BAB HI
METODOLOGI PENELITIAN
A.
SEJARAH UMUM PERUSAHAAN
1.
Se.'arah Singkat
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1974, Departemen
Dalam Negeri adalah Sebagian dari Organisasi Femerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
yang
tugas
pokoknya
metaksanakan
sebagian
tugas
Pemerintahan Umum dan Otonimi Daerah, Pembinaan Idiologi Negara dan Pojitik Dalam Negeri, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan Pelaksanaan Pembangunana Daerah, Desa, dan Kota.
Tugas dan fungsi pembinaan pembangunana di Daerah menjadi ibkus perhatian pemerintah sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan dalam GBHN, sering menimbulkan masaiah yang perlu ditanggulangi akibat kurang adanya
pembinaan hubungan fungsional yang mantap, baik secara vertikal ke daerah maupun secara horizontal dengan Departemen/ Badan ditingkat Pusat. Kama beban dan tanggung jawab ini dirasakan terlalu berat dibanding dengan daya tampung strukturnya yang terlalu sempit, akibatnya pembinaan pembangunan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah penanganannya kurang intensip dan juga penanganan masalah-masalah pembangunan didaerah serta koordinasi antar
sektor dan daerah dirasakan kurang mantap, sehingga perlu adanya peningkatan stuktur organisasi dan penempatan fungsi yang lebih rasional.
45
46
Oleh
karma
kebijaksanaan
itu
untuk
maka
pemerintah
membentuk
memandang
DIREKTORAT
perlu
mengambil
PEMBANGUNANA
DAERAH sebagai Direktorat Jenderal baru dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pembangunan Daerah ATAR SIBERO yang ditetepkan dalam Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1980 dan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 72 Tahun 81, berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan yang berada dibawah Departemen Dalam Negeri dengan maksud agar masalah-masalah pembangunaii di Daerah dan masalahmasalah Pemerintahan Umum dan Otonimi Daerah
yang merupakan proses
utama dalam tugas pokok Departemen Dalam Negeri dapat ditangani secara intensip, efektif dan efisien. 2.
Tugas dan fungsi
Direktorat Jendral pembangunan daerah mernpunya tugas merumuskan dan
me'aksanakan
kebijakan
dan
stan-darisasi
teknis
dibidang
pembinaan
pembangunan daerah
Dalam
melaksanakan tugas
sebagaimana
tersebut
diatas,
Direktorat
Jendral Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan perumusan daerah kebijakan Depaitemen dibidang perencanaan
pembangunan daerah, pengembangan wilayah, fasilitas penataan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi daerah dan perkotaan;
b.
Pelakasaan
kebijakan
dibidang
perencanaan
pembangunan
daerah,
pengembangan wilayah, fasilitas penataan ruang dan lingkungan hidup
47
serta pengembangan ekonomi daerah dan
perkotaan;
sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c.
Perumusan standar, normal, pedoman, kreteria dan prosedur dibidang perencanaan pembangunan daerah,
3.
d.
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
e.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral; Visi, Misi dan Kebijakan Dirjen Bina Pembaiigumin Daerah Visi
Untuk memberikan pedoman bagi seluruh aktivitas kerja di lingkungan Dirjen
Bina
Pembangunan
Daerah,
serta
sebagai
wujud
penjabaran
Visi
Departemen Dalam Nogri yaitu "Terdcpan dalam niowujudkan penyelenggaraan pemerintahaan yang demokratis, desentralistik, tertrb dan maju dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dirjen Bino Pembangunan Daerah telah menetapkan Visi organisasi yaitu :
Terwujudnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi dan berkeleanjutan
Kemandirian daerah mempunyai makna suatu kondisi dimana daerah mampu mengelola pembangunan dengan memanfaatkan sumbcr daya dan potensi yang dimiliki
Serasi
mempunyai
makna
suatu
kondisi
tercapainya
keseimbangan
dan
keharmonisan pembangunan antar daerah, antara kawasan dan antara pusat dan daerah ~
■IS
Berkelanjutan mempunyai makna bahwa dalam setiap pendayagunaan potensi
dan sumber daya daerah senantiasa berorientasi jangka panjang dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkesinambungan sesuai dengan daya dukungnya. Misi
Untuk menjalankan visi tersebut diatas, Dirjen Bina Pembangunan Daerah menetapkan Misi sebagai berikut:
1). mendorong dan memfasilitaskan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
2). Membangunkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah; 3). Mendorong terciptanya keserasian dan kesclarasan pembangunan antar daerah;
4). Mendorong dan memfasilitasi pembangunan/ pendayagunaan potensi daerah; 5). Mengembangkan fasilitas penataan dan pengelolaan lingkungan hidup; 6). Mengembangkan iklim kondusif bagi pengembangan investasi daerah;
7). Mengembangkan
kompetensi
usaha
uaerah
yang
mempunyai
keunggulan sinergis dan kondusif; 8). Mengembangkan profesionalisme aparat dan pelayanana Dirjen Bina Pembanguanna daerah. 4.
Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur
organisasi
perusahaan
merupakan
suatu
kerangka
yang
menunjukkan seluruh kegiatan perusahaan dalam rangka mecapai tujuan melalui strategi yang dipilih, melalui kerja sama dan hubungan antar bagian atau devisi
serta penjelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab antara atasan/direksi, manager dan bawahan/staff.
Untuk mengetahui struktur organisasi suatu perusahaan yaitu dengan
melihai- bagan organisasinya. Dengan melihat suatu struktur organisasi suatu perusafv.an akan dapat diketahui sejauh mana tugas dan tanggung jawab masingmasing bagian atau masing-masing devisi serta wewer.ang yang dijalankannya.
Adapun struktur organisasi pada Direktorat Jendral Bina Pembanguanan
Daerah Departemen Dalam Negeri dapat dilihat pada bagan struktur organisasi sebagai berikut:
50
Gambar 2.
STRUKTUR OKGANISASI Direktorat Jendral Bina Pembanguanan Daerah Departemen Dalam Negeri
Direktorat Jenifers!
Bin* Pembmgmian Daerah
SekcrtariatDItJcn Bbu Pembangunan
Daerah
1 Baglan
Bagian
Bagian
Bagian
Perencanaan
Keuanagan
Uaiutn
Informusi dan Pelannran
i
1
I
Pcrcnnmian
Dircktorat Kesenulaii
Dan Evahuul
PeabaBgunan
Pembangunan
Daenih
Direktorat
Dlrektormt
Direktorat
UiadaDaerah
Lingkungan
PoteuiDacrah
Hldnpdan Penataan Ruangan
Daearah
Subdil Perencanaan -.
Kabupatcu dnn
1
Direktorat
Subdit Kawesan
Subdit Fasiljlasi
Subdit Fasililasi
Ceput Turn bull
Invcsloti Ducru'i
KotiMirvasi dan
Kolu
kclmbiliiusi
Subdit
Subdit Fasililasi
Subdil Fasilitflsi
Perencanaan
Subdil Sumber
Penyertaan Modal
Provinsi
Pengelolaan
Daerah
Dayu Alam
Dan pale dan Bencana Alam
Sub&i Kcrja Sama
Subdit Pemb.
Subdil Fasililasi
Subdit Analisis dan
Pemb. Antar
Kawasan Khusus
Letnbaga
Audi I Lingkungan
Datotahdan
dan Perbatasan
Subdit S umber Daya Buatan
Kcuangan dan Nun
Subdit Fasililasi
.Subdil Fasililasi
Subdit Sumber
Pengelolaan BUMD
Penataan Ruang
Daya Manusia
Regional
Subdit Promosi
Petbankan
Daerah
Subdit Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Subdit Pemantauan
Subdit Kawasan
Subdit
Sobdit Fasililasi
Subdit Sumber
dan Evaluasi
Kumuh
Pengerjibangan
Pentaan Ruang
Inslrunicn dan
Daya Air
Kawasan Tertcntu
Pem bang unan
Monev.
Sumber
: Direktorat Jendral Bina Pembanguanan Daerah Departemen Dalam Negeri
51
Tugas pokok
dan wewenang dan langgung jywab dari masing-masing
bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikul: a.
Sekretariat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Tugas pokok
Memberikan pelayanan teknis dan admimstratif kepada semua unsure dilingkungan Direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Fungsi 1). Perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan
peraturan perundang-undangan; 2). Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
3). Pengelolaan perlengkapan,
kepegawaian dan
urusan rumah
tangga;
4). Pengembangan Sistem lnformasi Pembangunan, pclaporan dan dokumentasi hasil-hasil pembangunana daerah, serta pengelola perpustakaan Direktorat Jenderal.
r.
Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tugas pokok
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat .'ederal Bina Pembangunan Daerah di Bidang Pembinaan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fungsi
1). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan perencanaan Kabupaten Kotadan Provinsi
52
2). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasililas pelaksanaan
perencanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan Regional; 3). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan promosi Daerah;
4). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah; 5). Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; c.
Direktorat Keserasian Pembangunan Daerah
Tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah di Bidang Pembinaan Keserasian Pembangunan Daerah. Fungsi
1). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
fasilitas
pelaksanaan
fasilitas
pelaksanaan
fasilitas
pelaksanaan
pembangunan kawasan cepat tumbuh;
2). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
pembangunan kawasan wilayah tertinggal; 3). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
pembangunan kawasan khusus dan perbatasan;
4). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
fasilitas
pelaksanaan
pembangunan wilayah pesisisr, laut, dan pulau-pulau kecil; 5). Penyiapan
perumusan
kebijakan
pembangunan kawasan kumuh;
dan
fasilitas
pelaksanaan
53
6). Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; d.
