PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DIREKTORAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH II DITJEN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU NOMOR 32 TAHUN 2004 Pasal 10 s.d Pasal 14 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38/07 TTG PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIAPA
MENGERJAKAN APA
BAGAIMANA MENGERJAKANNYA
PEMERINTAH
URUSAN PEMERINTAH YG ABSOLUT DAN CONCURRENT
SPM
-PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI -PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN
NSPK
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3) dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
ABSOLUT Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}
-
• Eksternalitas • Akuntabilitas • Efisiensi
Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter & Fiskal Nasional Agama
Urusan Pemerintahan Daerah
Standar Pelayanan Minimal (SPM) {Psl 11 (4)}
WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)}
Urusan Pemerintah
PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)}
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}
{Psl 10 (5)} • MenyeL. sendiri • Melimpahkan sebagian ur kpd Gub. • Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes
Substansi PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DALAM (PP 38/07, psl 4 ayat 1&2) PSL 4 AYAT 1
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
(1) EKSTERNALITAS; SIAPA KENA DAMPAK DIA YG BERWENANG MENGURUS
PSL 4 AYAT 2
(2) AKUNTABILITAS; YG BERWENANG MENGURUS ADALAH UNIT PEMERINTAHAN YG PALING DEKAT DGN DAMPAK TSB
(3) EFISIENSI; BAHWA OTDA HRS MENCIPTAKAN EFISIENSI DGN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN EKONOMI SUATU DAERAH. UTK ITU PERLU MEMPERTIMBANGKAN JANGKAUAN PELAYANAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masingmasing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. 4
PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KESEHATAN (LAMPIRAN PP 38/07)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PP NO. 38 TAHUN 2007 PASAL 16 (1) DLM MNYLNGGRAKN URSN PEMR YG MNJD KEWE PEMR, PEMR DPT: (6 URSN PEMR) a). mnylnggarakan sendiri; b). melimpahkan sbgn ursn pemr kpd kepala inst vertikal/Gub selaku wkl pemr di daerah dlm rangka dekons; atau c). menugaskan sbgn ursn pemr tsb kpd pemda dan/atau pemdes dsrkan asas TP
(2) DLM MNYLNGGRAKN URSN PEMR YG MNJD KEWE PROV, PEMR DPT: (31 URSN WAJIB) a). mnylnggarakan sendiri; b). melimpahkan sbgn ursn pemr kpd kepala inst vertikal/Gub selaku wkl pemr di daerah dlm rangka dekons; atau c). menugaskan sbgn ursn pemr tsb kpd pemda dan/atau pemdes dsrkan asas TP
(3) DLM MNYLNGGRAKN URSN YG BERDSRKN KRETERIA URSN YG MNJD KEWE PROV (URSN W/P) DPT : a). mnylnggarakan sendiri; b). Menugaskan sbgn ursn pemr tsb kpd pemda K/K dan/atau pemdes berdsrkan asas TP
(4) DLM MNYLNGGRAKN URSN YG BERDSRKN KRETERIA URSN YG MNJD KEWE KAB/KOTA (URSN W/P) DPT : a). mnylnggarakan sendiri; b). Menugaskan dan/atau menyerahkan sbgn ursn pemr tsb kpd pemdes berdsrkan asas16TP
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN PASAL 18 (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
(2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah
(3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan peraturan presiden 17
Pembinaan dan Pengawasan •
• •
Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur; Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota;
PEMANTAUAN DAN EVALUASI Untuk menjamin sinergi berkesinambungan dan efektifitas langkahlangkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemantauan Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan
sampai
dengan
Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaporan •
•
•
Bupati atau Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di daerahnya kepada Gubernur. Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan didaerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait. Pelaporan dapat dilaksanakan setiap akhir tahun mata anggaran berjalan.
PENDANAAN Sumber pendanaan dalam pelaksanaan urusan meliputi : 1.Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 2.anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; 3.anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan
Terima Kasih
