SISTEM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN NEGARA Diklat pim Tingkat I Angkatan XXII
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Oleh : Dr .SULARDI, MM DEPUTI BIDANG BINA DAKATSI BKN
1
VISI : Mewujudkan PNS yang Profesional, Netral dan Sejahtera.
Menyelenggarakan Manajemen PNS Berbasis Kompetensi.
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
MISI :
2
Kaki tangan pemerintah dalam pembuatan keputusan (policy making power) Medium kepentingan partikular dan general Institusi pelayanan publik Merupakan jawaban atas tugas-tugas pemerintah Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
3
3. IMAGE BIROKRASI APARATUR PEMERINTAH Kesan masyarakat terhadap Birokrasi: •Kurang Efektif •Kurang Efisien •Kurang Profesional •Kurang Transparan •Kurang Akuntabel •Maraknya Praktek KKN
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
•Kurang Produktif
Kondisi ini menimbulkan degradasi kepercayaan (Distrust) masyarakat terhadap pemerintah 4
Mismatch Distribusi PNS tidak merata • • •
51% PNS bekerja di Pulau Jawa dan Bali 23% PNS bekerja di Wilayah Sumatra 26% PNS bekerja diwilayah Timur
Produktivitas rendah Struktur penggajian belum didasarkan prestasi kerja Sistem Pembinaan PNS belum mantap
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
5
5. Langkah Strategik Reformasi Manajemen Kepegawaian
Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara Perubahan paradigma Kepegawaian Standar Kompetensi Transformasi Kebijakan Rekrutmen PNS Promosi Jabatan Dengan Metode Assessment Center Perubahan Sistem Penggajian dan Remunerasi Peningkatan Batas Usia Pensiun dari 56 ke 58 tahun Perubahan Pejabat Pembinaan Kepegawaian Kebijakan Moratorium
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
6
a. Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Amanat UU 43 Tahun 1999
Komisi Kepegawaian Negara, Lembaga independen dan profesional bertugas : Merumuskan kebijakan umum kepegawaian, Merumuskan penggajian dan kesejahteraan PNS, Pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan Eselon I dan jabatan lain. Melakukan penilaian kompetensi PNS 7
b. PERUBAHAN PARADIGMA KEPEGAWAIAN
-
Perubahan Mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)
-
Perubahan “Penguasa” menjadi “Pelayan”.
-
Mendahulukan “Peran” dari “Wewenang”.
-
Perubahan manajemen kinerja
-
Menjadi contoh/panutan dalam mewujudkan Clean Government and Good Governance
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Tidak berpikir “Out Put” tetapi “Out Come”.
8
c. STANDAR KOMPETENSI UU No.43 Th 1999, Pengembangan SDM PNS dari pendekatan administratif kepegawaian menjadi SDM PNS yang berbasis kompetensi dan prestasi kerja.
Standar Kompetensi mengandung komponen : - Pengetahuan - Ketrampilan - Sikap perilaku - Dan kemampuan utk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan orang lain
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
9
d.Transformasi Kebijakan Rekrutmen & Seleksi PNS Sistem rekrutmen: • Berbasis kompetensi • Netral • Obyektif • Akuntabel bebas KKN • Transparan
Computer Adaptive Test (CAT)
Data perorangan diadm inistrasikan kom puter Koreksi dpt dilakukan secara cepat dan akurat Kebenaran lebih dpt dipertanggung jaw abkan (m enghilangkan hum an error dlm penilaian) Koreksi secara cepat dpt m enghapus keraguan m asyarakt
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Niemeyer (1999)
10
Mengatasi Mismatch Perencanaan Karier Diagnosis kebutuhan pelatihan individual Pengembangan potensi Promosi/Rotasi jabatan strategis Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
11
Promosi Jabatan dengan Metode
Kurang profesional, Intervensi politik Tidak Kompeten
Knowledge Skill Ability
Birokrat yang Profesional dan Kompeten
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Assessment
Realitas:
Center
Assessm ent Center
12
f. Perubahan Sistem Penggajian dan Remunerasi
Cukup Kompetitif Berdasarkan bobot dan klasifikasi jabatan, ‘merit’ / ’performance’ Menyesuaikan dengan inflasi Menyeluruh untuk instansi pemerintah
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Jauh dari mencukupi (kebutuhan minimal hidup layak) Tidak kompetitif dengan Gaji swasta Belum berdasarkan ‘merit’ /’performance’ Struktur tidak ideal Masih terbatas (10 institusi pemerintah)
13
g. Peningkatan Batas Usia Pensiun - PNS Saat Ini BUP – 56 tahun
Diusulkan BUP – 58 tahun
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Pertumbuhan ekonomi meningkat: kesehatan meningkat dan usia harapan hidup meningkat PNS yang profesional: BUP-56 tahun ke BUP-58 tahun Batas Usia Pensiun TNI dan POLRI telah ditetapkan 58 tahun Referensi Negara lain: Malaysia (60), Singapura (60), Filipina (60) 14
h. Perubahan Pejabat Pembina Kepegawaian
Birokrasi tidak netral Tidak profesional Tidak akuntabel Tidak transparan
Pejabat Karier:
Mencegah Intervensi politik Mewakili menteri, Gubernur ,Bupati, Walikota untuk urusan birokrasi
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Pejabat politik
15
i. Kebijakan Moratorium Diberlakukan: mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Dikecualikan: bagi Kementerian/Lembaga yang membutuhkan PNS : Tenaga Pendidik Tenaga Dokter dan Perawat pada UPT Kesehatan Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak Lulusan Ikatan Dinas
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n
Bagi Pemerintah Daerah: Besaran Belanja Pegawai kurang dari 50% dari Total APBD 2011. Untuk Tenaga Pendidik . Tenaga Dokter , Bidan dan Perawat. Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak.
Bi Pu da sd ng ikl K at S ep p em im im na pi s na n 17
