Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
1
.
DELEGASI REGULASI DAN SIMPLIFIKASI REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH Oleh : Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali Abstract In local governance should be based on regulations, to be able to provide services and the protection of fundamental rights of the people. On the other hand the rules or regulations of one of them made by local governments in both the types of regulations or regulations of the regional chief. The authority of local government and regional chiefs to make local laws and regulations based on the regional heads attribution and delegation authority. In practice, this often results in the occurrence of obesity regulation or regulation created a high quantity. The terms of substance the principle of the legislation formation was good enough delegated substantive content regulated in the area. Keywords : Regulation, delegation, attribution, authority Abstrak Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada regulasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Di sisi lain regulasi tersebut salah satunya dibuat oleh pemerintah daerah baik dalam jenis peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Adanya kewenangan dari pemerintah daerah maupun kepala daerah untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah didasarkan pada kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam pelaksanaannya seringkali mengakibatkan terjadinya obesitas regulasi atau menciptakan kuantitas regulasi yang tinggi. Kata kunci: Peraturan, delegasi, atribusi, kewenangan
A.
PENDAHULUAN
dapat dijalankan dan berjalan menurut
1.
Latar Belakang Masalah
hukum atau aturan-aturan yang telah
Negara Indonesia adalah negara
dibuat terlebih dahulu. Disisi lain yang
hukum hal ini sudah termuat di dalam
mempunyai kekuasaan untuk membuat
Undang-Undang Dasar Negara Republik
dan membentuk aturan itu adalah alat
Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
perlengkapan negara itu sendiri.
yang
menyatakan
Negara
Walaupun sudah ditegaskan, bahwa
Indonesia negara hukum, sehingga Negara
negara kita adalah negara hukum dan
Indonesia
dengan
tidak
bahwa
berdasarkan
pada
demikian
penyelenggaraan
kekuasaan belaka. Dalam negara hukum
pemerintahan juga harus berlandaskan
semua alat perlengkapan negara hanya
atas hukum, namun perlu dirumuskan
2
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi… .
unsur-unsurnya seperti apa sehingga akan
pada saat sekarang persoalan efisiensi
memperjelas tolok ukur atau parameter
tidak harus direspon dengan pengaturan
pada sisi penyelenggaraan pemerintahan
ulang atau reregulasi atau seringkali kali
kita.1
dengan regulasi atau aturan yang dibuat Dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
harus
didasarkan
pada
sebanyak mungkin dan justru membuat infesiensi.
Dari
perspektif
regulasi,
aturan atau regulasi sehingga untuk dapat
kualitas regulasi yang baik dan kuantitas
memberikan pelayanan dan perlindungan
regulasi yang proporsional merupakan
terhadap hak-hak dasar masyarakat, disisi
jawaban atas persoalan infesiensi regulasi.
lain aturan atau regulasi yang dijadikan
Sehingga dalam tulisan ini akan lebih
sebagai dasar dalam melaksanakan tugas
ditinjau dari segi kuantitas regulasi yang
atau fungsi pemerintahan tersebut dibuat
tidak proporsional yang dalam prakteknya
oleh
banyak
organ
atau
lembaga-lembaga
sekali
regulasi
yang
pemerintah itu sendiri sehingga hal ini
mendelegasikan kembali untuk dibuatnya
harus benar-benar diperhatikan oleh para
dengan regulasi yang kedudukannya lebih
pembuat aturan atau regulasi tersebut
rendah,
sehingga
muatannya atau jika dilihat dari ketaatan
benar-benar
lebih
mengakomodir kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan
oleh
pemerintah
dikeluarkannya
mengeluarkan
suatu
dilihat
dari
materi
asas materi muatannya sebenarnya tidak perlu dibuat regulasi baru sehingga dalam
dengan
regulasi yang lebih tinggi tidak perlu
peraturan
membuat suatu penormaan atau ketentuan
dan
atau
yang mendelegasikan lagi ke regulasi
ketetapan
atau
yang lebih rendah. Banyaknya ketentuan
suatu
perundang-undangan
padahal
keputusan seringkali menjadi hal yang
atau
penormaan
menjadi semacam aktivitas rutin dalam
pendelegasian,
penyelenggaraan negara, pembentukan
penulis
regulasi sejatinya dimaksudkan untuk
Peraturan Daerah yang mendelegasikan
meningkatkan
efisiensi
dalam
lagi pada Peraturan Kepala Daerah, sering
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
membuat kuantitas regulasi atau aturan menjadi
pada kesejahteraan masyarakat. Namun
memperbanyak
Aminuddin Ilmar, 2014,Hukum Tata Pemerintahan, Prenamedia Group, Jakarta, h.51.
