dalam buku berjudul Catatan Sejarah 700 Tahun Tuban karya R. Soeparmo, terungkap bahwa pada masa Kerajaan Kahuripan, Raja Airlangga memperbaiki dan memperluas Sungai Brantas sehingga banyak perahu-perahu yang kemudian bisa berlabuh di Hujung
Galuh (saat ini disebut Surabaya-red). Pelabuhan Hujung Galuh ini terletak di pedalaman.Sehingga, tak memungkinkan untuk menampung aktivitas perdagangan yang lebih besar. Oleh karena itu, Airlangga menjadikan Tuban sebagai pelabuhan utama perniagaan antarnegara. Kabupaten Tuban lantas mengalami puncak kejayaan sebagai “kota pelabuhan” pada tahun 1293 silam, di masa pemerintahan Bupati Tuban Raden Dandang Wacana. Ketika itu, Tuban lebih dikenal dengan nama Kambang Putih dan berada di bawah kekuasaan kerajaan paling fenomenal di nusantara, Majapahit. Perannya sebagai pelabuhan internasional membuat Tuban semakin berkembang. Ma Huan, seorang Tionghoa beragama Islam yang mengiringi Laksamana Cheng Ho saat melakukan perjalanan ketiga ke daerah lautan Selatan (1413-1415), mengisahkan tentang kondisi kota Majapahit yang maju. Kata dia, berbagai macam komoditas perdagangan seperti pangan, rempah-rempah, kain sutera, logam hingga batu mulia, terlebih dahulu bersandar di pelabuhan Tuban, sebelum akhirnya barang-barang tersebut dibawa melalui jalur darat ke Gresik dan kemudian sampai di Surabaya. [ccp]
Selain pendapatan daerah yang mengalami peningkatan, penilaian IAI juga didasari atas pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban yang terus memperagakan tren kenaikan positif dalam 4 tahun terakhir. Misal, pada tahun 2012 PDRB Tuban tercatat hanya sebesar Rp 9,650 triliun, saat ini naik mencapai Rp 13,6 triliun lebih. Dengan penduduk sebanyak 1,12 juta jiwa dan perkiraan pendapatan per kapita masyarakat Tuban dapat menembus angka Rp 11,27 juta per tahunnya.
FOTO: JELAJAH-NESIA.BLOGSPOT.COM
Sektor perdagangan dan industri adalah yang paling besar menyumbangkan output terhadap PDRB Tuban, jumlahnya lebih dari Rp 3 triliun. Hal itu, disebabkan karena roda perekonomian Tuban dewasa kini disokong oleh sektor-sektor perekonomian utama,
43 Info PDN
PRODUK UNGGULAN
Celah Hangat Ekspor Jahe Indonesia Jahe berpeluang menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Besarnya permintaan jahe baik di pasar domestik maupun luar negeri membuka kesempatan Indonesia sebagai negara pengekspor jahe terbesar dunia, menggeser posisi China dan India. Diperlukan langkah dan strategi agar peluang itu tak lepas begitu saja.
44 Info PDN
J
ahe merupakan salah satu tanaman rimpang yang mengandung banyak manfaat bagi manusia. Di dalam negeri, jahe populer sebagai bahan rempah-rempah yang dicampur ke dalam minuman-minuman tradisional seperti STMJ, wedang jahe, dan lain sebagainya, karena rasa hangatnya yang alami. Dalam perkembangannya, pemanfaatan jahe bahkan semakin meluas hingga menyasar sektor industri kosmetik dan farmasi yang juga mempergunakannya sebagai bahan baku produksi. Di dunia medis, jahe yang dalam bahasa latin disebut Zingiber Officinale ini lazim dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan untuk mengatasi berbagai macam gangguan penyakit. Misalnya saja, seperti menurunkan darah tinggi, kanker, kolesterol, hingga alergi. Zat-zat yang terkandung di dalam jahe juga berguna untuk merawat kecantikan wanita, seperti melangsingkan perut, menghaluskan kulit wajah, dan mengatasi jerawat.
Berdasar penelusuran Info PDN, tercatat ada tiga jenis tanaman jahe yang memiliki prospek bisnis menggiurkan saat ini, yakni jahe putih besar (jahe gajah), jahe putih kecil, jahe merah, dan jahe emprit.
Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Petani dan Produsen Jahe Indonesia (APPJI), mampu mengekspor berbagai jenis jahe ke sejumlah negara-negara besar. Salah satu contohnya jenis jahe gajah.
