PENATAAN DANPENGUATAN ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAB I PENDAHULUAN

REPUBLIK INDONESIA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

PENATAAN DANPENGUATAN ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pada umumnya dan pada khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk memperbaiki kapasitas lembaga birokrasi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan sebuah lembaga birokrasi yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sebuah lembaga birokrasi yang kuat adalah melalui penguatan lembaga birokrasi tersebut termasuk komponen yang terdapat di dalamnya, sehingga penyelenggaraan seluruh fungsi lembaga birokrasi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan dari pembentukan lembaga birokrasi tersebut. Komponen-komponen dari sebuah lembaga atau organisasi yang perlu diperkuat dalam rangka pencapaian tujuan atau tugas sebuah lembaga birokrasi antara lain adalah struktur lembaga, sumber daya manusia melalui penataan dan penguatan Unit Kerja Kediklatan, serta sarana dan prasarana untuk memfasilitasi prosesproses yang berlangsung dalam lembaga tersebut. Melalui penataan dan penguatan komponen-komponen tersebut, diharapkan tugas dan fungsi sebuah lembaga birokrasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya tujuan dan fungsi lembaga tersebut, akan diharapkan memberi hasil pada tercapainya tujuan pembentukan lembaga tersebut. Dalam kaitan tersebut dan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Organisasi yang telah dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 maka dalam kerangka perwujudan reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu disusun sebuah rencana penataan dan penguatan organisasi yang meliputi penataan dan penguatan struktur organisasi, penataan dan penguatan Unit Kerja Kediklatan, serta penataan dan penguatan sarana dan prasarana organisasi.

1

Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


B.


Tujuan

Tujuan dari Program Penataan dan Penguatan Organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

C.

1.

mengidentifikasi kondisi struktur organisasi, Unit Kerja Kediklatan serta sarana dan prasarana yang ada pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersedia pada saat ini;

2.

merumuskan kondisi struktur organisasi, Unit Kerja Kediklatan serta sarana dan prasarana pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ideal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

3.

menyusun rencana aksi penataan dan penguatan struktur organisasi, Unit Kerja Kediklatan serta sarana dan prasarana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju kondisi yang diharapkan;

4.

mengidentifikasi dampak yang muncul terkait rencana aksi penataan dan penguatan struktur organisasi, unit kediklatan serta sarana dan prasarana pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuju kondisi yang diharapkan.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah: tersedianya rencana penataan dan penguatan organisasi melalui penataan dan penguatan struktur organisasi, Unit Kerja Kediklatan serta prasarana dan sarana pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. D.

Keluaran

Keluaran yang dihasilkan berbentuk paket dokumen program penataan dan penguatan organisasi, yang terdiri dari:

2

1.

Dokumen penataan dan penguatan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2.

Dokumen penataan dan penguatan unit kedikatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3.

Dokumen penataan dan penguatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan proses-proses organisasi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



E.


Dasar Acuan

Dasar Acuan dalam penataan dan penguatan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah :

F.

Kementerian

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;

4.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

5.

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program penataan dan penguatan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

3

1.

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap fokus dan lokus kegiatan;

2.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, diskusi terbatas serta telaah dokumen;

3.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif legal-formal yang dipadu dengan need assessment empiris dari pengguna;

4.

Kegiatan Workshop dilaksanakan dengan Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna finalisasi hasil seperti yang telah ditargetkan.




BAB II PENATAAN DAN PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA A.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 40 Tahun 2010, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: Pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Ketiga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Agar dapat melaksanakan tugas fungsinya dengan baik dan benar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), dituntut untuk memiliki aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab dan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat, KPP dan PA memandang perlu untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dimaksud pada intinya mencakup reformasi kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia (SDM), dan ketatalaksanaan (business process), dengan sasaran pada perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set), dan sistem manajemen pemerintahan. Dalam konteks inti cakupan perubahan tersebut, reformasi birokrasi difokuskan untuk menghasilkan profil kelembagaan (organisasi) yang efektif, sumber daya manusia yang profesional, dan sarana dan prasarana/proses (business process) yang memadai.

4




Salah satu aspek dari reformasi kelembagaan (organisasi) birokrasi adalah melakukan penataan dan penguatan unit organisasi yang difokuskan untuk menciptakan profil unit organisasi yang efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam konteks reformasi birokrasi, maka unit organisasi yang hendak diperkuat adalah: struktur (kelembagaan), perilaku (sumber daya manusia--SDM), proses (sarana dan prasarana). Dalam kaitan tersebut maka konteks reformasi birokrasi dalam penataan dan penguatan unit organisasi melalui penataan dan penguatan struktur (kelembagaan) mencakup kegiatan perencanaan penataan dan penguatan yang berisi latar belakang, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, rencana aksi penataan dan penguatan struktur organisasi KPP dan PA serta dampak dari penataan dan penguatan unit organisasi melalui stuktur (kelembagaan) B.

Kondisi Saat Ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

5

1.

Sekretariat Kementerian;

2.

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;

3.

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum;

4.

Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;

5.

Deputi Bidang Perlindungan Anak;

6.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;

7.

Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

8.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;

9.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;

10.

Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan;

11.

Staf Ahli Bidang Agama; dan

12.

Inspektorat.




Secara lengkap struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dideskripsikan dalam gambar 1 berikut ini. Gambar 1: Struktur Organisasi KPP dan PA

MENTERI NEGARA PP DAN PA Staf Ahli Menteri Bidang Kemiskinan Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi Staf Ahli Menteri Bidang Internasional Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Staf Ahli Menteri Bidang

KONDISI SAAT INI

Penanggulangan

SETMEN

Pengembangan Hubungan

Komunikasi Agama

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN ASDEP GENDER DALAM IPTEK ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

INSPEKTORAT

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN HUKUM

ASDEP GENDER DALAM PENDIDIKAN ASDEP GENDER DALAM KESEHATAN ASDEP GENDER DALAM SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

BIRO PERENCANAAN

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

ASDEP PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN

BIRO HUKUM DAN HUMAS

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

BIRO UMUM

DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK

ASDEP PERLINDUNGAN NAKER PEREMPUAN

ASDEP PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

ASDEP GENDER DALAM POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ASDEP PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

ASDEP PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

ASDEP GENDER DALAM HUKUM

ASDEP INFORMASI GENDER

ASDEPPENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ASDEP PARTISIPASI ANAK ASDEP LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR ASDEP PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Hasil identifikasi awal terhadap struktur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat ini (Januari 2011), memberikan informasi sebagai berikut:

6

1.

Struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru di sempurnakan pada bulan Juli 2010 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2.

Formasi jabatan Eselon IV berdasarkan Struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru, belum semua terisi atau dengan kata lain masih terdapat beberapa jabatan eselon IV yang kosong; dan



3.

C.