memuat
menurut
ditemukan
banyak
memberikan 1
yang
banyak
mendorong perekonomian yang bermuara
yang
roda
yang
dalam
seringkali
birokrasi
pelayanan
hemat
dalam kepada
masyarakat. Semakin banyaknya regulasi
3
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
membuat pemahaman masyarakat akan
Sebagai
.
bentuk
nyata
dalam
regulasi atau atauran tersebut menjadi
mewujudkan tatanan yang tertib di bidang
semakin sulit dapat diwujudkan karena
pembentukan
banyaknya aturan yang harus dilihat,
Undangan adalah dengan ditetapkannya
dibaca dan dipahami oleh masyarakat itu
atau
sendiri, serta meminimalkan terjadinya
Nomor
tumpang tindih aturan atau regulasi yang
Pembentukan
saling
Undangan.
Dalam
sejalan dengan rencana pemerintah yang
Nomor
Tahun
memprogramkan kebijakan simplifikasi
mengenai ketentuan proses pembentukan,
regulasi.
materi
bertentangan,
sehingga
tidak
Peraturan
diberlakukannya 12
12
Perundang-
Undang-Undang
tahun
2011
Peraturan
muatan
pembentukan
Perundang-
Undang-Undang 2011
dan
mengatur
juga
Peraturan
teknis
Perundang-
B.
PEMBAHASAN
Undangan
1.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
lampiran Undang-undang
Sebagai
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
negara
hukum
yang
yang
tentang
dituangkan
dalam
Nomor 12
tahun 2011. Dalam Pasal 7 ayat (1)
demokratis berdasarkan Pancasila dan
memuat
dan
hirarki
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Peraturan Perundang-Undangan
terdiri
Indonesia Tahun 1945, segala aspek
dari :
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan menurut hukum. Untuk itu diperlukan tatanan yang tertib antara
lain
Peraturan
di
bidang
pembentukan
Perundang-Undangan
yang
harus dirintis sejak perencanaan sampai pengundangannya, pengharmonisasian,
termasuk pembulatan,
dan
pemantapan konsepsinya. 2
tentang
Jenis
a. Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/
Peraturan
Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi;dan g. Peraturan Daerah Kabupaten /
2
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Pengharmonisasian, pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan peraturan PerundangUndangan( Tahun 2010 ), h. 16.
Kota.
4
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dipertegas
lagi
berlakunya
mengenai
Hans Nowiasky juga berpendapat
sesuai
bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan
dengan hierarki sebagaimana dimaksud
berjenjang-jenjang, norma hukum dari
pada ayat (1)
suatu negara itu juga berkelompok-
Perundang-Undangan
Hans
Nawiasky,
murid Hans tentang
kekuatan
hierarki berada diatasnya.
hukum
Peraturan
yaitu
kekuatan
.