Jenis-jenis jahe itu memiliki pangsa pasar yang besar baik di dalam maupun luar negeri. Di pasar domestik, tren kebutuhan akan jahe mengarah pada produk-produk olahan, seperti makanan dan minuman kemasan serta obat-obatan herbal. Oleh karena itu, tak mengherankan bila sebagian besar produksi jahe dari para petani di Indonesia pun mengalir deras ke sektor industri ini. Sedangkan di pasar ekspor, jenis tanaman biofarmaka ini diperdagangkan dalam berbagai bentuk, di antaranya jahe segar, jahe kering, jahe segar olahan, dan minyak atsiri.
FOTO-FOTO: AGUS BACHTIAR
Karena manfaatnya yang banyak inilah, jahe kemudian memiliki efek domino cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para petani jahe di berbagai sentra produksi. Contohnya di Sukabumi, Wonosobo, Sleman, dan Palembang.
Pengetahuan masyarakat akan khasiat tanaman yang dalam bahasa Sansekerta disebut Singaberi ini, membuat permintaan jahe di pasaran mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Apalagi, dari sisi harga, jahe tergolong lebih tinggi dari biaya produksi. Jenis jahe merah misalnya, di pasaran hanya dijual seharga Rp15.000 -Rp20.000 per kilogram. Yang sedikit lebih mahal adalah jenis jahe gajah. Biasanya harga jahe gajah berkisar antara Rp20. 000-Rp25.000 per kilogram.
Aneka macam produk turunan berbahan baku jahe ini memiliki potensi besar di masa yang akan datang.
45 Info PDN
PRODUK UNGGULAN
Indonesia memiliki berbagai macam varietas jahe unggulan yang bisa dioptimalkan potensinya untuk berbagai produk obat-obatan.
Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Petani dan Produsen Jahe Indonesia (APPJI), mampu mengekspor berbagai jenis jahe ke sejumlah negara-negara besar. Salah satu contohnya jenis jahe gajah. Ekspor jahe gajah Indonesia per tahun mencapai 189.000 ton. Adapun negara tujuan ekspor Indonesia di antaranya Amerika Serikat (AS), Belanda, Uni Emirat Arab, Pakistan, Jepang, Malaysia, dan Hong Kong. Dengan demikian, Indonesia kini menempel ketat dua negara pesaing lain yang berada di posisi pertama dan kedua sebagai pengekspor jahe, yakni India (336 ribu ton per tahun) dan China (302 ribu ton per tahun).
ekspor jahe Indonesia untuk berbagai jenisnya meningkat hingga sebesar 32,75% per tahun.
Ekspor jahe dewasa ini pun terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Menurut data Litbang Poktan Kementerian Pertanian, rata-rata
Ditambah lagi, ada beberapa negara pengekspor jahe Indonesia seperti Hong Kong yang kemudian mengolahnya menjadi produk manisan jahe dan
46 Info PDN
Itu artinya, kontribusi jahe Indonesia terhadap pasar jahe dunia saat ini mencapai 0,8%-an. Jumlah persentase itu sebenarnya masih bisa membengkak lagi mengingat kebutuhan jahe dunia setiap tahun mengalami peningkatan signifikan. Indonesia pun sejatinya belum sepenuhnya mampu menggarap pasar di sejumlah negara pengekspor jahe selama ini, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Asia.
Jahe berpeluang besar menjadi komoditas unggulan penambah devisa negara. Apalagi, iklim di Indonesia sangat cocok untuk mengembangkan sektor budi daya tanaman jahe.
Grafik Produksi Tanaman Biofarmaka (Obat) Jahe (kg) Tahun 2014, 35 Provinsi
300M
250M
200M
150M
100M
50M
0M
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
mengekspornya kembali ke negara lain. Ini adalah sebuah peluang besar yang harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia di masa mendatang. Naiknya pamor jahe, seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mendongkrak produktivitas jahe di tingkat petani. Sehingga, tujuan untuk menjadi negara produsen sekaligus pengekspor jahe dunia bisa terwujud. Bukan tak mungkin, jahe berpeluang besar menjadi komoditas unggulan penambah devisa negara. Apalagi, iklim di Indonesia sangat cocok untuk mengembangkan sektor budi daya tanaman jahe. Oleh sebab itu, melihat potensi pasar yang sangat besar ini, peluang usaha budi daya jahe sejatinya
masih terbuka lebar bagi siapa saja. Menilik prospek dan potensinya, Indonesia berpeluang mendorong produksi jahe lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 25 ton per hektare. Bahkan, jika menggunakan teknologi intensif, hasil produksi jahe nasional dapat melonjak hinggadiangka 60 ton per hektare, apabila ditanam di dataran dengan ketinggian antara 400 sampai dengan 800 dpl, dengan suhu ideal berkisar 20–30 derajat celsius. Karenanya, pengembangan budi daya jahe skala luas perlu mendapat dukungan berbagai pihak agar mendapatkan hasil optimal dan berkesinambungan. Sehingga, produksi jahe Indonesia bisa stabil disertai dengan mutu yang sesuai standar. [ccp]
47 Info PDN
FOTO: AGUS BACHTIAR
AGENDA
Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri
Dengan berpegangan kepada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kemendag melandaskan segala kebijakannya pada 3 Kebijakan Utama: Peningkatan Ekspor Non-Migas, Penguatan Pasar Dalam Negeri, Pengamanan Pasar Dalam Negeri, dan Perlindungan Industri Dalam Negeri.
