PERATURAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSEVASI LAUT NOMOR PER. IOI .9 IBALITBANG KP.3.1/BPOL/RC.31O11112016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT Menimbang
a.
b.
Mengingat
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas di Balai penelitian dan observasi laut perlu disusun reneana kerja pembentukan zona integritas di Balai Penelitian dan Observasi Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Balai Penelitian dan Observasi Laut; Undang-Undang Norhor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Undang-undang Rl nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Rl nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Memteri PAN dan RB Nomor 49 tahun 2411 bntang pedoman umum pakta integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
dan
Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 52 Tahun
8.
2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah bebas dari KorupsiA/r/ilayah Birokrasi Bersih Melayani 0 /BK TfBBM). Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pedoman Penilaian
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 9" Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 23IMEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29lMENl2014 tentang pedoman pengawan intern lingkup kementerlan kelautan dan perikanan 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.34/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Keria Balai Penelitian dan Observasi Laut;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Memperhatikan
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 0'1 Tahun 2013, Tanggal 13 Februari2013tentang Tindak lanjut Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi dan Pembangunan Zona lntegritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daera h ; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
BALAI
PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
,
Ditetapkan di Jembrana Pa.da tanggal 3 Februari 2016 KEPALA BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT
.
BAMBANG SUKRESNO
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WBK/WBBM BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT
A. DASAR Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan pemerintah Negara B. MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona lntegritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)A//ilayah Birokrasi Bersih Melayanani (WBBM);
2.
dan Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK II/BBM.
c. RENCANA KERJA KOMPONEN PENGUNGKIT
l.
Manajemen Perubahan
lndikator
a.
b.
Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Pembentukan tlm untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBKAffBBM 2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas. Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju WBKAA/BBM
Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona
integritas menuju WBK /VBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBKA/VBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pem bang u nan zona i nteg ritas menuj u WBKAIVBBM ; 2. Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBlfl/VBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBKA/VBBM
3. Mekanisme atau media untuk
mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBKA//BBM harus disediakan. c. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas menuju WBK //BBM Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK A/BBM dilakukan dengan memperharikan hal-hal berikut; 1. Pelaksanaan keglatan pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani mengacu pada target yang direncanakan; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK /VBBM 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas menuju WBKAIVBBM 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK /VBBM Target 1. Meningkatnya komitmen -seluruh jajaran dan pegawai Balai Penelitian dan Observasi Laut dalam membangun zona integritas menuju WBKA/VBBM 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada balai penelitian dan observasi laut 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
ll.
Penataan Tatalaksana
lndikator
a. Penyusunan OperasionalTetap
(SOP) kegiatan utama mengacu
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang
b.
kepada bisnis proses BPOL 2. Penetapan SOP 3. Evaluasi dan Perbaikan SOP E-office/E-government
1. Penyusunan system pengukuran kinerja
2.
berbasis system informasi Penyusunan system hasil litbang berbasis system informasi
3.
Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi c. Keterbukaan informasi Publik 1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Target 1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integrase menuju WBK //BBM 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK /r/BBM
lll.
Penataan Sistem Manajemen SDM
lndikator a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai
b.
c.
d.
yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya Pola Mutasi lnternal 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal 2. Penerapan kebrlakan pqla mutasi internal 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi 1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat) 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi Penetapan kinerja individu 1. Penerapan penetapan kinerja individu 2. Penetapan kinerja individu dengan indicator kinerja level diatasnya 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic penilaian 4. individu telah dilaksanakan/diimplementasikan dari penetapan, implementasi dan pemantauan Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Sistem informasi kepegawaian
Hasil
e.
f.
kinerja
mulai
1. Pemutakhiran informasi kepegawaian
dilakukan
secara berkala.
Target 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBKA/VBBM
2. 3.
4. 5.
lV.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK //BBM Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBKANBBM Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBKMBBM Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK //BBM
PenguatanAkuntabilitasKinerja Indikator
a.
Ketelibatan Pimpinan 1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan 2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja 3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Pengelolaan Akuntabilitas kinerja 1. Penyusunan dokumen perencanaan 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil 3. Penetapan indicator kinerja utama (lKU) 4. lndikator kinerja memiliki kriteria SMART 5. Penyusunan laporan kinerja 6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Target 1. Meningkatkan kinerja di BPOL 2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah
V.
Penguatan Pengawasan
lndikator
a. b.
Pengendalian gratifikasi 1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi Penerapan system pengawasan internal pemerintah (sPlP) 1. Membangun lingkungan pengendalian di BPOL 2. Melakukan penilaian risiko atas kegiatan
3.
Sosialisasi SPI ke pelaksana kegiatan atau pihak lain c. PengaduanMasyarakat 1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat 3. Monltoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat 4. Menidaklanjuti hasil evaluasi pengaduan masyarakat d. Whistle blowing sysfem 1. Menerapkan whistle blowing sysfem 2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing sysfem 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan whistle blowing system e. Penanganan benturan kepentingan 1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 5. Menindaklanjuti evaluasi pelaknsanaan penanganan benturan kepentingan Target 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kegiatan 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di BPOL 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di KKP 4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di BPOL
hasil
Vl.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
lndikator
a.
Standar pelayanan 1. Penyusunan standar pelayanan di unit layanan 2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas
b.
standar pelayanan dan SOP Budaya pelayanan prima 1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
2^ Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagi media
3. Memiliki system reward and punishmenf bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
c.
standar Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap
pelayanan
2. Hasil survey kepuasan 3.
masyarakat dapat diakses secara terbuka Melakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Target 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan terpercaya) di BPOL 2. Mengusahakan unit pelayanan dalam memperoleh standarisasi pelayanan di unit layanan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan public
D. PENUTUP Dengan dituangkannya rencana kerja pembangunan zona integritas ini diharapkan semua pegawai dapat mempunyai pemahaman yang sama terhadap agenda tersebut.