Nomenklatur dalam struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru belum mengakomodasi kebutuhan program yang berkesetaraan gender yaitu kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

Kondisi Yang Diharapkan

Reformasi birokrasi mengharuskan dilakukannya transformasi pengelolaan administrasi publik dari government ke arah governance, yang menekankan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan produktivitas kerja, dalam pelayanan publik. Di samping itu dilakukan pergeseran dari old management ke new public management dan new public service. Intinya, administrasi publik adalah pelayanan publik, maka pelakunya disebut sebagai pelayan publik (public servant). Penataan dan Penguatan unit organisasi perlu dipahami dalam konteks tersebut. Selama ini berkembang paradigma bahwa yang utama adalah organisasi, bukan unit kerjanya. Oleh karena itu, pendekatan organisasi harus digeser dari paradigma yang memandang unit organisasi sebagai satuan pendukung (supporting unit) menjadi paradigma yang memposisikan unit organisasi sebagai satuan stratejik (strategic unit). Dalam konteks paradigma strategic unit, penataan dan penguatan unit organisasi dapat didekati dari setidak-tidaknya dua aspek utama, yaitu: (1) aspek fungsi: penataan dan penguatan kewenangan dan fungsi utama (empowering), serta (2) aspek struktur: penataan ulang struktur organisasi (restructuring). Penataan dan Penguatan unit organisasi sebagai strategic unit melalui pendekatan empowering (penataan dan penguatan kewenangan dan fungsi utama) dan restructuring (penataan ulang struktur organisasi) dapat memungkinkan munculnya terobosan-terobosan baru, khususnya dalam rangka peningkatan kinerja unit organisasi dan untuk mendukung reformasi birokrasi secara umum. Untuk itu diperlukan transformasi, yakni bagaimana unit organisasi menempatkan dirinya dalam lingkup strategi organisasi. Ivancevich Donnelly Gibson (Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta, 1997: 9) berpendapat bahwa struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Struktur acapkali digambarkan melalui bagan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok yang mencakup suatu organisasi. Struktur organisasi juga merupakan variabel yang cukup penting. Konsep struktur mengacu pada cara bagaimana kementerian atau unit diatur dalam suatu sistem,

7




menggambarkan keterkaitan antara bagian-bagian dan cara pengaturan posisi di dalam sistem. Dengan demikian, manajemen menentukan struktur dengan mengikuti unit-unit atau kementerian secara bersama-sama berdasarkan garis kewenangan, tanggung jawab, komunikasi dan kontrol. Menurut Henry Mintzberg (Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs-New Jersey, 1983), organisasi didesain dari lima bagian, yaitu: 4.

Strategic Apex: Menejer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. Organisasi menjalankan misinya dalam cara yang efektif dan memenuhi tuntutan/kebutuhan (needs) orangorang yang mengendalikan (control) dan memiliki kekuasaan (power) atas organisasi (pimpinan puncak/top management).

5.

Middle-Line Manager: Para manajer yang menjadi penghubung pimpinan puncak (strategic apex) dengan pelaksana operasional tingkat bawah (operating core) berdasarkan otoritas formal yang didelegasikan (pimpinan menengah/middle management).

6.

Operating Core: Kelompok pegawai yang menjalankan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan (operational process).

7.

Technostructure: Kelompok analis yang merancang, merencanakan dan mengubah organisasi atau melatih orang-orang yang menjalankannya.

8.

Support Staff: Orang-orang yang mengisi unit-unit staf yang memberikan dukungan kepada organisasi.

Struktur organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Henry Mintzberg tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar 2: Struktur Organisasi menurut Henry Mintzberg

8




Dalam pandangan Henry Mintzberg, organisasi dewasa ini menggeser strukturnya dari birokrasi mesin (machine bureaucracy) yang menekankan filosofi “one best way” dan “it all depends” (contingency) menjadi birokrasi profesional yang mengutamakan filosofi “getting it all together” (configuration). Untuk organisasi birokrasi pemerintahan, pergeseran struktur diarahkan pada bentuk divisi (divisionalized form) yang dipadukan dengan semangat kerja profesional (professional bureaucracy). Berdasarkan konsep dan kondisi birokrasi pemerintah secara umum berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional maka di masa yang akan datang organisasi pemerintah dituntut untuk menjadi organisasi yang modern yang profesional, efektif dan efisien. Dengan menganalisis struktur organisasi KPP dan PA yang ada saat ini dan upaya mewujudkan birokrasi masa depan yang dikehendaki maka kondisi kelembagaan KPP dan PA yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1.

Struktur organisasi yang lebih sempurna untuk mengakomodasi dan sesuai dengan kebutuhan program; Gambar 3: Kondisi yang diharapkan

9




2.

Terisinya formasi jabatan eselon IV sesuai struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; yang baru;

3.

Nomenklatur organisasi sudah mengakomodasi tugas utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (misalkan : kesetaraan gender).

Secara lebih jelas penataan dan penguatan kelembagaan KPP dan PA diilustrasikan dalam gambar 4 dan 5 berikut ini. Gambar 4: Struktur Organisasi yang diharapkan di Sekretariat Menteri PP dan PA

SETMEN PP Dra. Sri Danti, MA

INSPEKTORAT

Noor Arief Nugroho, SH,MM

BIRO PERENCANAAN


BIRO UMUM

Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM

Dra. Endang Moerniati, MM

Ir. Siti Khadidjah Nasution, MM

BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

BAGIAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

BAGIAN ORTALA

BAGIAN MONEV DAN PELAPORAN

BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUMAS

Indra Gunawan, SKM, MA

Ciput Eka Purwianti, S.Si, MA

Budi Mardaya, SE, M.Si

Muhammad Ihsan, S.Ag, MA

Hasan, SH

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAG KERJASAMA DALAM NEGERI

SUBBAG ORGANISASI

SUBBAG MONITORING DAN EVALUASI

SUBBAG PERATURAN DAN BANTUAN HUKUM

R. Didik Andriyanto, S.Kom

Awalia Abdan, S.Kom

Drs.Aresi Armynuksmono

Sumbono, Amd

SUBBAG PENYUSUNAN ANGGARAN

SUBBAG KERJASAMA LUAR NEGERI

SUBBAG TATA LAKSANA

SUBBAG PELAPORAN

Saiful Anhar, S.Sos

Drs. Mulyono

BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN RUMAH TANGGA

Drs. Fatahillah

Margaret Robin Korwa,SH, MH

Kasih Anggraeni, S.Kom

Purwo Adi Prasetyo, S.Sos, MM

Zahra Rani, SH

Winarti, S. Sos

SUBBAG HUBUNGAN MEDIA MASA DAN PUBLIKASI

SUBBAG PENERIMAAN PENGADUAN

SUBBAG PERENCANAAN PEGAWAI

SUBBAG TATA USAHA KEUANGAN

SUBBAG PERSURATAN

SUBBAG URUSAN DALAM

Syahnez Alamudi, S.Sos,MM

Ferdy Ferdiansyah, ST

Eka Prasetiawati, SE

Siti Murtinah, S.Sos

Juli Kurniyati, SE

Gatot Suharijoto

Dian Rahmawati, S.Sos

SUBBAG INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM

SUBBAG ANALISIS PENDAPAT UMUM

SUBBAG ADMINISTRASI TINDAK LANJUT PENGADUAN

SUBBAG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SUBBAG PENERBIT SPM

SUBBAG PROTOKOL

SUBBAG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tria Rosalina Budi Rahayu, SH