Wahana Memperkuat Sinergitas Pusat dan Daerah DIREKTORAT Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) kembali menggelar acara Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2015 untuk Koridor Indonesia bagian Barat, di Hotel Aryaduta, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (26-28/11) lalu.
Pusat, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturah Pemerintah maupun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Srie Agustina, mengatakan bahwa Forum Sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Dinas Perdagangan (Pemda-red) se-Indonesia bagian Barat.
“Setelah mengikuti acara ini, para peserta diharapkan dapat memahami kebijakan yang besar (UU Perdagangan), yang nantinya dapat menjadi pedoman (guidance) Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah masing-masing,” ucapnya saat memberikan pengarahan di hadapan peserta Forum Sosialisasi.
Hal ini, dilakukan agar Dinas di daerah mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai segala kebijakan Pemerintah
Kementerian Perdagangan, kata Srie, selalu mengikuti isu-isu berkaitan dengan perdagangan di dalam dan luar negeri.
48 Info PDN
“Kebijakan Pemerintah Pusat sifatnya sebagai pedoman. Sedang bagaimana penerapannya di daerah diserahkan ke Pemda. Oleh karena itu, teman-teman di daerah ini merupakan ujung tombak implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pengembangan perdagangan dalam negeri ke depan. Jadi harus memahami tugas dan peran masingmasing juga,” kata Srie penuh penekanan. Sebagai informasi, Forum Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2015 ini diselenggarakan sejak 26-28 November 2015. Melibatkan sekitar 120 orang peserta dari Kabupaten/Kota di 15 Provinsi, Forum Sosialisasi Kebijakan ini mengambil tema “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Untuk Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat di Indonesia”. [ags]
PEMBUKAAN TRADE EXPO INDONESIA 2015
Dalam acara tersebut, dilakukan Peluncuran Buku “Production of Quality Pepper (Piper nigrum L.) Planting Materials” yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif International Pepper Community (IPC), Gunaratne, kepada Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Deny W. Kurnia.
RAPAT KERJA KEMENDAG DENGAN KOMISI VI DPR RI
bertujuan untuk memperluas jejaring pemasaran produk UMKM dan membuka kesempatan bagi UMKM untuk menjalin kemitraan dengan Toko/ Ritel Modern dan penyedia bahan baku produk UKM yang berasal dari daerah lain serta mempersiapkan para UMKM guna meningkatkan kemampuan daya saing ekonomi dalam menghadapi arus masuk produk luar negeri dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember 2015.
MENDAG MENGUNJUNGI PASAR SANTA PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Perdagangan, Thomas T. Lembong, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, membuka acara Trade Expo Indonesia 2015 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta. Rabu (21/10). TEI 2015 telah menganugerahkan Primaniyarta Award kepada 30 eksportir Indonesia untuk masing-masing kategori, yakni kategori Eksportir Berkinerja Pemilik Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 7 perusahaan, kategori Eksportir Berkinerja Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 6 perusahaan, kategori Pembangun Merek Global sebanyak 7 perusahaan, kategori Eksportir Potensi Unggulan Ekspor sebanyak 7 perusahaan, dan kategori Eksportir Pelopor Pasar Baru sebanyak 3 perusahaan. TEI tahun ini menempati lahan pameran seluas 50.000 m2, lebih luas dibanding tahun lalu yang hanya seluas 40.000 m2 dan tingkat okupansi kepesertaan sebanyak 99% dari target.
PERINGATAN HARI LADA (PEPPER DAY) 2015
STAF Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen Kementerian Perdagangan, Junaedi, membuka acara Peringatan Hari Lada (Pepper Day) 2015 yang diselenggarakan di Hotel Papandayan, Bandung. Senin (26/10). Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Manajemen mengatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran sektor industri, diharapkan mendukung pengembangan diversifikasi produk berbasis lada dan melakukan inovasi teknologi. Menurut data International Pepper Community (IPC), tahun 2013 ekspor lada Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 23% dalam kuantitas dan 18% pada nilai. Penurunan terus terjadi hingga 2014. Ekspor lada Indonesia mengalami penurunan menjadi 35.000 ton atau senilai USD 330 juta.