Direktorat Usaha Daerah
Tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Je»ideral Bina Pembangunan Daerah di Bidang Pembinaan Usaha Daerah. Fungsi I). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas investasi daerah. 2).
Penyiapan perumusan kebijakan dan fasiiitas penyertaan modal daerah.
3). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas Lembaga Keungan
dan Non Perbankan. 4). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah. 5). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengembangan instrumen investasi, monitoring dan evaluasi. 6). Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. e.
Direktorat Lingkungan Hidup dan Penutaan Ruang Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas Direktorat jendral Bina Pembangunan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang.
1
Fungsi
1). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.
2). Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi peiaksanaan dan pengelolaan dampak dan bencanr. a!am. 3). Penyiapan
perumusan
kebijak&n
dan
fasilitasi
peiaksanaan
dan
fasilitasi
peiaksanaan
faasilitasi
peiaksanaan
analisis audit lingkungan. 4). Penyiapan
perumusan
kebijakan
penataan ruang.
5). Penyiapan
perumusan
kebijakandan
penataan ruang kawasan tertentu.
6). Pengelolaan urusan tata usaha dap rumah tangga Direktorat. g.
Direktorat Potensi Dae rah
Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jsendral Bina Pembangunan
Daerah di Bidang Pengelolaan P.otensi Daerah. Fungsi 1). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
fasilitas
peiaksanaan
dan
fasilitas
peiaksanaan
kebijakan
dan
fasilitas
peiaksanaan
kebijakan
dan
fasilitas
peiaksanaan
pengembangan ekonomi lokal.
2). Penyiapan
perumusan
kebijakan
pengembangan sumber daya alan 3). Penyiapan
perumusan
sumber daya buatan. 4). Penyiapan
perumusan
pengembangan sumber daya manusia.
5). Penyiapan
perumusan
kebijakan
dan
fasilitas
pelaksanaan
pengembangan sumber daya air.
6). Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
B.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan, berupa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (objek) penelitian. Penelitian ini tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan (koralasi) atau pengaruh, dan juga tidak perlu menguji hipotesis.
C.
Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kcpada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau mensptsiflkasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang digunakan dalam penelitian ini. 1.
Anggaran
adalah
Suatu rencana keuangan periodik
yang disusun
berdasarkan
program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupqkan
alat manajemen dalam
mencapai tujuan.
anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggaatikan manajemen
Jadi
2.
fiiaya Realisasi
adalah Ongkos yang dikeluarkan untuk suatu operasi
yaitu semua
pengeluaran (ongkos) langsung yang digunakan untuk produksi yang meliputi biaya langsung, yaitu biaya untuk perolehan bahan, pengolahan bahan baku, pembayaran upah pekerja, dan biaya tidak langsung, seperti mengurus perizinan, dan sebagainya. 3.
Pengendalian Biaya
adalah
langkah
akhir
dari
proses
pengelolaan
biaya
proyek,
yaitu
mengusahakan agar penggunaan dan pengeluaran biaya sesuai dengan perencanaan, berupa anggaran yang telah ditetapkan, sehingga berbagai jenis kegiatan dikantor pusat dan lapangan harus seJalu dipantau dan dikendalikan agar hasil implementasinya sesuai dengan anggaran yang telah di tentukan.
D.
Metode PengumpuJan Data
Dalam rangka memperoleh data-data atau masukan yang dibutuhkan bagi penyusunan skripsi
ini, digunakan teknfk pengumpulan
data adalah
sebagai berikut: 1.
Riset Kepustakaan (Library Research)
Riset ini Dilakukan dengan menelaah literature atau buku-buku dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian untuk
memperoleh
data
dan
infbrmasi
penunjang
berhubungan dengan masalah yang clibahas dalam skripsi ini.
yang
57
2.
Riset Lapangan (Field Research)
Riset ini dilakukan dengan cara pcngamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data dan informal yang akurat, komperhensif, dan relevan dengan penelitian ini.
E.
Metode Analasis Data
Data
dan
informasi
yang
diperoleh
d8 a
Direktorat
Jendral
Bina
Pembanguanan Daerah Departemen Dalam Negeri diolah dan dianalisa guna
mencapai tujuan dari penelitian skripsi ini, adapun metode analisa data yang digunakan penulis adalah analisa ini digunakan untuk mengetahui anggaran yang digunakan
dalam
usaha meningkatkan pengendalian
realisasi
biaya proyek
pembangunan daerah. sehingga dapat diketahui dengan melihat anggaran dapat mengendalikan realisasi biaya proyek pembangunan dherah.