Sudarmaji, SE

Drs. Budi Triwinata

Ono Taryono,S.Sos

Sam Alamsyah, Sm.Sp

Totok Suharto

SUBBAG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

SUBBAG PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUBBAG AKUTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN

Drs. Supriyadi

Susanti, S. Sos, MAP

Nur Handayani, SE

UNIT TU PIMPINAN

Didik Agus Setiawan, S. Ap

SUBBAG PENGELOLAAN BMN Budiharto

Berdasarkan gambar 4 dan gambar 5 terlihat bahwa unit organisasi yang akan dikuatkan menyangkut aspek pengisian struktur dan penataan dan penguatan fungsi yang terkait dengan substansi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dua unsur inilah yang menjadi prioritas utama untuk memperkuat eksistensi kelembagaan KPP dan PA di masa yang akan datang.

10




Gambar 5: Struktur Organisasi yang diharapkan di Kementerian PP dan PA MENTERI NEGARA PP DAN PA Staf Ahli Menteri Bidang Kemiskinan Staf Ahli Menteri Bidang Sistem Informasi Staf Ahli Menteri Bidang Internasional Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Staf Ahli Menteri Bidang

Penanggulangan

Hubungan

Komunikasi Agama

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI

ASDEP GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN

ASDEP GENDER DALAM KUKM DAN INDAG

ASDEP GENDER DALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN ASDEP GENDER DALAM IPTEK ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

D.

SETMEN

Pengembangan

INSPEKTORAT

BIRO PERENCANAAN

DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, DAN HUKUM

ASDEP GENDER DALAM PENDIDIKAN ASDEP GENDER DALAM KESEHATAN ASDEP GENDER DALAM SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

ASDEP PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN


DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

BIRO UMUM

DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK SIPIL ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

ASDEP PENANGANAN MASALAH SOSIAL ANAK

ASDEP PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK

ASDEP PERLINDUNGAN NAKER PEREMPUAN

ASDEP PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

ASDEP GENDER DALAM POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ASDEP PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

ASDEP PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

ASDEP GENDER DALAM HUKUM

ASDEP INFORMASI GENDER

ASDEPPENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ASDEP PARTISIPASI ANAK ASDEP LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR ASDEP PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi KPP Dan PA

Rencana aksi yang dilakukan KPP dan PA dalam jangka pendek atau kurun waktu 2011 hingga 2014 dalam penataan dan penguatan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap Pembenahan Struktur; Tahap Pengembangan Struktur dan Tahap Pemantapan Struktur. 1.

Tahap Pembenahan Struktur Tahap Pembenahan Struktur dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.

11

Kegiatan Pengkajian Desain Struktur yang mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki berdasarkan dinamika kehidupan kepemerintahan dan kemasyarakatan;




b.

Penyiapan Kerangka Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang diharapkan mampu memayungi langkah-langkah perbaikan struktur organisasi yang dilakukan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi KPP dan PA. Kerangka hukum ini dapat berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri;

c.

Sosialisasi dan Advokasi internal dan eksternal organisasi. Setelah dilakukan perubahan desain struktur yang diperkuat dengan kerangka hukum (legal standing) maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan advokasi secara internal organisasi dan eksternal organisasi kepada stakeholders KPP dan PA baik dari kalangan instansi pemerintah di pusat dan di daerah, LSM, Lembaga Profesi dan Kalangan Perguruan Tinggi terkait.

2.

Pengembangan Struktur. Sebagai organisasi yang dinamis maka kelembagaan KPP dan PA mengalami pengembangan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan kebijakan dan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Untuk itulah adakalanya karena tuntutan tersebut maka membawa konsekuensi pada penataan dan penetapan struktur sesuai dengan kondisi serta megeliminasi duplikasi tugas dan fungsi yang tidak sesuai lagi sampai tercapainya kondisi keseimbangan antara struktur dan pelaksanaan tugas dan fungsi (right size) yang ideal.

3.

Pemantapan Struktur. Apabila kondisi keseimbangan telah tercapai maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemantapan struktur melalui optimalisasi fungsi struktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh KPP dan PA yang didasarkan pada prinsipprinsip manajemen modern.

Rencana aksi penataan dan penguatan organisasi KPP dan PA melalui Penguatan Kelembagaan digambarkan dalam tabel berikut ini.

12




Gambar 6. Rencana Aksi Penataan dan Penguatan Kelembagaan KPP dan PA

RENCANA AKSI PENGUATAN STRUKTUR ORGANISASI KPP & PA

RENCANA AKSI

JANGKA JANGKA PENDEK MENENGAH (2011-2014) (2015-2019)

JANGKA PANJANG (2020-2024)

Pembenahan Struktur • Pengkajian Desain Struktur; • Penyiapan Kerangka Hukum (UU, PP, Perpres, dan Permen); • Sosialisasi dan Advokasi internal serta eksternal. Pengembangan Struktur • Penataan dan penetapan struktur; • Eliminasi duplikasi tugas & fungsi. Pemantapan Struktur • Optimalisasi Tugas dan Fungsi yang mendukung manajemen modern

E.

Dampak

Terhadap rencana aksi penataan dan penguatan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah disusun maka dampak yang diharapkan terjadi adalah struktur kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai dengan kebutuhan (rightsizing), sehingga meningkatnya kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

13




BAB III PENATAAN DAN PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RFPUBLIK INDONESIA

A.