K E M E N T E R I A N Perdagangan mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Senayan Jakarta, Senin (19/10). Rapat Kerja dihadiri Menteri Perdagangan Thomas Lembong bersama Jajaran Pejabat Kementerian Perdagangan. Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Thohir dan Wakil Ketua Komisi VI, Azam Azman Natawijaya dan Heri Gunawan. Rapat berlangsung terbuka untuk umum dengan agenda utama pembahasan penyesuaian dan pengesahan RKA-K/L Kementerian Perdagangan tahun 2016 sebagai rangkaian dari rapat-rapat kerja sebelumnya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kemendag Tahun 2016. [apn]
MENTERI Perdagangan, Thomas T. Lembong, didampingi oleh Kepala Pusat Humas, Ani Mulyati, melakukan kunjungan ke Pasar Santa, Jakarta Selatan. Jumat (16/10). Dalam kesempatan ini Mendag mengatakan bahwa Pasar Santa merupakan tempat berinovasinya anak-anak muda yang tercipta secara spontan. Sebab, terkenalnya Pasar Santa sebagai tempat nongkrong hanya bermula dari satu gerai kopi yang dibentuk oleh anak muda. Mendag juga akan memantau perkembangan Pasar Santa, terutama untuk mengajukan waktu operasi toko-toko inovasi anak muda tersebut.
FORUM DAGANG PRODUK DALAM NEGERI & TEMU USAHA UMKM DENGAN RITEL MODERN
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
PLT Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Suhanto membuka secara resmi acara Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta, Rabu (4/11). Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern merupakan rangkaian kegiatan pendukung Pameran Pangan Nusa Regional (PPNR) dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional (PPDNR) yang diselenggarakan di Jakarta, 5-8 November 2015. Acara Forum Dagang Produk Dalam Negeri dan Temu Usaha UMKM dengan Ritel Modern
DIRJEN Perdagangan Dalam Negeri, Srie Agustina bersama Ketua I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Agung Firman Sampurna; Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani; dan Wakil Duta Besar RI di Singapura, Ridwan Hassan menjadi pembicara pada acara Sriwijaya Economics and Business Conference di Universitas Sriwijaya Palembang, Sabtu (28/11). Acara dihadiri oleh Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Anis Saggaf; Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Giri Ramanda Kiemas; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Taufiq Marwah; dan Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan.
49 Info PDN
FRAME
Peluang Nyata di Dunia Maya K E M A J U A N teknologi terus memanjakan manusia. Termasuk dalam urusan belanja. Kini, hanya dengan beberapa klik saja apa yang kita butuhkan akan datang sendiri ke rumah kita. Inilah fenomena pasar dunia maya. Belanja daring, atau lebih jelasnya kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet sudah mulai menggejala. Apalagi dengan kian banyaknya tangan manusia yang belakangan tak pernah lepas dari perangkat telpon pintar yang menyediakan berbagai aplikasi untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manusia. Indonesia adalah negara besar dan punya pasar besar, baik di dunia nyata maupun alam maya. Berbagai kebijakan telah disusun oleh Pemerintah agar bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen pasar dunia maya. Kini, tantangannya adalah bagaimana kita menyadarkan para pedagang dan usahawan-usahawan kecil di daerah-daerah mulai melek teknologi dunia maya ini. Yakni, agar mereka juga ikut bersama-sama menikmati kue pasar yang kian membesar di dunia maya ini. TEKS | FOTO : AMF | Agus Bachtiar
NAN
TIKAN Pada EDISI e meng disi mendata BERIK e UTNY (MEA nai implem ng Info PD ) di pe e N n A akan ta si M n pula k aleido ghujung tah asyarakat mengupas skop s un 201 Ekono tu Keme eran mi A ntas nda 5 in negeri g berkaitan gkaian prog i. Kami men SEAN denga yajika sepan ram d n an n jang ta hun 20 perdagang kegiatan K Kaleid an dala 15, di oskop HAZANAH a m n tarany Kegiata P a: n Revit ASAR RA KYAT alisasi : 1 0 0 0 KOLO Pasar Outloo Tahun M k Ditje 2015 n PDN ANDA: Keme Kaleid n IN d a FO LO g 201 oskop 6 G dan R ealisa ISTIK: Samp si Pro ai jum gram pa di Sislog nas Salam edisi me hanga ndatan g. t.
[ 50 ] Info PDN
[ 51 ] Info PDN
www.kemendag.go.id
Diterbitkan oleh: DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI http://ditjenpdn.kemendag.go.id