diatasnya atau secara kedudukan dalam
teori
seorang
kelompok, dan pengelompokan norma
Kelsen mengembangkan
hukum dalam suatu negara itu terdiri atas
jenjang
salah
norma
dalam
kaitannya dengan suatu negara. Hans
empat kelompok besar yaitu: Kelompok I : Staatsfundamentalnorm
Nawiasky dalam bukunya yang berjudul ‘ Allegemeine Rechtslehre’ mengemukakan
(Norma Fundamental Negara) Kelompok II :
bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen,
Staatsgrunggesetz
maka suatu norma hukum dari suatu
Dasar Negara / Aturan Pokok
negara manapun selalu berlapis-lapis dan
Negara)
berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah
Aturan
Kelompok III :
berlaku, bersumber dan berdasar pada
Formell
norma yang lebih tinggi lagi, norma yang
Undang ‘ formal)
lebih tinggi berlaku, bersumber dan
(
Gesetz
(
Undang-
Kelompok IV :
berdasar pada norma yang lebih tinggi
Verordnung
lagi, sampai pada suatu norma yang
satzung ( Aturan pelaksana dan
tertinggi yang disebut norma dasar.3
Aturan otonom).4
Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
Kelompok
ayat (2) secara tegas harus dipahami
terakhir
bahwa
norma paling
Autoneme
hukum bawah
yang adalah
berlakunya
suatu
peraturan pelaksana dan peraturan otonom
Perundang-Undangan
sesuai
merupakan peraturan – peraturan yang
yang
terletak di bawah Undang-Undang yang
dinyatakan pada ayat (1) sehingga suatu
berfungsi menyelenggarakan ketentuan
Peraturan
dalam
Peraturan dengan
kekuatan
atau
dan
jenjang
dan
hierarki
Perundang-Undangan
yang
Undang-Undang.
Peraturan
dibawahnya tidak boleh bertentangan
pelaksana bersumber dari kewenangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan
delegasi sedangkan peraturan otonom
3
Maria farida Indrati s, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, h.. 44.
bersumber 4
dari
Ibid, h.44.
kewenangan
atribusi.
5
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi… .
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
berdasarkan kewenangan delegasi dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
atribusi.
tentang
Pembentukan
Perundang-Undangan
Peraturan
kekuatan
berlakunya
yang
peraturan yang dikategorikan sebagai
dikategorikan sebagai peraturan pelaksana
peraturan pelaksana dan peraturan otonom
adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan
adalah secara tegas telah diatur dan
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan
dicantumkan dalam pasal 8 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.
Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011
Sedangkan yang dikategorikan sebagai
yang
peraturan otonom adalah sesuai dengan
Perundang-Undangan
apa yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1)
dimaksud
yaitu Jenis peraturan perundang-undangan
keberadaannya dan mempunyai kekuatan
selain sebagaimana dimaksud dalam pasal
hukum mengikat sepanjang diperintahkan
7 ayat (1) mencakup peraturan yang
oleh Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
Rakyat,
kewenangan.
Dewan
maka
Sedangkan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
pada
bahwa
Peraturan
sebagaimana ayat
(1)
diakui
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Pembentukan Peraturan Daerah dan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
Undang-
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
2.
menyatakan
Undang
Dasar
1945
atau komisi yang setingkat yang dibentuk
(UUD1945) pada dasarnya menganut dua
dengan Undang-Undang atau pemerintah
pola pembagian kekuasaan negara, yaitu
atas perintah Undang-Undang, Dewan
pembagian
Perwakilan
Provinsi,
horizontal dan secara vertikal. Pembagian
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
kekuasaan negara secara horizontal adalah
Daerah Kabupaten, Bupati/ Walikota,
pembagian kekuasaan negara kepada
Kepala Desa atau yang setingkat. Tetapi
organ negara dalam ketatanegaraan kita
jika
pelaksanaannya,
sebut
atau
kekuasaan negara secara vertikal adalah
Rakyat
diamati
Peraturan
Daerah
dalam
Gubernur
Peraturan
lembaga
dikelompokan
pembagian
sebagai peraturan pelaksana dan peraturan
pemerintah
Bupati/Walikota
otonom,
karena
dapat
dapat
dibentuk
kekuasaan
negara.
kekuasaan pusat
negara
Pembagian
negara
dan
secara
antara
pemerintah
6
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi… .
daerah.5Urusan kewenangan daerah yang
1945 yang tercantum dalam Pasal 18 ayat
diberikan
(6).
kepada
pemerintah
daerah
termasuk di dalamnya adalah hak yang
Pengaturan secara khusus mengenai
diberikan untuk menetapkan Peraturan
Peraturan Daerah diatur dalam Undang-
Daerah yang secara tegas diatur dalam
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pasal
Pemerintah Daerah dimuat dalam Pasal
18
ayat
(6)
yang
berbunyi
Pemerintah Daerah berhak menetapkan
236
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan
Peraturan Daerah yaitu :
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik
Indonesia.