Latar Belakang

Kepegawaian, sebagaimana ditegaskan dalam dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, adalah segala hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan, kewajiban, hak dan wewenang serta pembinaan pegawai negeri. Dalam kepegawaian negara, pegawai negeri adalah salah satu unsur sumber daya manusia penyelenggaran negara. Didalam sistem administrasi negara Republik Indonesia pegawai negeri berkedudukan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara yang memiliki peran mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Unit kerja kepegawaian merupakan bagian dari unit organisasi yang mengelola kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43/1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) unit kerja ini adalah merupakan Bagian Kepegawaian, pada Biro Umum, Sekretaris Kementerian PP dan PA, yang memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyelenggarakan fungsi: Perencanaan dan pengadaan pegawai; pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya pengembangan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kebutuhan akan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia pegawai, maka harus dilakukan peningkatan tugas dan fungsi unit kerja yang menangani kediklatan, meningkatkan kuantitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan khususnya untuk penyiapan SDM yang menguasai tentang substansi Gender dan Anak sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Untuk itu dibutuhkan profil unit kerja kediklatan fungsional khusus

14




untuk Gender dan Anak yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan SDM/pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melihat pada kondisi kepegawaian pada saat ini. Pada saat ini dalam lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kegiatan kediklatan belum ada unit kerja yang menangani secara khusus. Hanya menjadi bagian dari Fungsi Bagian Kepegawaian dibawah Biro Umum sesuai dengan pasal 47 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan, namun pada pelaksanaannya Bagian Kepegawaian tidak menyelenggarakan Diklat Struktural maupun Fungsional. Untuk mengikuti kedua Diklat tersebut Pegawai KPP DAN PA diikutkan pada Pusat Diklat dari Kementerian Lain seperti Pusdiklat Pertanian, BPS, Menpan dst. Pendidikan dan pelatihan yang sehubungan dengan substansi tentang Gender dan Anak belum ada Unit Organisasi khusus yang menangani, sampai saat ini baru memberikan advokasi pada Unit Kerja Kediklatan di K/L untuk memasukkan substassi Gender dan Anak, sedangkan tuntutan untuk menjadikan SDM yang berkualitas dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang responsif gender harus benar-benar menguasai konsep, analisis dan gender audit, supaya pembangunan yang dilakukan adalah tidak buta, bahkan bias gender. Dengan adanya usulan pengembangan organisasi Sekretariat Kementerian PP dan PA serta adanya tuntutan dan kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai KPP dan PA dan SDM di luar KPP dan PA tentang gender dan anak baik di pusat dan daerah maka perlu dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani Kediklatan. Kegiatan penataan dan penguatan organisasi KPP dan PA melalui Penataan dan Penguatan Unit Kerja Kediklatan bertujuan untuk:

15

1.

Menyusun profil dan rencana tindak pembentukan unit kerja yang menjalankan fungsi kediklatan di bidang gender dan Anak;

2.

Mengembangkan fungsi KPP dan PA sebagai Pusat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Gender dan Anak;

3.

Mengembangkan sistem kompetensi pegawai di bidang gender dan anak dilingkungan KPP dan PA;

4.

Mengembangkan manajemen kepegawaian berdasarkan Merit Sistem.

5.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam dalam penataan dan penguatan Unit Kerja dan Perilaku SDM adalah profil pengembangan Unit Kerja Kediklatan untuk Gender dan Anak dan sistem pengelolaan




kepegawaian serta penataan dan penguatan serta rencana tindak unit kerja kepegawaian. Keluaran yang ingin dihasilkan dalam kegiatan penataan dan penguatan Unit Kerja Kediklatan di KPP dan PA adalah sebagai berikut:

B.

1.

Tersusunnya profil dan rencana tindak pembentukan unit kerja yang menjalankan kediklatan di Bidang gender dan Anak.

2.

Dikembangkannya kompetensi pegawai dibidang gender dan anak secara otonom dilingkungan KPP dan PA;

3.

Terwujudnya KPP dan PA sebagai Pusat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Gender dan Anak bagi semua Pemangku Kepentingan; dan

4.

Terlaksananya manajemen kepegawaian berdasarkan Merit Sistem.

Kondisi saat ini

Dalam struktur organisasi KPP dan PA saat ini hanya mempunyai unit kerja yang menjalankan fungsi kediklatan, namun tidak menjalankan atau meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai. Padahal, perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamis, perlu adanya pengembangan paradigma yang memberikan penekanan kepada suatu pola dimana cara pandang manusia diartikan sebagai cara berpikir yang dinamis dan sistemik; Dan untuk itu pengembangan pegawai harus diberikan secara terus menerus karena akan membuat organisasi dan semua yang terlibat didalam organisasi termasuk para pegawai akan dapat mengikuti perkembangan jaman dan dapat mengantisipasinya sehingga lembaga atau organisasi tersebut akan tetap eksis dan bertahan lama. Jumlah pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sebanyak 359 orang, yang tersebar di: Sekretarist Kementerian 115 orang, Deputi PUG Bidang Ekonomi 34 Orang, Deputi PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum 42 Orang, Deputi Perelindungan Anak 34 orang, Deputi Perlindungan Anak 35 Orang dan Deputi Tumbuh Kembang Anak 33 Orang , serta Staf Ahli Menteri 5 orang, Staf Khusus 2 orang, KPAI 14 Orang, Inspektorat 14 Oerang. Dari sisi eselonering, eselon satu 11 orang, eselon dua 30 orang, eselon tiga 69 orang, eselon empat 96 orang, staf 104 orang, staf fungsional 10 orang. Dari sisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 196 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 163 orang.

16




Analisis Kemampuan Individu Pegawai: Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Kompetensi dimaksud adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Analisis Kemampuan Tim/Kelompok: Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain dinyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelakasanaan pembanggunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, dengan misi tiap satuan organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pola karier yang memungkinkan potensi Pegawai Negeri Sipil dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka misi organisasi pemerintah yang akhirnya pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Menurut penjelasan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud kepegawaian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri”. Sedangkan unit kerja kepegawaian adalah bagian dari organisasi yang mengelola kepegawaian. Dalam lingkup Kementerian PP dan PA. Unit kerja ini berada pada Bagian Kepegawaian yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian PP dan PA dan menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian PP dan PA; penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional dan

17




jabatan struktural dan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Kementerian PP dan PA. Dengan adanya pengembangan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kebutuhan akan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia pegawai Kementerian PP dan PA maka harus dilakukan penataan dan penguatan unit kerja kepegawaian. Untuk itu dibutuhkan profil unit kerja kepegawaian yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan SDM atau kepegawaian pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melihat pada kondisi yang berkaitan dengan kepegawaian pada saat ini. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat ini (Januari 2011) maka kondisi unit kerja dan sumber daya manusia KPP dan PA dapat dirumuskan sebagai berikut:

18

1.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mempunyai unit yang menjalankan fungsi kediklatan yaitu Bagian Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Kementerian;

2.

Pengembangan pegawai pada Kementerian PP dan PA belum optimal, mengingat pengembangan pegawai yang dilakukan dengan mengikut sertakan Pendidikan dan Pelatihannya kepada Kementerian/Lembaga lain khususnya pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang gender dan anak;

3.

Baru pada tahun 2010, pengangkatan CPNS di KPP dan PA menerapkan azas good governance yaitu transparansi, akuntabel dan bebas dari praktek-praktek KKN dan sampai saat ini KPP dan PA belum memiliki kebijakan tentang standar kompetensi, Pola Karier, dan Assesment Center;

4.

