POKJA REGULASI, KELEMBAGAAN, DAN PEMBIAYAAN
A.
TARGET OUTPUT BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Tanggung Jawab KKP
NO
BENTUK DAN JUDUL
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
1.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang a. Proses paraf Menteri KP, namun ada perubahan DJPT Kapal Perikanan substansi sehingga perlu disempurnakan; b. Telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan, terakhir pada tanggal 28 November 2016, melalui surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor 283/SJ.4/XI/2016, tanggal 21 November 2016; c. Proses penyusunan kajian teknis oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, serta permintaan arahan kepada Menteri KP terkait bahan dan komponen kapal perikanan yang pembangunannya di dalam negeri.
2.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Proses permintaan paraf ke Menko Perekonomian Pembudidaya Ikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B113/M.Setneg/D-1/HK.02.02/02/2017, tanggal 14 Februari 2017
3.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin a. Proses permintaan paraf persetujuan kepada DJ PRL Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Menteri terkait berdasarkan surat Mensesneg dan Pulau-Pulau Kecil Nomor B.139/M.Sesneg/D.1/HK.02.02/02/ 2017; b. Menteri KP telah memberikan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Kemensetneg
DJPB
NO
BENTUK DAN JUDUL
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
berdasarkan surat nomor B.230/SJ/HK.110/III/ 2017, tanggal 3 Maret 2017; c. Akan dilaksanakan rapat pembahasan bilateral dengan Kementerian ATR/BPN pada 12 Mei 2017. 4.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang a. Proses permintaan paraf persetujuan kepada DJ PRL Perencanaan Ruang Laut Menko Bidang Kemaritiman, Menko Bidang Perekonomian, Menteri ATR, dan Menteri KP berdasarkan surat Mensesneg Nomor B.215/ M.sesneg/D-1/HK.02.02/ 03/2017; b. Menteri KP telah memberikan paraf dan disampaikan kepada Mensetneg melalui surat Nomor B.169/MEN-KP/III/2017, tanggal 29 Maret 2017; c. Permintaan paraf kepada Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian (posisi di Menko Kemaritiman).
5.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan DJ PRL Ruang Laut Nasional harmonisasi, terakhir pada tanggal 21 April 2017, berdasarkan undangan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum dan HAM, Nomor PPE.04.03.UM-57, tanggal 17 April 2017.
6.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Telah disampaikan memorandum Sekjen kepada DJ PDSPKP Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Menteri nomor 262/SJ/IV/2017 tanggal 20 April 2017 (GEMARIKAN) yang intinya meminta tanda tangan konsep surat Menteri KP kepada Presiden untuk meminta izin prakarsa penyusunan R Perpres tersebut.
NO
BENTUK DAN JUDUL
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
7.
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan a. Telah disampaikan kepada Menteri KP guna DJPT Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan penetapan melalui memorandum Sekjen Nomor Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/SJ/I/2017, tanggal 5 Januari 2017; PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan b. Arahan Menteri KP melalui Staf Khusus Menteri Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan KP agar Dirjen Perikanan Tangkap melihat Negara Republik Indonesia kembali materi muatan Rancangan Permen KP tersebut; c. Proses reviu Ditjen Perikanan Tangkap sesuai arahan MKP.
8.
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Proses tanda tangan Menteri KP Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan memorandum Sekjen ke Menteri 185/SJ/III/2017, tanggal 16 Maret 2017.
9.
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Proses penetapan oleh Menteri KP Proses tanda DJ PDSPKP Perikanan tentang Kemitraan tangan MKP melalui memorandum Sekjen ke Menteri Nomor 243/SJ/IV/2017, tanggal 4 April 2017.
melalui DJPB nomor
10. Permen KP tentang Kemitraan bidang Internal DJPB Perikanan Budidaya (inti plasma/penggalangan dana masyarakat)
DJPB
11. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Internal PDSPKP Perikanan tentang Pengendalian Pengeluaran Bahan Baku Utuh Segar dan Beku komoditas Industri ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
DJ PDSPKP BKIPM
12. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Proses permintaan paraf persetujuan dari Dirjen DJ PDSPKP Perikanan tentang Usaha Pengolahan Ikan Perikanan Tangkap melalui nota dinas Sekjen Nomor 142/SJ/IV/2017, tanggal 7 April 2017.
2. Tanggung Jawab Kementerian Lain NO
BENTUK DAN JUDUL
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
ESELON I TERKAIT DI KKP
1.
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang a. Dihentikan oleh Menko Kemenko Pengawasan Perikanan Polhukam karena direktif Polhukam Presiden (SBY); b. Menteri KP telah bersurat agar Presiden (Jokowi) mencabut direktir yang lalu.
DJ PSDKP
2.
Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010 /205 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya
DJPB
3.
Rancangan Peraturan Presiden tentang PSO Hasil rapat di Kementerian untuk Pakan dan Benih Ikan Keuangan: Agar disusun oleh KKP
Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
DJPB
4.
Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, terkait usulan memasukan sistem irigasi untuk perikanan budidaya
Kementerian PUPR
DJPB
Hasil rapat di Kementerian Kementerian Keuangan: Keuangan a. substansi apa yang ingin diubah; b. KKP diminta agar menyampaikan masukan penyempurnaan.
NO
BENTUK DAN JUDUL
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
ESELON I TERKAIT DI KKP
5.
Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. PLN terkait dengan pengecualian TDL saat beban puncak pada industri perikanan
Kementerian ESDM
DJ PDSPKP
6.
Rancangan Peraturan Presiden tentang PSO Substansi sudah diakomodir di untuk Jasa Angkutan Produk KP antar Pulau, rancangan Perpres tentang termasuk dari Pulau-pulau Terluar Perubahan Perpres No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)
Kementerian Keuangan
DJ PDSPKP
7.
Reviu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, terkait dengan reviu definisi tenaga kerja inti dan pendukung bidang perikanan
Direktur Usaha dan Investasi Kementerian telah bersurat kepada Dirjen Ketenagakerjaan Pembinaan Hubungan Industrial Kemnaker melalui surat nomor 3060/PDS.4/ PS.520/V/2017, tanggal 3 Mei 2017.
DJ PDSPKP
8.
Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penualan atas Barang Mewah, terkait dengan pengecualian PPnBM peralatan sarana sistem rantai dingin
Hasil rapat di Kementerian Kementerian Keuangan: Keuangan a. substansi apa yang ingin diubah; b. KKP diminta agar menyampaikan masukan penyempurnaan.
DJ PDSPKP
NO
BENTUK DAN JUDUL
9.
Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2013 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu, terkait dengan usulan memasukkan industri perikanan ke dalam industri padat karya yang mendapat fasilitas pengurangan PPh
10. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
STATUS
PENANGGUNG JAWAB
ESELON I TERKAIT DI KKP
Hasil rapat di Kementerian Kementerian Keuangan: Keuangan a. substansi apa yang ingin diubah; b. KKP diminta agar menyampaikan masukan penyempurnaan.
DJ PDSPKP
Hasil rapat di Kementerian Kementerian Keuangan: Perdagangan a. substansi apa yang ingin diubah; b. pada dasarnya komoditas resi gudang diatur lebih lanjut oleh Bappebti, Kemdag.
DJ PDSPKP
11. Rancangan Peraturan Presiden tentang PSO Hasil rapat di Kementerian untuk Pengusahaan Pelabuhan, Pengolahan, Keuangan: Penyimpanan, dan Pemasaran di SKPT Agar disusun oleh KKP
Kementerian Keuangan
DJPT DJ PDSPKP
12. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta a. Naskah Akademik sudah Panduan (Road Map) Pengembangan Industri disampaikan ke Kemenko Rumput Laut Nasional Perekonomian, dan telah dilaksanakan pembahasan; b. Menunggu proses lebih lanjut dari Kemenko Perekonomian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
DJ PDSPKP DJPB
NO
BENTUK DAN JUDUL
13. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi, terkait dengan penyederhanaan persyaratan penempatan apoteker pada industri farmasi berbahan baku rumput laut
STATUS
PENANGGUNG JAWAB Kementerian Kesehatan
ESELON I TERKAIT DI KKP DJ PDSPKP DJPB
B. NO
TARGET OUTPUT PROGRAM REGULASI, KELEMBAGAAN, DAN PEMBIAYAAN TARGET OUTPUT
PENANGGUNG JAWAB
ESELON I TERKAIT DI KKP
1.
Harmonisasi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kementerian Hukum dan HAM atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terkait dengan integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi ABK, Pelabuhan Sandar Kapal Pengangkut, Penambahan Pelabuhan Khusus di Hub KTI
DJPT
2.
Petunjuk Teknis tentang Pengadaan Barang dan Jasa LKPP Proyek Strategis Nasional (Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional)
Setjen (Biro Umum)
3.
Penyertaan modal pada BUMN Perikanan dan BUMN Kementerian Keuangan lainnya untuk kegiatan industri perikanan
Setjen (Biro Keuangan)
4.
Penyediaan Skema pembiayaan khusus melalui Kredit Kementerian Keuangan Program dan BLU-LPMUKP
Setjen (LPMUKP)
5.
Fasilitasi akses permodalan usaha perikanan melalui KKP Kesepakatan Bersama
Setjen (Biro Kermas)
6.
Penguatan data dan informasi hulu hilir melalui Sistem Satu KKP Data dan sistem e-marketing/bursa ikan
Setjen (Pusdatin)
7.
Fasilitasi legalitas kelembagaan usaha untuk 3000 UKM Kementerian Koperasi dan UKM DJPT, DJPB, DJ berbadan hukum bidang perikanan dan garam PDSKP dan DJ PRL
8.
Pengamanan kawasan industri perikanan di pulau terluar
TNI dan Polri
-