Dari
pengertian otonomi daerah ini sesuai dengan
undang-Undang
Pemerintah
Daerah maka segala hak, wewenang dan kewajiban
pemerintah
daerah
yang
diberikan harus selalu berdasarkan pada aturan
yang
penyelenggaraan
menjadi
dasar
pemerintahan
bagi daerah
yaitu baik berupa Peraturan Daerah maupun peraturan-peraturan lainnya yang diperbolehkan
oleh
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
mengenai
dasar
(1) Untuk Otonomi
dibentuknya
menyelenggarakan Daerah
dan
Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan
bersama
Kepala Daerah. (3) Perda sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Daerah
dan
otonomi Tugas
Pembantuan; dan b. Penjabaran
lebih
ketentuan perundang-undangan
lanjut peraturan yang
lebih tinggi. (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 195.
Sedangkan untuk Peraturan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 246 Undang-
7
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
undang nomor 23 tahun 2014 tentang
.
Pembentukan
Peraturan
Kepala
Pemerintah Daerah, secara khusus dalam
Daerah selain berdasarkan pada asas
Pasal 246 ayat (1) mengatur cakupan dari
legalitas
materi Peraturan Kepala Daerah yaitu
perintah dari Peraturan Daerah terkadang
untuk melaksanakan Peraturan Daerah
dipandang tidak cukup dalam konsep
atau atas kuasa peraturan perundang-
negara kesejahteraan. Asas legalitas saja
undangan, kepala daerah menetapkan
tidak cukup untuk dapat berperan dalam
Peraturan Kepala Daerah. Sesuai dengan
memberikan
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor
masyarakat dan melaksanakan otonomi
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
daerah sehingga
Peraturan Perundang-Undangan bahwa
kewenangan yang dimiliki oleh para
Peraturan Kepala Daerah yang berupa
Kepala Daerah atau yang sering disebut
Peraturan Gubernur atapun Peraturan
sebagai freies emerssen ( deskresioner).
Bupati/Walikota
merupakan
jenis
dibentuk
berdasarkan
pelayanan
kepada
seringlah digunakan
tetapi Peraturan Kepala Daerah baru
Kewenangan Delegasi dan Atribusi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
diakui keberadaannya dan mempunyai
Sesuai dengan ketentuan Undang-
Peraturan
Perundang-Undangan.
kekuatan
mengikat
Akan
3.
yang
sepanjang
Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 8
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
ayat (1) dan ayat (2) bahwa Peraturan
Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk
Kepala Daerah baik itu berupa Peraturan
berdasarkan
Dengan
Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota
Daerah
merupakan jenis Peraturan Perundang-
dibentuk bila ada delegasi dari Peraturan
Undangan dan diakui keberadaannya serta
Daerah,
Daerah
mempunyai kekuatan hukum mengikat
disebut sebagai Peraturan Perundang-
sepanjang diperintahkan oleh peraturan
Undangan sebagaimana disebutkan dalam
perundang-undangan yang lebih tinggi
Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor
atau
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
kewenangannya. Dalam Undang-Undang
Peraturan
Nomor
demikian
secara
kewenangan. Peraturan
sehingga
Kepala
Peraturan
Perundang-Undangan
asas
hukum
dapat
atau
dibentuk
23
berdasarkan
Tahun
2014
tentang
disebut
Pemerintah Daerah Pasal 246 ayat (1)
pembentukan Peraturan Kepala Daerah ini
juga diatur mengenai peraturan kepala
berdasarkan pada asas legalitas.
daerah
baik
itu
berupa
Peraturan
Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota
8
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi… .
bahwa peraturan kepala daerah dibentuk
pelimpahan
untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Peraturan
atau atas kuasa peraturan perundang-
dilakukan oleh Peraturan Perundang-
undangan
Undangan
kepala
daerah
menetapkan
kewenangan
Perundang-Undangan
yang
rendah,
baik
dinyatakan
dengan
tegas
pelimpahan
mengenai materi muatan dalam Peraturan
maupun tidak.7
secara rinci dalam Ayat (2) yang hanya mengacu pengaturannya berlaku secara mutatis
mutandis
dengan
Peraturan
Daerah.