Pengembangan SDM untuk penguasaan Gender dan Anak sangat penting dalam pembangunan di Indonesia, akan tetapi belum ada unit yang khusus menangani pelatihan dan pendidikan mulai dari konsep gender, analisis gender, penataan dan penguatan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, gender audit, dan pengembangan konsep kota layak anak. Substansi tentang gender dan anak tidak terakomodasi secara spesifik di kediklatan yang dilaksanakan oleh K/L lain. Pengalaman dalam kerjasama dalam penataan dan penguatan SDM tentang gender dengan perguruan tinggi kurang memuaskan dan belum memenuhi kebutuhan. Kerjasama dengan Pemangku kepentingan tentang substansi anak harus terus ditingkatkan. Pengembangan untuk Kota layak anak adalah hal yang baru dan perlu percepatan untuk membangun semua kota dan kabupaten menjadi kota layak anak. Untuk itu sangat diperlukan pengembangn kurikulum, pengembangan metodologi, pengembangan SDM untuk




mendukung penerapan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak-hak anak perlu dikembangkan satu unit organisasi yang khusus menangani kediklatan setaraf Eselon dua dan berada di bawah Sesmen sebagai pusat Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khususnya untuk gender dan anak. C.

Kondisi yang diharapkan

Hasil identifikasi terhadap kondisi yang terjadi saat ini, secara tidak langsung memberikan informasi mengenai kondis-kondisi yang diharapkan terkait prilaku sumber daya aparatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu

D.

1.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai unit yang menjalankan fungsi kediklatan di bidang Gender dan Anak;

2.

Manajemen pengembangan pegawai didasarkan kepada pola karier yang berdasarkan pada Merit System;

3.

Pengembangan kompetensi pegawai di bidang Gender dan Anak dilakukan secara otonom oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

4.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pusat pelaksanaan diklat tentang Gender dan Anak.

Rencana Aksi Penataan dan Penguatan SDM KPP dan PA

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam penataan dan penguatan Unit Kerja dan SDM KPP dan PA pada tahap I yaitu tahun 2011-2014 adalah: 1.

Analisis tentang Organisasi dan Tata Kerja KPP dan PA, yang akan menghasilkan adanya revisi terhadap Permen No. 4 Tahun 2010 untuk penataan dan penguatan fungsi kediklatan. Langkah ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah struktur Organisasi KPP dan PA khususnya yang mempunyai fungsi untuk pengadaaan dan pengembangan SDM; Tatalaksana di Biro Perencanaan dan Struktur Kedeputian sesuai kebutuhan atau perlu dikembangkan melalui rangkaian kegiatan: a. b.

19

Sosialisasi Permen No. 4 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPP dan PA, Kajian Organisasi KPP dan PA




c. d.

2.

3.

Workshop dalam rangka Penyempurnaan Organisasi KPP dan PA; Penyusunan revisi Permen No. 4 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPP dan PA, e. Workshop dalam rangka revisi Permen No. 4 tahun 2010; f. Finalisasi Permen tentang Organisasi dan Tata Kerja KPP dan PA, yang baru Menyiapakan Kebijakan dan Pedoman tentang Pola Karier, Pedoman Pengembangan Pegawai berdasarkan Merit System dilaksanakan dengan: a. Sosialisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai; b. Pendampingan untuk Penyusunan Kebijakan Standart Kompetensi; c. Penyusunan Permen untuk Kebijakan Standart Kompetensi; d. Sosialisasi Permen Kebijakan Standar Kompetensi; e. Penyusunan Kebijakan Pola Karier; f. Finalisasi Pola Karier dengan Permen KPP dan PA; g. Penyusunan Pedoman Pola Karier; h. Workshop untuk Draft Pedoman Pola Karier; i. Workshop Finalisasi Pedoman Pola Karier; j. Sosialisasi Permen dan Pedoman tentang Pola Karier; k. Penerapan Permen dan Pedoman Pola Karier; l. Penerapan Asesment Center. Mengadakan dan menguatkan SDM pada unit yang menjalankan fungsi kediklatan dilakukan dengan: a. b. c. d. e. f. g.

4.

Mengoptimalisasikan Kepegawaian). a. b. c. d. e. f. g.

20

Kajian kompetensi SDM KPP dan PA; Workshop hasil kajian SDM KPP dan PA; Penyusunan kebijakan tentang pengadaan dan penataan dan penguatan SDM KPP dan PA; Penyusunan Permen tentang pengembangan SDM KPP dan PA; Penyusunan Kebijakan tentang Perekrutan SDM KPP dan PA; Finalisasi Permen Kebijakan tentang Perekrutan SDM KPP dan PA; Sosialisasi Kebijakan tentang Perekrutan SDM KPP dan PA. sarana

dan

prasarana

(Sistem

Informasi

Pengembangan Simpeg KPP dan PA; Workshop Simpeg KPP dan PA; Penyusunan Kebijakan tentang Simpeg; Workshop Simpeg KPP dan PA; Finalisasi Simpeg; Permen tentang Simpeg KPP dan PA; Sosialisasi Simpeg KPP dan PA.



5.

Menyiapkan sistem, tenaga dan sarana kediklatan di Bidang Gender dan Anak. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

6.

Penyusunan Struktur kediklatan di KPP dan PA; Konsultasi Penyusunan Struktur kediklatan di KPP dan PA dengan MenPAN; Penetapan Struktur Unit Organisasi Kediklatan KPP dan PA; Penyusunan Kriteria SDM kediklatan di KPP dan PA; Workshop kediklatan di KPP dan PA; Penyusunan Permen kediklatan di KPP dan PA; Workshop kediklatan di KPP dan PA; Finalisasi Permen tentang kediklatan di KPP dan PA; Sosialisasi tentang kediklatan di KPP dan PA; Rekrutmen SDM kediklatan di KPP dan PA; Penetapan SDM kediklatan di KPP dan PA.

Membangun Jejaring untuk pelaksanaan kediklatan bidang Gender dan Anak dengan kegiatan: a. b. c. d. e. f. g. h.

E.


Koordinasi dengan Para pakar Gender dan Anak di tingkat nasional dan internasional tentang pelaksanaan kediklatan gender dan anak di KPP dan PA; Penguatan Jejaring untuk mengatasi isu gender, perempuan dan anak baik regional, nasional dan internasional; Penyusunan Permen dalam pembentukan Forum Pakar Gender; Penyusunan Permen tentang penataan dan penguatan Forum Anak dengan Tesa 129; Penyusunan Permen untuk forum KLA; Sosialisasi Permen dalam pembentukan Forum Pakar Gender; Sosialisasi Permen tentang penataan dan penguatan Forum Anak dengan Tesa 129; Sosialisasi Permen untuk forum KLA.

Dampak

Terhadap rencana aksi penataan dan penguatan struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah disusun maka dampak yang diharapkan terjadi adalah terwujudnya 1.

21

Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang profesional, berorientasi terhadap hasil, demokratis dan memiliki integritas.



2.


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Pusat Pengembangan Diklat Bidang Gender dan Anak.

F.

Penataan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.