Dari kedua ketentuan undang-
Undang yang mengatur tentang Peraturan Kepala
Daerah
ini
maka
dapat
disimpulkan bahwa dasar kewenangan yang diatur dan dijamin oleh UndangUndang untuk kepala daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah adalah
kewenangan
delegasi
dan
kewenangan atribusi. Atribusi pembentukan undangan
kewenangan peraturan
dalam
perundang-
(attributie
van
wetgevingsbevoegdheid) ialah pemberian kewenangan
membentuk
peraturan
perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet
(Undang-Undang)
kepada
suatu
lembaga negara/ pemerintahan.6 Delegasi pembentukan Undangan
kewenangan Peraturan
dalam
Perundang-
(delegatie
wetgevingsbevoegdheid)
van ialah
Dari teori Hans Nowiasky mengenai pengelompokan peraturan maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/ Walikota dikategorikan sebagai peraturan pelaksana karena merupakan perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
juga
Otonom
karena
Maria Farida Indrati S, op.cit. h.55.
merupakan dibuat
Peraturan berdasarkan
kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang. Dari kedua kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah, seringkali dicantumkan
dalam
Peraturan dan
Daerah
diamanatkan
pendelegasian kewenangan kepada kepala daerah untuk lebih lanjut lagi menetapkan Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah yang seringkali mendelegasikan lagi untuk ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah justru akan menyebabkan terjadinya obesitas regulasi atau kelebihan regulasi yang seharusnya 7
6
yang
lebih
Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan
Kepala Daerah tidak dijelaskan dan diatur
membentuk
Maria Farida Indrati S, op.cit. h.56.
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
9
.
sudah dapat dimuat dan diakomodir dalam
kerangka yang lebih besar ditinjau dari
Peraturan Daerah. Hal ini jika dilihat dari
segi pembentukan Peraturan Perundang-
Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan
Undangan
oleh Pemerintah Daerah menjadi suatu
simplifikasi regulasi ini akan mendorong
keharusan untuk adanya pendelegasian
terwujudnya 2 (dua) hal yang penting
untuk ditetapkannya sebuah Peraturan
dalam
Kepala Daerah, dan tidak jarang justru
undangan pada jenis Peraturan Daerah
dalam sebuah Peraturan Daerah ada
yaitu :
banyak muatan materi yang memuat pendelegasian Peraturan
untuk
Kepala
ditetapkannya
Daerah,
Peraturan
sehingga
Kepala
karena
pencantuman
disamping
pendelegasian,
secara
otonom
yang
Obesitas
regulasi
jenis
Dalam
rangka
percepatan pemerintah
investasi
Indonesia
melaksanakan
program
disamping
dua
daerah
hal
dalam
tersebut
dalam
rangka
dibuat oleh pemerintah daerah yang
tidak
kebutuhan
sesuai maka
dengan akan
menyebabkan semakin tingginya potensi
terjadinya
kontradiksi
hukum.
investasi dan regulasi yang bermasalah. pemerintahan
aturan
Banyaknya regulasi yang ada dan
pencabutan regulasi yang menghambat
tingkat
memahami
aturan yang saling bertentangan.
simplifikasi regulasi dengan melakukan
Dalam
dapat
terjadinya kontradiksi hukum atau
dan
di
sebagai
menghindari dan meminimalisir
regulasi.
meningkatkan
semakin
masyarakat
2. Simplifikasi
dalam bidang reformasi hukum yaitu yang simplifikasi
karena
secara utuh.
belakang dengan program pemerintahan
dengan
masyarakat,
akan
Peraturan Kepala Daerah ini bertolak
disebut
pemahamanhukum
pengguna dari regulasi tersebut
ditetapkan
dalam
rangka
peningkatan
karena
bahwa
berdasarkan kewenangan atribusi.
dalam
pemahaman hukum masyarakat,
Peraturan Kepala Daerah juga merupakan peraturan
Perundang-
akan dapat lebih meningkatkan
muatan
teoritis
Peraturan
efektif,
tingkat pemerintah daerah maka
overlap
pengaturan
dan
sedikitnya jumlah regulasi pada
Daerah.
Obesitas regulasi ini menjadi semakin lengkap
kontek
baik
1. Simplifikasi
membawa implikasi harus ditetapkannya banyak
yang
Pengunaan pada
norma
peraturan
pendelegasian
daerah
yang
10
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
mendelegasikan
untuk
ditetapkannya
.
bahwa dalam pembentukan Peraturan
peraturan kepala daerah seringkali juga
Perundang-Undangan
harus
disebabkan karena adanya perintah dari
memperhatikan materi muatan yang tepat
peraturan perundang-perundangan di atas
sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan
Peraturan Daerah yang mengharuskan
Perundang-Undangan.
untuk segera ditetapkannya peraturan daerah, sehingga kesiapan dari pemerintah
C.
PENUTUP
daerah secara materi pengaturan belum.
1.
Guna
melaksanakan
program
Hal ini yang seringkali pemerintah daerah
simplifikasi regulasi maka harus
hanya sekedar memenuhi perintah dari
pemahaman dari Pemerintah Daerah
peraturan
untuk
perundang-undangan
untuk
membatasi
penggunaan
menetapkan peraturan daerah yang secara
kewenangan dalam mencantumkan
kualitas materinya tidak sesuai dengan
penormaan
asas-asas
pendelegasian untuk ditetapkannya
pembentukan
perundang-undangan.
peraturan
Dalam
hal
Peraturan
yang
Kepala
memuat
Daerah
baik
ketidaksiapan pemerintah daerah terhadap
berupa Peraturan Gubernur atau
materi pengaturan yang harus diatur
Peraturan Bupati/Walikota.
dalam Peraturan Daerah maka seringkali
2. Dalam
dicantumkan materi penormaan yang
Daerah
mendelegasikan lagi pada pengaturan
Daerah harus memperhatikan asas-
dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal
asas
pembentukan
peraturan
inilah
perundang-undangan
khususnya
yang
banyak
menyebabkan
menetapkan dan
Peraturan
Peraturan
Kepala
kuantitas regulasi yang tinggi tetapi secara
asas materi muatan yang tepat.
kualitas pengatur tidak sesuai dengan asas
Sehingga materi muatan yang
pembentukan
seharusnya
dimuat
dalam
Undangan yang baik. Materi yang diatur
Peraturan
Daerah
tidak
dalam Peraturan Kepala Daerah yang
didelegasikan lagi untuk dimuat
ditetapkan
materi
dalam Peraturan Kepala Daerah,
muatan dimuat pada Peraturan Daerah,
yang justru tidak sesuai dengan
sehingga hal ini tidak sesuai dengan asas
jenis,
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materinya. Sehingga mengurangi
materi muatan. Asas kesesuaian antara
tingginya
jenis, hierarki dan materi muatan adalah
Kepala
Peraturan
seharusnya
Perundang-
secara
hierarki
dan
kuantitas Daerah
muatan
Peraturan
yang
akan
Petrus Kadek Suherman, S.H., M.Hum. Delegasi…
membuat
masyarakat
dapat
membaca dan memahami aturan atau regulasi secara utuh. 3. Belum adanya aturan yang secara tegas mengatur mengenai materimateri
muatan
norma
dalam
Peraturan Kepala Daerah baik dalam Undang-Undang Nomorn12
11
.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2010 .Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan. Maria Farida Indrati.s, Ilmu PerundangUndangan. 2007, Kanisius, Yogyakarta.
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
dan dalam Pasal 246 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah
Daerah,
sehingga Peraturan Kepala Daerah yang
merupakan
kelompok
Peraturan Pelaksana dan Peraturan otonom benar-benar dibuat sesuai dengan
kebutuhan
berdasarkan
asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
DAFTAR PUSTAKA BUKU : Aminuddin Ilmar, 2014 Hukum Tata Pemerintahan, Konstitusi Press (KONpress) Jakarta Bayu Dwi Anggono, 2014 Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta
Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Peradilan Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. PERATURAN UNDANGAN :
PERUNDANG-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