Latar Belakang

Kementerian

Untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki dipandang belum sepenuhnya mampu mendukung sarana dan target kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang merupakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut reformasi perencanaan dan pembangunan. Untuk itu perlu dipetakan suatu konstruksi yang menyeluruh dan komprehenshif tentang rancang bangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan ke depan sehingga dapat dirumuskan perbaikan sarana dan prasarana yang layak difasilitasi kebutuhan anggarannya, serta mekanisme penggandaannya. Tujuan yang akan dicapai adalah menyusun dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serta dokumen rencana tindak. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah tersusunnya dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serata dokumen rencana tindak. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka keluaran yang diharapakan danpat dihasilkan adalah berupa dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serta dokumen rencana tindak. 2.

Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diharapkan

Yang dimaksud dengan sarana adalah perlengkapan kerja yang dapat dipindahpindah, sementara prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terdiri dari sarana dan prasarana yang umum dibutuhkan oleh suatu organisasi serta sarana dan prasarana khusus untuk menjalankan fungsi tertentu. Strategi penyiapan sarana dan prasarana umum diarahkan pada pengadaan dan perbaikan kondisi lingkungan kerja, termasuk aspek kesejahteraan. Sementara strategi penyiapan sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi tertentu diarahkan pada impelementasi fungsi pelayanan dan

22




terjaminnya target pencapaian dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyiapan sarana dan prasarana dapat berupa pemanfaatan barang yang telah ada untuk siap dioperasikan, pengamanan barang yang telah ada untuk siap dimanfaatkan secara lebih baik atau pengembangan dari sarana yang ada untuk memperoleh manfaat yang maksimal, termasuk di dalamnya pemanfaatan tekologi informasi dan modernisasi peralatan kerja. Sarana dan prasarana yang bersifat penggandaan pada umumnya digunakan untuk mendukung tugas-tugas baru. Pembahasan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pada umumnya terkait dengan 4 (empat) aspek seperti tergambar dalam tabel 1 di bawah ini. Analisis kondisi saat ini dari profil dan rencana tindak perbaikan sarana dan prasarana dimulai dengan mengidentifikasi dan memetakan profil saat ini untuk merancang profil yang akan datang. Analisis profil dan rencana tindak perbaikan sarana dan prasarana dapat ditinjau dari aspek: ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kemudian penggunaan, dan keterpeliharaan. Tabel 1 Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aspek Struktur

Identifikasi Masalah Integrated

Kewenangan

Terbatas

Fungsi Utama

Pembantu

Kebijakan

Sarana dan prasarana masih terbatas.

Scope Solusi Unintergrated/Holding: Desain Struktur Organisasi Yang Efektif/Strategis Delegasi sebagian kewenangan kepada unit kerja di bawah Pelaksanaan, dengan fungsi utama yang jelas: - Rumusan tugas pokok - Rumusan fungsi - Gambaran tugas dan lingkup pekerjaan Analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Daftar pemenuhan sarana dan prasarana. Rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana.

Kondisi saat ini profil dan kondisi yang diharapkan pada penataan dan penguatan sarana dan prasarana di Kementerian PP dan PA digambarkan dalam tabel 2 berikut ini.

23




Tabel 2 Profil Sarana dan Prasarana Profil Saat Ini No. 1.

2.

3.

4.

Aspek Dan Indikator

Kurang

Sedang

Aspek Pelayanan a. Perkantoran √ b. Ruang Kerja √ a. Pengaduan Masyarakat √ d. Fasilitasi Pen-dukung ( √ tempat parkir, dll ) Aspek Pemanfaatan Teknologi dan Informasi a. Ketersediaan √ b. Kelengkapan √ c. Kecukupan √ d. Kemudahan √ e. Keterpeliharaan √ Aspek Modernisasi Peralatan Kerja a. Ketersediaan √ b. Kelengkapan √ c. Kecukupan √ d. Kemudahan Penggunaan √ e. Keterpeliharaan √ Aspek Kesejahteraan a. Rumah Dinas √ b. Kendaraan Dinas √ c. Sarana Trans-portasi √ Pegawai

Memadai

Profil yang Akan Datang Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai

Dalam konteks mendukung implementasi penataan dan penguatan unit organisasi kepegawaian dan kediklatan, sarana dan prasarana memegang fungsi yang sangat srtategis/penting. Misalnya teknologi informasi menjadi fungsi yang akan menjadi strategis di masa yang akan datang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan teknologi dalam menciptakan kerja keras, cepat dan reliable. Fungsi teknologi informasi akan semakin strategis karena bertanggung-jawab terhadap pencapaian visi, misi, dan target dari penataan dan penguatan unit organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui desain, implementasi, dan monitoring jalannya sistem informasi. Disamping itu dalam upaya mendukung visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi penjamin kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak maka arah penataan dan penguatan sarana dan

24




prasarana ke depan, sedini mungkin sudah direncanakan untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya fungsi Unit Kerja Kediklatan dan/atau Unit Pengaduan Masyarakat yang merupakan ujung tombak penjaminan terhadap kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Untuk itu maka sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan guna mendukung fungsi Unit Kerja Kediklatan dan/atau Unit Pengaduan Masyarakat, antara lain sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pelatihan gender dan anak yang bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (pemahaman), dan psikomotorik (konasi—perilaku) untuk keperluan simulasi yang akan menjembatani kondisi teoritis dan kondisi paraktis di lapangan, misal untuk pelayanan dalam penanganan korban kekerasan/tindak pidana perdagangan orang, yang menimpa pada perempuan dan anak memerlukan ruang pelayanan khusus secara terpadu yang berupa: ruang pengaduan, ruang konseling, ruang pemeriksaan fisik/yang dilengkapi dengan alat-alat medisnya, ruang inap, sampai tempat untuk proses rehabilitasinya. Adapun untuk gambaran adanya perwujudan “proses hukum yang responsif gender” dan peduli terhadap kepentingan terhadap anak, diperlukan, antara lain, ruang tunggu/selama menunggu proses sidang, ruang sidang (untuk anak harus dibedakan dengan orang dewasa) atau yang menggambarkan tidak sebagai persidangan (family court), ruang tahanan anak, ruang rehabilitasi anak, dan seterusnya. Proses penyiapan dan pengadaannya harus sudah dimulai sejak kurun waktu 2011-2014. 3.

Rencana Tindak

Rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana dituangkan ke dalam peta jalan/road map pelaksanaannya yang diklasifikasi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap 1 Pembangunan/Pembenahan Sistem; Tahap 2 Sosialisasi dan Implementasi; dan Tahap 3 Pengukuran Dampak Perubahan. 1.

Tahap 1 : Pembangunan/Pembenahan Sistem Penataan dan Penguatan Unit Organisasi melalui pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana yang terkait dengan aspek pelayanan publik (perkantoran, ruang kerja, fasilitas pendukung), teknologi informasi, peralatan kerja, dan aspek kesejahteraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tahapan sebagai berikut:

25



1)

2)

2.


Pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan, kesejahteraan, teknologi informasi dan peralatan kerja; langkahnya adalah: a)

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pelyanan;

b)

Penyusunan rencana pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik;

c)

Implementasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan, kesejahteraan, teknologi informasi dan peralatan kerja; langkahnya adalah: a)

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kesejahteraan;

b)

Penyusunan rencana pemanfaatan sarana dan prasarana kesejahteraan;

c)

Implementasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana kesejahteraan.

Tahap 2 : Sosialisasi dan Implementasi Sosialisasi dan implementasi profil sarana dan prasarana yang akan datang dan rencana tindak pemenuhannya dapat diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

3.

1)

Sosialisasi profil sarana dan prasarana yang akan datang kepada penataan dan penguatan unit organisasi di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

2)

Sosialisasi rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana yang akan datang kepada unit organisasi di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

3)

Implementasi langkah-langkah penataan dan penguatan unit organisasi pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari penataan, perbaikan, hingga pemenuhannya.

Tahap 3 Pengukuran Dampak Perubahan Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana dari

26




Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui: 1)

Apakah kebijakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut sudah tepat dan berjalan baik?

2)

Apakah kebijakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan penataan dan penguatan unit organisasi?

Rumusan rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat ditujukan pada tabel 3. 4.

Dampak Terhadap rencana aksi penataan dan penguatan sarana dan prasarana organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah disusun maka dampak yang diharapkan terjadi adalah terwujudnya meningkatnya kinerja yang didukung oleh kuantitas dan kualitas serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjamin terwujudnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

G.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan dalam aspek penataan dan penguatan organisasi dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: 1.

2.

27

Terkait Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi, direkomendasikan a. Pengkajian Desain Struktur; b.

Penyiapan Kerangka Hukum (UU, PP, Perpres, dan Permen);

c.

Sosialisasi dan Advokasi internal serta eksternal

d.

Penataan dan penetapan struktur;

e.

Eliminasi duplikasi tugas & fungsi.

f.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi yang mendukung manajemen modern

Terkait Penataan direkomendasikan

dan

Penguatan

Unit

Kerja

Kediklatan,



3.


a.

Penambahan fungsi kediklatan pada bagian kepegawaian dengan revisi Peraturan Menteri Negara PP & PA No. 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b.

Menyiapkan pedoman pola karier, pedoman pengembangan pegawai berdasarkan Merit System;

c.

Menyiapkan SDM pada unit yang menjalankan fungsi kediklatan ;

d.

Mengoptimalkan Kepegawaian);

e.

Menyiapkan sistem, tenaga dan sarana kediklatan di bidang Gender dan Anak;

f.

Membangun jejaring untuk pelaksanaan kediklatan bidang Gender dan Anak.

sarana

dan

prasarana

(Sistem

Informasi

Terkait Penataan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Organisasi, direkomendasikan a.

Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja;

b.

Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja;

c.

Optimalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja.

elannjutnya dalam rangka operasionalisasi Rencana Tindak Program Penataan dan Penguatan Organisasi dituangkan dalam Rencana Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Penguatan Organisasi, yang meliputi:

28

1.

Rencana Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi;

2.

Rencana Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Penguatan Unit Kediklatan;

3.

Rencana Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Penguatan Sarana dan Prasarana.




BAB IV PENATAAN DAN PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

A.

Latar Belakang

Untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki dipandang belum sepenuhnya mampu mendukung sarana dan target kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang merupakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut reformasi perencanaan dan pembangunan. Untuk itu perlu dipetakan suatu konstruksi yang menyeluruh dan komprehenshif tentang rancang bangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan ke depan sehingga dapat dirumuskan perbaikan sarana dan prasarana yang layak difasilitasi kebutuhan anggarannya, serta mekanisme penggandaannya. Tujuan yang akan dicapai adalah menyusun dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serta dokumen rencana tindak. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah tersusunnya dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serata dokumen rencana tindak. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka keluaran yang diharapakan danpat dihasilkan adalah berupa dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan dan pelaksanaan, serta dokumen rencana tindak. B.

Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diharapkan

Yang dimaksud dengan sarana adalah perlengkapan kerja yang dapat dipindahpindah, sementara prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terdiri dari sarana dan prasarana yang umum dibutuhkan oleh suatu organisasi serta sarana dan prasarana khusus untuk menjalankan fungsi tertentu. Strategi penyiapan sarana dan prasarana umum diarahkan pada pengadaan dan perbaikan kondisi lingkungan kerja, termasuk aspek

29




kesejahteraan. Sementara strategi penyiapan sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi tertentu diarahkan pada impelementasi fungsi pelayanan dan terjaminnya target pencapaian dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyiapan sarana dan prasarana dapat berupa pemanfaatan barang yang telah ada untuk siap dioperasikan, pengamanan barang yang telah ada untuk siap dimanfaatkan secara lebih baik atau pengembangan dari sarana yang ada untuk memperoleh manfaat yang maksimal, termasuk di dalamnya pemanfaatan tekologi informasi dan modernisasi peralatan kerja. Sarana dan prasarana yang bersifat penggandaan pada umumnya digunakan untuk mendukung tugas-tugas baru. Pembahasan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pada umumnya terkait dengan 4 (empat) aspek seperti tergambar dalam tabel 1 di bawah ini. Analisis kondisi saat ini dari profil dan rencana tindak perbaikan sarana dan prasarana dimulai dengan mengidentifikasi dan memetakan profil saat ini untuk merancang profil yang akan datang. Analisis profil dan rencana tindak perbaikan sarana dan prasarana dapat ditinjau dari aspek: ketersediaan, kelengkapan, kecukupan, kemudian penggunaan, dan keterpeliharaan. Tabel 1 Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aspek

Identifikasi Masalah

Struktur

Integrated

Kewenangan

Terbatas

Fungsi Utama

Pembantu

Kebijakan

Sarana dan prasarana masih terbatas.

30

Scope Solusi Unintergrated/Holding: Desain Struktur Organisasi yang Efektif/Strategis Delegasi sebagian kewenangan kepada unit kerja di bawah Pelaksanaan, dengan fungsi utama yang jelas: - Rumusan tugas pokok - Rumusan fungsi - Gambaran tugas dan lingkup pekerjaan Analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Daftar pemenuhan sarana dan prasarana. Rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana.




Kondisi saat ini profil dan kondisi yang diharapkan pada penataan dan penguatan sarana dan prasarana di Kementerian PP dan PA digambarkan dalam tabel 2 berikut ini. Tabel 2 Profil Sarana dan Prasarana No. 1.

2.

3.

4.

Aspek Dan Indikator

Kurang

Profil Saat Ini Sedang Memadai

Aspek Pelayanan a. Perkantoran √ b. Ruang Kerja √ a. Pengaduan √ Masyarakat d. Fasilitasi Pen-dukung √ (tempat parkir, dll ) Aspek Pemanfaatan Teknologi dan Informasi a. Ketersediaan √ b. Kelengkapan √ c. Kecukupan √ d. Kemudahan √ e. Keterpeliharaan √ Aspek Modernisasi Peralatan Kerja a. Ketersediaan √ b. Kelengkapan √ c. Kecukupan √ d. Kemudahan Penggunaan √ e. Keterpeliharaan √ Aspek Kesejahteraan a. Rumah Dinas √ b. Kendaraan Dinas √ c. Sarana Trans-portasi √ Pegawai

Profil yang Akan Datang Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai Memadai

Dalam konteks mendukung implementasi penataan dan penguatan unit organisasi kepegawaian dan kediklatan, sarana dan prasarana memegang fungsi yang sangat srtategis/penting. Misalnya teknologi informasi menjadi fungsi yang akan menjadi strategis di masa yang akan datang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan teknologi dalam menciptakan kerja keras, cepat dan reliable. Fungsi teknologi informasi akan semakin strategis karena bertanggung-jawab terhadap pencapaian visi, misi, dan target dari penataan dan penguatan unit organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui desain, implementasi, dan monitoring jalannya sistem informasi.

31




Disamping itu dalam upaya mendukung visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi penjamin kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak maka arah penataan dan penguatan sarana dan prasarana ke depan, sedini mungkin sudah direncanakan untuk mengakomodasi kebutuhan ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya fungsi Unit Kerja Kediklatan dan/atau Unit Pengaduan Masyarakat yang merupakan ujung tombak penjaminan terhadap kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Untuk itu maka sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan guna mendukung fungsi Unit Kerja Kediklatan dan/atau Unit Pengaduan Masyarakat, antara lain sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pelatihan gender dan anak yang bersifat kognitif (pengetahuan), afektif (pemahaman), dan psikomotorik (konasi—perilaku) untuk keperluan simulasi yang akan menjembatani kondisi teoritis dan kondisi paraktis di lapangan, misal untuk pelayanan dalam penanganan korban kekerasan/tindak pidana perdagangan orang, yang menimpa pada perempuan dan anak memerlukan ruang pelayanan khusus secara terpadu yang berupa: ruang pengaduan, ruang konseling, ruang pemeriksaan fisik/yang dilengkapi dengan alat-alat medisnya, ruang inap, sampai tempat untuk proses rehabilitasinya. Adapun untuk gambaran adanya perwujudan “proses hukum yang responsif gender” dan peduli terhadap kepentingan terhadap anak, diperlukan, antara lain, ruang tunggu/selama menunggu proses sidang, ruang sidang (untuk anak harus dibedakan dengan orang dewasa) atau yang menggambarkan tidak sebagai persidangan (family court), ruang tahanan anak, ruang rehabilitasi anak, dan seterusnya. Proses penyiapan dan pengadaannya harus sudah dimulai sejak kurun waktu 2011-2014. C.

Rencana Tindak

Rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana dituangkan ke dalam peta jalan/road map pelaksanaannya yang diklasifikasi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap 1 Pembangunan/Pembenahan Sistem; Tahap 2 Sosialisasi dan Implementasi; dan Tahap 3 Pengukuran Dampak Perubahan. 1.

Tahap 1 : Pembangunan/Pembenahan Sistem Penataan dan Penguatan Unit Organisasi melalui pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana meliputi sarana dan prasarana yang terkait dengan aspek pelayanan publik (perkantoran, ruang kerja,

32




fasilitas pendukung), teknologi informasi, peralatan kerja, dan aspek kesejahteraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tahapan sebagai berikut: a.

b.

2.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan, kesejahteraan, teknologi informasi dan peralatan kerja; langkahnya adalah: 1)

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pelyanan;

2)

Penyusunan rencana pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan publik;

3)

Implementasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.

Pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelayanan, kesejahteraan, teknologi informasi dan peralatan kerja; langkahnya adalah : 1)

Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kesejahteraan;

2)

Penyusunan rencana pemanfaatan sarana dan prasarana kesejahteraan;

3)

Implementasi rencana pemanfaatan sarana dan prasarana kesejahteraan.

Tahap 2 : Sosialisasi dan Implementasi Sosialisasi dan implementasi profil sarana dan prasarana yang akan datang dan rencana tindak pemenuhannya dapat diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

33

a.

Sosialisasi profil sarana dan prasarana yang akan datang kepada penataan dan penguatan unit organisasi di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b.

Sosialisasi rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana yang akan datang kepada unit organisasi di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

c.

Implementasi langkah-langkah penataan dan penguatan unit organisasi pengadaan sarana dan prasarana, mulai dari penataan, perbaikan, hingga pemenuhannya.



3.


Tahap 3 Pengukuran Dampak Perubahan Pengukuran dampak/perubahan atas implementasi pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui: a.

Apakah kebijakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut sudah tepat dan berjalan baik?

b.

Apakah kebijakan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan penataan dan penguatan unit organisasi?

Rumusan rencana tindak pemenuhan sarana dan prasarana pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat ditujukan pada tabel 3. D.

Dampak

Terhadap rencana aksi penataan dan penguatan sarana dan prasarana organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah disusun maka dampak yang diharapkan terjadi adalah terwujudnya meningkatnya kinerja yang didukung oleh kuantitas dan kualitas serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjamin terwujudnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

34




BAB V REKOMENDASI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT

A.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan dalam aspek penataan dan penguatan organisasi dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: 1.

2.

35

Terkait Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi, direkomendasikan a.

Pengkajian Desain Struktur;

b.

Penyiapan Kerangka Hukum (UU, PP, Perpres, dan Permen);

c.

Sosialisasi dan Advokasi internal serta eksternal

d.

Penataan dan penetapan struktur;

e.

Eliminasi duplikasi tugas & fungsi.

f.

Optimalisasi Tugas dan Fungsi yang mendukung manajemen modern

Terkait Penataan direkomendasikan

dan

Penguatan

Unit

Kerja

Kediklatan,

a.

Penambahan fungsi kediklatan pada bagian kepegawaian dengan revisi Peraturan Menteri Negara PP & PA No. 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

b.

Menyiapkan pedoman pola karier, pedoman pengembangan pegawai berdasarkan Merit System;

c.

Menyiapkan SDM pada unit yang menjalankan fungsi kediklatan ;

d.

Mengoptimalkan Kepegawaian);

e.

Menyiapkan sistem, tenaga dan sarana kediklatan di bidang Gender dan Anak;

f.

Membangun jejaring untuk pelaksanaan kediklatan bidang Gender dan Anak.

sarana

dan

prasarana

(Sistem

Informasi



3.

36


Terkait Penataan dan Penguatan Sarana dan Prasarana Organisasi, direkomendasikan a.

Pengadaan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja;

b.

Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja;

c.

Optimalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana terkait aspek pelayanan, kesejahteraan, pemanfaatan IT, modernisasi peralatan kerja.


PENATAAN DANPENGUATAN ORGANISASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents